Minggu, 17 November 2019

09-10-2019
Kejaksaan RI bersama Kementerian PUPR Selenggarakan Rakor TP4D infrastruktur di wilayah Indonesia Bagian Tengah

Kejaksaan RI bekerja sama dengan Kementerian PUPR menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawalan dan Pengamanan TP4D bidang Infrastruktur di wilayah Kawasan Indonesia bagian Tengah dengan tema “Bangun Sinergi untuk Negeri, Infrastruktur Handal, Indonesia Maju” (09/10/19). Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengawalan dan pengamanan TP4D di bidang pembangunan infrastruktur PUPR tahun 2019 serta persiapan pelaksanaan kegiatan tahun 2020 di lingkungan Kementerian PUPR wilayah Kalimantan, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Rakor diikuti oleh para Kajati, Asintel dan seluruh Ka.Balai/UPT/Satker Kementerian PUPR di Prov. Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan & Kalimantan Barat. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Ir, Widiarto, Sp.1 bersama dengan Jaksa Agung Muda Intelijen Dr. Jan S. Maringka.

Acara diawali dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengawalan & Pengamanan TP4D secara serentak antara 13 Kajati dg 64 Kepala UPT/Balai/Satker kementerian PUPR di wilayah Kalimantan, Jawa Nusa Bali dan Nusa Tenggara, sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman yang telah ditandatangani Jaksa Agung RI & Menteri PUPR RI pada tanggal 1 Maret 2018 di Jakarta.

Irjen Kementerian PUPR Ir, Widiarto dalam sambutannya menyampaikan bhw kehadiran TP4 dirasakan telah memberikan kepercayaan diri bagi pemerintah khususnya jajaran Kementerian PUPR dlm melaksakan kegiatan pembangunan dengan pengawalan & pengamanan dari aparat penegak hukum. Untuk itu penandatangan perjanjian kerjasama antara Satker Kementerian PUPR dg 13 Kejati di wilayah Kalimantan, Jawa Nusa Bali dan Nusa Tenggara diharapkan dapat memperkuat sinergi yg telah terjalin dengan baik tersebut.

Senada dengan itu, dalam pengarahannya JAM Intelijen Dr. Jan S. Maringka mengemukakan bahwa Balikpapan sengaja dipilih sbg lokasi penyelenggaraan, sebagai wujud sinergi #KejaksaanRI & Kementerian PUPR dlm mendukung program Pemerintah terkait rencana pemindahan Ibukota yg telah dicanangkan Presiden @jokowi beberapa waktu lalu.

Jamintel berpesan agar kerja sama dg TP4 dimanfaatkan sebaik-baiknya utk pemecahan berbagai permasalahan hukum & peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan dlm rangka percepatan program-program prioritas Pemerintah di pusat dan di daerah.

Untuk itu diperlukan peran aktif, koordinasi dan keterbukaan para pihak dalam bersama-sama mengidentifikasi potensi permasalahan hukum yang timbul di setiap tahapan pekerjaan untuk menentukan strategi pengawalan dan pengamanan yang efektif sesuai permasalahan hukum yang ditemukan, sehingga pembangunan dapat berjalan tepat waktu, tepat waktu dan tepat sasaran.

Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) dibentuk pada tahun 2015 sebagai bentuk kontribusi Kejaksaan dalam mendukung program pemerintah di bidang percepatan pembangunan nasional. Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dihadapan para Kajati dan Kapolda tanggal 24 Agustus 2015 dan 19 Juli 2016 agar penegakan hukum tidak menimbulkan rasa takut bagi pemerintah dan pelaku pembangunan dalam mengelola anggaran Untuk itu kehadiran TP4 dirasakan sebagai kontribusi aparat Kejaksaan dalam percepatan pembangunan nasional sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri pemerintah di daerah dalam mengelola anggaran melalui pengawalan dan pengamanan penegak hukum.

Rapat Koordinasi Pengawalan dan Pengamanan TP4D bidang Infrastruktur PUPR diselenggarakan stimultan meliputi seluruh satuan kerja Kejaksaan dan Kementerian PUPR tingkat Provinsi di seluruh Indonesia dalam rangka memperkuat sinergi kelembagaan yang telah terjalin selama ini antar kedua instansi.

Kegiatan juga diisi diskusi panel menghadirkan narasumber Ketua LKPP Roni Dwi Susanto, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Dr. Ir. Syarif Burhanuddin, M.Eng dan unsur BPKP, serta Pembahasan Desk Provinsi jajaran UPT/Balai/Satker Kementerian PUPR dan Kejaksaan Tinggi di wilayah masing-masing.

Sebelumnya kegiatan yang sama telah diselenggarakan di Ambon-Maluku (30/9) meliputi 10 (sepuluh) Provinsi di kawasan Timur Indonesia, sedangkan untuk kawasan Indonsia bagian Barat direncanakan akan diselenggarakan di Palembang pada akhir Oktober mendatang. (pd/son)


Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id