home > pidato jaksa agung

ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,

SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN,

YANG SAYA HORMATI :

-         WAKIL JAKSA AGUNG, PARA JAKSA AGUNG MUDA, KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEJAKSAAN RI DAN PARA STAF AHLI JAKSA AGUNG RI;

-         PARA PEJABAT ESELON II DILINGKUNGAN KEJAKSAAN AGUNG DAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEJAKSAAN RI;

-         PARA KAJATI SELURUH INDONESIA;

-         PARA PESERTA RAPAT KERJAKEJAKSAAN TAHUN 2011, DAN;

-         SEGENAP HADIRINSERTA UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

PUJI SYUKUR KITA PANJATKAN KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA, ATAS SEGALA RAHMAT DAN RIDHO-NYA, SEHINGGA KITA MASIH DIBERIKAN KESEMPATAN DAN KESEHATAN, UNTUK DAPAT MELAKSANAKAN SATU PERSATU SELURUH RANGKAIANKEGIATANRAPAT KERJA KEJAKSAAN TAHUN 2011 DENGAN BAIK DAN LANCAR.

FORUM DISKUSI YANG DIIKUTI OLEH PARA PEJABAT ESELON I DAN II DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN AGUNG DAN BADAN DIKLAT KEJAKSAAN RI, PARA KEPALA, DAN PARA ASISTEN KEJAKSAAN TINGGI DI SELURUH INDONESIA INI ADALAH MERUPAKAN ACARA PENTING YANG TELAH RUTIN KITA LAKSANAKAN SETIAP MEMASUKI AKHIR TAHUN. DAN DALAM WAKTU YANG RELATIF SINGKAT KITA TELAH MENCURAHKAN SEGALA DAYA, UPAYA, TENAGA DAN PIKIRAN SEMAKSIMAL MUNGKIN UNTUK MENGIKUTI SETIAP POKOK AKTIVITAS DARI HARI SENIN SAMPAI HARI PENUTUPANRAPAT KERJA KEJAKSAAN TAHUN 2011 INI SECARA SUNGGUH-SUNGGUH DAN KONSISTEN.

SAUDARA-SAUDARA PESERTA RAPAT KERJA YANG SAYA HORMATI,

MUNCULNYA BERAGAM PROBLEMATIKA SERTA PERMASALAHAN DARI BERBAGAI LAPISAN UNIT MAUPUN SATUAN KERJA YANG DISAMPAIKAN PADA PELAKSANAAN RAPAT KERJA KALI INI, BAIK SECARA IMPLISIT MAUPUN EKSPLISIT, MERUPAKAN GAMBARAN KENDALA ATAU HAMBATAN YANG PERLU DISELESAIKAN DAN SEGERA DICARIKANFORMULA YANG PALING TEPAT DALAM MENEMUKAN SOLUSINYA.

ITU SEBABNYA KITA SEMUA BERADA DISINI UNTUK SALING BERKOMUNIKASI, BERTUKAR PIKIRAN, BAHKAN MELAKUKAN DEBAT DEMI MEMBUAT TERANG SUATU PERMASALAHAN ATAUPUN MENENTUKAN ARAH KEBIJAKAN KITA KEDEPANNYA. TIDAK CUKUP HANYA SATU KEPALA SAJA YANG MERUMUSKAN ATAU MENCARI JALAN KELUAR, AKAN TETAPI DIBUTUHKAN SINERGITAS DARI MASING-MASING KITA UNTUK MENYUMBANGKAN PEMIKIRAN-PEMIKIRAN YANG BRILLIANT HINGGA SEBAGAI PROBLEM SOLVER YANG MENGHASILKAN SESUATU YANG DIBUTUHKAN BAGI BANYAK PIHAK. HENDAKNYA RESULTS YANG SATU DENGAN YANG LAINNYA LAHIR DARI SUATU WIN WIN SOLUTION UNTUK KEPENTINGAN BERSAMA.

