KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

12-03-2009

PERJA NOMOR : PER-066/A/JA/07/200T TTG STANDAR MINIMUM PROFESI JAKSA (SMPJ)

                                                                     PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
                                                                                      NOMOR  : PER-066/A/JA/07/2007

                                                                         TENTANG STANDAR MINIMUM PROFESI JAKSA

                                                                                  JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :  a.
bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme diperlukan Jaksa yang berkualitas, memiliki kemampuan intelektual, integritas kepribadian dan disiplin tinggi guna melaksanakan tugas penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran, maka disusun Standar Minimum Profesi Jaksa yang meliputi pengetahuan dan keahlian dalam melaksanakan tugas-tugas profesi;
  b. bahwa sebagai perwujudannya perlu diterbitkan Peraturan Jaksa Agung R.I.
     
Mengingat
:  1. Undang-undang   Nomor  8   Tahun   1974   tentang   Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor  3890);
  2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-030/JA/1988 tentang Doktrin Kejaksaan “Tri Krama Adhyaksa”;
  7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-068/A/JA/07/2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
  8. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER -065/A/JA/07/2007 tentang Pembinaan Karir Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
  9. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-069/A/JA/07/2007 tentang Ketentuan–Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia;

                                                                                         M E M U T U S K A N   :

Menetapkan     :         PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA   TENTANG STANDAR MINIMUM PROFESI  JAKSA 


Pertama     :     Standar Minimum Profesi Jaksa meliputi :
A.  Pengetahuan

     Seorang jaksa dituntut untuk memiliki kemampuan menerapkan pengetahuan dalam melaksanakan tugasnya,     minimal meliputi :

1.    Ketentuan hukum pidana materiil dan formil;

2.    Ketentuan hukum perdata materiil dan formil;

3.    Ketentuan hukum tata usaha negara materiil dan formil;

4.    Ketentuan intelijen kejaksaan;

5.    Ketentuan hukum adat di tempat penugasan;

6.    Ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM), baik nasional maupun instrumen HAM internasional yang sudah  diratifikasi oleh Indonesia;

7.    Peraturan perundang- undangan tingkat nasional dan daerah;

8.    Konvensi Internasional yang relevan dengan tugas jaksa;

9.    Manajemen umum dan Kejaksaan;

10.    Etika hukum;

11.    Disiplin ilmu lainnya yang menunjang pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang;

12.    Pengetahuan tentang perkembangan ilmu hukum, dan praktik hukum nasional maupun internasional.

B.  Keahlian
Seorang jaksa dituntut untuk memiliki keahlian, yang meliputi :
1.    Penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris;
2.    Mengoperasikan komputer.

Kedua     :     Standar Minimum Profesi Jaksa sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung R.I ini bersifat saling melengkapi dengan Kode Perilaku Jaksa guna menjaga dan meningkatkan kualitas serta integritas Jaksa.


Ketiga     :     Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan dilaksanakan secara bertahap.

                                                                                                                     Ditetapkan di     : Jakarta
                                                                                                                     Tanggal     : 12 Juli 2007

                                                                                                                     JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
               



                                                                                                                                      HENDARMAN SUPANDJI


kembali
 BERITA
18-12-2014
RSU Adhyaksa Lakukan Kerjasama dengan BPJS Cab Jaktim
15-12-2014
JAM Pidsus Kejagung R.I Menutup Kegiatan Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Jaksa Agung Republik Indonesia Ke-IV
12-12-2014
Kejati Sumut Kembali Melakukan Penahanan 2 Tersangka Terkait Pengadaan Alkes Kab. Simalungun
berita lainnya
 SIARAN PERS
18-12-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) di Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2012-2013
18-12-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Korupsi Atas Nama Tersangka UP
18-12-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kapal Angkutan Penyeberangan Kepulauan Seribu pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta TA 2012 dan 2013
arsip siaran pers
 LAPORAN PENGADUAN
Anda dapat memberikan informasi yang dapat membantu Kami dalam melaksanakan tugas kejaksaan, klik disini untuk
selengkapnya
ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.