Sabtu, 25 Mei 2019

Data Pemohon Informasi Di Kejaksaan Agung RI Tahun 2012

1.   Permohonan informasi publik di Kejaksaan Agung RI sebanyak 14 (empat belas) pemohon

2.  Pemohon informasi adalah LSM, Mahasiswa/i, dan warga masyarakat, Pemohon informasi publik meminta data bahan informasi, seperti tentang informasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, Penyampaian Laporan Pengaduan, data-data tersebut sebagai bahan riset bagi para Mahasiswa/i guna menyusun skripsi atau tesis dan sebagai dokumentasi.

3.  Tenggang waktu dalam memenuhi permohonan informasi publik diberikan sesuai waktu yang telah ditentukan dalam undang-undang, karena data-data informasi yang dinginkan oleh pemohon informasinya telah tersedia.

4.  Iinformasi publik yang dibutuhkan oleh pemohon seluruhnya di kabulkan, karena data informasi yang diminta oleh pemohon tidak termasuk yang di kecualikan seperti tersebut dalam pasal 17 undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.


Data Pemohon Informasi Periode Januari s/d Juni 2013

1.  Permohonan informasi publik di Kejaksaan Agung RI sebanyak 9 (sembilan) pemohon,

2. Pemohon informasi adalah LSM, Mahasiswa/i, dan warga masyarakat, Pemohon informasi publik meminta data informasi, tentang informasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, data-data tersebut sebagai bahan riset bagi para Mahasiswa atau mahasiswi untuk guna menyusun skripsi atau tesis dan sebagai dokumentasi.

3. Tenggang waktu dalam memenuhi permohonan informasi publik diberikan sesuai waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan data-data informasi yang dinginkan oleh pemohon telah tersedia.

4. Seluruh Iinformasi yang dibutuhkan oleh pemohon di kabulkan, karena data informasi yang diminta oleh pemohon tidak termasuk yang di kecualikan (vide pasal 17 undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).


Data Pemohon Informasi Di Kejaksaan Agung Tahun 2014

  1. Permohonan informasi publik di Kejaksaan Agung RI sebanyak 15 (lima belas) orang pemohon.
  2. Pemohon informasi adalah berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai PTPN-II (Persero), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Mahasiswa/i, dan warga masyarakat. Pemohon informasi publik meminta data/informasi tentang perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, data penanganan perkara korupsi di Propinsi Sumatera Utara oleh Kejaksaan Agung R.I baik penyidikan maupun penuntutan sejak tahun 2012 s/d 2014,  data/informasi mengenai struktur organisasi, tugas pokok, dan produk hukum dari Tim Pemberantasan Korupsi tahun 1967-1977 sebagai bahan riset/penelitian bagi Mahasiswa atau mahasiswi dalam menyusun skripsi dan sebagai dokumentasi.
  3. Tenggang waktu dalam memenuhi permohonan informasi publik diberikan sesuai waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan data-data informasi yang dinginkan oleh pemohon telah tersedia.
  4. Seluruh informasi yang dibutuhkan oleh pemohon dikabulkan, karena data informasi yang diminta oleh pemohon tidak termasuk yang dikecualikan (vide pasal 17 undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).

