home > pidato jaksa agung

Assalamu’alaikum WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,
SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN,
YANG SAYA HORMATI :
-      WAKIL JAKSA AGUNG DAN PARA JAKSA AGUNG MUDA;

-      PARA PEJABAT ESELON II DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN AGUNG;

-      PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SE-INDONESIA;

-      PARA ASISTEN PEMBINAAN DAN ASISTEN PENGAWASAN KEJAKSAAN TINGGI SE-INDONESIA;

-      PARA KASUBBAG KEUANGAN DAN PEMERIKSA KEJAKSAAN TINGGI SE-INDONESIA;

PARA UNDANGAN, BAPAK, IBU DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

MENGAWALI AMANAT INI, PERKENANKAN SAYA MENGAJAK SAUDARA-SAUDARA SEKALIAN UNTUK SENANTIASA MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA KUASA, ATAS SEGALA HIDAYAH DAN KARUNIA-NYA YANG TELAH DILIMPAHKAN KEPADA KITA SEKALIAN, SEHINGGA PADA HARI INI KITA DAPAT HADIR DAN BERKUMPUL DI TEMPAT INI DALAM KEADAAN SEHAT WAL AFIAT, UNTUK MENGIKUTI PELAKSANAAN RAPAT KERJA TEKNIS (RAKERNIS) BIDANG PEMBINAAN DAN BIDANG PENGAWASAN TAHUN 2011.

SAYA ATAS NAMA PRIBADI MAUPUN INSTITUSI TERLEBIH DAHULU MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH DAN APRESIASI, KEPADA SAUDARA-SAUDARA SEMUA YANG TELAH BERKENAN MELUANGKAN WAKTU, TENAGA SERTA PIKIRANNYA, UNTUK HADIR PADA ACARA INI. KEHADIRAN SAUDARA-SAUDARA MERUPAKAN BUKTI KONKRET, BAHWA SAUDARA MEMILIKI SEMANGAT, KESADARAN DAN KOMITMEN YANG TINGGI, UNTUK BERSAMA-SAMA TURUT MENYUKSESKAN PELAKSANAAN RAKERNIS BIDANG PEMBINAAN DAN BIDANG PENGAWASAN INI.

 
 
HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

PERJALANAN PEMBARUAN KEJAKSAAN TELAH MEMASUKI USIA 6 (ENAM) TAHUN YAITU SEJAK TAHUN 2005, DAN 3 (TIGA) TAHUN KEMUDIAN DICANANGKAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN PADA TAHUN 2008. HARUS DIAKUI, PELAKSANAAN PEMBARUAN DAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN TELAH MEMBERIKAN KONTRIBUSI BAGI PENINGKATAN KINERJA KEJAKSAAN. NAMUN DEMIKIAN, PERUBAHAN YANG DICAPAI BELUM CUKUP KUAT UNTUK MENGHADAPI TANTANGAN YANG ADA, YAITU MEMENUHI TUNTUTAN MASYARAKAT TERHADAP PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN KEJAKSAAN DAN  MENGHADAPI PERKEMBANGAN SERTA PERSAINGAN YANG SEMAKIN MENGGLOBAL.

PENGUATAN INSTITUSIONAL MENJADI SANGAT PENTING, KETIKA INSTITUSI KEJAKSAAN TERUS MENERUS MENJADI PERHATIAN DAN HARAPAN PUBLIK AKAN TERWUJUDNYA PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN, BERMANFAAT DAN BERKEPASTIAN HUKUM DI NEGERI YANG KITA CINTAI INI. TANGGUNG JAWAB TERSEBUT, ADA DIPUNDAK SELURUH UNSUR KOMPONEN KEJAKSAAN, NAMUN HARUS DIKAWAL OLEH BIDANG PEMBINAAN DAN BIDANG PENGAWASAN.

OLEH KARENA ITU, PENINGKATAN INTEGRITAS DAN KAPASITAS APARATUR KEJAKSAAN SERTA PENINGKATAN PENGAWASAN INTERNAL KEJAKSAAN, MENJADI TOPIK UTAMA DALAM PELAKSANAAN RAKERNIS BIDANG PEMBINAAN DAN BIDANG PENGAWASAN TAHUN 2011 INI.

