home > pidato jaksa agung

ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,

SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN,
YANG SAYA HORMATI :

-      WAKIL JAKSA AGUNG DAN PARA JAKSA AGUNG MUDA, SERTA KOORDINATOR STAF AHLI;

-      PARA PEJABAT ESELON II DILINGKUNGAN KEJAKSAAN AGUNG DAN PARA KAJATI SELURUH INDONESIA;

-      PARA PESERTA RAPAT KERJA KEJAKSAAN TAHUN 2010, DAN

-      SEGENAP HADIRIN SERTA UNDANGAN YANG BERBAHAGIA,

PUJI SYUKUR KITA PANJATKAN KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA, ATAS SEGALA RAHMAT DAN KARUNIA-NYA YANG SENANTIASA  KITA RASAKAN BERSAMA, SEHINGGA ATAS PERKENAN-NYA JUGA KITA DAPAT MELAKSANAKAN DAN MENGAKHIRI RAPAT KERJA KEJAKSAAN TAHUN 2010 DENGAN BAIK DAN LANCAR.

SELAMA PELAKSANAAN RAPAT KERJA INI, YAKNI SEJAK DI MULAI HARI SENIN SAMPAI BERAKHIR HARI INI, KITA TELAH BERUPAYA SEOPTIMAL MUNGKIN MENCURAHKAN TENAGA DAN PIKIRAN, MENGIKUTI SETIAP POKOK ACARA SAMPAI PENUTUPAN RAPAT KERJA KEJAKSAAN TAHUN 2010.

SAUDARA-SAUDARA PESERTA RAPAT KERJA YANG SAYA HORMATI,

PELAKSANAAN RAPAT KERJA KEJAKSAAN TAHUN 2010 TELAH MENYAMPAIKAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEJAKSAAN TAHUN ANGGARAN 2010. TOLAK UKUR PENCAPAIAN KEBERHASILAN KINERJA KEJAKSAAN SECARA KESELURUHAN, HARUS TERCERMIN DARI PELAKSANAAN TUGAS POKOK KEJAKSAAN SEBAGAI INSTITUSI PENEGAK HUKUM, YANG MEWUJUDKAN PEMENUHAN KOMPONEN POKOK DARI PENEGAKAN HUKUM ITU SENDIRI, YAKNI ADANYA KEPASTIAN HUKUM, RASA KEADILAN DAN KEMANFAATANNYA BAGI MASYARAKAT.

PENILAIAN PENCAPAIAN TELAH TERPENUHINYA KETIGA KOMPONEN TERSEBUT DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN KEJAKSAAN, SECARA SEDERHANA AKAN TERLIHAT DARI PERSEPSI DAN PENILAIAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA KEJAKSAAN, KHUSUSNYA DALAM PENANGANAN PERKARA-PERKARA TERTENTU YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

OLEH KARENA ITU, PENILAIAN APAPUN YANG DILAKUKAN DALAM MEKANISME RAPAT KERJA KEJAKSAAN TAHUN 2010, TERHADAP LAPORAN KINERJA OLEH JAJARAN KEJAKSAAN SELURUH INDONESIA, TERMASUK PERWAKILAN KEJAKSAAN PADA KONSUL JENDRAL HONGKONG DAN KEDUTAAN BESAR BANGKOK, HENDAKNYA JUGA MEMPERHATIKAN DAN MEMENUHI TUNTUTAN DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT TERSEBUT. JIKA TIDAK, MAKA UKURAN PENILAIAN YANG DILAKUKAN TERHADAP AKUNTABILITAS KEJAKSAAN, HANYA UNTUK MEMENUHI PENCAPAIAN NORMATIF SAJA. DENGAN DEMIKIAN, UKURAN-UKURAN DAN ANALISA DALAM MENGIDENTIFIKASI, TERHADAP PERMASALAHAN DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI KEJAKSAAN TIDAK AKAN TEPAT DAN TERUKUR.

