JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PENGAWASAN
INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DIUMUMKAN DAN DISEDIAKAN SECARA BERKALA
1.Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Tahun 2011.
2.DIPA
3.LAKIP
4.Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran
5.Surat-surat terkait dengan layanan informasi
6.Peraturan Jaksa Agung RI No: PER-022/A/JA/03/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan.
7.Data laporan pengaduan masyarakat
8.Data penerimaan dan penanganan laporan pengaduan beserta rekapitulasi hukuman disiplin.
9.Siaran pers
INFORMASI PUSBLIK YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT
1.Surat menyurat pimpinan dalam rangka pelaksanaan tugasnya
2.Daftar Inventaris Kantor
3.Rencana Strategis dan Rencana Kerja
PUSAT DATA STATISTIK KRIMINAL DAN TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DIUMUMKAN DAN DISEDIAKAN SECARA BERKALA
1. Profil Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi
Berisi tentang tugas dan wewenang Pusat DASKRIMTI dalam pengelolaan data statistik kriminal dan pengembangan Teknologi Informasi Kejaksaan.
2.Rencana Strategis dan Rencana Kerja
3.LAKIP
INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT
1.Statistik kriminal
2.Dokumen Kontrak
Berisi Surat-surat perjanjian Kejaksaan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya di satuan kerja;
3.Simak BMN
Berisi Data Perbendaharaan atau Inventaris
4.Buku
Berisi tentang gambaran keadaan dan masalah, serta data perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia. Buku ini terdiri dari:
-Peta kriminal Kejaksaan Tinggi
-Kejaksaan Dalam Data.
5. Data Statistik Kirminal
Berisi tentang rekapitulasi data intelijen, perkara tindak pidana umum, perkara tindak pidana khusus, data lapdu pengawasan, perkara perdata dan tata usaha negara selama periode bulanan dan tahunan.
6. SIMKARI
Berisi tentang :
-Perangkat Keras Simkari
-Perangkat Lunak dan Aplikasi Simkari
-Jaringan Simkari
7. Video Conference (VICON)
Berisi tentang pengelolaan VICON di Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi.
8. Internet Kejaksaan
Berisi tentang pengelolaan jaringan internet di Kejaksaan.
9. Dokumen KONTRAK
Berisi tentang perjanjian kerja antara Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi dengan Pihak Ketiga dalam hal :
-Jasa Interkoneksi WAN untuk Layanan Data Simkari, Vicon, Voip, Internet dan DRC Kejaksaan.
-Jasa pemeliharaan dan perbaikan perangkat keras Simkari Kejaksaan Agung, data center dan DRC.
-Jasa pemeliharaan dan pengembangan perangkat lunak aplikasi Simkari.
-Pengadaan Perangkat Keras Simkari untuk mendukung program Quick Wins.
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DIUMUMKAN DAN DISEDIAKAN SECARA BERKALA
1.Informasi tentang profil Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) yang meliputi:
a. Informasi tentang sejarah, kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Puslitbang beserta kantor unit-unit di bawahnya.
b. Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural.
2. Rencana strategis Kejaksaan Bidang Penelitian dan Pengembangan
3. Ringkasan program dan kegiatan yang sedang dijalankan di lingkungan Puslitbang, meliputi:
a.Nama program dan kegiatan;
b.Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
c.Target dan/atau capaian program dan kegiatan;
d.Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
e.Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;
f.Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Puslitbang.
4.Ringkasan laporan kinerja Puslitbang berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya
5.Ringkasan laporan keuangan, meliputi:
a.Rencana dan laporan realisasi anggaran;
b.Neraca;
c.Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
d.Daftar aset.
6.Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan di Bidang Penelitian dan Pengembangan.
7.Hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung;
INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT
1.Daftar Informasi Publik
2.Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
3.Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan Puslitbang, antara lain:
a.Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan.
b.Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, riwayat karir atau posisi, riwayat pendidikan, penghargaan, dan sanksi berat yang pernah diterima.
c.Anggaran Puslitbang serta laporan keuangannya;
d.Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Puslitbang.
4.Surat-surat perjanjian Puslitbang dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
5.Surat menyurat pimpinan atau pejabat Puslitbang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
6.Data perbendaharaan atau inventaris;
7.Rencana strategis dan rencana kerja Puslitbang;
8.Agenda kerja pimpinan Puslitbang;
9.Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
10.Surat-surat yang terkait dengan kegiatan Puslitbang;
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DIUMUMKAN DAN DISEDIAKAN SECARA BERKALA
1.Informasi tentang profil Kejaksaan yang meliputi:
a.Informasi tentang sejarah, kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan TUN;
b.Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural.
c.Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Kejaksaan untuk diumumkan.
