REFORMASI BIROKRASI
KEJAKSAAN RI
   TAHAP PELAKSANAAN    QUICK WINS    PROGRAM PEMBARUAN    INFO TERKINI  
PROGRAM PEMBARUAN
 

Penyerahan Agenda Pembaruan Kejaksaan RI kepada Presiden RI

Untuk pertama kalinya di era reformasi, program pembaruan di lembaga-lembaga penegak hukum disepakati, yaitu pada Pertemuan Puncak Pejabat Tinggi Negara Di Bidang Hukum & Peradilan serta Pimpinan Profesi Hukum (Law Summit) III pada 16 April 2004 di Jakarta. Pembenahan serta penguatan lembaga-lembaga penegakan hukum, termasuk lembaga kejaksaan, merupakan sebuah keniscayaan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan saat ini.

Dengan semangat perubahan itulah pada Hari Bhakti Adyaksa ke-45 yang jatuh pada tanggal 22 Juli 2005, Kejaksaan RI meluncurkan Program Pembaruan Kejaksaan di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan masyarakat luas. Program ini meliputi aspek pembaruan organisasi dan tata kerja Kejaksaan dan sumber daya manusia; pembaruan organisasi dan tata kerja bidang Kejaksaan; pembaruan manajemen umum; pembaruan manajemen perkara; dan pembaruan sistem pengawasan Kejaksaan. Kelima aspek pokok tersebut kemudian dijabarkan menjadi 12 program :

  1. Pembaruan Organisasi Tata Kerja Kejaksaan
  2. Pembaruan Sistem Rekrutmen
  3. Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan
  4. Pembaruan Sistem Pembinaan Karir
  5. Pembaruan Organisasi dan Tatakerja bidang Intelejen Kejaksaan
  6. Penyusunan Standar Minimum Sarana dan Prasarana Kejaksaan
  7. Peninjauan kembali dan Pengembangan Sistem Manajemen Anggaran/Keuangan Kejaksaan
  8. Peningkatan Anggaran Penanganan Kasus Korupsi, HAM, Terorisme, Pencucian Uang dan Pencurian Kekayaan Hutan dan Laut
  9. Peningkatan Tunjangan Fungsional Jaksa
  10. Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Penanganan Perkara dan Kewenangan lainnya
  11. Peningkatan Kerjasama antar Institusi Terkait dalam Upaya Penegakan Hukum dan Kasus-Kasus yang Menarik Perhatian Masyarakat.
  12. Pengembangan Sistem Pengawasan yang Transparan dan Akuntabel :
  • Penyusunan Code of Conduct Jaksa
  • Pengembangan Sistem Pengawasan Perilaku dan Pendisiplinan Jaksa
  • Pengembangan Mekanisme Koordinasi dan Mekanisme Kerjasama antara bidang Pengawasan Kejaksaan dan Komisi Kejaksaan.

Kedua belas program ini merupakan program-program prioritas terpilih yang dapat dilaksanakan oleh Kejaksaan tanpa harus menunggu prakarsa lembaga-lembaga negara lain.

 
TUJUAN PROGRAM
Tujuan Jangka Pendek dan Menengah Program Pembaruan Kejaksaan:
  1. Perubahan kultur organisasi,
  2. Perubahan kultur individu para jaksa (terutama pimpinan dan pembantu   pimpinan) dan seluruh pegawai kejaksaan,
  3. Peningkatan ketaatan pada   peraturan disiplin dan etika profesi,
  4. Peningkatan kualitas dalam hal melaksanakan tugas-tugas yustisial.
  5. Ujung dari semua ini adalah semakin menguatnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan sebagai salah satu pilar utama penegakan hukum yang lebih profesional di Indonesia

Tujuan Akhir Program:
Membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan sebagai salah satu pilar utama penegakan hukum yang lebih profesional, transparan & Akuntable di Indonesia.
 
TIM PEMBARUAN KEJAKSAAN

Tim Pembaruan Kejaksaan dibentuk oleh Jaksa Agung RI menjelang peluncuran Program Pembaruan Kejaksaan di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan masyarakat luas pada tahun 2005. Tim Pembaruan Kejaksaan terdiri dari pejabat Kejaksaan, Tenaga Ahli Kejaksaan dan Staf tetap. Wakil Jaksa Agung RI merupakan Koordinator Tim Pembaruan Kejaksaan.

