home > pidato jaksa agung

ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,

YANG TERHORMAT :                                     

-      WAKIL JAKSA AGUNG,

-      PARA JAKSA AGUNG MUDA ,

-      KOORDINATOR STAF AHLI,

-      PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI ,

-      PARA PEJABAT ESELON II KEJAKSAAN AGUNG,

-      PARA ASISTEN KEJATI SELURUH INDONESIA.

 

DAN INSAN ADHYAKSA YANG BERBAHAGIA.

 

PERTAMA-TAMA KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, ATAS LIMPAHAN KESEHATAN DAN KESEMPATAN, SEHINGGA KITA BISA HADIR DALAM ACARA RAPAT KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 PADA HARI INI.

PADA KESEMPATAN INI, SAYA MENGAJAK SAUDARA-SAUDARA UNTUK MENGINGAT KEMBALI APA TUGAS DAN KEWAJIBAN KITA SEBAGAI SEORANG PENEGAK HUKUM. SETIAP WARGA ADHYAKSA WAJIB MEMEGANG TEGUH DAN MENERAPKAN TRI KRAMA ADHYAKSA, SERTA MENGEMBAN AMANAH BANGSA INDONESIA YANG HARUS KITA PENUHI.

MASYARAKAT INDONESIA DEWASA INI, SANGAT MENDAMBAKAN MEMILIKI INSTITUSI KEJAKSAAN YANG LEBIH BERSIH, PROFESIONAL DAN TRANSPARAN. KITA TIDAK DAPAT LARI DARI TUNTUTAN REFORMASI SOSIAL, POLITIK DAN KETATANEGARAAN. KITA TIDAK BOLEH MENGABAIKAN RASA KEADILAN DAN DESAKAN PROFESIONALISME YANG BERKEMBANG DEWASA INI, JIKA KITA MENCINTAI KEJAKSAAN.

TIDAK BOLEH LAGI DALAM PENEGAKAN HUKUM YANG KITA LAKSANAKAN, DILAKUKAN DENGAN CARA-CARA YANG MENGABAIKAN KEADILAN DAN KEMANFAATANNYA UNTUK MASYARAKAT. NAMUN TENTU SAJA DALAM PENEGAKAN HUKUM, KITA JUGA TIDAK BOLEH TUNDUK PADA TEKANAN-TEKANAN SUATU KELOMPOK TERTENTU, BAIK ITU TEKANAN MASSA, LSM MAUPUN KELOMPOK POLITIK. TERLEBIH LAGI, JIKA DILATAR-BELAKANGI KEINGINAN PRIBADI UNTUK MENDAPATKAN KEUNTUNGAN.

KITA TENTU MEMAHAMI, TERDAPAT 3 KOMPONEN YANG HARUS DIPENUHI DALAM PENEGAKAN HUKUM, YAITU : KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATANNYA BAGI MASYARAKAT. TIDAK ADA GUNANYA, JIKA PENEGAKAN HUKUM HANYA MENGEJAR KEPASTIAN HUKUM, NAMUN BERTENTANGAN DENGAN KEYAKINAN KEADILAN YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT, SERTA TIDAK BERMANFAAT BAGI KEPENTINGAN MASYARAKAT. TIDAK ADA GUNANYA JUGA, JIKA KITA SECARA SUBYEKTIF MENYIMPULKAN TENTANG KEADILAN YANG HIDUP DAN KEMANFAATAN SOSIAL NYA, JIKA TIDAK BERDASAR PADA KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU.

DI DALAM PEMIKIRAN DAN SETIAP TINDAKAN KITA DALAM PENEGAKAN HUKUM, SELAYAKNYA HARUS SELALU DIPERTIMBANGKAN, APAKAH TINDAKAN HUKUM TERSEBUT SUDAH SESUAI, DENGAN TUJUAN HUKUM DAN TUJUAN PENEGAKAN HUKUM. KITA TENTU JUGA MEMAHAMI KESALAHAN DALAM TINDAKAN HUKUM, PADA ERA REFORMASI SEKARANG INI, AKAN MUDAH MENIMBULKAN GUGATAN HUKUM DAN PENCITRAAN NEGATIF DI MEDIA MASSA.

KITA SECARA BERKALA JUGA HARUS MENGEVALUASI KONDISI DAN PROBLEM INTERNAL INSTITUSI KEJAKSAAN SECARA OBYEKTIF. MENURUT PANDANGAN SAYA, TERDAPAT BEBERAPA MASALAH INTERNAL YANG HARUS KITA PERBAIKI, AGAR KEJAKSAAN KE DEPAN MENJADI LEMBAGA YANG BERWIBAWA DALAM PENEGAKAN HUKUM. SAYA MENGIDENTIFIKASI BEBERAPA MASALAH TERSEBUT SEBAGAI BERIKUT :

 

PROBLEMATIKA PADA KELOMPOK PERTAMA ADALAH :

-      LEMAHNYA PROSES REKRUTMEN, SEHINGGA KITA TIDAK MENDAPATKAN KADER-KADER JAKSA YANG DIBUTUHKAN INSTITUSI KE DEPAN. SEBALIKNYA JUSTRU YANG KITA PEROLEH SEBAGIAN ADALAH CALON JAKSA BERMASALAH, YANG CEPAT ATAU LAMBAT AKAN MENCORENG INSTITUSI KEJAKSAAN, SECARA BERGANTIAN.

-      LEMAHNYA PROSES JENJANG KARIR KARENA TIDAK SECARA OBYEKTIF MENITIK-BERATKAN PADA PRESTASI DAN KINERJA.

