IDDate TimeIP AddressUserMenuSQLActionValuePublishStatus
25392009-03-17 23:35:42202.69.107.198adminRI - Beritaupdate tb_news set newsdate='2009-01-06', title='Jaksa Agung Berulang Tahun', description='Jaksa Agung Hendarman Supandji genap berusia 62 tahun pada Selasa (6/1) ini. Perayaan ulang tahun Jaksa Agung tersebut digelar di Gedung Utama Kejaksaan Agung, di Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, pada hari yang sama. Beberapa pejabat di lingkungan lembaga penegak hukum itu tampak hadir untuk mengucapkan selamat. "Ya, terimakasih, terimakasih, " ujar Jaksa Agung seraya menyambut jabat tangan mereka.

Jaksa Agung Hendarman Supandji lahir di Magelang, Jawa Tengah, 6 Januari 1947. Ia adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, tahun 1972. Ketegasannya dalam pemberantasan korupsi membuatnya dipercaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor). "Sampai matek (mati) akan saya kejar BLBI," kata dia suatu ketika menanggapi penanganan kasus yang merugikan negara triliunan rupiah itu.

Pada Mei 2007, Hendarman Supandji diangkat menjadi Jaksa Agung menggantikan Abdul Rahman Saleh. Sementara jabatannya yang lama di Kejagung, yakni sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) diteruskan oleh Kemas Yahya Rahman.(K1)' ,publish='1' where id='19'
updateTitle: Jaksa Agung Berulang Tahun1Success
25382009-03-17 23:33:49202.69.107.198adminRI - Beritaupdate tb_news set newsdate='2009-01-16', title='Satgas "Anti" Terorisme dan Lintas Negara Dilantik', description='Jaksa Agung Hendarman Supandji secara resmi melantik Satuan Tugas Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara, Jumat (16/01) di Jakarta. Satgas yang berjumlah 22 orang ini dipimpin oleh P. Joko Subagyo, Jaksa Pengkaji dibawah Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum). Sementara Abdul Haris Ritonga, Jampidum, menjadi penanggung  jawab Satgas.

Pelantikan ini berdasarkan keputusan Jaksa Agung Nomor: kep-146/A/JA/11/2008 tentang Penetapan Susunan Organisasi dan Personil Pelaksana Satuan Tugas Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara. Saat ini, ungkap Jaksa Agung, perkara tindak pidana terorisme yang telah ditangani oleh korpsnya telah berjumlah 36 perkara. Di atasnya ada tindak pidana traficcking, yakni sebanyak 85 perkara. Sisanya 2 perkara adalah pencucian uang (money laundering).

Pada kesempatan yang sama, Jampidum Abdul Haris Ritonga membantah sinyalemen yang menyebut bahwa satgas yang dibentuk ini dari negara asing. Menurut Jampidum, tim ini adalah perpanjangan dari tahun 2005 pimpinan Thomson Siagian, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) era Jaksa Agung Abdurahman Saleh. “Mengingat ada kejadian di Palembang, satgas ini dilanjutkan,” katanya seraya menyebut bahwa dana pembentukan satgas berasal dari sisa dana bantuan dari Amerika Serikat tahun 2005 sebesar AS$410 ribu.(K-1)' ,publish='1' where id='22'
updateTitle: Satgas "Anti" Terorisme dan Lintas Negara Dilantik1Success
25372009-03-17 23:31:13202.69.107.198adminRI - Beritaupdate tb_news set newsdate='2009-01-16', title='Satgas "Anti" Terorisme dan Lintas Negara Dilantik', description='Jaksa Agung Hendarman Supandji secara resmi melantik Satuan Tugas Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara, Jumat (16/01) di Jakarta. Satgas yang berjumlah 22 orang ini dipimpin oleh P. Joko Subagyo, Jaksa Pengkaji dibawah Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum). Sementara Abdul Haris Ritonga, Jampidum, menjadi penanggung  jawab Satgas.

Pelantikan ini berdasarkan keputusan Jaksa Agung Nomor: kep-146/A/JA/11/2008 tentang Penetapan Susunan Organisasi dan Personil Pelaksana Satuan Tugas Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara. Saat ini, ungkap Jaksa Agung, perkara tindak pidana terorisme yang telah ditangani oleh korpsnya telah berjumlah 36 perkara. Di atasnya ada tindak pidana traficcking, yakni sebanyak 85 perkara. Sisanya 2 perkara adalah pencucian uang (money laundering).

Pada kesempatan yang sama, Jampidum Abdul Haris Ritonga membantah sinyalemen yang menyebut bahwa satgas yang dibentuk ini dari negara asing. Menurut Jampidum, tim ini adalah perpanjangan dari tahun 2005 pimpinan Thomson Siagian, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) era Jaksa Agung Abdurahman Saleh. “Mengingat ada kejadian di Palembang, satgas ini dilanjutkan,” katanya seraya menyebut bahwa dana pembentukan satgas berasal dari sisa dana bantuan dari Amerika Serikat tahun 2005 sebesar AS$410 ribu..(K-1)' ,publish='1' where id='22'
updateTitle: Satgas "Anti" Terorisme dan Lintas Negara Dilantik1Success
25362009-03-17 23:29:12202.69.107.198adminRI - Buronanupdate tb_buronan set nama='DR. Ir. H. TABRANI ISMAIL', jnskelamin='Laki-laki', umur='74', alamat='Jl. Komando III No. 18 Jakarta ', description='IDENTITAS TERSANGKA/TERDAKWA/TERPIDANA

Nama lengkap                                    :    DR. Ir. H. TABRANI ISMAIL
Tempat lahir                                        :    Prabumulih 
Umur/tanggal lahir                             :    74 tahun  / 21 Desember 1934
Jenis kelamin                                     :    Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan    :    Indonesia
Tempat tinggal                                    :    Jl. Komando III No. 18 Jakarta 
A g a m a                                              :     Islam
Pekerjaan                                            :    Pensiunan Pertamina Sejak tahun 1993 (mantan Direktur Pengolahan   Pertamina)
Pendidikan                                          :    S-3

Ciri - ciri
        
-    Tinggi badan                :     + 165 Cm
-    Warna kulit                   :    Putih
-    Bentuk muka               :    Bulat
-    Ciri khusus lainnya    :     Rambut beruban
                               
KASUS POSISI

-    Bahwa pada bulan Agustus 1988 bertempat di Kantor Pertamina  Pusat Jl. Medan Merdeka Timur No. 1 A Jakarta Pusat, terdakwa DR. Ir. H. TABRANI ISMAIL dalam kapasitasnya selaku Direktur Pengolahan Pertamina telah memberi perintah secara lisan kepada saksi Ir. Sudrjat PK (Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan)agar membuat estimasi dan evaluasi ekonomi dari proyek EXOR-I Balongan dan atas perintah tersebut saksi Ir. Sidrajat PK bersama stafnya telah melakukan perhitungan estimasi pelaksanaan proyek EXOR-I   Balongan untuk tahun 1989 sebesar US $1,468,000,000,24 dan untuk tahun 1992 sebesar US$ 1,651,000,000,57,-

-    Bahwa setelah perhitungan estimasi proyek EXOR-I Balongan selesai dibuat oleh saksi Ir. Sudrajat bersama staf, pada bulan September 1988 saksi Prof. DR. Ir. Ginanjar Kartasasmita dalam kapasitasnya sebagai MEMTAMBEN  telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 1017K/702/M.PE/1998 tanggal 21 September 1998 tentang pembentukan “Tim Pengarah Pengembangan Kilang Minyak untuk Exsport” dan dalam Surat Keputusan tersebut terdakwa ditunjuk sebagai Wakil Ketua Tim merangkap anggota yang tugasnyaantara lain adalah mempelajari rencana pembangunan kilang minyak untuk dieksport (EXOR-I).

-    Bahwa setelah pembentukan “Tim Pengarah Pengembangan KIlang Minyak  untuk Exsport” dibentuk oleh MENTAMBEN, terdakwa  mulai melakukan negosiasi dengan KONSORSIUM FOSTER WHEELER  mengenai nilai proyek  EXOE-I  Balongan yang system pembayaranannya dilakukan secara NON RECOURSE dan untuk melakukan evaluasi terhadap hargq penawaran yang diajukan oleh KONSORSIUM tersebut terdakwa pada bulan Juni 1989 membentuk Tim Pra Proyek yang personilnya antara lain adalah Saksi Ir. Sudrajat PK (Koordinator Tim Pra Proyek) dan Ir. Arifi Nawawi (Ketua Tim Pra Proyek BBM).

-    Bahwa pada bulan Juli1989 terdakwa telah memerintahkan Saksi Ir. Sudrajat PK untuk membuat Draf t Progress Report kemajuan pembahasan / negosiasi dengan KONSORSIUM guna disampaikan kepada MENTAMBEN dan untuk kepentingan pembuatan Progress Report tersebut Ir. Sudrajat PK. Telah membuat revisi Owner Estimate yang disusun berdasarkan criteria dan standar perminyakan Internasional dengan menghasilkan Owner Estimate sebesar US$ 1,623.42 juta dan Owner Estimate sebesar US$ 1,623.42 juta tersebut tetap dipertahankan oleh terdakwa pada saat KOSORSIUM memberikan penawaran terakhir tanggal 26 Juli 1989 sebesar US$ 1,859 juta.

-    Bahwa pada bulan Agustus 1989 saksi Faisal Abda’oe (Dirut Pertamina) telah menyampaikan Progress Report kepada MENTAMBEN  yang isinya melaporkan bahwa usulan KOSORSIUM masih berbeda dengan perkiraan Pertamina yang diperbaiki yaitu antara US$ 1,550 s/d 1,700 juta (belum termasuk Interes) dan Progress Report tersebut kemudian diteruskan oleh MENTAMBEN  KEPADA SAKSI Prof Kho Kian Hoo (Ketua kelompok kerja III DKPP) untuk dianalisis.

-    Bahwa Progress Report yang dibuat oleh Dirut Pertamina tersebut ditanggapi oleh Prof. Kho Kian Hoo dengan menyatakan bahwa jumlah Fianl Lumpsum Fixed Price dari KONSORSIUM masih dapat turun menjadi sekitar US$ 1,820 s/d 1,830 Juta tetapi pendapat Prof. Kho Kian Hoo tersebut pada tanggal 10 Agustus 1989 ditanggapi oleh Dirut Pertamina dengan menyatakan bahwa Pertamina tetap pada Ownwe Estemate sebesar US$ 1,623.42 juta dan terdapat perbedaan yang cukup tinggi antara estimasi Pertamina dengan penawaran KONSORSIUM sebesar US$ 235,58 juta.

-    Bahwa pada waktu yang bersamaan yaitu tanggal 10 Agustus 1989 MENTAMBEN  berkirim surat kepada Dirut Pertamina yang isinya antara lain agar Pertamina dalam melakukan negosiasi dengan KONSORSIUM memperhatikan pendapat Prof. Kho Kian Hood an hasil negosiasi supaya dilaporkan kepada MENKO EKOIN dan WASBANG untuk mendapat persetujuan sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1988.

-    Bahwa setelah Dirut Pertamina menerima surat MENTAMBEN, pada tanggal 1 September 1989 terdakwa melakukan negosiasi dengan KONSORSIUM dan dalam negosiasi tersebut terdakwa menyetujui penawaran KONSORSIUM sebesar US$ 1,823 juta yang selanjutnya pada tanggal 7 September 1989 nilai proyek EXOR-I balongan sebesar US$ 1,823 juta diminta persetujuan oleh Dirut Pertamina kepada MENKO EKOIN dan WASBANG (saksi Radius Prawiro).

-    Bahwa pada tanggal 6 Oktober 1989 MENKO EKOIN dan WASBANG telah memberikan persetujuan nilai proyek EXOR-I Balongan sebesar US$ 1,823 juta sebagaimana yang diajukan oleh Dirut pertamina tetapi pada waktu Engeneering Procurement Contruction (EPC) Agreement ditandatangani  pada tanggal 23 April 1990 nilai kontrak yang tercantum dalam EPC Agreement tersebut hanya sebesar US$ 1,813 juta karena mendapat discount dari KONSORSIUM sebesar US$ 10 juta

-    Bahwa akibat dari ditanda tanganinya EPC Agreement tersebut mengakibatkan keuangan Negara dalam hal ini Pertamina dirugikan sebesar US$ 189,58 juta yang dihitung dari selisih antara nilai kontrak sebesar US$ 1,813 Juta dikurangi dengan Owner Estimate Pertamina sebesar US$ 1,623.42 juta atau setidak-tidaknya sebesar US$ 94,774,880,98 yang merupakan selisih antara nilai Equitment dan Spare Part dalam Asset Record yang dibuat oleh KONSORSIUM

Pasal yang dilanggar :
Primair :
Pasal 1 ayat (1) sub b jo pasal 28 jo pasal 34 c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo pasal 43 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Subsidair : Pasal 1 ayat (1) sub a jo pasal 28 jo pasal 43 c Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 jo pasal 43 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


KERUGIAN NEGARA

US$ 189,58 juta,-


POSISI PADA SAAT MELARIKAN DIRI
Bahwa terpidana tidak dapat dieksekusi badan sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 983 K/PID/2004/ tanggal 26 April 2006 karena terpidana melarikan diri.

STATUS
Terpidana tertangkap pada tanggal ', publish='1' where id='9'
updateNama: DR. Ir. H. TABRANI ISMAIL1Success
25352009-03-17 23:25:02202.69.107.198adminRI - Buronanupdate tb_buronan set nama='Andrian Kiki Ariawan', jnskelamin='Laki-laki', umur='62', alamat='Jl. Surya Mandala Kedoya Utara Jakarta Barat', description='IDENTITAS TERSANGKA/TERDAKWA/TERPIDANA
Nama lengkap                                    :    ANDRIAN KIKI ARIAWAN alias ADRIAN KIKI ARIAWAN
Tempat lahir                                        :    Jakarta
Umur/tanggal lahir                             :    60 tahun / 28 April 1944
Jenis kelamin                                     :    Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan     :    Indonesia
Tempat tinggal                                    :    Jl. Surya Mandala II Blok T No. 19 Kedoya Utara Jakarta Barat
A g a m a                                              :    Kristen
Pekerjaan                                            :    Direktur Utama PT. Bank Surya, Tbk
Pendidikan                                          :    Sarjana Ekonomi

Ciri - ciri
-    Tinggi badan               :   
-    Warna kulit                   :    
-    Bentuk muka               :    
-    Ciri khusus lainnya    :    

KASUS POSISI
Bahwa sekitar tahun 1989 s/d 1998 bertempat Kantor PT. Bank Surya di Jl. Thamrin Kav. 9 Jakarta Pusat, terpidana Bambang Sutrisno bersama terpidana Andrian Kiki Ariawan telah merugikan keuangan negara dengan cara memberikan persetujuan kredit kepada 166 perusahaan yang dibentuk oleh dan atau dibawah kendali Bambang Sutrisno yang tidak melakukan kegiatan operasional/paper company senilai Rp. 1,030 Miliar.
       
KERUGIAN NEGARA
kerugian negara sejmlah Rp. 1.963.897.431.978,17

POSISI PADA SAAT MELARIKAN DIRI
Terpidana disidangkan secara In Absentia, tidak dapat dieksekusi badan  berdasarkan  Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 71/Pid/2003/PT.DKI tanggal 2 Juni 2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melarikan diri.

INFO TERAKHIR
rn
    rn
  • Terpidana Andrian Kiki irawan telah ditangkap Petugas Kepolisian Australia.
  • rn
', publish='1' where id='1'
updateNama: Andrian Kiki Ariawan1Success
25342009-03-17 17:32:08203.142.77.163adminJAM Pengawasan - Penjatuhan Sanksiupdate tb_unitcontent set idunitsub='24', idkejati='0', dateunitcontent='2007-12-20', title='Tahun 2007', description='Kejaksaan terus berupaya menjadi sebuah lembaga penegak hukum yang profesional dan handal. Dalam upaya itu, Jaksa Agung tidak segan-segan menindak pegawainya yang terbukti bersalah. Data-data berikut ini adalah bukti komitmen Kejaksaan dalam mewujudkan aparatur yang profesional, memiliki integritas moral yang tangguh dan disiplin yang tinggi untuk turut menegakkan supremasi hukum.

Dari laporan pengaduan yang diselesaikan (terbukti), Jaksa Agung telah menjatuhkan hukuman disiplin selama tahun 2007 kepada 127 pegawai dengan rincian sebagai berikut.

rn
Tabulasi Pegawai Kejaksaan RI
Yang Dijatuhi Hukuman Disiplin Tahun 2007
rn
rn
rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
NO.
rn
rn
Jenis hukuman
rn
rn

Januari s/d Desember 2007

rn
rn
Jumlah
rn
rn
TU
rn
rn
JAKSA
rn
rn
 
rn
rn
1.
rn
rn
Ringan
rn
rn
4
rn
rn
25
rn
rn
29
rn
rn
2.
rn
rn
Sedang
rn
rn
19
rn
rn
51
rn
rn
70
rn
rn
3.
rn
rn
Berat
rn
rn
15
rn
rn
13
rn
rn
28
rn
rn
 
rn
rn
Jumlah
rn
rn
38
rn
rn
89
rn
rn
127
rn
rn
rn
Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI, 2007
rn

Pegawai yang melakukan tindak pidana antara lain :

1. EKA PUTRA MUKAU, Yuana Wira TU (III/a), NIP. 230026697; dan YULIANDRI EM.   YAKOBUS, Yuana Wira TU (III/a), NIP. 230028869 di KEJARI Manado

Kasus Posisi
Diduga telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan membawa barang jenis psikotropika jenis shabu-shabu dan ekstasi yang berasal dari barang bukti perkara psikotropika KEJARI Manado  (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 UU R.I. Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika).

Penyelesaian
rn
    rn
  • Secara administrasi
  • rn
rn             Telah diberhenti-kan sementara dari  Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI                      Nomor : KEP-032/A/JA/4/ 04,  tanggal 20 April 2006.

rn
    rn
  • Secara pidana
  • rn
rn              Menunggu putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap.


2. MUKHYAR, S.H. Jaksa Pratama ( III/c), NIP. 230016712, Jaksa Fungsional Kejari Banjarmasin

Kasus Posisi
Diduga telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan membawa barang jenis Narkoba sebanyak 2 (dua) bungkus yang berasal dari barang bukti KEJARI Banjarmasin atas nama terdakwa ANTON BURHAN  dan M SOFI NOOR. (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 UU R.I. Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika).

Penyelesaian
rn
    rn
  • Secara administrasi
  • rn
rn             Sesuai Surat PLT. JAM WAS kepada KEJATI Kaliman-tan Selatan Nomor : R-1049/H/Hi.1/ 11/2006                          tanggal   23 Nopember 2006 perihal pemberita-huan penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat berupa                  “Pember-hentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS” karena terbukti melanggar              pasal 2 huruf g dan h PP Nomor 30 Tahun 1980.
rn
    rn
  • Secara pidana
  • rn
rn             Menunggu putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap.


3. BAMBANG WALUYO, S.H. Ajun Jaksa (III/a), NIP. 230025304, Kasubsi Pengamanan Sumberdaya Alam pada Seksi EKOM  Asisten Intelijen Kejati JATIM; MAMIK WIYONO, S.H. Yuana Wira TU  (III/a), NIP.  230029275, Staf Tata Usaha pada Kejati JATIM

Kasus Posisi
Diduga telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan membawa barang jenis psikotropika jenis shabu-shabu. (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 UU R.I. Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika).
 
Penyelesaian
o    Secara administrasi
1.    Telah diberhen-tikan sementara dari  Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP. 021/A/JA /3/06, tanggal 08 Maret 2006 atas nama MAMIK WIYONO, S.H.
2.    Telah diberhenti-kan sementara dari  jabatan fungsional jaksa berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP. 023/A/JA/ 3/06, tanggal 08 Maret 2006 atas nama BAMBANG WALUYO, S.H.

o    Secara pidana
Putusan Pengadilan Negeri Surabaya :
1.    Terhadap BAMBANG WALUYO, S.H. dengan hukuman penjara selama 1 tahun 8 bulan
2.    Terhadap MAMIK WIYONO, S.H.  dengan hukuman penjara selama 1 tahun 4 bulan.


4.  ASWIN ARDI, Yuana Darma TU  (II/a), NIP. 230028740, Staf Tata Usaha pada Kejari Tanjung Perak.

Kasus posisi
Diduga telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan membawa 2 (dua) butir pil ekstasi serta 1 (satu) paket kristal putih shabu-shabu. (sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 60 Subs Pasal 59 Subs Pasal 62 UU R.I. Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika).

Penyelesaian
o    Secara administrasi
Telah diberhentikan sementara dari  Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-024/A/JA/ 3/06 tanggal 20 Maret 2006.

o    Secara pidana
Putusan Pengadilan Negeri Surabaya terhadap ASWIN ARDI dengan hukuman penjara selama 1 tahun 8 bulan.


5.  HENDRA RUHENDRA, S.H. Jaksa Muda (III/D), NIP. 230024180 Kasi Pidum Kejari Cibinong

Kasus posisi
Diduga telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan membawa  30 butir ekstasi, 187,9 gram shabu-shabu dan 2 pucuk senjata api.

Penyelesaian
o    Secara administrasi
Telah diberhenti-kan sementara dari jabatan dan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP- 328/JA/09 /005 tanggal 14 September 2005.

o    Secara pidana
Menunggu putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.


6.    CECEP SUNARTO, S.H. Jaksa Pratama (III/c), NIP. 230023514 Kasubsi Penyidikan Pidsus KN. Jakarta Selatan; dan BURDJU RONNI, S.H. Ajun Jaksa (III/b), NIP. 230026697, Kasubsi Penuntutan Pidsus KN.  Jakarta Selatan.

Kasus Posisi
Diduga telah  melakukan tindak pidana menerima uang suap dalam penanganan korupsi atas nama Ahmad Djunaedi mantan Direktur Utama PT. JAM SOSTEK

Penyelesaian
o    Secara administrasi
Dalam proses pen-jatuhan hukuman disiplin tingkat berat berupa “ Pemberhentian dengan hormat tidak atas permin-taan sendiri sebagai PNS”.

o    Secara pidana
Dalam proses persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.


7.    M. JAMIN LUBIS Yuana Darma TU (III/a), NIP. 230024937, Staf Pembinaan Kejati SUMUT

Kasus Posisi
Diduga telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan membawa barang jenis psikotropika jenis shabu-shabu dan ekstasi yang berasal dari barang bukti perkara psikotropika KEJARI Manado  (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 UU R.I. Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika).

Penyelesaian
o    Secara administrasi
Dalam proses pen-jatuhan hukuman disiplin tingkat berat berupa “ Pemberhentian tidak dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS”.

o    Secara pidana
Putusan PN Medan Nomor : 2902/Pid.B/2006/PN.Medan tanggal 11 oktober 2006 dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun denda Rp. 1 juta subsidair 1 bulan kurungan.', publish='1' where id='37'
updateTitle: Tahun 20071Success
25332009-03-17 17:29:57202.159.19.69adminRI - Data Statistikupdate tb_statistik set idsubcat='1', Datentime='2009-03-13', Title='Tahun 2008', Description='

A.  Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Jumlah keseluruhan SPDP
rn
rn
:
rn
rn
199.653 perkara
rn
rn
Diselesaikan SPDP
rn
rn
:
rn
rn
123.241 perkara -
rn
rn
Sisa SPDP
rn
rn
:
rn
rn
 76.412 perkara
rn
rn

rn

B.      P21 
          Penyerahan berkas tahap I                              :  147.652 perkara
          Perkara yang sudah lengkap (P-21)              :  102.683 perkara
          Persentase                                                          :    69,54 %

rn

C.     Tahap II
         Perkara yang sudah lengkap                           :  108.104 perkara
         Penyerahan berkas tahap II                              :    98.679 perkara
         Persentase                                                          :     91,28 %

rn

D.     Dilimpahkan ke PN
         Penyerahan berkas tahap II                              :  104.369 perkara
         Dilimpahkan ke PN                                             :    97.003 perkara
         Persentase                                                           :    92,94 %

rn

F.      Upaya Hukum Biasa 
         Banding      
         Putus                                                                     :      8.353 perkara
         Banding                                                                :      1.819 perkara
         Persentase                                                          :       21,77 %

rn

         Kasasi       
         Putus PN                                                              :      7.881 perkara
         Kasasi                                                                   :         851 perkara
         Persentase                                                          :        10,8 %

rn

         Peninjauan Kembali (PK)
         Putus PN                                                               :         434 perkara
         PK                                                                           :           24 perkara
         Persentase                                                           :          5,5 %

rn

         Grasi
         Permohonan grasi                                              :      2.151 perkara
         Grasi                                                                      :           78 perkara
         Persentase                                                           :         3,62 %

rn

Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum yaitu yang telah dilimpahkan ke PN sebanyak 97.003 perkara, jika diperbandingkan dengan jumlah perkara pidana yang diterima pada tahap II sebanyak 104.369 perkara maka prosentase penyelesaian perkara tindak pidana  umum  mencapai  93 %. 

rn


rn

rn

 

rn


', publish='1' where id='7'
updateTitle: Tahun 20081Success
25322009-03-17 17:28:44203.142.77.163adminJAM Pengawasan - Penjatuhan Sanksiupdate tb_unitcontent set idunitsub='24', idkejati='0', dateunitcontent='2007-12-20', title='Tahun 2007', description='Kejaksaan terus berupaya menjadi sebuah lembaga penegak hukum yang profesional dan handal. Dalam upaya itu, Jaksa Agung tidak segan-segan menindak pegawainya yang terbukti bersalah. Data-data berikut ini adalah bukti komitmen Kejaksaan dalam mewujudkan aparatur yang profesional, memiliki integritas moral yang tangguh dan disiplin yang tinggi untuk turut menegakkan supremasi hukum.

Dari laporan pengaduan yang diselesaikan (terbukti), Jaksa Agung telah menjatuhkan hukuman disiplin selama tahun 2007 kepada 127 pegawai dengan rincian sebagai berikut.

rn
Tabulasi Pegawai Kejaksaan RI
Yang Dijatuhi Hukuman Disiplin Tahun 2007
rn
rn
rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
NO.
rn
rn
Jenis hukuman
rn
rn

Januari s/d Desember 2007

rn
rn
Jumlah
rn
rn
TU
rn
rn
JAKSA
rn
rn
 
rn
rn
1.
rn
rn
Ringan
rn
rn
4
rn
rn
25
rn
rn
29
rn
rn
2.
rn
rn
Sedang
rn
rn
19
rn
rn
51
rn
rn
70
rn
rn
3.
rn
rn
Berat
rn
rn
15
rn
rn
13
rn
rn
28
rn
rn
 
rn
rn
Jumlah
rn
rn
38
rn
rn
89
rn
rn
127
rn
rn
rn
Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI, 2007
rn

Pegawai yang melakukan tindak pidana antara lain :

1. EKA PUTRA MUKAU, Yuana Wira TU (III/a), NIP. 230026697; dan YULIANDRI EM.   YAKOBUS, Yuana Wira TU (III/a), NIP. 230028869 di KEJARI Manado

Kasus Posisi
Diduga telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan membawa barang jenis psikotropika jenis shabu-shabu dan ekstasi yang berasal dari barang bukti perkara psikotropika KEJARI Manado  (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 UU R.I. Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika).

Penyelesaian
rn
    rn
  • Secara administrasi
  • rn
rn             Telah diberhenti-kan sementara dari  Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI                      Nomor : KEP-032/A/JA/4/ 04,  tanggal 20 April 2006.

rn
    rn
  • Secara pidana
  • rn
rn              Menunggu putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap.