SAUDARA-SAUDARA YANG BERBAHAGIA,

PADA TANGGAL 15 JUNI 2010 TELAH DITERBITKAN PERATURAN PRESIDEN NO. 38 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN RI, YANG SELANJUTNYA DITINDAKLANJUTI DENGAN TERBITNYA PERATURAN JAKSA AGUNG RI NO.: PER-009/A/JA/01/2011 TANGGAL 24 JANUARI 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN RI, SEBAGAI DASAR PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN YANG MENYANGKUT PERUBAHAN DAN PERBAIKAN NOMENKLATUR DAN TITELATUR ORGANISASI, SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI.

SAYA MENGINGATKAN KEMBALI, BAHWA SEGALA KEGIATAN DAN PROGRAM KERJA KEJAKSAAN SECARA KESELURUHAN YANG TELAH DIRENCANAKAN, SANGAT BERGANTUNG OLEH KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA BIDANG PEMBINAAN DAN BIDANG PENGAWASAN. OLEH KARENA ITU PADA REKERNIS INI, SAYA MINTA PERHATIAN KEPADA SELURUH PESERTA RAKERNIS, UNTUK MEMPERHATIKAN HAL-HAL YANG MENJADI PERHATIAN KHUSUS.

BIDANG PEMBINAAN, BEBERAPA PERMASALAHAN YANG HENDAK SAYA DORONG, ANTARA LAIN :

1.    MENYANGKUT PENERAPAN PERATURAN JAKSA AGUNG NO. 009 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN RI;

2.    PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEJAKSAAN RI (SIMKARI) TAHAP II;

3.    PENYELESAIAN BARANG RAMPASAN DAN BARANG SITAAN;

4.    PENYELESAIAN RUU YANG TERKAIT DENGAN KEJAKSAAN SEPERTI RUU KEJAKSAAN, RUU KUHAP, RUU TIPIKOR DAN RUU KUHP;

HADIRIN YANG SAYA BANGGAKAN,

MENINDAKLANJUTI PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN, KHUSUSNYA BIDANG PEMBINAAN, SAYA MINTA PERJA 009 TAHUN 2010 SEGERA DISOSIALISASIKAN SECARA MENYELURUH, SESUAIKAN SUSUNAN ORGANISASI YANG ADA DENGAN YANG BARU. KEMUDIAN MENYANGKUT KEPEGAWAIAN, AGAR MANAJEMEN ADMINISTRASI TERKAIT REKRUITMEN PEGAWAI, MUTASI PROMOSI DAN KENAIKAN PANGKAT SERTA PENEMPATAN PEGAWAI, HENDAKNYA HARUS DILAKUKAN SECARA OBYEKTIF, TRANSPARAN, TERTIB DAN TERATUR, SERTA MENJAUHI PERBUATAN KKN. IMPLEMENTASI SISTEM KERJA DAN PENATAAN SISTEM BEBAN KERJA, HENDAKNYA HARUS DILAKUKAN SECARA AKUNTABEL, KREDIBEL, TRANSPARAN DAN PROPORSIONAL SERTA DIBANGUN DENGAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI.

TERKAIT DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, SAYA MINTA PERKEMBANGAN DARI PEMBANGUNAN DATA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEJAKSAAN RI (SIMKARI). SEBAGAIMANA DIKETAHUI BERSAMA PENGEMBANGAN PROGRAM SIMKARI TELAH MEMASUKI TAHAP II SEJAK TAHUN 2006. TUJUAN UTAMA DARI PROGRAM SIMKARI TERSEBUT, ADALAH TERBANGUNNYA SISTEM INFORMASI MANAJEMAN KEJAKSAAN RI YANG BERBASIS WEB DENGAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI, MENYANGKUT  PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEJAKSAAN YANG BERFUNGSI UNTUK MEMBANTU PENGGUNA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN AGUNG, KEJAKSAAN TINGGI DAN KEJAKSAAN NEGERI SELURUH INDONESIA.