Data Pemohon Informasi Di Kejaksaan Agung Tahun 2015

  1. Permohonan informasi publik di Kejaksaan Agung RI sebanyak 14 (empat belas) orang pemohon.
  2. Pemohon informasi adalah berasal dari Peneliti Mappi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Konsultan Lencana, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Mahasiswa/i, dan warga masyarakat. Pemohon informasi publik meminta data/informasi tentang perkembangan/tindak lanjut penanganan perkara tindak pidana korupsi, profil dasar Kejaksaan, jumlah pegawai (Jaksa dan Tata Usaha), data pengawasan, data penanganan perkara (Pidum, Pidsus, dan Datun), Laporan Keuangan 2013/2014, RKAKL 2014/2015 sebagai bahan riset/penelitian, dan daftar nama terpidana mati di Indonesia, data perkara yang dijatuhi hukuman mati, hasil riset dan penelitian tentang hukuman mati yang pernah Kejaksaan Agung lakukan dan/atau miliki.
  3. Tenggang waktu dalam memenuhi permohonan informasi publik diberikan sesuai waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan data-data informasi yang dinginkan oleh pemohon telah tersedia.
  4. 13 (tiga belas) pemohon informasi yang dibutuhkan oleh pemohon dikabulkan, karena data informasi yang diminta oleh pemohon tidak termasuk yang dikecualikan (vide pasal 17 undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik) dan 1 (satu) pemohon informasi tidak bisa diberikan karena, termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.

Data Pemohon Informasi Tahun 2016

Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Agung RI dalam Tahun 2016 meliputi permohonan informasi secara tertulis baik melalui surat maupun datang langsung ke meja informasi sebanyak 14 (empat belas) orang pemohon, adalah sebagai berikut :

  1. Permohonan informasi dengan surat Nomor: 22/SK-Kontras/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 dari Saudara Haris Azhar, MA (Koordinator Kontras) mengenai proses penanganan Kasus HAM Berat masa lalu dan telah dijawab dengan surat Nomor: B-06/L/L.3/PIP/02/2016 tanggal 23 Februari 2016 perihal permintaan informasi dan dokumen proses penanganan kasus HAM Berat masa lalu.
  2. Permohonan informasi melalui meja informasi tanggal 3 Februari 2016 dari Saudara B. Yudha Pranoto, mengenai jadwal penyelidikan Sdr. Khairizal Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Indragiri Hulu dalam masalah pertambangan ilegal/tambang andesit di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. 
  3. Permohonan informasi melalui meja informasi tanggal 22 Februari 2016 dari Saudara Kimdevits B. Marcus, mengenai tindak lanjut atau perkembangan penanganan perkara kasus dugaan korupsi dan gratifikasi yang melibatkan Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya dan telah dijawab dengan surat Nomor: B-137/L/L.3/PIP/04/2016 tanggal 15 April 2016 perihal permohonan informasi tindak lanjut/ perkembangan laporan dugaan korupsi dan gratifikasi yang diduga melibatkan Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya.
  4. Permohonan informasi melalui meja informasi tanggal 31 Desember 2015 dari Saudara Mohammad Trijanto, SH., mengenai tindak lanjut penuntasan dugaan korupsi aset tanah Jatilengger Kabupaten Blitar Jawa Timur dan telah dijawab secara lisan bahwa laporan pengaduan dari Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi (KRKP) ditujukan kepada Kejari Blitar, oleh karenanya bidang Pidsus Kejaksaan Agung tidak menangani perkara tersebut.
  5. Permohonan informasi melalui meja informasi tanggal 27 Mei 2016 dari Saudara Edward S., mengenai perkembangan penanganan atas laporan pengaduan kasus dugaan korupsi di Suku Dinas Tata Air Jakarta Pusat dan permintaan klarifikasi atas surat perintah yang ditandatangani oleh Dr. Fadil Zumhana selaku Direktur Penyidikan berikut nama-nama Tim Jaksa yang ditugaskan dalam surat perintah dimaksud.
  6. Permohonan informasi dengan surat Nomor: 203/SK-Kontras/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 dari Wakil Koordinator Kontras, terkait biaya operasional eksekusi mati tahun 2016 dan telah dijawab dengan surat Nomor: B-17/L/L.3/PIP/05/2016 tanggal 31 Mei 2016 perihal permohonan informasi terkait biaya operasional eksekusi mati tahun 2016.
  7. Permohonan informasi dengan surat Nomor: 120/UN.2.F5/MaPPI/B1/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) mengenai data-data perkara pidana periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 yang meliputi :
    • Jumlah dan jenis perkara pidana.
    • Jumlah terdakwa yang ditahan, alasan penahanan dan jenis tindak pidananya.
    • Jumlah terdakwa yang tidak ditahan, alasan penahanan dan jenis tindak pidananya.
    • Jumlah terdakwa yang mendapatkan bantuan hukum.
    • Jumlah terdakwa yang mendapatkan SKP2
    • Jumlah perkara yang sudah di SPDP.
    • Jumlah terdakwa yang mendapatkan diversi dan jenis tindak pidananya.