2. MUKHYAR, S.H. Jaksa Pratama ( III/c), NIP. 230016712, Jaksa Fungsional Kejari Banjarmasin

Kasus Posisi
Diduga telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan membawa barang jenis Narkoba sebanyak 2 (dua) bungkus yang berasal dari barang bukti KEJARI Banjarmasin atas nama terdakwa ANTON BURHAN  dan M SOFI NOOR. (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 UU R.I. Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika).

Penyelesaian
rn
    rn
  • Secara administrasi
  • rn
rn             Sesuai Surat PLT. JAM WAS kepada KEJATI Kaliman-tan Selatan Nomor : R-1049/H/Hi.1/ 11/2006                          tanggal   23 Nopember 2006 perihal pemberita-huan penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat berupa                  “Pember-hentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS” karena terbukti melanggar              pasal 2 huruf g dan h PP Nomor 30 Tahun 1980.
rn
    rn
  • Secara pidana
  • rn
rn             Menunggu putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap.


3. BAMBANG WALUYO, S.H. Ajun Jaksa (III/a), NIP. 230025304, Kasubsi Pengamanan Sumberdaya Alam pada Seksi EKOM  Asisten Intelijen Kejati JATIM; MAMIK WIYONO, S.H. Yuana Wira TU  (III/a), NIP.  230029275, Staf Tata Usaha pada Kejati JATIM

Kasus Posisi
Diduga telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan membawa barang jenis psikotropika jenis shabu-shabu. (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 UU R.I. Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika).
 
Penyelesaian
o    Secara administrasi
1.    Telah diberhen-tikan sementara dari  Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP. 021/A/JA /3/06, tanggal 08 Maret 2006 atas nama MAMIK WIYONO, S.H.
2.    Telah diberhenti-kan sementara dari  jabatan fungsional jaksa berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP. 023/A/JA/ 3/06, tanggal 08 Maret 2006 atas nama BAMBANG WALUYO, S.H.

o    Secara pidana
Putusan Pengadilan Negeri Surabaya :
1.    Terhadap BAMBANG WALUYO, S.H. dengan hukuman penjara selama 1 tahun 8 bulan
2.    Terhadap MAMIK WIYONO, S.H.  dengan hukuman penjara selama 1 tahun 4 bulan.


4.  ASWIN ARDI, Yuana Darma TU  (II/a), NIP. 230028740, Staf Tata Usaha pada Kejari Tanjung Perak.

Kasus posisi
Diduga telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan membawa 2 (dua) butir pil ekstasi serta 1 (satu) paket kristal putih shabu-shabu. (sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 60 Subs Pasal 59 Subs Pasal 62 UU R.I. Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika).

Penyelesaian
o    Secara administrasi
Telah diberhentikan sementara dari  Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-024/A/JA/ 3/06 tanggal 20 Maret 2006.

o    Secara pidana
Putusan Pengadilan Negeri Surabaya terhadap ASWIN ARDI dengan hukuman penjara selama 1 tahun 8 bulan.


5.  HENDRA RUHENDRA, S.H. Jaksa Muda (III/D), NIP. 230024180 Kasi Pidum Kejari Cibinong

Kasus posisi
Diduga telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan membawa  30 butir ekstasi, 187,9 gram shabu-shabu dan 2 pucuk senjata api.

Penyelesaian
o    Secara administrasi
Telah diberhenti-kan sementara dari jabatan dan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP- 328/JA/09 /005 tanggal 14 September 2005.

o    Secara pidana
Menunggu putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.


6.    CECEP SUNARTO, S.H. Jaksa Pratama (III/c), NIP. 230023514 Kasubsi Penyidikan Pidsus KN. Jakarta Selatan; dan BURDJU RONNI, S.H. Ajun Jaksa (III/b), NIP. 230026697, Kasubsi Penuntutan Pidsus KN.  Jakarta Selatan.

Kasus Posisi
Diduga telah  melakukan tindak pidana menerima uang suap dalam penanganan korupsi atas nama Ahmad Djunaedi mantan Direktur Utama PT. JAM SOSTEK

Penyelesaian
o    Secara administrasi
Dalam proses pen-jatuhan hukuman disiplin tingkat berat berupa “ Pemberhentian dengan hormat tidak atas permin-taan sendiri sebagai PNS”.

o    Secara pidana
Dalam proses persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.


7.    M. JAMIN LUBIS Yuana Darma TU (III/a), NIP. 230024937, Staf Pembinaan Kejati SUMUT

Kasus Posisi
Diduga telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan membawa barang jenis psikotropika jenis shabu-shabu dan ekstasi yang berasal dari barang bukti perkara psikotropika KEJARI Manado  (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 UU R.I. Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika).

Penyelesaian
o    Secara administrasi
Dalam proses pen-jatuhan hukuman disiplin tingkat berat berupa “ Pemberhentian tidak dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS”.

o    Secara pidana
Putusan PN Medan Nomor : 2902/Pid.B/2006/PN.Medan tanggal 11 oktober 2006 dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun denda Rp. 1 juta subsidair 1 bulan kurungan.', publish='1' where id='37'
updateTitle: Tahun 20071Success
25312009-03-17 17:25:42202.159.19.69adminRI - Data Statistikupdate tb_statistik set idsubcat='1', Datentime='2009-03-13', Title='Tahun 2007', Description='

A.  Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Sisa SPDP tahun 2005
rn
rn
rn
rn
    79.963 perkara
rn
rn
Masuk SPDP tahun 2006 
rn
rn
:
rn
rn
 116.356 perkara +
rn
rn
Jumlah keseluruhan SPDP
rn
rn
:
rn
rn
 196.319 perkara
rn
rn
Diselesaikan SPDP
rn
rn
:
rn
rn
 118.515 perkara -
rn
rn
Sisa SPDP
rn
rn
:
rn
rn
    77.804 perkara
rn
rnSumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2007

rn

Dari sisa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang masuk pada tahun 2007 sebanyak 116.356 perkara, dapat diselesaikan sebanyak 118.515 perkara sehingga bila diprosentasekan penyelesaian perkara tindak pidana umum tahun 2006 mencapai  %.

rn

rn


rn


rn


rn


rn


rn


rn


rn

 

rn

B.   P21
       Penyerahan berkas tahap I                         :  118.300 perkara
       Perkara yang sudah lengkap (P-21)         :    96.702 perkara
       Persentase                                                    :    81,74 %

rn

C.   Tahap II
       Perkara yang sudah lengkap                     :    96.702 perkara
       Penyerahan berkas tahap II                       :    91.344 perkara
       Persentase                                                    :    94,46 %

rn

D.   Dilimpahkan ke PN
       Penyerahan berkas tahap II                       :    91.344 perkara
       Dilimpahkan ke PN                                      :    88.777 perkara
       Persentase                                                    :    94,46%

rn

E.   Putus PN
       Dilimpahkan ke PN                                      :    88.777 perkara
       Putus                                                               :    14.565 perkara
       Persentase                                                    :    16,41 %

rn

F.    Upaya Hukum Biasa 
       Banding      
       Putus                                                              :    14.565 perkara
       Banding                                                          :      1.661 perkara
       Persentase                                                    :    11,40 %

rn

       Kasasi       
       Putus PN                                                        :    14.565 perkara
       Kasasi                                                             :         981 perkara
       Persentase                                                    :        6,73 %

rn

       Grasi
       Putus PN                                                        :    14.565 perkara
       Grasi                                                               :         120 perkara
       Persentase                                                    :      0,82   %

rn

       Peninjauan Kembali (PK)
      
Putus PN                                                        :    14.565 perkara
       PK                                                                    :           37 perkara
       Persentase                                                    :        0,25 %

rn

Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum yaitu yang telah dilimpahkan ke PN sebanyak 88.777 perkara, jika diperbandingkan dengan jumlah perkara pidana yang diterima pada tahap II sebanyak 91.344 perkara maka prosentase penyelesaian perkara tindak pidana  umum  mencapai  97 %. 

rn


rn

 

rn


 

', publish='1' where id='6'
updateTitle: Tahun 20071Success
25302009-03-17 17:21:17202.159.19.69adminRI - Data Statistikupdate tb_statistik set idsubcat='1', Datentime='2009-03-13', Title='Tahun 2006', Description='A.  Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn

Sisa SPDP tahun 2005

rn
rn
rn
rn

    81.017 perkara

rn
rn

Masuk SPDP tahun 2006 

rn
rn
:
rn
rn
 103.846 perkara +
rn
rn

Jumlah keseluruhan SPDP

rn
rn
:
rn
rn
 184.858 perkara
rn
rn
Diselesaikan SPDP
rn
rn
:
rn
rn
 103.832 perkara -
rn
rn
Sisa SPDP
rn
rn
:
rn
rn

    81.031 perkara

rn
rnSumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2006

Dari sisa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang masuk pada tahun 2006 sebanyak 103.846 perkara, dapat diselesaikan sebanyak 103.832 perkara sehingga bila diprosentasekan penyelesaian perkara tindak pidana umum tahun 2006 mencapai 99,986 %.















B.    P21    
        Penyerahan berkas tahap I                             :  103.886 perkara
        Perkara yang sudah lengkap (P-21)             :    80.376 perkara
        Persentase                                                         :    77,37 %

C.    Tahap II
        Perkara yang sudah lengkap                         :    80.376 perkara
        Penyerahan berkas tahap II                            :    78.536 perkara
        Persentase                                                         :    97,71 %

D.    Dilimpahkan ke PN
        Penyerahan berkas tahap II                            :    78.536 perkara
        Dilimpahkan ke PN                                           :    73.944 perkara
        Persentase                                                          :    94,15 %

E.    Putus PN
        Dilimpahkan ke PN                                        :    73.944 perkara
        Putus                                                                 :    17.240 perkara
        Persentase                                                         :    23,31 %

F.     Upaya Hukum Biasa
        Banding                    
        Putus                                                             :    17.240 perkara
        Banding                                                         :      1.658 perkara
        Persentase                                                     :      9,62 %

        Kasasi                        
        Putus PN                                                        :    17.240 perkara
        Kasasi                                                            :         965 perkara
        Persentase                                                     :        5,60 %

        Grasi
        Putus PN                                                        :    17.240 perkara
        Grasi                                                               :         217 perkara
        Persentase                                                    :      1,26   %

        Peninjauan Kembali (PK)
        Putus PN                                                         :    17.240 perkara
        PK                                                                     :           61 perkara
        Persentase                                                     :        0,35 %

Penyelesaian penanganan  perkara tindak pidana umum yaitu yang telah dilimpahkan ke PN sebanyak 73.944 perkara, jika diperbandingkan dengan jumlah perkara pidana yang diterima pada tahap II sebanyak 78.536 perkara maka prosentase penyelesaian perkara tindak pidana  umum  mencapai  94,15 %. 


', publish='1' where id='4'
updateTitle: Tahun 20061Success
25292009-03-17 17:20:01203.142.77.163adminJAM Pengawasan - Penjatuhan Sanksiupdate tb_unitcontent set idunitsub='24', idkejati='0', dateunitcontent='2009-01-29', title='Tahun 2008', description='Kejaksaan terus berupaya menjadi sebuah lembaga penegak hukum yang profesional dan handal. Dalam upaya itu, Jaksa Agung tidak segan-segan menindak pegawainya yang terbukti bersalah. Data-data berikut ini adalah bukti komitmen Kejaksaan dalam mewujudkan aparatur yang profesional, memiliki integritas moral yang tangguh dan disiplin yang tinggi untuk turut menegakkan supremasi hukum.

Dari laporan pengaduan yang diselesaikan (terbukti), Jaksa Agung telah menjatuhkan hukuman disiplin selama tahun 2008 kepada 245 pegawai dengan rincian sebagai berikut.

A. Menurut Jenis Golongan

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
NO
rn
rn
GOLONGAN
rn
rn

TATA USAHA

rn
rn
JAKSA
rn
rn
JUMLAH
rn
rn
1
rn
rn
Golongan I
rn
rn
1
rn
rn
0
rn
rn
1
rn
rn
2
rn
rn
Golongan II
rn
rn
47
rn
rn
0
rn
rn
47
rn
rn
3
rn
rn
Golongan III
rn
rn
24
rn
rn
126
rn
rn
150
rn
rn
4
rn
rn
Golongan IV
rn
rn
0
rn
rn
47
rn
rn
47
rn
rn
Jumlah
rn
rn
72
rn
rn
173
rn
rn
245
rn
rn
 






Sumber : Kabag Sunproglab dan Panil, Februari 2009


B. Menurut Jenis Perbuatan
  rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
NO
rn
rn
JENIS PERBUATAN
rn
rn
TATA USAHA
rn
rn
JAKSA
rn
rn
JUMLAH
rn
rn
1
rn
rn
Indisipliner
rn
rn
39
rn
rn
45
rn
rn
84
rn
rn
2
rn
rn
Penyalahgunaan Wewenang
rn
rn
22
rn
rn
100
rn
rn
122
rn
rn
3
rn
rn
Urusan Perdata
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
4
rn
rn

Perbuatan Tercela Lainnya

rn
rn
11
rn
rn
28
rn
rn
39
rn
rn
Jumlah
rn
rn
72
rn
rn
173
rn
rn
245
rn
rnSumber : Kabag Sunproglab dan Panil, Februari 2009


C. Menurut Jenis Hukuman

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
NO
rn
rn
JENIS HUKUMAN
rn
rn
TATA USAHA
rn
rn
JAKSA
rn
rn
JUMLAH
rn
rn
1
rn
rn
Tingkat Ringan
rn
rn
12
rn
rn
35
rn
rn
47
rn
rn
2
rn
rn
Tingkat Sedang
rn
rn
23
rn
rn
82
rn
rn
105
rn
rn
3
rn
rn
Tingkat Berat
rn
rn
37
rn
rn
56
rn
rn
93
rn
rn
Jumlah
rn
rn
72
rn
rn
173
rn
rn
245
rn
rnSumber : Kabag Sunproglab dan Panil, Februari 2009
', publish='1' where id='38'
updateTitle: Tahun 20081Success
25282009-03-17 17:19:08203.142.77.163adminJAM Pengawasan - Penjatuhan Sanksiupdate tb_unitcontent set idunitsub='24', idkejati='0', dateunitcontent='2009-01-29', title='Tahun 2008', description='Kejaksaan terus berupaya menjadi sebuah lembaga penegak hukum yang profesional dan handal. Dalam upaya itu, Jaksa Agung tidak segan-segan menindak pegawainya yang terbukti bersalah. Data-data berikut ini adalah bukti komitmen Kejaksaan dalam mewujudkan aparatur yang profesional, memiliki integritas moral yang tangguh dan disiplin yang tinggi untuk turut menegakkan supremasi hukum.

Dari laporan pengaduan yang diselesaikan (terbukti), Jaksa Agung telah menjatuhkan hukuman disiplin selama tahun 2008 kepada 245 pegawai dengan rincian sebagai berikut.

A. Menurut Jenis Golongan

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
NO
rn
rn
GOLONGAN
rn
rn

TATA USAHA

rn
rn
JAKSA
rn
rn
JUMLAH
rn
rn
1
rn
rn
Golongan I
rn
rn
1
rn
rn
0
rn
rn
1
rn
rn
2
rn
rn
Golongan II
rn
rn
47
rn
rn
0
rn
rn
47
rn
rn
3
rn
rn
Golongan III
rn
rn
24
rn
rn
126
rn
rn
150
rn
rn
4
rn
rn
Golongan IV
rn
rn
0
rn
rn
47
rn
rn
47
rn
rn
Jumlah
rn
rn
72
rn
rn
173
rn
rn
245
rn
rn
 






Sumber : Kabag Sunproglab dan Panil, Februari 2009


B. Menurut Jenis Perbuatan
  rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
NO
rn
rn
JENIS PERBUATAN
rn
rn
TATA USAHA
rn
rn
JAKSA
rn
rn
JUMLAH
rn
rn
1
rn
rn
Indisipliner
rn
rn
39
rn
rn
45
rn
rn
84
rn
rn
2
rn
rn
Penyalahgunaan Wewenang
rn
rn
22
rn
rn
100
rn
rn
122
rn
rn
3
rn
rn
Urusan Perdata
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
4
rn
rn

Perbuatan Tercela Lainnya

rn
rn
11
rn
rn
28
rn
rn
39
rn
rn
Jumlah
rn
rn
72
rn
rn
173
rn
rn
245
rn
rnSumber : Kabag Sunproglab dan Panil, Februari 2009


C. Menurut Jenis Hukuman

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
NO
rn
rn
JENIS HUKUMAN
rn
rn
TATA USAHA
rn
rn
JAKSA
rn
rn
JUMLAH
rn
rn
1
rn
rn
Tingkat Ringan
rn
rn
12
rn
rn
35
rn
rn
47
rn
rn
2
rn
rn
Tingkat Sedang
rn
rn
23
rn
rn
82
rn
rn
105
rn
rn
3
rn
rn
Tingkat Berat
rn
rn
37
rn
rn
56
rn
rn
93
rn
rn
Jumlah
rn
rn
72
rn
rn
173
rn
rn
245
rn
rnSumber : Kabag Sunproglab dan Panil, Februari 2009
', publish='1' where id='38'
updateTitle: Tahun 20081Success
25272009-03-17 17:16:17203.142.77.163adminJAM Pengawasan - Penjatuhan Sanksiupdate tb_unitcontent set idunitsub='24', idkejati='0', dateunitcontent='2009-01-29', title='Tahun 2008', description='Kejaksaan terus berupaya menjadi sebuah lembaga penegak hukum yang profesional dan handal. Dalam upaya itu, Jaksa Agung tidak segan-segan menindak pegawainya yang terbukti bersalah. Data-data berikut ini adalah bukti komitmen Kejaksaan dalam mewujudkan aparatur yang profesional, memiliki integritas moral yang tangguh dan disiplin yang tinggi untuk turut menegakkan supremasi hukum.

Dari laporan pengaduan yang diselesaikan (terbukti), Jaksa Agung telah menjatuhkan hukuman disiplin selama tahun 2008 kepada 245 pegawai dengan rincian sebagai berikut.

A. Menurut jenis golongan
rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
NO
rn
rn
GOLONGAN
rn
rn

TATA USAHA

rn
rn
JAKSA
rn
rn
JUMLAH
rn
rn
1
rn
rn
Golongan I
rn
rn
1
rn
rn
0
rn
rn
1
rn
rn
2
rn
rn
Golongan II
rn
rn
47
rn
rn
0
rn
rn
47
rn
rn
3
rn
rn
Golongan III
rn
rn
24
rn
rn
126
rn
rn
150
rn
rn
4
rn
rn
Golongan IV
rn
rn
0
rn
rn
47
rn
rn
47
rn
rn
Jumlah
rn
rn
72
rn
rn
173
rn
rn
245
rn
rn
 







Sumber : Kabag Sunproglab dan Panil, Februari 2009


B. Menurut jenis perbuatan

     NO            JENIS PERBUATAN                        TATA USAHA                JAKSA                     JUMLAH
       1             Indisipliner                                               39                                  45                                84
       2             Penyalahgunaan Wewenang               22                               100                              122
       3             Urusan Perdata                                         0                                    0                                  0
       4             Perbuatan Tercela Lainnya                   11                                 28                                39
                                      Jumlah                                       72                               173                             245

Sumber : Kabag Sunproglab dan Panil, Februari 2009


C. Menurut jenis hukuman

       NO                JENIS HUKUMAN               TATA USAHA               JAKSA                   JUMLAH
         1                  Tingkat Ringan                          12                              35                             47
         2                  Tingkat Sedang                         23                              82                          105
         3                  Tingkat Berat                              37                              56                            93
                               Jumlah                                       72                           173                          245

Sumber : Kabag Sunproglab dan Panil, Februari 2009
', publish='1' where id='38'
updateTitle: Tahun 20081Success
25262009-03-17 17:12:50202.159.19.69adminRI - Data Statistikupdate tb_statistik set idsubcat='5', Datentime='2009-03-13', Title='Tahun 2007', Description='

Dalam tahun 2007, Kejaksaan seluruh Indonesia telah melakukan penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi (per Januari s/d Oktober 2007) sebagai berikut :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Sisa tahun 2006
rn
rn
:
rn
rn
      35 kasus
rn
rn
Masuk tahun 2007
rn
rn
:
rn
rn
    631 kasus +
rn
rn
Jumlah keseluruhan
rn
rn
:
rn
rn
    666 kasus
rn
rn
Dilimpahkan ke Pengadilan Negeri
rn
rn
:
rn
rn
    627 kasus -
rn
rn
Sisa
rn
rn
:
rn
rn
      39 kasus
rn
rn

rn

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2007

rn

Prosentase penyelesaian perkara di tingkat Penuntutan tindak pidana korupsi selama periode bulan Januari 2007 s/d Oktober 2007 dapat mencapai 627 (enam ratus dua puluh tujuh) perkara atau 94,4% dari total 666 perkara.

rn


rn

 

rn

 

', publish='1' where id='17'
updateTitle: Tahun 20071Success
25252009-03-17 17:10:17118.97.55.98adminKejaksaan Tinggi - Sulawesi Utaraupdate tb_unitcontent set idunitsub='65', idkejati='0', dateunitcontent='2008-12-29', title='Cabang Kejari Tahuna di Beo', description='di Jl. ..Telp: (0) Fax: (0) Dipimpin oleh STIVEN KAMEA, SH
', publish='1' where id='872'
updateTitle: Cabang Kejari Tahuna di Beo1Success
25242009-03-17 17:09:59118.97.55.98adminKejaksaan Tinggi - Sulawesi Utaraupdate tb_unitcontent set idunitsub='65', idkejati='0', dateunitcontent='2008-12-30', title='Cabang Kejari Tahuna di Siau', description='di Jl. ..Telp: (0) Fax: (0) Dipimpin oleh MORAIS BARAKATI, SH
', publish='1' where id='871'
updateTitle: Cabang Kejari Tahuna di Siau1Success
25232009-03-17 17:09:12202.159.19.69adminRI - Data Statistikupdate tb_statistik set idsubcat='5', Datentime='2009-03-13', Title='Tahun 2006', Description='

Dalam tahun 2006, Kejaksaan seluruh Indonesia telah melakukan penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Sisa tahun 2005
rn
rn
:
rn
rn
      29 kasus
rn
rn
Masuk tahun 2006
rn
rn
:
rn
rn
    650 kasus +
rn
rn
Jumlah keseluruhan
rn
rn
:
rn
rn
    679 kasus
rn
rn
Dilimpahkan ke Pengadilan Negeri
rn
rn
:
rn
rn
    611 kasus -
rn
rn
Sisa
rn
rn
:
rn
rn
      68 kasus
rn
rn

rn

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2006

rn

Penyelesaian penuntutan (dilimpahkan ke PN) dalam tahun 2006 sebanyak 611 (enam ratus sebelas) perkara, jika diperbandingkan dengan jumlah  penuntutan yang masuk pada tahun 2006 sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) perkara maka  prosentase  penyelesaian penuntutan mencapai  94 %. 

rn


rn

 

rn

 

', publish='1' where id='16'
updateTitle: Tahun 20061Success
25222009-03-17 17:08:57118.97.55.98adminKejaksaan Tinggi - Sulawesi Utaraupdate tb_unitcontent set idunitsub='65', idkejati='0', dateunitcontent='2008-12-29', title='Cabang Kejari Beo', description='di Jl. ..Telp: (0) Fax: (0) Dipimpin oleh STIVEN KAMEA, SH
', publish='1' where id='872'
updateTitle: Cabang Kejari Beo1Success
25212009-03-17 17:08:28203.142.77.163adminJAM Pengawasan - Penjatuhan Sanksiupdate tb_unitcontent set idunitsub='24', idkejati='0', dateunitcontent='2009-01-29', title='Tahun 2008', description='Kejaksaan terus berupaya menjadi sebuah lembaga penegak hukum yang profesional dan handal. Dalam upaya itu, Jaksa Agung tidak segan-segan menindak pegawainya yang terbukti bersalah. Data-data berikut ini adalah bukti komitmen Kejaksaan dalam mewujudkan aparatur yang profesional, memiliki integritas moral yang tangguh dan disiplin yang tinggi untuk turut menegakkan supremasi hukum.

Dari laporan pengaduan yang diselesaikan (terbukti), Jaksa Agung telah menjatuhkan hukuman disiplin selama tahun 2008 kepada 245 pegawai dengan rincian sebagai berikut.

A. Menurut jenis golongan
    NO              GOLONGAN             TATA USAHA              JAKSA              JUMLAH
      1                  Golongan I                        1                             0                         1
      2                  Golongan II                     47                             0                      47
      3                  Golongan III                    24                        126                    150
      4                  Golongan IV                      0                           47                      47
                               Jumlah                        72                        173                    245

Sumber : Kabag Sunproglab dan Panil, Februari 2009


B. Menurut jenis perbuatan

     NO            JENIS PERBUATAN                        TATA USAHA                JAKSA                     JUMLAH
       1             Indisipliner                                               39                                  45                                84
       2             Penyalahgunaan Wewenang               22                               100                              122
       3             Urusan Perdata                                         0                                    0                                  0
       4             Perbuatan Tercela Lainnya                   11                                 28                                39
                                      Jumlah                                       72                               173                             245

Sumber : Kabag Sunproglab dan Panil, Februari 2009


C. Menurut jenis hukuman

       NO                JENIS HUKUMAN               TATA USAHA               JAKSA                   JUMLAH
         1                  Tingkat Ringan                          12                              35                             47
         2                  Tingkat Sedang                         23                              82                          105
         3                  Tingkat Berat                              37                              56                            93
                               Jumlah                                       72                           173                          245

Sumber : Kabag Sunproglab dan Panil, Februari 2009
', publish='1' where id='38'
updateTitle: Tahun 20081Success
25202009-03-17 17:07:37203.142.77.163adminJAM Pengawasan - Penjatuhan Sanksiupdate tb_unitcontent set idunitsub='24', idkejati='0', dateunitcontent='2009-01-29', title='Tahun 2008', description='Kejaksaan terus berupaya menjadi sebuah lembaga penegak hukum yang profesional dan handal. Dalam upaya itu, Jaksa Agung tidak segan-segan menindak pegawainya yang terbukti bersalah. Data-data berikut ini adalah bukti komitmen Kejaksaan dalam mewujudkan aparatur yang profesional, memiliki integritas moral yang tangguh dan disiplin yang tinggi untuk turut menegakkan supremasi hukum.

Dari laporan pengaduan yang diselesaikan (terbukti), Jaksa Agung telah menjatuhkan hukuman disiplin selama tahun 2008 kepada 245 pegawai dengan rincian sebagai berikut.

