home > pidato jaksa agung

 
 
 
A M A N A T
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PADA UPACARA PERINGATAN HARI BHAKTI ADHYAKSA KE-50 TAHUN 2010

KAMIS, 22 JULI 2010

 


BISMILLAHIRAHMAANIRROHIIM,
ASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,
SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA,

-        SEGENAP KORPS ADHYAKSA DI MANAPUN BERADA,

-        PARA PESERTA UPACARA YANG BERBAHAGIA,

PADA KESEMPATAN YANG BAIK, DAN MUDAH-MUDAHAN PENUH BERKAH INI, SAYA MENGAJAK KEPADA SEGENAP WARGA ADHYAKSA DISELURUH TANAH AIR, UNTUK MEMANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA KUASA, KARENA KITA MASIH DIBERI KESEMPATAN DAN KEKUATAN, SEHINGGA KITA DAPAT MEMPERINGATI KEMBALI HARI BHAKTI ADHYAKSA KE - 50, TANGGAL 22 JULI 2010, DENGAN TEMA “HARI BHAKTI ADHYAKSA 2010 SEBAGAI MOMENTUM MEMBANGUN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KEJAKSAAN RI MELALUI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI”.

UNTUK MEMAHAMI PIKIRAN YANG BERKEMBANG DIMASYARAKAT, MENYANGKUT PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH INSTITUSI KEJAKSAAN SELAKU PENEGAK HUKUM, SAYA INGIN MENGAJAK KEPADA SAUDARA-SAUDARA UNTUK BERTANYA PADA DIRI KITA SENDIRI, “APAKAH SELAMA INI KITA TELAH MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM SESUAI DENGAN HARAPAN DAN KEINGINAN MASYARAKAT, SEHINGGA MENGHASILKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KEJAKSAAN”. KARENA SESUNGGUHNYA, MAKNA DARI PERINGATAN HARI BHAKTI ADHYAKSA ADALAH REFLEKSI DAN EVALUASI INSTITUSI, TERHADAP KINERJA YANG TELAH KITA SUMBANGKAN KEPADA MASYARAKAT SELAMA INI.

SEGENAP WARGA ADHYAKSA YANG BERBAHAGIA,

ISU GOOD GOVERNANCE MENJADI TUNTUTAN UTAMA, PASCA DIMULAINYA ERA REFORMASI BAGI LEMBAGA KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN. KEJAKSAAAN INGIN MELAKUKAN REFORMASI, YAITU REFORMASI YANG BERTUJUAN UNTUK MEMPERBAIKI DAN MEREFORM TATANAN BIROKRASI KEJAKSAAN MENUJU PADA PERBAIKAN DAN PERUBAHAN POLA PIKIR, BUDAYA KERJA, TINGKAH LAKU YANG DIAWALI DARI  PERUBAHAN  MANAJEMEN BERBASIS  KINERJA, SEHINGGA MENGHASILKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA.

TEMA : “HARI BHAKTI ADHYAKSA 2010, SEBAGAI MOMENTUM MEMBANGUN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KEJAKSAAN RI MELALUI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI”, MEMILIKI MAKNA BAGAIMANA MEMBANGUN KEPERCAYAAN MASYARAKAT (PUBLIC TRUST BUILDING). PADA DASARNYA KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA KEJAKSAAN AKAN TERBANGUN, BILAMANA KINERJA KEJAKSAAN TELAH MENUNJUKKAN PERBAIKAN ATAU PENINGKATAN YANG DAPAT DILIHAT, DAN KEMANFAATANNYA DAPAT DIRASAKAN LANGSUNG OLEH MASYARAKAT PENCARI KEADILAN.

HAKEKAT PROGRAM REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN YANG SEKARANG DIJALANKAN, ADALAH BUKAN SESUATU YANG BARU, KARENA SEJAK TAHUN 2005 KEJAKSAAN TELAH MENCANANGKAN PROGRAM PEMBARUAN. NAMUN DEMIKIAN HARUS DIAKUI, BAHWA PROGRAM PEMBARUAN KEJAKSAAN DALAM PELAKSANAANNYA, MASIH DIRASAKAN KURANG IMPLEMENTASI, DISAMPING MASIH ADANYA PERBUATAN TERCELA YANG DILAKUKAN OKNUM APARAT KEJAKSAAN, SEHINGGA MEMPENGARUHI KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA KEJAKSAAN.

