JAKSA AGUNG MUDA PENGAWASAN

Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM WAS) adalah pembantu Jaksa Agung dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kejaksaan di bidang Pengawasan

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, JAM WAS dibantu oleh

  1. Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan;
  2. Inspektur Kepegawaian dan Tugas Umum;
  3. Inspektur Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan;
  4. Inspektur Intelijen;
  5. Inspektur Tindak Pidana Umum;
  6. Inspektur Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara.

Kanal ini menyajikan informasi seputar kegiatan serta dinamika lain di dalam ruang lingkup tanggungjawab Jaksa Agung Muda Pengawasan.

 PENJATUHAN SANKSI
03-10-2014
Hasil Pemeriksaan Pengaduan Pelanggaran Oknum Kejaksaan RI Yang Menjadi Sorotan Media Cetak Nasional
01-10-2014
Penjatuhan Sanksi Pegawai Kejaksaan R.I Bulan Januari s/d September 2014
04-07-2014
Hasil Pemeriksaan Pengaduan Pelanggaran Oknum Kejaksaan RI Yang Menjadi Sorotan Media Cetak Nasional
data lainnya
 KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
30-06-2010
INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA (IPKJ) JAKSA BIDANG PIDANA KHUSUS
09-03-2010
PERJA NOMOR : 038/A/JA/12/2009
12-03-2009
PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER-069/A/JA/07/2007
data lainnya
 BERITA
20-11-2014
Kejati Sumut Tangani Kasus Korupsi Pengadaan Farmasi PTN (USU)
19-11-2014
Kejati Medan Periksa Tiga Tersangka Korupsi Alkes Simalungun
19-11-2014
Kejati Selidiki Korupsi Dana Pertanian Kampar
berita lainnya
 SIARAN PERS
19-11-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bus Trans Jakarta Tahun Anggaran 2013
19-11-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi PT. Sampang Mandiri Perkasa Dan Mantan Bupati Sampang
19-11-2014
Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Satuan Unit Ruang Kantor di T-Tower pada Bank Jawa Barat
arsip siaran pers
 LAPORAN PENGADUAN
Anda dapat memberikan informasi yang dapat membantu Kami dalam melaksanakan tugas kejaksaan, klik disini untuk
selengkapnya
ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.