SAUDARA-SAUDARA YANG BERBAHAGIA,

SALAH SATU TUJUAN UTAMA DARI PENYELENGGARAAN RAPAT KERJA KEJAKSAAN TAHUN 2010 INI, ADALAH UNTUK MENGETAHUI SEJAUH MANA KETERUKURAN DAN KETAJAMAN KITA, DALAM MENGIDENTIFIKASI DAN MENGANALISA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN OPTIMALISASI KINERJA, SEHINGGA MENDORONG TERBANGUNNYA KERCAYAAN PUBLIK KEPADA INSTANSI KEJAKSAAN.

SEPERTI YANG SAYA SAMPAIKAN DALAM PENGARAHAN RAPAT KERJA YANG LALU. PERMASALAHAN INTERNAL YANG MENJADI HAMBATAN SEKALIGUS TANTANGAN YANG HARUS SEGERA DIBENAHI OLEH KEJAKSAAN ADALAH MENYANGKUT Rekrutmen YANG tidak optimal, Pola karir tanpa parameter kinerja, SERTA Diklat YANG kurang efektif DAN obyektif. SEMENTARA PERMASALAHAN TERSEBUT, BELUM BISA KITA ATASI SECARA OPTIMAL MAKA KEDEPANNYA AKAN SANGAT MEMPENGARUHI KINERJA KEJAKSAAN, BAIK SECARA INDIVIDUAL MAUPUN SECARA ORGANISASI, YANG PADA AKHIRNYA PARAMETER PENEGAKAN HUKUM YANG MENGEDEPANKAN KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN HUKUM AKAN JAUH “PANGGANG DARI API”. konsekuensi logisnya adalah ketidakpercayaan publik terhadap lembaga kejaksaan.

NAMUN DEMIKIAN, SAYA SANGAT BERKEYAKINAN, KITA DAPAT MERUBAH DAN MEMPERBAIKI CITRA, MELALUI PENINGKATAN KUALITAS, KAPABELITAS DAN INTEGRITAS, aparatur kejaksaan DALAM setiap pELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB YANG DIAMANATKAN KEPADA KITA. untuk menuju kearah itu antara lain dilakukan melalui kegiatan evaluasi, introspeksi dan melakukan langkah-langkah YANG TERENCANA, penataan dan perumusan program kerja dan kebijakan yang tepat dan terukur sesuai dengan kebutuhan,  KHUSUSNYA DALAM SETIAP penyelesaian PENANGANAN PERKARA, sebagaimana maksud dan tujuan dari rapat kerja kejaksaan ini.

 
HADIRIN YANG SAYA HORMATI,  

IDENTIFIKASI MASALAH YANG TELAH DILAKUKAN, MELALUI PELAKSANAAN RAPAT KERJA KEJAKSAAN TAHUN INI, HARUS MELIPUTI SELURUH POTENSI DAN KEKUATAN YANG KITA MILIKI, DALAM PELAKSANAAN FUNGSI, TUGAS POKOK DAN WEWENANG KEJAKSAAN. SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BERSAMA, OPERASIONAL TUGAS POKOK TERSEBUT, TELAH DIDISTRIBUSIKAN KEWENANGANNYA BERDASARKAN AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, YAKNI KITA MEMILIKI BIDANG PEMBINAAN, BIDANG TINDAK PIDANA UMUM, BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS, BIDANG INTELIJEN, BIDANG DATUN DAN BIDANG PENGAWASAN.

KESELURUHAN BIDANG KERJA INI, TELAH MENG-COVER KESELURUHAN WEWENANG YANG DIMILIKI KEJAKSAAN SAAT INI. OLEH KARENA ITU, HASIL IDENTIFIKASI MASALAH, PEMBAHASAN DAN RUMUSAN REKOMENDASI YANG DIHASILKAN HARUS MENCAKUP KESELURUHAN BIDANG KERJA YANG ADA. SAYA BERHARAP DALAM SETIAP PEMBAHASAN, MELALUI PERANGKAT RAPAT KERJA YANG ADA, SEPERTI DALAM PENGARAHAN PARA JAKSA AGUNG MUDA, RAPAT KOMISI DAN RAPAT PLENO, ADA KESEPAHAMAN DAN KESEPAKATAN TERHADAP SETIAP MATERI ARAHAN YANG TELAH SAYA BERIKAN.

