Jum'at, 14 Desember 2018

02-04-2014
Hindari Praktek KKN Pengadaan Barang dan Jasa, Kejagung Launching LPSE dan ULP

Dalam mewujudkan pengadaan barang/jasa yang bersih, profesional serta bebas dari intervensi dan praktek KKN, Kejaksaan Agung meresmikan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP). Peresmian dilakukan langsung Wakil Jaksa Agung RI D.Andhi Nirwanto.

LPSE merupakan wadah untuk melaksanakan proses pengadaan secara elektronik atau e-procurement secara online melalui internet dinilai sebagai solusi yang tepat dan akan mendapat pengawasan langsung dari masyarakat sehingga diharapkan dapat terhindar dari penyimpangan," kata Wakil Jaksa Agung RI D.Andhi Nirwanto saat launching LPSE dan ULP di Sasana Pradana, Rabu (02/04/2014).

Andhi menambahkan, tujuan dibentuk LPSE dan ULP adalah membangun sistem yang dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan atau kekeliruan dalam pengadaan barang/jasa dan menghasilkan pengadaan barang/jasa yang bernilai tinggi dengan biaya yang ekonomis melalui tahapan yang efektif dan efisien, persaingan yang sehat, terbuka dan transparan.
 
Hadir pada acara tersebut adalah JAM Bin Bambang Waluyo, para Kajati seluruh Indonesia melalui Video Conference (V-Con), dan Para Pejabat Eselon II dan III di Lingkungan Kejagung serta perwakilan dari Kemenkeu, LKPP, Menpan-RB dan UKP4. 
Sekedar informasi, pada tanggal 9 Desember 2011 Kejaksaan RI melakukan MoU dengan Pusat LPSE Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Penandatanganan kerja sama itu dilakukan dalam hal penggunaan fasilitas LPSE Kemenkeu oleh Kejaksaan RI dimaksudkan untuk mensukseskan pengadaan barang/jasa Nasional.

Dasar hukum pembentukan LPSE adalah Pasal 111 Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik. LPSE dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Diakhir acara, Wakil Jaksa Agung RI D. Andhi Nirwanto mendapatkan cinderamata dari Perwakilan Kemenkeu dan dilanjutkan dengan foto bersama. (pd)



Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id