home > pidato jaksa agung

AMANAT
JAKSA  AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PADA  UPACARA PERINGATAN HARI BHAKTI ADHYAKSA KE-49 TAHUN 2009
RABU, 22 JULI 2009

SEGENAP KORPS ADHYAKSA DI MANAPUN BERADA,
PARA PESERTA UPACARA YANG BERBAHAGIA,
ASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,
SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA,

PADA HARI YANG BERBAHAGIA INI, SAYA MENGAJAK SEGENAP WARGA ADHYAKSA DI SELURUH TANAH AIR, UNTUK BERSAMA-SAMA MEMANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KE HADIRAT TUHAN YANG MAHA KUASA, KARENA HANYA DENGAN PERKENAN-NYA, KITA DAPAT MEMPERINGATI KEMBALI HARI BHAKTI ADHYAKSA KE 49 TANGGAL 22 JULI 2009.

TEMA HARI BHAKTI ADHYAKSA TAHUN INI, ADALAH "MELALUI HARI BHAKTI ADHYAKSA 2009 KITA SONGSONG REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN MENUJU TERWUJUDNYA APARAT KEJAKSAAN YANG PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS MORAL YANG TANGGUH". TEMA INI MEMILIKI ARTI YANG SANGAT FAKTUAL. NEGARA KITA SUDAH 11 TAHUN MELEWATI MASA REFORMASI DAN TUNTUTAN MASYARAKAT AKAN REFORMASI DALAM SEGALA BIDANG MAKIN KUAT, TERUTAMA DALAM BIROKRASI INSTITUSI NEGARA. SELAMA INI MASYARAKAT MASIH BERANGGAPAN, BAHWA BIROKRASI IDENTIK DENGAN KETIDAK-EFISIENAN, LAMBAT DAN KONOTASI NEGATIF LAINNYA.

SUPAYA MASYARAKAT MELIHAT BIROKRASI SEBAGAI INSTITUSI YANG BENAR-BENAR MELAYANI PUBLIK, MAKA PERTANYAAN YANG HARUS DIJAWAB SEKARANG INI ADALAH, BAGAIMANA MEMASTIKAN DAN MEMPERTAHANKAN, AGAR BIROKRASI DAPAT BEKERJA BAGI KEPENTINGAN RAKYAT BANYAK, SERTA MENJAGA AGAR BIROKRASI BERJALAN SEBAGAIMANA DIHARAPKAN. UNTUK ITU  HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN MENJADI PENTING, DAN SANGAT PENTING.

DI SISI LAIN, SECARA KONSTITUSIONAL, NEGARA KITA ADALAH NEGARA YANG BERDASARKAN ATAS HUKUM ATAU RECHTSTAAT, DAN BUKAN BERDASARKAN ATAS KEKUASAAN BELAKA ATAU MACHTSTAAT. NEGARA HUKUM BUKANLAH SUATU HAL YANG SEKALI JADI. IA HARUS DIWUJUDKAN. UNTUK MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM, DIBUTUHKAN PERJUANGAN YANG  SUNGGUH-SUNGGUH, SERTA TERUS MENERUS UNTUK MELAKUKAN PEMBENAHAN KE ARAH YANG LEBIH BAIK. UPAYA MENGISI PERWUJUDAN NEGARA HUKUM, DALAM KONTEKS PENEGAKAN HUKUM, PERLU DITANAMKAN PADA DIRI SETIAP APARAT KEJAKSAAN, UNTUK KEMUDIAN DIHAYATI DAN DIIMPLEMENTASIKAN. HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM KITA, PERLU SENANTIASA DIPERKAYA DENGAN BERBAGAI GAGASAN, PEMIKIRAN DAN KONSEPSI YANG SEGAR DAN BERJANGKAUAN KE DEPAN. DENGAN SEMANGAT INILAH, KITA AKAN TERDORONG DAN TERPANGGIL, UNTUK MEMBERIKAN KONTRIBUSI NYATA SESUAI DENGAN TUGAS, KEWENANGAN, POTENSI, DAN KEMAMPUAN YANG KITA MILIKI.