2. Rencana strategis Kejaksaan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
3. Ringkasan program dan kegiatan yang sedang dijalankan di lingkungan JAM Datun, meliputi:
1.Nama program dan kegiatan;
2.Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
3.Target dan/atau capaian program dan kegiatan;
4.Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
5.Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;
6.Agenda penting terkait pelaksanaan tugas JAM Datun;
7.Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat.
4.Ringkasan laporan kinerja JAM Datun berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya
5.LAKIP Kejaksaan RI Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
6.Jumlah atau rekapitulasi keuangan negara yang berhasil diselamatkan:
a. Rekapitulasi Pemulihan Keuangan Negara;
b. Rekapitulasi Pembayaran Uang Pengganti TPK.
7.Ringkasan laporan keuangan, meliputi:
a.Rencana dan laporan realisasi anggaran;
b.Neraca;
c.Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
d.Daftar aset.
8.Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan yang terkait dengan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
9.Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan serta Rekapitulasi penyelesaian perkara perdata, dan tata usaha negara yang ditangani Kejaksaan;
10.Jumlah surat kuasa khusus yang diterima oleh JAM Datun
11.Jumlah perjanjian kerjasama kuasa khusus yang diterima oleh JAM Datun
INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT
1. Daftar Informasi Publik di lingkungan JAM Datun
2. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
3. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan di lingkungan JAM Datun, antara lain:
a. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan
b.Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, riwayat karir atau posisi, riwayat pendidikan, penghargaan, dan sanksi berat yang pernah diterima
c. Anggaran JAM Datun serta laporan keuangannya;
d. Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh JAM Datun.
4. Surat-surat perjanjian JAM Datun dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
5. Surat menyurat pimpinan atau pejabat JAM Datun dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
6. Data perbendaharaan atau inventaris di lingkungan JAM Datun;
7. Rencana strategis dan rencana kerja Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
8. Agenda kerja pimpinan JAM Datun;
9. Surat-surat yang terkait dengan kegiatan penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan, seperti:
a. Permohonan bantuan hukum dari instansi pemerintah dan BUMN;
b. Surat Kuasa Khusus;
c. Laporan Perkembangan Penanganan Perkara tahap Negosiasi;
d. Laporan Perkembangan Penanganan Perkara tahap Litigasi;
e. Petunjuk Teknis ke daerah
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS
INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DIUMUMKAN DAN DISEDIAKAN SECARA BERKALA
1.Struktur Organisasi
Berisi tentang struktur, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural setiap Direktorat.
2.Laporan Akuntabilitas Publik
Berisi antara lain program/kegiatan yang dijalankan, penanggungjawab, target/capaian, waktu pelaksanaan, anggaran.
3.Laporan Bulanan
Berisi tentang:
a.Laporan kinerja Kejaksaan berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya
b.Berisi tentang jumlah atau rekapitulasi keuangan Negara yang berhasil diselamatkan.
c.Berisi tentang ringkasan pelayanan informasi publik.
d.Berisi tentang Rekapitulasi penyelesaian perkara
4. Keputusan Jaksa Agung dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
5.Daftar Pencarian Orang
6.Rekapitulasi penyelesaian perkara tahap penyidikan
7.Rekapitulasi penyelesaian perkara tahap penuntutan
INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT
1.Daftar Informasi Publik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus
2.Informasi lengkap yang termasuk informasi yang disediakan dan diumumkan berkala
3.Himpunan Surat Edaran Jaksa Agung RI
4.Rencana Strategis dan Rencana Kerja
5.File Pimpinan
Berisi tentang surat menyurat pimpinan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
6.Daftar Inventaris
7.Agenda Pimpinan
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM
INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DIUMUMKAN DAN DISEDIAKAN SECARA BERKALA
1.Profil Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM) Kejaksaan Agung RI
Berisi tentang :
-Ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi JAMPIDUM
-Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural.
2.Rencana Strategis Kejaksaan RI 2010-2014
Berisi tentang Rencana Strategis dan Rencana Kerja JAMPIDUM tahun 2010-2014.
Berisi tentang Rencana Strategis Kejaksaan RI 2010-2014 dan Rencana Kejaksaan RI (2010-2011)
3.Rencana Kerja Kejaksaan RI tahun 2010 dan 2011
Berisi tentang Rencana Kerja JAMPIDUM pada tahun 2010 dan 2011 (Bagian Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara PIDUM (tahunan)).