Telah dijawab dengan surat Nomor: B-019/L/L.3/PIP/08/2016 tanggal 2 Agustus 2016 perihal jawaban atas permohonan informasi dari masyarakat pemantau peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

  1. Permohonan informasi dengan surat Nomor: 012/V/SK-SE/2016 tanggal 2 Juni 2016 dari Manager Program Indonesian Legal Roundtable, mengenai permintaan dokumen Laporan Tahunan Kejaksaan RI Tahun 2015 dan telah dijawab dengan surat Nomor: B-20/L/L.3/PIP/08/2016 tanggal 18 Agustus 2016 perihal pengiriman laporan tahunan Kejaksaan RI Tahun 2015.
  2. Permohonan informasi dengan surart Nomor: 012/PKN/PL/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016 dari Iskandar, SH (Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara), mengenai perkembangan penanganan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan motor pompa portable dan kelengkapannya pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta APBD Tahun Anggaran 2011 dan telah dijawab dengan surat Nomor: B-023/L/L.3/PIP/09/2016 tanggal 14 September 2016 perihal jawaban atas permohonan informasi dari Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara.
  3. Permohonan informasi dengan surat Nomor: Ref.107/SGT-1501/SF/V/2016 tanggal 11 Mei 2016 dari Aprilda Fiona, SH., MH., (selaku kuasa hukum Saudara Sugiarto), mengenai klarifikasi atas aset kliennya yang menjadi Objek Jaminan Utang kepada Bank Umum Servitia (BUS) dan telah disita oleh negara berdasarkan putusan PK MARI, padahal menurut Pemohon aset tersebut belum pernah dilakukan pelelangan di muka umum dan telah dijawab dengan surat Nomor: B-238/L/L.3/PIP/09/2016 tanggal 23 September 2016 perihal jawaban atas permohonan informasi publik dari Aprilda Fiona & Partner Law Firm.
  4. Permohonan informasi dengan surat tertanggal 15 November 2016 (diterima surat kebaratan) dari Saudara Ricky Gunawan, SH., MA., mengenai hasil pemeriksaan kesehatan dalam bentuk second opinion terhadap terpidana mati a.n. Rodrigo Gularte dan telah dijawab dengan surat Nomor: B-24/L/L.3/PIP/12/2016 tanggal 5 Desember 2016 perihal jawaban permohonan informasi dari Saudara Ricky Gunawan, SH.,MH.
  5. Permohonan informasi dengan surat Nomor: Istimewa-08/XII/2016 tanggal 08 Desember 2016 dari Saudara Sutarno B. Martowiharso, mengenai disposisi Jaksa Agung tentang tindak lanjut penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi Perum PPD dan telah dijawab dengan surat Nomor: B-01/B/WJA/01/2017 tanggal 4 Januari 2017 perihal jawaban atas pengajuan keberatan informasi.
  6. Permohonan informasi dengan surat tertanggal tanggal 17 November 2016 dari Saudara Andi Khoirul Harahap, mengenai dugaan putusan perkara tindak pidana korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) atas nama Terdakwa Indar Atmanto (Direktur Utama PT. Indosat Mega Media) dalam kasus penggunaan pita frekwensi Radio yang merugikan negara sebesar Rp. 1.358.343.346.674,- yang meliputi antara lain :
    • Surat Penetapan tersangka atas nama Indar Atmanto.
    • Surat Penetapan tersangka atas nama Kaizad B. Heerjee, Jonny Swandy Sjam dan Harry Sasongko, apabila sudah ditetapkan sebagai tersangka.
    • Surat permohonan pencekalan dan surat pencekalan atas nama Kaizad B. Heerjee, Jonny Swandy Sjam dan Harry Sasongko, apabila sudah dilakukan pencekalan.
    • Penjelasan tertulis atas nama Laszlo Barta, termasuk orang yang turut serta melakukan perbuatan atau tidak dalam perkara ini.

