Selasa, 10 Desember 2019

13-11-2019
Jaksa Agung Berikan Arahan 7 Poin Pada Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkompinda dengan tema Sinergi Penegakan Hukum

RAKORNAS Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkompinda Tahun 2019 dibuka dan dihadiri oleh Presiden RI Jokowi dan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin yang mengambil tema “Sinergi Pelaksanaan 5 Prioritas Pembangunan Nasional untuk Mewujudkan Indonesia Maju” dalam rangka Menyamakan Visi Pembangunan 2020 – 2024 Pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin.

Jaksa Agung RI, Burhanuddin tampil memberikan arahan pada RAKORNAS Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkompinda Tahun 2019 di Sesi Panel I dengan tema “SINERGI PENEGAKAN HUKUM”, Rabu (13/11/2019), di Sentul International Convention Center (SICC).

Dalam sesi panel I tersebut, Jaksa Agung RI, Burhanuddin bersama-sama dengan Menkopolhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua KPK Agus Rahardjo, Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna dengan moderator Sekjen Kemendagri.

Rakornas Indonesia Maju ini dihadiri Jamintel, para Kepala Kejaksaan Tinggi se-Indonesia, para Kepala Kejaksaan Negeri se-Indonesia dan undangan lain dari unsur Kepolisian, 3 matra TNI, Gubernur dan Walikota/Bupati se-Indonesia yang terbagi ke dalam 8 sesi Panel.

Dalam arahannya, Jaksa Agung RI, Burhanuddin menjelaskan prioritas program Kejaksaan yang dijabarkan kedalam 7 point:

1. Penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan kepada seberapa banyak perkara korupsi yang ditangani, namun lebih kepada upaya untuk menjamin suatu wilayah bebas dari korupsi.

2. Penegakan hukum guna mendukung investasi, baik di pusat maupun di daerah.

3. Melakukan pendataan dan pengalihan fasiltas umum, fasilitas sosial, maupun aset-aset lainnya milik Pemerintah yang terbengkalai, tidak terurus, atau dikuasai oleh pihak lain dengan melibatkan Instansi terkait.

4. Pemanfaatan IT untuk mendukung keberhasilan tugas-tugas Kejaksaan (tidak ingin lagi menerima laporan berbentuk tulisan, semua laporan menggunakan sarana IT).

5. Menciptakan mekanisme pengawasan yang ketat untuk menjaga konsistensi pelaksanaan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

6. Diperlukan “System Complain and Handling Management” yang mampu meningkatkan pelayanan hukum terhadap masyarakat.

7. Inovasi yang telah diterapkan selama ini disatuan kerja dan terbukti dapat mengoptimalkan kinerja secara efektif dan efisien, harus dapat di implementasikan dalam skala Nasional. (pd/son)


Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id