-      DITAMBAH DENGAN SELEKSI DAN KELULUSAN PENDIDIKAN PELATIHAN YANG DINILAI KURANG OBYEKTIF, DENGAN PEMBERIAN MATERI DIKLAT YANG KURANG OPTIMAL UNTUK MENCETAK JAKSA YANG HANDAL.

KETIGA HAL DALAM KELOMPOK PERTAMA TERSEBUT, SALING MEMPENGARUHI SATU SAMA LAIN, KARENA ORIENTASI TIDAK DITUJUKAN BAGI KEJAYAAN KEJAKSAAN SESAAT.

PROBLEMATIKA PADA KELOMPOK PERTAMA TERSEBUT, KEMUDIAN MENGAKIBATKAN PROBLEMATIKA PADA KELOMPOK KEDUA, MASING-MASING ADALAH :

-      LACK OF CAPABILITIES, DIMANA JAKSA YANG DIHASILKAN MENJADI KURANG PROFESIONAL.

-      LACK OF MOTIVATION, KARENA SISTIM KERJA DAN PROSES JENJANG KARIR YANG DIPANDANG TIDAK MEMUNGKINKAN UNTUK IDEALISME DAN INTEGRITAS.

-      LACK OF DUTY, DIMANA PELAKSANAAN TUGAS PENEGAKAN HUKUM MENJADI TIDAK OPTIMAL DAN MEMUNCULKAN ORIENTASI YANG MENYIMPANG.

AKIBATNYA KEMUDIAN, ADALAH MEMUNCULKAN PROBLEMATIKA-PROBLEMATIKA KELOMPOK KETIGA, YAITU :

-      KOMITMEN DARI MANAJEMEN (STRUKTURAL) DAN PERSONIL MENJADI LEMAH, BAIK KOMITMEN DALAM PELAKSANAAN TUGAS MAUPUN KOMITMEN BAGI KEMAJUAN INSTITUSI.

-      AKIBAT LEMAHNYA KOMITMEN PERSONIL, SELANJUTNYA BERKEMBANG MELEMAHNYA LEADERSHIP (KEPEMIMPINAN) DI PUSAT DAN DAERAH, DAN ATASAN TIDAK LAGI DAPAT MENJADI CONTOH BAGI BAWAHANNYA. BAWAHAN MULAI MERAGUKAN KEMAMPUAN DAN KOMITMEN ATASANNYA.

-      PADA SAAT BERSAMAAN, BAIK PEJABAT STRUKTURAL MAUPUN FUNGSIONAL BERADA PADA ‘ZONA NYAMAN’ (CONVENIENCE ZONE) MASING-MASING, DAN ENGGAN BERUBAH. SEHINGGA AKIBAT SELANJUTNYA ADALAH SETIAP ORANG MENGEJAR JABATAN-JABATAN TERTENTU KARENA ADANYA KEUNTUNGAN PERSONAL DIDALAMNYA.

-      SECARA BERSAMAAN PULA, KODE PERILAKU JAKSA HANYA MENJADI CATATAN TULISAN, DAN TIDAK DIPEDOMANI DALAM OPERASIONAL PELAKSANAAN TUGAS.

DALAM KONDISI DEMIKIAN, SULIT DIHARAPKAN LEMBAGA KEJAKSAAN AKAN MENDAPATKAN KEPERCAYAAN DARI EKSTERNAL, KARENA DARI KALANGAN INTERNAL SENDIRI, KEPERCAYAAN TERSEBUT JUGA MELEMAH.

AKIBAT YANG DITIMBULKAN DARI PROBLEMATIKA KELOMPOK KETIGA TERSEBUT, ADALAH TERJADINYA MASALAH-MASALAH YANG DIKATEGORIKAN DALAM KELOMPOK KEEMPAT, YAITU:

-      PENANGANAN PERKARA MENJADI TIDAK OPTIMAL, YANG TERJADI DI SELURUH INDONESIA;

-      KINERJA DAN KUALITAS PELAKSANAAN TUGAS (PERFORMANCE) MENJADI LEMAH DAN TIDAK TERUKUR;

-      AKIBATNYA CITRA DAN KEWIBAWAAN KEJAKSAAN, KURANG MENDAPATKAN APRESIASI DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT DAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN;

-      RENCANA STRATEGIS (STRATEGIC PLAN) LEMBAGA KEJAKSAAN, PADA AKHIRNYA HANYA MENJADI BERKAS DOKUMEN, KARENA DISUSUN TIDAK AKURAT (BIAS) SESUAI KONDISI NYATA DAN TIDAK MENJADI ACUAN BAGI KEGIATAN OPERASIONAL. KINERJA PELAKSANAAN TUGAS HANYA BISA TERKOORDINIR DAN TERUKUR, BILA MENGACU KEPADA RENCANA STRATEGIS YANG AKURAT.

PENGUNGKAPAN DAN ANALISA MASALAH TERSEBUT SAYA SADARI MEMANG TIDAK MENYENANGKAN, NAMUN APABILA KITA TIDAK MELAKUKAN EVALUASI SECARA OBYEKTIF, AKAN SULIT KITA MENGHARAPKAN TERWUJUDNYA LEMBAGA KEJAKSAAN YANG BERWIBAWA. UNTUK MEMULAI PEMBENAHAN YANG EFEKTIF, TENTU KITA HARUS TERLEBIH DAHULU MENGIDENTIFIKASI PERMASALAHAN YANG ADA SECARA AKURAT DAN OBYEKTIF. KESALAHAN KITA MENGIDENTIFIKASI MASALAH, AKAN BERAKIBAT KESALAHAN ANALISA DAN PENENTUAN KEBIJAKAN YANG EFEKTIF DAN TERUKUR.

