Jaksa Agung RI, Burhanuddin bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Sofyan A Djalil beserta segenap jajaran menandatangani Nota Kesepakatan atau Perjanjian Kerjasama (MoU) bertempat di Hotel Shangrila, Jakarta, Selasa (21/01/2020).

Jaksa Agung mengatakan bagi jajaran Kejaksaan, seperti halnya hubungan kerjasama yang telah dibangun dengan berbagai kementerian maupun lembaga, maka Nota Kesepakatan yang kita buat kali ini pun adalah langkah penting yang menunjukkan jalinan kerjasama lintas sektoral yang merupakan sebuah kewajiban untuk memberi penguatan dan menjaga supaya semua agenda Pembangunan menuju “Indonesia Maju” dapat terlaksana dengan baik, agar hasilnya segera dapat dirasakan oleh masyarakat.

Jaksa Agung berharap, melalui Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama ini kelak diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengoptimalkan koordinasi guna lebih mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak. Adapun tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah dalam rangka penegakan hukum dan pemulihan aset di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang, yang nantinya akan ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerjasama pada Bidang Pembinaan, bidang Intelijen, serta Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Dikatakan Jaksa Agung, berkenaan dengan itu, maka ruang lingkup Nota Kesepakatan yang kita buat akan meliputi: Pemberian dukungan data dan/atau informasi, Penegakan hukum di bidang agraria/pertanahan; Pembentukan tim rancangan peraturan perundang-undangan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang; Pengamanan pembangunan strategis; Pelacakan aset; Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara; Pencegahan dan pemberantasan mafia tanah; Pemulihan aset terkait tindak pidana dan/atau aset lainnya; Percepatan sertifikasi tanah aset Kejaksaan Republik Indonesia; Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, yang tentunya kedepannya diharapkan akan ditindaklanjuti dengan kerjasama pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas para personil masing-masing jajaran; dan kerja sama lainnya yang disepakati.

“Melalui ruang lingkup tersebut, maka saya optimis dan percaya bahwa jalinan kerjasama ini akan mampu menjadi bagian terintegrasi dan mendukung terlaksananya penegakan hukum khususnya upaya pemulihan aset di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang, terlebih pula mencegah adanya penyimpangan pada tahapan-tahapan pembangunan infrastruktur, seperti tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, mulai dari perencanaan hingga penyerahan hasilnya,”kata Jaksa Agung.

Jaksa Agung juga meminta kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) seluruh Indonesia agar segera secepat mungkin sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini juga, melakukan MoU atau kerjasama antara Kajati dengan Pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional di wilayahnya masing-masing.

Diketahui, Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kejaksaan RI dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional RI”, dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, SesJAM BIN, Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI dengan Jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional RI sekaligus penyampaian ceramah JAM Datun kepada para peserta Kajati dan Pejabat Eselon II jajaran BPN seluruh indonesia. (pd)