home > peraturan perundangan
DAFTAR PERATURAN PERUNDANGAN
UNDANG-UNDANG
INSTRUKSI PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
PERATURAN PEMERINTAH
KEPUTUSAN MENTERI
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG
INSTRUKSI JAKSA AGUNG
PERATURAN LAINNYA
PERATURAN JAKSA AGUNG


-   PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PER- 033 /A/J.A/.07./2011 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEJAKSAAN RI


-   PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PER- 033 /A/J.A/.07./2011 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEJAKSAAN RI (LANJUTAN)


-   PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PER-009/A/JA01/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA


-   PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PER-003/A/J.A/02/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR: PER-033/A/J.A/07/2011 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
Lampiran


-   PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PER- 048 /A/J.A/12/2011 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA


-   PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PER - 049 /A/J.A/12/2011 TENTANG PEMBINAAN KARIER PEGAWAI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA


-   PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PER-006/A/JA/03/2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA LETAK KERJA PEJABAT KEJAKSAAN PADA PERWAKILAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI HONG KONG.

PERATURAN PRESIDEN
 BERITA
16-09-2014
Kejati Sumut Periksa Kasus Korupsi Rp. 20 Miliar
15-09-2014
Tersangka Korupsi Stadion Gayo Lues Dituntut Jaksa Selama 6 Tahun
15-09-2014
Kejati Aceh Melakukan Tahap II Kasus Penembakan
berita lainnya
 SIARAN PERS
15-09-2014
Dugaan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Di Kementerian Hukum Dan HAM
15-09-2014
Perkembangan Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kendaraan Pemadam Kebakaran Pada PT. Angkasa Pura I
11-09-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bus Transjakarta Tahun Anggaran 2013
arsip siaran pers
ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.