4.Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:
a.LAKIP masing-masing Direktorat
b.LAKIP JAMPIDUM:
- Laporan Bulanan
- Laporan Triwulan
- Laporan Tahunan
5.Laporan Keuangan / Laporan Pertangggungjawaban
6.Rekapitulasi perkara pidana umum
INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT
1.Daftar Informasi Publik JAMPIDUM
2.Peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Kejaksaan RI
3.Salinan MoU antara Jaksa Agung, Kapolri, dan Ketua Bawaslu dalam rangka penanganan perkara tindak pidana pemilu
4.Surat menyurat pejabat JAMPIDUM dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
5.Dokumen Inventaris
6.Surat-surat yang terkait dengan kegiatan penanganan perkara Pidana Umum
7.Register Bantu Penanganan Perkara baik tahap Pra penuntutan; Penuntutan; maupun upaya hukum, eksekusi, dan eksaminasi
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTELIJEN
INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DIUMUMKAN DAN DISEDIAKAN SECARA BERKALA
1. Informasi tentang profil JAM Intelijen yang meliputi:
a.Informasi tentang sejarah, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi JAM Intelijen.
b.Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural.
c.Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Kejaksaan untuk diumumkan.
2. Rencana strategis Kejaksaan bidang Intelijen
3. Ringkasan program dan kegiatan yang sedang dijalankan di lingkungan Kejaksaan, meliputi:
1. Nama program dan kegiatan;
2. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
3. Target dan/atau capaian program dan kegiatan;
4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
5. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;
6. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Intelijen;
7. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat.
4. Ringkasan laporan kinerja Kejaksaan berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya
5. LAKIP Kejaksaan bidang Intelijen
6. Ringkasan laporan keuangan, meliputi:
a. Rencana dan laporan realisasi anggaran;
b. Neraca;
c. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
d. Daftar aset.
7. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan yang terkait dengan bidang Intelijen
8. Daftar pencarian orang;
9. Rekapitulasi penyelesaian penyelidikan;
INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT
1.Daftar Informasi Publik dilingkungan Jam Intelijen
2.Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
3.Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan bidang Intelijen, antara lain:
a.Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan
b.Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, riwayat karir atau posisi, riwayat pendidikan, penghargaan, dan sanksi berat yang pernah diterima
c.Anggaran bidang Intelijen;
d.Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh bidang Intelijen.
4.Surat menyurat pimpinan atau pejabat Bidang Intelijen dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
5.Data perbendaharaan atau inventaris;
6.Rencana strategis dan rencana kerja Kejaksaan Bidang Intelijen;
7.Agenda kerja pimpinan pada Bidang Intelijen;
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN
Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala
1. Profil Kejaksaan,
1. Pengertian Kejaksaan;
2. Sejarah;
3. Doktrin Kejaksaan;
4. Visi & Misi;
5. Tugas & wewenang;
6. Struktur Organisasi;
7. Profil Pimpinan;
8. Daftar alamat & pejabat struktural Kejaksaan Tinggi & Negeri.
2. Daftar Kejaksaan Tinggi dan Negeri di Indonesia:
1. Alamat & No Telp Kejaksaan Tinggi & Kejaksaan Negeri;
2. Nama Pejabat Struktural Kejaksaan Tinggi;
3. Nama Kepala Kejaksaan Negeri.
3. Rencana Strategis Kejaksaan RI 2009 – 2014.
4. Rencana Kerja Kejaksaan RI Tahun 2011
5. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kejaksaan RI tahun 2011
6. Daftar Isisan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejaksaan RI 2011
7. Data Pembangunan Gedung Kantor dan Perluasan
8. Data Rumah Dinas
9. Data Mobil Kendaraan Operasional dan Tahanan
10.Pebentukan Kejaksaan Negeri
11.Peningkatan status cabang Kejaksaan Negeri menjadi Kejaksaan Negeri tipe B
12.Reformasi Birokrasi
13.Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kejaksaan Agung RI Tahun 2010.
14.Rencana & Laporan Realisasi Anggaran yang menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja berdasarkan nilai Netto yaitu Realisasi Pendapatan & Belanja setelah dikurangi pengembalian pendapatan & pengembalian belanja yang masing-masing dibandingkan dengan Estimasi dan Anggarannya dalam satu periode laporan yang terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran Belanja
b. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan
15.Neraca, yang menggambarkan posisi Keuangan Kejaksaan Ri mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal pelaporan.
