HASIL PENYELAMATAN UANG NEGARA

20-06-2012

Rekap Jumlah Kekayaan Negara Yang Berhasil Diselamatkan Tahun 2012

1.Pendapatan penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan. Masuk dalam kode akun 423114. Kode akun tersebut untuk mencatat pendapatan hasil penjualan barang rampasan negara dalam perkara tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa :

-    benda bergerak seperti : mobil, motor, kapal, BBM dll

-    benda tidak bergerak seperti : tanah, bangunan dll.

Hasil penjualan barang rampasan sampai dengan tri wulan II tahun 2012 adalah sebesar Rp 46.086.657.773,00

2.   Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan. Masuk dalam kode akun 423611. Kode akun tersebut untuk mencatat :

- pendapatan dari uang sitaan perkara tindak pidana korupsi yang dinyatakan dirampas untuk negara dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- pendapatan dari uang sitaan dari hasil tindak pidana korupsi atau diduga hasil tindak pidana korupsi yang telah ditetapkan pengadilan namun perkaranya tidak sampai dalam proses persidangan karena tersangka meninggal atau alasan hukum lainnya.

Barang bukti berupa uang yang dirampas untuk negara sampai dengan tri wulan II tahun 2012 adalah sebesar Rp 67.885.618.220,00


kembali
 BERITA
27-08-2014
Jaksa Agung Hadiri Rapat Tim Was Century
26-08-2014
Jaksa Agung Kunker Kejati DIY
26-08-2014
Jaksa Agung Buka AGM ARIN-AP Di Yogyakarta
berita lainnya
 SIARAN PERS
21-08-2014
Dugaan Tindak Pidana Korupsi & Tindak Pidana Pencucian Uang Mantan Kepala divisi VII PT. Adhi Karya Bali (Persero), Tbk
21-08-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Puskesmas Di Tangerang Selatan TA. 2011 dan 2012
21-08-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bus Transjakarta Tahun Anggaran 2013
arsip siaran pers
 PEREKRUTAN CPNS
Awal tahun 2008, Kejaksaan Agung Republik Indonesia membuka lowongan untuk sekitar 2500 pegawai baru yang akan ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia.
selengkapnya
ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.