HARUS DIAKUI, BAHWA PROGRAM SIMKARI 2 SAMPAI SEKARANG MASIH BELUM DAPAT DIMANFAATKAN SECARA OPTIMAL, BAIK OLEH SELURUH PEGAWAI KEJAKSAAN KHUSUSNYA BAGI PENGGUNA INFORMASI MANAJEMEN (PIMPINAN). OLEH KARENA ITU, MENJADI PERHATIAN SERIUS BAGI PUSAT INFORMASI DATA DAN STATISTIK KRIMINAL SELAKU PENANGGUNG JAWAB PROGRAM SIMKARI 2, UNTUK MENCARI DAN MELAKUKAN PERBAIKAN TERHADAP KENDALA DAN HAMBATAN YANG DITEMUKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM TERSEBUT.

HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

SELANJUTNYA, MENGENAI PENYELESAIAN BARANG RAMPASAN YANG SELALU MENJADI TEMUAN BPK RI DALAM PEMERIKSAAN KEUANGANNYA. PERLU SAYA SAMPAIKAN KEMBALI, BAHWA PENILAIAN LAPORAN KEUANGAN OLEH BPK MERUPAKAN SALAH SATU BAGIAN PENTING DARI PENILAIAN KINERJA KEJAKSAAN SECARA KESELURUHAN, SEHINGGA HASIL PENILAIAN BPK DAPAT DIJADIKAN INDIKATOR PENINGKATAN KINERJA, KHUSUSNYA DI BIDANG KEUANGAN YANG MERUPAKAN SALAH SATU RUANG LINGKUP BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN.

BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN BPK RI PADA TAHUN 2010, ATAS LAPORAN KEUANGAN KEJAKSAAN AGUNG RI TAHUN 2009, BPK RI MEMBERIKAN PENDAPAT WAJAR DENGAN PENGECUALIAN (QUALIFIED OPINION). PENILAIAN DEMIKIAN MEMBERIKAN KONSEKUENSI KEPADA KITA, UNTUK SEGERA MENYELESAIKAN BEBERAPA MASALAH YANG DIJADIKAN TEMUAN DAN MENJADI CATATAN PENILAIAN DARI BPK, ANTARA LAIN TERKAIT PERMASALAHAN PENGELOLAAN APBN KEJAKSAAN, KHUSUSNYA DALAM HAL PENGELOLAAN PENERIMAAN KEUANGAN NEGARA, YANG DAPAT DIPEROLEH DARI PENERIMAAN HASIL DINAS KEJAKSAAN, BERUPA PENERIMAAN UANG PENGGANTI, PIUTANG DENDA TILANG SERTA BARANG RAMPASAN DAN BARANG SITAAN.

SAYA MEMBERIKAN PERHATIAN KHUSUS TERHADAP PERMASALAHAN PENYELESAIAN BARANG RAMPASAN, YANG SENANTIASA MENJADI TEMUAN TIDAK HANYA BPK TETAPI JUGA PENGAWASAN YANG DILAKUKAN INTERNAL KEJAKSAAN. TERKAIT PENYELESAIAN BARANG RAMPASAN INI, AGAR SETIAP SATUAN UNIT KERJA MENCERMATI KETENTUAN TERKAIT PENYELESAIAN BARANG RAMPASAN, ANTARA LAIN :

-      PERATURAN PEMERINTAH NOMOR : 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR : 38 TAHUN 2008;

-      PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 96/PMK.06/2007 TANGGAL 4 SEPTEMBER 2007 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA;

-      PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 03/PMK.06/2011 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI BARANG RAMPASAN NEGARA DAN BARANG GRATIFIKASI.

DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN PENYELESAIAN BARANG RAMPASAN, KEJAKSAAN RI TELAH MEMBENTUK SATUAN TUGAS BERDASARKAN KEPUTUSAN JAKSA AGUNG NOMOR : KEP-X-308/C/10/2010 TANGGAL 27 OKTOBER 2010 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KHUSUS PENYELESAIAN BARANG RAMPASAN DAN BARANG SITA EKSEKUSI. SELANJUTNYA SEBAGAI PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYELESAIAN BARANG RAMPASAN OLEH SATUAN TUGAS, MAKA TELAH DITERBITKAN :

-      KEPUTUSAN JAKSA AGUNG RI NOMOR : KEP-X-22/C/03/2011 TENTANG TUGAS DAN WEWENANG SATUAN TUGAS KHUSUS PENYELESAIAN BARANG RAMPASAN DAN BARANG SITA EKSEKUSI,

-      SURAT EDARAN JAKSA AGUNG RI NOMOR : SE-001/C/CU.3/03/2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN JAKSA AGUNG RI NOMOR : SE-03/B/B.5/8/1988 TENTANG PENYELESAIAN BARANG RAMPASAN.

