PENELITIAN

05-12-2008

PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN HAK-HAK KORBAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran jaksa dalam memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana perdagangan orang terutama dalam hal pengajuan ganti rugi (restitusi) seiring dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk menginvetarisir berbagai permasalahan yang timbul dalam melaksanakan kewenangan jaksa mewakili korban mengajukan tuntutan ganti rugi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

Penelitian ini bertipe deskriptif dengan sifat normatif-empiris. Data diiperoleh dengan teknik non probability sampling jenis purposive terhadap 156 responden di 6 wilayah hukum kejaksaan tinggi, yaitu: Banten, Bali, Jambi, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Utara dengan rincian: 48 responden dari kejaksaan, 48 responden dari pengadilan, 36 responden dari pengacara, 12 responden perguruan tinggi, dan 12  responden dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian sebagai berikut

1.    Pengaturan restitusi dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007
Salah satu dasar pertimbangan diundangkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, karena selama ini peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dengan diundangkannya  Undang-undang ini, maka penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang  berlandaskan  pada  Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, termasuk perlindungan terhadap hak-hak korban perdagangan orang. Salah satu upaya memberikan perlindungan kepada korban, selain diwujudkan dalam bentuk dipidananya pelaku, juga diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak-hak  yang meliputi:
a.    Hak untuk memperoleh kerahasiaan identitas (Pasal 44)
b.    Hak untuk memperoleh restitusi/ganti rugi (Pasal 48 )
c.    Hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan fisik maupun psikis akibat perdagangan orang (Pasal 51).

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bahwa salah satu hak korban tindak pidana perdagangan orang ialah hak untuk memperoleh restitusi,  hak ini diberikan kepada korban oleh pelaku sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban akibat terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Restitusi sebagai bentuk ganti rugi kepada korban, menurut ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 berupa ganti kerugian atas:
a.    Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
b.    Penderitaan;
c.    Biaya untuk tindakan perawatan medis dan atau psikologis; dan/atau
d.    Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang yang meliputi: a.kehilangan harta kekayaan; b.biaya transportasi dasar; c.biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum, dan/atau d. kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku.

Mengacu pada ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur tentang hak korban tindak pidana perdagangan orang berupa restitusi (ganti rugi), menimbulkan berbagai pendapat tentang perlu tidaknya restitusi diatur tersendiri di luar Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Data penelitian menunjukkan bahwa 150 responden (96,16 %) berpendapat restitusi perlu diatur secara tersendiri di luar KUHAP, 2 responden (1,28 %) menyatakan tidak perlu, dan 4 responden (2,5 %) tidak memberikan jawaban. Dari komposisi data menunjukkan sebagian besar responden setuju restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang diatur tersendiri dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, dimana pengajuannya diwakili oleh  Jaksa sebagai  Penuntut  Umum, tidak seperti restitusi bagi korban tindak pidana pada umumnya yang harus mengikuti ketentuan dalam KUHAP (penggabungan perkara) dimana gugatan perdata diajukan sendiri oleh pihak korban. Dasar pertimbangan responden adalah guna memberi perlindungan bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Perlindungan itu bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum bagi korban dalam bentuk pemberian kompensasi/ganti rugi berupa uang atau kekayaan yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai sanksi tambahan yang dijatuhkan bersamaan dengan putusan pidana; dan juga untuk terpenuhinya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan (constante yustitie) dengan pertimbangan apabila restitusi diajukan melalui gugatan perdata, akan merugikan pihak korban karena memakan waktu yang cukup lama dan biaya besar.

