JAKSA AGUNG MUDA PENGAWASAN

Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM WAS) adalah pembantu Jaksa Agung dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kejaksaan di bidang Pengawasan

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, JAM WAS dibantu oleh

  1. Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan;
  2. Inspektur Kepegawaian dan Tugas Umum;
  3. Inspektur Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan;
  4. Inspektur Intelijen;
  5. Inspektur Tindak Pidana Umum;
  6. Inspektur Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara.

Kanal ini menyajikan informasi seputar kegiatan serta dinamika lain di dalam ruang lingkup tanggungjawab Jaksa Agung Muda Pengawasan.

 PENJATUHAN SANKSI
15-12-2014
Penjatuhan Sanksi Pegawai Kejaksaan R.I Bulan Januari s/d November 2014
03-10-2014
Hasil Pemeriksaan Pengaduan Pelanggaran Oknum Kejaksaan RI Yang Menjadi Sorotan Media Cetak Nasional
01-10-2014
Penjatuhan Sanksi Pegawai Kejaksaan R.I Bulan Januari s/d September 2014
data lainnya
 KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
30-06-2010
INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA (IPKJ) JAKSA BIDANG PIDANA KHUSUS
09-03-2010
PERJA NOMOR : 038/A/JA/12/2009
12-03-2009
PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER-069/A/JA/07/2007
data lainnya
 BERITA
19-12-2014
Kejaksaan RI Terima Kunjungan Delegasi Kejaksaan Fu Jian, Tiongkok
19-12-2014
Jaksa Meminta Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa
19-12-2014
Kejari Banda Aceh Tahan Mantan Bendahara Walikota Banda Aceh
berita lainnya
 SIARAN PERS
18-12-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) di Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2012-2013
18-12-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Korupsi Atas Nama Tersangka UP
18-12-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kapal Angkutan Penyeberangan Kepulauan Seribu pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta TA 2012 dan 2013
arsip siaran pers
 LAPORAN PENGADUAN
Anda dapat memberikan informasi yang dapat membantu Kami dalam melaksanakan tugas kejaksaan, klik disini untuk
selengkapnya
ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.