A. Menurut jenis golongan
    NO              GOLONGAN             TATA USAHA              JAKSA              JUMLAH
      1                  Golongan I                        1                             0                         1
      2                  Golongan II                     47                             0                      47
      3                  Golongan III                    24                        126                    150
      4                  Golongan IV                      0                           47                      47
                               Jumlah                        72                        173                    245

Sumber : Kabag Sunproglab dan Panil, Februari 2009


B. Menurut jenis perbuatan

     NO            JENIS PERBUATAN                        TATA USAHA                JAKSA                     JUMLAH
       1             Indisipliner                                               39                                  45                                84
       2             Penyalahgunaan Wewenang               22                               100                              122
       3             Urusan Perdata                                         0                                    0                                  0
       4             Perbuatan Tercela Lainnya                   11                                 28                                39
                                      Jumlah                                       72                               173                             245

Sumber : Kabag Sunproglab dan Panil, Februari 2009


C. Menurut jenis hukuman

       NO                JENIS HUKUMAN               TATA USAHA               JAKSA                   JUMLAH
         1                  Tingkat Ringan                          12                              35                             47
         2                  Tingkat Sedang                         23                              82                          105
         3                  Tingkat Berat                              37                              56                            93
                               Jumlah                                       72                           173                          245

Sumber : Kabag Sunproglab dan Panil, Februari 2009
', publish='1' where id='38'
updateTitle: Tahun 20081Success
25192009-03-17 17:06:35118.97.55.98adminKejaksaan Tinggi - Sulawesi Utaraupdate tb_unitcontent set idunitsub='65', idkejati='0', dateunitcontent='2008-12-31', title='Cabang Kejari Kotamobagu Di Domuga', description='di Jl. ..Telp: (0) Fax: (0) Dipimpin oleh DONNY YULIANTORO, SH
', publish='1' where id='870'
updateTitle: Cabang Kejari Kotamobagu Di Domuga1Success
25182009-03-17 17:06:00202.159.19.69adminRI - Data Statistikupdate tb_statistik set idsubcat='5', Datentime='2009-03-13', Title='Tahun 2005', Description='

Dalam tahun 2005, Kejaksaan seluruh Indonesia telah melakukan penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Sisa tahun 2004
rn
rn
:
rn
rn
      31 kasus
rn
rn
Masuk tahun 2005
rn
rn
:
rn
rn
    654 kasus +
rn
rn
Jumlah keseluruhan
rn
rn
:
rn
rn
    685 kasus
rn
rn
Dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN)
rn
rn
:
rn
rn
    637 kasus -
rn
rn
Sisa
rn
rn
:
rn
rn
      48 kasus
rn
rn

rn

Penyelesaian penuntutan (dilimpahkan ke PN) dalam tahun 2005 sebanyak 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) perkara, jika diperbandingkan dengan jumlah penuntutan yang masuk pada tahun 2005 sebanyak 654 (enam ratus lima puluh empat) perkara maka  prosentase  penyelesaian penuntutan mencapai  97 %. 

rn


rn

 

rn

 

', publish='1' where id='15'
updateTitle: Tahun 20051Success
25172009-03-17 17:05:25203.142.77.163adminJAM Pengawasan - Penjatuhan Sanksiupdate tb_unitcontent set idunitsub='24', idkejati='0', dateunitcontent='2009-01-29', title='Tahun 2008', description='Kejaksaan terus berupaya menjadi sebuah lembaga penegak hukum yang profesional dan handal. Dalam upaya itu, Jaksa Agung tidak segan-segan menindak pegawainya yang terbukti bersalah. Data-data berikut ini adalah bukti komitmen Kejaksaan dalam mewujudkan aparatur yang profesional, memiliki integritas moral yang tangguh dan disiplin yang tinggi untuk turut menegakkan supremasi hukum.

Dari laporan pengaduan yang diselesaikan (terbukti), Jaksa Agung telah menjatuhkan hukuman disiplin selama tahun 2008 kepada 245 pegawai dengan rincian sebagai berikut.

A. Menurut jenis golongan
    NO              GOLONGAN             TATA USAHA              JAKSA              JUMLAH
      1                  Golongan I                        1                             0                         1
      2                  Golongan II                     47                             0                      47
      3                  Golongan III                    24                        126                    150
      4                  Golongan IV                      0                           47                      47
                               Jumlah                        72                        173                    245

Sumber : Kabag Sunproglab dan Panil, Februari 2009


B. Menurut jenis perbuatan

     NO            JENIS PERBUATAN                        TATA USAHA                JAKSA                     JUMLAH
       1             Indisipliner                                               39                                  45                                84
       2             Penyalahgunaan Wewenang               22                               100                              122
       3             Urusan Perdata                                         0                                    0                                  0
       4             Perbuatan Tercela Lainnya                   11                                 28                                39
                                      Jumlah                                       72                               173                             245

Sumber : Kabag Sunproglab dan Panil, Februari 2009


C. Menurut jenis hukuman

       NO                JENIS HUKUMAN               TATA USAHA               JAKSA                   JUMLAH
         1                  Tingkat Ringan                          12                              35                             47
         2                  Tingkat Sedang                         23                              82                          105
         3                  Tingkat Berat                              37                              56                            93
                               Jumlah                                       72                           173                          245

Sumber : Kabag Sunproglab dan Panil, Februari 2009

', publish='1' where id='38'
updateTitle: Tahun 20081Success
25162009-03-17 17:03:42118.97.55.98adminKejaksaan Tinggi - Sulawesi Utaraupdate tb_unitcontent set idunitsub='65', idkejati='0', dateunitcontent='2009-02-03', title='Kejaksaan Negeri Airmadidi', description='Kepala Kejaksaan Negeri : Telly Tumundo, SH
Jl. Baru Kel. Syukur Kompleks Pusat Perkantoran Kab. Minahasa Utara
Telp.
Fax.', publish='1' where id='237'
updateTitle: Kejaksaan Negeri Airmadidi1Success
25152009-03-17 17:03:32118.97.55.98adminKejaksaan Tinggi - Sulawesi Utaraupdate tb_unitcontent set idunitsub='65', idkejati='0', dateunitcontent='2009-02-03', title='Kejaksaan Negeri Melonguane', description='Kepala Kejaksaan Negeri : Imam Wijaya, SH. MH
Melonguane Kab. Kepulauan Talaud
Telp.
Fax.', publish='1' where id='238'
updateTitle: Kejaksaan Negeri Melonguane1Success
25142009-03-17 17:03:29202.159.19.69adminRI - Data Statistikupdate tb_statistik set idsubcat='4', Datentime='2009-03-13', Title='Tahun 2007', Description='

Dalam Tahun 2007, Kejaksaan seluruh Indonesia telah melakukan penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi (Per Januari s/d September 2007) sebagai berikut :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Sisa tahun 2006
rn
rn
:
rn
rn
 1.050 kasus
rn
rn
Masuk tahun 2007
rn
rn
:
rn
rn
    506 kasus +
rn
rn
Jumlah keseluruhan
rn
rn
:
rn
rn
 1.556 kasus
rn
rn
Diselesaikan
rn
rn
:
rn
rn
    307 kasus -
rn
rn
Sisa
rn
rn
:
rn
rn
 1.249 kasus
rn
rn

rn

Rincian penyelesaian 307 perkara :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Ditingkatkan ke penuntutan
rn
rn
:
rn
rn
    298 kasus
rn
rn
Dihentikan DIK
rn
rn
:
rn
rn
        8 kasus
rn
rn
Dikirim ke instansi lain
rn
rn
:
rn
rn
        1 kasus
rn
rn Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2007

rn

Penyelesaian penyidikan selama periode bulan Januari 2007 s/d September 2007 dapat mencapai 307 (tiga ratus tujuh) kasus atau 20% dari total 1.556 kasus, jika dihitung dari DIK masuk jumlah 506 kasus (bulan januari 2007 s/d September 2007) prosentase penyelesaian mencapai 60,67%.

rn


rn

 

rn

 

', publish='1' where id='13'
updateTitle: Tahun 20071Success
25132009-03-17 17:03:00118.97.55.98adminKejaksaan Tinggi - Sulawesi Utaraupdate tb_unitcontent set idunitsub='65', idkejati='0', dateunitcontent='2009-02-03', title='Kejaksaan Negeri Amurang', description='Kepala Kejaksaan Negeri : Herlie Robert Ilat, SH
Jl. Trans Sulawesi Kel. Pondang Kab. Minahasa Selatan
Telp. 0430-21032
Fax.', publish='1' where id='239'
updateTitle: Kejaksaan Negeri Amurang1Success
25122009-03-17 17:02:53118.97.55.98adminKejaksaan Tinggi - Sulawesi Utaraupdate tb_unitcontent set idunitsub='65', idkejati='0', dateunitcontent='2009-02-03', title='Kejaksaan Negeri Bitung', description='Kepala Kejaksaan Negeri : Agus Budijarto, SH. M. Hum
Jl. Sam Ratulangi, Bitung
Telp. 0438-21160, 21170
Fax.', publish='1' where id='241'
updateTitle: Kejaksaan Negeri Bitung1Success
25112009-03-17 17:02:47118.97.55.98adminKejaksaan Tinggi - Sulawesi Utaraupdate tb_unitcontent set idunitsub='65', idkejati='0', dateunitcontent='2009-02-03', title='Kejaksaan Negeri Tahuna', description='Kepala Kejaksaan Negeri : Warno Sembiring, SH
Jl. Baru Tona, Tahuna
Telp. 0432-21024
Fax.', publish='1' where id='242'
updateTitle: Kejaksaan Negeri Tahuna1Success
25102009-03-17 17:02:27118.97.55.98adminKejaksaan Tinggi - Sulawesi Utaraupdate tb_unitcontent set idunitsub='65', idkejati='0', dateunitcontent='2009-02-03', title='Kejaksaan Negeri Kotamobagu', description='Kepala Kejaksaan Negeri : Arie Pawarto Yustinus, SH
Jl. Gelora No. 1, Kotamobagu
Telp. 0434-21002, 21143
Fax.', publish='1' where id='243'
updateTitle: Kejaksaan Negeri Kotamobagu1Success
25092009-03-17 17:02:22118.97.55.98adminKejaksaan Tinggi - Sulawesi Utaraupdate tb_unitcontent set idunitsub='65', idkejati='0', dateunitcontent='2009-02-03', title='Kejaksaan Negeri Tondano', description='Kepala Kejaksaan Negeri : Lumumba Tambunan, SH
Jl. Sasaran, Tondano
Telp. 0431-321009, 321007
Fax.', publish='1' where id='244'
updateTitle: Kejaksaan Negeri Tondano1Success
25082009-03-17 17:01:54118.97.55.98adminKejaksaan Tinggi - Sulawesi Utaraupdate tb_unitcontent set idunitsub='65', idkejati='0', dateunitcontent='2009-02-03', title='Kejaksaan Negeri Tondano', description='Kepala Kejaksaan Negeri : Lumumba Tambunan, SH
Jl. Sasaran, Tondano
Telp. 0431-321009, 321007
Fax.', publish='1' where id='244'
updateTitle: Kejaksaan Negeri Tondano1Success
25072009-03-17 17:01:49118.97.55.98adminKejaksaan Tinggi - Sulawesi Utaraupdate tb_unitcontent set idunitsub='65', idkejati='0', dateunitcontent='2009-02-03', title='Kejaksaan Negeri Manado', description='Kepala Kejaksaan Negeri : Tjipta Budy Adolf, SH
Jl. Pemuda Sario, Manado
Telp. 0431-863791
Fax.', publish='1' where id='245'
updateTitle: Kejaksaan Negeri Manado1Success
25062009-03-17 17:01:37202.159.19.69adminRI - Data Statistikupdate tb_statistik set idsubcat='4', Datentime='2009-03-13', Title='Tahun 2006', Description='

Dalam tahun 2006, Kejaksaan seluruh Indonesia telah melakukan penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Sisa tahun 2005
rn
rn
:
rn
rn
    921 kasus
rn
rn
Masuk tahun 2006
rn
rn
:
rn
rn
    837 kasus +
rn
rn
Jumlah keseluruhan
rn
rn
:
rn
rn
 1.758 kasus
rn
rn
Diselesaikan
rn
rn
:
rn
rn
    454 kasus -
rn
rn
Sisa
rn
rn
:
rn
rn
 1.304 kasus
rn
rnSumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2006

rn

Penyelesaian penyidikan selama tahun 2006 mencapai 454 (empat ratus lima puluh empat) kasus atau 26% dari total 1.758 kasus, jika dihitung dari kasus masuk tahun 2006 sebanyak 837 (delapan ratus tiga puluh tujuh) kasus, maka prosentase penyelesaian mencapai 54%.

rn


rn

rn

 

', publish='1' where id='12'
updateTitle: Tahun 20061Success
25052009-03-17 17:01:13118.97.55.98adminKejaksaan Tinggi - Kalimantan Timurupdate tb_unitcontent set idunitsub='64', idkejati='0', dateunitcontent='2009-02-05', title='Kejaksaan Negeri Tanjung Selor', description='Kepala Kejaksaan Negeri : Muslikhuddin, SH
Jl. Jelarai, Tanjung Selor
Telp. 0552-23365
Fax.', publish='1' where id='288'
updateTitle: Kejaksaan Negeri Tanjung Selor1Success
25042009-03-17 17:01:01118.97.55.98adminKejaksaan Tinggi - Kalimantan Timurupdate tb_unitcontent set idunitsub='64', idkejati='0', dateunitcontent='2009-02-05', title='Kejaksaan Negeri Nunukan', description='Kepala Kejaksaan Negeri : Suleman Hadjarati, SH
Jl. Adhyaksa No. 1, Nunukan
Telp. 0556-21010, 22440
Fax.', publish='1' where id='287'
updateTitle: Kejaksaan Negeri Nunukan1Success
25032009-03-17 17:00:46118.97.55.98adminKejaksaan Tinggi - Kalimantan Timurupdate tb_unitcontent set idunitsub='64', idkejati='0', dateunitcontent='2009-02-05', title='Kejaksaan Negeri Bontang', description='Kepala Kejaksaan Negeri : Sumarjo, SH
Jl. Awing Long No. 21, Bontang
Telp. 0548-421570
Fax. 0548-25033', publish='1' where id='286'
updateTitle: Kejaksaan Negeri Bontang1Success
25022009-03-17 17:00:32118.97.55.98adminKejaksaan Tinggi - Kalimantan Timurupdate tb_unitcontent set idunitsub='64', idkejati='0', dateunitcontent='2009-02-05', title='Kejaksaan Negeri Sendawar', description='Kepala Kejaksaan Negeri : Samsuddin, SH. MH
Jl. A. Yani (Stasiun Reley TVRI), Melak
Telp. 0545-41540
Fax.', publish='1' where id='285'
updateTitle: Kejaksaan Negeri Sendawar1Success
25012009-03-17 16:59:51202.159.19.69adminRI - Data Statistikupdate tb_statistik set idsubcat='4', Datentime='2009-03-13', Title='Tahun 2005', Description='

Dalam tahun 2005, Kejaksaan seluruh Indonesia telah melakukan penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Sisa tahun 2004
rn
rn
:
rn
rn
    838 kasus
rn
rn
Masuk tahun 2005
rn
rn
:
rn
rn
    492 kasus +
rn
rn
Jumlah keseluruhan
rn
rn
:
rn
rn
 1.330 kasus
rn
rn
Diselesaikan
rn
rn
:
rn
rn
    425 kasus -
rn
rn
Sisa
rn
rn
:
rn
rn
    905 kasus
rn
rn

rn

Rincian penyelesaian 425 perkara :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Ditingkatkan ke penuntutan
rn
rn
:
rn
rn
    410 kasus
rn
rn
Dihentikan DIK
rn
rn
:
rn
rn
      14 kasus
rn
rn
Dikirim ke instansi lain
rn
rn
:
rn
rn
        1 kasus
rn
rnSumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2005

rn

Penyelesaian penyidikan selama tahun 2005 mencapai 425 (empat ratus dua puluh lima) kasus atau 32% dari total 1.330 kasus, jika dihitung dari kasus masuk tahun 2005 sebanyak 492 (empat ratus sembilan puluh dua) kasus, maka prosentase penyelesaian mencapai 86%.

rn


rn

rn

 

', publish='1' where id='11'
updateTitle: Tahun 20051Success
25002009-03-17 16:58:16118.97.55.98adminKejaksaan Tinggi - Kalimantan Timurupdate tb_unitcontent set idunitsub='64', idkejati='0', dateunitcontent='2009-02-05', title='Kejaksaan Negeri Malinau', description='Kepala Kejaksaan Negeri : Irwan Sinuraya, SH
Kuala Lapang Kec. Malinau Barat malinau
Telp. 0553-21336
Fax. 0553-21336', publish='1' where id='283'
updateTitle: Kejaksaan Negeri Malinau1Success
24992009-03-17 16:58:04203.142.77.163adminUnit Kejaksaan - Kejaksaan Tinggiupdate tb_unitsub set idunit='31', unitsub='Sulawesi Selatan', description='Sampai dengan Juni 2006, jumlah penduduk di Sulawesi Selatan terdaftar sebanyak 7.520.204 jiwa, tersebar di 24 Kabupaten/kota. Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 225/A/JA/05/2003, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang luas wilayahnya mencapai 62.482,54 km², membawahi 24 Kejaksaan Negeri dan 11 Cabang Kejaksaan Negeri.

Jumlah pegawai Kejaksaan di wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada akhir 2008 lalu mencapai 866 orang, terdiri dari 350 Jaksa dan 516 Pegawai Tata Usaha.

PEJABAT KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Kepala Kejaksaan Tinggi
rn
rn
MAHFUD MANAN, SH
rn
rn
Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi
rn
rn

YUSWA KUSUMAH AFFANDI BASRI, SH.MH

rn
rn
Kepala Bagian Tata Usaha
rn
rn
Drs. AMINUDDIN, SH.MH
rn
rn
Asisten Pembinaan
rn
rn
CHANIFUDDIN, SH
rn
rn
Asisten Intelijen
rn
rn
ANDI ABDUL KARIM, SH.MH
rn
rn
Asisten Tindak Pidana Umum
rn
rn
DJOKO WIDODO, SH
rn
rn
Asisten Tindak Pidana Khusus
rn
rn
GODANG RIADI SIREGAR, SH
rn
rn

Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara

rn
rn

HARDJONO TJATJO, SH

rn
rn
Asisten Pengawasan
rn
rn

I KETUT DARTA, SH.MH

rn
rn
DAFTAR NAMA DAN ALAMAT KEJAKSAAN DI SULAWESI SELATAN

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
Jl. Urip Sumoharjo Km.4 No.244 Makasar.
Telepon  : (0411) 448678.
Facimile : (0411)


', url='', menu='- none -', position=21 where id='69'
updateUnit Sub: Sulawesi Selatan1Success
24982009-03-17 16:57:57118.97.55.98adminKejaksaan Tinggi - Kalimantan Timurupdate tb_unitcontent set idunitsub='64', idkejati='0', dateunitcontent='2009-02-05', title='Kejaksaan Negeri Penajam', description='Kepala Kejaksaan Negeri : I Putu Gede Sudarma, SH
Jl. Propinsi KM 1,5, Penajam 
Telp. 0542-7201240
Fax.', publish='1' where id='282'
updateTitle: Kejaksaan Negeri Penajam1Success
24972009-03-17 16:57:39118.97.55.98adminKejaksaan Tinggi - Kalimantan Timurupdate tb_unitcontent set idunitsub='64', idkejati='0', dateunitcontent='2009-02-05', title='Kejaksaan Negeri Penajam', description='Kepala Kejaksaan Negeri : I Putu Gede Sudarma, SH
Jl. Propinsi KM 1,5, Penajam Malinau
Telp. 0542-7201240
Fax.', publish='1' where id='282'
updateTitle: Kejaksaan Negeri Penajam1Success
24962009-03-17 16:56:39203.142.77.163adminUnit Kejaksaan - Kejaksaan Tinggiupdate tb_unitsub set idunit='31', unitsub='Sulawesi Selatan', description='Sampai dengan Juni 2006, jumlah penduduk di Sulawesi Selatan terdaftar sebanyak 7.520.204 jiwa, tersebar di 24 Kabupaten/kota. Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 225/A/JA/05/2003, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang luas wilayahnya mencapai 62.482,54 km², membawahi 24 Kejaksaan Negeri dan 11 Cabang Kejaksaan Negeri.

Jumlah pegawai Kejaksaan di wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada akhir 2008 lalu mencapai 866 orang, terdiri dari 350 Jaksa dan 516 Pegawai Tata Usaha.

PEJABAT KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Kepala Kejaksaan Tinggi
rn
rn
MAHFUD MANAN, SH
rn
rn
Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi
rn
rn

YUSWA KUSUMAH AFFANDI BASRI, SH.MH

rn
rn
Kepala Bagian Tata Usaha
rn
rn
Drs. AMINUDDIN, SH.MH
rn
rn
Asisten Pembinaan
rn
rn
CHANIFUDDIN, SH
rn
rn
Asisten Intelijen
rn
rn
ANDI ABDUL KARIM, SH.MH
rn
rn
Asisten Tindak Pidana Umum
rn
rn
DJOKO WIDODO, SH
rn
rn
Asisten Tindak Pidana Khusus
rn
rn
GODANG RIADI SIREGAR, SH
rn
rn

Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara

rn
rn

HARDJONO TJATJO, SH

rn
rn
Asisten Pengawasan
rn
rn

I KETUT DARTA, SH.MH

rn
rn
DAFTAR NAMA DAN ALAMAT KEJAKSAAN DI SULAWESI SELATAN

', url='', menu='- none -', position=21 where id='69'
updateUnit Sub: Sulawesi Selatan1Success
24952009-03-17 16:55:35202.159.19.69adminRI - Data Statistikupdate tb_statistik set idsubcat='7', Datentime='2009-03-13', Title='Tahun 2005', Description='

Rekapitulasi Jumlah Perkara Perdata

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Jumlah
rn
rn
=
rn
rn
 518 perkara
rn
rn
Diselesaikan
rn
rn
=
rn
rn
 106 perkara -
rn
rn
Sisa (proses persidangan)
rn
rn
=
rn
rn
 412 perkara
rn
rn

rn

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2005

rn

Perincian sisa :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Tingkat Pengadilan Negeri
rn
rn
=
rn
rn
   85 Perkara
rn
rn
Tingkat Banding
rn
rn
=
rn
rn
 100 Perkara
rn
rn
Tingkat Kasasi
rn
rn
=
rn
rn
 196 Perkara
rn
rn
Tingkat Peninjauan Kembali
rn
rn
=
rn
rn
    31 Perkara
rn
rn

rn

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2005

rn

„± Jumlah perkara perdata dalam tahun 2005 sebanyak 518 perkara. Jika diperbandingkan dengan jumlah perkara perdata yang ditangani pada tahun 2004 sebanyak 448 perkara, maka prosentase peningkatan penanganan perkara perdata mencapai 115 %

rn


rn

 

rn

 

', publish='1' where id='26'
updateTitle: Tahun 20051Success
24942009-03-17 16:52:31202.159.19.69adminRI - Data Statistikupdate tb_statistik set idsubcat='7', Datentime='2009-03-13', Title='Tahun 2006', Description='

Rekapitulasi Jumlah Perkara Perdata

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Sisa Tahun 2005
rn
rn
=
rn
rn
 411 perkara
rn
rn
Masuk Tahun 2006
rn
rn
=
rn
rn
 105 perkara +
rn
rn
Jumlah
rn
rn
=
rn
rn
 516 perkara
rn
rn
Diselesaikan
rn
rn
=
rn
rn
   89 perkara -
rn
rn
Sisa (proses persidangan)
rn
rn
=
rn
rn
 427 perkara
rn
rn

rn

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2006

rn

Perincian sisa :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Tingkat Pengadilan Negeri
rn
rn
=
rn
rn
 101 Perkara
rn
rn
Tingkat Banding
rn
rn
=
rn
rn
   98 Perkara
rn
rn
Tingkat Kasasi
rn
rn
=
rn
rn
 196 Perkara
rn
rn
Tingkat Peninjauan Kembali
rn
rn
=
rn
rn
    32 Perkara
rn
rn

rn

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2006

rn

„± Jumlah perkara perdata yang diselesaikan dalam Tahun 2006 sebanyak 89 perkara. Jika diperbandingkan dengan jumlah perkara perdata yang masuk tahun 2006 sebanyak 105 perkara, maka prosentase penyelesaian perkara perdata mencapai 85 %.

rn


rn

 

rn

 

', publish='1' where id='25'
updateTitle: Tahun 20061Success
24932009-03-17 16:52:15202.159.19.69adminUnit Kejaksaan - Pusintakrimupdate tb_unitsub set idunit='30', unitsub='Data Statistik', description='Untuk mengetahui data statistik dapat dilihat disini', url='datastatistik.inc.php', menu='right', position=3 where id='46'updateUnit Sub: Data Statistik1Success
24922009-03-17 16:50:56202.159.19.69adminRI - Data Statistikupdate tb_statistik set idsubcat='7', Datentime='2009-03-13', Title='Tahun 2007', Description='

Rekapitulasi Jumlah Perkara Perdata

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Sisa Tahun 2006
rn
rn
=
rn
rn
 446 perkara
rn
rn
Masuk Tahun 2007
rn
rn
=
rn
rn
 122 perkara +
rn
rn
Jumlah
rn
rn
=
rn
rn
 568 perkara
rn
rn
Diselesaikan
rn
rn
=
rn
rn
   94 perkara -
rn
rn
Sisa (proses persidangan)
rn
rn
=
rn
rn
 474 perkara
rn
rn

rn

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2007

rn

Perincian sisa :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Tingkat Pengadilan Negeri
rn
rn
=
rn
rn
    96 Perkara
rn
rn
Tingkat Banding
rn
rn
=
rn
rn
 126 Perkara
rn
rn
Tingkat Kasasi
rn
rn
=
rn
rn
 220 Perkara
rn
rn
Tingkat Peninjauan Kembali
rn
rn
=
rn
rn
    32 Perkara
rn
rn

rn

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2007

rn

Jumlah perkara perdata yang berhasil diselesaikan dalam tahun 2007 sebanyak 94 perkara. Jika diperbandingkan dengan jumlah perkara perdata yang berhasil diselesaikan pada tahun 2006 sebanyak 89 perkara, maka prosentase penyelesaian perkara perdata mengalami kenaikan mencapai 106 %.

rn


rn

 

rn

 

', publish='1' where id='24'
updateTitle: Tahun 20071Success
24912009-03-17 16:46:25202.159.19.69adminRI - Data Statistikupdate tb_statistik set idsubcat='8', Datentime='2009-03-13', Title='Tahun 2005', Description='

Rekapitulasi jumlah perkara TUN

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Jumlah perkara TUN
rn
rn
=
rn
rn
 220 perkara
rn
rn
Diselesaikan
rn
rn
=
rn
rn
   37 perkara -
rn
rn
Sisa (proses persidangan)
rn
rn
=
rn
rn
 183 perkara
rn
rn

rn

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2005

rn

Perincian sisa :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Tingkat Pengadilan TUN
rn
rn
=
rn
rn
    20 Perkara
rn
rn
Tingkat Banding
rn
rn
=
rn
rn
    67 Perkara
rn
rn
Tingkat Kasasi
rn
rn
=
rn
rn
    76 Perkara
rn
rn
Tingkat Peninjauan Kembali
rn
rn
=
rn
rn
    13 Perkara
rn
rn
Hak Uji Materil
rn
rn
=
rn
rn
      7 Perkara
rn
rn

rn

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2005

rn

Jumlah penyelesaian perkara TUN sebanyak dalam tahun 2005 sebanyak 37 perkara, jika diperbandingkan dengan jumlah  penyelesaian perkara TUN  pada tahun 2004 sebanyak 18 perkara  maka  prosentase  peningkatan penyelesaian perkara perdata mencapai  206 %

rn


rn

 

rn

 

', publish='1' where id='29'
updateTitle: Tahun 20051Success
24902009-03-17 16:36:59202.159.19.69adminRI - Data Statistikupdate tb_statistik set idsubcat='8', Datentime='2009-03-13', Title='Tahun 2006', Description='

