JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN

Pelantikan Satuan Khusus penanganan Tindak Pidana KorupsiJaksa Agung Muda Pembinaan (JAM BIN) adalah unsur pembantu Jaksa Agung dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang pembinaan.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, JAM BIN dibantu oleh

  1. Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan;
  2. Biro Perencanaan;
  3. Biro Umum;
  4. Biro Kepegawaian:
  5. Biro Keuangan;
  6. Biro Perlengkapan;
  7. Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri;

Kanal ini memuat informasi yang terkait dengan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan tata laksana serta hal-hal tehnis dan administrasi lainnya di wilayah tanggung jawab JAM BIN.

 SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) TAHUN 2014
1. Formulir isian (silakan klik untuk download)
2. Paparan Juknis PP No. 46 Tahun 2011 (silakan klik untuk download)
3. Paparan UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)  (silakan klik untuk download)
selengkapnya
 PENYELESAIAN BARANG RAMPASAN NEGARA
03-10-2014
Rekapitulasi Penyelesaian Barang Rampasan Negara Semester I per 30 Juni 2014 Wilayah I, II & III
data lainnya
 DATA KEPEGAWAIAN
12-06-2013
Laporan Pensiun Bulan Januari 2013 Juni 2013
20-01-2012
Laporan Data Pensiun Januari - Desember 2012
19-07-2011
Data Pensiun dan Pemberhentian Pegawai Kejaksaan RI Periode Januari 2011 - Juli 2011
data lainnya
 MUTASI DAN PROMOSI
26-08-2013
Mutasi dan Promosi Tanggal 22 Agustus 2013 Nomor : KEP-IV-729/C/08/2013
26-08-2013
Mutasi dan Promosi 22 Agustus 2013 Nomor : KEP-126/A/JA/08/2013
06-05-2013
Mutasi dan Promosi 2 Mei 2013 Nomor : KEP-IV-289/C/05/2013
data lainnya
 KERJASAMA HUKUM LUAR NEGERI
Meningkatnya kejahatan yang bersifat lintas negara menuntut adanya kerja sama aktif para penegak hukum di berbagai negara, termasuk Kejaksaan RI, adapun komitmen Kejaksaan RI diwujdukan dalam bentuk sebagai berikut :

selengkapnya
 HASIL PENYELAMATAN UANG NEGARA
01-10-2014
REKAPITULASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) KEJAKSAAN R.I PERIODE BULAN JANUARI S/D SEPTEMBER 2014
24-06-2014
REKAPITULASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) KEJAKSAAN R.I PERIODE BULAN JANUARI S/D JUNI 2014
22-04-2014
REKAPITULASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) KEJAKSAAN R.I PERIODE BULAN JANUARI S/D MARET 2014
data lainnya
 BIRO PERENCANAAN
19-12-2013
REKAPITULASI SATUAN BIAYA PER KEGIATAN PENANGANAN PERKARA PADA INSTANSI KEJAKSAAN SELURUH INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 99/PMK.02/2013 TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2014
data lainnya
 PERPUSTAKAAN KEJAKSAAN AGUNG RI

Perpustakaan hukum dan dokumentasi peraturan perundang-undangan adalah jenis perpustakaan khusus yang bersifat kedinasan. Perpustaakan ini mengoleksi buku-buku hukum dan non-hukum, peraturan perundangan-undangan, karya cetak, karya rekam dan karya tulis lainnya, yang dikelola menurut metode tertentu untuk digunakan oleh pemakai secara berkesinambungan untuk kepentingan tugas-tugas kedinasan, informasi dan ilmu pengetahuan.

download

selengkapnya
 BERITA
24-04-2015
Tim Intelijen Kejari Cikarang Menangkap DPO an. Terpidana H. Beben Sofyar
24-04-2015
Kejati Babel Satu Hari Usut Tiga Kasus Korupsi
24-04-2015
Kejari Balige Tahan 3 Tersangka Proyek Lahan PLTA Asahan III
berita lainnya
 SIARAN PERS
27-04-2015
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Acara Siap Siar Lembaga Penyiaran Publik TVRI Tahun Anggaran 2012
27-04-2015
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan APBD Kabupaten Cirebon Untuk Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Tahun 2009-2012
27-04-2015
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Intrauterine Device (IUD) Kit pada Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, BKKBN TA 2013 dan 2014
arsip siaran pers
 PEREKRUTAN CPNS
Awal tahun 2008, Kejaksaan Agung Republik Indonesia membuka lowongan untuk sekitar 2500 pegawai baru yang akan ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia.
selengkapnya
ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.