Tugas Tim Pembaruan adalah membantu Koordinator Tim Pembaruan/Wakil Jaksa Agung dalam melaksanakan fungsi terkait dengan pembaruan Kejaksaan, yaitu :

  • Menentukan program prioritas pembaruan Kejaksaan;
  • Menyusun rencana pelaksanaan program secara detil, termasuk penentuan target dan indikator keberhasilan;
  • Menggalang dukungan dari pihak-pihak terkait, termasuk dukungan pendanaan serta melibatkan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program pembaruan Kejaksaan, termasuk para ahli, kalangan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dsb;
  • Mengarahkan pelaksanaan program pembaruan;
  • Memantau dan menilai perkembangan pelaksaana porgram pembaruan Kejaksaan.
 
ASSESSMENT AGENDA PEMBARUAN
Untuk mengukur tingkat pencapaian dalam mengimplementasikan Agenda Pembaruan Kejaksaan pada September 2006, tepat 1 tahun setelah peluncuran agenda pembaruan, Jaksa Agung memutuskan perlunya melakukan assessment/penilaian atas pelaksanaan program-program pembaruan. Laporan hasil penilaian ini merupakan bentuk dari pertanggung-jawaban Kejaksaan terhadap publik. Dengan Laporan Hasil Assessment 1 Tahun Agenda Pembaruan Kejaksaan, publik berkesempatan untuk melihat dan memahami kekuatan, kelemahan serta hambatan-hambatan yang dihadapi Kejaksaan dalam upayanya menindak lanjuti agenda pembaruan.
 
POKJA PEMBARUAN

Untuk merealisasikan 12 agenda pembaruan, pada bulan Oktober 2006 telah diterbitkan Surat Perintah No.PRIN-108/A/JA/10/2006 -yang kemudian diganti dengan Surat Perintah No. PRIN 028/A/JA/05/2007- untuk membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Pembaruan Kejaksaan.

POKJA Pembaruan Kejaksaan meliputi :
  1. Pokja Pembaruan Ortala Kejaksaan,
  2. Pokja Rekrutmen dan Pembinaan Karir,
  3. Pokja Diklat,
  4. Pokja Pembaruan Ortala Intelijen,
  5. Pokja Pembentukan Kode Perilaku Jaksa (Code of Conduct) dan Standar Minimum Profesi Jaksa (SMPJ),
  6. Pokja Mekanisme dan Prosedur Pengawasan, serta
  7. Pokja Comparative Study.

Tujuh POKJA di atas menindaklanjuti enam bidang yang dianggap sebagai prioritas bagi Kejaksaan dalam meningkatkan kinerja, profesionalisme dan integritasnya.

Pokja Pembaruan Kejaksaan bertugas menyusun Rancangan Peraturan-peraturan terkait dengan pembaruan Kejaksaan. Anggota Kelompok Kerja (POKJA) Pembaruan Kejaksaan terdiri dari Pejabat Kejaksaan yang terkait serta melibatkan masyarakat sipil (civil society), khususnya dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi.
 
 
KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBARUAN KEJAKSAAN RI
 
 
NAMA
JABATAN
KEDUDUKAN
Hendarman Supandji
Jaksa Agung RI
Penanggung Jawab
Muchtar Arifin                     
Wakil Jaksa Agung RI
Koordinator Tim Pembaruan
 
 
A. Ortala & SDM
 
1. Ortala 
NAMA
JABATAN
KEDUDUKAN
Untung Udji Santoso
Kepala Biro Perencanaan
Ketua Pokja
Moh. Nasrun
Kabag Ortala pada Biro Perencanaan
Sekretaris
Suwardi Harto

Kepala Biro Keuangan

Anggota
Gunawan Slamet

Kepala Biro Perlengkapan

Anggota
Bambang Riyadi Lani

Kepala Bagian Penyusunan Rencana dan Program pada Biro Perencanaan

Anggota
Syaifudin Kasim

Kabid Diklat Penjenjangan pada Pusdiklat

Anggota
Ninik Suparni

Jaksa Peneliti pada Puslitbang

Anggota
Sarastuti Laksmi

Kepala Sub Bagian Tata Laksana pada Bagian Ortala Biro Perencanaan

Anggota
Mas Achmad Santosa

Tenaga Ahli

Anggota
Winarno Zain

Tenaga Ahli

Anggota
Bivitri Susanti

Tenaga Ahli

Anggota
Ali Aranoval

Asisten Peneliti

Anggota
 
2. Rekrutmen dan Pembinaan Karir
NAMA
JABATAN
KEDUDUKAN

Sudibyo Saleh

Plt.JAM BIN

Ketua Pokja

Bambang Waluyo

Kepala Biro Kepegawaian

Wakil Ketua Pokja

Loeke Larasati
Kabag Pengembangan Pegawai pada Biro Kepegawaian
Sekretaris
Gortap Marbun

