Minggu, 27 September 2020

05-08-2020
Kejari Depok Berhasil Melakukan Enam Perubahan Guna Pencapaian Zona Integritas Menuju WBK

Sejumlah pejabat eselon II dan III dilingkungan Kejaksaan Republik Indonesia  dirombak oleh Jaksa Agung RI ,Burhanuddin. Dari data tersebut, 66 di antaranya adalah kepala Kejaksaan Negeri (Kajari).

Mutasi dan promosi jabatan tertuang dalam dua Surat Keputusan Jaksa Agung. Pertama, Keputusan Nomor 148 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Kejaksaan RI.

Dalam keputusan itu, terdapat 17 pejabat eselon II kejaksaan yang mendapat tugas baru. Keputusan Nomor: KEP-IV-528/C/07/2020 yang ditanda tangani  Jaksa Agung Muda Pembinaan Bambang Sugeng Rukmono atas nama Jaksa Agung RI , Kemudian pada keputusan lainnya ada 149 pejabat eselon III yang dimutasi, termasuk di dalamnya 66 kajari.

Salah satu Kepala Kejaksaan Negeri  (Kajari)  yang dimutasi adalah Kajari Depok, Yudi Triadi. Data yang berhasil dihimpun menyebutkan, Yudi dipromosikan sebagai Kepala Bagian Reformasi Birokrasi di Kejaksaan Agung RI,Selama 10 bulan bertugas di Kota Depok, Yudi telah melakukan banyak inovasi dan gebrakan baik internal, maupun eksternal.

Adapun sejumlah program yang telah ditoreh Yudi dimulai pada penghujung tahun 2019. Yudi bersama jajaran telah melakukan enam perubahan guna pencapaian zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi ( WBK) di Kejaksaan Negeri Depok.

“Alhamdulilah bersama jajaran, kami telah membangun PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang baru dan nyaman, serta telah merapihkan halaman parkir gedung yang selama ini kumuh karena berserakan jadi tempat meletakan barang bukti,” katanya   Rabu 5 Agustus 2020.

Selanjutnya, dibawah kepemimpinan Yudi, Kejaksaan Negeri Depok juga telah mengembangkan aplikasi perkara berbasis teknologi informasi digital yang dapat diakses oleh semua pihak,“Dengan aplikasi ini masyarakat dapat melihat informasi status perkara, termasuk jaksa yang menangani perkara, .”kata Yudi.

Kemudian, Yudi juga mengembangkan aplikasi pelayanan besuk tahanan berbasis digital. Hal ini dinilai efektif untuk memudahkan masyarakat mendapat layanan informasi.

“Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang bolak-balik ke Kejari Depok hanya untuk sekedar melihat jadwal besuk dan meminta tanda tangan dan seterusnya,” kata dia.

Keterbukaan informasi publik dan kinerja juga kian gencar dikembangkan Yudi dengan menggaet sejumlah tenaga muda berbakat yang dikemas dalam bentuk media sosial, seperti Instagram, Youtobe, Facebook, Twitter dan website lainnya dengan tujuan memberi informasi dan publikasi.

“Semua hal ini dilakukan untuk menuju wilayah zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.” ujarnya.

Yudi menjelaskan, reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Kejaksaan RI yang baik, efektif dan efisien dengan tujuan melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional.(Yus)


Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id