INFO HUKUM

Kesadaran hukum pada dasarnya ada pada diri setiap manusia. Karenanya asas hukum berbunyi "setiap orang dianggap tahu akan undang-undang" dan "ketidak-tahuan akan undang-undang tidak merupakan alasan pema�af".

Diantara tugas mulia Kejaksaan adalah melakukan penerangan/penyuluhan hukum. Kejaksaan di seluruh Indonesia secara reguler melakukan hal ini dalam rangka bimbingan masyarakat taat hukum. Sebagai gambaran, pada triwulan ke-4 tahun 2008 saja, Kejaksaan telah melakukan penyuluhan hukum ke 336 desa/kelurahan dan penerangan hukum sebanyak 267 kali di berbagai penjuru tanah air.

Berikut ini adalah materi-materi penyuluhan/penerangan hukum yang telah disebarluaskan kepada masyarakat.

Materi Upaya Preventif dan Deteksi Dini Terjadinya Tindak Pidana Korupsi

download
PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN

download
Penerapan Perlindungan bagi Saksi dan Korban dalam Perkara Pidana Yang ditangani Oleh Kejaksaan Republik Indonesia

download
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG / MONEY LAUNDERING

download
hal.   1 2 3 4 5... berikutnya >>
 BERITA
28-08-2015
Robot Terbang (Drone) Perguruan Tinggi Teknokrat Bantu Tugas Kejati Lampung
28-08-2015
Kejati Lampung Bentuk TP4D Untuk Mendukung Penyerapan Anggaran
28-08-2015
Kejari Lhoksukon Limpahkan Perkara Korupsi Ke PN Tipikor Banda Aceh
berita lainnya
 SIARAN PERS
29-06-2015
Perkembangan Penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Paket 10 (Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21) Multiyear dan Paket 11 (Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun) di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahu
29-06-2015
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi & Pencucian Uang Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan RI Atas Nama Tersangka JP
29-06-2015
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Program Upaya Kesehatan Perorangan di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Tahun 2010
arsip siaran pers
ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.