DISAMPING PROBLEMATIKA INSTITUSIONAL TERSEBUT DIATAS, DALAM KEGIATAN PENANGANAN PERKARA TERDAPAT BERBAGAI MASALAH YANG HARUS KITA SELESAIKAN. SAYA MENGHARAPKAN KEJAKSAAN AKAN TINGGAL LANDAS PADA TAHUN 2014. MARI KITA PERHATIKAN PROBLEMATIKA YANG ADA TERKAIT PENANGANAN PERKARA SEBAGAI BERIKUT :

KEWIBAWAAN KEJAKSAAN SEBAGAI LEMBAGA PENUNTUTAN DAN PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI, AKAN SANGAT DITENTUKAN OLEH KEGIATAN PENANGANAN PERKARA YANG BERKUALITAS. KITA MENGHADAPI KENYATAAN, BAHWA BENTUK DAN KUALITAS ISI BERKAS HASIL PENYIDIKAN, DAKWAAN, TUNTUTAN (REQUISITOIR), MEMORI KASASI DAN ADMINISTRASI PERKARA DI BERBAGAI DAERAH BERBEDA-BEDA DAN SANGAT TERGANTUNG PADA PENGUASAAN TEHNIS MASING-MASING JAKSA DAN KAJARI NYA.

SEBAGIAN BESAR JAKSA DI KEJAKSAAN-KEJAKSAAN NEGERI KURANG MENDAPATKAN AKSES PERKEMBANGAN HUKUM, YURISPRUDENSI DAN CONTOH-CONTOH BERKAS PERKARA, REQUISITOIR, SERTA MEMORI KASASI PERKARA-PERKARA BESAR YANG BERMUTU.

DALAM PERKEMBANGAN TEHNIK PENYIDIKAN DEWASA INI, BUKTI-BUKTI SUATU PERBUATAN PIDANA DAN PEMBUKTIAN UNSUR ‘KERJASAMA’ MELAKUKAN TINDAK PIDANA, DAPAT DITEMUKAN DALAM KOMPUTER DAN E MAIL. APABILA PARA JAKSA TIDAK TERBIASA DENGAN KOMPUTER (TEHNOLOGI INFORMASI) DAN TIDAK DILAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP PERANGKAT KOMPUTER PRIBADI ATAU KANTOR SI TERSANGKA, AKAN SULIT BAGI PENYIDIK MENEMUKAN BUKTI-BUKTI PERBUATAN PIDANA. SERINGKALI KEGAGALAN PENGUNGKAPAN SUATU KASUS, ATAU KEMUDIAN GAGALNYA PENUNTUTAN, DIAKIBATKAN KEKURANG-BERHASILAN KITA MENEMUKAN BUKTI-BUKTI MATERIIL TERSEBUT. PERENCANAAN KEJAHATAN, MARK-UP HARGA, REKAYASA PROYEK DEWASA INI DILAKUKAN DENGAN SARANA TEHNOLOGI INFORMASI. SUDAH SAATNYA KEJAKSAAN MEMPERKUAT PENGGUNAAN TEHNOLOGI INFORMASI DALAM SISTIM KERJA DAN PENANGANAN PERKARA.

HARAPAN SAYA, KEJAKSAAN MEMLIKI DATABASE PENANGANAN PERKARA UNTUK BISA DI AKSES OLEH PARA JAKSA DI SELURUH INDONESIA. DATABASE INI BERISI CONTOH-CONTOH ADMINISTRASI PERKARA DARI PERKARA-PERKARA TERBAIK YANG DITANGANI OLEH KEJAKSAAN, DALIL-DALIL REQUISITOIR, DAN PERKEMBANGAN YURISPRUDENSI YANG SELALU DI UPDATE SECARA PERIODIK. DENGAN DEMIKIAN DIHARAPKAN AKAN TERWUJUD STANDARISASI PRODUK PENANGANAN PERKARA, DIMANA KUALITAS PENANGANAN PERKARA JAKSA-JAKSA DI SELURUH INDONESIA BISA SEIMBANG. STANDARISASI PENANGANAN PERKARA INI, TENTU JUGA AKAN MEMPERKECIL KESEMPATAN JAKSA UNTUK MELEMAHKAN KEGIATAN PENANGANAN PERKARA YANG DITUGASKAN PADANYA, SERTA MEMPERMUDAH KAJARI DALAM MENGENDALIKAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN.

DISAMPING ITU UNTUK KEBERHASILAN KEGIATAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN, SANGAT DIPERLUKAN SUPERVISI YANG EFEKTIF DALAM PENANGANAN PERKARA. SAAT INI SETAHU SAYA KEPOLISIAN JUGA AKTIF MELAKSANAKAN SUPERVISI PENYIDIKAN KE DAERAH-DAERAH, UNTUK MEMBANTU DAN MENCARI JALAN KELUAR ATAS KENDALA-KENDALA YANG DITEMUI DALAM PENYIDIKAN. JIKA SUPERVISI TERSEBUT DILAKSANAKAN SECARA EFEKTIF, MENURUT PANDANGAN SAYA DIMASA DEPAN TIDAK LAGI DIPERLUKAN ADANYA KEGIATAN SUPERVISI OLEH KPK. 

SAYA YAKIN DAN PERCAYA, BAHWA KEJAKSAAN MAMPU MELAKSANAKAN PENANGANAN PERKARA JAUH LEBIH BAIK DARIPADA KPK, KARENA KITA MEMILIKI SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DIBIDANG HUKUM DAN BERPENGALAMAN DALAM PENANGANAN PERKARA.

