Rabu, 5 Agustus 2020
INFO HUKUM

Kesadaran hukum pada dasarnya ada pada diri setiap manusia. Karenanya asas hukum berbunyi "setiap orang dianggap tahu akan undang-undang" dan "ketidak-tahuan akan undang-undang tidak merupakan alasan pema’af".

Diantara tugas mulia Kejaksaan adalah melakukan penerangan/penyuluhan hukum. Kejaksaan di seluruh Indonesia secara reguler melakukan hal ini dalam rangka bimbingan masyarakat taat hukum. Sebagai gambaran, pada triwulan ke-4 tahun 2008 saja, Kejaksaan telah melakukan penyuluhan hukum ke 336 desa/kelurahan dan penerangan hukum sebanyak 267 kali di berbagai penjuru tanah air.

Berikut ini adalah materi-materi penyuluhan/penerangan hukum yang telah disebarluaskan kepada masyarakat.

Kejaksaan: masa lalu, sekarang dan masa depan
Kejaksaan saat ini menjadi lembaga penegak hukum yang independen. Pada zaman kolonial, Kejaksaan berada di bawah Mahkamah Agung dan instansi-instansi Kejaksaan, berada pada pengadilan negeri. Untuk administrasi kepegawaian serta keuangan diurus Departemen Kehakiman. Bagaimana proyeksi Kejaksaan pada masa depan, dapat ditemukan dalam materi penerangan hukum ini.
download
Tugas Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
Diantara tugas Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara adalah mewakili pemerintah di luar maupun di dalam pengadilan, memberikan bantuan hukum kepada instansi negara seperti BUMN/BUMD, dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat luas. Materi penerangan hukum ini juga mengupas class action, legal standing, Citizen lawsuit atau Actio Popularis.
download
Tindak Pidana Korupsi
Kadang kita mendengar pemerintah digugat, atau BUMN dan BUMD selaku badan usaha milik pemerintah digugat. Lantas siapa yang berhak mewakili pemerintah jika digugat, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan? Anda akan mendapatkan jawabannya dalam materi ini lengkap dengan ketentuan hukum dan wacana ˜conflict of interest" bila Kejaksaan memberantas korupsi yang telah menjadi momok pembangunan negeri ini. Oleh karena itu, korupsi perlu dijadikan musuh bersama dan partisipasi masyarakat diperlukan dalam pemberantasannya. Penjelasan ketentuan hukum seperti apa dan unsur-unsur tindak pidana korupsi serta jenis perbuatan apa saja yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, perlu diketahui sebagai modal masyarakat untuk mewujudkan partisipasi aktifnya.
download
Peran Jaksa Pengacara Negara
Kadang kita mendengar Pemerintah digugat, atau BUMN dan BUMD selaku badan usaha milik pemerintah digugat. Lantas siapa yang berhak mewakili Pemerintah jika digugat, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan? Anda akan mendapatkan jawabannya dalam materi ini lengkap dengan ketentuan hukum dan wacana ˜conflict of interest" bila Kejaksaan menjadi Pengacara Negara.
download
hal. << sebelumnya... 2 3 4 5 6  
 BERITA
05-08-2020
Jaksa Tuntut Berat Terdakwa Dan Rekanan Kasus Korupsi Anggaran Proyek Pasar Tradisional Jember
05-08-2020
Jaksa Agung Melantik Dan Mengambil Sumpah Kajati Bangka Belitung
05-08-2020
Jaksa Agung Lantik Kajati dan Pejabat Eselon II, Jaksa Agung : Jaga Marwah Kejaksaan dan Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat
berita lainnya
 SIARAN PERS
19-07-2020
JAKSA AGUNG RI MELANTIK PENGURUS ADHYAKSA SHOOTING CLUB PERIODE 2020 -2024 DI BADIKLAT KEJAKSAAN RI
17-07-2020
3 (TIGA) ORANG MANTAN PEJABAT PT. BANK SYARIAH MANDIRI PUSAT DIPERIKSA SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBERIAN FASILITAS PEMBIAYAAN PT. BANK SYARIAH MANDIRI KEPADA PT. TANGJUNG SIRAM SIMALUNGUN SUMATRA UTARA
17-07-2020
PERKEMBANGAN PENYIDIKAN PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN DANA INVESTASI PADA PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)
arsip siaran pers

Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id