JAKSA AGUNG MUDA PENGAWASAN

Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM WAS) adalah pembantu Jaksa Agung dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kejaksaan di bidang Pengawasan

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, JAM WAS dibantu oleh

  1. Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan;
  2. Inspektur Kepegawaian dan Tugas Umum;
  3. Inspektur Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan;
  4. Inspektur Intelijen;
  5. Inspektur Tindak Pidana Umum;
  6. Inspektur Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara.

Kanal ini menyajikan informasi seputar kegiatan serta dinamika lain di dalam ruang lingkup tanggungjawab Jaksa Agung Muda Pengawasan.

 PENJATUHAN SANKSI
23-12-2013
Penjatuhan Sanksi Pegawai Kejaksaan R.I Bulan Januari s/d Desember 2013
26-09-2013
Hasil Pemeriksaan Pengaduan Pelanggaran Oknum Kejaksaan RI Yang Menjadi Sorotan Media Cetak Nasional
16-09-2013
Penjatuhan Sanksi Pegawai Kejaksaan RI Bulan Januari s/d September 2013
data lainnya
 KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
30-06-2010
INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA (IPKJ) JAKSA BIDANG PIDANA KHUSUS
09-03-2010
PERJA NOMOR : 038/A/JA/12/2009
12-03-2009
PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER-069/A/JA/07/2007
data lainnya
 BERITA
16-04-2014
Jaksa Agung Hadiri HUT Persandian RI
14-04-2014
Kejari Tanjung Perak Menetapkan 5 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pelatihan Otomotif.
14-04-2014
Pengarahan Jaksa Agung Kepada Jajaran Jam Pidsus
berita lainnya
 SIARAN PERS
10-04-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bus Trans Jakarta Tahun Anggaran 2013
10-04-2014
Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pengadaan Air Traffic Control (ATC) Simulator Pada PT. Angkasa Pura II Tahun 2004
10-04-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi PT. Simpang Mandiri Perkasa Dan Mantan Bupati Sampang
arsip siaran pers
 LAPORAN PENGADUAN
Anda dapat memberikan informasi yang dapat membantu Kami dalam melaksanakan tugas kejaksaan, klik disini untuk
selengkapnya
ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.