KAIDAH-KAIDAH DALAM ATURAN TERSEBUT, TENTUNYA HARUS DIIKUTI DAN DIJADIKAN ACUAN BAGI SATUAN TUGAS DALAM PENYELESAIAN BARANG RAMPASAN TERMASUK BARANG RAMPASAN KEJAKSAAN DISELURUH INDONESIA, SECARA PROFESIONAL DAN TAAT AZAS, SEHINGGA DAPAT MEMASUKAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK KEJAKSAAN KE KAS NEGARA SECARA OPTIMAL.

BAPAK IBU YANG SAYA BANGGAKAN,

          SEHUBUNGAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL MENYANGKUT PERUBAHAN BEBERAPA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT KEJAKSAAN, SAYA MINTA PERHATIAN BERSAMA SELURUH APARATUR KEJAKSAAN, KHUSUSNYA KEPADA BIRO HUKUM YANG MEMPUNYAI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB, ANTARA LAIN DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

BEBERAPA RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI PERHATIAN ADALAH RUU KEJAKSAAN, RUU KUHAP, RUU TIPIKOR DAN RUU KUHP. SAYA MENGHARAPKAN, DENGAN DIPELOPORI BIRO HUKUM, KEJAKSAAN DAPAT MEMBERIKAN KONTRIBUSI PEMIKIRAN DALAM PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERSEBUT, KHUSUSNYA KETENTUAN-KETENTUAN KRUSIAL MENYANGKUT PENGUATAN KEPENTINGAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG KEJAKSAAN KE DEPAN.

BAHAN KAJIAN DAN KAIDAH INTERNASIONAL, KONSEP LEMBAGA UNIVERSAL SERTA PERBANDINGAN DENGAN NEGARA LAIN, PERLU DIJADIKAN PIJAKAN PEMIKIRAN DALAM MEMBERIKAN ANALISA TERHADAP KAJIAN PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERSEBUT, DISAMPING KAJIAN PHILOSOPIS, TEORITIS DAN NORMATIF.

          BEBERAPA PERMASALAHAN DIATAS, DIHARAPKAN DAPAT DIDISKUSIKAN DAN DICARIKAN PENYELESAIANNYA DALAM RAKERNIS BIDANG PEMBINAAN DAN BIDANG PENGAWASAN TAHUN 2011 INI. OLEH KARENA ITU KEPADA BIDANG PEMBINAAN SEMOGA DAPAT MERUMUSKAN LANGKAH-LANGKAH, ANTARA LAIN :

1.    SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI PERJA NOMOR 009 TAHUN 2010 YANG DIDUKUNG DENGAN PEMBENAHAN MANAJEMEN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN,

2.    REVITALISASI DAN MEMPERECEPAT PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN ADMINISTRASI KEJAKSAAN MELALUI PROGRAM SIMKARI 2, DENGAN MENENTUKAN LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR KEJAKSAAN KHUSUSNYA DALAM PEMAHAMAN DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI, MELALUI PENGADAAN METERI PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN TENTANG PEMANFAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEJAKSAAN,

3.    OPTIMALISASI DAN PERCEPATAN PENYELESAIAN BARANG RAMPASAN DENGAN MEMPEDOMANI KEPUTUSAN JAKSA AGUNG DAN SURAT EDARAN JAKSA AGUNG TERKAIT PENYELESAIAN BARANG RAMPASAN,

4.    PENYIAPAN DAN PENYUSUNAN BAHAN-BAHAN MENYANGKUT DILAKUKANNYA PERUBAHAN UU KEJAKSAAN, KUHAP, TIPIKOR DAN KUHP, TERMASUK LANGKAH-LANGKAH PENGUATAN DAN PENCITRAAN INSTITUSI KEJAKSAAN.