SAYA MENGAKUI, DALAM SETIAP PEMBAHASAN MATERI, BAIK MELALUI RAPAT KOMISI MAUPUN RAPAT PLENO TENTUNYA DIWARNAI DENGAN DISKUSI YANG PANJANG DAN ALOT DARI SELURUH PESERTA RAPAT KERJA. DAN SAYA MENGANGGAP HAL TERSEBUT, SEBAGAI SUATU DINAMIKA POSITIF DALAM SUATU ORGANISASI, YANG BIASA TERJADI. NAMUN DEMIKIAN, JIKA TIDAK SEMUA PESERTA RAPAT MEMILIKI PENDAPAT DAN PANDANGAN YANG SAMA, MAKA HENDAKNYA PERBEDAAN TERSEBUT BUKAN MENJADI PENGHALANG TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DAN KEBIJAKAN YANG AKAN DIPUTUSKAN.

SAUDARA-SAUDARA YANG BERBAHAGIA,

RUMUSAN HASIL RAPAT KERJA MERUPAKAN CERMINAN PEMBAHASAN MATERI YANG DISAMPAIKAN SETIAP BIDANG KERJA DAN TELAH MENDAPATKAN KESEPAKATAN DAN KESEPAHAMAN BERSAMA SELURUH PESERTA RAPAT, YANG PADA AKHIRNYA DIFORMULASIKAN DALAM BENTUK REKOMENDASI HASIL RAPAT KERJA KEJAKSAAN BERUPA PROGRAM KERJA DAN KEBIJAKAN TEKNIS LAINNYA. UNTUK MENGOPTIMALKAN DALAM PERENCANAAN DAN CAPAIAN YANG HENDAK DI RAIH DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU, MAKA PERLU DIBUATKAN SKALA PERIORITAS DENGAN MEMPERHATIKAN RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN JANGKA PENDEK, MENENGAH DAN JANGKA PANJANG.

 ADAPUN RUMUSAN REKOMENDASI YANG TELAH DIHASILKAN DALAM RAPAT KERJA KEJAKSAAN TAHUN 2010, DENGAN MEMPERHATIKAN CAPAIAN PRIORITAS TERHADAP KINERJA MASING-MASING BIDANG YANG BERKAITAN DENGAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR KEJAKSAAN, EFEKTIFITAS SISTEM OPERASIONAL DAN PENCITRAAN INSTITUSI GUNA MENUMBUHKAN KEPERCAYAAN PUBLIK, ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1.      BIDANG PEMBINAAN,

1.1.       PENYUSUNAN S.O.P PADA SETIAP UNIT KERJA YANG BELUM MEMILIKI S.O.P, MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI BERKALA TERHADAP PELAKSANAANNYA;

1.2.       PENATAAN KEMBALI POLA JENJANG KARIER PEGAWAI, DENGAN MEMPERHATIKAN PEMENUHAN KEBUTUHAN BEBAN KERJA DENGAN BENTUK DAN TYPOLOGI ORGANISASI YANG ADA, SERTA KONSISTENSI DALAM PELAKSANAANNYA;

1.3.       PENYEMPURNAAN SISTEM DAN MEKANISME PROFILE ASSESSMENT DENGAN MEMPERHATIKAN KAPASITAS INTELEKTUAL, KEMAMPUAN TEHNIS, MANAJERIAL, PENUGASAN KHUSUS, DAN PELATIHAN DI DALAM DAN LUAR NEGERI;

1.4.       PENYELESAIAN BARANG RAMPASAN SECARA TUNTAS DAN MEMASUKAN BIAYA LELANG DALAM DIPA KEJAKSAAN RI SERTA MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN PIHAK TERKAIT DALAM PELAKSANAANNYA;

