home > peraturan perundangan
DAFTAR PERATURAN PERUNDANGAN
UNDANG-UNDANG
INSTRUKSI PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
PERATURAN PEMERINTAH
KEPUTUSAN MENTERI
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG
INSTRUKSI JAKSA AGUNG
PERATURAN LAINNYA
PERATURAN JAKSA AGUNG


-   PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PER- 033 /A/J.A/.07./2011 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEJAKSAAN RI


-   PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PER- 033 /A/J.A/.07./2011 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEJAKSAAN RI (LANJUTAN)


-   PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PER-009/A/JA01/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA


-   PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PER-003/A/J.A/02/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR: PER-033/A/J.A/07/2011 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
Lampiran


-   PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PER- 048 /A/J.A/12/2011 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA


-   PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PER - 049 /A/J.A/12/2011 TENTANG PEMBINAAN KARIER PEGAWAI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA


-   PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PER-006/A/JA/03/2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA LETAK KERJA PEJABAT KEJAKSAAN PADA PERWAKILAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI HONG KONG.

PERATURAN PRESIDEN
 BERITA
28-07-2014
Jaksa Agung Laksanakan Silaturahmi dan Open House Usai Sholat Idul Fitri 1435 Hijriah
28-07-2014
Jaksa Agung dan Jajarannya Laksanakan Sholat Idul Fitri 1435 Hijriah
25-07-2014
Kejari Batam Telusuri Pengadaan Alkes RSUD Batam
berita lainnya
 SIARAN PERS
17-07-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bus Transjakarta Tahun Anggaran 2013
17-07-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bus Transjakarta Tahun Anggaran 2012
17-07-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Puskesmas Di Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2011 dan 2012
arsip siaran pers
ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.