Rekapitulasi jumlah perkara TUN

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Sisa Tahun 2005
rn
rn
=
rn
rn
 190 perkara
rn
rn
Masuk Tahun 2006
rn
rn
=
rn
rn
    33 perkara +
rn
rn
Jumlah
rn
rn
=
rn
rn
 223 perkara
rn
rn
Diselesaikan
rn
rn
=
rn
rn
   43 perkara -
rn
rn
Sisa (proses persidangan)
rn
rn
=
rn
rn
 180 perkara
rn
rn

rn

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2006

rn

Perincian sisa :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Tingkat Pengadilan TUN
rn
rn
=
rn
rn
    18 Perkara
rn
rn
Tingkat Banding
rn
rn
=
rn
rn
    58 Perkara
rn
rn
Tingkat Kasasi
rn
rn
=
rn
rn
    81 Perkara
rn
rn
Tingkat Peninjauan Kembali
rn
rn
=
rn
rn
    12 Perkara
rn
rn
Hak Uji Materil
rn
rn
=
rn
rn
    11 Perkara
rn
rn

rn

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2006

rn

Jumlah penyelesaian perkara TUN sebanyak dalam tahun 2006 sebanyak 43 perkara, jika diperbandingkan dengan jumlah  penyelesaian perkara TUN  pada tahun 2005 sebanyak 37 perkara  maka  prosentase  peningkatan penyelesaian perkara perdata mencapai  116,2 %

rn


rn

 

rn

 

', publish='1' where id='28'
updateTitle: Tahun 20061Success
24892009-03-17 16:32:13202.159.19.69adminRI - Data Statistikupdate tb_statistik set idsubcat='8', Datentime='2009-03-13', Title='Tahun 2007', Description='

Rekapitulasi jumlah perkara TUN

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Sisa Tahun 2006
rn
rn
=
rn
rn
 176 perkara
rn
rn
Masuk Tahun 2007
rn
rn
=
rn
rn
    44 perkara +
rn
rn
Jumlah
rn
rn
=
rn
rn
 220 perkara
rn
rn
Diselesaikan
rn
rn
=
rn
rn
   31 perkara -
rn
rn
Sisa (proses persidangan)
rn
rn
=
rn
rn
 189 perkara
rn
rn

rn

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2007

rn

Perincian sisa :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Tingkat Pengadilan TUN
rn
rn
=
rn
rn
    22 Perkara
rn
rn
Tingkat Banding
rn
rn
=
rn
rn
   60 Perkara
rn
rn
Tingkat Kasasi
rn
rn
=
rn
rn
   80 Perkara
rn
rn
Tingkat Peninjauan Kembali
rn
rn
=
rn
rn
    13 Perkara
rn
rn
Hak uji materil
rn
rn
=
rn
rn
    14 Perkara
rn
rn

rn

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2007

rn

Jumlah perkara TUN yang berhasil diselesaikan dalam tahun 2007 sebanyak 31 perkara. Jika diperbandingkan dengan jumlah perkara TUN yang masuk tahun 2007 sebanyak 44 perkara, maka prosentase penyelesaian perkara TUN mencapai 70 %

rn


rn

 

rn

 

', publish='1' where id='27'
updateTitle: Tahun 20071Success
24882009-03-17 16:23:23202.159.19.69adminRI - Data Statistikupdate tb_statistik set idsubcat='9', Datentime='2009-03-13', Title='Tahun 2006', Description='

Rekapitulasi jumlah perkara Pemulihan dan Perlindungan Hak

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Sisa Tahun 2005
rn
rn
=
rn
rn
   689 perkara
rn
rn
Masuk Tahun 2006
rn
rn
=
rn
rn
   596 perkara +
rn
rn
Jumlah
rn
rn
=
rn
rn
1.285 perkara
rn
rn
Diselesaikan
rn
rn
=
rn
rn
  449 perkara -
rn
rn
Sisa (proses persidangan)
rn
rn
=
rn
rn
   836 perkara
rn
rn

rn

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2006

rn

Perincian sisa :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Proses negosiasi
rn
rn
=
rn
rn
 836 perkara
rn
rn

rn

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2006

rn

Jumlah kasus Pemulihan dan Perlindungan Hak (PPH) yang berhasil diselesaikan dalam tahun 2006 sebanyak 449 kasus, jika diperbandingkan dengan jumlah kasus PPH yang berhasil diselesaikan pada tahun 2005 sebanyak 51 kasus maka prosentase peningkatan kasus PPH yang berhasil diselesaikan mencapai 880 %.

rn


rn

 

rn

 

', publish='1' where id='31'
updateTitle: Tahun 20061Success
24872009-03-17 16:19:24202.159.19.69adminRI - Data Statistikupdate tb_statistik set idsubcat='9', Datentime='2009-03-13', Title='Tahun 2007', Description='

Rekapitulasi jumlah perkara Pemulihan dan Perlindungan Hak

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Sisa Tahun 2006
rn
rn
=
rn
rn
   836 perkara
rn
rn
Masuk Tahun 2007
rn
rn
=
rn
rn
  476 perkara +
rn
rn
Jumlah
rn
rn
=
rn
rn
1.312 perkara
rn
rn
Diselesaikan
rn
rn
=
rn
rn
  330 perkara -
rn
rn
Sisa (proses persidangan)
rn
rn
=
rn
rn
  982 perkara
rn
rn

rn

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2007

rn

Perincian sisa :

rnrn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Proses negosiasi
rn
rn
=
rn
rn
 982 perkara
rn
rn

rn

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2007

rn

Jumlah kasus PPH yang berhasil diselesaikan dalam tahun 2007 sebanyak 330 kasus. Jika diperbandingkan dengan jumlah kasus PPH yang masuk tahun 2007 sebanyak 476, maka prosentase penyelesaian kasus mencapai 69 %

rn


rn

 

rn

 

rn
', publish='1' where id='30'
updateTitle: Tahun 20071Success
24862009-03-17 16:17:59203.142.77.163adminUnit Kejaksaan - Kejaksaan Tinggiupdate tb_unitsub set idunit='31', unitsub='Sulawesi Selatan', description='gs
sf

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Kepala Kejaksaan Tinggi
rn
rn
MAHFUD MANAN, SH
rn
rn
Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi
rn
rn

YUSWA KUSUMAH AFFANDI BASRI, SH.MH

rn
rn
Kepala Bagian Tata Usaha
rn
rn
Drs. AMINUDDIN, SH.MH
rn
rn
Asisten Pembinaan
rn
rn
CHANIFUDDIN, SH
rn
rn
Asisten Intelijen
rn
rn
ANDI ABDUL KARIM, SH.MH
rn
rn
Asisten Tindak Pidana Umum
rn
rn
DJOKO WIDODO, SH
rn
rn
Asisten Tindak Pidana Khusus
rn
rn
GODANG RIADI SIREGAR, SH
rn
rn

Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara

rn
rn

HARDJONO TJATJO, SH

rn
rn
Asisten Pengawasan
rn
rn

I KETUT DARTA, SH.MH

rn
', url='', menu='- none -', position=21 where id='69'
updateUnit Sub: Sulawesi Selatan1Success
24852009-03-17 16:14:11203.142.77.163adminUnit Kejaksaan - Kejaksaan Tinggiupdate tb_unitsub set idunit='31', unitsub='Sulawesi Tenggara', description='

Wilayah Sulawesi Tenggara memiliki luas daratan 38.140 km2 dan laut seluas 110.000 km2. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara membawahi 5 Kejaksaan Negei, yaitu : Kejaksaan Negeri Kendari, Kolaka, Bau-Bau, Raha, dan Unaaha. 

rn

Wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara memiliki 12 kabupaten / kota, dimana 3 Kejaksaan Negeri berada di daratan yaitu Kejari Kota Kendari, kejari Unaaha dan Kejari Kolaka. Sementara 2 Kejaksaan Negeri terletak di 2 kepulauan yaitu Kejaksaan Negeri Raha di kepulauan Muna dan Kejaksaan Negeri Kota Bau-Bau di Kepulauan Bau-Bau / Buton. Sampai saat ini, ada 7 kabupaten yang belum memiliki Kejaksaan Negeri. 

rn

PEJABAT KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Kepala Kejaksaan Tinggi
rn
rn
TIMBANG HUTAURUK, SH
rn
rn
Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi
rn
rn
 
rn
rn
Kepala Bagian Tata Usaha
rn
rn
 
rn
rn
Asisten Pembinaan
rn
rn
TOTOK TRIYATNO, SH
rn
rn
Asisten Intelijen
rn
rn
ARIE ARIFIN, SH.MH
rn
rn
Asisten Tindak Pidana Umum
rn
rn
ABDUSSAMAD MOEDHAR, SH
rn
rn
Asisten Tindak Pidana Khusus
rn
rn
 
rn
rn

Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara

rn
rn
MUHAMAD YUSUF HANDOKO, SH
rn
rn
Asisten Pengawasan
rn
rn
SURIPTO WIDODO, SH.M.Hum
rn
rn 

rn

NAMA DAN ALAMAT KANTOR KEJAKSAAN DI SULAWESI TENGGARA

rn

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara
Alamat    : Jl. A. Yani No. 4, Kendari
Telepon  : 0401-321222

', url='', menu='- none -', position=20 where id='68'
updateUnit Sub: Sulawesi Tenggara1Success
24842009-03-17 16:05:15203.142.77.163adminUnit Kejaksaan - Kejaksaan Tinggiupdate tb_unitsub set idunit='31', unitsub='Maluku', description='

Maluku yang beribukota di Ambon memiliki luas wilayah 705.645 km2 dengan 632 pulau besar dan kecil. Dengan jumlah penduduk 1.266.000 jiwa, mereka tersebar di 7 kabupaten, 1 kodya/kota

rn

Kejaksaan Tinggi Maluku membawahi 6 Kejaksaan Negeri yaitu Kejaksaan Negeri Ambon, Kejaksaan Negeri Masohi, Kejaksaan Negeri Tual, kejaksaan Negeri Saumlaki, Kejaksaan Negeri Namlea, dan Kejaksaan Negeri Dobo. Selain itu Kejaksaan Tinggi Maluku juga terdiri dari 6 cabang Kejaksaan Negeri yaitu Cabjari Saparua, Cabjari Banda, Cabjari Piru, Cabjari Geser, Cabjari Wahai dan Cabjari Wonreli.

rn

PEJABAT KEJAKSAAN TINGGI MALUKU

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Kepala Kejaksaan Tinggi
rn
rn
BENNY BEDA, SH
rn
rn
Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi
rn
rn
 
rn
rn
Kepala Bagian Tata Usaha
rn
rn
 
rn
rn
Asisten Pembinaan
rn
rn
AMRAN, SH
rn
rn
Asisten Intelijen
rn
rn

TRIJOKO SUTANTO,SH

rn
rn
Asisten Tindak Pidana Umum
rn
rn

SUGITO, SH

rn
rn
Asisten Tindak Pidana Khusus
rn
rn
 
rn
rn

Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara

rn
rn
 
rn
rn
Asisten Pengawasan
rn
rn
MASKAR, SH
rn
rn

rn

Nama dan alamat Kejaksaan Tinggi/Negeri Maluku

rn

Kejaksaan Tinggi Maluku
Alamat    : Jl. Sultan Hairun No. 6, Ambon
Telepon  : 0911-352006 , 3522881

', url='', menu='- none -', position=25 where id='73'
updateUnit Sub: Maluku1Success
24832009-03-17 16:02:30202.159.19.69adminRI - Pengaduandelete from tb_pengaduan where id='8'deleteIP Address: 202.159.19.69, Nama: d1Success
24822009-03-17 16:02:28202.159.19.69adminRI - Pengaduandelete from tb_pengaduan where id='7'deleteIP Address: 202.159.19.69, Nama: d1Success
24812009-03-17 16:02:26202.159.19.69adminRI - Pengaduandelete from tb_pengaduan where id='6'deleteIP Address: 202.159.19.69, Nama: s1Success
24802009-03-17 16:02:23202.159.19.69adminRI - Pengaduandelete from tb_pengaduan where id='5'deleteIP Address: 202.159.19.69, Nama: t1Success
24792009-03-17 16:01:56203.142.77.163adminUnit Kejaksaan - Kejaksaan Tinggiupdate tb_unitsub set idunit='31', unitsub='Kepulauan Riau', description='

Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau merupakan kejaksaan daerah baru. Secara keseluruhan wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau terdiri dari 4 Kabupaten dan 2 Kota, 47 Kecamatan serta 274 Kelurahan/Desa dengan jumlah 2.408 pulau besar dan kecil dimana 30% belum bernama dan berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 252.601 Km2, di mana sekitar 95% - nya merupakan lautan dan hanya sekitar 5% merupakan wilayah darat.

rn

Jumlah pegawai di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau  sebanyak 170 orang, terdiri dari 82 orang Jaksa dan 88 orang Tata Usaha. Di Kejaksaan Tinggi ini terdapat kekosongan jabatan Eselon V sebanyak 43 orang dan Eseleon IV sebanyak 2 orang.

rn
rn

PEJABAT KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn

Kepala Kejaksaan Tinggi

rn
rn

MUHAMMAD YUSUF, SH

rn
rn

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi

rn
rn

SLAMET WAHYUDI, SH

rn
rn

Kepala Bagian Tata Usaha

rn
rn

FAIZAL MISHAR, SH

rn
rn

Asisten Pembinaan

rn
rn

ALIZA RAHAYU RUSMA, SH.MM

rn
rn

Asisten Intelijen

rn
rn

MOCHAMMAD NASRUN, SH

rn
rn

Asisten Tindak Pidana Umum

rn
rn

MASYHUDI, SH

rn
rn

Asisten Tindak Pidana Khusus

rn
rn

 

rn
rn

Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara

rn
rn

ADIL WAHYU WIJAYA, SH

rn
rn

Asisten Pengawasan

rn
rn

S.H.I. CHRISNOWATI, SH

rn
rn


rnKejaksaan Tinggi Riau membawahi 4 Kejaksaan Negeri dan 4 Cabang Kejaksaan Negeri sebagai berikut :', url='', menu='- none -', position=31 where id='90'
updateUnit Sub: Kepulauan Riau1Success
24782009-03-17 16:00:24202.159.19.69adminRI - Data Statistikupdate tb_statistik set idsubcat='9', Datentime='2009-03-13', Title='Tahun 2006', Description='

Rekapitulasi jumlah perkara Pemulihan dan Perlindungan Hak

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Sisa Tahun 2005
rn
rn
=
rn
rn
   689 perkara
rn
rn
Masuk Tahun 2006
rn
rn
=
rn
rn
   596 perkara +
rn
rn
Jumlah
rn
rn
=
rn
rn
1.285 perkara
rn
rn
Diselesaikan
rn
rn
=
rn
rn
  449 perkara -
rn
rn
Sisa (proses persidangan)
rn
rn
=
rn
rn
   836 perkara
rn
rn

rn

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2006

rn

Perincian sisa :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Proses negosiasi
rn
rn
=
rn
rn
 836 perkara
rn
rn

rn

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2006

rn

Jumlah kasus Pemulihan dan Perlindungan Hak (PPH) yang berhasil diselesaikan dalam tahun 2006 sebanyak 449 kasus, jika diperbandingkan dengan jumlah kasus PPH yang berhasil diselesaikan pada tahun 2005 sebanyak 51 kasus maka prosentase peningkatan kasus PPH yang berhasil diselesaikan mencapai 880 %.

rn

Grafik

rn

 

rn

 

', publish='1' where id='31'
updateTitle: Tahun 20061Success
24772009-03-17 15:58:02203.142.77.163adminUnit Kejaksaan - Kejaksaan Tinggiupdate tb_unitsub set idunit='31', unitsub='Bali', description='

Bali terletak di antara Pulau Jawa dan pulau Lombok. Penduduk Bali diperkirakan 4 juta jiwa dan mayoritas memeluk agama Hindu. Wilayah ini menjadi  tujuan wisata internasional yang setiap hari dibanjiri wisatawan. 

rn

Peristiwa menonjol dan menarik perhatian masyarakat dan juga dunia adalah ledakan bom di Sari Club dan Paddy's Pup Agustus 2002. Setelah melalui proses panjang, para terdakwanya yakni Amrozi, Imam Samudera, dan Muklas telah dieksekusi mati tahun 2008 lalu.  

rn

Kejaksaan Tinggi Bali berkedudukan di Denpasar dengan 8 wilayah kejaksaan negeri yakni Kejari Denpasar, Singaraja, Klungkung Bangli, Amlapura, Gianyar, Negara, dan Tabanan. Sementara Cabang Kejaksaan Negeri berada di Klungkung di Nusa Penida. 

rn


rnNAMA PEJABAT KEJAKSAAN TINGGI BALI
rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Kepala Kejaksaan Tinggi
rn
rn
Budiman Rahardjo, SH
rn
rn
Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi
rn
rn
A.F. Darmawan, SH., MH
rn
rn
Kepala Bagian Tata Usaha
rn
rn
Agoes Sunanto Prasetyo, SH
rn
rn
Asisten Pembinaan
rn
rn
 
rn
rn
Asisten Intelijen
rn
rn
I Made Parma, SH
rn
rn
Asisten Tindak Pidana Umum
rn
rn
 
rn
rn
Asisten Tindak Pidana Khusus
rn
rn
 
rn
rn

Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara

rn
rn
Masmunah, SH
rn
rn
Asisten Pengawasan
rn
rn
 
rn
rn

rn

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT KEJAKSAAN DI BALI

rn

Kejaksaan Tinggi Bali

rnAlamat  Jl. Kapten Tantular No.5, Renon, Denpasar Telepon  0361-261438', url='', menu='- none -', position=22 where id='70'
updateUnit Sub: Bali1Success
24762009-03-17 15:57:00202.159.19.69adminRI - Data Statistikupdate tb_statistik set idsubcat='5', Datentime='2009-03-13', Title='Tahun 2008', Description='

Hasil yang telah dicapai pada tahap penuntutan perkara korupsi di seluruh Indonesia adalah :

rn
    rn
  • Tahun 2007 sejumlah 879 perkara, sedangkan tahun 2008 sejumlah 1.076 perkara.
  • rn
  • Telah dibentuk Satuan Tugas Supervisi dan Bimbingan Teknis Penuntutan Perkara Korupsi, dalam rangka upaya mempercepat penanganan tindak pidana korupsi secara efektif, efisien dan terkendali secara profesional dan proporsional. Satuan Tugas Supervisi dan Bimbingan Teknis Penuntutan Perkara Korupsi telah melaksanakan supervisi dan bimbingan teknis penuntutan perkara korupsi kepada 28 Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia.
  • rn
', publish='1' where id='18'
updateTitle: Tahun 20081Success
24752009-03-17 15:56:17202.159.19.69adminRI - Data Statistikupdate tb_statistik set idsubcat='4', Datentime='2009-03-13', Title='Tahun 2008', Description='Sehubungan dengan program 5-3-1 dalam penanganan perkara korupsi, maka jumlah penyidikan perkara korupsi dari Kejati/Kejari seluruh Indonesia mengalami peningkatan yaitu tahun 2007 jumlah penyidikan 651 perkara, sedangkan tahun 2008 penyidikan sejumlah 1.266 perkara.', publish='1' where id='14'updateTitle: Tahun 20081Success
24742009-03-17 15:54:40202.159.19.69adminRI - Data Statistikupdate tb_statistik set idsubcat='6', Datentime='2009-03-13', Title='Tahun 2007', Description='

Dalam tahun 2007, Kejaksaan seluruh Indonesia telah menangani Upaya Hukum dan Grasi  perkara Tindak Pidana Korupsi  (per Januari 2007 s/d Oktober 2007) sebagai berikut :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Sisa tahun 2006
rn
rn
:
rn
rn
  1.445 kasus
rn
rn
Masuk tahun 2007
rn
rn
:
rn
rn
     483 kasus +
rn
rn
Jumlah keseluruhan
rn
rn
:
rn
rn
  1.928 kasus
rn
rn
Diselesaikan/diputus
rn
rn
:
rn
rn
     256 kasus -
rn
rn
Sisa
rn
rn
:
rn
rn
  1.672 kasus
rn
rn

rn

Rincian penyelesaian kasus :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Perlawanan (Verset)
rn
rn
:
rn
rn
          - kasus
rn
rn
Banding
rn
rn
:
rn
rn
     115 kasus
rn
rn
Kasasi
rn
rn
:
rn
rn
     141 kasus +
rn
rn
Jumlah
rn
rn
:
rn
rn
     256 kasus
rn
rn

rn

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2007

', publish='1' where id='21'
updateTitle: Tahun 20071Success
24732009-03-17 15:53:58203.142.77.163adminUnit Kejaksaan - Kejaksaan Tinggiupdate tb_unitsub set idunit='31', unitsub='Nusa Tenggara Timur', description='

Dengan luas wilayah 48.718,10 km2, wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki penduduk 4.230.028 jiwa. Mereka berada di 15 kabupaten, 1 kodya/kota, 186 kecamatan dan 2650 kelurahan/desa. 

rn

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dengan pimpinan Dachamer Munthe, SH, MH  membawahi 14 kejaksaan negeri dan 18 cabang kejaksaan negeri.

rn

Jumlah pegawai yang ada di daerah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur sebanyak 501 (lima ratus satu) orang yang terdiri dari Pegawai Jaksa sebanyak 159 orang dan pegawai Tata Usaha sebanyak 342 orang.
 

rn

PEJABAT KEJAKSAAN TINGGI NTT

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Kepala Kejaksaan Tinggi
rn
rn
DACHAMER MUNTHE, SH.MH
rn
rn
Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi
rn
rn

SUWARSONO, SH

rn
rn
Kepala Bagian Tata Usaha
rn
rn

GASPER AGUS KASE, SH

rn
rn
Asisten Pembinaan
rn
rn

HISAR BANJAR NAHOR, SH

rn
rn
Asisten Intelijen
rn
rn

I GUSTI NYOMAN SUBAWA, SH

rn
rn
Asisten Tindak Pidana Umum
rn
rn

HADI PURWOTO, SH

rn
rn
Asisten Tindak Pidana Khusus
rn
rn
 
rn
rn

Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara

rn
rn
AKHMAD YANI, SH
rn
rn
Asisten Pengawasan
rn
rn
HERI JERMAN, SH
rn
rn

rn

Alamat dan Nama Kepala Kejaksaan Tinggi / Kepala Kejaksaan Negeri di NTT

rn

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur
Alamat    : Jl. Adhyaksa No.1, Kupang
Telepon  : 0380-833155

', url='', menu='- none -', position=24 where id='72'
updateUnit Sub: Nusa Tenggara Timur1Success
24722009-03-17 15:53:51202.159.19.69adminRI - Data Statistikupdate tb_statistik set idsubcat='5', Datentime='2009-03-13', Title='Tahun 2007', Description='

Dalam tahun 2007, Kejaksaan seluruh Indonesia telah melakukan penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi (per Januari s/d Oktober 2007) sebagai berikut :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Sisa tahun 2006
rn
rn
:
rn
rn
      35 kasus
rn
rn
Masuk tahun 2007
rn
rn
:
rn
rn
    631 kasus +
rn
rn
Jumlah keseluruhan
rn
rn
:
rn
rn
    666 kasus
rn
rn
Dilimpahkan ke Pengadilan Negeri
rn
rn
:
rn
rn
    627 kasus -
rn
rn
Sisa
rn
rn
:
rn
rn
      39 kasus
rn
rn

rn

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2007

rn

Prosentase penyelesaian perkara di tingkat Penuntutan tindak pidana korupsi selama periode bulan Januari 2007 s/d Oktober 2007 dapat mencapai 627 (enam ratus dua puluh tujuh) perkara atau 94,4% dari total 666 perkara.

rn

Grafik

rn

 

rn

 

', publish='1' where id='17'
updateTitle: Tahun 20071Success
24712009-03-17 15:52:36202.159.19.69adminRI - Data Statistikupdate tb_statistik set idsubcat='4', Datentime='2009-03-13', Title='Tahun 2007', Description='

Dalam Tahun 2007, Kejaksaan seluruh Indonesia telah melakukan penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi (Per Januari s/d September 2007) sebagai berikut :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Sisa tahun 2006
rn
rn
:
rn
rn
 1.050 kasus
rn
rn
Masuk tahun 2007
rn
rn
:
rn
rn
    506 kasus +
rn
rn
Jumlah keseluruhan
rn
rn
:
rn
rn
 1.556 kasus
rn
rn
Diselesaikan
rn
rn
:
rn
rn
    307 kasus -
rn
rn
Sisa
rn
rn
:
rn
rn
 1.249 kasus
rn
rn

rn

Rincian penyelesaian 307 perkara :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Ditingkatkan ke penuntutan
rn
rn
:
rn
rn
    298 kasus
rn
rn
Dihentikan DIK
rn
rn
:
rn
rn
        8 kasus
rn
rn
Dikirim ke instansi lain
rn
rn
:
rn
rn
        1 kasus
rn
rn Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2007

rn

Penyelesaian penyidikan selama periode bulan Januari 2007 s/d September 2007 dapat mencapai 307 (tiga ratus tujuh) kasus atau 20% dari total 1.556 kasus, jika dihitung dari DIK masuk jumlah 506 kasus (bulan januari 2007 s/d September 2007) prosentase penyelesaian mencapai 60,67%.

rn

Grafik

rn

 

rn

 

', publish='1' where id='13'
updateTitle: Tahun 20071Success
24702009-03-17 15:50:44202.159.19.69adminRI - Data Statistikupdate tb_statistik set idsubcat='6', Datentime='2009-03-13', Title='Tahun 2006', Description='

Dalam tahun 2006, Kejaksaan seluruh Indonesia telah menangani Upaya Hukum dan Grasi  perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Sisa tahun 2005
rn
rn
:
rn
rn
  1.592 kasus
rn
rn
Masuk tahun 2006
rn
rn
:
rn
rn
     474 kasus +
rn
rn
Jumlah keseluruhan
rn
rn
:
rn
rn
  2.066 kasus
rn
rn
Diselesaikan/diputus
rn
rn
:
rn
rn
     374 kasus -
rn
rn
Sisa
rn
rn
:
rn
rn
  1.692 kasus
rn
rn

rn

Rincian penyelesaian kasus :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Banding
rn
rn
:
rn
rn
     189 kasus
rn
rn
Kasasi
rn
rn
:
rn
rn
     155 kasus
rn
rn
Peninjauan Kembali
rn
rn
:
rn
rn
       14 kasus
rn
rn
Grasi
rn
rn
:
rn
rn
       16 kasus +
rn
rn
Jumlah
rn
rn
:
rn
rn
     374 kasus
rn
rn

rn

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2006

', publish='1' where id='20'
updateTitle: Tahun 20061Success
24692009-03-17 15:49:40203.142.77.163adminRI - Data Statistikinsert into tb_statistik(idsubcat,Datentime,Title,Description,position,publish) values('9','2009-03-13','Tahun 2005','

Rekapitulasi jumlah perkara Pemulihan dan Perlindungan Hak

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Jumlah perkara
rn
rn
=
rn
rn
   722 perkara
rn
rn
Diselesaikan
rn
rn
=
rn
rn
    51 perkara -
rn
rn
Sisa (proses persidangan)
rn
rn
=
rn
rn
   671 perkara
rn
rn

rn

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2005

rn

Perincian sisa :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Proses negosiasi
rn
rn
=
rn
rn
 671 perkara
rn
rn

rn

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2005

','0','1')
insertTitle: Tahun 20051Success
24682009-03-17 15:49:24202.159.19.69adminRI - Data Statistikupdate tb_statistik set idsubcat='4', Datentime='2009-03-13', Title='Tahun 2006', Description='