PENGAWASAN TEHNIS PENANGANAN PERKARA HARUS DILAKSANAKAN SECARA EFEKTIF, JIKA KITA MENGINGINKAN KUALITAS DAN KEAKURATAN KEGIATAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN. EKSAMINASI YANG EFEKTIF DAN TRANSPARAN YANG DILAKSANAKAN SECARA PROAKTIF, PERLU MENJADI PRIORITAS UNTUK DILAKSANAKAN OLEH PARA ASISTEN TERHADAP KEGIATAN PENANGANAN PERKARA DI SELURUH KEJAKSAAN NEGERI DALAM WILAYAH KERJANYA. BEGITU PULA PARA JAKSA AGUNG MUDA, HARUS AKTIF MELAKSANAKAN SUPERVISI DAN EKSAMINASI TERHADAP PENANGANAN PERKARA DI SELURUH KEJAKSAAN TINGGI.

TENTU APABILA SEMUA INI DILAKSANAKAN DENGAN BAIK, AKAN MENGURANGI PENYIMPANGAN-PENYIMPANGAN DALAM KEGIATAN PENANGANAN PERKARA DI SELURUH INDONESIA. SAYA TIDAK INGIN TERUS MENERUS MENJAWAB KEPADA MASYARAKAT, ATAS KASUS-KASUS PENYIMPANGAN PENANGANAN PERKARA YANG DILAKUKAN SILIH BERGANTI OLEH JAKSA-JAKSA DARI SATU DAERAH KE DAERAH LAIN.

DALAM KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI, YANG KITA LAKSANAKAN DALAM ‘PEMBAHARUAN KEJAKSAAN’ , PENILAIAN PRESTASI HARUS DITENTUKAN DALAM PENCAPAIAN HASIL KINERJA. FAKTOR TERSEBUT JUGA MENJADI TITIK BERAT PENILAIAN KEMAMPUAN KEPEMIMPINAN DAN MANAJERIAL, SELURUHNYA HARUS BERBASIS PENCAPAIAN KINERJA (PERFORMANCE MANAGEMENT). STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) YANG DISUSUN OLEH TIM PEMBAHARUAN KEJAKSAAN, HARUS DILAKSANAKAN DENGAN KETAT DAN DINILAI SECARA OBYEKTIF, KARENA AKAN MENJADI UKURAN ATAS KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA.

SAYA YAKIN TIM PEMBAHARUAN TELAH MELAKSANAKAN SOSIALISASI ATAS PENERAPAN STANDART OPERATING PROCEDURE (SOP) TERSEBUT, SAYA BERIKAN WAKTU 6 (ENAM) BULAN MASA TRANSISI BAGI PELAKSANAANNYA SECARA EFEKTIF. JIKA DIPANDANG BAHWA SECARA OBYEKTIF SOSIALISASI MASIH DIPERLUKAN, AGAR SEGERA DILAKSANAKAN OLEH SETIAP JAKSA AGUNG MUDA HINGGA JAKSA DI SELURUH INDONESIA SIAP UNTUK MENERAPKANNYA DENGAN BAIK. UNTUK TAHUN 2011 AKAN KITA LAKSANAKAN EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA SETIAP PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL, PADA BULAN JUNI DAN DESEMBER 2011.

DENGAN PEMBENAHAN PROBLEMATIKA PENANGANAN PERKARA PADA KELOMPOK I TERSEBUT, YANG MELIPUTI :

-      DATABASE PENANGANAN PERKARA;

-      STANDARISASI PRODUK PENANGANAN PERKARA;

-      SUPERVISI YANG EFEKTIF DALAM PENANGANAN PERKARA;

-      EKSAMINASI YANG EFEKTIF DAN TRANSPARAN;

-      PERFORMANCE MANAGEMENT;

-      PENGUATAN PENGGUNAAN TEHNOLOGI INFORMASI.

MAKA DIHARAPKAN KITA AKAN BISA MEWUJUDKAN KONDISI PENANGANAN PERKARA YANG MENJADI SASARAN KEJAKSAAN PADA KELOMPOK II, YAITU :

-      PENANGANAN PERKARA YANG BERKUALITAS;

-      PENANGANAN PERKARA SECARA OBYEKTIF; DAN

-      PENEGAKAN HUKUM YANG TRANSPARAN.

KONDISI-KONDISI TERSEBUT MERUPAKAN PELAKSANAAN TUGAS KITA SELAKU APARATUR NEGARA, YAITU MELAKSANAKAN PELAYANAN PUBLIK DENGAN BAIK. SELURUH PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DAN SELURUH KEBIJAKAN YANG DIRUMUSKAN, SELAYAKNYA SELALU BERORIENTASI PADA PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK. KITA TENTU MEMAHAMI BAHWA APABILA ADANYA ORIENTASI PRIBADI DALAM PENYELENGARAAN FUNGSI PEMERINTAHAN, MERUPAKAN BENTUK PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG DALAM HUKUM TATA NEGARA DISEBUT SEBAGAI DETOURNEMENT DU POUVOIR.

DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) , TERDAPAT BEBERAPA CIRI-CIRI ANTARA LAIN BAHWA HARUS ADA AKUNTABILITAS DAN MENGIKUTSERTAKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM YANG KITA LAKSANAKAN. MELALUI PELAKSANAAN TUGAS YANG AKUNTABEL (DAPAT DIPERTANGUNG-JAWABKAN), BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK, SERTA MENGIKUSERTAKAN PERAN SERTA MASYARAKAT , SAYA YAKIN KEJAKSAAN AKAN DAPAT MERAIH KEMBALI KEPERCAYAAN PUBLIK DAN KEWIBAWAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM. KESEMUA INI TERGAMBAR DALAM SASARAN KELOMPOK III TERSEBUT DIATAS.