HADIRIN SEKALIAN YANG BERBAHAGIA,

SELANJUTNYA, BIDANG PENGAWASAN MEMILIKI PERAN DAN FUNGSI SEBAGAI PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL KEJAKSAAN, TERHADAP PENYELENGGARAAN TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI DALAM RANGKA MEMBERIKAN JAMINAN ATAU KEYAKINAN YANG MEMADAI, BAHWA KEGIATAN DAN PROGRAM KERJA TELAH DITETAPKAN SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN, MENYANGKUT PENGELOLAAN KEUANGAN, PENGAMANAN ASET DAN KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KODE ETIK PROFESI DAN MORAL, UNTUK KEPENTINGAN PIMPINAN DALAM MENGAMBIL KEBIJAKAN.

PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DAN TUNTUTAN MASYARAKAT TERHADAP PERBAIKAN KINERJA INSTITUSI PUBLIK, KHUSUSNYA KEJAKSAAN, MERUPAKAN TANTANGAN YANG HARUS DISIKAPI SECARA BIJAK DENGAN MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH PERBAIKAN OLEH JAJARAN BIDANG PENGAWASAN. APALAGI KONDISI SEKARANG INI, DIMANA PENGAWASAN INSTITUSI KEJAKSAAN TIDAK HANYA DILAKUKAN SECARA INTERNAL SAJA, MELAINKAN JUGA DILAKUKAN OLEH LEMBAGA EKSTERNAL, YAKNI KOMISI KEJAKSAAN YANG FUNGSI DAN PERANNYA KURANG LEBIH SAMA DENGAN PENGAWASAN INTERNAL.

OLEH KARENA ITU, SAYA MEMINTA BIDANG PENGAWASAN MENJALANKAN FUNGSI DAN TUGASNYA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DENGAN MENGEDEPANKAN PROFESIONALISME, OBYEKTIF DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN. BILA TUGAS DAN FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL BERJALAN SEBAGAIMANA MESTINYA, SEHINGGA MENCAPAI TUJUANNYA, BUKAN TIDAK MUNGKIN PENGAWASAN EKSTERNAL TIDAK DIPERLUKAN LAGI.

SEJALAN DENGAN PEMIKIRAN TERSEBUT, SUDAH SAATNYA JAJARAN BIDANG PENGAWASAN MELAKUKAN PERBAIKAN DAN PEMBENAHAN INTERNAL. REVITALISASI PERAN DAN FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL, HARUS SEGERA DILAKUKAN YANG TIDAK HANYA MENCAKUP PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI SAJA, TETAPI JUGA MENCAKUP PERUBAHAN POLA PIKIR (MIND SET), TINGKAH LAKU (BEHAVIOUR) DAN BUDAYA KERJA (CULTURE SET) PEJABAT PEMERIKSA FUNGSIONAL (PPF).

DISAMPING ITU, PERLU DIBANGUN KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM PENYELENGGARAAN POLA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN APARATUR KEJAKSAAN, DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA BAIK DI PUSAT MAUPUN DAERAH SELURUH INDONESIA.

BAPAK IBU YANG BERBAHAGIA,

SAYA MENGINGATKAN KEMBALI, BAHWA DITERBITKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR: 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI YANG MENGGANTIKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR: 30 TAHUN 1980, DIMAKSUDKAN UNTUK MENGAKOMODIR KEBUTUHAN DAN PERKEMBANGAN YANG DISESUAIKAN DENGAN KONDISI DAN SITUASI SAAT INI. HAL TERPENTING YANG DIATUR DALAM PP INI, ADALAH PENEGAKAN DISIPLIN, MEMELIHARA TATA TERTIB DAN KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS, SERTA DAPAT MENDORONG PNS UNTUK LEBIH PRODUKTIF BERDASARKAN SISTEM KARIER DAN SISTEM PRESTASI KERJA.

MENINDAKLANJUTI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR: 53 TAHUN 2010, TELAH DITERBITKAN PERATURAN JAKSA AGUNG RI NOMOR : PER-022/A/JA/03/2011 TANGGAL 18 MARET 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KEJAKSAAN RI, DENGAN TUJUAN, PERTAMA AGAR KEJAKSAAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANGNYA MAMPU MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM, KETERTIBAN HUKUM, KEADILAN DAN KEBENARAN. KEDUA, AGAR SETIAP PEGAWAI KEJAKSAAN DAPAT MENGEMBAN TUGASNYA DENGAN BAIK PENUH RASA TANGGUNG JAWAB, MENGHINDARKAN DIRI DARI SIKAP, PERILAKU DAN TUTUR KATA YANG TERCELA.