Dalam tahun 2006, Kejaksaan seluruh Indonesia telah melakukan penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Sisa tahun 2005
rn
rn
:
rn
rn
    921 kasus
rn
rn
Masuk tahun 2006
rn
rn
:
rn
rn
    837 kasus +
rn
rn
Jumlah keseluruhan
rn
rn
:
rn
rn
 1.758 kasus
rn
rn
Diselesaikan
rn
rn
:
rn
rn
    454 kasus -
rn
rn
Sisa
rn
rn
:
rn
rn
 1.304 kasus
rn
rnSumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2006

rn

Penyelesaian penyidikan selama tahun 2006 mencapai 454 (empat ratus lima puluh empat) kasus atau 26% dari total 1.758 kasus, jika dihitung dari kasus masuk tahun 2006 sebanyak 837 (delapan ratus tiga puluh tujuh) kasus, maka prosentase penyelesaian mencapai 54%.

rn

Grafik

rn

rn

 

', publish='1' where id='12'
updateTitle: Tahun 20061Success
24672009-03-17 15:47:50202.159.19.69adminUnit Kejaksaan - JAM Pengawasanupdate tb_unitsub set idunit='26', unitsub='Laporan Pengaduan', description='Anda dapat memberikan informasi yang dapat membantu Kami dalam melaksanakan tugas kejaksaan, klik disini untuk', url='pengaduan.inc.php', menu='right', position=3 where id='28'updateUnit Sub: Laporan Pengaduan1Success
24662009-03-17 15:47:49203.142.77.163adminRI - Data Statistikinsert into tb_statistik(idsubcat,Datentime,Title,Description,position,publish) values('9','2009-03-13','Tahub 2006','

Rekapitulasi jumlah perkara Pemulihan dan Perlindungan Hak

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Sisa Tahun 2005
rn
rn
=
rn
rn
   689 perkara
rn
rn
Masuk Tahun 2006
rn
rn
=
rn
rn
   596 perkara +
rn
rn
Jumlah
rn
rn
=
rn
rn
1.285 perkara
rn
rn
Diselesaikan
rn
rn
=
rn
rn
  449 perkara -
rn
rn
Sisa (proses persidangan)
rn
rn
=
rn
rn
   836 perkara
rn
rn

rn

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2006

rn

Perincian sisa :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Proses negosiasi
rn
rn
=
rn
rn
 836 perkara
rn
rn

rn

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2006

rn

Jumlah kasus Pemulihan dan Perlindungan Hak (PPH) yang berhasil diselesaikan dalam tahun 2006 sebanyak 449 kasus, jika diperbandingkan dengan jumlah kasus PPH yang berhasil diselesaikan pada tahun 2005 sebanyak 51 kasus maka prosentase peningkatan kasus PPH yang berhasil diselesaikan mencapai 880 %.

rn

Grafik

rn

 

rn

 

','0','1')
insertTitle: Tahub 20061Success
24652009-03-17 15:46:01203.142.77.163adminRI - Data Statistikinsert into tb_statistik(idsubcat,Datentime,Title,Description,position,publish) values('9','2009-03-13','Tahun 2007','

Rekapitulasi jumlah perkara Pemulihan dan Perlindungan Hak

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Sisa Tahun 2006
rn
rn
=
rn
rn
   836 perkara
rn
rn
Masuk Tahun 2007
rn
rn
=
rn
rn
  476 perkara +
rn
rn
Jumlah
rn
rn
=
rn
rn
1.312 perkara
rn
rn
Diselesaikan
rn
rn
=
rn
rn
  330 perkara -
rn
rn
Sisa (proses persidangan)
rn
rn
=
rn
rn
  982 perkara
rn
rn

rn

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2007

rn

Perincian sisa :

rnrn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Proses negosiasi
rn
rn
=
rn
rn
 982 perkara
rn
rn

rn

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2007

rn

Jumlah kasus PPH yang berhasil diselesaikan dalam tahun 2007 sebanyak 330 kasus. Jika diperbandingkan dengan jumlah kasus PPH yang masuk tahun 2007 sebanyak 476, maka prosentase penyelesaian kasus mencapai 69 %

rn

Grafik

rn

 

rn

 

rn
','0','1')
insertTitle: Tahun 20071Success
24642009-03-17 15:45:58202.159.19.69adminRI - Data Statistikupdate tb_statistik set idsubcat='3', Datentime='2009-03-13', Title='Tahun 2006', Description='

REKAPITULASI DATA TERPIDANA MATI
PERIODE TAHUN 2006

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
NO
rn
rn
TINDAK PIDANA
rn
rn
JUMLAH PERKARA
rn
rn
1
rn
rn
Narkoba/Psikotropika
rn
rn
64 orang
rn
rn
2
rn
rn
Pidana Umum Terorisme
rn
rn
3 orang
rn
rn
3
rn
rn
Pidana Umum lainnya
rn
rn
68 orang
rn
rn
Jumlah Total
rn
rn
135 orang
rn
rnSumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2005

rn

Terpidana mati selama periode tahun 2006 di seluruh Kejati se-Indonesia berjumlah 135 orang, terdiri dari :

rn

Terpidana Mati Perkara Narkoba/Psikotropika sebanyak 64, dengan perincian :
o Menentukan sikap     = 13 orang
o Grasi       =   8 orang
o Peninjauan Kembali     = 14 orang
o Kasasi       =   8 orang
o Banding       = 20 orang
o Meninggal dunia     =   1 orang +
o Jumlah       = 64 orang

rn

Terpidana Mati Perkara Pidana Umum, sebanyak 71 orang, dengan perincian sebagai berikut :
o Terpidana Mati Perkara Terorisme sebanyak 3 orang (mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali)*).
o Terpidana Mati Perkara Pidana Umum Lainnya sebanyak 68 orang, dengan perincian sebagai berikut :

rn
    rn
  • Telah dieksekusi     =   3 orang
  • rn
  • Menentukan sikap     =   7 orang
  • rn
  • Grasi      = 13 orang
  • rn
  • Peninjauan Kembali    = 12 orang*)
  • rn
  • Kasasi      = 12 orang
  • rn
  • Banding      = 17 orang 
  • rn
  • Melarikan diri     =   4 orang +
    Jumlah      = 68 orang
  • rn
', publish='1' where id='9'
updateTitle: Tahun 20061Success
24632009-03-17 15:45:15202.159.19.69adminRI - Data Statistikupdate tb_statistik set idsubcat='6', Datentime='2009-03-13', Title='Tahun 2008', Description='

Berdasarkan data perkara upaya hukum  tahun 2007 yang berhasil diselesaikan sebagai berikut :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Banding
rn
rn
:
rn
rn
     148 kasus
rn
rn
Kasasi
rn
rn
:
rn
rn
     166 kasus
rn
rn
Peninjauan Kembali
rn
rn
:
rn
rn
       15 kasus
rn
rn
Grasi
rn
rn
:
rn
rn
       15 kasus +
rn
rn
Jumlah
rn
rn
:
rn
rn
     344 kasus
rn
rn

rn

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2008

rn

Data perkara upaya hukum tahun 2008 yang berhasil diselesaikan sebagai berikut :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Banding
rn
rn
:
rn
rn
     151 kasus
rn
rn
Kasasi
rn
rn
:
rn
rn
     119 kasus
rn
rn
Peninjauan Kembali
rn
rn
:
rn
rn
         7 kasus
rn
rn
Grasi
rn
rn
:
rn
rn
         4 kasus +
rn
rn
Jumlah
rn
rn
:
rn
rn
     281 kasus
rn
rn

rn

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2008

', publish='1' where id='22'
updateTitle: Tahun 20081Success
24622009-03-17 15:43:35203.142.77.163adminRI - Data Statistikinsert into tb_statistik(idsubcat,Datentime,Title,Description,position,publish) values('8','2009-03-13','Tahun 2005','

Rekapitulasi jumlah perkara TUN

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Jumlah perkara TUN
rn
rn
=
rn
rn
 220 perkara
rn
rn
Diselesaikan
rn
rn
=
rn
rn
   37 perkara -
rn
rn
Sisa (proses persidangan)
rn
rn
=
rn
rn
 183 perkara
rn
rn

rn

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2005

rn

Perincian sisa :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Tingkat Pengadilan TUN
rn
rn
=
rn
rn
    20 Perkara
rn
rn
Tingkat Banding
rn
rn
=
rn
rn
    67 Perkara
rn
rn
Tingkat Kasasi
rn
rn
=
rn
rn
    76 Perkara
rn
rn
Tingkat Peninjauan Kembali
rn
rn
=
rn
rn
    13 Perkara
rn
rn
Hak Uji Materil
rn
rn
=
rn
rn
      7 Perkara
rn
rn

rn

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2005

rn

Jumlah penyelesaian perkara TUN sebanyak dalam tahun 2005 sebanyak 37 perkara, jika diperbandingkan dengan jumlah  penyelesaian perkara TUN  pada tahun 2004 sebanyak 18 perkara  maka  prosentase  peningkatan penyelesaian perkara perdata mencapai  206 %

rn

Grafik

rn

 

rn

 

','0','1')
insertTitle: Tahun 20051Success
24612009-03-17 15:43:26202.159.19.69adminRI - Data Statistikupdate tb_statistik set idsubcat='3', Datentime='2009-03-13', Title='Tahun 2007', Description='

REKAPITULASI DATA TERPIDANA MATI
PERIODE TAHUN 2007

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
NO
rn
rn
TINDAK PIDANA
rn
rn
JUMLAH PERKARA
rn
rn
1
rn
rn
Psikotropika
rn
rn
5 orang
rn
rn
2
rn
rn
Narkotika
rn
rn
3 orang
rn
rn
3
rn
rn
Pembunuhan Berencana
rn
rn
10 orang
rn
rn
Jumlah Total
rn
rn
18 orang
rn
rnSumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2005

rn

Terpidana mati selama tahun 2007 di seluruh kejati se-Indonesia berjumlah 18 orang, terdiri dari :

rn
    rn
  • Terpidana mati perkara narkoba/psikotropika sebanyak 8 orang. 
  • rn
  • Terpidana mati perkara pidana umum (pembunuhan berencana), sebanyak 10 orang.
  • rn
', publish='1' where id='10'
updateTitle: Tahun 20071Success
24602009-03-17 15:42:47202.159.19.69adminRI - Data Statistikupdate tb_statistik set idsubcat='1', Datentime='2009-03-13', Title='Tahun 2005', Description='rnrnrnrnrnrn

A. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

rn
 
rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn

Sisa SPDP tahun 2004

rn
rn
rn
rn

    82.786 perkara

rn
rn

Masuk SPDP tahun 2005 

rn
rn
:
rn
rn

    98.137 perkara +

rn
rn

Jumlah keseluruhan SPDP

rn
rn
:
rn
rn
 180.923 perkara
rn
rn
Diselesaikan SPDP
rn
rn
:
rn
rn
 100.451 perkara -
rn
rn
Sisa SPDP
rn
rn
:
rn
rn

    80.472 perkara

rn
rn

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2005

rn
rn

Dari sisa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang masuk pada tahun 2005 sebanyak 98.137 perkara, dapat diselesaikan sebanyak 100.451 perkara sehingga bila diprosentasekan penyelesaian perkara tindak pidana umum tahun 2005 mencapai 102 %.

rn
 
rn rn
 
rn
B. Tahap II
rn

Penyerahan Tahap II                                            :    84.739 perkara

rn

Dilimpahkan ke PN                                               :    79.542 perkara -

rn
Sisa                                                                       :      5.197 perkara
rn
 
rn

Putus PN                                                               :    16.496 perkara

rn

Upaya Hukum : 

rn

-      Banding           :   3.226 

rn

-      Kasasi             :   3.115 

rn

-      PK                   :      173 +

rn

    Jumlah            :   6.514

rn

-       Grasi               :   2.069 

rn
 
rn

Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum yaitu yang telah dilimpahkan ke PN sebanyak 79.542 perkara, jika diperbandingkan dengan jumlah perkara pidana yang diterima pada tahap II sebanyak 84.739 perkara maka prosentase penyelesaian perkara tindak pidana umum mencapai 94 %. 

rn', publish='1' where id='3'
updateTitle: Tahun 20051Success
24592009-03-17 15:41:42203.142.77.163adminRI - Data Statistikinsert into tb_statistik(idsubcat,Datentime,Title,Description,position,publish) values('8','2009-03-13','Tahun 2006','

Rekapitulasi jumlah perkara TUN

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Sisa Tahun 2005
rn
rn
=
rn
rn
 190 perkara
rn
rn
Masuk Tahun 2006
rn
rn
=
rn
rn
    33 perkara +
rn
rn
Jumlah
rn
rn
=
rn
rn
 223 perkara
rn
rn
Diselesaikan
rn
rn
=
rn
rn
   43 perkara -
rn
rn
Sisa (proses persidangan)
rn
rn
=
rn
rn
 180 perkara
rn
rn

rn

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2006

rn

Perincian sisa :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Tingkat Pengadilan TUN
rn
rn
=
rn
rn
    18 Perkara
rn
rn
Tingkat Banding
rn
rn
=
rn
rn
    58 Perkara
rn
rn
Tingkat Kasasi
rn
rn
=
rn
rn
    81 Perkara
rn
rn
Tingkat Peninjauan Kembali
rn
rn
=
rn
rn
    12 Perkara
rn
rn
Hak Uji Materil
rn
rn
=
rn
rn
    11 Perkara
rn
rn

rn

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2006

rn

Jumlah penyelesaian perkara TUN sebanyak dalam tahun 2006 sebanyak 43 perkara, jika diperbandingkan dengan jumlah  penyelesaian perkara TUN  pada tahun 2005 sebanyak 37 perkara  maka  prosentase  peningkatan penyelesaian perkara perdata mencapai  116,2 %

rn

Grafik

rn

 

rn

 

','0','1')
insertTitle: Tahun 20061Success
24582009-03-17 15:41:34203.142.77.163adminUnit Kejaksaan - Kejaksaan Tinggiupdate tb_unitsub set idunit='31', unitsub='Papua', description='Wilayah Papua memiliki luas 309.934,4 km2 (setelah pembentukan Papua Barat). Dengan jumlah penduduk 2,93 juta, wilayah ini memiliki 27 kabupaten, dan 2 kodya/kota, 214 kecamatan. Nama Propinsi ini diganti menjadi Papua sesuai UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus papua. Tahun 2004 Papua dibagi menjadi dua yakni di bagian timur dengan nama Papua dan bagian barat yang kini bernama Papua Barat. Bagian timur saat ini menjadi wilayah Provinsi Papua saat ini.

Provinsi Papua adalah wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Papua yang membawahi 10 Kejaksaan Negeri.


Pejabat Kejaksaan Tinggi Papua


rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Kepala Kejaksaan Tinggi
rn
rn

R. WIDYO PRAMONO, SH.MH

rn
rn
Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi
rn
rn

POLTAK MANULANG, SH

rn
rn
Kepala Bagian Tata Usaha
rn
rn

ERWIN HARAHAP, SH

rn
rn
Asisten Pembinaan
rn
rn

HERIYANTO SERUMPUN, SH

rn
rn
Asisten Intelijen
rn
rn

INDRO DJOKO PRAMONO, SH.MH

rn
rn
Asisten Tindak Pidana Umum
rn
rn
DJUMLI ILYAS, SH
rn
rn
Asisten Tindak Pidana Khusus
rn
rn
Drs. MUHAMMAD YUSUF
rn
rn
Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara
rn
rn
BADRI BAIDHAWI, SH
rn
rn
Asisten Pengawasan     
rn
rn
MUKSIN SAID, SH
rn
rn

Alamat Kantor Kejaksaan Tinggi Papua
Jl. Anggrek No.6 Tanjung Ria Jayapura
Telepon  : (0967) 542784, (0967) 541130. 
Faksimil : (0967)

', url='', menu='- none -', position=26 where id='75'
updateUnit Sub: Papua1Success
24572009-03-17 15:41:24202.159.19.69adminRI - Data Statistikupdate tb_statistik set idsubcat='3', Datentime='2009-03-13', Title='Tahun 2005', Description='

REKAPITULASI DATA TERPIDANA MATI
SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2005

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
NO
rn
rn
TINDAK PIDANA
rn
rn
JUMLAH PERKARA
rn
rn
1
rn
rn
Narkoba/Psikotropika
rn
rn
35 orang
rn
rn
2
rn
rn
Pidana Umum Terorisme
rn
rn
3 orang
rn
rn
3
rn
rn
Pidana Umum lainnya
rn
rn
38 orang
rn
rn
Jumlah Total
rn
rn
76 orang
rn
rn

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2005

rn

Terpidana mati di seluruh Kejati se-Indonesia berjumlah 76 orang, terdiri dari :

rn

Terpidana mati Kasus narkoba/psikotropika sampai dengan September 2005 sebanyak 35 orang, dengan perincian :
o Telah dieksekusi     = 3 orang
o Banding      = 6 orang
o Kasasi      =  6 orang
o Peninjauan Kembali     =        13 orang
o Grasi       = 7 orang +
Jumlah      =        76 orang  

rn

Terpidana mati kasus terorisme sampai dengan bulan September 2005 berjumlah 3 orang.

rn

Terpidana Mati Perkara Pidana umum lainnya yang memperoleh kekuatan hukum tetap berjumlah 38 orang, dengan perincian  :
o Meninggal dunia     = 1 orang
o Melarikan diri     = 2 orang
o Sudah dieksekusi    =  4 orang
o Kasasi      = 3 orang
o Grasi      =       18 orang
o Mengajukan PK dan Grasi   =       10 orang +
Jumlah      =       38 orang

', publish='1' where id='8'
updateTitle: Tahun 20051Success
24562009-03-17 15:39:43203.142.77.163adminRI - Data Statistikinsert into tb_statistik(idsubcat,Datentime,Title,Description,position,publish) values('8','2009-03-13','Tahun 2007','

Rekapitulasi jumlah perkara TUN

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Sisa Tahun 2006
rn
rn
=
rn
rn
 176 perkara
rn
rn
Masuk Tahun 2007
rn
rn
=
rn
rn
    44 perkara +
rn
rn
Jumlah
rn
rn
=
rn
rn
 220 perkara
rn
rn
Diselesaikan
rn
rn
=
rn
rn
   31 perkara -
rn
rn
Sisa (proses persidangan)
rn
rn
=
rn
rn
 189 perkara
rn
rn

rn

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2007

rn

Perincian sisa :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Tingkat Pengadilan TUN
rn
rn
=
rn
rn
    22 Perkara
rn
rn
Tingkat Banding
rn
rn
=
rn
rn
   60 Perkara
rn
rn
Tingkat Kasasi
rn
rn
=
rn
rn
   80 Perkara
rn
rn
Tingkat Peninjauan Kembali
rn
rn
=
rn
rn
    13 Perkara
rn
rn
Hak uji materil
rn
rn
=
rn
rn
    14 Perkara
rn
rn

rn

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2007

rn

Jumlah perkara TUN yang berhasil diselesaikan dalam tahun 2007 sebanyak 31 perkara. Jika diperbandingkan dengan jumlah perkara TUN yang masuk tahun 2007 sebanyak 44 perkara, maka prosentase penyelesaian perkara TUN mencapai 70 %

rn

Grafik

rn

 

rn

 

','0','1')
insertTitle: Tahun 20071Success
24552009-03-17 15:38:26118.97.55.98adminKejaksaan Tinggi - Nangroe Aceh Darussalamupdate tb_unitcontent set idunitsub='49', idkejati='0', dateunitcontent='2009-02-03', title='Kejaksaan Negeri Blangkejeren', description='Kepala Kejaksaan Negeri : M. P. Yusuf, SH
Jl. Kejaksaan No.3, Blangkejeren
Telp. 0642-21019
Fax.', publish='1' where id='74'
updateTitle: Kejaksaan Negeri Blangkejeren1Success
24542009-03-17 15:37:39202.159.19.69adminRI - Data Statistikupdate tb_statistik set idsubcat='5', Datentime='2009-03-13', Title='Tahun 2005', Description='

Dalam tahun 2005, Kejaksaan seluruh Indonesia telah melakukan penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Sisa tahun 2004
rn
rn
:
rn
rn
      31 kasus
rn
rn
Masuk tahun 2005
rn
rn
:
rn
rn
    654 kasus +
rn
rn
Jumlah keseluruhan
rn
rn
:
rn
rn
    685 kasus
rn
rn
Dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN)
rn
rn
:
rn
rn
    637 kasus -
rn
rn
Sisa
rn
rn
:
rn
rn
      48 kasus
rn
rn

rn

Penyelesaian penuntutan (dilimpahkan ke PN) dalam tahun 2005 sebanyak 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) perkara, jika diperbandingkan dengan jumlah penuntutan yang masuk pada tahun 2005 sebanyak 654 (enam ratus lima puluh empat) perkara maka  prosentase  penyelesaian penuntutan mencapai  97 %. 

rn

Grafik

rn

 

rn

 

', publish='1' where id='15'
updateTitle: Tahun 20051Success
24532009-03-17 15:37:22203.142.77.163adminRI - Data Statistikinsert into tb_statistik(idsubcat,Datentime,Title,Description,position,publish) values('7','2009-03-13','Tahun 2005','

Rekapitulasi Jumlah Perkara Perdata

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Jumlah
rn
rn
=
rn
rn
 518 perkara
rn
rn
Diselesaikan
rn
rn
=
rn
rn
 106 perkara -
rn
rn
Sisa (proses persidangan)
rn
rn
=
rn
rn
 412 perkara
rn
rn

rn

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2005

rn

Perincian sisa :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Tingkat Pengadilan Negeri
rn
rn
=
rn
rn
   85 Perkara
rn
rn
Tingkat Banding
rn
rn
=
rn
rn
 100 Perkara
rn
rn
Tingkat Kasasi
rn
rn
=
rn
rn
 196 Perkara
rn
rn
Tingkat Peninjauan Kembali
rn
rn
=
rn
rn
    31 Perkara
rn
rn

rn

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2005

rn

„± Jumlah perkara perdata dalam tahun 2005 sebanyak 518 perkara. Jika diperbandingkan dengan jumlah perkara perdata yang ditangani pada tahun 2004 sebanyak 448 perkara, maka prosentase peningkatan penanganan perkara perdata mencapai 115 %

rn

Grafik

rn

 

rn

 

','0','1')
insertTitle: Tahun 20051Success
24522009-03-17 15:37:01202.159.19.69adminRI - Data Statistikupdate tb_statistik set idsubcat='4', Datentime='2009-03-13', Title='Tahun 2005', Description='

Dalam tahun 2005, Kejaksaan seluruh Indonesia telah melakukan penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Sisa tahun 2004
rn
rn
:
rn
rn
    838 kasus
rn
rn
Masuk tahun 2005
rn
rn
:
rn
rn
    492 kasus +
rn
rn
Jumlah keseluruhan
rn
rn
:
rn
rn
 1.330 kasus
rn
rn
Diselesaikan
rn
rn
:
rn
rn
    425 kasus -
rn
rn
Sisa
rn
rn
:
rn
rn
    905 kasus
rn
rn

rn

Rincian penyelesaian 425 perkara :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Ditingkatkan ke penuntutan
rn
rn
:
rn
rn
    410 kasus
rn
rn
Dihentikan DIK
rn
rn
:
rn
rn
      14 kasus
rn
rn
Dikirim ke instansi lain
rn
rn
:
rn
rn
        1 kasus
rn
rnSumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2005

rn

Penyelesaian penyidikan selama tahun 2005 mencapai 425 (empat ratus dua puluh lima) kasus atau 32% dari total 1.330 kasus, jika dihitung dari kasus masuk tahun 2005 sebanyak 492 (empat ratus sembilan puluh dua) kasus, maka prosentase penyelesaian mencapai 86%.

rn

Grafik

rn

rn

 

', publish='1' where id='11'
updateTitle: Tahun 20051Success
24512009-03-17 15:36:46118.97.55.98adminKejaksaan Tinggi - Nangroe Aceh Darussalamupdate tb_unitcontent set idunitsub='49', idkejati='0', dateunitcontent='2009-02-03', title='Kejaksaan Negeri Jantho', description='Kepala Kejaksaan Negeri : Drs. MOHAMMAD SOFFAN, SH.MH.
Jl. T. Bachtiar Panglima Polim, SH Kota Jantho 
Telp. 0651- 92150
Fax.', publish='1' where id='73'
updateTitle: Kejaksaan Negeri Jantho1Success
24502009-03-17 15:35:58202.159.19.69adminRI - Data Statistikupdate tb_statistik set idsubcat='4', Datentime='2009-03-13', Title='Tahun 2005', Description='

Dalam tahun 2005, Kejaksaan seluruh Indonesia telah melakukan penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Sisa tahun 2004
rn
rn
:
rn
rn
      31 kasus
rn
rn
Masuk tahun 2005
rn
rn
:
rn
rn
    654 kasus +
rn
rn
Jumlah keseluruhan
rn
rn
:
rn
rn
    685 kasus
rn
rn
Dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN)
rn
rn
:
rn
rn
    637 kasus -
rn
rn
Sisa
rn
rn
:
rn
rn
      48 kasus
rn
rn

rn

Penyelesaian penuntutan (dilimpahkan ke PN) dalam tahun 2005 sebanyak 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) perkara, jika diperbandingkan dengan jumlah penuntutan yang masuk pada tahun 2005 sebanyak 654 (enam ratus lima puluh empat) perkara maka  prosentase  penyelesaian penuntutan mencapai  97 %. 

rn

Grafik

rn

 

rn

 

', publish='1' where id='15'
updateTitle: Tahun 20051Success
24492009-03-17 15:35:35203.142.77.163adminRI - Data Statistikinsert into tb_statistik(idsubcat,Datentime,Title,Description,position,publish) values('7','2009-03-13','Tahun 2006','

Rekapitulasi Jumlah Perkara Perdata

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Sisa Tahun 2005
rn
rn
=
rn
rn
 411 perkara
rn
rn
Masuk Tahun 2006
rn
rn
=
rn
rn
 105 perkara +
rn
rn
Jumlah
rn
rn
=
rn
rn
 516 perkara
rn
rn
Diselesaikan
rn
rn
=
rn
rn
   89 perkara -
rn
rn
Sisa (proses persidangan)
rn
rn
=
rn
rn
 427 perkara
rn
rn

rn

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2006

rn

Perincian sisa :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Tingkat Pengadilan Negeri
rn
rn
=
rn
rn
 101 Perkara
rn
rn
Tingkat Banding
rn
rn
=
rn
rn
   98 Perkara
rn
rn
Tingkat Kasasi
rn
rn
=
rn
rn
 196 Perkara
rn
rn
Tingkat Peninjauan Kembali
rn
rn
=
rn
rn
    32 Perkara
rn
rn

rn

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2006

rn

„± Jumlah perkara perdata yang diselesaikan dalam Tahun 2006 sebanyak 89 perkara. Jika diperbandingkan dengan jumlah perkara perdata yang masuk tahun 2006 sebanyak 105 perkara, maka prosentase penyelesaian perkara perdata mencapai 85 %.

rn

Grafik

rn

 

rn

 

','0','1')
insertTitle: Tahun 20061Success
24482009-03-17 15:34:57202.159.19.69adminRI - Info Hukumupdate tb_infohukum set infohukumdate='2009-03-06', title='Hukum Perlindungan Anak', description='Untuk melindungi anak, negara kita memberlakukan dua UU. Pertama, UU Peradilan Anak No. 3 Tahun 1997 yang memberikan perlindungan hukum kepada anak yang melakukan perbuatan pidana. Kedua, UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang memberikan perlindungan hukum kepada anak terhadap segala bentuk kekerasan dan diskriminasi kepada anak. ' , NamafileT='anak.gif' ,publish='1' where id='5'updateTitle: Hukum Perlindungan Anak1Success
24472009-03-17 15:34:29202.159.19.69adminRI - Data Statistikupdate tb_statistik set idsubcat='6', Datentime='2009-03-13', Title='Tahun 2005', Description='