WARGA ADHYAKSA YANG SAYA CINTAI,
KITA HARUS MEMAHAMI, BAHWA KEJAKSAAN DALAM NEGARA DEMOKRASI, ADALAH PELAYAN PUBLIK YANG DIBERI AMANAH UNTUK MENCIPTAKAN RASA KEADILAN.
DALAM KONTEKS PELAYANAN PUBLIK YANG DEMOKRATIS, ADA 2 (DUA) HAL YANG HARUS KITA SADARI BERSAMA:
PERTAMA, KEJAKSAAN PADA HAKEKATNYA MENGEMBAN ‘MISI PUBLIK’, YAITU KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM DAN IMPLEMENTASINYA, SENANTIASA MENGACU PADA ASPIRASI DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT SECARA NYATA, YAITU KEADILAN ITU SENDIRI.
KEDUA, KITA HARUS BISA MENERIMA ‘KONTROL PUBLIK’, YAITU BAHWA RAKYAT DAPAT MENGAWASI KEBIJAKAN YANG DIAMBIL DAN IMPLEMENTASINYA, SERTA PEJABAT YANG MEMBUATNYA, BAIK DALAM BENTUK KRITIKAN MAUPUN APRESIASI. KEBEBASAN PERS DAN KEBEBASAN BEREKSPRESI, JUGA MERUPAKAN BAGIAN DARI KONTROL PUBLIK INI.
DALAM PERKEMBANGAN DAN KEMAJUAN MASYARAKAT SEKARANG INI, DUA HAL DI ATAS MENJADI SANGAT PENTING. SANGAT PENTING KARENA, HUKUM DAN APARATURNYA HARUS MAMPU BERPACU DENGAN CEPATNYA DINAMIKA MASYARAKAT, YANG ACAPKALI MENGALAMI PERUBAHAN-PERUBAHAN BERSKALA BESAR DAN LUAS, DENGAN TUNTUTAN KUAT TERHADAP PENINGKATAN KINERJA KEJAKSAAN.
KEJAKSAAN MENYADARI ADANYA  TUNTUTAN KUAT MASYARAKAT, AKAN KINERJA LEMBAGA PENEGAK HUKUM YANG LEBIH KREDIBEL DAN MEMENUHI ASPIRASI KEADILAN. MEMENUHI TUNTUTAN ITU, KEJAKSAAN SECARA TEGAS MERESPON MELALUI REFORMASI BIROKRASI DENGAN FORMULASI VISI: MENCAPAI APARAT KEJAKSAAN YANG PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS, DEMI TERCAPAINYA KEPASTIAN HUKUM DALAM RANGKA PERWUJUDAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK TAHUN 2025.

PERLU SAYA INGATKAN UNTUK DICAMKAN, BAHWA BIDANG PEMBINAAN KE DEPAN MEMILIKI TANGGUNG JAWAB YANG BESAR DAN BERAT, UNTUK MEWUJUDKAN BIROKRASI KEJAKSAAN YANG MENJADI VISI KITA BERSAMA TERSEBUT. DALAM RANGKA MEWUJUDKAN VISI INI, BIDANG PEMBINAAN MEMILIKI TUGAS PENTING YANG MENCAKUP 3 (TIGA) ASPEK YAITU: ASPEK KELEMBAGAAN, ASPEK PERBAIKAN KETATALAKSANAAN ATAU PENYEMPURNAAN SISTEM KERJA, DAN ASPEK PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA. SEHINGGA KEJAKSAAN BISA MENJADI:
-    BIROKRASI YANG BERSIH, JAUH DARI TINDAK PENYIMPANGAN DAN PERBUATAN TERCELA.
-    BIROKRASI YANG EFFISIEN, EFEKTIF DAN PRODUKTIF; YAITU BIROKRASI YANG MAMPU MEMBAWA MANFAAT BAGI MASYARAKAT SECARA TEPAT, CERMAT, BERDAYA GUNA DAN TEPAT GUNA.
-    BIROKRASI YANG TRANSPARAN; YAITU BIROKRASI YANG TERBUKA, MAMPU MEMENUHI HAK MASYARAKAT UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK, DENGAN TIDAK DISKRIMINATIF DAN TETAP MEMPERHATIKAN PERLINDUNGAN HAK ASASI PRIBADI ATAU PERSONAL.
-    BIROKRASI YANG MELAYANI MASYARAKAT; YAITU BIROKRASI YANG TIDAK MINTA DILAYANI, TETAPI BIROKRASI YANG BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA.
-    BIROKRASI YANG AKUNTABEL; YAITU BIROKRASI YANG BERTANGGUNG JAWAB DAN DAPAT MEMPERTANGGUNGJAWABKAN  PROSES, KINERJA, PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA SECARA NORMATIF.