PADA KESEMPATAN INI PULA, SAYA MINTA KEPADA JAJARAN PENGAWASAN UNTUK MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSINYA MELAKUKAN MEKANISME KONTROL DAN SUPERVISI, TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG KEJAKSAAN SERTA APARATUR KEJAKSAAN, KHUSUSNYA DALAM KEGIATAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA OLEH SETIAP UNIT KEJAKSAAN, ANTARA LAIN DALAM PENYELESAIAN BARANG RAMPASAN DAN SITAAN.

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PENGAWASAN TERSEBUT HENDAKNYA HARUS DILAKUKAN SECARA PROFESIONAL, KREDIBEL DAN TRANSPARAN, TIDAK DENGAN MAKSUD MENZALIMI ORANG LAIN, SERTA BERORIENTASI PADA PENINGKATAN KINERJA DAN INTEGRITAS PEGAWAI DALAM PELAKSANAAN TUGAS-TUGASNYA, SEHINGGA PADA AKHIRNYA DAPAT MEMBERIKAN NILAI KREDIBILITAS DAN PENCITRAAN POSITIF TERHADAP KEJAKSAAN DI MATA PUBLIK.

SAUDARA-SAUDARA YANG SAYA HORMATI,

SAYA MENGINGINKAN DALAM KESEMPATAN RAKERNIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TAHUN 2011 INI, KITA BISA BERSAMA MERUMUSKAN LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS DAN PROPORSIONAL, DALAM RANGKA PENGUATAN MANAJEMEN KEJAKSAAN DAN PENINGKATAN PERFORMA SERTA PROFESIONALITAS APARATUR KEJAKSAAN, KHUSUSNYA BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, SEBAGAI “AKTOR UTAMA” KEBERHASILAN PENCAPAIAN SELURUH RENCANA DAN PROGRAM KERJA KEJAKSAAN, KHUSUSNYA DALAM HAL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN.

OLEH KARENA ITU SAYA BERHARAP, KIRANYA SAUDARA-SAUDARA DAPAT MENGIKUTI KEGIATAN INI SECARA SUNGGUH-SUNGGUH DAN KRITIS DENGAN MEMANFAATKAN FORUM INI SEBAGAI TEMPAT BERKOORDINASI, KONSULTASI DAN MENCARI SOLUSI ATAS HAMBATAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI SERTA MENDUKUNG KEBERHASILAN PELAKSANAAN TUGAS KITA BERSAMA.

SELAMAT MENGIKUTI RAKERNIS BIDANG PEMBINAAN DAN BIDANG PENGAWASAN TAHUN 2011. MUDAH-MUDAHAN RAKERNIS BIDANG PEMBINAAN DAN BIDANG PENGAWASAN INI, MEMBERIKAN HASIL YANG BERMANFAAT DAN REKOMENDASI SESUAI DENGAN TUJUAN YANG DIHARAPKAN.

DEMIKIAN AMANAT SAYA, DENGAN MENGUCAPKAN BISMILLAAHIRROHMANIRROHIIM, RAPAT KERJA TEKNIS BIDANG PEMBINAAN DAN BIDANG PENGAWASAN TAHUN 2011 SECARA RESMI SAYA NYATAKAN DIBUKA.

SEMOGA TUHAN YANG MAHA KUASA SENANTIASA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN, PERTOLONGAN DAN KEMUDAHAN KEPADA KITA SEMUA.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH

WASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI

WABARAKATUH.
 
JAKARTA, 12 APRIL 2011
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 
 
BASRIEF ARIEF
 
 

 PIDATO JAKSA AGUNG
11-06-2014
SAMBUTAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA PADA PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN R.I. ATAS LAPORAN KEUANGAN KEJAKSAAN R.I. TAHUN 2013
05-06-2014
AMANAT JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA PADA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN JABATAN JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN DAN STAF AHLI JAKSA AGUNG BIDANG PEMBINAAN
pidato lainnya
ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.