Dalam Pasal 48 ayat (5) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 disebutkan bahwa “uang restitusi dapat dititipkan di pengadilan tempat perkara diputus”. Namun pasal itu tidak disertai dengan ketentuan mengenai mekanisme penitipan yang meliputi kapan penitipan dapat dilakukan dan apakah penitipan tersebut efektif atau tidak. Terhadap waktu penitipan uang restitusi, data penelitian menunjukkan 89 responden (57,06%) menyatakan waktu penitipan restitusi sebaiknya dilakukan sejak tahap penyidikan atau penuntutan; 63 responden (40,38%) menyatakan waktu penitipan sebaiknya dilakukan setelah adanya putusan PN; dan 4 responden (2,56%) tidak memberikan jawaban. Alasan responden yang setuju waktu penitipan dilakukan sejak tahap penyidikan adalah untuk menghindari pengalihan harta pelaku agar tidak habis pada saat akan dieksekusi. Penitipan uang restitusi dapat dilakukan seperti mekanisme konsinyasi dalam hukum perdata. Sejak tahap penyidikan, penyidik sudah menghitung berapa besar nilai kerugian korban, selanjutnya penyidik melaporkan kepada jaksa selaku penuntut umum. Atas dasar laporan penyidik, penuntut umum mengajukan permintaan kepada Ketua PN setempat melalui panitera untuk membuat “surat ketetapan” supaya pelaku menitipkan sejumlah uang sesuai dengan permintaan  Jaksa selaku  Penuntut  Umum.  Terhadap pendapat yang setuju waktu penitipan dilakukan setelah ada putusan PN, adalah untuk memudahkan Hakim dalam penghitungan kerugian korban, walaupun hal ini sangatlah beresiko. Dengan tidak adanya uang titipan sejak awal, dikhawatirkan pada saat eksekusi, harta pelaku sudah habis dan korban tidak mendapatkan apa-apa. Hal ini dapat dikarenakan harta kekayaan pelaku sudah dialihkan sebelum ada putusan PN.

Terhadap dua pendapat di atas, alasan responden yang setuju penitipan dilakukan sejak tahap penyidikan tampaknya lebih mendukung adanya perlindungan hak-hak korban, selain itu juga bersesuaian dengan Penjelasan pasal 48 ayat (5) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa penitipan restitusi dalam bentuk uang di pengadilan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini disamakan dengan proses penanganan perkara perdata dalam konsinyasi. Ini berarti, pelaksanaan Pasal 48 ayat (5) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007  tentang waktu penitipan uang restitusi, dilakukan sejak tahap penyidikan.

Terhadap efektifitas penitipan uang restitusi, data penelitian menunjukkan 87 responden (57,76 %) menyatakan efektif, 58 responden (37,17%) menyatakan tidak efektif dan 11 responden (7,05%) tergantung situasi dan kondisi. Alasan responden yang menyatakan penitipan uang restitusi efektif karena prosedurnya tidak berbelit-belit dan tidak memerlukan biaya yang harus ditanggung oleh korban..  Dikaitkan dengan bunyi pasal 48 ayat (5) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, responden mensyaratkan adanya amandemen terhadap kata “dapat” yang seharusnya diganti dengan kata “wajib”, karena dalam kata “wajib” mengandung makna ketegasan bahwa perintah  Undang-undang harus diikuti oleh siapapun tanpa kecuali, atau dengan kata lain pelaku tindak pidana perdagangan orang wajib menitipkan uang restitusi pada PN setempat. Kata wajib menitipkan uang  kalau tidak diikuti dengan upaya paksa, maka ketentuan itu akan sia-sia saja. Sebab bila pelaku tetap tidak mau menitipkan uang restitusi ke pengadilan juga tidak ada sanksi yang akan diberikan pada pelaku. Ini berarti  salah satu unsur sistem hukum yaitu dapat diaplikasinya peraturan tidak dapat terwujud. Dengan tidak berfungsinya salah satu unsur maka sistem hukum tidak akan berjalan dengan efektif. Oleh sebab itu responden yang menyatakan penitipan uang restitusi tidak efektif, menyatakan sebaiknya penitipan restitusi diganti dengan sita jaminan, karena sejak awal penyidikan sudah dapat dilakukan penyitaan terhadap harta pelaku sebagai jaminan pembayaran uang restitusi. Pendapat ini patut dijadikan alternatif,  walaupun semua itu harus ada ketentuan yang mengaturnya.