SELANJUTNYA MAKA KITA DAPAT MENGHARAPKAN KONDISI YANG TERGAMBAR PADA KELOMPOK IV YAITU:

-      DUKUNGAN PUBLIK TERHADAP INSTITUSI KEJAKSAAN DAN PENEGAKAN HUKUM YANG KITA LAKSANAKAN;

-      DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL YANG MEMADAI BAGI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KEJAKSAAN , SERTA PENGEMBANGAN LEMBAGA KEJAKSAAN UNTUK MENGHADAPI TANTANGAN KE DEPAN;

-      PERBAIKAN REMUNERASI; DAN

-      DAMPAK CITRA LEMBAGA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERWIBAWA DAN DIPERCAYA, BAIK SECARA NASIONAL MAUPUN DALAM SKALA INTERNASIONAL.

SAUDARA TENTU MEMAHAMI BAHWA SASARAN-SASARAN PADA KELOMPOK I, II , III DAN IV TERSEBUT SALING MEMPENGARUHI. MENGUATNYA PENCAPAIAN SASARAN PADA SETIAP KELOMPOK AKAN MEMPENGARUHI TERWUJUDNYA KELOMPOK SASARAN SELANJUTNYA. BEGITU PULA LEMAHNYA PELAKSANAAN SALAH SATU KELOMPOK, AKAN MENYEBABKAN KEGAGALAN PENCAPAIAN SASARAN PADA KELOMPOK SELANJUTNYA.

SAYA MENGHARAPKAN KOMITMEN KITA SEMUA, UNTUK KEMBALI PADA TUJUAN AWAL KITA MENGABDI DI KEJAKSAAN, YAITU DEMI BANGSA DAN NEGARA KITA, SERTA MEWUJUDKAN BERKIBARNYA PANJI-PANJI KEJAKSAAN YANG KITA CINTAI INI.

SELANJUTNYA, DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA INSTITUSIONAL DAN PROBLEMATIKA PENANGANAN PERKARA YANG TELAH SECARA OBYEKTIF KITA IDENTIFIKASI TERSEBUT, SAYA HARAPKAN KITA BERKONSENTRASI MEMBANGUN INSTITUSI KEJAKSAAN MELALUI 3 PILAR UTAMA YANG MENURUT SAYA DEWASA INI PERLU MENJADI PRIORITAS, YAITU :

1.    PILAR ‘SDM KEJAKSAAN YANG PROFESIONAL’;

2.    PILAR ‘PENYEMPUNAAN SISTIM OPERASIONAL DI KEJAKSAAN’; DAN

3.    PILAR ‘KEPERCAYAAN PUBLIK’.

YANG HARUS KITA JADIKAN SASARAN KEGIATAN, DAN DILAKSANAKAN SECARA BERSAMAAN. MASING-MASING AKAN SAYA JELASKAN SATU PERSATU, DALAM URAIAN DIBAWAH INI.

UNTUK KEPENTINGAN MEMBANGUN SDM KEJAKSAAN YANG PROFESIONAL, BAIK JAKSA MAUPUN PEGAWAI TATA USAHA, KITA HARUS MELAKSANAKAN PEMBENAHAN SEBAGAI BERIKUT :

a.      MELAKSANAKAN REKRUTMEN SECARA OBYEKTIF DAN TRANSPARAN, UNTUK MENDAPATKAN SDM YANG BERKUALITAS DENGAN BERINTEGRITAS TINGGI;

b.      MENJALANKAN MANAJEMEN JENJANG KARIR YANG SECARA OBYEKTIF DAN TRANSPARAN, UNTUK MENDORONG SEMANGAT BERKOMPETISI YANG SEHAT DENGAN MENITIK-BERATKAN PRESTASI DAN KINERJA;

c.      METODE PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI PUSDIKLAT KEJAKSAAN AGUNG ATAUPUN SENTRA DIKLAT DI DAERAH, DILAKSANAKAN SECARA OBYEKTIF DAN TRANSPARAN;

d.      PEMBINAAN PEGAWAI HARUS SEMATA-MATA BERORIENTASI PADA DIHASILKANNYA SDM KEJAKSAAN YANG BERINTEGRITAS, KARENA SANGAT BERPENGARUH PADA HARAPAN PELAKSANAAN PENANGANAN PERKARA YANG OBYEKTIF DAN PENEGAKAN HUKUM YANG TRANSPARAN, YANG KITA HARAPKAN BERSAMA.

e.      MELAKUKAN PENAJAMAN JENIS DAN MATERI DIKLAT DIDALAM DAN LUAR NEGERI, ANTARA LAIN MELALUI REEVALUASI KURIKULUM DAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN PELATIHAN. KITA PERLU MENINGKATKAN PENGIRIMAN JAKSA-JAKSA MUDA UNTUK MEMPERDALAM SISTIM HUKUM NEGARA-NEGARA LAIN, KARENA PENGUASAAN HUKUM ACARA PIDANA DAN PERDATA NEGARA LAIN, AKAN DIPERLUKAN BAGI EFEKTIFITAS PENANGANAN PERKARA, KHUSUSNYA DALAM PENYIDIKAN DAN PENARIKAN ASET-ASET KORUPTOR DI LUAR NEGERI.

