KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

12-03-2009

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER-069/A/JA/07/2007

                                                  PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
                                                                  NOMOR : PER-069/A/JA/07/2007

                                                                                   TENTANG

                                                     KETENTUAN-KETENTUAN PENYELENGGARAAN
                                                  PENGAWASAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

                                                             JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, penyelenggaraan Pengawasan perlu ditingkatkan, baik kualitas maupun intensitasnya;
  b. bahwa sehubungan dengan itu, Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-503/A/JA/12/2000 tentang Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia dan KEP-504/A/JA/12/2000 tentang Ketentuan Administrasi Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi, oleh karenanya perlu ditinjau kembali.
     
Mengingat
:    1.
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 27970);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tanggal 4 Oktober 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
  8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tanggal 20 Maret 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat;
  9. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-030/JA/1988 tanggal 23 Maret 1988 tentang Doktrin Kejaksaan “Tri Krama Adhyaksa”;
  10. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-040/JA/1988 tanggal 22 April 1988 tentang Delegasi Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin;
  11. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa.

                                                                                M E M U T U S K A N  :

Menetapkan    :    PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN - KETENTUAN      PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA


                                                                                               BAB  I
                                                                                 KETENTUAN UMUM

                                                                                              Pasal  1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

  1. Pengawasan adalah kegiatan berupa pengamatan, penelitian, pengujian, penilaian, pemberian bimbingan, penertiban, pemeriksaan, penindakan dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Stratejik serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia;
  2. Pengawasan Melekat  adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh pimpinan satuan kerja terhadap bawahannya untuk mengarahkan seluruh kegiatan pada setiap unit kerja agar Rencana Stratejik Kejaksaan dapat dicapai secara efektif dan efisien;
  3. Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat fungsional terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan;
  4. Satuan kerja adalah semua unsur Kejaksaan Republik Indonesia baik di pusat maupun di daerah;
  5. Pegawai Kejaksaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan/atau ditugaskan pada Kejaksaan Republik Indonesia termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil;
  6. Pengawasan di belakang meja adalah penelitian dan pemberian petunjuk atas surat-surat dan atau laporan  yang diterima;
  7. Inspeksi Umum adalah pemeriksaan terhadap semua satuan kerja Kejaksaan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yaitu program kerja yang disusun dan direncanakan untuk tahun kerja yang bersangkutan yang merupakan jadwal inspeksi umum dalam satu tahun sebagaimana tersebut dalam Rencana Stratejik Kejaksaan Republik Indonesia;
  8. Inspeksi Pimpinan adalah inspeksi yang dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan atas perintah Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan obyek periksa mengenai pelaksanaan pengawasan di daerah serta kepemimpinan Kepala Kejaksaan Tinggi dan Asisten Pengawasan dalam melaksanakan tugas rutin dan pembangunan;
  9. Inspeksi Kasus adalah pemeriksaan terhadap dugaan terjadinya perbuatan tercela yang dilakukan oleh pegawai Kejaksaan;
  10. Administrasi Pengawasan yang dimaksud dalam Keputusan ini adalah Administrasi Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
  11. Perbuatan tercela adalah pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  12. Hukuman disiplin adalah hukuman sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-udangan lainnya;
  13. Tindak lanjut adalah langkah-langkah penertiban dan penyelesaian lebih lanjut masalah-masalah yang di identifikasikan dalam rangka pelaksanaan pengawasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  14. Instrumen Penilaian Kinerja Jaksa adalah sarana yang digunakan dalam pengawasan melekat terhadap Jaksa;
  15. Laporan Pengaduan adalah laporan yang diantaranya berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Negara, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Ombudsman Nasional, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pegawai Kejaksaan yang diterima oleh Pejabat Pengawasan Fungsional;
  16. Administrasi Pengawasan adalah Administrasi Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. 



                                                                                                 BAB II
                                                          TUJUAN, SASARAN DAN BENTUK PENGAWASAN

                                                                                      Bagian Pertama
                                                                                   Tujuan Pengawasan

                                                                                               Pasal  2

Tujuan Pengawasan:

a.    agar Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, kebenaran berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan;
b.    agar setiap pegawai Kejaksaan mengemban tugasnya dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab serta menghindarkan diri dari sikap, perilaku dan tutur kata yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.