Direktur Sosial Politik pada JAMINTEL

Anggota

I Wayan Pasek Suartha

Inspektur Intelijen pada JAMWAS

Anggota
Suhartoyo

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Anggota
Netty Firdaus
Kapuslitbang
Anggota

Theodora Yunisyahputri

Asisten Peneliti

Anggota
Dindin Maolani
Tenaga Ahli
Anggota

I Gde Made Sadguna

Tenaga Ahli
Anggota
Bivitri Susanti
Tenaga Ahli
Anggota

Asep Rahmat Fadjar

Tenaga Ahli
Anggota
Winarno Zain
Tenaga Ahli
Anggota
 
3.   Diklat
NAMA
JABATAN
KEDUDUKAN
Wisnu Subroto

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Ketua Pokja
Farchan Sunyoto

Jaksa Fungsional

Narasumber
Basuki Bin Timan

Kepala Bidang Diklat Teknis Fungsional pada Pusdiklat

Sekretaris
Antazari Azhar

Direktur Penuntutan pada JAMPIDUM

Anggota
Netty Firdaus
Kapuslitbang
Anggota
Widyopramono

Kepala Biro Umum

Anggota
Shinta Sasanti

Kepala Bidang Diklat Luar Negeri pada Pusdiklat Kejaksaan Agung RI

Anggota

Sarastuti Laksmi

Kepala Sub Bagian Tata Laksana pada Bagian Ortala Biro Perencanaan

Anggota

Abdurrachman Iswanto

Asisten Peneliti

Anggota

Fred Tumbuan

Tenaga Ahli

Anggota

Hikmahanto Juwana

Tenaga Ahli

Anggota

I Gde Made Sadguna

Tenaga Ahli

Anggota

Zen Umar Purba

Tenaga Ahli

Anggota
 

B.   Pembaruan Ortala Intelijen

NAMA
JABATAN
KEDUDUKAN
Parnomo
JAM INTEL

Ketua Pokja

Leonard E.E Simanjuntak

Kabag Sunproglapril pada Sesjamintel

Sekretaris
Neworotikan
Ses JAM INTEL
Anggota

Tony Tribagus Spontana

Kabag Sunproglapril

Anggota

Bambang Widjoyanto

Tenaga Ahli
Anggota
Ali Aranoval

Asisten Peneliti

Anggota
Sukma Violetta
Tenaga Ahli
Anggota

Asep Rahmat Fadjar

Tenaga Ahli

Anggota

Lana Abidin

Staf Tim Pembaruan Kejaksaan

Anggota
 

C. Pembaruan Sistem Pengawasan

1. Code of Conduct & SMPJ
NAMA
JABATAN
KEDUDUKAN

M.S. Rahardjo

JAM WAS

Ketua Pokja

Togar Hutabarat

SESJAM WAS

Wakil Ketua Pokja

Yosephine Purba

Kabag Sunproglapril pada Sesjamwas

Sekretaris
Suhadibroto
Anggota KHN
Anggota
Wisnu Subroto

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Anggota
M. Noor Said

Inspektur Pidum pada JAMWAS

Anggota
Tatty Tjuhajati

Irban Keungan, Perlengkapan, dan Proyek Pembangunan I pada Inspektur Keuangan, Perlengkapan, dan Proyek Pembangunan Pada JAM WAS

