REFORMASI BIROKRASI
KEJAKSAAN RI
   TAHAP PELAKSANAAN    QUICK WINS    PROGRAM PEMBARUAN    INFO TERKINI  
Peraturan Perundang-Undangan
 
Strategi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Tujuan
Memetakan peraturan, melakukan perubahan terhadap peraturan dan menyusun peraturan baru di Kejaksaan RI yang sesuai dengan kebutuhan Reformasi Birokrasi di Kejaksaan RI.

Sasaran
Adanya peraturan dan kebijakan yang efektif mendorong berjalannya sistem yang dihasilkan dalam proses Reformasi Birokrasi di Kejaksaan.

PEMETAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI KEJAKSAAN RI

a.   Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
Era reformasi membawa perubahan ke institusi Kejaksaan khususnya dengan digantikannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Penyempurnaan tersebut berjalan efektif jika ditunjang dengan peraturan pelaksananya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengamanatkan diterbitkannya beberapa peraturan pelaksana, yaitu:

  1. Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan;
  2. Peraturan Pemerintah tentang pelarangan rangkap jabatan oleh Jaksa;
  3. Peraturan Pemerintah tentang tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara, serta hak-hak jabatan fungsional jaksa yang terkena pemberhentian;
  4. Peraturan Presiden tentang tunjangan jabatan fungsional jaksa; dan
  5. Peraturan Presiden tentang Komisi Kejaksaan.

Dua peraturan pelaksana yang diamanatkan tersebut sudah diterbitkan, yaitu: Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan RI dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara, serta hak-hak jabatan fungsional jaksa yang terkena pemberhentian.

Sedangkan tiga peraturan lainnya perlu segera diterbitkan, terutama yang menyangkut struktur organisasi dan tata kerja Kejaksaan RI. Hingga saat ini struktur organisasi dan tata kerja Kejaksaan masih berdasar pada Keputusan Presiden yang mengacu pada Undang-Undang Kejaksaan yang lama.

Beberapa area persoalan dalam penelitian tentang struktur organisasi dan tata kerja Kejaksaan RI secara sinergis dijawab setidaknya melalui beberapa kegiatan Reformasi Birokrasi Kejaksaan, selain Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan serta Profil Kejaksaan 2025. Khusus yang terkait dengan kegiatan Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan, hasilnya diharapkan akan menjadi acuan bagi penyusunan peraturan tentang larangan rangkap jabatan dan tunjangan jabatan fungsional bagi jaksa.

b.   Identifikasi Peraturan yang Telah Ada
Kejaksaan menyusun Himpunan peraturan tentang Pembinaan Kepegawaian Kejaksaan RI pada tahun 2006  dan Himpunan Petunjuk Teknis Kejaksaan Agung RI pada tahun 2008. Dengan demikian maka Kejaksaan telah memiliki kumpulan peraturan baik yang mencakup bidang pembinaan pegawai, maupun bidang teknis penanganan perkara.

Rekapitulasi kumpulan peraturan bidang pembinaan pegawai sebagaimana terurai di atas dapat terlihat melalui tabel berikut di bawah ini:

Tabel III E.2.b.1. : Identifikasi Peraturan Perundang-Undangan

No.

Kategori

UU

PP

Perpres

Kepmen

Kepja

Insja

SEJA

Lain Lain

I.

Umum

1

-

2

-

4

1

-

-

II.

Organisasi Tata kerja

-

-

1

-

6

-

-

-

III.

Kepegawaian

2

23

7

11

38

5

3

4

IV.

Pengawasan

-

3

3

9

-

-

-

1

 

SubTotal

3

26

13

20

48

6

3

5

 

Total

123 Peraturan

Himpunan Petunjuk Teknis Kejaksaan Agung RI terklasifikasi dalam sistematika yang terurai melalui tabel berikut di bawah ini.
Tabel III.E.2.b.2. : Klasifikasi Juknis Kejagung

No.

Bidang

Keppres

Inpres

Perja

Kepja

Insja

SEJA

Total

I.

Intelijen

-

-

1

2

1

-

4

II.

Pidana Umum

2

2

-

4

3

7

18

III.

Pidana Khusus

1

-

-

1

1

18

21

IV.

Perdata dan TUN

-

-

-

1

-

-

1

 

Total

3

2

1

8

5

25

44

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa Agenda Pembaruan di Kejaksaan telah menghasilkan paket Peraturan Jaksa Agung (Perja) yang menitikberatkan pada aspek Sumber Daya Manusia. Paket Perja tersebut terdiri dari enam Perja sebagai berikut:

  1. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-064/A/JA/07/2007 tentang Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia;
  2. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-065/A/JA/07/2007 tentang Pembinaan Karir Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
  3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-066/A/JA/07/2007 tentang Standar Minimum Profesi Jaksa;
  4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa;
  5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-068/A/JA/07/2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia; dan
  6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-069/A/JA/07/2007 tentang Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.

c.     Kebutuhan Peraturan Untuk Melaksanakan Reformasi Birokrasi
Untuk bidang organisasi, tata kerja dan pengelolaan SDM beberapa peraturan yang dibutuhkan terdiri dari:

  1. Peraturan Presiden tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan,menggantikan Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999;
  2. Peraturan Jaksa Agung sebagai turunan dari Peraturan Presiden tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan, menggantikan Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-155/A/JA/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan perubahannya;
  3. Peraturan Peraturan Pemerintah tentang pelarangan rangkap jabatan oleh Jaksa;
  4. Peraturan Presiden tentang tunjangan jabatan fungsional jaksa, menggantikan Keputusan Presiden Nomor 158 Tahun 2000 yang mengatur hal yang sama;

Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-065/A/JA/07/2007 tentang Pembinaan Karir Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan beberapa peraturan yang dibutuhkan oleh Kejaksaan, sebagai berikut:

  1. Keputusan Jaksa Agung tentang Komponen dan mekanisme Penilaian Prestasi;
  2. Keputusan Jaksa Agung yang mengatur pola jenjang karir, tata cara dan mekanisme mutasi bagi pegawai Kejaksaan Republik Indonesia,
  3. Keputusan Jaksa Agung yang mengatur rincian jabatan yang tidak mengelola fungsi jaksa sesuai dengan susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan;
  4. Keputusan Jaksa Agung tentang tata cara pengajuan berhenti dan pensiun; dan
  5. Instruksi Jaksa Agung untuk hal-hal yang belum diatur dalam Perja ini.

Petunjuk pelaksanaan juga dibutuhkan oleh Kejaksaan untuk mengimplementasikan Perja tentang Rekrutmen, Diklat dan Kode Perilaku Jaksa, serta pemberlakuan Standar Minimum Profesi Jaksa. Khusus mengenai Kode Perilaku Jaksa, hingga laporan ini disampaikan, telah dibuat rancangan petunjuk pelaksanaannya dan masih dalam kajian di Biro Hukum pada Jaksa Agung Muda Pembinaan.

 
Kembali
  Quick Wins
  Evaluasi Kinerja
  Profil Kejaksaan 2025
  Manajemen Perubahan
  Analisis Jabatan
  Evaluasi Jabatan
  Sistem&Struktur Remunerasi
  Sistem Manajemen SDM
  Peraturan Perundang-Undangan
ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.