LAPORANAKUNTABILITAS KINERJA SEPANJANG TAHUN 2011, OLEH JAJARAN KEJAKSAAN SELURUH INDONESIA, TERMASUK PERWAKILAN KEJAKSAAN PADA KONSUL JENDRAL HONGKONG DAN BANGKOK, BAIK YANG MENCAPAI HASIL MAKSIMAL ATAU PENCAPAIAN PRESTASI YANG MASIH KURANG, ADALAH DASAR BAGI KITA SEKALIAN UNTUK MELAKUKAN INSTROSPEKSI DIRI, SEHINGGA KITA MENGETAHUI SEGALA KENDALA ATAU HAMBATAN YANG ADA, BAIK ITU YANG TAMPAK DIPERMUKAAN MAUPUN JAUH BERADA DI DASARNYA, DALAM SETIAP PELAKSANAAN PEKERJAAN, KEMUDIAN MENCARI JALAN KELUAR PEMECAHANNYA SECARA CEPAT, TEPAT DAN JELAS.

ADAPUN CATATAN POSITIF MAUPUN PRESTASI YANG TELAH DIRAIH, MERUPAKAN MODALYANG HARUS TETAP DIPERTAHANKAN DAN MENJADI MOTIVATOR KINERJA, AGAR DAPAT TERUS MENERUS MEMPERKOKOH KOMITMEN DAN MENGEMBANGKAN POTENSI DIRI DAN INSTITUSI, DALAM KE-PROFESIONALAN SERTA KERJA KERAS, SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUM YANG SANTUN DAN BERWIBAWA.

HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

MATERI RAPAT KERJA KEJAKSAAN TAHUN 2011 TENTUNYAMERUPAKAN RUMUSAN YANG DIHASILKAN BERDASARKAN PENILAIAN SECARA OBYEKTIF DAN TELAH DISEPAKATI BERSAMA SELURUH PESERTA RAKER. UNTUK ITU SELANJUTNYA REKOMENDASI INI DAPAT DIJADIKANSEBAGAI ACUAN DALAM MENENTUKAN LANGKAH STRATEGIS DAN KONKRIT BAGI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA YANG DIYAKINI DAPAT MEWUJUDKAN KEJAKSAAN YANG KREDIBEL,BERSIH, EFEKTIF, EFISIEN DAN PRODUKTIF, TRANSPARAN, MELAYANI MASYARAKAT, DAN AKUNTABEL.

RUMUSAN REKOMENDASI YANG ADA, DIHARAPKAN DAPAT DIJADIKAN MASUKAN YANG BERHARGA BAGI PIMPINAN, GUNA MENETAPKAN KEBIJAKAN STRATEGIS. ADAPUN REKOMENDASI HASIL RAPAT KERJA KEJAKSAAN TAHUN 2011, BERASAL DARI PEMBAHASAN KOMISI, SEPERTI YANG TELAH DILAPORKAN OLEH KETUA TIM PENGARAH RAPAT KERJA KEJAKSAAN TAHUN 2011, YANG SECARA GARIS BESARNYA, SEBAGAI BERIKUT :

1.   KOMISI A(BIDANG PEMBINAAN), MELIPUTI :

A.    DIPERLUKAN KEBIJAKAN LARANGAN PENERIMAAN HIBAH DALAM BENTUK TUNAI SERTA KEWAJIBAN PENGELOLAAN PELAPORAN ATAS PENERIMAAN HIBAH NON TUNAI (BARANG) UNTUK DICATAT DALAM SIMAK BMN.

B.    DIPERLUKAN PENGENDALIAN EFEKTIF DARI KAJATI/KAJARI TERHADAP PENGELOLAAN PELAPORAN SERTA PERUMUSAN BAGI PENGELOLAAN PELAPORAN TINDAK LANJUT PUTUSAN DENDA TILANG YANG VERSTEK, SECARA AKUNTABEL.

C.    DIPERLUKAN PERATURAN PEMERINTAH YANG MENGATUR TENTANG PEMANFAATAN HASIL PNBP (PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK) DI KEJAKSAAN RI. MAUPUN DITERBITKANNYASOP PENGELOLAAN BARANG SITAAN. SOP PENGELOLAAN BARANG RAMPASAN DAN PENAGIHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI.

2.   KOMISI B (BIDANG INTELIJEN) :

A.   MELAKUKAN FUNGSI INTELIJEN DAN MENYAJIKAN INFORMASI TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN PADA SELURUH BIDANG, BAIK ITU  PEMBINAAN, BIDANG PIDANA UMUM, BIDANG PIDANA KHUSUS, BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARAMAUPUN BIDANG PENGAWASAN SERTA BADAN DIKLAT.