WARGA ADHYAKSA YANG SAYA BANGGAKAN,

PROGRAM REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN, MERUPAKAN KESEPAKATAN PIMPINAN KEJAKSAAN BERSAMA KAJATI SELURUH INDONESIA UNTUK MERUBAH POLA PIKIR, SIKAP DAN MENTAL APARATUR KEJAKSAAN, MENUJU KEARAH PERUBAHAN DAN PERBAIKAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM DAN PENEGAKANNYA, SESUAI DENGAN TUJUAN DAN HARAPAN YANG DIINGINKAN BANGSA, MASYARAKAT DAN NEGARA.

DALAM PERJALANAN PELAKSANAAN PEMBARUAN DAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI, KEJAKSAAN TELAH MELAKUKAN BERBAGAI PERBAIKAN DAN PERUBAHAN. DALAM TATARAN NORMATIF BANYAK YANG TELAH KITA LAKUKAN, NAMUN DALAM TATARAN PRAKTEK, MASIH BANYAK YANG HARUS KITA PERBAIKI, KARENA APA YANG KITA PERBUAT BELUM MENCAPAI SEPERTI YANG KITA SEMUA HARAPKAN.

DIMULAI DARI TINDAK LANJUT PROGRAM PEMBARUAN KEJAKSAAN YANG DICANANGKAN SEJAK TAHUN 2005, PADA TAHUN 2007, TELAH DITERBITKAN PERATURAN JAKSA AGUNG (PERJA) YANG MENYANGKUT PEMBARUAN KEJAKSAAN YANG BERKAITAN DENGAN:

1.    RekruItment,

2.    SISTEM Pendidikan dan Pelatihan,

3.    Standard Minimum Profesi Jaksa,

4.    POLA JENJANG Karir,

5.    Kode Perilaku Jaksa,

6.    SISTEM Pengawasan.

Peraturan Jaksa Agung TERSEBUT, mengandung unsur-unsur pembaruan, seperti jaminan adanya sistem yang obyektif, transparan dan akuntabeL. KEMUDIAN DALAM PRAKTEKNYA DIBARENGI DENGAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN 6 (ENAM) TERTIB YANG TELAH ADA, YAKNI TERTIB ADMINISTRASI, TERTIB ANGGARAN, TERTIB PERALATAN, TERTIB PERKANTORAN, TERTIB DISIPLIN KERJA DAN TERTIB KEPEGAWAIAN, SERTA DIIKUTI DENGAN TERTIB MORAL, UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS KERJA SUMBER DAYA MANUSIA KEJAKSAAN SEBAGAIMANA HARAPAN MASYARAKAT.

PROGRAM PEMBARUAN KEJAKSAAN INI, MERUPAKAN MODAL DASAR bagi Kejaksaan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi yang pada hakekatnya merupakan, reformasi yang sifatnya lebih menyeluruh dan menyentuh seluruh aspek organisasi KEPEMERINTAHAN.

TAHUN 2008, PROSES 6 (ENAM) PERJA PEMBARUAN KEJAKSAAN DISEMPURNAKAN DAN DIMANTAPKAN, SERTA DISESUAIKAN DENGAN SITUASI DAN KONDISI KEJAKSAAN. UNTUK ITU PADA TAHUN 2008 DILUNCURKAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN, DAN PADA TAHUN 2009 PROGRAM REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN DISESUAIKAN DENGAN PANDUAN REFORMASI BIROKRASI YANG DIKELUARKAN MENPAN, YAKNI REFORMASI BIROKRASI YANG MENCAKUP 3 ASPEK, YAITU ASPEK KELEMBAGAAN (ORGANISASI), ASPEK PERBAIKAN KETATALAKSANAAN (ADMINSITRATION PROCCES) DAN ASPEK PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA.

SASARAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN INI DIARAHKAN UNTUK MENGUBAH POLA PIKIR (MIND SET), BUDAYA KERJA (CULTURE SET), PERILAKU (BEHAVIOUR), MELALUI 3 (TIGA) ASPEK TERSEBUT DIATAS.