Telah dijawab dengan surat Nomor: 29/L/L.3/PIP/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 dan Surat Nomor: B-04/L/L.3/PIP/03/2017 tanggal 1 Maret 2017.

  1. Permohonan informasi dengan surat Nomor: 017/KOL/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016 dari Koalisi Ormas-LSM Sumsel mengenai :
    • Terkait dengan 400 Ormas/LSM yang tidak terdaftar di Badan Kebangpol Sumsel, mengapa hanya sekitar 200 Ormas/LSM yang telah diperiksa keabsahannya terkait penerimaan dana hibah bantuan APBD Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013.
    • Tindak lanjut pemeriksaan terhadap 48 orang anggota DPRD  Provinsi Sumatera Selatan terkait dana aspirasi bantuan APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggran 2013.

Telah dijawab dengan surat Nomor: B-02/L/L.3/PIP/01/2017 tanggal 23 Januari 2017 perihal jawaban atas permohonan informasi dari Koalisi Ormas-LSM Sumatera Selatan.

Adapun untuk Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik dari Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia, adalah sebagai berikut :

 

 

No.

 

 

Kejaksaan Tinggi

Jumlah Permohonan

Informasi Publik

 

 

Keterangan

Yang Dikabulkan Sebagian

Yang Dikabulkan Seluruhnya

1

2

3

4

5

1.

D.I Aceh

-

1 pemohon informasi

 

2.

Sumatera Utara

-

1 pemohon informasi

 

3.

Sumatera Barat

-

1 pemohon informasi

 

4.

Riau

Nihil

Nihil

 

5.

Kepulauan Riau

Nihil

Nihil

 

6.

Jambi

-

26 pemohon informasi

 

7.

Sumatera Selatan

Nihil

Nihil

 

8.

Kepulauan Bangka Belitung

-

6 pemohon informasi

 

9.

Bengkulu

-

2 pemohon informasi

 

10.

Lampung

Nihil

Nihil

 

11.

Banten

-

8 pemohon informasi

 

12.

D.K.I Jakarta

-

2 pemohon informasi secara lisan

2 (dua) Sengketa Informasi Publik yaitu, LSM Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara dan masyarakat atas nama Gaturi, S.Sos

13.

Jawa Barat

Nihil

Nihil

 

14.

Jawa Tengah

-

16 pemohon informasi

 

15.

D.I Yogyakarta

-

12 pemohon informasi

 

16.

Jawa Timur

-

41 pemohon informasi

2 (dua) Sengketa Informasi Publik di Kejaksaan Negeri Ponorogo

17.

Kalimantan Barat

Nihil

Nihil

 

18.

Kalimantan Tengah

Nihil

Nihil

 

19.

Kalimantan Selatan

-

16 pemohon informasi

 

20.

Kalimantan Timur

Nihil

Nihil

 

21.

Gorontalo

Nihil

Nihil

 

22.

Sulawesi Utara

Nihil

Nihil

 

23.

Sulawesi Tengah

Nihil

Nihil

 

24.

Sulawesi Tenggara

-

26 pemohon informasi

 

25.

Sulawesi Selatan

-

26 pemohon informasi

 

26.

Bali

Nihil

Nihil

 

27.

Nusa Tenggara Barat

-

6 pemohon informasi

 

28.

Nusa Tenggara Timur

-

6 pemohon informasi

 

29.