B.   PERLUNYA SOSIALISASI PEMANFAATAN DAN MELENGKAPI SISTEM INFORMASI INTELIJEN TERPADU DENGAN MEMBANGUN SISTEM INFORMATION TECHNOLOGY FORENSIC .

C.   MELAKUKAN REVISI TERHADAP PASAL 30 AYAT (3) HURUF C UNTUK MEMBERIKAN LANDASAN OPERASIONAL PENGAWASAN BARANG CETAKAN DALAM RANGKA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN RI.

D.   OPTIMALISASI PEMANFAATAN FUNGSI KEHUMASAN UNTUK PUBLIKASI KINERJA DENGAN PENERBITAN INSJA, PEMBERIAN DATA-DATA ATAU INFORMASI KEPADA PENERANGAN HUKUM.

E.   SELEKSI CALON PESERTA DIKLAT INTELIJEN MELIBATKAN BIDANG INTELIJEN DAN DILAKUKAN SECARA SELEKTIF UNTUK MENDAPATKAN CALON YANG MEMILIKI BAKAT DAN MINAT PADA BIDANG INTELIJEN DAPAT DIKLAKUKAN DENGAN MENEMPATKAN JAKSA YANG TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN INTELIJEN DITEMPATKAN DI BIDANG INTELIJEN.

F.    MAKSIMALISASI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA BAIK PADA TAHAP PENYIDIKAN, PENUNTUTAN MAUPUN EKSEKUSI.

3.   KOMISI C (BIDANG TINDAK PIDANA UMUM ):

A.   PERLUNYA DISEMPURNAKAN KEPUTUSAN JAKSA AGUNG RI NOMOR: KEP-027/JA/03/1994 TANGGAL 5 MARET 1994 TENTANG PENGELOMPOKAN JENIS-JENIS TINDAK PIDANA UMUM, SURAT JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM NO: B-532/E1.1/1995 TANGGAL 9 NOPEMBER 1995 PERIHAL PETUNJUK TEKNIS TENTANG PENUNTUTAN TERHADAP ANAK DAN PERLUNYA SEGERA DIBUAT PERATURAN JAKSA AGUNG MENGENAI TATA NASKAH SURAT DINAS DAN KODE SURAT / KODE MASALAH SESUAI PERJA NO. 009/A/JA/01/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN RI

B.   PERLUNYA JAKSA AGUNG MEMINTA FATWA KEPADA MAHKAMAH AGUNG RI AGAR TERPIDANA MATI/PENASEHAT HUKUM YANG MENGAJUKAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI LEBIH DARI SATU KALI LANGSUNG DITOLAK OLEH PENGADILAN NEGERI.

C.   SETIAP PERKARA YANG DIPUTUS BEBAS/LEPAS KAJARI WAJIB SEGERA MELAPORKAN SECARA KRONOLOGIS PENANGANAN PERKARA YANG DIPUTUS BEBAS/LEPAS SECARA BERJENJANG KEPADA PIMPINAN DISUSUL DENGAN PENGIRIMAN BERKAS PERKARA UNTUK DIKAJI

D.   SETIAP JAKSA YANG MENANGANI PERKARA WAJIB SEGERA MENGENTRY DATA PERKARA YANG DITANGANINYA BERSAMA OPERATOR.

4.   KOMISI D (BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS ):

BAHWA TOPIK KOMISI D YAITU "STRATEGI PENINGKATAN INTEGRITAS DAN PROFESIONALISME PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MERAIH KEPERCAYAAN PUBLIK", TELAH MENGHASILKAN REKOMENDASI SEBAGAI BERIKUT :

A.   PERLU MEREKRUT TENAGA AHLI INFORMASI TEKNOLOGI FORENSIC, TERMASUK PERLUNYA PENAMBAHAN JUMLAH JAKSA DI SEMUA KEJAKSAAN TINGGI SERTA MEMBENTUK SATGAS UNTUK MELACAK KEBERADAAN PARA TERSANGKA.

B.   PENETAPAN TERSANGKA HARUS DIDUKUNG DENGAN ALAT BUKTI YANG CUKUP DAN MELALUI MEKANISME EKPOSE.

C.   MENGOPTIMALKAN PENYITAAN ASET-ASET MILIK TERSANGKA DAN KELUARGANYA, DALAM MELAKUKAN PENYITAAN SEDAPAT MUNGKIN DISERTAI DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG YANG SAH.

