INFO HUKUM

Kesadaran hukum pada dasarnya ada pada diri setiap manusia. Karenanya asas hukum berbunyi "setiap orang dianggap tahu akan undang-undang" dan "ketidak-tahuan akan undang-undang tidak merupakan alasan pema�af".

Diantara tugas mulia Kejaksaan adalah melakukan penerangan/penyuluhan hukum. Kejaksaan di seluruh Indonesia secara reguler melakukan hal ini dalam rangka bimbingan masyarakat taat hukum. Sebagai gambaran, pada triwulan ke-4 tahun 2008 saja, Kejaksaan telah melakukan penyuluhan hukum ke 336 desa/kelurahan dan penerangan hukum sebanyak 267 kali di berbagai penjuru tanah air.

Berikut ini adalah materi-materi penyuluhan/penerangan hukum yang telah disebarluaskan kepada masyarakat.

TUPOKSI DAN WEWENANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

download
FUNGSI BIDANG PERDATA & TUN PADA KEJAKSAAN R.I.BAGI LEMBAGA NEGARA, INSTANSI PEMERINTAH, BUMN DAN BUMD

download
MATERI PENCEGAHAN TIPIKOR PENGADAAN BARANG DAN JASA

download
DAMPAK TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PERILAKU KEKERASAN DI KALANGAN GENERASI MUDA

download
hal. << sebelumnya 1 2 3 4 5 6 berikutnya >>
 BERITA
04-09-2015
Kapuspenkum Menutup Pelatihan Kehumasan dan Pengelolaan Website Kejaksaan RI
02-09-2015
Puspenkum Kejaksaan Agung RI Mengadakan Pelatihan Kehumasan
01-09-2015
Kejati Jambi Periksa Mantan Sekda Kerinci
berita lainnya
 SIARAN PERS
29-06-2015
Perkembangan Penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Paket 10 (Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21) Multiyear dan Paket 11 (Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun) di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahu
29-06-2015
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi & Pencucian Uang Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan RI Atas Nama Tersangka JP
29-06-2015
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Program Upaya Kesehatan Perorangan di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Tahun 2010
arsip siaran pers
ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.