Sabtu, 16 Januari 2021
BERANDA
PROFIL
Tentang Kejaksaan
Sambutan Jaksa Agung
Pengertian Kejaksaan
Sejarah
Jaksa Agung dari Masa ke Masa
Logo & Maknanya
Doktrin Kejaksaan
Visi & Misi
Tugas & Wewenang
Struktur Organisasi
Profil Pimpinan
Unit Kejaksaan RI
Jaksa Agung RI
Wakil Jaksa Agung RI
JAM Pembinaan
JAM Intelijen
JAM Tindak Pidana Umum
JAM Tindak Pidana Khusus
JAM Perdata & TUN
JAM Pengawasan
BADIKLAT
Pusat Litbang
Pusat Penerangan Hukum
Pusat Daskrimti
Pusat Pemulihan Aset
Kejaksaan Tinggi
BERITA
PERKARA
INFO PERKARA
BERKAS DAKWAAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
REFORMASI BIROKRASI
Beranda
> Info Perkara
- Bulan -
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
- Tahun -
2017
2015
2013
2011
2010
2009
2008
2007
PERDATA & TATA USAHA NEGARA
Total Perdata & Tata Usaha Negara : 51 Kasus
NO.
PERKARA
1.
Perkara Gugatan Nomor: 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo antara Kementerian Negara Lingkungan Hidup dalam hal ini diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai Penggugat Melawan PT. Kallista Alam Sebagai Tergugat
2.
Perkembangan Penanganan Perkara Gugatan Terhadap Yayasan Beasiswa Supersemar dan HM. Soeharto
3.
Gugatan Perdata terhadap H.M. Soeharto
4.
Penanganan Perkara 2011
5.
PENANGANAN PERKARA PERIODE JANUARI S/D MARET 2010
PENANGANAN PERKARA PERIODE JANUARI S/D MARET 2010
6.
Perkara Perdata Nomor : 904/PDT.G/2007/PN.Jak-Sel Antara Negara Republik Indonesia CQ. Prresiden RI Sebagai Penggugat Melawan H.M. Soeharto (Tergugat I) Dan Yayasan Supersemar (Tergugat II).
7.
Perkara Perdata Pengalihan Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Kabupaten Manggarai Tahun 1993/1994
8.
PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DIMAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PASAL 310 AYAT (1) , AYAT (2) ; PASAL 311 AYAT (1); PASAL 316; DAN PASAL 207 KITAB UUNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA ( KUHP) TERHADAP UUD 1945
9.
PERMOHONAN POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ATAS PASAL 23 AYAT (I) UU NOMOR 4 TAHUN 2004.
10.
PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2007 DI MAHKAMAH AGUNG
11.
PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 DI MAHKAMAH AGUNG
hal.
1
2
3
berikutnya
>>
PIDANA UMUM
PIDANA KHUSUS
PERDATA & TATA USAHA NEGARA