A M A  N A T

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PADA PEMBUKAAN RAPAT KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009

Senin, 14 Desember 2009

 


YANG SAYA HORMATI:

-      PLT. WAKIL JAKSA AGUNG dan PARA JAKSA AGUNG MUDA;

-       PEJABAT ESELON II DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN AGUNG  DAN PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SELURUH INDONESIA;

-       PARA UNDANGAN DAN PESERTA RAPAT KERJA YANG BERBAHAGIA;

ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,

SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA,

MENGAWALI AMANAT INI, PERKENANKAN SAYA MENGAJAK SAUDARA - SAUDARA UNTUK SENANTIASA BERSYUKUR, SERAYA MEMUJI KEBESARAN TUHAN YANG MAHA ESA, YANG SENANTIASA MENCURAHKAN RAHMAT, TAUFIK DAN HIDAYAH-NYA, SEHINGGA PADA HARI INI KITA DAPAT HADIR DAN BERKUMPUL DI TEMPAT INI DALAM KEADAAN SEHAT WAL-AFIAT, UNTUK MENGIKUTI RAPAT KERJA KEJAKSAAN TAHUN 2009, YANG MENGANGKAT TEMA  “MELALUI RAPAT KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 KITA JADIKAN REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI PENDUKUNG KINERJA DAN KREDIBILITAS KEJAKSAAN UNTUK MENINGKATKAN CITRA KORPS ADHYAKSA”.

PEMILIHAN TEMA RAPAT KERJA KEJAKSAAN TAHUN 2009, DINILAI SANGAT TEPAT, MENGINGAT PERJALANAN PANJANg INSTITUSI YANG KITA CINTAI INI, DI TENGAH HARAPAN, KEINGINAN DAN TUNTUTAN SELURUH RAKYAT INDONESIA, AKAN TERWUJUDNYA PENEGAKAN HUKUM YANG ADIL DAN BERWIBAWA. NAMUN SEIRING HAL ITU, TERKADANG MASIH MUNCUL BERBAGAI PENILAIAN NEGATIF, TERHADAP KINERJA APARAT KEJAKSAAN, YANG DINILAI KURANG OPTIMAL DAN MENGECEWAKAN. UNTUK ITU, MAKA PERLU KESABARAN DAN KETEGARAN YANG TINGGI SERTA KETULUSAN DARI APARAT KEJAKSAAN DALAM MENGEMBAN TUGAS PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM.

UPAYA YANG HARUS DILAKUKAN OLEH KEJAKSAAN DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA SEBAGAI PELAYAN PUBLIK DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM, SEJALAN DENGAN TEMA RAPAT KERJA TAHUN 2009 INI, DIMANA TERSIRAT 3 (TIGA) hal POKOK, YAKNI : PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN, PENINGKATAN KINERJA DAN PEMULIHAN CITRA KEJAKSAAN.

HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

BIROKRASI YANG PANJANG dan BERBELIT-BELIT, MASIH TERUS DIJUMPAI DALAM PRAKTiK PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN. HAL INI TENTU SANGAT MENGGANGU DAN DAPAT MENGHAMBAT KEBERLANGSUNGAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN YANG SEDANG DAN AKAN DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH. LEBIH DARI ITU, LAYANAN BIROKRASI YANG LEMAH, JUSTRU MENJADI SALAH SATU CAUSA PRIMA TERHADAP MARAKNYA KORUPSI, KOLUSI, NEPOTISME.

OLEH KARENA ITU, PEMERINTAH TELAH MENGAGENDAKAN PERBAIKAN LAYANAN PUBLIK/BIROKRASI SEBAGAI AGENDA UTAMA PROGRAM PEMERINTAH, DENGAN CARA MELAKUKAN REFORMASI BIROKRASI DISEMUA LINI DAN BIDANG KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA, TERMASUK INSTITUSI KEJAKSAAN.

REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN, MERUPAKAN PEDOMAN POKOK PERUBAHAN POLA KERJA, TINGKAH LAKU DAN POLA PIKIR, YANG PADA AKHIRNYA AKAN MENCIPTAKAN BUDAYA KERJA YANG KONDUSIF DAN KONSTRUKTIF, BAGI PELAKSANAAN FUNGSI DAN WEWENANG SELURUH JAJARAN KEJAKSAAN DENGAN MEMILIKI KEMAMPUAN, DISIPLIN KERJA, SERTA INTEGRITAS YANG SELALU TERPELIHARA DAN TERJAGA, DARI HAL-HAL YANG DAPAT MENYIMPANG DARI NORMA-NORMA HUKUM DAN KEADILAN.