Dalam tahun 2005, Kejaksaan seluruh Indonesia telah menangani Upaya Hukum dan Grasi  perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Sisa tahun 2004
rn
rn
:
rn
rn
  1.334 kasus
rn
rn
Masuk tahun 2005
rn
rn
:
rn
rn
     356 kasus +
rn
rn
Jumlah keseluruhan
rn
rn
:
rn
rn
  1.690 kasus
rn
rn
Diselesaikan/diputus
rn
rn
:
rn
rn
     130 kasus -
rn
rn
Sisa
rn
rn
:
rn
rn
  1.560 kasus
rn
rn

rn

Rincian penyelesaian kasus :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Banding
rn
rn
:
rn
rn
       72 kasus
rn
rn
Kasasi
rn
rn
:
rn
rn
       50 kasus
rn
rn
Peninjauan Kembali
rn
rn
:
rn
rn
         6 kasus
rn
rn
Grasi
rn
rn
:
rn
rn
         2 kasus +
rn
rn
Jumlah
rn
rn
:
rn
rn
     130 kasus
rn
rn

rn

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2005

', publish='1' where id='19'
updateTitle: Tahun 20051Success
24462009-03-17 15:33:54202.159.19.69adminRI - Info Hukumupdate tb_infohukum set infohukumdate='2009-03-06', title='Penyalahgunaan Narkoba', description='Bahaya penyalahgunaan Narkoba tidak berhenti pada perilaku psikologis seseorang, seperti malas dan mudah tersinggung. Tetapi juga pada perilaku sosial, seperti suka menyendiri, suka berbohong dan mengabaikan kegiatan ibadah. Untuk itu masyarakat perlu tahu ketentuan pasal-pasal pidananya dan bagaimana cara menanggulanginya.' , NamafileT='narkotika.gif' ,publish='1' where id='3'updateTitle: Penyalahgunaan Narkoba1Success
24452009-03-17 15:33:42202.159.19.69adminRI - Info Hukumupdate tb_infohukum set infohukumdate='2009-03-06', title='Ketentuan Menyampaikan Pendapat', description='Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum seperti unjuk rasa atau demonstrasi telah diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998. Apa kewajiban yang harus dipenuhi sebelum dan ketika menyampaikan pendapat serta ketentuan pidananya dapat ditemukan jawabannya dalam materi penyuluhan hukum ini.' , NamafileT='orasi.gif' ,publish='1' where id='4'updateTitle: Ketentuan Menyampaikan Pendapat1Success
24442009-03-17 15:33:36203.142.77.163adminRI - Data Statistikinsert into tb_statistik(idsubcat,Datentime,Title,Description,position,publish) values('7','2009-03-13','Tahun 2007','

Rekapitulasi Jumlah Perkara Perdata

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Sisa Tahun 2006
rn
rn
=
rn
rn
 446 perkara
rn
rn
Masuk Tahun 2007
rn
rn
=
rn
rn
 122 perkara +
rn
rn
Jumlah
rn
rn
=
rn
rn
 568 perkara
rn
rn
Diselesaikan
rn
rn
=
rn
rn
   94 perkara -
rn
rn
Sisa (proses persidangan)
rn
rn
=
rn
rn
 474 perkara
rn
rn

rn

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2007

rn

Perincian sisa :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Tingkat Pengadilan Negeri
rn
rn
=
rn
rn
    96 Perkara
rn
rn
Tingkat Banding
rn
rn
=
rn
rn
 126 Perkara
rn
rn
Tingkat Kasasi
rn
rn
=
rn
rn
 220 Perkara
rn
rn
Tingkat Peninjauan Kembali
rn
rn
=
rn
rn
    32 Perkara
rn
rn

rn

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2007

rn

Jumlah perkara perdata yang berhasil diselesaikan dalam tahun 2007 sebanyak 94 perkara. Jika diperbandingkan dengan jumlah perkara perdata yang berhasil diselesaikan pada tahun 2006 sebanyak 89 perkara, maka prosentase penyelesaian perkara perdata mengalami kenaikan mencapai 106 %.

rn

Grafik

rn

 

rn

 

','0','1')
insertTitle: Tahun 20071Success
24432009-03-17 15:33:30202.159.19.69adminRI - Info Hukumupdate tb_infohukum set infohukumdate='2009-03-06', title='Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup', description='Bencana lingkungan terjadi karena ulah orang yang tidak bertanggungjawab. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup sekaligus memberi perlindungan hukum bagi masyarakat agar selalu dapat terus hidup dalam lingkungan hidup yang sehat terbitlah UU Lingkungan Hidup No. 23 tahun 1997. Selain ketentuan pidana, dalam materi ini Anda akan mendapatkan ketentuan perdata serta prosedur hukum sengketa lingkungan hidup.' , NamafileT='r.jpg' ,publish='1' where id='6'updateTitle: Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup1Success
24422009-03-17 15:32:21118.97.55.98adminKejaksaan Tinggi - Nangroe Aceh Darussalamupdate tb_unitcontent set idunitsub='49', idkejati='0', dateunitcontent='2009-02-03', title='Kejaksaan Negeri Blangkejeren', description='Kepala Kejaksaan Negeri : M. P. Yusuf, SH
Jl. Kejaksaan No.3, Blangkejeren
Telp. 0642-21019
Fax.', publish='1' where id='74'
updateTitle: Kejaksaan Negeri Blangkejeren1Success
24412009-03-17 15:31:37203.142.77.163adminRI - Data Statistikinsert into tb_statistik(idsubcat,Datentime,Title,Description,position,publish) values('7','2009-03-13','Tahun 2008','

Kasus Perdata & TUN Kasus Perdata & Tata Usaha Negara yang ditangani selama periode tahun 2008 sebanyak 2.739 perkara/kasus.

','0','1')
insertTitle: Tahun 20081Success
24402009-03-17 15:30:44202.159.19.69adminRI - Data Statistik Sub Kategoriinsert into tb_statistiksubcat(idstatistikcat,statistiksubcat) values('9','Rekapitulasi perkara Pemulihan dan Perlindungan Hak')insertCategory: Rekapitulasi perkara Pemulihan dan Perlindungan Hak1Success
24392009-03-17 15:30:33202.159.19.69adminRI - Data Statistik Sub Kategoriinsert into tb_statistiksubcat(idstatistikcat,statistiksubcat) values('9','Rekapitulasi perkara Tata Usaha Negara')insertCategory: Rekapitulasi perkara Tata Usaha Negara1Success
24382009-03-17 15:30:19118.97.55.98adminKejaksaan Tinggi - Nangroe Aceh Darussalamupdate tb_unitcontent set idunitsub='49', idkejati='0', dateunitcontent='2009-02-03', title='Kejaksaan Negeri Jantho', description='Kepala Kejaksaan Tinggi : Kamaruzzaman, SH
Jl. Cut Meutia No.18, Banda Aceh
Telp. 0651- 22241
Fax.', publish='1' where id='73'
updateTitle: Kejaksaan Negeri Jantho1Success
24372009-03-17 15:30:13202.159.19.69adminRI - Data Statistik Sub Kategoriinsert into tb_statistiksubcat(idstatistikcat,statistiksubcat) values('9','Rekapitulasi perkara Perdata')insertCategory: Rekapitulasi perkara Perdata1Success
24362009-03-17 15:29:59202.159.19.69adminRI - Data Statistik Sub Kategoriinsert into tb_statistiksubcat(idstatistikcat,statistiksubcat) values('10','Upaya Hukum dan Grasi Tindak Pidana Korupsi')insertCategory: Upaya Hukum dan Grasi Tindak Pidana Korupsi1Success
24352009-03-17 15:29:56203.142.77.163adminRI - Data Statistikinsert into tb_statistik(idsubcat,Datentime,Title,Description,position,publish) values('1','2009-03-13','Tahun 2008','

Berdasarkan data perkara upaya hukum  tahun 2007 yang berhasil diselesaikan sebagai berikut :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Banding
rn
rn
:
rn
rn
     148 kasus
rn
rn
Kasasi
rn
rn
:
rn
rn
     166 kasus
rn
rn
Peninjauan Kembali
rn
rn
:
rn
rn
       15 kasus
rn
rn
Grasi
rn
rn
:
rn
rn
       15 kasus +
rn
rn
Jumlah
rn
rn
:
rn
rn
     344 kasus
rn
rn

rn

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2008

rn

Data perkara upaya hukum tahun 2008 yang berhasil diselesaikan sebagai berikut :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Banding
rn
rn
:
rn
rn
     151 kasus
rn
rn
Kasasi
rn
rn
:
rn
rn
     119 kasus
rn
rn
Peninjauan Kembali
rn
rn
:
rn
rn
         7 kasus
rn
rn
Grasi
rn
rn
:
rn
rn
         4 kasus +
rn
rn
Jumlah
rn
rn
:
rn
rn
     281 kasus
rn
rn

rn

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2008

','0','1')
insertTitle: Tahun 20081Success
24342009-03-17 15:29:47202.159.19.69adminRI - Data Statistik Sub Kategoriinsert into tb_statistiksubcat(idstatistikcat,statistiksubcat) values('10','Penuntutan Tindak Pidana Korupsi')insertCategory: Penuntutan Tindak Pidana Korupsi1Success
24332009-03-17 15:29:35202.159.19.69adminRI - Data Statistik Sub Kategoriinsert into tb_statistiksubcat(idstatistikcat,statistiksubcat) values('10','Penyidikan Tindak Pidana Korupsi')insertCategory: Penyidikan Tindak Pidana Korupsi1Success
24322009-03-17 15:29:19202.159.19.69adminRI - Data Statistik Sub Kategoriinsert into tb_statistiksubcat(idstatistikcat,statistiksubcat) values('1','Rekapitulasi dan data terpidana mati')insertCategory: Rekapitulasi dan data terpidana mati1Success
24312009-03-17 15:28:53202.159.19.69adminRI - Data Statistik Kategoriinsert into tb_statistikcat(statistikcat) values('Tindak Pidana Khusus')insertCategory: Tindak Pidana Khusus1Success
24302009-03-17 15:28:43202.159.19.69adminRI - Data Statistik Kategoriinsert into tb_statistikcat(statistikcat) values('Tata Usaha Negara')insertCategory: Tata Usaha Negara1Success
24292009-03-17 15:28:19202.159.19.69adminRI - Data Statistik Kategoridelete from tb_statistikcat where id='8'deleteCategory: Pemulihan dan Perlindungan Hak1Success
24282009-03-17 15:28:17202.159.19.69adminRI - Data Statistik Kategoridelete from tb_statistikcat where id='7'deleteCategory: Tata Usaha Negara1Success
24272009-03-17 15:28:13202.159.19.69adminRI - Data Statistik Kategoridelete from tb_statistikcat where id='6'deleteCategory: Perdata1Success
24262009-03-17 15:28:12202.159.19.69adminRI - Data Statistik Kategoridelete from tb_statistikcat where id='5'deleteCategory: Rekapitulasi dan data terpidana mati1Success
24252009-03-17 15:28:10203.142.77.163adminRI - Data Statistikinsert into tb_statistik(idsubcat,Datentime,Title,Description,position,publish) values('1','2009-03-13','Tahun 2007','

Dalam tahun 2007, Kejaksaan seluruh Indonesia telah menangani Upaya Hukum dan Grasi  perkara Tindak Pidana Korupsi  (per Januari 2007 s/d Oktober 2007) sebagai berikut :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Sisa tahun 2006
rn
rn
:
rn
rn
  1.445 kasus
rn
rn
Masuk tahun 2007
rn
rn
:
rn
rn
     483 kasus +
rn
rn
Jumlah keseluruhan
rn
rn
:
rn
rn
  1.928 kasus
rn
rn
Diselesaikan/diputus
rn
rn
:
rn
rn
     256 kasus -
rn
rn
Sisa
rn
rn
:
rn
rn
  1.672 kasus
rn
rn

rn

Rincian penyelesaian kasus :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Perlawanan (Verset)
rn
rn
:
rn
rn
          - kasus
rn
rn
Banding
rn
rn
:
rn
rn
     115 kasus
rn
rn
Kasasi
rn
rn
:
rn
rn
     141 kasus +
rn
rn
Jumlah
rn
rn
:
rn
rn
     256 kasus
rn
rn

rn

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2007

','0','1')
insertTitle: Tahun 20071Success
24242009-03-17 15:28:09202.159.19.69adminRI - Data Statistik Kategoridelete from tb_statistikcat where id='4'deleteCategory: Rekapitulasi penyelesaian perkara tindak pidana umum1Success
24232009-03-17 15:28:08202.159.19.69adminRI - Data Statistik Kategoridelete from tb_statistikcat where id='3'deleteCategory: Upaya Hukum dan Grasi1Success
24222009-03-17 15:28:05202.159.19.69adminRI - Data Statistik Kategoridelete from tb_statistikcat where id='2'deleteCategory: Tindak Pidana Khusus1Success
24212009-03-17 15:27:08202.159.19.69adminRI - Data Statistik Kategoriinsert into tb_statistikcat(statistikcat) values('Pemulihan dan Perlindungan Hak')insertCategory: Pemulihan dan Perlindungan Hak1Success
24202009-03-17 15:26:53202.159.19.69adminRI - Data Statistik Kategoriinsert into tb_statistikcat(statistikcat) values('Tata Usaha Negara')insertCategory: Tata Usaha Negara1Success
24192009-03-17 15:26:40203.142.77.163adminRI - Data Statistikinsert into tb_statistik(idsubcat,Datentime,Title,Description,position,publish) values('1','2009-03-13','Tahun 2006','

Dalam tahun 2006, Kejaksaan seluruh Indonesia telah menangani Upaya Hukum dan Grasi  perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Sisa tahun 2005
rn
rn
:
rn
rn
  1.592 kasus
rn
rn
Masuk tahun 2006
rn
rn
:
rn
rn
     474 kasus +
rn
rn
Jumlah keseluruhan
rn
rn
:
rn
rn
  2.066 kasus
rn
rn
Diselesaikan/diputus
rn
rn
:
rn
rn
     374 kasus -
rn
rn
Sisa
rn
rn
:
rn
rn
  1.692 kasus
rn
rn

rn

Rincian penyelesaian kasus :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Banding
rn
rn
:
rn
rn
     189 kasus
rn
rn
Kasasi
rn
rn
:
rn
rn
     155 kasus
rn
rn
Peninjauan Kembali
rn
rn
:
rn
rn
       14 kasus
rn
rn
Grasi
rn
rn
:
rn
rn
       16 kasus +
rn
rn
Jumlah
rn
rn
:
rn
rn
     374 kasus
rn
rn

rn

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2006

','0','1')
insertTitle: Tahun 20061Success
24182009-03-17 15:26:24202.159.19.69adminRI - Data Statistik Kategoriinsert into tb_statistikcat(statistikcat) values('Perdata')insertCategory: Perdata1Success
24172009-03-17 15:26:02202.159.19.69adminRI - Data Statistik Kategoriinsert into tb_statistikcat(statistikcat) values('Rekapitulasi dan data terpidana mati')insertCategory: Rekapitulasi dan data terpidana mati1Success
24162009-03-17 15:25:51202.159.19.69adminRI - Data Statistik Kategoriinsert into tb_statistikcat(statistikcat) values('Rekapitulasi penyelesaian perkara tindak pidana umum')insertCategory: Rekapitulasi penyelesaian perkara tindak pidana umum1Success
24152009-03-17 15:25:22202.159.19.69adminRI - Data Statistik Kategoriinsert into tb_statistikcat(statistikcat) values('Upaya Hukum dan Grasi')insertCategory: Upaya Hukum dan Grasi1Success
24142009-03-17 15:24:50203.142.77.163adminRI - Data Statistikinsert into tb_statistik(idsubcat,Datentime,Title,Description,position,publish) values('1','2009-03-13','Tahun 2005','

Dalam tahun 2005, Kejaksaan seluruh Indonesia telah menangani Upaya Hukum dan Grasi  perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Sisa tahun 2004
rn
rn
:
rn
rn
  1.334 kasus
rn
rn
Masuk tahun 2005
rn
rn
:
rn
rn
     356 kasus +
rn
rn
Jumlah keseluruhan
rn
rn
:
rn
rn
  1.690 kasus
rn
rn
Diselesaikan/diputus
rn
rn
:
rn
rn
     130 kasus -
rn
rn
Sisa
rn
rn
:
rn
rn
  1.560 kasus
rn
rn

rn

Rincian penyelesaian kasus :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Banding
rn
rn
:
rn
rn
       72 kasus
rn
rn
Kasasi
rn
rn
:
rn
rn
       50 kasus
rn
rn
Peninjauan Kembali
rn
rn
:
rn
rn
         6 kasus
rn
rn
Grasi
rn
rn
:
rn
rn
         2 kasus +
rn
rn
Jumlah
rn
rn
:
rn
rn
     130 kasus
rn
rn

rn

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2005

','0','1')
insertTitle: Tahun 20051Success
24132009-03-17 15:23:06203.142.77.163adminRI - Data Statistikinsert into tb_statistik(idsubcat,Datentime,Title,Description,position,publish) values('1','2009-03-13','Tahun 2008','

Hasil yang telah dicapai pada tahap penuntutan perkara korupsi di seluruh Indonesia adalah :

rn
    rn
  • Tahun 2007 sejumlah 879 perkara, sedangkan tahun 2008 sejumlah 1.076 perkara.
  • rn
  • Telah dibentuk Satuan Tugas Supervisi dan Bimbingan Teknis Penuntutan Perkara Korupsi, dalam rangka upaya mempercepat penanganan tindak pidana korupsi secara efektif, efisien dan terkendali secara profesional dan proporsional. Satuan Tugas Supervisi dan Bimbingan Teknis Penuntutan Perkara Korupsi telah melaksanakan supervisi dan bimbingan teknis penuntutan perkara korupsi kepada 28 Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia.
  • rn
','0','1')
insertTitle: Tahun 20081Success
24122009-03-17 15:22:46202.159.19.69adminRI - Data Statistik Sub Kategoridelete from tb_statistiksubcat where id='2'deleteSubCategory: test 21Success
24112009-03-17 15:22:46202.159.19.69adminRI - Data Statistik Sub Kategoridelete from tb_statistik where id='5'deleteSubCategory: test 2, Title: Tahun 2006 b1Success
24102009-03-17 15:22:07202.159.19.69adminRI - Data Statistikupdate tb_statistik set idsubcat='2', Datentime='2009-03-16', Title='Tahun 2006 b', Description='', publish='' where id='5'updateTitle: Tahun 2006 b0Success
24092009-03-17 15:21:49203.142.77.163adminRI - Data Statistikinsert into tb_statistik(idsubcat,Datentime,Title,Description,position,publish) values('1','2009-03-13','Tahun 2007','

Dalam tahun 2007, Kejaksaan seluruh Indonesia telah melakukan penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi (per Januari s/d Oktober 2007) sebagai berikut :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Sisa tahun 2006
rn
rn
:
rn
rn
      35 kasus
rn
rn
Masuk tahun 2007
rn
rn
:
rn
rn
    631 kasus +
rn
rn
Jumlah keseluruhan
rn
rn
:
rn
rn
    666 kasus
rn
rn
Dilimpahkan ke Pengadilan Negeri
rn
rn
:
rn
rn
    627 kasus -
rn
rn
Sisa
rn
rn
:
rn
rn
      39 kasus
rn
rn

rn

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2007

rn

Prosentase penyelesaian perkara di tingkat Penuntutan tindak pidana korupsi selama periode bulan Januari 2007 s/d Oktober 2007 dapat mencapai 627 (enam ratus dua puluh tujuh) perkara atau 94,4% dari total 666 perkara.

rn

Grafik

rn

 

rn

 

','0','1')
insertTitle: Tahun 20071Success
24082009-03-17 15:20:18203.142.77.163adminRI - Data Statistikinsert into tb_statistik(idsubcat,Datentime,Title,Description,position,publish) values('1','2009-03-13','Tahun 2006','

Dalam tahun 2006, Kejaksaan seluruh Indonesia telah melakukan penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Sisa tahun 2005
rn
rn
:
rn
rn
      29 kasus
rn
rn
Masuk tahun 2006
rn
rn
:
rn
rn
    650 kasus +
rn
rn
Jumlah keseluruhan
rn
rn
:
rn
rn
    679 kasus
rn
rn
Dilimpahkan ke Pengadilan Negeri
rn
rn
:
rn
rn
    611 kasus -
rn
rn
Sisa
rn
rn
:
rn
rn
      68 kasus
rn
rn

rn

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2006

rn

Penyelesaian penuntutan (dilimpahkan ke PN) dalam tahun 2006 sebanyak 611 (enam ratus sebelas) perkara, jika diperbandingkan dengan jumlah  penuntutan yang masuk pada tahun 2006 sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) perkara maka  prosentase  penyelesaian penuntutan mencapai  94 %. 

rn

Grafik

rn

 

rn

 

','0','1')
insertTitle: Tahun 20061Success
24072009-03-17 15:18:55203.142.77.163adminRI - Data Statistikinsert into tb_statistik(idsubcat,Datentime,Title,Description,position,publish) values('1','2009-03-13','Tahun 2005','

Dalam tahun 2005, Kejaksaan seluruh Indonesia telah melakukan penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Sisa tahun 2004
rn
rn
:
rn
rn
      31 kasus
rn
rn
Masuk tahun 2005
rn
rn
:
rn
rn
    654 kasus +
rn
rn
Jumlah keseluruhan
rn
rn
:
rn
rn
    685 kasus
rn
rn
Dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN)
rn
rn
:
rn
rn
    637 kasus -
rn
rn
Sisa
rn
rn
:
rn
rn
      48 kasus
rn
rn

rn

Penyelesaian penuntutan (dilimpahkan ke PN) dalam tahun 2005 sebanyak 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) perkara, jika diperbandingkan dengan jumlah penuntutan yang masuk pada tahun 2005 sebanyak 654 (enam ratus lima puluh empat) perkara maka  prosentase  penyelesaian penuntutan mencapai  97 %. 

rn

Grafik

rn

 

rn

 

','0','1')
insertTitle: Tahun 20051Success
24062009-03-17 15:17:48203.142.77.163adminRI - Data Statistikinsert into tb_statistik(idsubcat,Datentime,Title,Description,position,publish) values('1','2009-03-13','Tahun 2008','Sehubungan dengan program 5-3-1 dalam penanganan perkara korupsi, maka jumlah penyidikan perkara korupsi dari Kejati/Kejari seluruh Indonesia mengalami peningkatan yaitu tahun 2007 jumlah penyidikan 651 perkara, sedangkan tahun 2008 penyidikan sejumlah 1.266 perkara.','0','1')insertTitle: Tahun 20081Success
24052009-03-17 15:17:16203.142.77.163adminRI - Data Statistikinsert into tb_statistik(idsubcat,Datentime,Title,Description,position,publish) values('1','2009-03-13','Tahun 2007','

Dalam Tahun 2007, Kejaksaan seluruh Indonesia telah melakukan penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi (Per Januari s/d September 2007) sebagai berikut :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Sisa tahun 2006
rn
rn
:
rn
rn
 1.050 kasus
rn
rn
Masuk tahun 2007
rn
rn
:
rn
rn
    506 kasus +
rn
rn
Jumlah keseluruhan
rn
rn
:
rn
rn
 1.556 kasus
rn
rn
Diselesaikan
rn
rn
:
rn
rn
    307 kasus -
rn
rn
Sisa
rn
rn
:
rn
rn
 1.249 kasus
rn
rn

rn

Rincian penyelesaian 307 perkara :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Ditingkatkan ke penuntutan
rn
rn
:
rn
rn
    298 kasus
rn
rn
Dihentikan DIK
rn
rn
:
rn
rn
        8 kasus
rn
rn
Dikirim ke instansi lain
rn
rn
:
rn
rn
        1 kasus
rn
rn Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2007

rn

Penyelesaian penyidikan selama periode bulan Januari 2007 s/d September 2007 dapat mencapai 307 (tiga ratus tujuh) kasus atau 20% dari total 1.556 kasus, jika dihitung dari DIK masuk jumlah 506 kasus (bulan januari 2007 s/d September 2007) prosentase penyelesaian mencapai 60,67%.

rn

Grafik

rn

 

rn

 

','0','1')
insertTitle: Tahun 20071Success
24042009-03-17 15:13:55203.142.77.163adminRI - Data Statistikinsert into tb_statistik(idsubcat,Datentime,Title,Description,position,publish) values('1','2009-03-13','Tahun 2006','

Dalam tahun 2006, Kejaksaan seluruh Indonesia telah melakukan penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Sisa tahun 2005
rn
rn
:
rn
rn
    921 kasus
rn
rn
Masuk tahun 2006
rn
rn
:
rn
rn
    837 kasus +
rn
rn
Jumlah keseluruhan
rn
rn
:
rn
rn
 1.758 kasus
rn
rn
Diselesaikan
rn
rn
:
rn
rn
    454 kasus -
rn
rn
Sisa
rn
rn
:
rn
rn
 1.304 kasus
rn
rnSumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2006

rn

Penyelesaian penyidikan selama tahun 2006 mencapai 454 (empat ratus lima puluh empat) kasus atau 26% dari total 1.758 kasus, jika dihitung dari kasus masuk tahun 2006 sebanyak 837 (delapan ratus tiga puluh tujuh) kasus, maka prosentase penyelesaian mencapai 54%.

rn

Grafik

rn

rn

 

','0','1')
insertTitle: Tahun 20061Success
24032009-03-17 15:12:17203.142.77.163adminRI - Data Statistikinsert into tb_statistik(idsubcat,Datentime,Title,Description,position,publish) values('1','2009-03-13','Tahun 2005','

Dalam tahun 2005, Kejaksaan seluruh Indonesia telah melakukan penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Sisa tahun 2004
rn
rn
:
rn
rn
    838 kasus
rn
rn
Masuk tahun 2005
rn
rn
:
rn
rn
    492 kasus +
rn
rn
Jumlah keseluruhan
rn
rn
:
rn
rn
 1.330 kasus
rn
rn
Diselesaikan
rn
rn
:
rn
rn
    425 kasus -
rn
rn
Sisa
rn
rn
:
rn
rn
    905 kasus
rn
rn

rn

Rincian penyelesaian 425 perkara :

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Ditingkatkan ke penuntutan
rn
rn
:
rn
rn
    410 kasus
rn
rn
Dihentikan DIK
rn
rn
:
rn
rn
      14 kasus
rn
rn
Dikirim ke instansi lain
rn
rn
:
rn
rn
        1 kasus
rn
rnSumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2005

rn

Penyelesaian penyidikan selama tahun 2005 mencapai 425 (empat ratus dua puluh lima) kasus atau 32% dari total 1.330 kasus, jika dihitung dari kasus masuk tahun 2005 sebanyak 492 (empat ratus sembilan puluh dua) kasus, maka prosentase penyelesaian mencapai 86%.

rn

Grafik

rn

rn

 

','0','1')
insertTitle: Tahun 20051Success
24022009-03-17 15:08:08203.142.77.163adminRI - Data Statistikinsert into tb_statistik(idsubcat,Datentime,Title,Description,position,publish) values('1','2009-03-13','Tahun 2007','