1.5.       STANDARISASI KURIKULUM DIKLAT DAN MELAKUKAN EVALUASI SECARA BERKALA;

2.      BIDANG INTELIJEN,

2.1.       PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BIDANG INTELIJEN SERTA MENGEFEKTIFKAN PELAKSANAAN FUNGSI LID, PAM, GAL;

2.2.       PENYUSUNAN S.O.P TENTANG TATA CARA DUKUNGAN INTELIJEN; BATAS WAKTU PENYELESAIAN PENYELIDIKAN; DAN S.O.P TENTANG PROGRAM PENINGKATAN CITRA KEJAKSAAN; SERTA S.O.P TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT DAN KEAGAMAAN.

2.3.       MELAKUKAN REVISI PERJA NO : PER-010/A/JA/2010 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANGAN KEJAKSAAN UNTUK MELAKUKAN CEGAH DAN TANGKAL;

2.4.       MEMBANGUN SISTEM INFORMASI INTELIJEN TERPADU (SIIT), ANTARA LAIN MONITORING CENTER, INTELIJEN SINYAL DAN BANK DATA INTELIJEN;

3.      BIDANG TINDAK PIDANA UMUM,

3.1.       MEMBANGUN SISTIM MANAJEMEN DAN PENANGANAN PERKARA, MELALUI PEMANFAATAN TEHNOLOGI INFORMASI;

3.2.       PENYUSUNAN STANDARISASI PRODUK PENANGANAN PERKARA, ANTARA LAIN MENCAKUP PENYUSUNAN DAKWAAN, SURAT TUNTUTAN, DAN MEMORI DALAM UPAYA HUKUM, SERTA PENANGANAN TERHADAP BARANG BUKTI, UNTUK LEBIH MENJAMIN KUALITAS KEGIATAN PRAPENUNTUTAN, PENUNTUTAN, UPAYA HUKUM DAN EKSEKUSI, DAN SELANJUTNYA DISOSIALISASIKAN MELALUI SARANA TEKNOLOGI INFORMASI YANG ADA;

3.3.       PENERBITAN SURAT EDARAN JAKSA AGUNG RI YANG BARU TERKAIT DENGAN PENGENDALIAN PERKARA PENTING; SERTA PETUNJUK JAM PIDUM TENTANG PENGARSIPAN DAN PENYIMPANAN BERKAS PERKARA;

4.      BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS,

4.1.       MENYIAPKAN BLUEPRINT KEGIATAN-KEGIATAN PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI PEMBENTUKAN SATGAS GABUNGAN DENGAN BIDANG INTELIJEN, KHUSUSNYA DALAM (PENDAMPINGAN) PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, SERTA PADA KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA;

4.2.       OPTIMALISASI SATSUS PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI, BAIK DI KEJAKSAAN AGUNG MAUPUN DI KEJAKSAAN TINGGI;

4.3.       PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN S.O.P YANG TELAH DIBERLAKUKAN, SERTA MENYUSUN S.O.P DAN PETUNJUK TEKNIS TERKAIT PELAKSANAAN TUGAS EKSAMINASI PERKARA DAN TUGAS KESEKRETARIATAN BIDANG PIDSUS, SERTA SEGERA DISOSIALISASIKAN DAN DIEVALUASI;

4.4.       PERLU DITERBITKAN PERJA TENTANG TUGAS PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT AKAN DIBENTUKNYA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI SETIAP IBU KOTA PROPINSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 2009;

5.      BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA,

5.1.       MENINGKATKAN KEMAMPUAN JAKSA BIDANG DATUN, DENGAN MENGIKUT SERTAKAN DALAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA, SERTA BIDANG KERJASAMA INTERNASIONAL.