HADIRIN DAN PERSERTA RAPAT KERJA YANG SAYA HORMATI,

RAPAT KERJA KEJAKSAAN TAHUN 2009 INI, HENDAKNYA TIDAK HANYA SEKEDAR DIJADIKAN  SEBAGAI KEGIATAN RUTIN AKHIR TAHUN SAJA, AKAN TETAPI HARUS DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI AJANG PERUMUSAN PROGRAM KERJA JANGKA PENDEK, DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN PROGRAM KERJA JANGKA MENENGAH DAN JANGKA PANJANG. SELAIN ITU, RAPAT KERJA TAHUNAN INI JUGA HARUS DAPAT DIMANFAATKAN UNTUK MENCERMATI DAN MEMBAHAS DINAMIKA PERKEMBANGAN PENEGAKAN HUKUM, SERTA MENGEVALUASI LAPORAN KINERJA PARA KAJATI DAN PERWAKILAN KEJAKSAAN DI LUAR NEGERI, SELAMA TAHUN 2009.

MATERI REKOMENDASI RAKER KEJAKSAAN TAHUN 2008, MERUPAKAN BAGIAN DARI PELAKSANAAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERTAHAP DAN BERKESINAMBUNGAN, YANG TELAH DILAUNCHING SECARA RESMI PADA BULAN SEPTEMBER 2008, MESKIPUN TELAH SAYA SAMPAIKAN, BAHWA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI KEJAKSAAN, SEJATINYA SUDAH DIMULAI SEJAK TAHUN 2005, DIMANA SECARA KONKRET PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TERSEBUT TERCERMIN MELALUI ADANYA PENERBITAN 6 (ENAM) PERATURAN JAKSA AGUNG ATAU PERJA, YANG DIKELUARKAN PADA TAHUN 2007, YAKNI : MENGENAI REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON JAKSA, PEMBINAAN KARIR PEGAWAI, STANDAR MINIMUM PROFESI JAKSA, KODE PERILAKU JAKSA, PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI, SERTA KETENTUAN- KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN.

DALAM PROSES SELANJUTNYA, DILAKSANAKAN ENAM TERTIB   YAITU :

-     TERTIB ADMINISTRASI

-     TERTIB ANGGARAN

-     TERTIB PERALATAN

-     TERTIB PERKANTORAN

-     TERTIB DISIPLIN KERJA

-     TERTIB KEPEGAWAIAN

DALAM PERKEMBANGANNYA, KEMUDIAN DITAMBAH TERTIB MORAL SEBAGAI DASAR PIJAKAN FUNDAMEN KE DALAM ENAM TERTIB DI ATAS.

SAUDARA-SAUDARA SEKALIAn,

          MATERI PROGRAM KERJA TAHUN 2009, TENTUNYA MERUPAKAN PENJABARAN DARI HASIL REKOMENDASI RAPAT KERJA KEJAKSAAN TAHUN 2008, YANG TIDAK LEPAS DARI RENCANA KERJA JANGKA MENENGAH DAN JANGKA PANJANG. PELAKSANAAN PROGRAM KERJA SELAMA TAHUN 2009, JUGA HARUS SELARAS DENGAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN, YANG MERUPAKAN SUATU PROSES MENDASAR, ANTARA LAIN MENCAKUP:

1.    ASPEK KELEMBAGAAN (ORGANISASI),

2.    KETATALAKSANAAN (ADMINISTRATION PROCESS) dan

3.    SUMBER DAYA MANUSIA (PERSONIL).

OLEH KARENANYA, PADA RAPAT KERJA KEJAKSAAN TAHUN 2009 INI, PERLU DILAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN REKOMENDASI HASIL RAKER KEJAKSAAN TAHUN 2008. SEBAGAIMANA TELAH DIAGENDAKAN OLEH PANITIA RAKER KEJAKSAAN TAHUN 2009.

