PERKARA YANG MENARIK PERHATIAN

08-05-2009

PERKARA DIVESTASI SAHAM PT NEWMONT NUSA TENGGARA

  1. Dasar
    1. Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor : 001 KU/06/MEM/2008 tanggal 3 Maret dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI kepada Jaksa Agung RI
    2. Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor : SK-015/A/J.A/03/2008 tanggal 11 Maret 2008 dari jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara
    3. Surat Kuasa Khusus Subtitusi Nomor : SK-012/G/Gp/03/2008 tanggal 24 Maret 2008 dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara kepada Jaksa Pengacara Negara :
      - Yoseph Suardi Sabda, SH.,LL.M
      - Dachamer Munthe, SH.,MH
      - Tyas Muharto, SH.
      - Rusdi Hadi Teguh, SH
      - Ivan Damanik, SH
      - Cahyaning Nuratih W,SH.,MH
  2. Kasus Posisi
    Berdasarkan Contract of Work Between The Government of The Republic of Indonesia and PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) tanggal 2 Desember 1986 (“Kontrak Karya”) antara Pemerintah RI dengan PT NNT, ternyata bahwa PT NNT telah melakukan kelalaian dalam memenuhi kewajibannya untuk melakukan divestasi sahamnya kepada Pemerintah RI sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan pasal 24 ayat (3) dan ayat (4) Kontrak Karya.

    Upaya melalui konsiliasi sudah dilakukan namun tidak terdapat kesepakatan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 24 ayat (3) dan (4) Kontrak Karya menunjukkan bahwa PT NTT telah melakukan perbuatan wanprestasi, dengan demikian Pemerintah RI berhak melakukan Pengakhiran Kontrak Karya berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (5) Kontrak karya, namun Pengakhiran Kontrak Karya tersebut harus didahului dengan adanya pernyataan lalai dengan suatu Putusan Arbitase.

  3. Proses Penanganan Perkara
    1. Gugatan telah didaftarkan oleh Pemerintah RI pada tanggal 29 Juli 2008 yang intinya bahwa pemegang saham mayoritas PT NNT telah melakukan wanprestasi terhadap Kontrak Karya (Contract of Work) yang mewajibkan divestasi saham kepada Pemerintah RI dilakukan secara bertahap (3% pada tahun 2006, 7% pada tahun 2007 dan 7% pada tahun 2008), karena sampai saat ini kewajiban kontraktual tersebut masih belum dilaksanakan. Sesuai dengan ketentuan pasal 1267 KUH Perdata, Pemerintah RI menuntut agar Kontrak Karya tersebut diakhiri sehingga pengoperasian tambang sepenuhnya dikuasai kembali oleh Pemerintah RI.
    2. Majelis Arbiter UNCITRAL memutus gugatan (Arbitral Award) pada tanggal 31 Maret 2009 dengan amar putusan pada pokoknya sebagai berikut :
      1. Menyatakan PT NNT telah bersalah (default) karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagai yang tercantum dalam Pasal 24.3 Kontrak Karya (Contract of Work);
      2. Memerintahkan kepada PT NNT sebagai berikut:
        • PT NNT diwajibkan untuk menjamin bahwa semua saham yang harus ditransfer kepada Pemerintah RI berdasarkan Pasal 24.3 Kontrak Karya ditawarkan dalam keadaan tanpa gadai, atau setidaknya, tanpa kewajiban untuk menggadai ulang kepada Senior Lenders sesudah penyerahan saham termaksud.
        • PT NNT wajib menyerahkan:
          • 3% saham divestasi tahun 2006 dan
          • 7% saham divestasi tahun 2007 Kepada Pemda NTB, kabupaten Sumbawa barat (KSB), dan Kabupaten Sumbawa (KS) atau perusahaan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
          Pengaturan sumber dana yang dilakukan oleh Pemda tersebut dan/atau perusahaan yang ditunjuknya bukan merupakan urusan PT NNT.
        • Mengenai 7% saham divestasi tahun 2008, PT NNT wajib untuk menyerahkan saham tersebut kepada Pemerintah, yaitu Pemerintah RI atau Pemerintah Daerah atau perusahaan yang ditunjuk oleh Pemerintah RI atau Pemda jika, sesudah persetujuan mengenai harga penyerahan saham, Pemerintah melaksanakan haknya berdasarkan ketentuan Pasal 24.3 Kontrak karya.
        • PT NNT diberi jangka waktu 180 hari sesudah pemberi-tahuan keputusan ini kepada Pemerintah RI untuk melaksanakan perintah sebagai yang dinyatakan di dalam angka 1) sampai 3).
        • Biaya
          • PT NNT diperintahkan untuk membayar kepada Pemerintah RI dalam waktu 30 hari sesudah pemberitahuan Keputusan ini uang sejumlah USD 190,306.25 untuk biaya Arbitrase, ditambah bunga 6% per tahun terhitung sejak 12 November 2008.
          • PT NNT diperintahkan untuk membayar kepada Pemerintah RI dalam waktu 30 hari sesudah pemberitahuan Keputusan ini uang sejumlah USD 1,658,243 untuk biaya perwakilan dan bantuan hukum.
        • Tuntutan lainnya tidak dikabulkan.
        • Pendaftaran
        Setiap Pihak atau wakilnya dengan ini diberi kuasa untuk bertindak atas nama Majelis Arbitrase guna mendaftarkan Keputusan ini kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan didalam UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan biaya pendaftaran ditanggung oleh Pihak yang meminta.
  4. Pelaksanaan Putusan Arbitrase
      1. Surat Kuasa Khusus Menteri ESDM kepada Jaksa Agung RI Nomor : 04 KU/06/MEM/2009 tanggal 27 April 2009
      2. Surat Kuasa Subtitusi dari Jaksa Agung RI kepada JPN Nomor : SK-026/A/J.A/05/2009 tanggal 6 Mei 2009
    1. Keputusan Majelis Arbitrase UNCITRAL telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 20 April 2009
    2. Dalam pelaksanaan putusan, PT NNT baru melaksanakan sebagian Putusan Arbitrase, yaitu :
      1. Biaya Arbitrase sebesar USD 199,257.07 (merupakan diktum 5.1 Putusan Arbitrase)
      2. Biaya representasi dan bantuan hukum sebesar USD 658,243.00 (merupakan diktum 5.2 Putusan Arbitrase)
    3. Diktum Putusan Arbitrase selebihnya masih dalam tahap penyelesaian.


kembali
 BERITA
31-10-2014
Tim Intelijen Kejagung Bersama Dengan Tim Gabungan Kejari Denpasar dan Kejati Jawa Timur Menangkap Buronan Kasus Psikotropika
29-10-2014
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Di Kejati Padang
29-10-2014
JPU Kejari Sungai Penuh Serahkan Hasil Uji Forensik ke Hakim Tipikor
berita lainnya
 SIARAN PERS
29-10-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Di Kementerian Hukum Dan HAM
29-10-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Puskesmas Di Tangerang Selatan TA. 2011 dan 2012
29-10-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi PT. Sampang Mandiri Perkasa Dan Mantan Bupati Sampang
arsip siaran pers
 RUANG KONSULTASI
Rubrik ini dikelola oleh unit Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN), yang mana akan membantu Anda dalam menghadapi masalah hukum.
selengkapnya
ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.