PADA TAHUN 2009, JAJARAN PIMPINAN KEJAKSAAN TELAH MENEGUHKAN KOMITMEN, UNTUK MELAKUKAN PERBAIKAN DAN PEMBAHARUAN INSITITUSI KEJAKSAAN, MELALUI PELAKSANAAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI YANG DIAWALI DENGAN PELAKSANAAN TAHAP PERTAMA YAKNI :

1.    ARAHAN STRATEGIS, MELALUI PROGRAM PERCEPATAN QUICK WIN,
2.    PENATAAN SISTEM KINERJA YANG MELIPUTI KEGIATAN :

-      PENILAIAN DAN PENATAAN SISTEM KINERJA ORGANISASI SAAT INI,

-      PENYUSUNAN POSTUR IDEAL BIROKRASI ORGANISASI KEJAKSAAN,

-      ANALISIS JABATAN, EVALUASI JABATAN DAN SISTEM REMUNERASI.

3.    LANGKAH-LANGKAH MANAJEMEN PERUBAHAN, MELALUI KEGIATAN SOSIALISASI DAN INTERNALISASI.

WARGA ADHYAKSA YANG SAYA BANGGAKAN,

RANGKAIAN KEBIJAKAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI YANG TELAH KITA LAKUKAN,  DIFORMULASIKAN DENGAN VISI MENCAPAI APARAT KEJAKSAAN YANG PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS, DEMI TERCAPAINYA SUPREMASI HUKUM DALAM RANGKA PERWUJUDAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK.

IMPLEMENTASI  PERUBAHAN DAN PERBAIKAN TERKAIT DENGAN RESTRUKTURISASI ORGANISASI KEJAKSAAN. BARU-BARU INI TANGGAL 15 JUNI 2010 TELAH DITERBITKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 38 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA. SELANJUTNYA SEKARANG, MASIH DALAM PROSES PENYUSUNAN PERATURAN JAKSA AGUNG MENGENAI ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN. NAMUN HARUS DIAKUI, BAHWA PERUBAHAN SEMACAM INI MASIH MERUPAKAN FORMALITAS.

LANGKAH STRATEGIS DALAM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI YANG LEBIH KONKRIT, ADALAH MENYANGKUT IMPLEMENTASI PROGRAM KERJA REFORMASI BIROKRASI  TAHAP  SELANJUTNYA,  YAKNI  TAHAP MENJAMIN PELAKSANAAN PERBAIKAN ORGANISASI, TATA LAKSANA MAUPUN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA, YANG SESUAI DENGAN PEDOMAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI.

DALAM PROSES PENATAAN ORGANISASI, PERUBAHAN ORGANISASI KEJAKSAAN DILAKUKAN GUNA MEWUJUDKAN ORGANISASI KEJAKSAAN DENGAN FUNGSI DAN UKURAN YANG TEPAT (RIGHT SIZING), PROFESIONAL, PRODUKTIF DAN EFISIEN SERTA SESUAI DENGAN KETENTUAN MENGENAI ORGANISASI KEJAKSAAN. PORSI IDEAL ORGANISASI KEJAKSAAN YANG DIKATAKAN MISKIN STRUKTUR NAMUN KAYA FUNGSI INI, TETAP BERMUARA PADA KOMPETENSI DAN TANGGUNGJAWAB MANAJERIAL.

OLEH KARENA ITU, PERLU DILAKUKAN ANALISA BEBAN KERJA UNTUK MELIHAT BEBAN KERJA MASING-MASING SATUAN UNIT KERJA KEJAKSAAN, PEMANFAATAN WAKTU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI TEKNIS PENUNTUTAN, TUGAS DIBIDANG MANAJERIAL DAN TUGAS NON TEHNIS YURIDIS LAINNYA. DISINI DIPERLUKAN KESEIMBANGAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS PENUNTUTAN, TUGAS MANAJERIAL DAN PRODUKTIVITAS SDM DAN SEBAGAINYA.

HAL DEMIKIAN DIMAKSUDKAN, UNTUK MENGETAHUI DAN MELIHAT BERAPA BANYAK JUMLAH SDM SECARA IDEAL YANG DITEMPATKAN DIMASING-MASING KANTOR KEJAKSAAN, BAIK KEJAKSAAN AGUNG, KEJAKSAAN TINGGI DAN KEJAKSAAN NEGERI MAUPUN CABANG KEJAKSAAN NEGERI, UNTUK MASING-MASING JABATAN YANG ADA.