EVALUASI PELAKSANAAN REKOMENDASI HASIL RAKER KEJAKSAAN TAHUN 2008 TERSEBUT, PERLU DIBAHAS DAN DIRUMUSKAN DI DALAM RAPAT-RAPAT KOMISI SEBAGAI  BAGIAN DARI PEMBAHASAN ISU-ISU UTAMA, YANG MELIPUTI :

1.     MASALAH YANG TERKAIT ASPEK KELEMBAGAAN, MELIPUTI RESTRUKTURISASI ORGANISASI DAN TATA LAKSANA ORGANISASI, SERTA AKTUALISASI SERTA ATURAN-ATURAN INTERNAL KEJAKSAAN RI, DIHARAPKAN PADA TAHUN 2025 TELAH TUNTAS, SEHINGGA PADA TAHUN 2025 TERSEBUT REFORMASI BIROKRASI SUDAH DAPAT BERJALAN SECARA EFEKTIF.

PERBAIKAN DAN PEMBENAHAN YANG MENYANGKUT ASPEK KELEMBAGAAN (ORGANISASI) DAN PERANGKAT PERATURAN PELAKSANANYA, DIARAHKAN PADA PENERAPAN SISTEM “MISKIN STRUKTUR NAMUN KAYA AKAN FUNGSI”, YANG TENTUNYA MEMERLUKAN UPAYA MERUBAH POLA PIKIR (MIND SET), BUDAYA KERJA (CULTURE SET) DAN PERILAKU (BEHAVIOR) DARI SELURUH APARATUR KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PERLUNYA AKTUALISASI PERATURAN-PERATURAN INTERNAL KEJAKSAAN.

2.     MASALAH YANG BERKAITAN DENGAN KETATALAKSANAAN (ADMINISTRATION PROCESS).

pERLU SEGERA DILAKUKAN EVALUASI DAN PERBAIKAN PERJA-PERJA YANG TELAH ADA, SEHINGGA DAPAT DITEMUKAN PERMASALAHAN ATAU HAMBATAN YANG TERJADI, UNTUK SEGERA DILAKUKAN UPAYA-UPAYA PERBAIKANNYA. SELANJUTNYA MENERBITKAN ATURAN PELAKSANA ATAU PETUNJUK TEKNIS DARI PERJA-PERJA YANG ADA, SEHINGGA PERATURAN YANG TELAH DIBUAT DAPAT DIAPLIKASIKAN SESUAI DENGAN MAKSUD DAN TUJUANNYA SERTA MANFAATNYA DAPAT DIRASAKAN BERSAMA.

SEPERTI PADA PERJA NOMOR :PER-066/A/JA/07/2007 TENTANG STANDAR MINIMUM PROFESI JAKSA DAN PERJA NOMOR : PER-067/A/JA/07/2007 TENTANG KODE PERILAKU JAKSA, yang MERUPAKAN PEDOMAN YANG WAJIB DIIKUTI BAGI SELURUH PEGAWAI, TERUTAMA PARA JAKSA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANGNYA.

PERJA MENGENAI STANDAR MINIMUM PROFESI JAKSA, PADA POKOKNYA MENENTUKAN STANDAR PENGETAHUAN DAN KEAHLIAN, YANG HARUS DIMILIKI OLEH SEORANG JAKSA. SEDANGKAN, PERJA MENGENAI KODE PERILAKU JAKSA, MENGATUR PERILAKU JAKSA DALAM MENJALANKAN JABATAN PROFESI, MENJAGA KEHORMATAN DAN MARTABAT PROFESINYA, SERTA MENJAGA HUBUNGAN KERJA SAMA DENGAN PENEGAK HUKUM LAINNYA. 

TERHADAP PELAKSANAAN KETENTUAN KEDUA PERJA INI, TENTUNYA PERLU DIRUMUSKAN ATURAN PELAKSANANYA SEHINGGA DAPAT DIKETAHUI ARAH DAN TUJUANNYA SERTA MEMBERIKAN MANFAAT NYATA.

