PENGKAJIAN

17-12-2010

Sistem Peradilan Pidana Militer Dalam Konstelasi Asas Equality Before The Law

I.         KESIMPULAN
Dari uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:
1.      Institusi militer merupakan institusi unik karena peran dan posisinya yang khas dalam struktur kenegaraan. Sebagai tulang punggung pertahanan negara, institusi militer dituntut untuk dapat menjamin disiplin dan kesiapan prajuritnya dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan keselamatan negara. Untuk itu, hampir semua institusi militer di seluruh negara memiliki mekanisme peradilan khusus yang dikenal sebagai peradilan militer. Di Indonesia, peradilan militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Terhadap setiap perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum dengan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang dipersamakan dengan Prajurit TNI, maka berdasarkan ketentuan Hukum Pidana Militer harus diproses melalui Pengadilan Militer. Selain itu dalam Undang-Undang Peradilan Militer, diatur pula beberapa hal mengenai yurisdiksi peradilan militer, struktur organisasi dan fungsi peradilan militer, hukum acara peradilan militer dan acara koneksitas, serta hukum tata usaha militer. Namun dengan menguatnya wacana demokrasi dan hak asasi manusia, telah mendorong dilakukannya perubahan mendasar sistem peradilan militer, terutama dalam hal yurisdiksi peradilan militer itu sendiri melalui reformasi sektor keamanan yang pada intinya bertujuan untuk menciptakan good governance di sektor tersebut. Maka pada masa reformasi saat ini sistem peradilan militer Indonesia sudah mulai bergeser menuju sistem yang didominasi sipil seperti Filipina, Singapura dan Malaysia dengan menempatkan anggota angkatan bersenjata yang melakukan tindak pidana umum dalam peradilan sipil meskipun peraturan pelaksanaannya masih dalam argumentasi rumusan yang belum selesai
2.      Karena pengaruh kekuasaan Orde Baru yang menempatkan militer sebagai warga negara “khusus” serta penolakan terhadap konsep supremasi sipil, dengan jelas menunjukkan bahwa “supremasi militer” lah yang tetap dipertahankan dengan adanya hak-hak istimewa tertentu terhadap prajurit TNI. Hal ini berpengaruh juga terhadap peradilan militer, meskipun misalnya peradilan militer dengan sistem yang berlaku sekarang di Indonesia memang benar-benar adil dalam menyelesaikan sebuah kasus atau perkara, namun masih sering terjadi pengabaian sistem terhadap prinsip kewarganegaraan dan azas equality before the law, yang juga akan berpengaruh besar pada kualitas demokrasi kita dimana dalam negara demokratis mekanisme demokrasi melekat pada seluruh elemen masyarakat, bukan cuma tentara. Artinya semua warga negara, baik yang berprofesi sebagai anggota TNI maupun yang lainnya, memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. 
3.      Pelaksanaan peradilan militer dilaksanakan dari mulai penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dan eksekusi berbeda dengan peradilan umum, tidak hanya secara teknis melainkan aparat penegak hukum yang ikut dalam proses penyelesaian perkara di lingkungan peradilan militer. Dengan Ankum, Polisi Militer dan Oditur sebagai penyidik, serta Oditur sebagai penuntut, dan Hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Militer. Tingkatan Peradilan dalam lingkup peradilan militer pun terdiri dari Peradilan Militer, Peradilan Militer Tinggi, Peradilan Militer Utama dan berakhir pada Mahkamah Agung. Sedangkan Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dengan berlakunya Undang-Undang Kejaksaan Tahun 2004, kewenangan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi tetap melekat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang ini. Namun khusus dalam peradilan militer, kewenangan penuntutan oleh Jaksa Agung hanya terbatas pada segi pengawasan, meskipun secara organisatoris Oditur Jenderal melalui Panglima bertanggung jawab kepada Jaksa Agung dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan.
 
II.      SARAN
Saran-saran yang dapat dikemukakan sebagai akhir dari pengkajian ini adalah sebagai berikut:
1.  Perlu pemisahan yang jelas antara jurisdiksi hukum sipil dan militer. Jurisdiksi itu harus didasari oleh tindakan (jenis tindakan dan disiplin militer) yang dilakukan, bukan semata-mata oleh subyek atau pelakunya. Sehingga jurisdiksi peradilan militer hanya pada tindak pidana militer yang sepenuhnya hanya menyangkut tindak pidana militer dan pelanggaran disiplin militer. Sedangkan tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI harus masuk dalam jurisdiksi peradilan umum. Peradilan militer juga harus yang lebih berpihak pada keadilan dan terciptanya kepercayaan terhadap penanganan hukum di lingkungan militer dengan mengacu kepada TAP MPR Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sudah nyata-nyata menegaskan bahwa prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran pidana umum.
2.   Peradilan militer harus juga bersandar pada prinsip kesamaan di muka hukum (equality before the law), sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, apabila melakukan tindak pidana umum harus masuk dalam sistem peradilan umum, karena selama ini militer dianggap sebagai komuniti khusus dengan alasan militer mempunyai disiplin khusus, yang mempertaruhkan nyawanya dan dipersiapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara. Selain itu peradilan militer harus terhindar dari peran sebagai agen impunitas (tidak dapat dilakukannya proses hukum terhadap suatu pelanggaran hukum) di mana dengan jurisdiksi yang diterapkan selama ini melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, kasus-kasus pidana biasa yang melibatkan personel militer dan disidangkan dalam peradilan militer tidak dapat memenuhi rasa keadilan publik, oleh karena itu peradilan militer harus bersifat terbuka sehingga bisa dikontrol publik atau sipil dan harus tetap dalam koridor hak asasi manusia.
3.         Perlu adanya reformasi dalam sistem peradilan militer melalui perubahan wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer termasuk juga dalam hal kewenangan penuntutan terhadap tindak pidana umum, HAM dan korupsi yang dilakukan oleh prajurit TNI agar dapat dilakukan langsung oleh Jaksa Agung selaku pengendali tertinggi penuntutan di dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini juga akan sejalan dengan konsensus bersama yang tercantum dalam Pasal 3 Ayat (4a) TAP MPR Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri, dan dipertegas melalui Pasal 65 Ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran pidana umum.


kembali
 BERITA
22-12-2014
Kejati Babel Sidik Korupsi PLTU Airanyir
22-12-2014
Jaksa Agung Pimpin Upacara Hari Ibu Ke-86 Tahun 2014
19-12-2014
Jaksa Meminta Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa
berita lainnya
 SIARAN PERS
18-12-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) di Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2012-2013
18-12-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Korupsi Atas Nama Tersangka UP
18-12-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kapal Angkutan Penyeberangan Kepulauan Seribu pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta TA 2012 dan 2013
arsip siaran pers
ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.