5.2.       PENYELESAIAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI SECARA TEPAT DAN TERUKUR SERTA TAAT AZAS, YAKNI OPTIMALISASI GUGATAN PERDATA ATAU PENGHAPUSAN SESUAI PP NO. 14 TAHUN 2005 JO PERMENKEU NO. 31/PMK.7/2005;

5.3.       PELAKSANAAN KODE ETIK BAGI JAKSA YANG MENERIMA SKK DARI INSTANSI PEMERINTAH, KHUSUSNYA TERKAIT DENGAN INTEGRITAS JPN DAN PENOLAKAN SKK  DARI INSTANSI PEMERINTAH YANG DIDUGA TERLIBAT TINDAK PIDANA ;

5.4.       PENYUSUNAN RENCANA PEMBUKAAN ATAU PENAMBAHAN PERWAKILAN KEJAKSAAN/KABID KEJAKSAAN DI LUAR NEGERI, DALAM RANGKA OPTIMALISASI ADVOKASI TERHADAP WNI DI LUAR NEGERI.

6.      BIDANG PENGAWASAN,  

6.1.       REVISI PERJA NO: PER-026/A/JA/03/2006 TENTANG MAJELIS KEHORMATAN JAKSA (MKJ) SERTA DIADAKAN ANGGARA KHUSUS UNTUK KEGIATAN MKJ;

6.2.       REVISI PERJA NO: PER-067/A/JA/07/2007 TENTANG KODE PERILAKU JAKSA YANG DISESUAIKAN DENGAN PP NO: 53 TAHUN 2010;

6.3.       WAJIB LAMPIRKAN LHKPN DALAM PENGAJUAN CLEARENCE KEPEGAWAIAN;

6.4.       PEMBUATAN JUKLAK/JUKNIS MENGENAI TOLAK UKUR PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN;

6.5.       PENERBITAN PERJA TENTANG PENYERAGAMAN NOMENKLATUR SATUAN-SATUAN DI SETIAP BIDANG MENJADI SATUAN KHUSUS;

6.6.       UPDATE DATA DAN CRASH PROGRAM DALAM PENYELESAIAN TEMUAN BPK RI;

SELANJUTNYA TERHADAP PERMASALAHAN YANG BELUM DI PEROLEH KESEPAKATAN PENYELESAIANNYA DALAM RAPAT KOMISI, AKAN DI BENTUK TIM KECIL UNTUK MENINDAKLANJUTI DAN MENYELESAIKANNYA DALAM WAKTU YANG TIDAK TERLALU LAMA.  

 
 

SAUDARA-SAUDARA PESERTA RAPAT KERJA YANG BERBAHAGIA,

KEMARIN, PADA HARI RABU TANGGAL 15 DESEMBER 2010, SAYA MENGHADIRI ACARA PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN CITRA PELAYANAN PRIMA TAHUN 2010 DI ISTANA WAKIL PRESIDEN. ACARA YANG DIPRAKARSAI OLEH KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFOMRASI BIROKRASI INDONESIA ITU, MEMBERIKAN PENGHARGAAN CITRA PELAYANAN PRIMA KEPADA INSTANSI/LEMBAGA PEMERINTAH YANG TELAH MENERAPKAN PRINSIP-PRINSIP PELAYANAN PUBLIK.

DI ANTARA INSTANSI/LEMBAGA PEMERINTAH PENERIMA PENGHARGAAN TERSEBUT, ADALAH KEJAKSAAN NEGERI BALIKPAPAN KALIMANTAN TIMUR, KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN DAN KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA. BENTUK PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN YANG DISAMPAIKAN LANGSUNG OLEH BAPAK WAKIL PRESIDEN R.I TERSEBUT, BERUPA 2 (DUA) PIALA CITRA PELAYANAN PRIMA MASING-MASING KEPADA KEJARI JAKARTA SELATAN DAN KEJARI BALIKPAPAN DAN 1 (SATU) PIALA MADYA CITRA PELAYANAN PRIMA UNTUK KEJARI SURABAYA.