3.     MASALAH YANG BERKAITAN DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA (PERSONIL).

PENINGKATAN MUTU ATAU KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) ADALAH KEBUTUHAN MENDASAR DAN MERUPAKAN SALAH SATU ASPEK PENTING YANG DIPERLUKAN OLEH INSTITUSI KEJAKSAAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG KUAT DAN HANDAL, TERUTAMA DALAM MENJALANKAN PERAN DAN FUNGSINYA SEBAGAI INSTITUSI PUBLIK YANG DITUNTUT MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YANG PRIMA KEPADA MASYARAKAT. SDM YANG HENDAK DIHASILKAN ATAU DICETAK MELALUI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN INI ADALAH SDM YANG BERINTEGRITAS, KOMPETEN, PROFESIONAL, BERKINERJA TINGGI DAN SEJAHTERA. NAMUN, UNTUK MEWUJUDKAN SDM YANG UNGGUL DAN BERKUALITAS TERSEBUT TENTULAH TIDAK SEMUDAH SEPERTI MEMBALIKKAN TELAPAK TANGAN, PERLU DILAKUKAN USAHA YANG KUAT DAN SUNGGUH-SUNGGUH, AGAR MASALAH PEMENUHAN SDM YANG UNGGUL INI TIDAK HANYA SEKEDAR MENJADI JARGON BELAKA, AKAN TETAPI BENAR-BENAR MERUPAKAN SESUATU HAL YANG DAPAT KITA WUJUDKAN BERSAMA.

MASIH BELUM OPTIMALNYA KUALITAS DAN KUANTITAS SUMBER DAYA MANUSIA KEJAKSAAN, BAIK JAKSA MAUPUN PEGAWAI TATA USAHA, TERUTAMA TERKAIT DENGAN JUMLAH PEGAWAI DALAM PROSES REKRUITMEN, PENINGKATAN KEAHLIAN, PENGETAHUAN DAN WAWASAN YANG DAPAT MENUNJANG PELAKSANAAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN WEWENANG, SERTA BELUM ADANYA PENATAAN SDM DARI MULAI REKRUITMEN, POLA PENJENJANGAN KARIR DAN MUTASI PEGAWAI KARENA BELUM ADANYA CETAK BIRU (BLUE-PRINT) PEMBANGUNAN SDM KEJAKSAAN. OLEH KARENA ITU, UNTUK PENATAAN SDM TERSEBUT, AKAN DISUSUN CETAK BIRU (BLUE-PRINT) PEMBANGUNAN SDM KEJAKSAAN JANGKA MENENGAH DAN JANGKA PANJANG SAMPAI DENGAN TAHUN 2025.

TERPENUHINYA KUALITAS DAN KUANTITAS SUMBER DAYA MANUSIA, AKAN DAPAT MENDORONG PROSES KINERJA, TERUTAMA DALAM MENCAPAI TARGET PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN, SERTA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN YANG PRIMA KEPADA MASYARAKAT PENCARI KEADILAN.  

HADIRIN DAN PARA PESERTA RAPAT KERJA YANG SAYA HORMATI,

PENINGKATAN KINERJA DAPAT DIKETAHUI MELALUI OUTPUT ATAU HASIL KERJA YANG DICAPAI.  HAL INI SANGAT DIPENGARUHI DARI SUMBER DAYA MANUSIANYA. APAKAH MEMILIKI KESADARAN, KEMAUAN DAN KEMAMPUAN SERTA INTEGRITAS UNTUK MELAKUKAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB YANG DIEMBANNYA. MENGINGAT MASYARAKAT MASIH MENILAI RENDAH KUALITAS KINERJA DAN KUALITAS FUNGSIONAL KEJAKSAAN, MAKA SALAH SATU INDIKATOR TELAH BERJALANNYA REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN ADALAH MENINGKATNYA KEPUASAAN DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA KEJAKSAAN.

TERKAIT DENGAN UPAYA UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI KEJAKSAAN, TELAH DIRUMUSKAN DALAM PERJA MENGENAI PEMBINAAN KARIR PEGAWAI DAN PERJA MENGENAI PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEGAWAI KEJAKSAAN. PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN KEDUA PERJA INI, MENJADI KOMPETENSI BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, BAHKAN BISA DIBILANG KEDUA BIDANG INILAH YANG MENJADI PONDASI PENYELENGGARAAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN SECARA OPTIMAL, GRADUAL DAN BERKELANJUTAN.