2.    Pengajuan tuntutan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang
Dalam Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 disebutkan antara lain bahwa pengajuan restitusi disampaikan oleh  Penuntut  Umum kepada pengadilan bersamaan dengan tuntutan pidana, dan kewenangan mengajukan restitusi oleh  Penuntut  Umum ini tidak menghapuskan hak korban untuk mengajukan gugatan sendiri atas kerugian yang dideritanya. Namun demikian, walaupun penuntut umum berwenang mengajukan restitusi, tetapi mekanisme pelaksanaannya belum diatur dengan jelas oleh peraturan perundang-undangan; seperti misalnya: a.siapakah dan bagaimana menentukan besar kecilnya jumlah uang restitusi yang akan diajukan, b.siapakah yang berwenang mengajukan tuntutan restitusi, c.apakah tuntutan restitusi menjadi satu dan merupakan bagian dari surat tuntutan atau terpisah tetapi pengajuannya bersamaan dengan surat tuntutan, dan. apakah diperkenankan kalau sudah diajukan penuntut umum korban dapat mengajukan sendiri, atau  ketentuan ini bersifat alternatif.

Terhadap permasalahan siapakah yang berhak menentukan jumlah uang restitusi yang akan diajukan ke pengadilan, 77 responden (49,36 %) menyatakan yang berhak adalah jaksa, dengan pertimbangan disamping jaksa mempunyai kewenangan untuk mengajukan tuntutan restitusi mewakili korban sebagaimana Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 juga dikarenakan restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang sudah ditarik ke ranah hukum pidana, sehingga Jaksa sebagai pejabat publik yang mewakili kepentingan masyarakat;  54 responden (34,62 %) menyatakan yang paling berhak adalah korban dan keluarganya karena merekalah yang secara nyata mengalami dan merasakan penderitaan; 21 responden (13,46%) berpendapat baik jaksa maupun korban dapat menghitung sendiri-sendiri nilai kerugian korban yang akan diajukan ke pengadilan dan biarkan hakim yang memutuskan berapa restitusi yang harus dibayar oleh pelaku; dan 4 responden (2,56%) tidak memberikan jawaban.  

Data tersebut menunjukkan walaupun belum ada kata sepakat mengenai siapa yang berhak menentukan jumlah nilai uang restitusi yang akan diajukan ke pengadilan, tetapi sebagian besar responden berpendapat mengingat restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang sudah ditarik ke wilayah hukum pidana, maka sebaiknya perhitungan diserahkan sepenuhnya ke Jaksa, dan tetap berkoordinasi dengan korban. 
Demikian halnya dengan bagaimana cara menghitung jumlah nilai uang restitusi, sepanjang belum ada ketentuan yang mengaturnya sebagai tolok ukur/standar penilaian, maka untuk menentukan jumlah kerugian korban dapat dilakukan dengan melihat nilai kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil dapat dihitung berdasarkan fakta-fakta yang dibuktikan di pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang- undang Nomor 21 Tahun 2007,  sedangkan kerugian immateriil biasanya diakomodasikan atas permintaan korban yang disesuaikan dengan status korban/keluarga dalam masyarakat baik ditinjau dari segi sosial, ekonomi, budaya dan agama; mengingat hal tersebut belum diatur secara tegas baik dalam Undang -undang Nomor 21 Tahun 2007 atau dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Namun demikian, dasar penilaian melalui standar kerugian materiil dan immateriil belum mewakili kepentingan korban seutuhnya karena cenderung terpengaruh adanya penilaian subyektif dari jaksa ataupun korban/keluarga, sehingga  harus ada ketentuan yang mengaturnya.