WARGA ADHYAKSA DISELURUH TANAH AIR YANG BERBAHAGIA,

RESTRUKTURISASI ORGANISASI KEJAKSAAN MERUPAKAN HAL YANG SANGAT STRATEGIS UNTUK DILAKUKAN, KARENA AKAN MEMPENGARUHI BERBAGAI ASPEK LAINNYA, TERMASUK DALAM PERUBAHAN TATA LAKSANA DAN SUMBER DAYA MANUSIA.

PERUBAHAN TATA LAKSANA, DILAKSANAKAN DENGAN PENYUSUNAN STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL, SEHINGGA SEMUA JENIS PEKERJAAN BAIK YANG SIFATNYA TEKNIS YURIDIS MAUPUN MANAJERIAL ADMINISTRATIF MEMPUNYAI PANDUAN DAN ARAHAN YANG JELAS, SEHINGGA AKAN DIPEROLEH HASIL YANG JELAS DAN TERUKUR. “SIAPA YANG HARUS MENJALANKAN KERJA APA, DENGAN TUJUAN KEBERHASILAN APA, BERTANGGUNG JAWAB KEPADA SIAPA, DAN APA SAJA LANGKAH YANG HARUS DILAKUKAN”.

KETATALAKSANAAN YANG BAIK DAN BENAR MERUPAKAN BENTUK KINERJA ORGANISASI YANG DISESUAIKAN DENGAN RENCANA STRATEGIS YANG TELAH DITETAPKAN, DENGAN  DIDUKUNG OLEH KETERSEDIAAN ANGGARAN YANG DISUSUN BERBASIS KINERJA. DENGAN DEMIKIAN KETATALAKSANAAN YANG HENDAK DIBANGUN, MERUPAKAN BENTUK DARI AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI KEJAKSAAN.

REFORMASI DALAM ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA MERUPAKAN FAKTOR YANG PALING PENTING, KARENA UNSUR MANUSIA INILAH YANG MERUPAKAN PENGGERAK DAN PELAKSANA REFORMASI. PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA, DIMULAI DARI PROSES REKRUITMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON JAKSA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, METODE PELATIHAN DAN PENDIDIKAN, TERMASUK MATERI APA YANG HARUS DIBERIKAN. KEMUDIAN SISTEM PENILAIAN KINERJA, ASSESSMENT KOMPETENSI INDIVIDU, POLA KARIER, PROMOSI, ROTASI DAN MUTASI, SERTA PEMBANGUNAN DATA BASE PEGAWAI.

KESEMUA KEGIATAN REFORMASI DALAM ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA, BERTUJUAN UNTUK MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA KEJAKSAAN MENUJU APARATUR KEJAKSAAN YANG KOMPETEN, PROFESIONAL, BERDISIPLIN TINGGI, BERTANGGUNGJAWAB, BERINTEGRITAS DAN BERMORAL.

DISAMPING ITU, ARAHAN STRATEGIS TAHAP AWAL DALAM REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN MELALUI PROGRAM QUICK WIN AKAN TERUS DITINGKATKAN, SEHINGGA PERBAIKAN ADMINISTRASI PROSES DARI PRODUK UTAMA KEJAKSAAN, DAPAT DILIHAT DAN DIRASAKAN MANFAATNYA OLEH MASYARAKAT PENCARI KEADILAN.

PROGRAM INI MENJADI PENTING, KARENA BERSINGGUNGAN LANGSUNG DENGAN RASA KEPUASAAN MASYARAKAT PENCARI KEADILAN, TERHADAP PELAKSAANAAN TUGAS KEJAKSAAN. OLEH KARENA ITU QUICK WIN YANG MELIPUTI, PERCEPATAN PENANGANAN PERKARA DAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT, PENERAPAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI ON LINE DAN PENGEMBANGAN WEBSITE KEJAKSAAN, HARUS LEBIH DITINGKATKAN DITAHUN 2010 DAN TAHUN-TAHUN SELANJUTNYA UNTUK DITERAPKAN DI KEJAKSAAN TINGGI SELURUH INDONESIA.