D.   PENYIDIK MENYERAHKAN BERKAS HASIL PENYIDIKAN DISERTAI DENGAN HASIL PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA.

E.   MELAKUKAN EKSAMINASI DAN SUPERVISI UNTUK PERKARA BEBAS DAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUMUNTUK PEMBUATAN MEMORI KASASINYA.

F.    MENGINVENTARISASI TUNGGAKAN UANG PENGGANTI YANG TIDAK MEMUNGKINKAN LAGI DITAGIH UNTUK DIUSULKAN PENGHAPUSAN. DIPERLUKANPENYAMAAN PERSEPSI TENTANG PENGERTIAN BENDA SITAAN DENGAN BARANG RAMPASAN KEPADA BPK SEBAGAI DASAR PEMERIKSAAN.

5.   KOMISI E (PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA) :

A.   MENGOPTIMALKAN PENGEMBANGAN POTENSI JAKSA PENGACARA NEGARA SERTA MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS INFRASTRUKTUR YANG MENDUKUNG KINERJA JAKSA PENGACARA NEGARA.

B.   MAKSIMALISASI SUMBER DAYA MANUSIA YANG ADA, PERBAIKAN INFRASTRUKTUR DAN PENINGKATAN STRATEGI MARKETING.

C.   DALAM RANGKA MENGAKTUALISASIKAN PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA (JPN) UNTUK PENGAJUAN GUGATAN PERDATA PADA TAHAP PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PERSIDANGAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI, MAKA BIDANG PIDSUS AGAR MENYERAHKAN BERKAS PERKARA KEPADA BIDANG DATUN UNTUK DITINDAKLANJUTI.

6.   KOMISI F (BIDANG PENGAWASAN ):

A.   PENINGKATAN INTEGRITAS DAN KAPASITAS PEJABAT PENGAWAS FUNGSIONAL.

B.   MERUMUSKAN PERATURAN TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN DALAM RANGKA PEMBERIAN EFEK JERA DAN EFEK PREVENTIF TERHADAP PEGAWAI KEJAKSAAN YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN.

C.   DUKUNGAN ANGGARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN.

D.   MENGOPTIMALKAN PEMBERDAYAAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PENANGANAN LAPDU DAN MENETAPKAN LIMIT WAKTU PENYELESAIANNYA.

E.   TERHADAP PENGAWASAN MELEKAT YANG SECARA UMUM BELUM DILAKSANAKAN SECARA OPTIMALMELALUI PENGEFEKTIFAN PENGISIAN BUKU JURNAL PENGAWASAN MELEKAT SECARA OPTIMAL.

BERBEDA DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA, UNTUK TAHUN INI SEGALA MACAM BENTUK REKOMENDASI INI AKAN DI BUAT DALAM BENTUK INSTRUKSI JAKSA AGUNG SEHINGGA DALAM PENGAPLIKASIANNYA BERSIFAT MENGIKAT DAN WAJIB DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN TENGGANG WAKTU YANG TELAH DITETAPKAN.

HADIRIN DAN PESERTA RAPAT KERJA YANG SAYA BANGGAKAN,

MARI KITA BERSAMA-SAMA SECARA KONSISTEN MELAKSANAKAN HASIL RAPAT KERJA INI. MARI KITA BERSAMA-SAMA MENYATUKAN TEKAD DAN KESADARAN DALAM MELAKSANAKAN KOMITMEN DEMI PENCAPAIAN OPTIMALISASI PROGRAM KERJA YANG TELAH KITA SEPAKATI BERSAMA. SUDAH SEYOGYANYA KITA JAUHI KERAGU-RAGUAN YANG DAPAT MELAHIRKAN INKONSITENSI YANG BERUJUNG PADA TERGANGGUNYA PELAKSANAAN HASIL RAPAT KERJA INI KE DEPANNYA, BAIK ITU PROGRAM JANGKA PENDEK, MENENGAH, MAUPUN JANGKA PANJANG. OLEH KARENA ITU, PERLU DIANTISIPASI OLEH FIGUR SEORANG PIMPINAN, BAIK DILINGKUNGAN KEJAKSAAN AGUNG SAMPAI PADA SATUAN KERJA TERKECIL, AGAR MAMPU MENCIPTAKAN SUASANA KERJA YANG SELALU NYAMAN DAN KONDUSIF, SEHINGGA APARAT DIBAWAHNYA MENGERTI DAN MELAKSANAKAN RENCANA DAN PROGRAM KERJA YANG TELAH DITENTUKAN DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH.