Terhadap siapakah yang berwenang mengajukan tuntutan restitusi, 89 responden (57,06%) menyatakan yang berhak adalah Jaksa setelah mempertim-bangkan apa yang diinginkan oleh korban dan keluarganya; 32 responden (20,51%) menyatakan yang berhak adalah korban/keluarganya; 31 responden (19,87%)  menyatakan  yang berhak adalah jaksa dan korban, sedangkan 4 responden (2,56%) tidak memberikan jawaban. Data menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan yang berwenang mengajukan tuntutan restitusi adalah jaksa selaku penuntut umum setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang diinginkan korban/keluarga. Walaupun dari data yang ada menunjukkan pula adanya responden yang menghendaki pihak korban/keluarganya yang mengajukan tuntutan restitusi, karena secara riil atau faktual yang mengalami penderitaan adalah korban sendiri (private prosecutor), tetapi sebenarnya secara keseluruhan pendapat responden mempunyai arah yang sama yaitu pada prinsipnya yang berwenang mengajukan tuntutan restitusi ke pengadilan tetap Jaksa selaku Penuntut Umum setelah memperhatikan dan berkoordinasi dengan pihak korban/keluarganya.Pendapat responden berlandaskan pada ketentuan jaksa adalah pejabat publik  dan  restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang sudah masuk dalam ranah hukum pidana, sehingga restitusi yang diajukan  Jaksa sifatnya wajib, baik diminta korban ataupun tidak. Apabila jaksa tidak setuju dengan apa yang diminta korban/keluarganya,demikian sebaliknya apabila korban tidak setuju dengan penilaian  Jaksa, maka korban dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan melalui mekanisme gugatan perdata.            

Terhadap pengajuan tuntutan restitusi dan tuntutan pidana, apakah tuntutan restitusi menjadi satu dan merupakan bagian dari surat tuntutan atau terpisah tetapi pengajuannya bersamaan dengan surat tuntutan, data penelitian menunjukkan 102 responden (65,39%) menyatakan sebaiknya tuntutan restitusi menjadi satu dengan tuntutan pidana dan diajukan bersamaan agar lebih efisien; karena restitusi itu sifatnya hanya menentukan nilai kerugian yang diderita korban yang pemeriksaannya tidak dapat dilepaskan dari tindak pidananya, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 bahwa “restitusi itu diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tindak pidana perdagangan orang”, 34 responden (21,79%) menyatakan tuntutan restitusi dan tuntutan pidana dibuat terpisah tetapi waktu pengajuannya tetap bersamaan, 16 responden (10,26%) menyatakan tidak menjadikan masalah tuntutan restitusi dan tuntutan pidana dalam satu berkas atau tidak yang penting pengajuannya bersamaan, dan 4 responden (2,56%) tidak memberikan jawaban. Walaupun terdapat perbedaan pendapat mengenai penyusunan tuntutan restitusi apakah menyatu atau terpisah dengan tuntutan pidana, tetapi data yang ada tetap menunjukkan adanya konsistensi responden terutama dalam menyikapi ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, bahwa pengajuan restitusi disampaikan oleh  Penuntut  Umum kepada pengadilan bersamaan dengan tuntutan pidana; mengandung makna walaupun tuntutan restitusi diajukan dalam satu berkas dengan tuntutan pidana atau dibuat terpisah, tidaklah menjadikan suatu permasalahan, sebab dalam undang-undang juga tidak ada ketegasan apakah harus menyatu ataukah terpisah; yang penting adalah waktu pengajuannya tetap bersamaan. Namun demikian, dengan kondisi data yang ada dimana sebagian besar responden menginginkan tuntutan restitusi disatukan dengan tuntutan pidana, adalah lebih realistis, efektif dan efisien. Sebab pada dasarnya restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang sudah menjadi bagian dari perkara pidana (lihat ketentuan Pasal 48 ayat (3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007), yang mencerminkan semangat peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.          