WARGA ADHYAKSA YANG SAYA BANGGAKAN,

SAYA MENEKANKAN SEKALI LAGI, BAHWA KELEMAHAN DALAM PROGRAM REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN, ADALAH PADA IMPLEMENTASINYA. ADA KECENDERUNGAN “MISKIN” IMPLEMENTASI. PROGRAM REFORMASI BIROKRASI HARUS DIPRAKTEKKAN DAN DIAKTUALISASIKAN. HARUS ADA KONSEP DENGAN TAHAPAN-TAHAPAN YANG TEPAT, AKURAT DAN APLIKABEL, SERTA DIBARENGI TAULADAN (ROLE MODEL) DARI SETIAP PIMPINAN.

PELAKSANAAN KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DIATAS, HARUS DIKAWAL MELALUI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SECARA KETAT DAN PASTI. DISAMPING ITU, INSTRUMEN PENGAWASAN DAN PENILAIAN DIJADIKAN DASAR PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PRESTASI YANG DICAPAI (REWARD), DAN PENGENDALIAN ATAU KONTROL YANG DIAKTUALISASIKAN DENGAN PEMBERIAN HUKUMAN (PUNISHMENT) YANG OBYEKTIF DAN ADIL, TERHADAP SETIAP PEGAWAI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DAN PERBUATAN TERCELA.

REWARD AND PUNISHMENT DIBERIKAN, MELALUI MEKANISME PENILAIAN, TERHADAP SEMUA SATUAN KERJA KEJAKSAAN. OBYEKTIFITAS SANGAT DIPERLUKAN, OLEH KARENANYA PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN HARUS DISUSUN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEBIJAKAN ATAU PERATURAN INTERNAL YANG BERLAKU DILINGKUNGAN KEJAKSAAN R.I.

SETIAP SATUAN UNIT YANG DIBENTUK, AKAN DILAKUKAN PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN YANG MENCAKUP KEMAMPUAN PERSONIL DAN KOMPETENSI, BAIK DARI ASPEK PROFESIONAL, ADMINISTRASI MAUPUN MANAJERIAL. PENILAIAN INI DISEBUT DENGAN IPKU, YAITU INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA UNIT. SEDANGKAN TERHADAP JAKSA, AKAN DIGUNAKAN INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA JAKSA (IPKJ). SEBAGAI PENGAWASAN MELEKAT (WASKAT) DALAM RANGKA MENILAI UNSUR PENANGANAN PERKARA DAN ADMINISTRASI PERKARA, MEKANISME YANG DIGUNAKAN ADALAH SELF ASSESSMENT, DENGAN DOKUMEN PEKERJAAN DARI JAKSA YANG BERSANGKUTAN.

SAUDARA-SAUDARA SEKALIAN,

REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN SUDAH DITETAPKAN, MAKA KITA HARUS BEKERJA KERAS UNTUK MENJALANKAN SECARA BERKESINAMBUNGAN DAN BERKELANJUTAN, TANPA PUTUS. KETIKA ADA PENYIMPANGAN, SANKSI HARUS DITEGAKAN, JIKA TIDAK ADA PENCAPAIAN TARGET, HARUS SIAP DAN MAU DIEVALUASI. DISINI, PERAN PIMPINAN SETIAP UNIT KERJA SANGATLAH PENTING. PERUBAHAN AKAN TERWUJUD, JIKA ADA TAULADAN DAN PENGAWALAN DARI PIMPINAN, SESUAI DENGAN TINGKATANNYA. TANPA INI, SEMUA PERBAIKAN KINERJA BIROKRASI TIDAK AKAN TERLAKSANA SECARA NYATA.

JIKA KITA YAKIN DAN MAMPU MELAKUKAN PERBAIKAN DAN PENINGKATAN KINERJA, MELALUI KERJA KERAS, PROFESIONALISME TINGGI DAN BERTANGGUNGJAWAB,  PASTI AKAN MEMBERIKAN MANFAAT DAN KEBAIKAN, TIDAK HANYA BAGI KITA SENDIRI, MELAINKAN JUGA BAGI INSTITUSI YANG KITA CINTAI INI. SEPERTI CONTOH, PENILAIAN LAPORAN KEUANGAN KEJAKSAAN YANG DILAKUKAN BARU-BARU INI, DENGAN PENILAIAN WAJAR DENGAN PENGECUALIAN (QUALIFIED OPINION). INI MERUPAKAN PRESTASI DARI KERJA KERAS KARENA PENILAIN TERSEBUT LEBIH BAIK DARI TAHUN SEBELUMNYA.

