home > peraturan perundangan
DAFTAR PERATURAN PERUNDANGAN
UNDANG-UNDANG
INSTRUKSI PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
PERATURAN PEMERINTAH
KEPUTUSAN MENTERI
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG
INSTRUKSI JAKSA AGUNG
PERATURAN LAINNYA
PERATURAN JAKSA AGUNG


-   PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PER- 033 /A/J.A/.07./2011 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEJAKSAAN RI


-   PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PER- 033 /A/J.A/.07./2011 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEJAKSAAN RI (LANJUTAN)


-   PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PER-009/A/JA01/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA


-   PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PER-003/A/J.A/02/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR: PER-033/A/J.A/07/2011 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
Lampiran


-   PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PER- 048 /A/J.A/12/2011 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA


-   PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PER - 049 /A/J.A/12/2011 TENTANG PEMBINAAN KARIER PEGAWAI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA


-   PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PER-006/A/JA/03/2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA LETAK KERJA PEJABAT KEJAKSAAN PADA PERWAKILAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI HONG KONG.

PERATURAN PRESIDEN
 BERITA
19-12-2014
Kejaksaan RI Terima Kunjungan Delegasi Kejaksaan Fu Jian, Tiongkok
19-12-2014
Jaksa Meminta Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa
19-12-2014
Kejari Banda Aceh Tahan Mantan Bendahara Walikota Banda Aceh
berita lainnya
 SIARAN PERS
18-12-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) di Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2012-2013
18-12-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Korupsi Atas Nama Tersangka UP
18-12-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kapal Angkutan Penyeberangan Kepulauan Seribu pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta TA 2012 dan 2013
arsip siaran pers
ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.