REFORMASI BIROKRASI TIDAK  AKAN MENCAPAI SASARAN ATAU HASIL YANG  OPTIMAL, DALAM MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN KREDIBEL, TANPA ADANYA PERUBAHAN POLA PIKIR ”MIND SET”, BUDAYA KERJA ”CULTURE SET”, PERILAKU ”BEHAVIOUR”, SERTA SISTEM MANAJEMEN.

HADIRIN DAN WARGA ADHYAKSA YANG BERBAHAGIA,
SEBAGAIMANA KITA KETAHUI, BAHWA UNTUK MENUJU KE ARAH BIROKRASI YANG KITA CITA-CITAKAN ITU PADA TANGGAL 18 SEPTEMBER 2008, TELAH DILUNCURKAN AGENDA-AGENDA REFORMASI BIROKRASI YANG AKAN KITA LAKSANAKAN.

PADA TAHAP PERTAMA, DARI ASPEK STRATEGIS ADALAH PROGRAM PERCEPATAN “QUICK WINS”, PENILAIAN KINERJA ORGANISASI SAAT INI, DAN PENYUSUNAN POSTUR IDEAL BIROKRASI KEJAKSAAN DI TAHUN 2025. DARI ASPEK PENATAAN SISTEM KINERJA ORGANISASI ADALAH ANALISIS JABATAN, EVALUASI JABATAN, DAN SISTEM REMUNERASI. DARI ASPEK PENGUATAN MANAJEMEN ADALAH SOSIALISASI DAN INTERNALISASI.

PADA TAHAP KEDUA, ADA TUJUH (7) KEGIATAN POKOK YANG SUDAH, SEDANG DAN AKAN DILAKSANAKAN.
PERTAMA, PENATAAN ORGANISASI YANG MENCAKUP REDEFINISI VISI MISI &STRATEGI, RESTRUKTURISASI, DAN ANALISA BEBAN KERJA.
KEDUA, PENATAAN TATA LAKSANA YANG MENCAKUP PENYUSUNAN TATA LAKSANA YANG MENGHASILKAN SOP  ”STANDARD OPERATING PROCEDURE” YANG MEMUDAHKAN PENGUKURAN KINERJA, SERTA KOMPUTERISASI DOKUMEN/KEARSIPAN SEPERTI WEBSITE KEJAKSAAN YANG TELAH DAPAT DIAKSES OLEH UMUM.
KETIGA, PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM YANG MENCAKUP PENILAIAN KOMPETENSI APARATUR KEJAKSAAN, YANG BERBASIS SISTEM PENILAIAN KINERJA YANG TERUKUR DAN ADIL. KITA AKAN MEMBANGUN SISTEM PENILAIAN KINERJA DENGAN DITUNJANG DATA BASE PEGAWAI YANG LENGKAP. KITA JUGA AKAN MENGEMBANGKAN SISTEM PENGADAAN DAN SELEKSI ”REKRUIMENT”, SISTEM PENGEMBANGAN DAN PELATIHAN. MENGEVALUASI SERTA MEMANTAPKAN SISTEM ROTASI, MUTASI DAN PROMOSI, SERTA JENJANG KARIR YANG LEBIH JELAS BERDASARKAN KINERJA DAN PRESTASI.
KEEMPAT, PENGUATAN UNIT ORGANISASI YANG MENCAKUP PENGUATAN UNIT ORGANISASI KERJA/KEPEGAWAIAN, PENGUATAN UNIT KERJA KEDIKLATAN, SERTA PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA. INI DIPERLUKAN AGAR PERKEMBANGAN SDM MENJADI EFEKTIF DAN EFISIEN.
KELIMA, PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENCAKUP PEMETAAN REGULASI, DEREGULASI DAN MENYUSUN REGULASI BARU.
KEENAM, PENGAWASAN INTERNAL YANG MENCAKUP PENEGAKAN DISIPLIN KERJA DAN KODE ETIK.
DAN TERAKHIR KETUJUH YAITU, MANAJEMEN PERUBAHAN, TERDIRI DARI KEGIATAN SOSIALISASI DAN INTERNALISASI, YANG BERTUJUAN UNTUK MENGUBAH PARADIGMA YANG ADA, DARI PARADIGMA BIROKRASI YANG BERTUMPU PADA PENGENDALIAN DAN PENGUASAAN MENJADI PARADIGMA BIROKRASI YANG BERTUMPU PADA  PEMBERDAYAAN ”EMPOWERMENT”, FASILITASI ”FACILITATION” DAN PELAYANAN ”SERVICE”.