DEMIKIAN PULA TERHADAP REALISASI SISTEM REMUNERASI APARATUR KEJAKSAAN, SEBAGAI BAGIAN YANG TIDAK BISA DIPISAHKAN DALAM PROGRAM REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN, AKAN MENJADI HARAPAN KITA SEMUA YANG HARUS DIIKUTI DENGAN CATATAN, BAHWA KEBIJAKAN TANPA KOMPROMI ATAU “ZERO-TOLERANCE”, TERHADAP KKN HARUS DITEGAKAN DAN TUNTUTAN KERJA HARUS DIPENUHI.

WARGA ADHYAKSA YANG SAYA CINTAI,

REFORMASI BIROKRASI, HARUS DILAKUKAN DISETIAP BIDANG YANG ADA, ANTARA LAIN BIDANG PEMBINAAN, BIDANG INTELIJEN, BIDANG TINDAK PIDANA UMUM, BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS, BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA SERTA BIDANG PENGAWASAN.

DALAM KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA INI, SAYA BERHARAP KEPADA SELURUH BIDANG UNIT KERJA, MELAKUKAN LANGKAH-LANGKAH OPERATIF DAN APLIKATIF, SESUAI DENGAN BIDANG TUGAS DAN KEWENANGANNYA MASING-MASING. BIDANG TEKNIS YURIDIS SEPERTI PENANGANAN PERKARA, BAIK TINDAK PIDANA UMUM MAUPUN TINDAK PIDANA KHUSUS, HARUS DIPERHATIKAN UNTUK DILAKSANAKAN PENCAPAIAN TARGET DAN PERCEPATAN PENANGANAN PERKARA, SESUAI PROGRAM KERJA KEJAKSAAN.

DEMIKIAN PULA DENGAN PELAKSANAAN FUNGSI BIDANG INTELIJEN DAN DATUN, HARUS BERJALAN SESUAI KEBIJAKAN DAN STANDAR MINIMAL KERJA YANG TELAH DITETAPKAN, DENGAN ACUAN PENCAPAIAN TARGET DAN TUJUAN YANG DIHARAPKAN BERSAMA.

TUGAS LAIN, YANG TIDAK KALAH PENTINGNYA ADALAH MENYANGKUT BIDANG NON TEKNIS YURIDIS SEPERTI PENYEDIAAN FUNGSI DAN TATA KELOLA ADMINISTRASI, ARSIPARIS, DOKUMENTASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN. KEGIATAN INI, MENJADI BAGIAN MENDASAR TERHADAP PELAKSANAAN KINERJA BIROKRASI KEJAKSAAN, KARENA SALAH SATU UKURAN KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI, TERCERMIN DARI KONDISI ADMINSITRASI, ARSIPARIS DAN DOKUMENTASI, SERTA PENGELOLAAN KEUANGAN YANG BAIK DAN BERTANGGUNGJAWAB.  

OLEH KARENANYA MENJADI PEKERJAAN BAGI BIDANG PEMBINAAN, UNTUK MELAKUKAN PERBAIKAN DAN PENINGKATAN KINERJA APARATUR DIBIDANG NON TEKNIS YURIDIS INI, SELAIN MENYANGKUT PEMBENAHAN SISTEM REKRUITMEN, SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, SERTA PEMBENAHAN SISTEM PEMBINAAN KARIER BERDASARKAN PRESTASI DAN KOMPETENSI, BAIK MUTASI, ROTASI, PROMOSI DAN DEMOSI.

KETIKA STANDAR KINERJA DAN INDIKATOR KEBERHASILAN SUDAH JELAS, MAKA PERLU ADA SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN YANG BAIK. PERLU DIINGAT, SELAIN TERDAPAT PENGAWASAN EKSTERNAL, YANG MENILAI DAN MENGAWASI, KITA JUGA MEMILIKI PENGAWASAN INTERNAL. BIDANG PENGAWASAN HARUS MAMPU MENDUKUNG DAN BERPERAN DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA YANG TELAH DITETAPKAN.