PERLU DIKETAHUI, BAHWA PENGHARGAAN CITRA PELAYANAN PRIMA YANG DIANUGERAHKAN KEPADA KETIGA KANTOR KEJAKSAAN NEGERI TERSEBUT, MERUPAKAN BENTUK APRESIASI TERTINGGI YANG DIBERIKAN BERDASARKAN HASIL PENELITIAN DAN PENILAIAN DARI TIM INDEPENDEN YANG TERDIRI DARI UNSUR BIROKRAT, AKADEMISI DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM), BERDASARKAN CAPAIAN KEBERHASILAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN TERBAIK PADA MASYARAKAT, ANTARA LAIN MAMPU MENYELESAIKAN PERKARA SESUAI JADWAL, SERTA SUDAH MENERAPKAN SISTEM INFORMASI TEKNOLOGI DALAM KERJANYA.

SAYA ATAS NAMA PIMPINAN KEJAKSAAN, MERASA BANGGA DAN MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA PARA PENERIMA PENGHARGAAN. KINERJA MEREKA, PATUT DI TIRU DAN DI CONTOH OLEH KEJARI DAN SATUAN KERJA YANG LAIN. KE DEPAN SAYA BERHARAP KEPADA PENERIMA PENGHARGAAN, AGAR TIDAK MENJADI JUMAWA YANG DAPAT MENGAKIBATKAN MENURUNNYA KINERJA. TINGKATKAN  TERUS CAPAIAN YANG SEKARANG DI RAIH. KEPADA SATUAN UNIT KERJA YANG LAIN, HARUS TERMOTIVASI UNTUK MENDAPATKAN PENGHARGAAN CITRA PELAYANAN PRIMA PADA KESEMPATAN SELANJUTNYA.

HADIRIN YANG SAYA BANGGAKAN,  

MELALUI RAPAT KERJA KEJAKSAAN TAHUN 2010, SAYA MENGAJAK KEPADA SEGENAP JAJARAN KEJAKSAAN SELURUH INDONESIA, UNTUK BENAR-BENAR MELAKUKAN LANGKAH-LANGKAH APLIKATIF DAN SISTEMATIS, DALAM RANGKA MELAKSANAKAN REKOMENDASI HASIL RAPAT KERJA KEJAKSAAN TAHUN 2010 YANG TELAH KITA SEPAKATI BERSAMA. KETAHUILAH, BAHWA SEMUA ITU MERUPAKAN KEHENDAK KITA BERSAMA, UNTUK MEMAJUKAN DAN MEWUJUDKAN KEJAKSAAN, JAUH LEBIH MAJU DAN LEBIH BAIK LAGI. OLEH KARENANYA, PELAKSANAAN HASIL-HASIL REKOMENDASI RAPAT KERJA KEJAKSAAN TAHUN 2010 OLEH SELURUH KEPALA KEJAKSAAN TINGGI, AKAN SELALU DIAWASI DAN DILAKUKAN EVALUASI SECARA BERKALA SETIAP 3 (TIGA) BULAN SEKALI, SELANJUTNYA PERLU TINDAKAN YANG TEGAS TERHADAP MEREKA YANG TIDAK MAMPU MELAKSANAKANNYA.

MENYIKAPI BERITA BELUM TEREALISASINYA REMUNERASI BAGI INSTANSI KEJAKSAAN, SAYA MINTA KEPADA SEGENAP APARATUR KEJAKSAAN UNTUK BERSABAR DAN MENERIMA KONDISI INI, SEBAGAI TANTANGAN UNTUK TETAP BEKERJA SEBAIK-BAIKNYA. PIMPINAN AKAN TETAP BERUSAHA KERAS MELAKUKAN UPAYA-UPAYA UNTUK TEREALISASINYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN INI, BAGI PARA PEGAWAI.