16.Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang meliputi penjelasan daftar rinsi dan analisis atas suatu pos yang disajikan dalam LRA dan Neraca serta pengungkapan penting lainnya.
17.Data Kepegawaian
18.Daftar Urut Kepangkatan
19.Arsip Kepegawaian
20.Penerima tanda kehormatan
21.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
22.Hasil seleksi diklat PPPJ dalam satu tahun anggaran
23.Jenis-jenis Pendidikan dan Pelatihan dalam satu tahun anggaran
24.Hasil seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
25. Keputusan Jaksa Agung dengan lampiran daftar nama tentang:
a. Pengangkatan CPNS;
b. Pengangkatan PNS;
c. Mutasi Pegawai;
d. Kenaikan Pangkat Pegawai;
e. Penjatuhan Hukuman Disiplin;
26. Kenaikan gaji berkala pegawai
27. Penetapan angka kredit pegawai
28.Daftar nama Pegawai yang terkena hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat.
29.Daftar nama pegawai yang berhenti dari Pegawai Negeri Sipil
30.Permintaan inventaris kantor lainnya dari unit-unit kerja di Kejaksaan Agung RI untuk dilelang sesuai anggaran yang tersedia.
31.Permintaan meubelair dari unit-unit kerja di Kejaksaan Agung RI untuk dilelang sesuai anggaran yang tersedia.
32.Pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.
33.Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan:
1.Daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan;
2.Daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan.
34.Peraturan, Keputusan/Kebijakan Pimpinan Kejaksaan RI yang telah diterbitkan.
35. Mekanisme surat menyurat yang berlaku di lingkungan Kejaksaan RI.
36.Realisasi proyek pembangungan, renovasi dan perbaikan sarana prasarana yang telah maupun sedang dilaksanakan beserta capaiannya.
37.Pidato Jaksa Agung pada semua kegiatan/acara resmi baik di dalam maupun luar Kejaksaan.
38.Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat Kejaksaan.
39.Penyelenggaraan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dalam bentuk pelayanan siraman rohani dan penyelenggaraan peringatan hari-hari besar keagamaan.
40.Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan pegawai dan purna adhyaksa.
41.Penyelenggaraan pelayanan kesehatan pegawai dan keluarga serta purna adhyaksa termasuk profil rencana pembangunan Unit Pelayanan Teknis Kesehatan Kejaksaan.
Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat
1. Daftar Informasi Publik
2. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Kejaksaan:
1. Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
2. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
3. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
4. Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
5. Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
6. Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan.
3.Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
4.Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan.
5.Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, riwayat karir atau posisi, riwayat pendidikan, penghargaan, dan sanksi berat yang pernah diterima.
6.Anggaran Kejaksaan secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.
7.Surat-surat perjanjian Kejaksaan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.
8.Surat menyurat pimpinan atau pejabat Kejaksaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
9.Data perbendaharaan atau inventaris.
10.Rencana strategis dan rencana kerja Kejaksaan.
11.Agenda kerja Jaksa Agung Muda Pembinaan.
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DIUMUMKAN DAN DISEDIAKAN SECARA BERKALA
1. Program dan kegiatan
a.Nama program dan kegiatan;
b.Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
c.Target dan/atau capaian program dan kegiatan;
d.Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
e.Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;
f.Ringkasan laporan kinerja satuan kerja berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan berupa capaiannya
2. LAKIP
3. Daftar Isian Kegiatan (RKKL):
Berisi rencana penyusunan anggaran pendidikan dan pelatihan dan program kegiatan pelaksanaannya
4. Laporan keuangan:
Berisi tentang realisasi anggaran per semester dan tahunan
5. Rencana Program Diklat tahun 2012
6.Evaluasi Program Diklat tahun 2010
INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT
1.Daftar Informasi Publik Badan Diklat
2.Dokumen lengkap informasi yang termasuk kategori diumumkan dan disediakan secara berkala
3.Naskah Dinas
Berisi tentang profil Badan Diklat tentang realisasi proyek pembangunan, renovasi dan perbaikan sarana prasarana yang telah maupun yang sedang dilaksanakan beserta capaiannya
4.Naskah Dinas
Berisi tentang profil Badan Diklat tentang sarana dan prasarana yang ada di Badan Diklat
5.Data kepegawaian
Berisi tentang nama pegawai, NIP/NRP, No.tanggal Karpeg, tempat tanggal lahir, agama, jenis kelamin, status pernikahan, pendidikan terakhir, riwayat mutasi/promosi, prestasi, hukuman disiplin dan keluarga, dsb.