                                                                                         Bagian Kedua
                                                                                   Sasaran Pengawasan

                                                                                                Pasal  3

Sasaran Pengawasan:

a.    pelaksanaan tugas baik rutin maupun pembangunan oleh setiap satuan kerja apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Stratejik serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia;
b.    penggunaan, pemeliharaan serta kebutuhan atas sarana prasarana serta biaya yang diperlukan dalam mendukung kegiatan organisasi;
c.    sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan.


                                                                                            Bagian Ketiga
                                                                                      Bentuk Pengawasan

                                                                                                  Pasal 4

Bentuk pengawasan terdiri dari pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.


                                                                                                  BAB  III
                                                                                   PENGAWASAN MELEKAT

                                                                                          Bagian Pertama
                                                                                Pejabat Pengawasan Melekat

                                                                                                  Pasal  5

Pejabat Pengawasan Melekat ialah :

a.    Tingkat Kejaksaan Agung :
        1.    Jaksa Agung Republik Indonesia;
        2.    Pejabat Eselon I;
        3.    Pejabat Eselon II;
        4.    Pejabat Eselon III;
        5.    Pejabat Eselon IV.
b.    Tingkat Kejaksaan Tinggi :
        1.    Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi;
       2.    Pejabat Eselon III;
       3.    Pejabat Eselon IV;
       4.    Pejabat Eselon V.
c.    Tingkat Kejaksaan Negeri :
       1.    Kepala Kejaksaan Negeri;
       2.    Pejabat Eselon IV;
       3.    Pejabat Eselon V.

                                                                                               Bagian Kedua
                                                                                   Fungsi Pengawasan Melekat

                                                                                                     Pasal  6

Fungsi pengawasan melekat :

a.    melaksanakan pengawasan secara preventif agar tugas rutin dan pembangunan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Stratejik serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia;
b.    menegakkan disiplin, meningkatkan etos kerja, dan membangun kerjasama;
c.    melakukan langkah-langkah pembinaan, pemberdayaan penertiban, dan pemantauan terhadap kekurangan dan penyimpangan yang ditemukan sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan tugas pada satuan kerja masing-masing;
d.    mengambil langkah-langkah pemberian rekomendasi penghargaan terhadap prestasi kerja yang ditemukan.


                                                                                                Bagian Ketiga
                                                                                 Tata Cara Pengawasan Melekat
                                                                                                     

                                                                                                       Pasal 7

(1)    Pengawasan melekat dilaksanakan terus menerus dengan memperhatikan sistem pengendalian manajemen;
(2)    Pengawasan melekat dilaksanakan di tempat satuan kerja sampai dua tingkat ke bawah.
(3)    Terhadap Jaksa pengawasan melekat juga dilaksanakan dengan Instrumen Penilaian Kinerja Jaksa yang menilai unsur penanganan perkara dan administrasi perkara.
(4)    Dalam melaksanakan pengawasan melekat, terutama mengenai tugas yang saling berkaitan dengan satuan kerja lainnya, masing-masing pimpinan satuan kerja wajib memperhatikan :
a.    adanya kesamaan dan kesatuan bahasa
b.    adanya kesamaan dan kesatuan tafsir
c.    adanya kesamaan dan kesatuan tindak
(5)    Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan pengawasan melekat dan memperoleh temuan yang ada kaitannya dengan satuan kerja lainnya, wajib secepatnya menyampaikan temuan tersebut kepada pimpinan satuan kerja yang bersangkutan.


                                                                                                      Pasal 8

(1)    Terhadap temuan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh bawahan, pimpinan satuan kerja wajib melakukan penertiban;
(2)    Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan pengawasan melekat dan menemukan perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, wajib menyerahkan pemeriksaannya kepada Aparat Pengawasan Fungsional;
(3)    Penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat berupa peringatan lisan apabila sifat pelanggarannya dinilai ringan;
(4)    Setiap penertiban yang dilakukan pimpinan satuan kerja dicatat dalam buku tata tertib sebagai bahan pertimbangan bagi pegawai yang bersangkutan.