KETAHUILAH, KEPERCAYAAN PUBLIK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM TEMA RAPAT KERJA INI, MERUPAKAN SUATU PROSES YANG AKAN TERWUJUD SETELAH KITA MAMPU MELEWATI DAN MEMENUHI, PILAR PEMENUHAN INTEGRITAS APARATUR KEJAKSAAN DAN OPTIMALISASI KINERJA YANG DITUNJUKAN KEJAKSAAN DALAM SETIAP PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG. SEBAGAI SUATU PROSES, TENTUNYA ITU TIDAK DATANG DENGAN SEKETIKA, AKAN TETAPI MEMERLUKAN WAKTU, DAN SANGAT BERGANTUNG KEPADA KETERUKURAN DAN KETAJAMAN SERTA KREDIBILITAS KITA, DALAM MERENCANAKAN PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN, SERTA KONSISTENSI KITA DALAM MELAKSANAKANYA.

DISINILAH LETAK PROSES ITU BERJALAN, JIKA KITA MENGHENDAKI “TIGA”, MAKA KITA HARUS MELEWATI “SATU” DAN “DUA” TERLEBIH DAHULU. STRESSING POINT-NYA ADA DI INTROSPEKSI, INTENSIFKAN PEMBARUAN DAN REFORMASI YANG SEDANG BERJALAN, SERTA KONSISTEN DALAM PELAKSANAAN, DITAMBAH DENGAN KEMAMPUAN DALAM BERKOMUNIKASI YANG BAIK DAN EFEKTIF KEPADA PUBLIK.

SAYA YAKIN DAN PERCAYA, KERJA KERAS DAN BAHU MEMBAHU SELURUH KOMPONEN KEJAKSAAN, AKAN MEMPERCEPAT KONDISI KEBERPIHAKAN MASYARAKAT KEPADA KITA, YANG PADA AKHIRNYA PENCITRAAN DAN DUKUNGAN, BAIK MORIL MAUPUN MATERIIL BERUPA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN, AKAN DATANG PADA WAKTUNYA.

PENGHARGAAN CITRA PELAYANAN PRIMA YANG DIBERIKAN OLEH KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MERUPAKAN BENTUK APRESIASI DAN PENGAKUAN YANG TERUKUR DAN OBJEKTIF DARI PIHAK EKSTERNAL KEJAKSAAN. OLEH KARENANYA, PEROLEHAN PENGHARGAAN TERSEBUT DAPAT DIJADIKAN TOLAK UKUR KEBERHASILAN DALAM PENCAPAIAN KINERJA SETIAP SATUAN UNIT KERJA.

HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

SEBELUM MENGAKHIRI SAMBUTAN INI, SAYA INGIN MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA SAUDARA-SAUDARA SEKALIAN ATAS SEGALA PERAN AKTIFNYA, DALAM RAPAT KERJA KEJAKSAAN TAHUN 2010 INI. UCAPAN TERIMA KASIH, JUGA SAYA SAMPAIKAN KEPADA PANITIA PENYELENGGARA YANG TELAH BEKERJA SECARA MAKSIMAL, SEHINGGA RAPAT KERJA INI DAPAT TERLAKSANA DENGAN BAIK.

SEMOGA TUHAN YANG MAHA KUASA, SELALU MELINDUNGI DAN MEMBERIKAN KEKUATAN LAHIR DAN BATHIN, KEPADA KITA SEMUA DALAM MENGEMBAN TUGAS PENEGAKAN HUKUM BAGI MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA.

AKHIRNYA DENGAN MENGUCAPKAN ALHAMDULILLAHI RABBIL'ALAMIN, RAPAT KERJA KEJAKSAAN RI TAHUN 2010 SECARA RESMI SAYA TUTUP.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH.

WABILAAHITAUFIK WAL HIDAYAH.

WASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAAHI WABARAKATUH.

CIANJUR, 16 DESEMBER 2010

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

 
BASRIEF ARIEF

 PIDATO JAKSA AGUNG
11-06-2014
SAMBUTAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA PADA PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN R.I. ATAS LAPORAN KEUANGAN KEJAKSAAN R.I. TAHUN 2013
05-06-2014
AMANAT JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA PADA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN JABATAN JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN DAN STAF AHLI JAKSA AGUNG BIDANG PEMBINAAN
pidato lainnya
ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.