UNTUK SELURUH PESERTA RAKER, TERUTAMA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SEBAGAI LEADER MANAGER DI DAERAHNYA MASING-MASING, SETELAH KEMBALI KE DAERAH HARUS BEKERJA KERAS DAN PENUH INTEGRITAS, DALAM WAKTU YANG SINGKATMENEMPATKAN PRIORITAS UTAMA UNTUK MENSUKSESKAN PELAKSANAAN INSTRUKSI MAUPUN REKOMENDASI HASIL RAPAT KERJA DALAM BENTUK VISUALISASI KINERJA YANG DILAPORKAN SECARA BERKALA.

UNTUK KESEMPURNAAN PERWUJUDAN HASIL KEGIATAN INI HENDAKNYA SAUDARA-SAUDARA SEKALIAN SEGERA MELAKUKAN SOSIALISASI HASIL RAKER INI KEPADA SETIAP UNIT DAN SATUAN KERJA DIBAWAH UNTUK MELAKSANAKAN SECARA KONSISTEN DEMI OPTIMALISASI KINERJA DAN PENGUATAN INSTITUSI DALAM PELAYANAN YANG PRIMA KEPADA MASYARAKAT DAN MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN TEGAS, SEKALIGUS MENGEMBALIKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT SECARA UTUH KEPADA KITA.

UNTUK MELAKUKAN PENGUATAN INSTITUSI DI DAERAH, PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DAPAT MELAKUKAN ROTASI / MUTASI PADA UNIT SATUAN KERJA SETINGKAT ESELON 4 (EMPAT) KEBAWAHYANG BERADA DIWILAYAHNYA MASING-MASING UNTUK DITEMPATKAN DI POSISI-POSISI STRATEGIS DEMI PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN YANG AKUNTABEL DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN, YANG DIDASARKAN PADA KEMAMPUAN, POTENSI DAN KOMPETENSI PEGAWAI SESUAI DENGAN PERATURAN KEPEGAWAIAN YANG BERLAKU DENGAN MENGUSULKAN NAMA-NAMA YANG BERSANGKUTAN KEPADA KEJAKSAAN AGUNG UNTUK DILAKUKAN OTENTIFIKASI MELALUI PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN.

HAL INI DIMAKSUDKAN AGAR SEGALA SESUATUNYA DAPAT BERJALAN DENGAN BAIK, DIMANA PEGAWAI JUGA DAPAT MELAKUKAN PEKERJAAN SESUAI DENGAN KOMPETENSINYA SEHINGGA KITA DAPAT MENEMUKAN KEJAKSAAN YANG MISKIN STRUKTUR KAYA FUNGSI DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG TEPAT GUNA, THE RIGHT MAN ON THE RIGHT JOB.

BAGI PEJABAT ESELON III, DALAM WAKTU DEKAT AKAN DISELENGGARAKAN ASSESMENT KOMPETENSI YANG DILAKUKAN OLEH KONSULTAN INDEPENDEN. PROFILING YANG AKAN DILAKUKAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI SEBAGAI ACUAN PERENCANAAN FIGUR PEGAWAI YANG RELEVAN DI MASA YANG AKAN DATANG.NANTINYA AKAN DILAKUKAN MONITORING SECARA INDEPENDEN UNTUK MENGETAHUI KUALITAS SESEORANG SECARA OBYEKTIF, BAIK ITU KEMAMPUAN MANAJERIAL, VISI DAN MISI, TRACK RECORD, INTEGRITAS DAN PEMAHAMAN TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA. DAN UNTUK KEDEPANNYA, ASSESMENT KOMPETENSI TERSEBUT JUGA AKAN DITERAPKAN UNTUK PARA PEJABAT ESELON II.