                                                                                                     Pasal 9

(1)    Terhadap temuan prestasi kerja dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh bawahan, pimpinan satuan kerja wajib memberikan rekomendasi penghargaan;
(2)    Setiap temuan prestasi kerja dicatat dalam buku prestasi sebagai bahan pertimbangan bagi pegawai yang bersangkutan;
(3)    Bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.



                                                                                                     BAB IV
                                                                                  PENGAWASAN FUNGSIONAL

                                                                                               Bagian Pertama
                                                                              Pejabat Pengawasan Fungsional

                                                                                                    Pasal  10

Pejabat Pengawasan Fungsional ialah :
a.    Tingkat Kejaksaan Agung :
1.    Jaksa Agung Muda Pengawasan;
2.    Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan;
3.    Inspektur;
4.    Inspektur Pembantu;
5.    Pemeriksa.

b.    Tingkat Kejaksaan Tinggi:
1.    Asisten Pengawasan;
2.    Pemeriksa.

c.    Tingkat Kejaksaan Negeri yang memiliki Cabang Kejaksaan Negeri:
1.    Pemeriksa.

                                                                                                    Pasal 11

Pangkat Pejabat Pengawasan Fungsional yang melakukan pemeriksaan tidak boleh lebih rendah dari pada yang diperiksa, dan status kepegawaiannya harus seorang Jaksa apabila yang diperiksa Jaksa.


                                                                                               Bagian Kedua
                                                                               Fungsi Pengawasan Fungsional

                                                                                                    Pasal 12

Fungsi Pengawasan Fungsional adalah:
a.    melakukan pengawasan secara represif agar tugas rutin dan pembangunan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana kerja dan program kerja serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia;
b.    mengambil langkah-langkah berupa pemeriksaan, penertiban dan penindakan terhadap penyimpangan yang ditemukan;
c.    menindaklanjuti laporan pengawasan melekat sebagai salah satu dasar pelaksanaan pengawasan fungsional.


                                                                                                 Bagian Ketiga
                                                                                   Bentuk Pengawasan Fungsional

                                                                                                      Pasal 13

Pengawasan fungsional terdiri dari:
a.    Pemeriksaan di belakang meja;
b.    Inspeksi Umum;
c.    Inspeksi Pimpinan dan;
d.    Inspeksi Kasus.

                                                                                              Bagian Keempat
                                                                       Tata Cara Pengawasan Di Belakang Meja

                                                                                                      Pasal 14

(1)    Pemeriksaan dibelakang meja berupa penelitian, pengujian, bimbingan, penertiban, dan pertimbangan atas surat-surat dari satuan kerja, laporan pengaduan atau sumber-sumber lainnya yang diterima;
(2)    Pemeriksaan dibelakang meja dilakukan  atas surat-surat dari satuan kerja meliputi kecepatan, ketepatan pengiriman, format dan materi laporan;
(3)    Pemeriksaan dibelakang meja atas laporan pengaduan adalah pemeriksaan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang mengarah pada perbuatan tercela yang dilakukan oleh pegawai Kejaksaan;
(4)    Hasil penelitian dituangkan dalam telaahan untuk diteruskan kepada pimpinan di tingkat:
a.    Kejaksaan Agung Republik Indonesia kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan;
b.    Kejaksaan Tinggi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan;
c.    Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Negeri.


                                                                                                   Bagian Kelima
                                                                                         Tata Cara Inspeksi Umum

                                                                                                        Pasal 15

Pejabat Pengawasan Fungsional sebelum melaksanakan Inspeksi Umum harus mempersiapkan hal-hal sebagai berikut :


a.    membekali diri dengan petunjuk, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengawasan dan obyek  yang akan di inspeksi;

b.    memperhatikan JUKTIB yang ada sebelumnya;
c.    mengadakan konsultasi dengan satuan kerja yang terkait untuk mendapatkan masukan ditingkat Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan Kepala Direktorat/Kepala Biro dan di tingkat Kejaksaan Tinggi dengan Asisten;
d.    menyusun Program Kerja Pemeriksaan (PKP);
e.    mengajukan Surat Perintah (SP) pelaksanaan inspeksi dan menyiapkan surat-surat lainnya yang dianggap perlu.