DALAM PENGEMBANGAN SDM YANG PALING MUTAKHIR TERDAPAT KONSEP YANG DISEBUT SEBAGAI KEPUASAN DARI MASYARAKAT YANG DILAYANI ”CUSTOMER SATISFACTION”. SECARA SPESIFIK, HAL TERSEBUT DIKEMUKAKAN OLEH OSBORNE DALAM BUKUNYA ”RE-INVENTING THE GOVERNMENT”.
PERLU DISADARI BAHWA KEPUASAN MASYARAKAT YANG DILAYANI OLEH APARATUR PEMERINTAH, TERMASUK APARAT KEJAKSAAN, BERMULA DARI 2 (DUA) ELEMEN PENTING YAITU RASA NYAMAN, DAN DUKUNGAN MASYARAKAT.
ELEMEN PERTAMA, ADALAH RASA NYAMAN BAGI APARATUR ITU SENDIRI DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA. BILA APARATUR ITU SENDIRI TIDAK MERASAKAN NYAMAN MELAKSANAKAN TUGAS, MAKA SULIT DIHARAPKAN BAHWA DIA AKAN DAPAT MELAYANI MASYARAKAT SECARA OPTIMAL.
RASA NYAMAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS INILAH, YANG BIASA DISEBUT DALAM PEMAHAMAN TERAKHIR TENTANG SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI ”INTERNAL SATISFACTION FACTOR”.

SEKALI LAGI TANPA RASA NYAMAN, DALAM LINGKUNGAN BEKERJA, MAKA SULIT MENGHARAPKAN APARATUR DAPAT MELAYANI KELUAR ATAU KEPADA MASYARAKAT. PERASAAAN NYAMAN DILINGKUNGAN KERJA ITU, TIDAK HANYA MENYANGKUT GAJI ATAU IMBALAN MATERI, TETAPI JUGA YANG SUDAH SAYA SEBUTKAN TADI, ADANYA RASA JAMINAN KARIER YANG ADIL, HARAPAN AKAN PROSPEK, BILAMANA BERPRESTASI DAN SEBAGAINYA.
ELEMAN KEDUA, ADALAH DUKUNGAN RAKYAT TERHADAP REFORMASI PADA UMUMNYA AKAN BERKELANJUTAN BILA, RAKYAT MERASAKAN PERBEDAAN SIGNIFIKAN, SETIDAK-TIDAKNYA PADA :
-    KEMERDEKAAN BEREKSPRESI DAN AKTUALISASI DIRI
-    PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH BAIK OLEH INSTITUSI
SAUDARA-SAUDARA SEKALIAN YANG SAYA HORMATI
KITA HARUS SUNGGUH-SUNGGUH MENYADARI, BAHWA DALAM REFORMASI BIROKRASI ITU, KONSEPSI YANG TEPAT SAJA TIDAK CUKUP. DIPERLUKAN JUGA KONSISTENSI DALAM PELAKSANAAN. KONSEPSI YANG TEPAT DIPERLUKAN, SUPAYA KITA TAHU SECARA JELAS, APA YANG HARUS DILAKUKAN DAN KEMANA ARAH YANG DITUJU. KONSISTENSI IMPLEMENTASI DIPERLUKAN, AGAR MASYARAKAT YAKIN BAHWA KEJAKSAAN BERSUNGGUH-SUNGGUH, DALAM MELAKUKAN REFORMASI BIROKRASI.

