Rabu, 12 Agustus 2020

03-12-2019
Sambutan dan Pengarahan Jaksa Agung Republik Indonesia Pada Acara Pembukaan Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019

Rapat Kerja Kejaksaan RI Tahun 2019 yang mengangkat tema: “Kejaksaan Untuk Indonesia Maju” menjadi sangat relevan untuk mengingatkan kembali eksistensi kita untuk senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan derap langkah kebijakan pemerintah dan dinamika pembangunan nasional, terlebih peran penting Kejaksaan sebagai elemen kekuatan nasional yang turut memiliki kontribusi besar dalam memajukan bangsa dan negara.

Selaras dengan visi pemerintah untuk “Indonesia Maju”, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menekankan kembali 7 (tujuh) Kebijakan Strategis Kejaksaan RI Tahun 2020-2024, yaitu:

Wujudkan reorientasi praktik penegakan hukum yang tidak lagi menitikberatkan kepada kuantitas perkara korupsi yang ditangani, namun menitikberatkan kepada upaya bagaimana suatu wilayah bebas dari korupsi. Ke depan, penanganan suatu perkara tidak hanya sekadar memidanakan pelaku dan mengembalikan kerugian negara, namun juga harus dapat memberikan solusi perbaikan sistem sehingga perbuatan tersebut tidak dilakukan kembali.

  1. Laksanakan monitoring terhadap peraturan daerah yang menghambat syarat perizinan investasi dan memperumit birokrasi, sehingga berpotensi pada hengkangnya para investor.
  2. Tingkatkan peran Kejaksaan dalam mendukung performa kinerja pemerintah pusat/daerah/BUMN/BUMD termasuk membantu pengamanan dan penyelamatan asetnya yang terbengkalai atau diambil oleh pihak lain secara melawan hukum untuk dipulihkan dan difungsikan kembali sesuai peruntukkannya.
  3. Optimalkan pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam mendukung tugas penegakan hukum, sehingga melalui sistem TI tersebut tercipta efisiensi dan tranparansi dalam pelaksanaannya.
  4. Ciptakan mekanisme pengawasan yang ketat dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Sehingga diharapkan tercipta penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
  5. Bangun sistem complain and handling management berupa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dapat memberikan layanan informasi tentang proses tahapan penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan dan kemudahan layanan hukum untuk masyarakat.
  6. Bangun kreativitas dan inovasi dalam menjawab tantangan era milienial ini.

Berangkat dari 7 (tujuh) agenda pokok tersebut, maka perlu kiranya dalam raker ini untuk segera dibahas dan dirumuskan beberapa hal yang urgen dalam masing-masing komisi yang mewakili berbagai isu strategis dalam rangka penguatan institusi Kejaksaan kedepannya, antara lain sebagai berikut:

  1. Komisi Pencegahan dan Penyelamatan Aset Negara
    1. Lakukan upaya sosialisasi terkait Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-345/A/JA/11/2019 dan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Keputusan Jaksa Agung Tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Republik Indonesia;
    2. Rumuskan strategi, metoda, dan standar pelaksanaan tugas dan fungsi pengamanan pembangunan strategis yang bersifat preventif/persuasif dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan nasional;
    3. Rumuskan strategi, metoda, dan standar pengamanan dan penyelamatan aset negara; serta
    4. Rumuskan strategi penegakan hukum untuk meningkatkan iklim investasi. Pembentukan Satuan Tugas Pengaduan Permasalahan Investasi dan Usaha.
  2. Komisi Penindakan dan Perbaikan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan
    1. Rumuskan strategi penindakan tindak pidana korupsi yang berimbang dan saling sinergis, komplementer, terintegrasi, dan proporsional dengan strategi pencegahan;
    2. Rumuskan langkah-langkah operasional perbaikan bagi tata kelola pemerintahan; serta
    3. Rumuskan strategi penindakan yang efektif dan efisien terhadap korporasi.
  3. Komisi Sumber Daya Manusia Kejaksaan
  4. Implementasikan standar serta pola jenjang karir kepegawaian, pendelegasian kewenangan mutasi kepada wilayah berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: 356 Tahun 2019;
  5. Implementasikan upaya yang berkaitan dengan program lelang jabatan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : 357 Tahun 2019;
  • Rumuskan upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang profesional dan modern;
  1. Rumuskan standar promosi bagi para pegawai yang berprestasi (reward) dan demosi bagi pegawai yang melakukan perbuatan tercela (punishment); serta
  2. Rumuskan status Jaksa yang berkenaan dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan peraturan terkait lainnya.
  3. Komisi Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi
  4. Rumuskan upaya standarisasi infrastruktur dan SDM dalam pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) Kejaksaan;
  5. Rumuskan upaya untuk meningkatkan akses publik terhadap pelayanan dan informasi; serta
  • Rumuskan strategi guna mengakselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kejaksaan;
  1. Komisi Kelembagaan dan Regulasi
  2. Rumuskan upaya strategis untuk memberikan penguatan Kejaksaan dalam konstitusi;
  3. Rumuskan upaya penataan regulasi internal Kejaksaan RI; serta
  • Rumuskan upaya strategis untuk melakukan penataan organisasi.
  1. Komisi Reformasi Penuntutan Perkara Tindak Pidana
    1. Rumuskan pola penanganan perkara tindak pidana yang akuntabel dan transparan;
    2. Rumuskan pola desentralisasi pengendalian perkara; serta
    3. Rumuskan upaya untuk pemutakhiran regulasi penanganan perkara yang adaptif dengan norma dan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat;

Berkaitan dengan hasil rekomendasi yang akan dihasilkan di tiap-tiap komisi, saya berharap rekomendasi tersebut tidak menambah peraturan-peraturan internal yang baru, sehingga akan memberikan implikasi birokrasi berjalan dengan tidak sederhana. Dengan demikian, saya berharap agar rekomendasi yang dihasilkan dapat dituangkan dengan semangat “omnimbus law”, yaitu dengan menyusun satu peraturan yang dapat mencakup semua sektor. (Ana)

 


Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id