                                                                                                        Pasal 16

Inspeksi umum didasarkan para Program Kerja Pemeriksaan (PKP) yang memuat:
a.    satuan kerja yang akan diinspeksi;
b.    pelaksana inspeksi;
c.    sasaran / obyek yang akan diinspeksi;
d.    tanggal inspeksi dan ;
e.    uraian inspeksi.

                                                                                                        Pasal 17

Pelaksana Inspeksi Umum harus berdasarkan Surat Perintah dengan ketentuan :
a.    Surat Perintah Jaksa Agung Muda Pengawasan atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia kepada Pejabat Pengawasan Fungsional Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
b.    Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi kepada Pejabat Pengawasan Fungsional Kejaksaan Tinggi; Surat Perintah Kepala Kejaksaan kepada Pejabat Pengawasan Fungsional Kejaksaan Negeri.

                                                                                                       Pasal 18

Tata cara Inspeksi Umum :
a.    Inspeksi Umum dilaksanakan sekurang-kurangnya satu hari untuk satu satuan kerja;
b.    Pimpinan inspeksi memberitahukan kepada pimpinan satuan kerja tentang inspeksi yang akan dilaksanakan;
c.    Setelah tiba di tempat satuan kerja, pimpinan dan anggota inspeksi mengadakan pertemuan singkat dengan pimpinan satuan kerja yang diinspeksi beserta staf dan memberitahukan maksud dan tujuan inspeksi serta menyerahkan Surat Perintah Inspeksi;
d.    Selesai pertemuan tersebut selanjutnya dilanjutkan dengan inspeksi berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan (PKP) yang telah dipersiapkan;
e.    Selesai melaksanakan inspeksi, pimpinan inspeksi memberitahukan kepada pimpinan satuan kerja tentang temuan inspeksi dan memberikan pokok-pokok petunjuk penertiban;
f.    Pemberitahuan hasil temuan inspeksi dapat juga dihadiri oleh seluruh atau sebagian pegawai satuan kerja tersebut;
g.    Setelah Inspeksi Umum, pimpinan inspeksi wajib segera melaporkan secara lisan dan atau tertulis mengenai hal-hal penting/menarik perhatian kepada atasannya langsung untuk mendapat perhatian dan tindak lanjut.

                                                                                                        Pasal 19

(1)    Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah selesai melaksanakan Inspeksi Umum, pelaksana inspeksi wajib membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Inspeksi;
(2)    Apabila yang melaksanakan inspeksi adalah Pejabat Pengawasan Fungsional Kejaksaan Agung Republik Indonesia maka laporan hasil inspeksi tersebut disampaikan oleh pimpinan inspeksi kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk selanjutnya diteruskan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dengan tembusan kepada para Jaksa Agung Muda;
(3)    Apabila yang melaksanakan inspeksi adalah Pejabat Pengawasan Fungsional Kejaksaan Tinggi maka  laporan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan oleh Asisten Pengawasan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk selanjutnya diteruskan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan tembusan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dan para Inspektur;
(4)    Apabila yang melaksanakan inspeksi adalah Pejabat Pengawasan Fungsional Kejaksaan Negeri maka laporan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan oleh Pemeriksa pada Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, kemudian oleh Kepala Kejaksaan Tinggi diteruskan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan tembusan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dan para Inspektur.


                                                                                                     Bagian Keenam
                                                                                           Tata Cara Inspeksi Pimpinan

                                                                                                           Pasal 20

Tata cara Inspeksi Pimpinan diatur sebagaimana Pasal 18.

