DAFTAR PERATURAN PERUNDANGAN
UNDANG-UNDANG
  1. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
  2. UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
  3. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8/1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
  4. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  5. UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  6. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
INSTRUKSI PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
PERATURAN PEMERINTAH
KEPUTUSAN MENTERI
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG
INSTRUKSI JAKSA AGUNG
PERATURAN LAINNYA
PERATURAN JAKSA AGUNG
PERATURAN PRESIDEN
  BERITA
01-07-2015
Jaksa Agung Menerima Kunjungan Kerja Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB)
30-06-2015
Kejari Binjai Amankan DPO Pemalsuan Tanda Tangan
30-06-2015
Kejati Sumut Nyatakan Kasus Kopkar Sudah Lengkap.
berita lainnya
  SIARAN PERS
29-06-2015
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Paket 10 (Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1) Dan Paket 11 (Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun) di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo TA 2013 2015
29-06-2015
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi & Pencucian Uang Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan RI Atas Nama Tersangka JP
29-06-2015
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Program Upaya Kesehatan Perorangan di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Tahun 2010
arsip siaran pers
ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.