6.Daftar urut kepangkatan
Berisi tentang pangkat, jabatan, masa kerja, latihan, pendidikan, dan usia yang disusun secara sistematis
7.Laporan
Berisi tentang informasi pengadaan barang dab jasa, meliputi permintaan meubelair dari unit-unit di Badan Diklat untuk dileleng sesuai dengan anggaran dan pengadaan buku/literatur
8.Kurikulum dan modul pelajaran Diklat Fungsional dan Teknis Kejaksaan Tahun 2011.
9.Penyelenggara, tenaga pengajar, dan peserta Diklat Teknis Fungsional Tahun 2011
10.Hasil penilaian peserta Diklat Teknis Fungsional Tahun 2011
11.Alumni Diklat Teknis Fungsional Tahun 2011
12.Laporan pelaksanaan Diklat Teknis Fungsional Tahun 2011
13.Perencanaan Diklat Teknis Fungsional
Berisi tentang jenis dan jenjang pelatihan, tujuan dan sasaran diklat, kurikulum, kriteria peserta, informasi pengajar/widyaiswara, pembiayaan
14.Evaluasi Diklat Teknis Fungsional
Berisi tentang ranking/hasil penilaian 10 besar peserta Diklat, evaluasi widyaiswara dan penyelenggara, bank soal, data alumni
15.Kurikulum, metodologi bahan pelajaran Diklat PIM Tk.III dan Diklat Prajabatan
16.Diklat Manajemen dan Kepemimpinan Berisi tentang:
a.Penyelenggara dan tenaga pengajar Diklat PIM Tk.III
b.Sarana dan prasarana Diklat PIM Tk.III
c. Peserta, alumni, dan hasil penilaian peserta
d.Laporan pelaksanaan
17.Diklat Prajabatan Berisi tentang:
a.Penyelenggara dan tenaga pengajar Diklat Prajabatan
b. Sarana dan prasarana Diklat Prajabatan
c.Peserta, alumni, dan hasil penilaian peserta
d. Laporan pelaksanaan
PUSAT PENERANGAN HUKUM
INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DIUMUMKAN DAN DISEDIAKAN SECARA BERKALA
1. Informasi tentang profil Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) yang meliputi:
a. Informasi tentang sejarah, kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Puspenkum.
b. Struktur organisasi, gambaran umum satuan kerja, profil singkat pejabat struktural
2. Rencana strategis Pusat Penerangan Hukum
3. Ringkasan program dan kegiatan yang sedang dijalankan di lingkungan Puspenkum, meliputi:
1.Nama program dan kegiatan;
2.Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
3.Target dan/atau capaian program dan kegiatan;
4.Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
5.Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;
6.Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Puspenkum;
7.Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat.
4. Laporan triwulan yang memuat laporan kinerja Puspenkum berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya
5. Laporan triwulan Keuangan, meliputi:
a. Rencana dan laporan realisasi anggaran;
b. Neraca;
c. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
d. Daftar aset dan investasi.
6. Ringkasan laporan Layanan Informasi Publik;
1.Jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima;
2.Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik;
3.Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak;
4.Alasan penolakan permohonan Informasi Publik.
7. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan yang terkait dengan Pusat Penerangan Hukum.
8. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, tata cara pengajuan keberatan, serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi
9. Siaran pers yang dikeluarkan secara resmi oleh Kejaksaan;
10. Pidato Jaksa Agung pada semua kegiatan /acara resmi baik di dalam maupun luar Kejaksaan;
11. Materi penyuluhan atau penerangan hukum;
INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT
1.Daftar Informasi Publik
2.Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
3.Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan Puspenkum, antara lain:
a.Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan
b.Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, riwayat karir atau posisi, riwayat pendidikan, penghargaan, dan sanksi berat yang pernah diterima
c.Anggaran Puspenkum secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya;
d.Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Puspenkum.
4. Surat-surat perjanjian Puspenkum dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
5. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Puspenkum dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
6. Data perbendaharaan atau inventaris;
7.Rencana strategis dan rencana kerja Puspenkum;
8.Agenda kerja Kepala Puspenkum;
9. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;
10.Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa Informasi Publik;
1. Standar pengumuman informasi serta merta;
2. Surat-surat yang terkait dengan kegiatan pelayanan informasi publik;
3. Informasi Publik lain berdasarkan persetujuan PPID sepanjang tidak termasuk Informasi Publik yang dikecualikan.
