KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

09-03-2010

PERJA NOMOR : 038/A/JA/12/2009

 

PERATURAN JAKSA AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

 

NOMOR : PER-  038/A/JA/12/2009

 

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER-069/A/JA/07/2007 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

                                                                                                                       

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

 

MENIMBANG    :    a.     bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, penyelenggaraan Pengawasan perlu ditingkatkan, baik kualitas maupun intensitasnya;

                            b.     bahwa sehubungan dengan itu, Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-503/A/JA/12/2000 tentang Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia dan KEP-504/A/JA/12/2000 tentang Ketentuan Administrasi Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi, oleh karenanya perlu ditinjau kembali;  

c.     bahwa Peraturan Jaksa  Agung Republik Indonesia  Nomor : PER-069/A/JA/07/2007 tentang Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia dipandang perlu untuk dilakukan penyempurnaan.

 

MENGINGAT    :    1.     Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

2.          Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);

3.          Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 27970);

4.          Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

5.          Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil  (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3140);

6.          Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);

7.          Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

8.          Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tanggal 4 Oktober 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;

9.          Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tanggal 20 Maret 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat;

10.       Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-030/JA/1988 tanggal 23 Maret 1988 tentang Doktrin Kejaksaan “Tri Krama Adhyaksa”;

11.       Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-015/A/JA/07/2008 Tentang Pendelegasian Wewenang, Penghentian Pemeriksaan, Penjatuhan dan Pelaksanaan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kejaksaan R.I.

12.       Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa.

 

 

M E M U T U S K A N  :

 

MENETAPKAN  :    PERUBAHAN    ATAS   PERATURAN   JAKSA    AGUNG    REPUBLIK    INDONESIA  NOMOR : PER-069/A/JA/07/2007 TANGGAL 12 JULI 2007 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

 

 

BAB  I

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.       Pengawasan adalah kegiatan berupa pengamatan, penelitian, pengujian, penilaian, pemberian bimbingan, penertiban, pemeriksaan, penindakan dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Stratejik serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.

2.       Pengawasan Melekat  adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh pimpinan satuan kerja terhadap bawahannya untuk mengarahkan seluruh kegiatan pada setiap unit kerja agar Rencana Stratejik Kejaksaan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

3.       Pengawasan Di Belakang Meja (Buril) adalah pengawasan yang dilaksanakan atas surat-surat, laporan dan atau informasi lain yang diterima.

4.       Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh pejabat pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan.

5.       Satuan Kerja adalah semua unsur Kejaksaan Republik Indonesia baik di pusat maupun daerah.

6.       Pegawai Kejaksaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan/atau ditugaskan pada Kejaksaan Republik Indonesia termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.

7.       Inspeksi Umum adalah pemeriksaan terhadap semua satuan kerja Kejaksaan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yaitu program kerja yang disusun dan direncanakan untuk tahun kerja yang bersangkutan yang merupakan jadwal inspeksi umum dalam satu tahun sebagaimana tersebut dalam Rencana Stratejik Kejaksaan Republik Indonesia.

8.       Inspeksi Pimpinan adalah inspeksi yang dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan atas perintah Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan obyek periksa mengenai pelaksanaan pengawasan di daerah serta kepemimpinan Kepala Kejaksaan Tinggi dan Asisten Pengawasan dalam melaksanakan tugas rutin dan pembangunan.

9.       Inspeksi Kasus adalah pemeriksaan terhadap dugaan terjadinya perbuatan tercela yang dilakukan oleh pegawai Kejaksaan.

10.   Pemantauan adalah kegiatan untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan melekat, buril maupun inspeksi untuk mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan dalam rangka mencapai sasaran yang tepat.

11.   Administrasi Pengawasan yang dimaksud dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia  ini adalah Administrasi Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

12.   Perbuatan Tercela adalah pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

13.   Hukuman Disiplin adalah hukuman sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya.

14.   Tindak Lanjut hasil pengawasan adalah langkah-langkah penertiban dan penyelesaian lebih lanjut masalah yang di identifikasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15.   Instrumen Penilaian Kinerja Jaksa  ( IPKJ ) adalah sarana yang digunakan dalam pengawasan melekat terhadap Jaksa.