Maluku

-

54 pemohon informasi

 

30.

Maluku Utara

Nihil

Nihil

 

31.

Papua

Nihil

Nihil

 

 

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Penyelesaian sengketa informasi publik pada Kejaksaan Agung RI dalam Tahun 2016 adalah Sengketa Informasi Publik Register Nomor: 002/I/KIP-PS/2016 antara Kejaksaan Agung RI sebagai Termohon dengan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat) sebagai Pemohon di Komisi Informasi Pusat, oleh Majelis Komisioner telah dikeluarkan penetapan nomor: 002/I/KIP-PS-PNTP/2016 tanggal 15 Agustus 2016 dalam amarnya; “menetapkan pencabutan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik”.  


Data Pemohon Informasi Tahun 2017

I. Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Agung RI dalam Tahun 2017 meliputi permohonan informasi secara tertulis baik melalui surat maupun datang langsung ke meja informasi sebanyak 10 (sepuluh) orang pemohon, adalah sebagai berikut :

1. Permohonan informasi dengan surat Nomor: istimewa-26/I/2017 tanggal 26 Januari 2017 dari Saudara Sutarno Bin Martowiharso mengenai penjelasan penyelidikan yang di lakukan JAM Intelijen Kejaksaan Agung terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Direksi Perum PPD.

2. Permohonan informasi dengan surat Nomor: 116/PUKAT FH UGM/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 dari Ketua Peneliti PUKAT Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada mengenai salinan putusan pengadilan yang dimohonkan untuk kepentingan penelitian yang bertema “Implikasi Penegakan Hukum Antikorupsi Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara”.

3. Permohonan informasi dengan surat Nomor: B-73/SK-KontraS/III/2017 tanggal 2 Maret 2017 mengenai informasi terkait perkembangan hasil penyidikan pelanggran HAM Berat peristiwa Jambo Keupok Bakongan, Aceh Selatan dari Saudara Puri Kencana Putri, MA (Wakil Koordinator Kontras).

4. Permohonan informasi dengan surat Nomor: B-72/SK-KontraS/III/2017 tanggal 2 Maret 2017 dari Saudara Puri Kencana Putri, MA (Wakil Koordinator Kontras) mengenai perkembangan hasil penyidikan pelanggaran HAM Berat Peristiwa Tragedi Simpang KKA, Aceh Utara.

5. Permohonan informasi dalam pengajuan Keberatan Informasi dengan surat Nomor: Istimewa-16/III/2017 tanggal 16 Maret 2017 dari saudara Sutarno Bin Martowiharso.

6. Permohonan informasi dengan surat Nomor:04/SK-LOKATARU/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 dari Saudara Haris Azhar, SH.,MA (Direktur Eksekutif Lokataru), mengenai penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan mesin cetak uang Intaglio oleh PT. Perum Peruri tahun anggaran 2013-2014.

7. Permohonan informasi dengan surat Nomor: 01.07/LSM-SPW/K/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017 dari Saudara Gaturi mengenai terkait penyelesaian barang sitaan atau barang rampasan di bawah Pengawasan oleh SATGASSUS Eksekusi Kejaksaan Agung RI yang terletak di wilayah Kecamatan Pasar Minggu, Kecamatan Jagakarsa dan Kecamatan Tebet atas nama terpidana Hendra Rahardja, Sherly Konjogian dan Eko Edy Putranto.

8. Permohonan informasi dengan surat Nomor:305/SK-KontraS/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 dari Yati Andriyani (Koordinator Badan Pekerja Kontras) mengenai permohonan informasi perkembangan Pencariaan Dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus meninggalnya Munir.

9. Permohonan informasi dengan surat Nomor: 284/SK/DE/2017 tanggal 16 November 2017 dari saudara Supriyadi Widodo, E, SH (Direktur Eksekutif ICJR), mengenai jumlah jumlah daftar terpidana mati periode November 2017.

