home > pengaduan masyarakat
PENGADUAN MASYARAKAT

Penerimaan pengaduan masyarakat melalui website ini adalah untuk pengaduan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran perilaku ataupun ketidakprofesionalan Jaksa dan Pegawai dalam melaksanakan tugas.

Kejaksaan RI tidak akan menindaklanjuti:

  1. Pengaduan yang tidak jelas.
  2. Pengaduan mengenai dugaan terjadinya suatu tindak pidana.
    Perlu diinformasikan bahwa Kejaksaan RI hanya memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang, di antaranya adalah tindak pidana korupsi, perikanan, dan pelanggaran HAM berat yang penyidikannya sudah mendapat persetujuan DPR
    Pengaduan atau informasi mengenai dugaan terjadinya tindak pidana tertentu tersebut dapat Anda sampaikan kepada Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri di wilayah di mana tindak pidana tersebut terjadi.
Setiap pengaduan yang diterima melalui website ini akan ditangani oleh Pejabat Pengawasan Fungsional dan Pegawai pada Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Berikut ini adalah jawaban atas beberapa pertanyaan penting berkaitan dengan penyampaian pengaduan Anda melalui website Kejaksaan.

 LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT
 PELAPOR
Nama
No. KTP
Alamat sesuai KTP
E-mail
No. Telp
 TERLAPOR *
Nama Terlapor
Jabatan
Satuan Kerja
* Tidak wajib diisi. Hanya apabila Anda mengetahui identitas Terlapor.
 PENGADUAN
Perbuatan/Tindakan yang Dilaporkan
Perkara yang berkaitan dengan Pengaduan (jika ada)
Dokumen Pendukung yang Dilampirkan (max. 500 kilobytes)
 KODE VERIFIKASI
7 + 12 ? Tuliskan hasil penjumlahan
ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.