16.   Laporan pengaduan adalah informasi tertulis maupun lisan yang berisi adanya dugaan perbuatan tercela yang dilakukan oleh pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang bersumber dari masyarakat, lembaga negara, instansi pemerintah, media massa dan sumber-sumber lain.

17.   Klarifikasi adalah serangkaian kegiatan untuk mencari dan menemukan indikasi/bukti awal adanya perbuatan tercela yang diduga dilakukan oleh pegawai kejaksaan.

18.   Nota Pengawasan adalah surat yang dibuat oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan atas dasar informasi baik lisan maupun tertulis yang menarik perhatian masyarakat.  

 

 

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN BENTUK PENGAWASAN

 

Bagian Pertama

Tujuan Pengawasan

 

Pasal  2

 

Tujuan Pengawasan:

a.       Agar Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, kebenaran berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan;

b.       Agar setiap pegawai Kejaksaan mengemban tugasnya dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab serta menghindarkan diri dari sikap, perilaku dan tutur kata yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

 

 

Bagian Kedua

Sasaran Pengawasan

 

Pasal  3

 

Sasaran Pengawasan:

a.       Pelaksanaan tugas baik rutin maupun pembangunan oleh setiap satuan kerja apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana stratejik serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia;

b.       Penggunaan, pemeliharaan serta kebutuhan atas sarana prasarana serta biaya yang diperlukan dalam mendukung kegiatan organisasi;

c.       Sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan.

 

 

Bagian Ketiga

Bentuk Pengawasan

 

Pasal 4

 

Bentuk pengawasan terdiri dari Pengawasan Melekat (WASKAT) dan Pengawasan Fungsional (WASNAL).

 

 

 

 

BAB  III

PENGAWASAN MELEKAT

 

Bagian Pertama

Pejabat Pengawasan Melekat

 

Pasal  5

 

Pejabat Pengawasan Melekat (WASKAT), adalah  :

a.       Tingkat Kejaksaan Agung :

1)       Jaksa Agung Republik Indonesia;

2)       Pejabat Eselon I;

3)       Pejabat Eselon II;

4)       Pejabat Eselon III;

5)       Pejabat Eselon IV.

b.       Tingkat Kejaksaan Tinggi :

1)       Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi;

2)       Pejabat Eselon III;

3)       Pejabat Eselon IV;

4)       Pejabat Eselon V.

c.       Tingkat Kejaksaan Negeri :

1)       Kepala Kejaksaan Negeri;

2)       Pejabat Eselon IV;

3)       Pejabat Eselon V.

 

 

Bagian Kedua

Fungsi Pengawasan Melekat

 

Pasal  6

 

Fungsi Pengawasan Melekat (WASKAT) :

a.       Melaksanakan pengawasan secara preventif agar tugas rutin dan pembangunan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana stratejik serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia;

 BERITA
16-04-2014
Jaksa Agung Hadiri HUT Persandian RI
14-04-2014
Kejari Tanjung Perak Menetapkan 5 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pelatihan Otomotif.
14-04-2014
Pengarahan Jaksa Agung Kepada Jajaran Jam Pidsus
berita lainnya
 SIARAN PERS
10-04-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bus Trans Jakarta Tahun Anggaran 2013
10-04-2014
Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pengadaan Air Traffic Control (ATC) Simulator Pada PT. Angkasa Pura II Tahun 2004
10-04-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi PT. Simpang Mandiri Perkasa Dan Mantan Bupati Sampang
arsip siaran pers
 LAPORAN PENGADUAN
Anda dapat memberikan informasi yang dapat membantu Kami dalam melaksanakan tugas kejaksaan, klik disini untuk
selengkapnya
ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.