JANGAN ADA LAGI PENYIMPANGAN DAN PERBUATAN TERCELA DALAM PELAKSANAAN TUGAS, SERTA JANGAN SAMPAI TERJADI KEBOCORAN DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN, BAIK ANGGARAN PENGELUARAN MAUPUN PENERIMAAN KEUANGAN NEGARA DARI HASIL DINAS.

WARGA ADHYAKSA YANG SAYA CINTAI,

KEBERHASILAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN BERADA DIPUNDAK KITA BERSAMA. MARI KITA LAKSANAKAN DIMULAI DARI SAYA SELAKU PIMPINAN, MANAJERIAL EKSEKUTIF (PEJABAT ESELON I DAN ESELON II) DAN DIIKUTI OLEH SELURUH APARATUR PEGAWAI KEJAKSAAN BAIK DIPUSAT MAUPUN DIDAERAH.

MEMBANGUN KEPERCAYAAN (TRUST) MASYARAKAT, ADALAH MEMBANGUN SISTEM KERJA BERLANDASKAN KEMAMPUAN MELAKSANAKAN TUGAS (KOMPETENSI), KETERBUKAAN (TRANSPARANSI), KESESUAIAN ANTARA YANG DIUCAPKAN DENGAN YANG DILAKUKAN (RELIABILITAS), DAN PERLAKUAN YANG ADIL (EQUITY). PROGRAM REFORMASI BIROKRASI PERLU IMPLEMENTASI, IMPLEMENTASI PERLU POLA PIKIR DAN TINGKAH LAKU  POSITIF DARI SELURUH APARATUR KEJAKSAAN.

OLEH KARENA ITU, DALAM KESEMPATAN PERINGATAN HBA TAHUN 2010 INI, SAYA MEMBERIKAN PERINTAH HARIAN SEBAGAI BERIKUT :

1.      BANGUN BUDAYA KERJA, POLA PIKIR DAN TINGKAH LAKU BIROKRASI POSITIF, SEBAGAI LANDASAN DAN KEYAKINAN SAUDARA DALAM SETIAP PELAKSANAAN TUGAS, GUNA MENUMBUHKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT.

2.      TEGAKKAN MORALITAS POSITIF, UTAMANYA WATAK KEJUJURAN DAN DISIPLIN, DIMULAI DARI DIRI SENDIRI, DILINGKUNGAN KANTOR DAN MASYARAKAT SEKITAR.

3.      TINGKATKAN PROFESIONALISME, TIDAK HANYA DALAM BIDANG TEKNIS YURIDIS, NAMUN JUGA MELIPUTI FUNGSI MANAJEMEN KEJAKSAAN YANG LAIN, SEPERTI KEUANGAN, ADMINISTRASI DAN ARSIPARIS.

4.      TULUSLAH BEKERJA, ORIENTASIKAN PADA HASIL, KEMANFAATAN BAGI MASYARAKAT, SERTA TIDAK MENGAMBIL SESUATU YANG BUKAN HAK KITA.

DEMIKIAN AMANAT INI SAYA SAMPAIKAN, DIIRINGI DO’A KEPADA TUHAN YANG MAHA KUASA, AGAR SENANTIASA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DAN KEMUDAHAN KEPADA KITA, DALAM SETIAP PELAKSANAAN TUGAS, DALAM RANGKA TERWUJUDNYA PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN, SEBAGAIMANA HARAPAN RAKYAT INDONESIA.

“DIRGAHAYU KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA”

TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA.

WASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

    JAKARTA, 22 JULI 2010

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 
 
 

HENDARMAN SUPANDJI

 PIDATO JAKSA AGUNG
11-06-2014
SAMBUTAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA PADA PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN R.I. ATAS LAPORAN KEUANGAN KEJAKSAAN R.I. TAHUN 2013
05-06-2014
AMANAT JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA PADA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN JABATAN JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN DAN STAF AHLI JAKSA AGUNG BIDANG PEMBINAAN
pidato lainnya
ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.