Rabu, 24 Juli 2019

12-07-2019
Baiq Nuril Didampingi Rieke Diah Pitaloka Datangi Kejagung, Jaksa Agung Menangguhkan Eksekusi Terhadap Baiq Nuril

Jaksa Agung RI, Dr. (H.C.) HM. Prasetyo menerima kedatangan Baiq Nuril dan Kuasa Hukumnya dengan didampingi Rieke Diah Pitaloka di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Jumat (12/7/2019). Dalam kesempatan tersebut setidaknya 132 permohonan yang berasal dari berbagai elemen masyarakat untuk disampaikan kepada Jaksa Agung RI.

Jaksa Agung RI memastikan menangguhkan eksekusi terhadap Baiq Nuril dalam kasus pelanggaran UU ITE. “Saya ingin sampaikan pengadilan ibu Baiq Nuril dari sisi proses hukum sudah final sudah selesai sudah keputusan inkrach, keputusan yang sudah memiliki hukum tetap, berakhir dengan keputusan PK dan disini tentunya harus dituntaskan apapun keputusannya, kalau kita berbicara secara normatif memang hukum tersebut wajib dilaksanakan oleh eksekutor, siapa eksekutor nya adalah jaksa,” terang Jaksa Agung.

"Tetapi atas kasus Ibu Baiq Nuril ini tentunya kita harus melihat kepentingan lebih besar dan selama ini Kejaksaan tentunya harus mendengarkan perasaan keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat," kata Jaksa Agung.

Jaksa Agung H.M Prasetyo sebelumnya mengatakan eksekusi seharusnya dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah). Baiq Nuril tetap dihukum 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan setelah peninjauan kembali (PK) ditolak. 

Jaksa Agung menegaskan sekali lagi untuk ibu baiq nuril saya pikir tidak perlu khawatir, atau merasa ketakutan akan segera di eksekusi, dan dimasukan ke balik jeruji besi tidak, ya kita akan melihat perkembangan selanjut nya, yang tadi itu kembali bahwa hukum bukan sekedar mencari keadilan dan kebenaran dan juga kemanfaatan yang harus diperhatikan,kita lihat kepentingan yang  lebih besar dan kepentingan hukum yang lebih besar yaitu sehingga perlindungan terhadap hak asasi manusia khusus nya kaum perempuan,

“Kami juga tentunya memberikan rasa terima kasih kepada Ibu Rieke Diah Pitaloka, yang telah mengawal proses hukum dari Ibu Baiq Nuril ini, terlebih disamping tadi adanya permohonan dari banyak pihak berkaitan dengan kasus ini, ada juga perhatian khusus dari pak Presiden, untuk yang kita dengar beliau akan memberikan amnesti untuk Ibu Baiq Nuril, saya rasa ini satu hal yang sangat bagus, satu langkah sangat baik, untuk memberikan pelajaran berharga yang tentunya diharapkan kedepan tidak akan ada lagi kasus-kasus lain seperti yang ada sekarang ini,”ujarnya.

Seperti diketahui Baiq Nuril yang merupakan mantan guru honorer SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat divonis enam bulan penjara serta denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan karena dinilai melanggar UU ITE.

Baiq merekam pembicaraan Kepala SMAN 7 Mataram, H Muslim dengan dirinya yang juga diduga berisi pelecehan seksual kepada Baiq. Baiq kemudian menyerahkan rekaman kepada seseorang bernama Imam Mudawin yang kemudian tersebar luas.

Vonis terhadap Baiq Nurul dijatuhkan oleh Mahkamah Agung melalui Majelis Kasasi pada 26 September 2018 dengan menganulir putusan pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Mataram yang yang memutuskan Baiq Nuris bebas dari segala tuntutan dan tak bersalah. Baiq Nuril kemudian mengajukan peninjauan kembali atau PK namun ditolak oleh Mahkamah Agung. (pd)

 


Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id