f.       PENGUATAN KEMAMPUAN PERSONIL-PERSONIL YANG BERTUGAS PADA FUNGSI HUMAS, BAIK DI KEJAKSAAN AGUNG MAUPUN DI DAERAH, UNTUK MAMPU MEMBANGUN CITRA KEJAKSAAN DI MEDIA MASSA MAUPUN DALAM MASYARAKAT SECARA LUAS.

g.      PENAMBAHAN DAN PENGUATAN KEMAMPUAN PETUGAS-PETUGAS TEHNOLOGI INFORMASI, UNTUK MEMBANGUN DAN MENGOPERASIKAN JARINGAN KERJA KEJAKSAAN DI SELURUH INDONESIA;

h.     PENGUATAN PEMAHAMAN KODE PERILAKU JAKSA, SEHINGGA SETIAP BUTIR ATURANNYA DAPAT MENJADI KODE ETIK BAIK DALAM PELAKSANAAN TUGAS MAUPUN DALAM KEHIDUPAN SOSIAL KEMASYARAKATAN;

i.       MERUMUSKAN PROGRAM SERTIFIKASI BAGI PEJABAT-PEJABAT TERTENTU, ANTARA LAIN SERTIFIKASI BAGI BENDAHARA, KAJARI, BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DAN TENAGA PENGAJAR DI PUSDIKLAT, KESEMUANYA INI UNTUK LEBIH MENJAMIN KEMAMPUAN MEREKA DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI TERSEBUT,

j.       ADANYA PROGRAM SELEKSI DAN JENJANG KARIR TERTENTU YANG KETAT SERTA OBYEKTIF, UNTUK MEMPERSIAPKAN KADER-KADER PIMPINAN MASA DEPAN DI KEJAKSAAN. PERSYARATAN YANG DIPERLUKAN ANTARA LAIN KAPASITAS INTELEKTUAL, KEMAMPUAN TEHNIS, MANAJERIAL, PENUGASAN KHUSUS, DAN PELATIHAN DI DALAM DAN LUAR NEGERI;

DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN SISTIM OPERASIONAL DI KEJAKSAAN, SUDAH WAKTUNYA KITA MENYIAPKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

a.      MEMBANGUN DATABASE PENANGANAN PERKARA DAN KEBIJAKAN TEKNIS SERTA ATURAN INTERNAL YANG BERLAKU, UNTUK DAPAT DIAKSES SETIAP JAKSA DI SELURUH INDONESIA DALAM PELAKSANAAN PENANGANAN PERKARA ;

b.      STANDARISASI PRODUK PENANGANAN PERKARA, UNTUK LEBIH MENJAMIN KUALITAS KEGIATAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN, ANTARA LAIN BISA DILAKUKAN DENGAN MENYUSUN DAN MENDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK CD (SOFT COPY);

c.      SUPERVISI EFEKTIF PENANGANAN PERKARA, UNTUK LEBIH MENJAMIN PELAKSANAAN PENANGANAN PERKARA YANG CEPAT DAN EFEKTIF;

d.      EKSAMINASI YANG EFEKTIF SECARA OBYEKTIF DAN TRANSPARAN, SEBAGAI BENTUK EVALUASI PELAKSANAAN PENANGANAN PERKARA;

e.      PENGUATAN PELAKSANAAN SETIAP BUTIR ATURAN KODE PERILAKU JAKSA, DENGAN PEMBERIAN SANKSI SECARA OBYEKTIF BAGI PELANGGARNYA, KARENA AKAN MENJADI KUNCI PENCITRAAN APARATUR KEJAKSAAN DALAM MERAIH KEPERCAYAAN PUBLIK;

f.       SISTIM PERFORMANCE MANAGEMENT, DIMANA SELURUH PENILAIAN TERHADAP PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL, TERUTAMA BERBASIS PADA PRESTASI DAN KINERJA;

g.      MEMBANGUN SISTIM MANAJEMEN DAN PENANGANAN PERKARA, MELALUI PEMANFAATAN TEHNOLOGI INFORMASI;

h.     MENYIAPKAN BLUEPRINT KEGIATAN-KEGIATAN PENCEGAHAN KORUPSI, KHUSUSNYA DALAM PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, SERTA PADA KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA.

UNTUK MERAIH DAN MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK, TERHADAP KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM SERTA PENANGANAN PERKARA OLEH KEJAKSAAN, SASARAN KEGIATAN YANG PERLU DIPRIORITASKAN ANTARA LAIN :

a.      MEMPERKUAT KAPASITAS PERSONIL DAN STRATEGI KEHUMASAN, ANTARA LAIN MELALUI KEGIATAN BULANAN PRESS GATHERING;

b.      PENGELOLAAN QUICK WIN, ANTARA LAIN MELALUI PENGATURAN STRATEGI PUBLIKASI KEMAJUAN PENANGANAN PERKARA SECARA MINGGUAN;

c.      MENYIAPKAN RENCANA STRATEGIS YANG AKURAT DAN PELAKSANAANNYA SECARA TERUKUR SEBAGAI PARAMETER PENILAIAN KINERJA;

d.      PENGUATAN PELAKSANAAN KODE ETIK;

e.      ORIENTASI PELAYANAN PUBLIK, ANTARA LAIN MELALUI PELAYANAN HUKUM, AKSES PENGADUAN MASYARAKAT SERTA DALAM KEGIATAN PENANGANAN PERKARA;

f.       MELAKSANAKAN PENEGAKAN HUKUM SECARA TRANSPARAN, NAMUN TETAP MENJAGA KERAHASIAAN DAN KEPENTINGAN PENANGANAN PERKARA;

g.      MENINGKATKAN KUALITAS PENANGANAN PERKARA;

h.     MELAKSANAKAN KETERBUKAAN INFORMASI, SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