UNTUK MEMASTIKAN KONSISTENSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN MEMENUHI ASPIRASI MASYARAKAT, PERLU ADANYA PENGAWASAN. PENGAWASAN DALAM KOSA KATA KITA, MENGANDUNG 2 (DUA) PENGERTIAN YANG SEPENUHNYA TIDAK SAMA, YAITU SUPERVISION DAN KONTROL.
SUPERVISION ADALAH PENGAWASAN SISTEM, PROSEDUR DAN PERILAKU KERJA, AGAR DAPAT SESUAI DENGAN TATANAN STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN. TUGAS SUPERVISION INI DILAKUKAN OLEH SETIAP ATASAN KEPADA BAWAHANNYA. ADAPUN PENGAWASAN DALAM ARTI KONTROL, ADALAH MENGAWASI BILAMANA ADA PENYIMPANGAN TERHADAP SISTEM, PROSEDUR DAN PERILAKU KERJA YANG DIHARAPKAN.

PENGAWASAN DALAM KONOTASI KONTROL INILAH, YANG MENJADI TUGAS BIDANG PENGAWASAN. YANG PERLU SAYA INGATKAN SEKARANG INI, ADALAH PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN DALAM PENGERTIAN KONTROL, YANG DILAKUKAN OLEH BIDANG PENGAWASAN AKAN BISA OPTIMAL, BILA DIIKUTI DENGAN PELAKSANAAN PENGAWASAN DALAM PENGERTIAN SUPERVISION, OLEH ATASAN KEPADA SETIAP BAWAHANNYA MASING MASING.

KETERKAITAN ANTARA PENGAWASAN DALAM ARTI KONTROL, YANG DILAKUKAN OLEH PENGAWASAN DENGAN PENGAWASAN DALAM ARTIAN SUPERVISION, YANG DILAKUKAN OLEH SETIAP ATASAN KEPADA BAWAHAN, PERLU DILAKUKAN SECARA BERSAMAAN. BILAMANA KETERKAITAN ITU TIDAK ADA, MAKA TUGAS PENGAWASAN AKAN SELALU DIANGGAP UNTUK MENCARI-CARI KESALAHAN, DAN BUKAN UNTUK MENYEMPURNAKAN PELAKSANAAN TUGAS. KITA PERLU MENGEMBALIKAN PARADIGMA PENGAWASAN INI, DALAM PENGERTIAN YANG BENAR.

SAYA INGATKAN, BAHWA REFORMASI BIROKRASI HARUS DILAKSANAKAN SECARA MERATA DI SELURUH BIDANG TEKNIS: BIDANG TINDAK PIDANA UMUM, TINDAK PIDANA KHUSUS, PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA, DAN INTELIJEN. KINERJA SELURUH BIDANG INI HARUS MAKIN MENINGKAT, SEIRING DENGAN BERGULIRNYA REFORMASI BIROKRASI.