3.    Pengajuan upaya hukum atas putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang
Terhadap kewenangan jaksa mengajukan upaya hukum atas putusan restitusi, data penelitian menunjukkan sebagian besar responden yakni 127  (81,41%) berpendapat pada prinsipnya setiap putusan pengadilan pidana termasuk dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, Jaksa selaku Penuntut Umum mempunyai wewenang mengajukan upaya hukum baik dalam tingkat banding maupun kasasi, apabila menurut pendapat  Jaksa putusan pengadilan itu tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Demikian halnya terhadap putusan restitusi, walaupun dalam Undang- undang Nomor 21 Tahun 2007 tidak diatur secara limitatif mengenai kewenangan  Jaksa dalam melakukan upaya hukum baik dalam tingkat banding maupun kasasi terhadap putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, tetapi bila diperhatikan ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, secara tegas disebutkan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilakukan berdasarkan hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Sejak awalpun sudah disebutkan bahwa jaksa berwenang mengajukan tuntutan restitusi (pasal 48 ayat (1) Undang-  undang Nomor 21 Tahun 2007), maka atas dasar itu Jaksa pun tetap mempunyai kewenangan dalam pengajuan upaya hukum terhadap putusan restitusi disamping putusan pidananya. Walaupun ada 19 responden (12,18 %) menyatakan jaksa tidak berwenang mengajukan upaya hukum dan yang berhak adalah korban atau keluarga korban; 6 responden (3,85 %) menyatakan sebaiknya putusan restitusi pada putusan pengadilan tingkat pertama sudah bersifat final dan 2 responden (2,56%) tidak menjawab; tetapi pada prinsipnya data tersebut tidak menggoyahkan data mayoritas responden yang mendukung kewenangan jaksa dalam pengajuan upaya hukum terhadap putusan restitusi perkara tindak pidana perdagangan orang.

Restitusi pada dasarnya adalah ganti rugi dalam ranah hukum perdata, seiring dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 ditarik ke ranah hukum pidana, khususnya melalui ketentuan Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007. Dalam proses penanganan perkara, restitusi mengikuti proses penanganan perkara pidananya karena restitusi diajukan bersamaan dengan tuntutan pidana oleh penuntut umum, dengan senantiasa memperhatikan dan tidak mengurangi hak-hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugian yang dideritanya, selain itu juga mengacu pada ketentuan Pasal 48 ayat (3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007,  bahwa putusan restitusi menjadi satu dengan amar putusan pidana. Dengan demikian sudah selayaknya dalam proses pengajuan upaya hukum atas putusan restitusi  dilakukan oleh jaksa selaku penuntut umum dalam lingkup proses beracara pidana.

Terhadap tata cara pengajuan upaya hukum atas putusan restitusi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang secara yuridis tidak menimbulkan permasalahan. Hal ini dapat dilihat dalam praktek peradilan pidana, sering terjadi adanya upaya hukum (banding) atas sebagian putusan saja, seperti: putusan pidananya diterima, tetapi putusan mengenai barang bukti tidak diterima sehingga diajukan banding. Begitu pula bila banding itu diajukan oleh salah satu pihak saja atau salah satu korban saja karena pada prinsipnya siapapun yang tidak menerima putusan pengadilan dapat mengajukan keberatan atau upaya hukum. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa pengajuan banding atas sebagian putusan hakim dapat mempengaruhi putusan lainnya karena hakim banding akan memeriksa semua putusan dan bukan hanya putusan yang diajukan banding. Kondisi tersebut berbeda dengan proses beracara dalam penggabungan perkara gugatan ganti rugi  dan perkara pidana yang diatur KUHAP. Dalam penggabungan perkara dimaksud, apabila perkara pidana tidak diajukan permintaan banding maka permintaan banding atas putusan ganti rugi tidak diperkenankan (Pasal 100 ayat (2) KUHAP). Terdakwa tidak diperkenankan banding hanya terhadap putusan perkara perdatanya saja (putusan ganti rugi). Apabila terdakwa menyatakan banding terhadap perkara pidananya, maka secara otomatis perkara perdatanya mengikuti pemeriksaan banding sehingga, turut serta diperiksa dan diputus oleh hakim banding, karena perkara perdata disini sifatnya accesoir (mengikuti perkara pidana). Dengan sendirinya karena bersifat accesoir, maka pihak yang dirugikan/korban  tidak terbuka kemungkinan untuk mengajukan banding atas putusan ganti rugi. Apapun putusan ganti rugi, korban harus menerimanya.