OLEH KARENA ITU SAYA SANGAT MENARUH PERHATIAN KHUSUS, KEPADA BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UNTUK MENENTUKAN LANGKAH-LANGKAH NYATA DAN APLICABLE, TERHADAP PELAKSANAAN REFoRMASI BIROKRASI KEJAKSAAN SECARA MENYELURUH. JALANKAN POLA-POLA REKRUITMEN PEGAWAI, MUTASI DAN PROMOSI SERTA KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI SECARA TRANSPARAN, TERTIB DAN TERATUR SERTA JAUHI PERBUATAN KKN. BEGITU JUGA DENGAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI, PEMBERIAN HUKUMAN TERHADAP PEGAWAI YANG INDISPLINER HARUS DILAKUKAN SECARA TEGAS DAN SESUAI ATURAN YANG BERLAKU.

HADIRIN DAN PARA PESERTA RAPAT KERJA KEJAKSAAN TAHUN 2009 YANG BERBAHAGIA,

KITA TENTUNYA HARUS MENYADARI, BAHWA UNTUK DAPAT MEMULIHKAN DAN MENINGKATKAN KEMBALI KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP INSTITUSI KEJAKSAAN, MAKA HARUS DIBUKTIKAN MELALUI KERJA KERAS DAN KARYA NYATA KITA, YAKNI DENGAN MEMAKSIMALKAN SETIAP UPAYA PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA YANG MENJADI TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN, TERUTAMA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI.

PEMFOKUSAN PERHATIAN TERHADAP PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT, TIDAK BERARTI HENDAK MENGECILKAN UPAYA PENANGANAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA UMUM DAN PELAKSANAAN FUNGSI DATUN, AKAN TETAPI MASYARAKAT SANGAT MENGINGINKAN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI HARUS TERUS MENINGKAT, BAIK SECARA KUANTITAS MAUPUN KUALITAS, DAN YANG TIDAK KALAH PENTINGNYA ADALAH UPAYA-UPAYA PENYELAMATAN DAN PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA.

RAKYAT INGIN MENGETAHUI DAN MELIHAT, BAHWA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANGNYA, KEJAKSAAN HARUS MAMPU MENUNJUKKAN ADANYA POLA KERJA YANG TRANSPARAN, CEPAT DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN. INILAH TANGGUNGJAWAB PUBLIK YANG HARUS KITA BERIKAN, UNTUK DAPAT MEMULIHKAN KREDIBILITAS KEJAKSAAN.

OLEH KARENA ITU, PROGRAM REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN JUGA DITUANGKAN DALAM PROGRAM PERCEPATAN (QUICK WIN) YANG MENGUTAMAKAN OUTPUT PASTI DAN KREDIBILE, SEHINGGA TUGAS PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG HUKUM DAPAT DILAKUKAN SECARA OPTIMAL, BERTANGGUNG JAWAB, TAAT AZAS, EFEKTIF DAN EFISIEN. HAL ITU JUGA MERUPAKAN UPAYA PENGHARGAAN TERHADAP HAK-HAK PUBLIK, YANG PADA AKHIRNYA DAPAT MEMBERIKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT (PUBLIC TRUST) TERHADAP LEMBAGA KEJAKSAAN.

SELAIN ITU, KITA HARUS MELAKSANAKAN PEMBENAHAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN, TERUTAMA PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI PROGRAM QUICK WIN AGAR DAPAT SELALU DIAKSES OLEH MASYARAKAT. KEMUDIAN MENYEMPURNAKAN WEBSITE KEJAKSAAN, SEHINGGA INFORMASI YANG DISAJIKAN TETAP TER-UP-DATE DENGAN BENAR.

SELANJUTNYA SECARA INTERNAL, SETIAP BIDANG HARUS TERUS MELAKUKAN PENERTIBAN DAN PENATAAN KEMBALI MANAJEMEN ADMINISTRASI, TERUTAMA ADIMINISTRASI KEUANGAN, MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA. DISAMPING ITU, PERLU SAUDARA-SAUDARA KETAHUI PULA, BAHWA KEJAKSAAN TERUS MENGUPAYAKAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI MELALUI REMUNERASI, YANG DIHARAPKAN AKAN TERWUJUD PADA BULAN JANUARI 2010.

PARA PESERTA RAPAT KERJA KEJAKSAAN YANG SAYA BANGGAKAN,

DEMIKIAN BEBERAPA HAL YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN, AGAR DAPAT DIPERHATIKAN DALAM RAPAT KERJA KEJAKSAAN TAHUN 2009 INI.