Anggota
Fred Tumbuan

Tenaga Ahli

Anggota

Zen Umar Purba

Tenaga Ahli

Anggota

Mas Achmad Santosa

Tenaga Ahli

Anggota

Zen Badjeber

Tenaga Ahli

Anggota

Bambang Widjoyanto

Tenaga Ahli

Anggota

Hikmahanto Juwana

Tenaga Ahli

Anggota
Mujahid

Asisten Peneliti

Anggota
 
2. Mekanisme dan Prosedur Pengawasan
NAMA
JABATAN
KEDUDUKAN

Halius Hosen

Inspektur Pegasum pada JAM WAS

Ketua Pokja

M.Abduh Amasta

Irban Intelijen I pada Inspektur Intelijen pada JAM WAS

Sekretaris

Ketut Widhiana Sulastra

Inspektur Tindak Pidana Khusus Perdata dan Tata Usaha Negara

Anggota

Leo Tolstoy R.T Panjaitan

Irban Kepegawaian dan Tugas Umum III pada Inspetur Pegasum pada JAM WAS

Anggota

M. Salamoen Muslim Hadiputro

Direktur PPH pada Jam DATUN

Anggota

H. Mohammad Amari

Kepala Biro Hukum

Anggota
Andri Gunawan
Asisten Peneliti
Anggota

Iskandar Sonhadji

Tenaga Ahli
Anggota
Zen Badjeber
Tenaga Ahli
Anggota
Dindin Maolani
Tenaga Ahli
Anggota
Sukma Violetta
Tenaga Ahli
Anggota
 
 
D. Comparative Study
 
NAMA
JABATAN
KEDUDUKAN
Nenad Bago
Staf Tim Pembaruan Kejaksaan Bid. Kajian Masalah-Masalah Internasional
 
Robert Strang

Tenaga Ahli Departmen Kehakiman AS

 
Pauline David
Tenaga Ahli IALDF
 
Hanni Hasjim
Staf Tim Pembaruan Kejaksaan Bid. Komunikasi
 
Lana Abidin
Staf Tim Pembaruan Kejaksaan
 
 
PENERBITAN PERATURAN JAKSA AGUNG
Kerja keras masing-masing POKJA telah menghasilkan draf kebijakan pembaruan yang dituangkan dalam Peraturan Jaksa Agung (Perja). Pada tanggal 23 Julis 2007 Jaksa Agung RI menerbitkan enam Peraturan Jaksa Agung (Perja) yang memuat ketentuan-ketentuan tentang peningkatan Manajemen SDM Kejaksaan yang mengandung unsur-unsur pembaruan, seperti jaminan adanya sistem yang objektif, transparan dan akuntabel guna meningkatkan profesionalisme, kinerja dan integritas Jaksa dan Pegawai Kejaksaan lainnya.
  1. Perja Sistem Rekruitmen Calon Jaksa
  2. Perja Pembinaan Karir
  3. Perja Pendidikan & Pelatihan
  4. Perja Kode Perilaku Jaksa
  5. Perja Standar Minimum Profesi Jaksa
  6. Perja Penyelenggaraan Pengawasan
Di dalam masing-masing Peraturan Jaksa Agung mengandung unsur-unsur pembaruan, seperti jaminan adanya sistem yang obyektif, transparan dan akuntable, guna meningkatkan profesionalisme, kinerja dan integritas korps adyaksa.
 
SOSIALISASI PERATURAN JAKSA AGUNG
Tim Pembaruan telah melakukan sosialisasi Paket Peraturan Jaksa Agung (Perja) Pembaruan Kejaksaan ke jajaran Kejaksaan di seluruh Indonesia. Sosialisasi dilakukan di 8 region selama 3 bulan dan dihadiri oleh sekitar 1.200 Jaksa dan Pegawai Kejaksaan, termasuk : 30 Kepala Kejaksaan Tinggi dan sekitar 120 Kepala Kejaksaan Negeri. Sosialisasi Perja disampaikan langsung oleh Wakil Jaksa Agung, para Jaksa Agung Muda serta Pejabat Kejaksaan lainnya.

Tujuan dari kegiatan Sosialisasi ini diantaranya adalah:
  1. Mensosialisasikan Paket Perja Pembaruan Kejaksaan kepada Pimpinan Kejaksaan baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia
  2. Memberikan informasi tentang program Pembaruan Kejaksaan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2005 s/d sekarang; serta
  3. Memberikan kesempatan kepada para Jaksa untuk mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan 6 Perja yang telah diluncurkan pada tanggal 23 Juli 2007 yang lalu.

 
 
Kembali
  Quick Wins
  Evaluasi Kinerja
  Profil Kejaksaan 2025
  Manajemen Perubahan
  Analisis Jabatan
  Evaluasi Jabatan
  Sistem&Struktur Remunerasi
  Sistem Manajemen SDM
  Peraturan Perundang-Undangan
ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.