4.    Eksekusi Putusan Restitusi
Terhadap siapa pelaksana putusan restitusi, 113 responden (72,44%) menyatakan eksekusi putusan restitusi sebaiknya dilaksanakan oleh jaksa karena sejak awal jaksa berperan dalam pengajuan restitusi [Pasal 48 ayat (1) Undang- undang Nomor 21 Tahun 2007] dan yang paling penting karena proses pengajuan restitusi ini masuk dalam proses beracara pidana karena tindak pidana perdagangan orang berada dalam lingkup wilayah hukum pidana dan putusan restitusi menjadi satu dengan amar putusan pidana [pasal 48 ayat (3) Undang - undang Nomor 21 Tahun 2007]; 18 responden (11,54%) menyatakan eksekusi putusan restitusi dapat langsung diberikan pada korban atau keluarganya dan jaksa bertugas melakukan pengawasan. Bila pendapat 18 responden ini dilaksanakan, akan menimbulkan kesulitan mengenai siapa yang nantinya harus melapor ke pengadilan kalau restitusi telah dibayarkan, dan bagaimana bila tidak ada yang melapor; 21 responden (13,46%) menyatakan eksekusi putusan restitusi dapat diberikan langsung  kepada korban atau keluarganya dan dapat pula diberikan melalui jaksa sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu; sedangkan 2 responden (2,56%) tidak memberikan jawaban. Dalam ketentuan Pasal 50 (ayat 3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, disebutkan bahwa apabila dalam waktu tertentu pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka  Jaksa atas perintah Ketua PN dapat melakukan sita atas harta kekayaan pelaku untuk dilelang guna membayar restitusi. Namun demikian, menyimak ketentuan Pasal 50 ayat (4) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tersebut, tetap tidak disebutkan secara tegas apakah sejak awal eksekusi putusan restitusi dilaksanakan oleh Jaksa atau Jaksa baru bertindak bila pelaku tidak mau membayar RESTITUSI. Walaupun tidak ada ketegasan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagaimana telah disebutkan di atas, data menunjukkan mayoritas responden menginginkan agar terhadap putusan restitusi, pelaksana eksekusinya adalah  Jaksa, karena sejak awal jaksa sudah terlibat dalam pengajuan tuntutan restitusi. (Pasal 50 ayat (3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007). Kalau dalam penggabungan perkara ganti kerugian dan pidana dalam KUHAP, pelaksana eksekusi atas putusan pidana dilaksanakan oleh  Jaksa (Pasal 270 KUHAP) sedangkan putusan restitusi/ganti ruginya dilaksanakan menurut tata cara putusan perdata (Pasal 274 KUHAP).

5.    Pidana Pengganti Restitusi
Ketentuan Pasal 50 ayat (4) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan “apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun”. Terkait dengan pidana kurungan sebagai pengganti ketidakmampuan pelaku membayar uang ganti rugi (restitusi), 95 responden (60,90%) menyatakan setuju dengan adanya pidana pengganti, tetapi tidak setuju dengan maksimal 1 (satu) tahun pidana kurungan pengganti karena dianggap terlalu ringan dan sebaiknya ketentuan ini diubah disesuaikan dengan jumlah kerugian yang diderita korban. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kecenderunga pihak pelaku untuk menjalani pidana kurungan dari pada harus membayar uang restitusi, karena pidana kurungannya tidak lama. Padahal mungkin saja nilai restitusinya sangat besar dan untuk menghindari itu maka pihak terpidana akan memilih menjalankan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun dan kewajiban untuk membayar restitusi secara otomatis menjadi gugur; 41 responden (26,28%) menyatakan tidak setuju dengan adanya pidana pengganti karena restitusi tidak dapat diganti dengan pidana kurungan, alasannya apabila diganti dengan pidana kurungan maka penderitaan korban tetap tidak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi apa-apa dari penderitaan yang telah dialaminya; 16 responden (10,26%) yang lain menyatakan setuju terhadap pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun karena dapat mendorong pelaku untuk membayar ganti kerugian; sedangkan 2 responden (2,56%) lagi tidak memberikan jawaban.