PENINGKATAN SEPERTI YANG KITA LIHAT DI JAJARAN TINDAK PIDANA KHUSUS, ADA CAPAIAN YANG SECARA KUANTITAS MENINGKAT DARI TAHUN 2007-2008. PADA TAHUN 2007 TELAH MELAKUKAN PENYIDIKAN SEBANYAK 636 PERKARA, TAHUN 2008 SEBANYAK 1.348 PERKARA DAN SAMPAI DENGAN BULAN JUNI 2009 SEBANYAK 832 PERKARA.
NAMUN PERLU DIINGAT, BAHWA PENINGKATAN KINERJA BUKAN HANYA MASALAH ANGKA, TETAPI JUGA MASALAH KUALITAS PENANGANAN, SEPERTI PROFESIONALITAS, INTEGRITAS MORAL DAN KEPEKAAN TERHADAP ASPIRASI RASA KEADILAN YANG BERKEMBANG PADA MASYARAKAT. HAL SEPERTI INILAH YANG JUGA HARUS MENJADI PERHATIAN BIDANG PIDANA UMUM, KARENA ADA SEKITAR 200.000 (DUA RATUS RIBU) PERKARA PER-TAHUN YANG DITANGANI.
DEMIKIAN JUGA KEPADA JAJARAN BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA, YANG BERFUNGSI SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA UNTUK MELAKUKAN PENEGAKAN, BANTUAN, PERTIMBANGAN DAN PELAYANAN HUKUM KEPADA INSTANSI PEMERINTAH DAN NEGARA. SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA SAYA MENGHARAPKAN SAUDARA-SAUDARA TERUS MENINGKATKAN PROFESIONALISME TERUTAMA KEMAMPUAN DALAM BER-ARGUMENTASI HUKUM “LEGAL ARGUEMENT” DAN MENINGKATKAN KEPERCAYAAN “TRUST”.  APABILA KE- 2 (DUA) HAL INI DAPAT DITINGKATKAN TENTUNYA AKAN MEMBERIKAN KONTRIBUSI YANG POSITIF TERHADAP JATIDIRI KEJAKSAAN DARI PERSPEKTIF FUNGSIONAL, INSTANSI PEMERINTAH DAN NEGARA.
UNTUK MENDUKUNG KEBERHASILAN FUNGSI-FUNGSI BIDANG TEKNIS, DIPERLUKAN PERANAN AKTIF BIDANG INTELIJEN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN-KEGIATAN YANG BERSIFAT TERTUTUP “CLASSIFIED OPERATION”, MELALUI KEGIATAN PENYELIDIKAN, PENGAMANAN DAN PENGGALANGAN, YANG BERTUJUAN UNTUK MENGUMPULKAN DAN MENGOLAH BERBAGAI DATA DAN INFORMASI, SERTA MEMBUAT PERKIRAAN GUNA MENSUKSESKAN FUNGSI-FUNGSI TEKNIS DALAM PELAKSANAAN TUGAS. UNTUK ITU, SAYA MINTA AGAR INTELIJEN MEMBANGUN DIRINYA, AGAR LEBIH TAJAM DALAM MEMBUAT TELAAHAN DAN PERKIRAAN, GUNA MENDUKUNG TUGAS-TUGAS KEJAKSAAN SECARA MENYELURUH.
SAUDARA-SAUDARA SEKALIAN YANG SAYA HORMATI,

MEMANG HARUS DIAKUI BAHWA, KITA MASIH MELIHAT KECENDERUNGAN ADANYA PERBEDAAN ATAU BELUM ADANYA KESAMAAN, BAIK DARI KALANGAN MASYARAKAT LUAS MAUPUN DIKALANGAN PENEGAK HUKUM SENDIRI, DALAM MEMAHAMI, MENGHAYATI, DAN MEWUJUDKAN KEADILAN SESUAI DENGAN ASAS DAN TUJUAN HUKUM, SEHINGGA KEADILAN YANG KITA DAMBAKAN SELAMA INI SERING TERSENDAT-SENDAT.
SEKALIPUN SECARA STRUKTURAL ADMINISTRATIF, PARA PENEGAK HUKUM TERSEBUT BERBEDA DALAM POSISI DAN PROFESI, NAMUN SECARA FUNGSIONAL, KITA MEMPUNYAI KESAMAAN, YAITU BERTUGAS DAN BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENEGAKAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN. OLEH KARENA ITU, KEJAKSAAN TERMASUK PARA PENEGAK HUKUM TERKAIT, PERLU MENETAPKAN DAN MENERAPKAN SUATU STANDAR PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEADILAN.
PENETAPAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK INILAH, YANG MERUPAKAN FOKUS DAN PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI YANG KITA AGENDAKAN. SUATU STANDAR PELAYANAN PUBLIK YANG SECARA LANGSUNG YANG NANTINYA AKAN DAPAT DIRASAKAN RAKYAT, SEKALIGUS DAPAT MENUNJUKAN ADANYA PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN DARI SISTEM SEBELUMNYA.
KEPADA INSTITUSI PENEGAK HUKUM DAN INSTANSI NEGARA ATAU PEMERINTAH TERKAIT LAINNYA, INSAN PERS,  MASYARAKAT, DAN SEMUA PIHAK YANG TELAH MEMBERIKAN DUKUNGAN KEPADA JAJARAN KEJAKSAAN DI SELURUH INDONESIA, SERTA KEPADA SEGENAP WARGA ADHYAKSA YANG TELAH BEKERJA KERAS DALAM MELAKSANAKAN TUGAS, SAYA SAMPAIKAN TERIMA KASIH.