REKAPITULASI DATA TERPIDANA MATI
PERIODE TAHUN 2007

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
NO
rn
rn
TINDAK PIDANA
rn
rn
JUMLAH PERKARA
rn
rn
1
rn
rn
Psikotropika
rn
rn
5 orang
rn
rn
2
rn
rn
Narkotika
rn
rn
3 orang
rn
rn
3
rn
rn
Pembunuhan Berencana
rn
rn
10 orang
rn
rn
Jumlah Total
rn
rn
18 orang
rn
rnSumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2005

rn

Terpidana mati selama tahun 2007 di seluruh kejati se-Indonesia berjumlah 18 orang, terdiri dari :

rn
    rn
  • Terpidana mati perkara narkoba/psikotropika sebanyak 8 orang. 
  • rn
  • Terpidana mati perkara pidana umum (pembunuhan berencana), sebanyak 10 orang.
  • rn
','0','1')
insertTitle: Tahun 20071Success
24012009-03-17 15:06:21203.142.77.163adminRI - Data Statistikinsert into tb_statistik(idsubcat,Datentime,Title,Description,position,publish) values('1','2009-03-13','Tahun 2006','

REKAPITULASI DATA TERPIDANA MATI
PERIODE TAHUN 2006

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
NO
rn
rn
TINDAK PIDANA
rn
rn
JUMLAH PERKARA
rn
rn
1
rn
rn
Narkoba/Psikotropika
rn
rn
64 orang
rn
rn
2
rn
rn
Pidana Umum Terorisme
rn
rn
3 orang
rn
rn
3
rn
rn
Pidana Umum lainnya
rn
rn
68 orang
rn
rn
Jumlah Total
rn
rn
135 orang
rn
rnSumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2005

rn

Terpidana mati selama periode tahun 2006 di seluruh Kejati se-Indonesia berjumlah 135 orang, terdiri dari :

rn

Terpidana Mati Perkara Narkoba/Psikotropika sebanyak 64, dengan perincian :
o Menentukan sikap     = 13 orang
o Grasi       =   8 orang
o Peninjauan Kembali     = 14 orang
o Kasasi       =   8 orang
o Banding       = 20 orang
o Meninggal dunia     =   1 orang +
o Jumlah       = 64 orang

rn

Terpidana Mati Perkara Pidana Umum, sebanyak 71 orang, dengan perincian sebagai berikut :
o Terpidana Mati Perkara Terorisme sebanyak 3 orang (mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali)*).
o Terpidana Mati Perkara Pidana Umum Lainnya sebanyak 68 orang, dengan perincian sebagai berikut :

rn
    rn
  • Telah dieksekusi     =   3 orang
  • rn
  • Menentukan sikap     =   7 orang
  • rn
  • Grasi      = 13 orang
  • rn
  • Peninjauan Kembali    = 12 orang*)
  • rn
  • Kasasi      = 12 orang
  • rn
  • Banding      = 17 orang 
  • rn
  • Melarikan diri     =   4 orang +
    Jumlah      = 68 orang
  • rn
','0','1')
insertTitle: Tahun 20061Success
24002009-03-17 15:01:59203.142.77.163adminRI - Data Statistikinsert into tb_statistik(idsubcat,Datentime,Title,Description,position,publish) values('1','2009-03-13','Tahun 2005','

REKAPITULASI DATA TERPIDANA MATI
SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2005

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
NO
rn
rn
TINDAK PIDANA
rn
rn
JUMLAH PERKARA
rn
rn
1
rn
rn
Narkoba/Psikotropika
rn
rn
35 orang
rn
rn
2
rn
rn
Pidana Umum Terorisme
rn
rn
3 orang
rn
rn
3
rn
rn
Pidana Umum lainnya
rn
rn
38 orang
rn
rn
Jumlah Total
rn
rn
76 orang
rn
rn

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2005

rn

Terpidana mati di seluruh Kejati se-Indonesia berjumlah 76 orang, terdiri dari :

rn

Terpidana mati Kasus narkoba/psikotropika sampai dengan September 2005 sebanyak 35 orang, dengan perincian :
o Telah dieksekusi     = 3 orang
o Banding      = 6 orang
o Kasasi      =  6 orang
o Peninjauan Kembali     =        13 orang
o Grasi       = 7 orang +
Jumlah      =        76 orang  

rn

Terpidana mati kasus terorisme sampai dengan bulan September 2005 berjumlah 3 orang.

rn

Terpidana Mati Perkara Pidana umum lainnya yang memperoleh kekuatan hukum tetap berjumlah 38 orang, dengan perincian  :
o Meninggal dunia     = 1 orang
o Melarikan diri     = 2 orang
o Sudah dieksekusi    =  4 orang
o Kasasi      = 3 orang
o Grasi      =       18 orang
o Mengajukan PK dan Grasi   =       10 orang +
Jumlah      =       38 orang

','0','1')
insertTitle: Tahun 20051Success
23992009-03-17 14:58:07203.142.77.163adminRI - Data Statistikinsert into tb_statistik(idsubcat,Datentime,Title,Description,position,publish) values('1','2009-03-13','Tahun 2008','

A.  Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Jumlah keseluruhan SPDP
rn
rn
:
rn
rn
199.653 perkara
rn
rn
Diselesaikan SPDP
rn
rn
:
rn
rn
123.241 perkara -
rn
rn
Sisa SPDP
rn
rn
:
rn
rn
 76.412 perkara
rn
rn

rn

B.      P21 
          Penyerahan berkas tahap I                              :  147.652 perkara
          Perkara yang sudah lengkap (P-21)              :  102.683 perkara
          Persentase                                                          :    69,54 %

rn

C.     Tahap II
         Perkara yang sudah lengkap                           :  108.104 perkara
         Penyerahan berkas tahap II                              :    98.679 perkara
         Persentase                                                          :     91,28 %

rn

D.     Dilimpahkan ke PN
         Penyerahan berkas tahap II                              :  104.369 perkara
         Dilimpahkan ke PN                                             :    97.003 perkara
         Persentase                                                           :    92,94 %

rn

F.      Upaya Hukum Biasa 
         Banding      
         Putus                                                                     :      8.353 perkara
         Banding                                                                :      1.819 perkara
         Persentase                                                          :       21,77 %

rn

         Kasasi       
         Putus PN                                                              :      7.881 perkara
         Kasasi                                                                   :         851 perkara
         Persentase                                                          :        10,8 %

rn

         Peninjauan Kembali (PK)
         Putus PN                                                               :         434 perkara
         PK                                                                           :           24 perkara
         Persentase                                                           :          5,5 %

rn

         Grasi
         Permohonan grasi                                              :      2.151 perkara
         Grasi                                                                      :           78 perkara
         Persentase                                                           :         3,62 %

rn

Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum yaitu yang telah dilimpahkan ke PN sebanyak 97.003 perkara, jika diperbandingkan dengan jumlah perkara pidana yang diterima pada tahap II sebanyak 104.369 perkara maka prosentase penyelesaian perkara tindak pidana  umum  mencapai  93 %. 

rn

Garfik

rn

rn

 

rn


','0','1')
insertTitle: Tahun 20081Success
23982009-03-17 14:54:41202.159.19.69adminRI - Tentang Kejaksaan - Daftarupdate tb_tentang_sub set idtentang='9', datetentang_sub='2009-03-04', title='JAKSA AGUNG MUDA PENGAWASAN', description='' , Namafile='' ,publish='1' where id='30'updateTitle: JAKSA AGUNG MUDA PENGAWASAN1Success
23972009-03-17 14:54:13202.159.19.69adminRI - Tentang Kejaksaan - Daftarupdate tb_tentang_sub set idtentang='9', datetentang_sub='2009-03-04', title='JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN', description='Mengerjakan sesuatu dengan benar sesuai aturan, belum tentu sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Sebaliknya mengerjakan sesuatu yang lazim di masyarakat, belum tentu benar secara hukum. Yang terbaik adalah mengkombinasikan keduanya menjadi sinergi yang positif dan itulah pegangan Darmono SH MM dalam bekerja. Hasilnya, tak percuma. Sepanjang karirnya di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, Dharmono sudah menorehkan banyak prestasi.

Nama Darmono sudah lama dikenal sebagai salah satu Jaksa yang konsisten dalam melakukan tindakan hukum untuk memberantas korupsi. Di Kalimantan Barat, guratan emas pemberantasan korupsi pernah ia torehkan. Sebagai Kajati Kalbar antara September 2005 hingga September 2006, alumnus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia  Yogyakarta 1977 ini mencatat rekor penanganan korupsi hingga 280 persen dari target. Angka itu masih bisa melambung jika saja permohonan pemeriksaan terhadap beberapa pejabat lokal bisa diluluskan. Sayang, hingga ia pindah ke posisi baru di sebagai Kajati DKI Jakarta, permohonan itu tidak ada yang merespon.

Di Jakarta, pria yang mengawali karir dengan menjadi Kepala Seksi Operasi Kejari Raba di Bima Nusa Tenggara Barat tahun 1981-1989 itu kembali menggebrak. Baru saja menjabat, ia langsung membidik tiga kasus korupsi, yakni, kasus pengadaan sapi oleh Bulog, kasus penempatan dana illegal di BNI cabang Radio Dalam, dan satu kasus lagi adalah penjualan barang bukti oleh pemilik gudang tempat penitipan barang di wilayah Jakarta Utara.
Tak hanya di bidang korupsi, Dharmono juga sukses mengkonsolidasikan aparatur Kejati DKI Jakarta untuk melakukan perbaikan internal. Sebelumnya, jajaran Kejati DKI sempat goyah menyusul skandal tuntutan narkoba yang berujung lengsernya Kajati lama Rusdi Taher. Darmono tak mau tanggung-tanggung mengatasi hal ini. Belum genap satu bulan menjabat, ia beberapa anak buahnya yang dianggap bertindak tidak sesuai dengan aturan segera mendapat tindakan.

Darmono memang selalu menekankan komitmen pemberantasan korupsi ini kepada jajarannya. Ia menekankan perlunya aspek kehati-hatian dan ketelitian dalam menangani kasus korupsi. Selain lantaran kasus-kasus korupsi selalu melibatkan orang-orang berpengaruh yang suka memanfaatkan kelemahan instrumen hukum. Karena itu, Darmono selalu menekankan untuk tidak ragu-ragu menahan tersangka jika bukti-bukti permulaan tindak pidana korupsi telah ditemukan.

Komitmen itulah yang ia tunjukkan saat menjadi Kajati di Kalimanatan Barat dengan segera menahan mantan direktur utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII Akhmaludin Hasibuan. Meski, pada akhirnya penahanan itu digugurkan oleh Pengadilan. Namun, setidaknya tindakan itu sudah memperlihatkan sebuah tekad. Dan itu ternyata sejalan dengan kebijakan Jaksa Agung saat itu, yakni Abdul Rahman Saleh. Jaksa Agung berharap koruptor tidak kabur lagi sehingga polisi, jaksa, dan hakim tidak boleh lagi memberikan penangguhan penahanan.

Penanganan korupsi serta penertiban dan pendisiplinan aparatur jaksa akhirnya menjadi bidang yang lekat tugas Darmono. Setelah sukses menangani perkara korupsi yang melibatkan para penggede, serta menertibkan kinerja sekitar 290 jaksa di jajaran Kejati DKI, pria kelahiran Klaten, 5 Juni 1953 ini diangkat menjadi Kepala Pusdiklat Kejaksaan Agung pada tahun 2007. Belum genap setahun jadi Kapusdiklat, tepatnya pada Rabu 20 Agustus 2008, peraih Adhykarya Bhakti Nusa pada tahun 2006 sebagai figur pemimpin terbaik ini dilantik menjadi Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.



CURRICULU VITAE

NAMA LENGKAP                 :    DARMONO, SH. MM.
NIP / NRP                             :    230014280 / 6785330.
PANGKAT / GOLONGAN   :    Jaksa Utama Madya (IV/d).
TTL                                        :    Klaten,  5 Juni 1953.
AGAMA                                  :    Islam.
STATUS PERNIKAHAN     :    Nikah.
NAMA ISTRI                         :    SRI MIYARSI, SH.
JUMLAH ANAK                    :    3 (tiga).
NAMA ANAK                         :   
rn
    rn
  1.   RACHMADHY SENO LUMAKSO
  2. rn
  3.   BARKAH DWI HATMOKO
  4. rn
  5.   RISKI RENY PERTIWI
  6. rn
rn
  RIWAYAT PENDIDIKAN   :
1.   FORMAL   :
a.    S-1 (Fakultas Hukum Pidana) UII  Yogyakarta Th. 1977.
b.    S-2 (Magister Management) IPWI Jakarta Th. 2000.
c.    Peserta Program Doktor (S-3) pada Universitas Padjajaran Bandung.

2.   NON FORMAL
a.    Pendidikan Jaksa Tahun 1980-1981.
b.    Pendidikan Pemberantasan Penye-lundupan.
c.    Pendidikan SEPADYA Tahun 1992.
d.    Pendidikan Aparatus Kepemimpinan Tahun 1994.
e.    Pendidikan SPAMEN Tahun 1996.
f.    Pendidikan Wira Intelijen Strategis Tahun 1997-1998.

  RIWAYAT PENUGASAN     :
1.    Mengusut dan menyidangkan perkara-perkara Tindak Pidana Subversi.
2.    Mengusut dan menyidangkan perkara-perkara Tindak Pidana Penyelundupan.
3.    Mengusut dan menyidangkan perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi.
4.    Menyidangkan perkara Tindak Pidana Umum (Pembunuhan, Penggelapan, Perjudian dll).
5.    Mengusut Pelanggaran HAM Berat.
6.    Menjadi Pembicara dalam berbagai seminar tentang penanganan berbagai Kasus Pidana.

  RIWAYAT PRESTASI   :
1.    Sidhakarya Adhyaksa (Kajari Prestasi Baik tingkat Nasional/Terbaik Harapan I Tahun 1999 Kajari Cilacap, JATENG (Sidhakarya No. TP.419/JA/07/1999, KEPJA Nomor :  KEP-077/07/1999) tgl 20 Juli 1999.
2.    Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun dari Presiden RI Tahun 1999.
3.    “BEST ENTREPRENIUR & BEST EXECUTIVE AWARD”  dari Yayasan Penghargaan Indonesia tanggal 12 Desember 2003.
4.    “ADHYKARYA BHAKTI NUSA 2006 sebagai FIGUR PEMIMPIN TERBAIK untuk PEMBANGUNAN DAERAH” tanggal 15 April 2006.
5.    Penghargaan : “The Most Creative People Award 2006” dari Yayasan Citra Insani Jakarta, tanggal 13 Mei 2006. 


  RIWAYAT PENUGASAN     :
rn
    rn
  1. Kepala Seksi Operasi Kejari Raba Bima NTB  Tahun 1981-1989.
  2. rn
  3. Kasi Pengkajian Penuntutan Pidsus Kejagung RI Tahun 1990-1994.
  4. rn
  5. Kajari Pariaman Sumatera Barat Tahun 1994 –1995.
  6. rn
  7. Kabag TU JAM Pembinaan Kejaksaan Agung RI Tahun 1995-1996.
  8. rn
  9. Kajari Cilacap, Jawa Tengah Tahun  1996-1999.
  10. rn
  11. Kasubdit Upaya Hukum Eksekusi JAM Pidum Tahun 1999-2000.
  12. rn
  13. Kasubdit Kamtibum dan TPUL Pidum Tahun 2000-2001.
  14. rn
  15. Kajari Jakarta Barat Agustus  2001-Desember 2002
  16. rn
  17. Wakajati Lampung Desember 2002-Februari 2004.
  18. rn
  19. Wakajati DKI Jakarta Februari 2004-September 2005
  20. rn
  21. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar 26 September 2005-September 2006.
  22. rn
  23. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta 23 Okt 2006  s/d  19 Sept 2007.
  24. rn
  25. Inspektur Pidsus Datun pada JAM Pengawasan tanggal 26 Sept 2007  s/d
  26. rn
  27. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan kejaksaan R.I. di Ragunan
  28. rn
  29. Jaksa Agung Muda Pengawasan tahun 2008
  30. rn
' , Namafile='darmono.gif' ,publish='1' where id='33'
updateTitle: JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN1Success
23962009-03-17 14:43:02203.142.77.163adminRI - Data Statistikupdate tb_statistik set idsubcat='1', Datentime='2009-03-13', Title='Tahun 2007', Description='

A.  Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Sisa SPDP tahun 2005
rn
rn
rn
rn
    79.963 perkara
rn
rn
Masuk SPDP tahun 2006 
rn
rn
:
rn
rn
 116.356 perkara +
rn
rn
Jumlah keseluruhan SPDP
rn
rn
:
rn
rn
 196.319 perkara
rn
rn
Diselesaikan SPDP
rn
rn
:
rn
rn
 118.515 perkara -
rn
rn
Sisa SPDP
rn
rn
:
rn
rn
    77.804 perkara
rn
rnSumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2007

rn

Dari sisa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang masuk pada tahun 2007 sebanyak 116.356 perkara, dapat diselesaikan sebanyak 118.515 perkara sehingga bila diprosentasekan penyelesaian perkara tindak pidana umum tahun 2006 mencapai  %.

rn

Grafik

rn

 

rn

B.   P21
       Penyerahan berkas tahap I                         :  118.300 perkara
       Perkara yang sudah lengkap (P-21)         :    96.702 perkara
       Persentase                                                    :    81,74 %

rn

C.   Tahap II
       Perkara yang sudah lengkap                     :    96.702 perkara
       Penyerahan berkas tahap II                       :    91.344 perkara
       Persentase                                                    :    94,46 %

rn

D.   Dilimpahkan ke PN
       Penyerahan berkas tahap II                       :    91.344 perkara
       Dilimpahkan ke PN                                      :    88.777 perkara
       Persentase                                                    :    94,46%

rn

E.   Putus PN
       Dilimpahkan ke PN                                      :    88.777 perkara
       Putus                                                               :    14.565 perkara
       Persentase                                                    :    16,41 %

rn

F.    Upaya Hukum Biasa 
       Banding      
       Putus                                                              :    14.565 perkara
       Banding                                                          :      1.661 perkara
       Persentase                                                    :    11,40 %

rn

       Kasasi       
       Putus PN                                                        :    14.565 perkara
       Kasasi                                                             :         981 perkara
       Persentase                                                    :        6,73 %

rn

       Grasi
       Putus PN                                                        :    14.565 perkara
       Grasi                                                               :         120 perkara
       Persentase                                                    :      0,82   %

rn

       Peninjauan Kembali (PK)
      
Putus PN                                                        :    14.565 perkara
       PK                                                                    :           37 perkara
       Persentase                                                    :        0,25 %

rn

Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum yaitu yang telah dilimpahkan ke PN sebanyak 88.777 perkara, jika diperbandingkan dengan jumlah perkara pidana yang diterima pada tahap II sebanyak 91.344 perkara maka prosentase penyelesaian perkara tindak pidana  umum  mencapai  97 %. 

rn

Grafik

rn

 

rn


 

', publish='1' where id='6'
updateTitle: Tahun 20071Success
23952009-03-17 14:42:26203.142.77.163adminRI - Reformasi Birokrasiupdate tb_reformasi_kat set datereformasi='2009-03-11', title='PROGRAM PEMBARUAN KEJAKSAAN', description='
rnrnrnrnrnPenyerahan Agenda Pembaruan Kejaksaan RI kepada Presiden RI

rnrnrnrnUntuk pertama kalinya di era reformasi, program pembaruan di lembaga-lembaga penegak hukum disepakati, yaitu pada Pertemuan Puncak Pejabat Tinggi Negara Di Bidang Hukum & Peradilan serta Pimpinan Profesi Hukum (Law Summit) III pada 16 April 2004 di Jakarta. Pembenahan serta penguatan lembaga-lembaga penegakan hukum, termasuk lembaga kejaksaan, merupakan sebuah keniscayaan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan saat ini.
rn

Dengan semangat perubahan itulah pada Hari Bhakti Adyaksa ke-45 yang jatuh pada tanggal 22 Juli 2005, Kejaksaan RI meluncurkan Program Pembaruan Kejaksaan di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan masyarakat luas. Program ini meliputi aspek pembaruan organisasi dan tata kerja Kejaksaan dan sumber daya manusia; pembaruan organisasi dan tata kerja bidang Kejaksaan; pembaruan manajemen umum; pembaruan manajemen perkara; dan pembaruan sistem pengawasan Kejaksaan. Kelima aspek pokok tersebut kemudian dijabarkan menjadi 12 program :

rn
    rn
  1. Pembaruan Organisasi Tata Kerja Kejaksaan
  2. rn
  3. Pembaruan Sistem Rekrutmen
  4. rn
  5. Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan
  6. rn
  7. Pembaruan Sistem Pembinaan Karir
  8. rn
  9. Pembaruan Organisasi dan Tatakerja bidang Intelejen Kejaksaan
  10. rn
  11. Penyusunan Standar Minimum Sarana dan Prasarana Kejaksaan
  12. rn
  13. Peninjauan kembali dan Pengembangan Sistem Manajemen Anggaran/Keuangan Kejaksaan
  14. rn
  15. Peningkatan Anggaran Penanganan Kasus Korupsi, HAM, Terorisme, Pencucian Uang dan Pencurian Kekayaan Hutan dan Laut
  16. rn
  17. Peningkatan Tunjangan Fungsional Jaksa
  18. rn
  19. Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Penanganan Perkara dan Kewenangan lainnya
  20. rn
  21. Peningkatan Kerjasama antar Institusi Terkait dalam Upaya Penegakan Hukum dan Kasus-Kasus yang Menarik Perhatian Masyarakat.
  22. rn
  23. Pengembangan Sistem Pengawasan yang Transparan dan Akuntabel :
  24. rn
rn
    rn
  • Penyusunan Code of Conduct Jaksa
  • rn
  • Pengembangan Sistem Pengawasan Perilaku dan Pendisiplinan Jaksa
  • rn
  • Pengembangan Mekanisme Koordinasi dan Mekanisme Kerjasama antara bidang Pengawasan Kejaksaan dan Komisi Kejaksaan.
  • rn
rn

Kedua belas program ini merupakan program-program prioritas terpilih yang dapat dilaksanakan oleh Kejaksaan tanpa harus menunggu prakarsa lembaga-lembaga negara lain.

', publish='1' where id='5'
updateTitle: PROGRAM PEMBARUAN KEJAKSAAN1Success
23942009-03-17 14:41:40203.142.77.163adminRI - Reformasi Birokrasiupdate tb_reformasi_kat set datereformasi='2009-03-11', title='PROGRAM PERCEPATAN', description='

Program quick wins merupakan progam yang mengawali proses reformasi birokrasi. Hasil akhir atau keluaran dari program ini adalah perbaikan bisnis proses dari produk utama Kejaksaan.

rn

Program ini ditujukan untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat (public trust building) terhadap Kejaksaan. Karena itu program yang dipilih adalah program yang memiliki daya ungkit (key leverage) yang terkait dengan perbaikan produk utama (core business) suatu lembaga. Hasil perubahan dalam program percepatan ini dapat dengan mudah terlihat dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pencari keadilan.

rn

Mengingat tugas utama Kejaksaan adalah di bidang penuntutan dan penanganan perkara maka program quick wins yang akan dilaksanakan oleh Kejaksaan adalah :

rn
    rn
  1. Percepatan penanganan perkara dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam penegakan hukum
  2. rn
  3. Penerapan Sistem Teknologi Informasi (on line) Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (mulai dari proses Penyelidikan sampai Eksekusi, jumlah kasus korupsi, pengembalian kerugian negara, tanggal dan nomor bukti setoran ke kas negara, dll.)
  4. rn
  5. Penerapan Sistem Teknologi Informasi (on line) dalam Pengelolaan Pengaduan Jaksa yang terkena hukuman disiplin;
  6. rn
  7. Pengembangan (up dating) website Kejaksaan Rl sehingga masyarakat dapat mengakses informasi penanganan perkara dan pengaduan masyarakat
  8. rn
rn

Langkah-langkah Pelaksanaan Quick Wins

rn
    rn
  1. Pembenahan SOP penanganan perkara Pidsus dan Pidum, serta laporan masyarakat
  2. rn
  3. Pembenahan sistem informasi penanganan perkara Pidsus dan Pidum, serta laporan masyarakat
  4. rn
  5. Pembenahan website Kejaksaan
  6. rn
  7. Penerapan SOP baru dalam penanganan perkara Pidum, Pisdus dan laporan masyarakat. (percepatan dalam hal waktu penanganan perkara dan kedisiplinan terhadap prosedur)
  8. rn
rn
', publish='1' where id='3'
updateTitle: PROGRAM PERCEPATAN1Success
23932009-03-17 14:41:34203.142.77.163adminRI - Data Statistikinsert into tb_statistik(idsubcat,Datentime,Title,Description,position,publish) values('1','2009-03-03','Tahun 2007','

A.  Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

rn

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Sisa SPDP tahun 2005
rn
rn
rn
rn
    79.963 perkara
rn
rn
Masuk SPDP tahun 2006 
rn
rn
:
rn
rn
 116.356 perkara +
rn
rn
Jumlah keseluruhan SPDP
rn
rn
:
rn
rn
 196.319 perkara
rn
rn
Diselesaikan SPDP
rn
rn
:
rn
rn
 118.515 perkara -
rn
rn
Sisa SPDP
rn
rn
:
rn
rn
    77.804 perkara
rn
rnSumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2007

rn

Dari sisa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang masuk pada tahun 2007 sebanyak 116.356 perkara, dapat diselesaikan sebanyak 118.515 perkara sehingga bila diprosentasekan penyelesaian perkara tindak pidana umum tahun 2006 mencapai  %.

rn

Grafik

rn

 

rn

B.   P21
       Penyerahan berkas tahap I                         :  118.300 perkara
       Perkara yang sudah lengkap (P-21)         :    96.702 perkara
       Persentase                                                    :    81,74 %

rn

C.   Tahap II
       Perkara yang sudah lengkap                     :    96.702 perkara
       Penyerahan berkas tahap II                       :    91.344 perkara
       Persentase                                                    :    94,46 %

rn

D.   Dilimpahkan ke PN
       Penyerahan berkas tahap II                       :    91.344 perkara
       Dilimpahkan ke PN                                      :    88.777 perkara
       Persentase                                                    :    94,46%

rn

E.   Putus PN
       Dilimpahkan ke PN                                      :    88.777 perkara
       Putus                                                               :    14.565 perkara
       Persentase                                                    :    16,41 %

rn

F.    Upaya Hukum Biasa 
       Banding      
       Putus                                                              :    14.565 perkara
       Banding                                                          :      1.661 perkara
       Persentase                                                    :    11,40 %

rn

       Kasasi       
       Putus PN                                                        :    14.565 perkara
       Kasasi                                                             :         981 perkara
       Persentase                                                    :        6,73 %

rn

       Grasi
       Putus PN                                                        :    14.565 perkara
       Grasi                                                               :         120 perkara
       Persentase                                                    :      0,82   %

rn

       Peninjauan Kembali (PK)
      
Putus PN                                                        :    14.565 perkara
       PK                                                                    :           37 perkara
       Persentase                                                    :        0,25 %

rn

Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum yaitu yang telah dilimpahkan ke PN sebanyak 88.777 perkara, jika diperbandingkan dengan jumlah perkara pidana yang diterima pada tahap II sebanyak 91.344 perkara maka prosentase penyelesaian perkara tindak pidana  umum  mencapai  97 %. 

rn

Grafik

rn

 

rn


 