Apabila dicermati, alasan yang dikemukakan oleh 95 reponden dengan yang dikemukakan oleh 41 responden sebagaimana tersebut di atas, mempunyai satu nafas/satu arah yang sama yakni menyikapi rentang waktu yang hanya 1 (satu) tahun sebagai pidana pengganti. Menurut responden, restitusi tidak dapat diganti dengan pidana kurungan karena bertentangan dengan semangat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 itu sendiri yang ingin memberi perlindungan kepada korban dalam bentuk ganti rugi secara finansial. Apabila pidana pengganti diterapkan, maka korban tidak mendapatkan ganti rugi atau kompensasi secara materiil atas penderitaannya. Oleh karena itu restitusi harus menjadi kewajiban terpidana sebagai pelaku kejahatan yang harus dibayar kepada korban/keluarganya. Bila pelaku belum mempunyai uang maka harus menjadi hutang dana kapan saja pelaku mempunyai kekayaaan , maka jaksa akan menyitanya. Begitu pula bila pelaku meninggal dunia, maka ganti rugi harus menjadi tanggungjawab ahli warisnya. Hal ini berbeda dengan kerugian dalam perkara korupsi yang diderita oleh negara sehingga bila pelaku tidak mampu membayar, dapat diganti dengan pidana kurungan.

Berdasarkan poin 1 sampai dengan 6 tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
a.     Bahwa di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur tentang restitusi (ganti rugi) bagi korban dan Jaksa diberi kewenangan untuk mewakili korban mengajukan restitusi. Ketentuan undang-undang tersebut di atas, berbeda dengan ketentuan sebagaimana dimaksud KUHAP, yaitu tuntutan ganti rugi harus diajukan sendiri oleh korban atau keluarganya melalui penggabungan perkara.
b.     Bahwa dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 terdapat peraturan yang kurang mendukung semangat undang-undang tersebut untuk memberikan perlindungan kepada korban yaitu ketentuan mengenai penitipan restitusi yang sifatnya sukarela  [Pasal 48 ayat (5)] dan adanya pidana kurungan pengganti maksimal 1 (satu) tahun [Pasal 50 ayat (4)].
c.    Bahwa peran Jaksa dalam mewakili korban mengajukan restitusi seharusnya dimulai sejak awal termasuk menentukan besar kecil restitusi yang akan diajukan ke pengadilan, melakukan upaya hukum dan bertindak sebagai pelaksana putusan restitusi, namun semua itu tidak diatur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007. Peran Jaksa dalam pengajuan restitusi hanya diatur dalam Penjelasan Pasal 48 ayat (1), tetapi dalam ketentuan ini hanya disebut kata “dapat” mengajukan restitusi bersamaan dengan tuntutan dan hal ini tidak mengurangi hak korban untuk mengajukan restitusi.
d.     Bahwa dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tidak dijelaskan sejauhmana peran Jaksa dan bagaimana hubungan antara Jaksa dengan korban dan tidak ada ketegasan kewenangan Jaksa dalam hal mengajukan upaya hukum. Selain itu kewenangan Jaksa sebagai eksekutor putusan restitusi juga tidak diatur secara tegas, karena dalam Pasal 50 ayat (3) hanya memberi kewenangan Jaksa untuk menyita harta kekayaan pelaku setelah ada perintah dari Ketua Pengadilan bila restitusi tidak dibayar oleh pelaku.

