home > siaran pers
19-11-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bus Trans Jakarta Tahun Anggaran 2013
Perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Armada Bus Transjakarta senilai Rp. 1.000.000.000.000,- dan Pengadaan Bus untuk Peremajaan Angkutan Umum Reguler senilai Rp. 500.000.000.000,- pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta Tahun ...

19-11-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi PT. Sampang Mandiri Perkasa Dan Mantan Bupati Sampang
Perkembangan penyidikan dugaan Tindak Pidana korupsi pengelola alokasi gas Pemerintah Kabupaten Sampang oleh PT. Sampang Mandiri Perkasa dengan mengatasnamakan Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (padahal PT. Sampang Mandiri Perkasa ...

19-11-2014
Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Satuan Unit Ruang Kantor di T-Tower pada Bank Jawa Barat
Perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan pada Divisi Umum Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dalam pemesanan/pembelian Satuan Unit Ruang Kantor di T-Tower di Jalan. ...

19-11-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Di Kementerian Hukum Dan HAM
Perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi yang dilakukan oleh Tersangka NA – Kepala Sub Direktorat Badan Hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM R....

18-11-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bus Trans Jakarta Tahun Anggaran 2013
Perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Armada Bus Transjakarta senilai Rp. 1.000.000.000.000,- dan Pengadaan Bus untuk Peremajaan Angkutan Umum Reguler senilai Rp. 500.000.000.000,- pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta Tahun ...

18-11-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bus Transjakarta Tahun Anggaran 2012
Perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana Korupsi dalam kegiatan Pengadaan Armada Bus Busway Articulated (bus gandeng) Paket I dan Paket II senilai kurang lebih Rp. 150.000.000.000,- oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta ...

18-11-2014
Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Satuan Unit Ruang Kantor di T-Tower pada Bank Jawa Barat
Perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan pada Divisi Umum Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dalam pemesanan/pembelian Satuan Unit Ruang Kantor di T-Tower di Jalan. ...

18-11-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Di Kementerian Hukum Dan HAM
Perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi yang dilakukan oleh Tersangka NA – Kepala Sub Direktorat Badan Hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM R....

17-11-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bus Trans Jakarta Tahun Anggaran 2013
Perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Armada Bus Transjakarta senilai Rp. 1.000.000.000.000,- dan Pengadaan Bus untuk Peremajaan Angkutan Umum Reguler senilai Rp. 500.000.000.000,- pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta Tahun ...

17-11-2014
Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Satuan Unit Ruang Kantor di T-Tower pada Bank Jawa Barat
Perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan pada Divisi Umum Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dalam pemesanan/pembelian Satuan Unit Ruang Kantor di T-Tower di Jalan. ...


hal. << sebelumnya... 2 3 4 5 6 7 8 9 10... berikutnya >>
 BERITA
22-12-2014
Kejati Babel Sidik Korupsi PLTU Airanyir
22-12-2014
Jaksa Agung Pimpin Upacara Hari Ibu Ke-86 Tahun 2014
19-12-2014
Jaksa Meminta Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa
berita lainnya
 SIARAN PERS
22-12-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Puskesmas Di Tangerang Selatan TA. 2011 dan 2012
22-12-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Korupsi Atas Nama Tersangka UP
22-12-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kapal Angkutan Penyeberangan Kepulauan Seribu pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta TA 2012 dan 2013
arsip siaran pers
ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.