home > siaran pers

31-03-2010
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara

Pada hari ini Rabu tanggal 31 Maret 2010 bertempat di Sasana Baharudin Lopa Kejaksaan Agung, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-003/A/JA/01/2010 Tanggal 18 Januari 2010 Tentang Penetapan Susunan Organisasi dan Personil Pelaksana Satuan Tugas Penanganan Perkara Tindak Pidana Sumber Daya Alam Lintas Negara, Wakil Jaksa Agung RI Darmono melantik dan mengambil sumpah Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara, yang terdiri atas :
 
NO.
NAMA/PANGKAT/NRP DAN NIP
JABATAN
KETERANGAN
1
2
3
4
1
KAMAL SOFYAN
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
Penanggung Jawab Satgas
2.
I KETUT ARTHANA, SH
Direktur Pra Penuntutan Pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
Ketua Satgas
3.
YUNAN HARDJAKA, SH. MH
Kepala Bagian Tata Usaha Pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
Kepala Sekretariat
4.
Dr. YUDI KRISTIANA, SH.MH
Kasubag Sunproglap pada Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
Kepala Unit Tindak Pidana Lingkungan Hidup
5.
ROHAYATIE, SH.MH
Kasubag TU Pada Direktorat Pra Penuntutan Tindak Pidana umum
Kepala unit tindak Pidana Pembalakan Hutan
6.
EKA KURNIA SUKMA SARI, SH
Jaksa Fungsional pada Direktorat Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum
Kepala Unit tindak Pidana Pertambangan illegal
7.
JURIST P.SITEPU, SH. MH
Kasi Wilayah I Subdit Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
Kepala Unit Tindak Pidana Illegal Fishing dan satwa Liar
8.
YANUAR UTOMO, SH. M.Hum
Kasubag Bin pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat
Anggota Unit Tindak Pidana Pembalakan Hutan 
9.
JEFFRY MAKAPEDUA, SH.MH
Kasi Kejahatan terhadap Kemanusiaan pada Subdit Penyidikan HAM yang berat.
Anggota Unit Tindak Pidana illegal fishing dan Satwa Liar
10.
SUGENG SUMARNO, SH
Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
Anggota Unit Tindak Pidana Illegal Fishing dan Satwa Liar
11.
DONNA MAILOVA, SH. M.Hum
Kasi Wilayah II Subdit Oharda pada Direktorat Uheksi Tindak Pidana umum
Anggota Unit Tindak Pidana Pembalakan Hutan
12.
ARIEF INDRA KUSUMA ADHI, SH. M.Hum
Kasi Wilayah I Subdit Kamtibum dan TPUL pada Direktorat Penuntutan Tindak Pidana Umum
Anggota Unit Tindak Pidana Lingkungan Hidup
13.
DERIS ANDRIANI, SH
Jaksa Fungsional pada Direktorat Uheksi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
Anggota Unit Tindak Pidana Lingkungan Hidup
14.
MEDI ISKANDAR ZULKARNAIN, SH. MH
Jaksa Fungsional pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung
Anggota Unit Tindak Pidana Lingkungan Hidup
15.
IKA SYAFITRY SALAMI, SH
Jaksa Fungsional pada Dit. Pra Penuntutan
Anggota Unit Tindak Pidana Pertambangan Illegal
16.
ERNI MUSTIKASARI, SH. MH
Jaksa Fungsional pada Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI
Anggota Unit Tindak Pidana Lingkungan Hidup
17.
NOPHY TENNOPHERO SUOTH, SH. MH
Jaksa Fungsional pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung RI
Anggota Unit Tindak Pidana Pertambangan Illegal
18.
KRESNO ANTOWIBOWO, SH. MH
Jaksa Fungsional pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung RI
Anggota Unit Tindak Pidana Pembalakan Hutan
19.
VIDYA MIRA SARI, SH. MH
Jaksa Fungsional pada Staf Khusus Jaksa Agung RI
Anggota Unit Tindak Pidana Illegal Fishing dan Satwa Liar
20.
WIKA KURNIYATI, SH
Staf Sekretariat pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
Staf Sekretariat
21.
RAHMAT SURENDRO, SH
Staf Sekretariat pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
Staf sekretariat
22.
HILDA
Staf Sekretariat pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
Staf Sekretariat
23.
CANDRA RIZKY
Staf Sekretariat pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
Staf Sekretariat
24.
BENU EL AMRUSYA, SH
Staf Dit. Penuntutan Pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
Staf Sekretariat
 
Sambutan Jaksa Agung RI dalam acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara tersebut yang dibacakan Wakil Jaksa Agung RI antara lain mengatakan bahwa pembentukan Satuan Tugas Sumber Daya Alam merupakan yang pertama kali dibentuk dilingkungan Kejaksaan Agung dan juga merupakan bagian dari pemberdayaan tenaga fungsional sebagai upaya kearah spesialisasi penanganan perkara dan mendorong peningkatan profesionalisasi Jaksa untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya manusia Kejaksaan dan untuk menjawab tantangan dilakukannya perampingan struktur organisasi Kejaksaan. Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara tersebut bertugas untuk melakukan penanganan perkara yang berkaitan dengan kejahatan sumber daya alam yang terjadi di Indonesia yang melibatkan pihak-pihak yang berada diluar negara Indonesia. Dan untuk itu perlu dilakukan kerjasama dengan institusi lain seperti Kepolisian RI, Departemen Energi dan Sumber Daya Alam dan institusi terkait lainnya disamping peningkatan kerjasama dengan pemerintah negara lain. Sehingga diharapkan kedepan Satuan Tugas ini dalam pelaksanaan tugasnya dapat terus meningkatkan kemampuannya terutama penguasaan aspek teknis yuridis yang prima dengan tetap mengutamakan profesionalisme, integritas, moral dan etika
Demikian Siaran Pers Puspenkum Kejaksaan RI untuk dipublikasikan.
 
                                                                                            KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM
                                              
 
                                                                                                        DIDIEK DARMANTO, SH.MH
                                                                                  JAKSA UTAMA MUDA NIP. 195404291974011001
                            


kembali
 BERITA
25-07-2014
Kejati Aceh Tangani 38 Kasus Korupsi Hingga Juni 2014
25-07-2014
Kejati Sumut Berhasil Selamatkan Uang Negara Sebesar Rp. 8,2 Miliar
24-07-2014
Kejati Sumbar Tetapkan Direktur RSUD Dr. Rasidin Sebagai Tersangka
berita lainnya
 SIARAN PERS
17-07-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bus Transjakarta Tahun Anggaran 2013
17-07-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bus Transjakarta Tahun Anggaran 2012
17-07-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Puskesmas Di Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2011 dan 2012
arsip siaran pers
ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.