10. Permohonan informasi dengan surat Nomor: 12/DPD.GENTA-LTM/XI/2017 tanggal 27 November 2017 dari saudara Fauzi Ahmad (Ketua Umum DPD Genta LAM-TIM), mengenai permintaan informasi terkait surat GENTA LAM-TIM Nomor: 08/DPD.GENTA-LTM/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 perihal indikasi korupsi pembangunan Jembatan Way Sekampung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung ditujukan kepada Kejaksaan Agung RI Cq. Satgas Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgasus PPTPK).

Bahwa seluruh permohonan informasi yang dimohonkan tersebut diatas, telah dijawab masing-masing melalui Surat dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

II. Adapun untuk Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik dari Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia, adalah sebagai berikut :

1. Kejaksaan Tinggi D.I Aceh sebanyak 1 (satu) permohonan informasi.

2. Kejaksaan Tinggi Riau sebanyak 2 (dua) permohonan informasi dan 1 (satu) sengketa informasi sudah putusan Ajudikasi Komisi Informasi.

3. Kejaksaan Negeri Bengkulu sebanyak 1 (satu) permohonan informasi.

4. Kejaksaan Negeri Rejang Lebong sebanyak 1 (satu) permohonan informasi.

5. Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara sebanyak 1 (satu) permohonan informasi.

6. Kejaksaan Negeri Seluma sebanyak 4 (empat) permohonan informasi.

7. Kejaksaan Negeri Kaur sebanyak 1 (satu) permohonan informasi.

8. Kejaksaan Tinggi Banten sebanyak 2 (dua) permohonan informasi. 

9. Kejaksaan Negeri Tangerang sebanyak 11 (sebelas) permohonan informasi.

10. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sebanyak 12 (dua belas) permohonan informasi.

11. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebanyak 14 (empat belas) permohonan informasi.

12. Kejaksaan Negeri Surabaya sebanyak 6 (enam) permohonan informasi.

13. Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan sebanyak 2 (dua) permohonan informasi.

14. Kejaksaan Negeri Situbondo sebanyak 4 (empat) permohonan informasi.

15. Kejaksaan Negeri Batu sebanyak 8 (delapan) permohonan informasi.

16. Kejaksaan Negeri Bondowoso sebanyak 4 (empat) permohonan informasi.

17. Kejaksaan Negeri Ngawi sebanyak 4 (empat) permohonan informasi.

18. Kejaksaan Negeri Tulungagung sebanyak 22 (dua puluh dua) permohonan informasi.

19. Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebanyak 3 (tiga) permohonan informasi.

20. Kejaksaan Negeri Sumenep sebanyak 2 (dua) permohonan informasi.

21. Kejaksaan Negeri Lamongan sebanyak 1 (satu) permohonan informasi.

22. Kejaksaan Negeri Pamekasan sebanyak 5 (lima) permohonan informasi.

23. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah sebanyak 2 (dua) permohonan informasi.

24. Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur sebanyak 2 (dua) permohonan informasi.

25. Kejaksaan Negeri Pulang Pisau sebanyak 1 (satu) permohonan informasi.

26. Kejaksaan Tinggi Kalimatan Selatan sebanyak 16 (enam belas) permohonan informasi.

27. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sebanyak 3 (tiga) permohonan informasi.

28. Kejaksaan Negeri Palu sebanyak 23 (dua puluh tiga) permohonan informasi.

29. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara sebanyak 61 (enam puluh satu) permohonan informasi.

30. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat sebanyak 8 (delapan) permohonan informasi dan 1 (satu) sengketa informasi diselesaikan melalui tahap mediasi (win-win solution).

31. Kejaksaan Tinggi Maluku sebanyak 60 (enam puluh) permohonan informasi.

32. Kejaksaan Tinggi Maluku Utara sebanyak 5 (lima) permohonan informasi.


Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id