Dan saran sebagai berikut:
a.    Perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007  terutama menyangkut masalah:
1).    Kewenangan Jaksa mengajukan restitusi [Penjelasan Pasal 48 ayat  (1)].
Kewenangan ini harus diatur dalam batang tubuh (bukan dalam penjelasan pasal) dan harus ada ketegasan wajib dilaksanakan oleh JPU, bukan “dapat”. Selain itu, sepanjang frase “hal itu tidak mengurangi hak korban untuk mengajukan restitusi” harus dijelaskan bahwa hak korban itu harus diajukan melalui gugatan perdata, bukan pada saat pemeriksaan perkara pidana. 
2).        Penitipan restitusi [Pasal 48 ayat (5)]: Penitipan restitusi harus diwajibkan  dan dilakukan sejak tahap penyidikan untuk menghindari pelaku mengalihkan harta kekayaannya; alternatif lainnya ialah penitipan restitusi diganti dengan sita jaminan yang dapat dilakukan sejak penyidikan agar ada jaminan putusan restitusi dapat dilaksanakan.
3).        Pidana kurungan pengganti [Pasal 50 ayat (4)]: Pidana kurungan pengganti seharusnya dihilangkan dan diganti ketentuan bahwa restitusi wajib dibayar oleh pelaku dan akan menjadi hutang pelaku dan ahli waris jika ia belum mampu membayar, sehingga kapan saja pelaku/ahli warisnya punya kekayaan jaksa wajib melakukan penyitaan. Hal ini lebih sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang menitikberatkan perlindungan bagi korban dalam bentuk ganti rugi. Alternatif lain bila hal itu sulit dilakukan ialah batas maksimalnya pidana pengganti disesuaikan dengan kerugian korban, karena bila batas maksimalnya hanya 1 (satu) tahun sedangkan nilai kerugian korban sangat besar, maka pelaku akan lebih memilih pidana penganti dan ini sangat bertentang dengan rasa keadilan masyarakat.
b.    Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 harus segera diimplementasikan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Mekanisme dan Tata Cara Pengajuan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan orang. Dalam PP tersebut paling tidak harus mengatur tentang:
1).     Tata cara penitipan restitusi dan peran Jaksa dalam pengajuan titipan restitusi;
2).     Tata cara menghitung nilai kerugian yang akan diajukan ke pengadilan dan kewenangan jaksa menentukan jumlah kerugian yang akan diajukan ke pengadilan;
3).    Kewenangan jaksa mengajukan restitusi itu sifatnya wajib bukan sukarela sehingga ia tidak perlu mendapatkan persetujuan dari korban, kecuali apabila korban meminta jaksa agar tidak mengajukan tuntutan restitusi;
4).    Sikap jaksa bila korban lebih dari satu, ada yang menerima putusan dan ada pula yang menginginkan banding. Namun sebaiknya jaksa menyarankan bagi yang menolak untuk mengajukan gugatan melalui jalur perdata agar tidak merugikan korban yang menerima;
5).    Harus ada ketegasan bahwa pelaksanaan eksekusi harus melalui jaksa, sehingga jaksa benar-benar dapat melakukan pengawasan bahwa restitusi itu dipenuhi oleh pelaku.
c.    Langkah Kejaksaan Agung RI:
1).    Segera menyusun Petunjuk Pelaksana (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Teknis) agar ada keseragaman sikap dari para jaksa di daerah dalam menangani perkara tindak pidana perdagangan orang;
2).    Menyelenggarakan sosialisasi kepada para jaksa di daerah tentang tata cara pengajuan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang dan peran jaksa dalam pengajuan restitusi. Sosialisasi ini nantinya juga dapat diteruskan oleh jaksa di lapangan kepada para korban/keluarganya agar mereka tidak enggan dan mau mengajukan tuntutan restitusi, karena itu adalah hak mereka dan mereka tidak usah repot karena akan diwakili oleh jaksa.

(Pusat Litbang Kejaksaan Agung R.I, Studi tentang Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berkaitan Dengan Perlindungan Hak-Hak Korban, 2008)


kembali
 BERITA
31-10-2014
Tim Intelijen Kejagung Bersama Dengan Tim Gabungan Kejari Denpasar dan Kejati Jawa Timur Menangkap Buronan Kasus Psikotropika
29-10-2014
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Di Kejati Padang
29-10-2014
JPU Kejari Sungai Penuh Serahkan Hasil Uji Forensik ke Hakim Tipikor
berita lainnya
 SIARAN PERS
29-10-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Di Kementerian Hukum Dan HAM
29-10-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Puskesmas Di Tangerang Selatan TA. 2011 dan 2012
29-10-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi PT. Sampang Mandiri Perkasa Dan Mantan Bupati Sampang
arsip siaran pers
ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.