                                                                                                      Bagian Ketujuh
                                                                                            Tata Cara Inspeksi Kasus

                                                                                                           Pasal 21

(1)    Petunjuk adanya penyimpangan dan perbuatan tercela diperoleh dari hasil temuan pengawasan melekat atau berdasarkan laporan pengaduan masyarakat yang diterima oleh Pejabat Pengawasan Fungsional Kejaksaan;
(2)    Petunjuk sebagaimana ayat (2) diteliti dan diolah dalam bentuk telaahan untuk menjadi bahan pertimbangan Jaksa Agung Muda Pengawasan / Kepala Kejaksaan Tinggi / Kepala Kejaksaan Negeri dalam mengambil keputusan perlu tidaknya dilaksanakan Inspeksi Kasus;
(3)    Apabila Jaksa Agung Muda Pengawasan / Kepala Kejaksaan Tinggi / Kepala Kejaksaan Negeri menganggap perlu dilaksanakan Inspeksi Kasus, maka pemeriksaan dilakukan oleh Pejabat Pengawasan Fungsional pada :
         a.    Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia atas perintah Jaksa Agung Republik Indonesia;
         b.    Kejaksaan Tinggi atas perintah Kepala Kejaksaan Tinggi;
         c.    Kejaksaan Negeri atas perintah Kepala Kejaksaan Negeri.


                                                                                                           Pasal 22

Pejabat Pengawasan Fungsional sebelum melaksanakan Inspeksi Kasus harus mempersiapkan hal-hal sebagai berikut :
a.    Surat Perintah pelaksanaan Inspeksi Kasus dan surat-surat  lainnya yang dianggap perlu;
b.    pemberitahuan kepada pimpinan satuan kerja tentang Inspeksi Kasus yang akan dilaksanakan;
c.    bahan pemeriksaan berupa pertanyaan-pertanyaan pokok yang telah dikonsultasikan dengan pimpinan Jaksa Agung Muda Pengawasan / Kepala Kejaksaan Tinggi / Kepala Kejaksaan Negeri dan bahan lain yang terkait.

                                                                                                          Pasal 23

(1)    Pemeriksaan terhadap terlapor, pelapor dan orang lain terkait harus dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan;
(2)    Pemeriksaan terhadap orang lain yang tidak termasuk pegawai Kejaksaan dapat dituangkan dalam bentuk pernyataan tertulis apabila yang bersangkutan keberatan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan;
(3)    Pemeriksaan dapat dilaksanakan secara lisan apabila atas pertimbangan bahwa pelanggaran disiplin yang dilakukan berakibat ia dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

 

                                                                                                            Pasal 24

(1)    Panggilan terhadap terlapor, pelapor dan orang lain terkait, dilaksanakan tiga hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan;


(2)    Apabila terlapor telah dipanggil dengan sepatutnya 2 (dua) kali berturut-turut namun tidak datang tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan bahan-bahan yang ada, terlapor tetap dapat dihukum setelah dikonsultasikan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan.


                                                                                                            Pasal 25

Untuk kepentingan pemeriksaan pegawai Kejaksaan Republik Indonesia wajib memberikan bahan dan keterangan  yang diminta oleh Pemeriksa.


                                                                                                            Pasal 26

Pemeriksaan dalam rangka Inspeksi Kasus dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender.

                                                                                                            Pasal 27

(1)    Selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari setelah melaksanakan Inspeksi Kasus, pimpinan Inspeksi Kasus sudah menyampaik


kembali
 BERITA
19-12-2014
Kejaksaan RI Terima Kunjungan Delegasi Kejaksaan Fu Jian, Tiongkok
19-12-2014
Jaksa Meminta Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa
19-12-2014
Kejari Banda Aceh Tahan Mantan Bendahara Walikota Banda Aceh
berita lainnya
 SIARAN PERS
18-12-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) di Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2012-2013
18-12-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Korupsi Atas Nama Tersangka UP
18-12-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kapal Angkutan Penyeberangan Kepulauan Seribu pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta TA 2012 dan 2013
arsip siaran pers
 LAPORAN PENGADUAN
Anda dapat memberikan informasi yang dapat membantu Kami dalam melaksanakan tugas kejaksaan, klik disini untuk
selengkapnya
ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.