KEPADA SELURUH WARGA ADHYAKSA, PADA HARI BHAKTI ADHYAKSA TAHUN INI, SAYA SAMPAIKAN PERINTAH HARIAN SAYA SELAKU JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, SEBAGAI BERIKUT:
1.    RENUNGKAN DAN HAYATI AGENDA REFORMASI BIROKRASI YANG DICANANGKAN, MELALUI PENYEMPURNAAN STRUKTUR ORGANISASI, SISTEM KERJA YANG MENUJU PADA PENINGKATAN KUALITAS PROFESIONALISME.
2.    JAGA DAN PELIHARA NAMA BAIK  KEJAKSAAN, PEGANG TEGUH SUMPAH JABATAN, JANGAN MELAKUKAN PERBUATAN YANG MENYIMPANG DAN JADILAH TELADAN BAGI LINGKUNGAN.
3.    WUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM DENGAN MEMPERHATIKAN ASPIRASI DAN NILAI-NILAI YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT, SESUAI DENGAN CITA-CITA HUKUM ITU SENDIRI, YAITU RASA KEADILAN.

DEMIKIAN AMANAT INI SAYA SAMPAIKAN DISERTAI DOA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, AGAR SENANTIASA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DAN PERTOLONGAN, SUPAYA KITA DAPAT BEKERJA LEBIH KERAS LAGI, LEBIH SUNGGUH-SUNGGUH SERTA SENANTIASA MENUNTUN PENGABDIAN KITA, BAGI TERCIPTANYA PENEGAKAN HUKUM YANG DIDAMBAKAN MASYARAKAT.
MENGAKHIRI AMANAT INI, SAYA MINTA AGAR KITA MASING-MASING MENYADARI, BAHWA ”KITA HARUS SUNGGUH-SUNGGUH BERUSAHA, UNTUK MEMPERBAIKI DIRI KITA DENGAN KEBAJIKAN. KARENA DENGAN KEBAJIKAN YANG DISERTAI PENGETAHUAN, AKAN MEMBENTUK PENGUASAAN DIRI. PENGUASAAN DIRI, AKAN MENAMBAHKAN KETEKUNAN, KETEKUNAN  MELAHIRKAN KEARIFAN, KEARIFAN AKAN MEDATANGKAN KEPERCAYAAN DARI MASYARAKAT YANG MERINDUKAN RASA KEADILAN”.

DIRGAHAYU KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA.

WASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

                                            JAKARTA, 22 JULI 2009
                                        JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

                                              HENDARMAN SUPANJI

 PIDATO JAKSA AGUNG
03-04-2014
AMANAT JAKSA AGUNG RI PADA PEMBUKAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBENTUKAN JAKSA (PPPJ) ANGKATAN VXXI GELOMBANG II TAHUN 2014
02-04-2014
Sambutan Jaksa Agung Republik Indonesia Pada Launching Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kejaksaan RI Dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kejaksaan Agung
pidato lainnya
ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.