SAYA BERHARAP DALAM RAPAT KERJA INI, AKAN TERCIPTA RUMUSAN-RUMUSAN IDE DAN PEMIKIRAN YANG KONKRET DAN APLICABLE, BERUPA REKOMENDASI-REKOMENDASI DARI BERBAGAI BIDANG SECARA CERMAT, SINERGIS DAN TERUKUR. SEHINGGA DARI RUMUSAN TERSEBUT TERGAMBAR POLA DAN KONSEP MATANG YANG MEMADAI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN, BAIK DI TINGKAT PUSAT MAUPUN DI TINGKAT DAERAH, MUDAH DIPAHAMI DAN DIJALANkan BAIK OLEH PEJABAT STRUKTURAL, MAUPUN SELURUH JAJARAN PEGAWAI KEJAKSAAN. SEHINGGA PADA AKHIRNYA PENINGKATAN KINERJA DAN PENYEMPURNAAN POLA KERJA KEJAKSAAN DI MASA DEPAN DAPAT SEGERA TERWUJUD.

DENGAN DEMIKIAN RAPAT KERJA TIDAK HANYA MERUPAKAN KEGIATAN YANG RUTIN, TETAPI SEHARUSNYA MERUPAKAN KEGIATAN yYANG DIPERLUKAN UNTUK MENERBITKAN IDE KREATIF DAN CERDAS, DALAM RANGKA MENDORONG ORGANISASI KE ARAH PERUBAHAN KINERJA YANG LEBIH BAIK.

SAYA BERKEYAKINAN, APABILA KITA DAPAT MENGOPTIMALKAN SETIAP PERAN DAN FUNGSI, KEMUDIAN MELAKSANAKAN SETIAP TUGAS SECARA KONSISTEN SESUAI RENCANA KERJA YANG TELAH DITENTUKAN, DENGAN DISIPLIN YANG TINGGI DAN DILANDASI TANGGUNGJAWAB YANG BESAR, MAKA PRESTASI KEJAKSAAN SECARA KESELURUHAN DAPAT MEMULIHKAN DAN MENINGKATKAN CITRA DAN KERIDIBILITAS KORPS KEJAKSAAN.

SAUDARA-SAUDARA SEKALIAN,

SEBELUM MENGAKHIRI AMANAT INI, SAYA MINTA KEPADA SAUDARA-SAUDARA, UNTUK BENAR-BENAR MENGIKUTI SEMUA RANGKAIAN ACARA YANG TELAH DISUSUN DAN DISIAPKAN, AGAR MAKSUD DAN TUJUAN DISELENGGARAKANNYA RAPAT KERJA INI DAPAT MENCAPAI HASIL OPTIMAL SESUAI HARAPAN.

AKHIRNYA DENGAN MENGUCAPKAN “BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM”, RAPAT KERJA KEJAKSAAN TAHUN 2009, SECARA RESMI SAYA NYATAKAN DIBUKA.

SELAMATMENGIKUTI ACARA RAPAT KERJA TAHUN 2009, SEMOGA TUHAN YANG MAHA KUASA SELALU MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DAN PERTOLONGAN-NYA KEPADA KITA SEMUA.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH.

WASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

 
JAKARTA, 14 DESEMBER 2009
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA


 
HENDARMAN SUPANDJI
 
 

 

 
 
 
        

 

 PIDATO JAKSA AGUNG
11-06-2014
SAMBUTAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA PADA PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN R.I. ATAS LAPORAN KEUANGAN KEJAKSAAN R.I. TAHUN 2013
05-06-2014
AMANAT JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA PADA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN JABATAN JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN DAN STAF AHLI JAKSA AGUNG BIDANG PEMBINAAN
pidato lainnya
 BERITA
15-12-2014
JAM Pidsus Kejagung R.I Menutup Kegiatan Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Jaksa Agung Republik Indonesia Ke-IV
12-12-2014
Kejati Sumut Kembali Melakukan Penahanan 2 Tersangka Terkait Pengadaan Alkes Kab. Simalungun
12-12-2014
JAM Pidsus Kejagung R.I Membuka Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Jaksa Agung Republik Indonesia Ke-IV
berita lainnya
 SIARAN PERS
17-12-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Korupsi Atas Nama Tersangka UP
17-12-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Peralatan Farmasi dan Peralatan Farmasi Lanjutan di Fakultas Farmasi, Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010
17-12-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kapal Angkutan Penyeberangan Kepulauan Seribu pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta TA 2012 dan 2013
arsip siaran pers
ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.