Senin, 28 September 2020

25-01-2020
Kejari Makasar Tetapkan Tersangka PDAM Makasar

Kejaksaan Negeri Makassar telah menetapkan mantan karyawan PDAM Kota Makassar, Anzar Arifin (AA), sebagai tersangka.

Menurut Kajari Makasar Nurni Farahiyanti Tersangka diduga telah  melakukan penggelapan dan penjualan material PDAM Kota Makassar terkait adanya material pemasangan baru dan pembenahan pipa PDAM, yang hilang dalam jumlah besar tahun 2017. Tersangka merupakan mantan penanggungjawab gudang Panaikang di PDAM Kota Makassar.

Proses Penyidikan yang dilakukan Kejari Makasar  senada dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah TA 2017 dan TA 2018 (s/d 30 September) Pada Pemerintah Kota Makassar, menunjukkan bahwa pengelolaan oleh Direksi yang menjabat pada periode 2015-2019,perusahaan air minum tersebut amburadul.

"Dalam laporan BPK tersebut disebutkan bahwa tingkat kebocoran air PDAM Kota Makassar yang dikelola oleh Direksi PDAM periode 2015-2019, masih sangat tinggi," 
Kebocoran air ini mengurangi jumlah pendapatan PDAM tahun berjalan yang berdampak pada berkurangnya perhitungan laba bersih dan berpengaruh pada bagian deviden PDAM dari tahun 2015-2016 dan 2017 kepada kota Makassar sebesar Rp 270.618.819.805,02.

"BPK dalam rekomendasinya telah memerintahkan Walikota Makassar untuk melakukan audit kepada PDAM Kota Makassar mengenai kebocoran air yang jauh dari ambang batas yang diperbolehkan," ungkapnya.
 
Tak hanya itu, paparnya, BPK dalam laporan pemeriksaannya, juga memberikan beberapa rekomendasi yang lain kepada Walikota Makassar, yaitu:

  1. Memerintahkan Direktur Utama PDAM Kota Makassar agar menyetorkan kekurangan dividen tahun 2016 sebesar Rp 20.192.635.619,5 ke kas daerah.
  2. Memerintahkan Direktur Utama PDAM Kota Makassar agar mengembalikan kelebihan pembayaran tantiem dan bonus pegawai sebesar Rp 8.318.213.130,70 ke kas PDAM Kota Makassar.
  3. Memerintahkan Direktur Utama PDAM Kota Makassar Untuk menghentikan penggunaan kas perusahaan untuk biaya pensiun direksi pejabat dan pegawai yang melebihi ketentuan.
  1. Memerintahkan Direktur Utama PDAM Kota Makassar untuk mengembalikan kelebihan pembayaran beban pensiun sebesar Rp 23.130.154.499,13 ke kas PDAM Kota Makassar

Menurut Ketua Koordintor Badan Penelitian Aset Negara Aliansi Indonesia (BPAN AI), Syarizal, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar saat ini perlu pembenahan total. (Ana)

 


Kontak

PUSAT PENERANGAN HUKUM

KEJAKSAAN AGUNG R.I

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - Indonesia

Telpon  : +62 21 722 1269

E-mail  : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id