home > peraturan perundangan
DAFTAR PERATURAN PERUNDANGAN
UNDANG-UNDANG
INSTRUKSI PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
PERATURAN PEMERINTAH
KEPUTUSAN MENTERI
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG
INSTRUKSI JAKSA AGUNG
PERATURAN LAINNYA
PERATURAN JAKSA AGUNG


-   PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PER- 033 /A/J.A/.07./2011 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEJAKSAAN RI


-   PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PER- 033 /A/J.A/.07./2011 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEJAKSAAN RI (LANJUTAN)


-   PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PER-009/A/JA01/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA


-   PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PER-003/A/J.A/02/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR: PER-033/A/J.A/07/2011 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
Lampiran


-   PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PER- 048 /A/J.A/12/2011 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA


-   PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PER - 049 /A/J.A/12/2011 TENTANG PEMBINAAN KARIER PEGAWAI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA


-   PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PER-006/A/JA/03/2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA LETAK KERJA PEJABAT KEJAKSAAN PADA PERWAKILAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI HONG KONG.

PERATURAN PRESIDEN
 BERITA
20-11-2014
Presiden Joko Widodo Melantik HM. Prasetyo Menjadi Jaksa Agung Republik Indonesia
20-11-2014
Tim Intelijen Kejagung Menangkap Buronan Kasus Korupsi Pembangunan Jaringan Perpipaan
20-11-2014
Kejati Sumut Tangani Kasus Korupsi Pengadaan Farmasi PTN (USU)
berita lainnya
 SIARAN PERS
20-11-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bus Trans Jakarta Tahun Anggaran 2013
20-11-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Di Kementerian Hukum Dan HAM
19-11-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bus Trans Jakarta Tahun Anggaran 2013
arsip siaran pers
ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.