Minggu, 17 November 2019

08-10-2019
Penyidik Kejati Sumut Menetapkan 2 Tersangka Mantan Direktur Setelah Menemukan Bukti Awal dugaan korupsi Runway, Taxiway dan Apron di UPBU Kerugian Negara Senilai Rp. 14 M

Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati)  Sumatera Utara, pada hari ini Selasa (8/10/2019) telah menemukan bukti awal atas terjadinya dugaan kasus korupsi Runway, Taxiway dan Apron di Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Lasondre Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan T.A. 2016 yang berasal dari anggaran APBN Kementerian Perhubungan RI.

Dalam keterangan releasenya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum), Dr. Mukri, SH., MH mengatakan dari hasil pemeriksaan tersebut, Jaksa Penyidik akhirnya menetapkan tersangka : “AH” (45 th) berstatus Direktur II pada PT. MAI dan tersangka : “DCN” (38 th) berstatus Direktur PT. HC.

Dipaparkannya, menindaklanjuti hasil cek fisik itu, Jaksa Penyidik meminta dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara oleh auditor dari Kantor Akuntan Publik Pupung Heru terhadap proyek ini diketemukan adanya kerugian negara ditaksir senilai Rp 14.755.476.788,- (empat belas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).

Menurut Kapuspenkum, kasus yang menjerat kedua tersangka tersebut bermula ketika tahun 2016 Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Lasondre Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan mengadakan kegiatan Pekerjaan Peningkatan PCN (Pavement Classification Number) Runway, Taxiway, Apron dengan AC-Hotmix termasuk marking volume 45.608 Meter persegi dengan pagu anggaran sebesar Rp27Miliar.

Dijelaskannya, setelah melalui tahapan proses pelelangan, Pokja ULP menetapkan pemenang lelang yaitu PT. MAI dengan tersangka “AH” selaku Direktur II dilaksanakan penandatanganan kontrak pada tanggal 09 Februari 2016 oleh PPK dengan nilai kontrak disetujui senilai Rp26.900.900.000,- (dua puluh enam miliar sembilan ratus juta sembilan ratus ribu rupiah) yang pengawasan pekerjaan dilakukan oleh PT. HC dengan direktur tersangka “DCN”.

Masih kata Kapuspenkum, kemudian telah dilakukan pembayaran hingga termin ke-4 mencapai 80% atau senilai Rp 19.847.973.127,27. (sembilan belas miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh rupiah koma dua puluh tujuh sen). Ternyata kelengkapan dokumen setiap termin tidak dilengkapi pada waktu pengajuan pencairan dana termyn I sampai termyn IV. Sedangkan hasil pekerjaan ternyata hanya mencapai 43,80%.

"Kejanggalan tersebut akhirnya berhasil diketemukan setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim ahli Teknik Sipil yang menyatakan volume pekerjaan hanya 20% dan tidak sesuai dengan yang dilaporkan PT. HC,"tegasnya.

Jaksa penyidik menjerat para tersangka dengan pasal 2, pasal 3 jo. pasal 18 UU.RI.NO.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU.RI.NO. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU.RI.NO. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Diketahui, setelah diperiksa sebagai tersangka, keduanya pada hari ini, Selasa (08/10/2019) langsung dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas 1 Tanjung Gusta Medan.(pd/son)


Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id