ADANYA KONSULTAN INDEPENDEN INI JANGAN SAMPAI MENIMBULKAN RESISTENSI DI KALANGAN PEGAWAI KEJAKSAAN RI, ADA BAIKNYA APABILA KEHADIRAN MEREKA DITENGAH-TENGAH KITA DIJADIKAN SEBAGAI TRIGGER ATAU PEMICU UNTUK SALING BERLOMBA MENINGKATKAN KEMAMPUAN TEKNIS MAUPUN MANAJERIAL, TERMASUK JUGA PENGUASAAN PENERAPAN INFORMASI TEKNOLOGI SEBAGAI SARANA UTAMA PELAPORAN DAN PENGADMINISTRASIAN.

DO WHAT IT TAKES TO MAKE IT BETTER,LAKUKAN APA YANG PERLU DILAKUKAN UNTUK MEMBUAT SEGALANYA LEBIH BAIK.JANGAN KITA MENGHARAPKAN ATAU MENUNGGU SEGALA SESUATUNYA AKAN BERUBAH DENGAN SENDIRINYA, HENDAKNYA KITA MULAI UNTUK MEMBUAT PERUBAHAN YANG DIMULAI DARI “THE MAN IN THE MIRROR” (MANUSIA YANG TERLIHAT DI CERMIN) / DIRI SENDIRI. MARI KITA LAKUKAN YANG TERBAIK YANG BISA KITA LAKUKAN.

HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

BARU-BARU INI KITA DIKEJUTKAN DENGANADANYA SUATU SURVEI YANG CENDERUNG MENYUDUTKAN INSTITUSI DITENGAH UPAYA KITA UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN. WALAUPUN HASIL SURVEI TERSEBUT BELUM DAPAT DITELUSURI KEBENARANNYA, ALANGKAH BAIKNYA APABILA KITA MENYIKAPI SURVEI TERSEBUT DENGAN LAPANG DADA. TIDAK PERLU RISAU ATAUPUN GELISAH, JADIKAN HASIL SURVEI TERSEBUT SEBAGAI BAGIAN DARI UPAYA UNTUK MELAKUKAN KOREKSI SEBAGAI ALAT PACU PENINGKATAN KINERJA, KREDIBILITAS DAN INTEGRITAS KITA KE LEVEL YANG LEBIH TINGGI.

NISCAYA DENGAN KOMITMEN YANG TINGGI, TEKAD DAN SEMANGAT SERTA KEIKHLASAN BEKERJA YANG TAK MUDAH TERGODA OLEH KEPENTINGAN TERTENTU DAN KESENANGAN SESAAT, MAKA LEMBAGA KEJAKSAAN SEBAGAI BARISAN TERDEPAN DALAM MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERSIH DAN MENJUNJUNG TINGGI KEADILAN AKAN MUDAH DICAPAI, SEHINGGA DENGAN SENDIRINYA CITRA DAN KREDIBILITAS KEJAKSAAN AKAN TETAP TERJAGA.

SEBELUM MENGAKHIRI SAMBUTAN INI, SAYA INGIN MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA SAUDARA-SAUDARA SEKALIAN ATAS SEGALA PERAN AKTIFNYA, DALAM RAPAT KERJA KEJAKSAAN TAHUN 2011 INI.UCAPAN TERIMA KASIH, JUGA SAYA SAMPAIKAN KEPADA PANITIA PENYELENGGARA YANG TELAH BEKERJA SECARA MAKSIMAL, SEHINGGA RAPAT KERJA INI DAPAT TERLAKSANA DENGAN BAIK.

SEMOGA TUHAN YANG MAHA KUASA, SELALU MELINDUNGI DAN MEMBERIKAN KEKUATAN LAHIR DAN BATHIN, KEPADA KITA SEMUA DALAM MENGEMBAN TUGAS PENEGAKAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA.

AKHIRNYA DENGAN MENGUCAPKAN ALHAMDULILLAHI RABBIL'ALAMIN, RAPAT KERJA KEJAKSAAN RI TAHUN 2011, SECARA RESMI SAYA TUTUP.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH.

WABILAAHITAUFIK WAL HIDAYAH.

WASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAAHI WABARAKATUH.

CIANJUR, 11NOVEMBER2011

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

 
 
BASRIEF ARIEF

 PIDATO JAKSA AGUNG
11-06-2014
SAMBUTAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA PADA PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN R.I. ATAS LAPORAN KEUANGAN KEJAKSAAN R.I. TAHUN 2013
05-06-2014
AMANAT JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA PADA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN JABATAN JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN DAN STAF AHLI JAKSA AGUNG BIDANG PEMBINAAN
pidato lainnya
ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.