JAKSA AGUNG MUDA PENGAWASAN

Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM WAS) adalah pembantu Jaksa Agung dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kejaksaan di bidang Pengawasan

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, JAM WAS dibantu oleh

  1. Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan;
  2. Inspektur Kepegawaian dan Tugas Umum;
  3. Inspektur Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan;
  4. Inspektur Intelijen;
  5. Inspektur Tindak Pidana Umum;
  6. Inspektur Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara.

Kanal ini menyajikan informasi seputar kegiatan serta dinamika lain di dalam ruang lingkup tanggungjawab Jaksa Agung Muda Pengawasan.

 PENJATUHAN SANKSI
04-07-2014
Hasil Pemeriksaan Pengaduan Pelanggaran Oknum Kejaksaan RI Yang Menjadi Sorotan Media Cetak Nasional
19-06-2014
Penjatuhan Sanksi Pegawai Kejaksaan R.I Bulan Januari s/d Juni 2014
21-04-2014
Penjatuhan Sanksi Pegawai Kejaksaan R.I Bulan Januari s/d Maret 2014
data lainnya
 KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
30-06-2010
INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA (IPKJ) JAKSA BIDANG PIDANA KHUSUS
09-03-2010
PERJA NOMOR : 038/A/JA/12/2009
12-03-2009
PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER-069/A/JA/07/2007
data lainnya
 BERITA
28-07-2014
Jaksa Agung Laksanakan Silaturahmi dan Open House Usai Sholat Idul Fitri 1435 Hijriah
28-07-2014
Jaksa Agung dan Jajarannya Laksanakan Sholat Idul Fitri 1435 Hijriah
25-07-2014
Kejari Batam Telusuri Pengadaan Alkes RSUD Batam
berita lainnya
 SIARAN PERS
17-07-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bus Transjakarta Tahun Anggaran 2013
17-07-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bus Transjakarta Tahun Anggaran 2012
17-07-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Puskesmas Di Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2011 dan 2012
arsip siaran pers
 LAPORAN PENGADUAN
Anda dapat memberikan informasi yang dapat membantu Kami dalam melaksanakan tugas kejaksaan, klik disini untuk
selengkapnya
ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.