Kamis, 17 Oktober 2019

Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

1.Informasi tentang profil Kejaksaan;
2.Daftar Kejaksaan Tinggi dan Negeri;
3.Rencana strategis Kejaksaan;
4.Ringkasan program dan kegiatan yang sedang dijalankan;

5.Ringkasan laporan kinerja Kejaksaan berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;

6.Jumlah atau rekapitulasi keuangan negara yang berhasil diselamatkan;
7.Ringkasan laporan keuangan;
8.Ringkasan laporan Layanan Informasi Publik;
9.Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan;

10.Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, tata cara pengajuan keberatan, serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi;
11.Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Kejaksaan maupun pihak lain yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Kejaksaan;
12.Data penerimaan dan penanganan laporan pengaduan beserta rekapitulasi hukuman disiplin;
13.Siaran pers yang dikeluarkan secara resmi oleh Kejaksaan;
14.Pidato Jaksa Agung pada semua kegiatan/acara resmi;
15.Pengumuman pengadaan barang dan jasa;
16.Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat Kejaksaan;
17.Daftar pencarian orang;
18.Rekapitulasi penyelesaian perkara yang ditangani Kejaksaan;
19.Materi penyuluhan atau penerangan hukum;
20.Hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung;
21.Informasi Publik lainnya berdasarkan persetujuan PPID.

Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat

1. Daftar Informasi Publik;
2. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Kejaksaan;
3. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
4. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan Kejaksaan;
5. Surat-surat perjanjian Kejaksaan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;

6. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Kejaksaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;

7. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan;
8. Data perbendaharaan atau inventaris;
9. Rencana strategis dan rencana kerja Kejaksaan;

10.Agenda kerja pimpinan satuan kerja Kejaksaan;
11.Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan;

12.Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;

13.Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
14.Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
15.Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa Informasi Publik;
16.Standar pengumuman informasi serta merta;
17.Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat Kejaksaan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
18.Surat-surat yang terkait dengan kegiatan penanganan perkara;
19.Informasi Publik lain berdasarkan persetujuan PPID.

Informasi Publik yang Wajib Dirahasiakan/Dikecualikan

Informasi Publik yang dikecualikan/dirahasiakan adalah Informasi Publik yang apabila dibuka kepada pemohon Informasi Publik dapat:
a.menghambat proses penegakan hukum;
b.mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
c.membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
d.mengungkapkan kekayaan alam indonesia yang dilindungi;
e.merugikan ketahanan ekonomi nasional;
f. merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
g.mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi, kemauan akhir atau wasiat seseorang, dan informasi pribadi lainnya kecuali atas persetujuan yang bersangkutan dan pengungkapannya berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik;

h.memorandum atau surat menyurat antar dan intra kejaksaan yang menurut sifatnya dikecualikan;

i. informasi lainnya yang wajib dirahasiakan berdasarkan UU.

Informasi Publik yang Wajib Dumumkan Serta Merta

Kejaksaan mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang merupakan kewenangannya serta informasi serta merta lainnya di lingkungan kerja Kejaksaan. Meliputi:
a. Kondisi darurat yang menyangkut keselamatan kerja di lingkungan Kejaksaan;
b. Informasi serta merta lainnya berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik yang dikuasi oleh Kejaksaan.

Dalam hal Kejaksaan memberikan izin kegiatan dan/atau perjanjian kerja kepada pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, Kejaksaan memastikan agar pihak penerima izin kegiatan dan/atau perjanjian kerja akan melaksanakan standar pengumuman informasi serta merta. Meliputi:
a.Potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan
b.Pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak baik masyarakat umum maupun pegawai Kejaksaan dan/atau penerima perjanjian kerja dari Kejaksaan;
c.Prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi;

d.Tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi;

e.Cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan;

f. Cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;

g.Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam menanggulangi bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan.

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id