KETIGA PILAR SEBAGAIMANA SAYA JELASKAN DIATAS, YAITU MEMBANGUN : SDM KEJAKSAAN YANG BERKUALITAS DAN PROFESIONAL, SISTEM DAN MANAJEMEN PERKARA YANG EFEKTIF, OBYEKTIF, TRANSAPARAN, SERTA MERAIH KEPERCAYAAN PUBLIK, ATAS KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKSANAKAN. PADA KESEMPATAN RAPAT KERJA KALI INI, SAYA MINTA UNTUK MULAI DIKAJI KEMUNGKINAN DAN MENYUSUN SKALA PRIORITAS TAHAPANNYA. SAYA MINTA DAPAT DILAKUKAN ANALISA KESESUAIANNYA, DENGAN PROGRAM-PROGRAM PEMBAHARUAN KEJAKSAAN, KARENA MENURUT PANDANGAN SAYA PROGRAM PEMBAHARUAN KEJAKSAAN YANG TELAH DIRUMUSKAN, BELUM MENYELESAIKAN AKAR MASALAH YANG ADA, SERTA BELUM CUKUP MEMBANGUN LEMBAGA KEJAKSAAN MASA DEPAN YANG BERWIBAWA DAN DIPERCAYA OLEH MASYARAKAT.

SELAIN ITU, PADA KESEMPATAN KALI INI SAYA MEMANDANG PERLU AGAR KEJAKSAAN MEMPERSIAPKAN DIRI ATAS RENCANA PEMBENTUKAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI, DI SETIAP IBU KOTA PROPINSI SEBELUM TANGGAL 29 OKTOBER 2011, SESUAI AMANAT YANG DITENTUKAN PADA PASAL 35 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 2009. BERDASARKAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG TERSEBUT, DITENTUKAN BAHWA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI MERUPAKAN SATU-SATUNYA PENGADILAN YANG BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI. MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA MERENCANAKAN PADA BULAN DESEMBER INI, MEMULAI PEMBENTUKAN 3 PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI YAITU DI BANDUNG, SEMARANG DAN SURABAYA.

SEBAGAI KONSEKUENSINYA, MAKA PERKARA-PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DITANGANI KEJAKSAAN-KEJAKSAAN NEGERI, HARUS DISIDANGKAN DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI IBU KOTA PROPINSI, SEHINGGA AKAN MENIMBULKAN BEBERAPA PROBLEMATIKA, ANTARA LAIN:

-      PENGAWALAN DAN PENITIPAN TAHANAN DI RUTAN DI IBUKOTA PROPINSI;

-      KAPASITAS KEMAMPUAN RUTAN TERSEBUT;

-      KESULITAN MENGHADIRKAN SAKSI-SAKSI;

-      KEBUTUHAN BIAYA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI SAKSI, APABILA TERPAKSA HARUS MENGINAP KARENA FAKTOR JARAK;

-      TEMPAT KERJA DAN BIAYA OPERASIONAL, TERMASUK BIAYA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI JAKSA PENUNTUT UMUM SELAMA PERSIDANGAN;

-      EFEKTIFITAS PENGENDALIAN PERKARA OLEH KAJARI NYA MASING-MASING.

 

SAYA MEMANDANG PENTING PENYELESAIAN MASALAH INI, MENGINGAT KEBERHASILAN PENUNTUTAN PERKARA-PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MERUPAKAN SALAH SATU FAKTOR UTAMA DALAM MEMBANGUN CITRA PENEGAKAN HUKUM PADA UMUMNYA DAN KEJAKSAAN PADA KHUSUSNYA.

SAYA INGIN MENGATAKAN SEKALI LAGI TENTANG ARAHAN BAPAK PRESIDEN RI DALAM PENGARAHANNYA PADA PEMBUKAAN RAKER KEMARIN, BAHWA JUSTICE SECTOR SAMPAI DENGAN  SAAT INI MASIH BERMASALAH, SEHINGGA BELUM DAPAT MENINGKATKAN KEPERCAYAAN PUBLIC (PUBLICT TRUST) TERHADAP LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM DAN HARUS KITA AKUI DISINI ADALAH TERMASUK LEMBAGA KITA KEJAKSAAN, ADAPUN PENYEBABNYA ADALAH 4 (EMPAT) HAL YAITU :

1.    SOROTAN MASYARAKAT TERHADAP RULE OF LAW, FRAME OF LAW, PENEGAKAN HUKUM DAN PERANGKAT HUKUM YANG MASIH KURANG MEMADAI.

2.    PRAKTEK KORUPSI YANG MASIH TERUS TERJADI, BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG MASIH BELUM BAIK.

3.    TERJADI KEJAHATAN DAN PENYIMPANGAN YANG DILAKUKAN APARAT PENEGAK HUKUM.

4.    DITAMBAH APARAT PENEGAK HUKUM YANG KURANG EFEKTIF DALAM BERKOMUNIKASI DENGAN PUBLIK.

SELANJUTNYA DALAM HAL PELAKSANAAN TUGAS PENEGAKAN HUKUM, TERDAPAT AGENDA UTAMA YANG HARUS SECARA SERIUS UNTUK DILAKSANAKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM, YAKNI :

1)     PEMBERANTASAN KORUPSI,

2)     PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERORISME

3)     KEJAHATAN PAJAK, KARENA PEREKONOMIAN MASYARAKAT DAN PENERIMAAN NEGARA ± 70% BERASAL DARI PAJAK,

4)     PENYALAHGUNAAN NARKOBA,

5)     ILLEGAL LOGGING YANG BERPENGARUH KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP, MASA DEPAN DAN KEPERCAYAAN DUNIA.

OLEH KARENA ITU DALAM KESEMPATAN YANG SAMA, BAPAK PRESIDEN RI MEMBERIKAN PESAN KEPADA APARAT PENEGAK HUKUM, KHUSUSNYA KEPADA APARAT KEJAKSAAN YANG SEDANG MELAKSANAKAN RAPAT KERJA KEJAKSAAN UNTUK :

1.    LAKUKAN TUGAS PENEGAKAN HUKUM DENGAN BAIK “DO THE BEST, DO YOUR BEST”.

2.    TINGKATKAN KINERJA.

3.    JAGA INTEGRITAS MASING-MASING.

BAPAK IBU YANG SAYA HORMATI,

SAYA YAKIN, DENGAN KOMITMEN DAN KONSEKUEN YANG DIIKUTI KERJA KERAS SERTA KESUNGGUHAN BEKERJASAMA DALAM MERENCANAKAN, MERUMUSKAN DAN MELAKSANAKAN SETIAP PROGRAM KERJA BERDASARKAN TUGAS DAN     WEWENANG    YANG    DIMILIKI KEJAKSAAN, SERTA MENGEVALUASI SETIAP PERMASALAHAN YANG MUNGKIN ADA, MAKA KEJAKSAAN YANG PROGRESIF DAN RESPONSIF SERTA MENJALANKAN FUNGSI PELAYANAN DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERSIH, PRODUKTIF, TRANSPARAN, KREDIBEL DAN AKUNTABEL ADALAH SUATU KENISCAYAAN YANG SEGERA TERWUJUD.

SUDAH BUKAN SAATNYA LAGI, INSTITUSI PUBLIK DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM SEPERTI KEJAKSAAN, HANYA BISA BERWACANA DALAM SUMPAH DAN JANJI KESETIAAN MENEGAKKAN HUKUM, DEMI KESEJAHTERAAN BANGSA DAN NEGARA, JIKA TANPA DIIKUTI DENGAN KERJA KERAS YANG OPTIMAL, TAAT AZAS SERTA MENJUNJUNG TINGGI MORAL DAN HATI NURANI, SERTA MENGHINDARI DARI SEGALA BENTUK PERBUATAN TERCELA YANG DAPAT MENCEDERAI RASA KEADILAN MASYARAKAT.

DEMIKIAN BEBERAPA HAL YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN, AGAR DAPAT DIPERHATIKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN  RAPAT KERJA KEJAKSAAN TAHUN 2010 INI.

SAYA BERHARAP RAPAT KERJA TAHUN 2010 INI, DAPAT MENGHASILKAN RUMUSAN ATAU REKOMENDASI BERUPA PROGRAM KERJA DAN KEBIJAKAN SERTA GAGASAN YANG KREATIF, SOLUTIF DAN APLICABLE, SERTA DIIKUTI KESUNGGUHAN UNTUK MELAKSANAKANNYA SECARA KONTINYU DAN BERKESINAMBUNGAN BERSAMA JAJARAN DI BAWAH SAUDARA, SEHINGGA RAPAT KERJA KEJAKSAAN TAHUN 2010 INI, LEBIH MEMPUNYAI MAKNA BAGI KEMAJUAN ORGANISASI KE DEPAN YANG LEBIH BAIK.

SAYA BERKEYAKINAN, APABILA KITA DAPAT MENGOPTIMALKAN SETIAP PERAN, FUNGSI DAN WEWENANG YANG MELEKAT DALAM SUMPAH JABATAN KITA, SERTA DILANDASI DENGAN DISIPLIN TINGGI DAN TANGGUNGJAWAB YANG BESAR, MAKA PRESTASI DAN REPUTASI KEJAKSAAN SECARA KESELURUHAN DAPAT MEMBERIKAN KEMANFAATAN BAGI MASYARAKAT, YANG PADA AKHIRNYA MENINGKATKAN CITRA DAN KEREDIBILITAS KORPS KEJAKSAAN.

SAUDARA-SAUDARA SEKALIAN,

SEBELUM MENGAKHIRI PENGARAHAN INI, SAYA MINTA KEPADA SAUDARA-SAUDARA, UNTUK BENAR-BENAR MENGIKUTI SEMUA RANGKAIAN ACARA YANG TELAH DISUSUN DAN DISIAPKAN, AGAR MAKSUD DAN TUJUAN DISELENGGARAKANNYA RAPAT KERJA KEJAKSAAN TAHUN 2010, DAPAT MENCAPAI HASIL OPTIMAL SESUAI HARAPAN.

SELAMATMENGIKUTI ACARA RAPAT KERJA KEJAKSAAN TAHUN 2010, SEMOGA TUHAN YANG MAHA KUASA SELALU MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DAN PERTOLONGAN-NYA KEPADA KITA SEMUA.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH.

WASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

CIANJUR, 14 DESEMBER 2010
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 
BASRIEF ARIEF
 

 PIDATO JAKSA AGUNG
03-04-2014
AMANAT JAKSA AGUNG RI PADA PEMBUKAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBENTUKAN JAKSA (PPPJ) ANGKATAN VXXI GELOMBANG II TAHUN 2014
02-04-2014
Sambutan Jaksa Agung Republik Indonesia Pada Launching Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kejaksaan RI Dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kejaksaan Agung
pidato lainnya
ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.