','0','1')
insertTitle: Tahun 20071Success
23922009-03-17 14:38:29203.142.77.163adminRI - Reformasi Birokrasi - Daftarupdate tb_reformasi set idkat='1', datereformasi='2009-03-11', title='Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran', description='

rn

1. Visi Reformasi Birokrasi Kejaksaan :

rn

Tercapainya aparat Kejaksaan yang profesional dan berintegritas berlandaskan nilai-nilai luhur Satya Adhi Wicaksana demi terciptanya kepastian hukum dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik tahun 2025

rn


rn

2. Misi Reformasi Birokrasi Kejaksaan :

rn
    rn
  1. Membentuk dan atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum tata kelola Kejaksaan yang baik
  2. rn
  3. Memodernisasi birokrasi kejaksaan dengan optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
  4. rn
  5. Mengembangkan budaya, nilai kerja dan perilaku pegawai Kejaksaan yang positif
  6. rn
  7. Mengadakan restrukturisasi organisasi (kelembagaan) Kejaksaan
  8. rn
  9. Mengadakan relokasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia termasuk perbaikan sistem remunerasi -
  10. rn
  11. Menyederhanakan sistem kerja, prosedur dan mekanisme kerja
  12. rn
  13. Mengembangkan mekanisme pengawasan yang efektif.
  14. rn

rn

3. Tujuan Reformasi Birokrasi Kejaksaan

rn

Tujuan umum Reformasi Birokrasi Kejaksaan :

rn

Secara umum, Reformasi Birokrasi Kejaksaan ditujukan untuk membangun/membentuk profil dan perilaku pegawai Kejaksaan dengan :

rn
    rn
  1. Integritas tinggi yaitu perilaku pegawai Kejaksaan yang senantiasa dalam bekerja menjaga sikap profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas (kejujuran, kesetiaan, komitmen) serta menjaga keutuhan pribadi
  2. rn
  3. Produktivitas tinggi dan bertanggung jawab yaitu hasil optimal yang dicapai oleh pegawai Kejaksaan dari serangkaian program kegiatan yang inovatif, efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya yang ada serta ditunjang oleh dedikasi dan etos kerja yang tinggi
  4. rn
  5. Kemampuan memberikan pelayanan yang prima yaitu kepuasan yang dirasakan oleh publik sebagai dampak positif dari hasil kerja birokrasi yang profesional, berdedikasi dan memiliki standar nilai moral yang tinggi pegawai Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara dan masyarakat
  6. rn
rn


Tujuan khusus Reformasi Birokrasi Kejaksaan :

rn

Adapun tujuan khusus dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan adalah untuk membangun/membentuk:

rn
    rn
  1. Birokrasi yang bersih
    yaitu birokrasi Kejaksaan yang bekerja atas dasar aturan dan nilai nilai yang dapat mencegah timbulnya berbagai tindak penyimpangan dan perbuatan tercela (mal-administrasi) seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.
  2. rn
  3. Birokrasi yang efisien, efektif dan produktif
    yaitu birokrasi Kejaksaan yang mampu memberikan dampak kerja positif (manfaat) kepada masyarakat dan mampu menjalankan tugas dengan tepat, cermat, berdayaguna dan tepat guna (hemat waktu, tenaga dan biaya).
  4. rn
  5. Birokrasi yang transparan
    yaitu birokrasi Kejaksaan yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
  6. rn
  7. Birokrasi yang melayani masyarakat
    yaitu birokrasi Kejaksaan yang tidak minta dilayani masyarakat, tetapi birokrasi yang memberikan pelayanan prima kepada publik
  8. rn
  9. Birokrasi yang akuntabel
    yaitu birokrasi Kejaksaan yang bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas setiap proses dan kinerja atau hasil akhir dari program maupun kegiatannya sehubungan dengan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan sesuai dan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
  10. rn
rn

4. Sasaran Reformasi Birokrasi Kejaksaan

rn

Secara umum, sasaran Reformasi Birokrasi Kejaksaan adalah mengubah pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) serta sistem manajemen. Secara khusus, sasaran yang ingin dicapai mencakup berbagai segi yaitu:

rn
    rn
  1. Kelembagaan (organisasi), dengan membentuk Organisasi Kejaksaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right size)
  2. rn
  3. Budaya organsasi, dengan membentuk Birokrasi Kejaksaan yang profesional dan memilki kinerja yang tinggi
  4. rn
  5. Ketatalaksanaan, dengan membangun sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, sesuai dengan prinsip prinsip good governance.
  6. rn
  7. Regulasi dan deregulasi, dengan menciptakan birokrasi Kejaksaan yang menjalankan regulasi dan deregulasi secara lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
  8. rn
  9. Sumber daya manusia, dengan menciptakan SDM Kejaksaan yang berintegritas, kompeten, profesionai, berkinerja tinggi, sejahtera dan terhormat.
  10. rn
', publish='1' where id='13'
updateTitle: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran1Success
23912009-03-17 14:33:57203.142.77.163adminRI - Reformasi Birokrasi - Daftarupdate tb_reformasi set idkat='1', datereformasi='2009-03-11', title='Landasan Hukum', description='rn

rn
    rn
  1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. rn
  3. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN;
  4. rn
  5. Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian;
  6. rn
  7. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  8. rn
  9. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  10. rn
  11. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan;
  12. rn
  13. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
  14. rn
  15. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
  16. rn
  17. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
  18. rn
  19. Keputusan Presiden Nomor 86 tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  20. rn
  21. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; vPeraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
  22. rn
  23. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
    Menengah Nasional;
  24. rn
  25. Keputusan Jaksa Agung Rl Nomor: KEP-115/JA/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Rl sebagaimana telah dirubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung Rl Nomor: KEP- 558/A/JA/12/2003.
  26. rn
', publish='1' where id='12'
updateTitle: Landasan Hukum1Success
23902009-03-17 14:30:56203.142.77.163adminRI - Reformasi Birokrasi - Daftarupdate tb_reformasi set idkat='1', datereformasi='2009-02-06', title='Pengertian Umum', description='

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek berikut :

rn
    rn
  1. Kelembagaan (organisasi)
  2. rn
  3. Ketatalaksanaan (business process)
  4. rn
  5. sumber daya manusia aparatur
  6. rn
rn

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak berjalan dengan baik, harus ditata ulang atau diperbarui. Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, Reformasi Birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu, dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, harus segera diambil langkah langkah yang bersifat mendasar, komprehensif dan sistemik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

rn

Reformasi di sini merupakan proses pembaruan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

rn

Disadari sepenuhnya, kondisi birokrasi pemerintahan saat ini masih belum seperti yang dicita-citakan, yang antara lain diindikasikan dengan :

rn
    rn
  1. praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) masih berlangsung hingga saat ini;
  2. rn
  3. tingkat kualitas pelayanan public yang belum mampu memenuhi harapan public;
  4. rn
  5. tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas dari birokrasi pemerintahan belum Optimal;
  6. rn
  7. tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan yang masih rendah;
  8. rn
  9. tingkat disiplin dan etos kerja pegawai yang masih rendah;
  10. rn
  11. tingkat efektifitas pengawasan fungsional dan pengawasan internal dari birokrasi pemerintahan belum dapat berjalan secara optimal;
  12. rn
rn

Kondisi birokrasi sebagaimana tersebut diatas semakin memperkuat tekad untuk mempercepat proses Reformasi Birokrasi, khususnya di lembaga-lembaga penegakan hukum dan lembaga-lembaga keuangan serta pelayanan publik, termasuk di Kejaksaan.

', publish='1' where id='2'
updateTitle: Pengertian Umum1Success
23892009-03-17 14:28:52203.142.77.163adminRI - Reformasi Birokrasi - Daftarupdate tb_reformasi set idkat='1', datereformasi='2009-03-11', title='PENGANTAR KETUA TIM PENGARAH', description='“Reformasi Birokrasi Kejaksaan sebuah keharusan yang menjadi peluang
dalam meraih kepercayaan masyarakat”


Dalam beberapa tahun terakhir lembaga penegak hukum mendapat banyak sorotan
masyarakat, termasuk di dalamnya Kejaksaan. Hal ini tentu tidak terlepas dari
makin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penegakan hukum
dalam membenahi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagaimana kita ketahui, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah menjadikan
program pemberantasan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) sebagai agenda utama
pemerintah. Berbagai kebijakan dan langkah-langkah konkrit telah dilakukan dalam upaya
memberantas tindak pidana korupsi. Salah satu agenda nasional adalah pembenahan
birokrasi atau Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan sejak tahun 2006. Pemerintah
menyadari bahwa pemberantasan korupsi juga harus diikuti dengan upaya pencegahan
sejak dini. Untuk itu tidak ada alternatif pilihan selain melakukan pembenahan internal yang
menyuluruh terhadap semua birokrasi di Indonesia, terutama birokrasi yang menjadi ujung
tombak pelayanan publik, dimana lembaga penegak hukum merupakan salah satu diantaranya.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum telah lama menyadari bahwa
pembenahan serta penguatan birokrasi merupakan suatu keharusan dalam memulihkan
kepercayaan publik, terutama para pencari keadilan. Untuk itu sejak tahun 2005 telah
dilaksanakan Program Pembaruan Kejaksaan yang menghasilkan 6 (enam) Peraturan
Jaksa Agung terdiri dari peraturan di bidang Rekrutmen, Pendidikan dan Pelatihan, Standar
Minimum Profesi Jaksa, Pembinaan Karir, Kode Perilaku Jaksa dan Ketentuan
Penyelenggaraan Pengawasan

Sebagai tindak lanjut dari program Pembaruan tersebut, tahun 2008 ini Kejaksaan akan
melaksanakan program Reformasi Birokrasi yang mengacu pada Pedoman Umum Reformasi
Birokrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Reformasi
Birokrasi pada dasarnya adalah proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki, dan
menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, bersih, efisien, efektif, dan
produktif).

Reformasi birokrasi mencakup aspek aspek :
1. Kelembagaan (organisasi);
2. Ketatalaksanaan atau perbaikan bisnis proses;
3. Peningkatan manajemen sumber daya manusia;

Tujuan Reformasi Birokrasi adalah perubahan pola pikir (mind set), budaya kerja (culture
set) dan perilaku (behavior). Proses perubahan/pembaruan ini dilakukan secara bertahap
dan berkelanjutan, oleh karena itu bila dilihat dari tujuannya reformasi ini memang
membutuhkan kerja keras serta komitmen yang kuat dari pimpinan dan dukungan seluruh
jajaran Kejaksaan.

Kalau boleh memilih, mungkin lebih nyaman apabila tidak harus berubah, namun saya
yakin bahwa bagi Kejaksaan perubahan bukanlah sebuah pilihan, namun suatu keharusan!.
Terlalu banyak faktor makro yang tidak bisa dikontrol untuk tidak berubah tetapi kita harus
berubah untuk menjadi lebih baik, lebih fleksibel, lebih lincah, dan lebih peka pada tuntutan
publik. Bila tidak, niscaya kita dan organisasi Kejaksaan akan tergulung oleh gelombang
besar perubahan dunia dan negara ini khususnya. Kita tidak ingin institusi Kejaksaan
tertinggal oleh perubahan di luar.

Melalui Reformasi Birokrasi ini kita percaya bahwa ada suatu titik terang dari ujung hasil
kerja keras kita yaitu terciptanya lembaga Kejaksaan yang profesional dan berintegritas,
tumbuhnya kepercayaan masyarakat serta jaminan kehidupan yang lebih baik dan bermartabat
bagi seluruh warga Adhyaksa.

Jakarta,  September 2008

WAKIL JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Selaku Pengarah Tim Reformasi Birokrasi Kejaksaan
ttd
MUCHTAR ARIFIN', publish='1' where id='14'
updateTitle: PENGANTAR KETUA TIM PENGARAH1Success
23882009-03-17 14:27:32202.159.19.69adminRI - Tentang Kejaksaan - Daftarupdate tb_tentang_sub set idtentang='9', datetentang_sub='2009-03-04', title='JAKSA AGUNG MUDA PENGAWASAN', description='Mengerjakan sesuatu dengan benar sesuai aturan, belum tentu sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Sebaliknya mengerjakan sesuatu yang lazim di masyarakat, belum tentu benar secara hukum. Yang terbaik adalah mengkombinasikan keduanya menjadi sinergi yang positif dan itulah pegangan Darmono SH MM dalam bekerja. Hasilnya, tak percuma. Sepanjang karirnya di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, Dharmono sudah menorehkan banyak prestasi.

Nama Darmono sudah lama dikenal sebagai salah satu Jaksa yang konsisten dalam melakukan tindakan hukum untuk memberantas korupsi. Di Kalimantan Barat, guratan emas pemberantasan korupsi pernah ia torehkan. Sebagai Kajati Kalbar antara September 2005 hingga September 2006, alumnus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia  Yogyakarta 1977 ini mencatat rekor penanganan korupsi hingga 280 persen dari target. Angka itu masih bisa melambung jika saja permohonan pemeriksaan terhadap beberapa pejabat lokal bisa diluluskan. Sayang, hingga ia pindah ke posisi baru di sebagai Kajati DKI Jakarta, permohonan itu tidak ada yang merespon.

Di Jakarta, pria yang mengawali karir dengan menjadi Kepala Seksi Operasi Kejari Raba di Bima Nusa Tenggara Barat tahun 1981-1989 itu kembali menggebrak. Baru saja menjabat, ia langsung membidik tiga kasus korupsi, yakni, kasus pengadaan sapi oleh Bulog, kasus penempatan dana illegal di BNI cabang Radio Dalam, dan satu kasus lagi adalah penjualan barang bukti oleh pemilik gudang tempat penitipan barang di wilayah Jakarta Utara.
Tak hanya di bidang korupsi, Dharmono juga sukses mengkonsolidasikan aparatur Kejati DKI Jakarta untuk melakukan perbaikan internal. Sebelumnya, jajaran Kejati DKI sempat goyah menyusul skandal tuntutan narkoba yang berujung lengsernya Kajati lama Rusdi Taher. Darmono tak mau tanggung-tanggung mengatasi hal ini. Belum genap satu bulan menjabat, ia beberapa anak buahnya yang dianggap bertindak tidak sesuai dengan aturan segera mendapat tindakan.

Darmono memang selalu menekankan komitmen pemberantasan korupsi ini kepada jajarannya. Ia menekankan perlunya aspek kehati-hatian dan ketelitian dalam menangani kasus korupsi. Selain lantaran kasus-kasus korupsi selalu melibatkan orang-orang berpengaruh yang suka memanfaatkan kelemahan instrumen hukum. Karena itu, Darmono selalu menekankan untuk tidak ragu-ragu menahan tersangka jika bukti-bukti permulaan tindak pidana korupsi telah ditemukan.

Komitmen itulah yang ia tunjukkan saat menjadi Kajati di Kalimanatan Barat dengan segera menahan mantan direktur utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII Akhmaludin Hasibuan. Meski, pada akhirnya penahanan itu digugurkan oleh Pengadilan. Namun, setidaknya tindakan itu sudah memperlihatkan sebuah tekad. Dan itu ternyata sejalan dengan kebijakan Jaksa Agung saat itu, yakni Abdul Rahman Saleh. Jaksa Agung berharap koruptor tidak kabur lagi sehingga polisi, jaksa, dan hakim tidak boleh lagi memberikan penangguhan penahanan.

Penanganan korupsi serta penertiban dan pendisiplinan aparatur jaksa akhirnya menjadi bidang yang lekat tugas Darmono. Setelah sukses menangani perkara korupsi yang melibatkan para penggede, serta menertibkan kinerja sekitar 290 jaksa di jajaran Kejati DKI, pria kelahiran Klaten, 5 Juni 1953 ini diangkat menjadi Kepala Pusdiklat Kejaksaan Agung pada tahun 2007. Belum genap setahun jadi Kapusdiklat, tepatnya pada Rabu 20 Agustus 2008, peraih Adhykarya Bhakti Nusa pada tahun 2006 sebagai figur pemimpin terbaik ini dilantik menjadi Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.



CURRICULU VITAE

NAMA LENGKAP                 :    DARMONO, SH. MM.
NIP / NRP                             :    230014280 / 6785330.
PANGKAT / GOLONGAN   :    Jaksa Utama Madya (IV/d).
TTL                                        :    Klaten,  5 Juni 1953.
AGAMA                                  :    Islam.
STATUS PERNIKAHAN     :    Nikah.
NAMA ISTRI                         :    SRI MIYARSI, SH.
JUMLAH ANAK                    :    3 (tiga).
NAMA ANAK                         :   
rn
    rn
  1.   RACHMADHY SENO LUMAKSO
  2. rn
  3.   BARKAH DWI HATMOKO
  4. rn
  5.   RISKI RENY PERTIWI
  6. rn
rn
  RIWAYAT PENDIDIKAN   :
1.   FORMAL   :
a.    S-1 (Fakultas Hukum Pidana) UII  Yogyakarta Th. 1977.
b.    S-2 (Magister Management) IPWI Jakarta Th. 2000.
c.    Peserta Program Doktor (S-3) pada Universitas Padjajaran Bandung.

2.   NON FORMAL
a.    Pendidikan Jaksa Tahun 1980-1981.
b.    Pendidikan Pemberantasan Penye-lundupan.
c.    Pendidikan SEPADYA Tahun 1992.
d.    Pendidikan Aparatus Kepemimpinan Tahun 1994.
e.    Pendidikan SPAMEN Tahun 1996.
f.    Pendidikan Wira Intelijen Strategis Tahun 1997-1998.

  RIWAYAT PENUGASAN     :
1.    Mengusut dan menyidangkan perkara-perkara Tindak Pidana Subversi.
2.    Mengusut dan menyidangkan perkara-perkara Tindak Pidana Penyelundupan.
3.    Mengusut dan menyidangkan perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi.
4.    Menyidangkan perkara Tindak Pidana Umum (Pembunuhan, Penggelapan, Perjudian dll).
5.    Mengusut Pelanggaran HAM Berat.
6.    Menjadi Pembicara dalam berbagai seminar tentang penanganan berbagai Kasus Pidana.

  RIWAYAT PRESTASI   :
1.    Sidhakarya Adhyaksa (Kajari Prestasi Baik tingkat Nasional/Terbaik Harapan I Tahun 1999 Kajari Cilacap, JATENG (Sidhakarya No. TP.419/JA/07/1999, KEPJA Nomor :  KEP-077/07/1999) tgl 20 Juli 1999.
2.    Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun dari Presiden RI Tahun 1999.
3.    “BEST ENTREPRENIUR & BEST EXECUTIVE AWARD”  dari Yayasan Penghargaan Indonesia tanggal 12 Desember 2003.
4.    “ADHYKARYA BHAKTI NUSA 2006 sebagai FIGUR PEMIMPIN TERBAIK untuk PEMBANGUNAN DAERAH” tanggal 15 April 2006.
5.    Penghargaan : “The Most Creative People Award 2006” dari Yayasan Citra Insani Jakarta, tanggal 13 Mei 2006. 


  RIWAYAT PENUGASAN     :
rn
    rn
  1. Kepala Seksi Operasi Kejari Raba Bima NTB  Tahun 1981-1989.
  2. rn
  3. Kasi Pengkajian Penuntutan Pidsus Kejagung RI Tahun 1990-1994.
  4. rn
  5. Kajari Pariaman Sumatera Barat Tahun 1994 –1995.
  6. rn
  7. Kabag TU JAM Pembinaan Kejaksaan Agung RI Tahun 1995-1996.
  8. rn
  9. Kajari Cilacap, Jawa Tengah Tahun  1996-1999.
  10. rn
  11. Kasubdit Upaya Hukum Eksekusi JAM Pidum Tahun 1999-2000.
  12. rn
  13. Kasubdit Kamtibum dan TPUL Pidum Tahun 2000-2001.
  14. rn
  15. Kajari Jakarta Barat Agustus  2001-Desember 2002
  16. rn
  17. Wakajati Lampung Desember 2002-Februari 2004.
  18. rn
  19. Wakajati DKI Jakarta Februari 2004-September 2005
  20. rn
  21. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar 26 September 2005-September 2006.
  22. rn
  23. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta 23 Okt 2006  s/d  19 Sept 2007.
  24. rn
  25. Inspektur Pidsus Datun pada JAM Pengawasan tanggal 26 Sept 2007  s/d
  26. rn
  27. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan kejaksaan R.I. di Ragunan
  28. rn
  29. Jaksa Agung Muda Pengawasan tahun 2008
  30. rn
' , Namafile='' ,publish='1' where id='30'
updateTitle: JAKSA AGUNG MUDA PENGAWASAN1Success
23872009-03-17 14:27:22202.159.19.69adminRI - Tentang Kejaksaan - Daftarupdate tb_tentang_sub set idtentang='9', datetentang_sub='2009-03-04', title='JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN', description='' , Namafile='darmono.gif' ,publish='1' where id='33'updateTitle: JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN1Success
23862009-03-17 14:23:31203.142.77.163adminRI - Reformasi Birokrasiupdate tb_reformasi_kat set datereformasi='2009-03-11', title='TENTANG REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN', description='SAMBUTAN JAKSA AGUNG


Saya menyambut baik atas peluncuran (launching) Program Reformasi Birokrasi di
Kejaksaan tahun 2008. Program ini merupakan bentuk komitmen Kejaksaan dalam mendukung
program pemerintah yang telah dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan
Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, yakni Agenda Reformasi Birokrasi Nasional.

Kejaksaan menyadari, perlunya perubahan dan pembenahan birokrasi, sehingga
pelayanan hukum kepada publik dapat semakin membaik. Apalagi akhir-akhir ini, berbagai
tindakan yang dilakukan oleh aparatur Kejaksaan menimbulkan persepsi negatif dari
masyarakat. Kejadian ini telah merusak citra dan kredibilitas Kejaksaan secara menyeluruh.
Saya berharap dengan peluncuran (launching) Program Reformasi Birokrasi Kejaksaan ini
secara gradual tetapi pasti dapat memulihkan persepsi negatif menjadi persepsi yang positif
di mata masyarakat. Oleh karena itu reformasi yang dilakukan harus tepat dan berkelanjutan
(sustainable).

Reformasi birokrasi yang tepat dan berkelanjutan (sustainable), adalah merupakan salah
satu jawaban strategis terhadap persepsi masyarakat yang ada sekarang ini. Dengan
reformasi birokrasi seperti itu, diharapkan bahwa proses kerja dan output kinerja, Kejaksaan
dapat lebih kredibel, sehingga public trust kepada Kejaksaan dapat pulih.

Kita harus sungguh-sungguh belajar, bahwa dalam reformasi birokrasi itu, sama pentingnya
perihal konsepsi yang tepat dan konsistensi dalam implementasinya. Konsepsi yang tepat
diperlukan supaya kita tahu secara jelas, apa yang harus dilakukan dan kemana arah yang
dituju. Konsistensi implementasi diperlukan, agar masyarakat yakin bahwa Kejaksaan
bersungguh-sungguh dalam melakukan reformasi birokrasi.

Jakarta, 18 September 2008

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

ttd
HENDARMAN SUPANDJI', publish='1' where id='1'
updateTitle: TENTANG REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN1Success
23852009-03-17 14:16:47203.142.77.163adminRI - Reformasi Birokrasiupdate tb_reformasi_kat set datereformasi='2009-03-11', title='TENTANG REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN', description='SAMBUTAN JAKSA AGUNG

Saya menyambut baik atas peluncuran (launching) Program Reformasi Biroksasi di Kejaksaan tahun 2008. Program ini merupakan bentuk komitmen Kejaksaan dalam mendukung program pemerintah yang telah dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla, yakni Agenda Reformasi Birokrasi Nasional.
Saya menyambut baik atas peluncuran (launching) Program Reformasi Biroksasi di Kejaksaan tahun 2008. Program ini merupakan bentuk komitmen Kejaksaan dalam mendukung program pemerintah yang telah dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla, yakni Agenda Reformasi Birokrasi Nasional.

Saya menyambut baik atas peluncuran (launching) Program Reformasi Biroksasi di Kejaksaan tahun 2008. Program ini merupakan bentuk komitmen Kejaksaan dalam mendukung program pemerintah yang telah dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla, yakni Agenda Reformasi Birokrasi Nasional.
', publish='1' where id='1'
updateTitle: TENTANG REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN1Success
23842009-03-17 14:15:27203.142.77.163adminRI - Data Statistikupdate tb_statistik set idsubcat='1', Datentime='2009-03-13', Title='Tahun 2006', Description='A.  Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn

Sisa SPDP tahun 2005

rn
rn
rn
rn

    81.017 perkara

rn
rn

Masuk SPDP tahun 2006 

rn
rn
:
rn
rn
 103.846 perkara +
rn
rn

Jumlah keseluruhan SPDP

rn
rn
:
rn
rn
 184.858 perkara
rn
rn
Diselesaikan SPDP
rn
rn
:
rn
rn
 103.832 perkara -
rn
rn
Sisa SPDP
rn
rn
:
rn
rn

    81.031 perkara

rn
rnSumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2006

Dari sisa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang masuk pada tahun 2006 sebanyak 103.846 perkara, dapat diselesaikan sebanyak 103.832 perkara sehingga bila diprosentasekan penyelesaian perkara tindak pidana umum tahun 2006 mencapai 99,986 %.


GRAFIK



B.    P21    
        Penyerahan berkas tahap I                             :  103.886 perkara
        Perkara yang sudah lengkap (P-21)             :    80.376 perkara
        Persentase                                                         :    77,37 %

C.    Tahap II
        Perkara yang sudah lengkap                         :    80.376 perkara
        Penyerahan berkas tahap II                            :    78.536 perkara
        Persentase                                                         :    97,71 %

D.    Dilimpahkan ke PN
        Penyerahan berkas tahap II                            :    78.536 perkara
        Dilimpahkan ke PN                                           :    73.944 perkara
        Persentase                                                          :    94,15 %

E.    Putus PN
        Dilimpahkan ke PN                                        :    73.944 perkara
        Putus                                                                 :    17.240 perkara
        Persentase                                                         :    23,31 %

F.     Upaya Hukum Biasa
        Banding                    
        Putus                                                             :    17.240 perkara
        Banding                                                         :      1.658 perkara
        Persentase                                                     :      9,62 %

        Kasasi                        
        Putus PN                                                        :    17.240 perkara
        Kasasi                                                            :         965 perkara
        Persentase                                                     :        5,60 %

        Grasi
        Putus PN                                                        :    17.240 perkara
        Grasi                                                               :         217 perkara
        Persentase                                                    :      1,26   %

        Peninjauan Kembali (PK)
        Putus PN                                                         :    17.240 perkara
        PK                                                                     :           61 perkara
        Persentase                                                     :        0,35 %

Penyelesaian penanganan  perkara tindak pidana umum yaitu yang telah dilimpahkan ke PN sebanyak 73.944 perkara, jika diperbandingkan dengan jumlah perkara pidana yang diterima pada tahap II sebanyak 78.536 perkara maka prosentase penyelesaian perkara tindak pidana  umum  mencapai  94,15 %. 



GRAFIK

', publish='1' where id='4'
updateTitle: Tahun 20061Success
23832009-03-17 14:10:41118.97.55.98adminRI - Pidato Jaksa Agungupdate tb_pidato set datepidato='2008-12-09', title='Peringatan Hari Anti Korupsi se-dunia', description='LAPORAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA PERINGATAN HARI ANTI KORUPSI SE-DUNIA.
JAKARTA, 9 DESEMBER 2008

Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh, salam sejahtera bagi kita sekalian.

Yang saya hormati :
rn
    rn
  • Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Ani Bambang Yudhoyono;
  • rn
  • Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Mufidah Jusuf Kalla;
  • rn
  • Bapak Ketua MPR RI;
  • rn
  • Saudara Ketua DPR RI;
  • rn
  • Saudara Ketua DPD RI;
  • rn
  • Saudara-saudara para menteri di jajaran kabinet indonesia bersatu,
  • rn
  • Para duta besar perwakilan negara sahabat;
  • rn
  • Saudara-saudara para pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan;
  • rn
rnPara Undangan Dan Hadirin Sekalian
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridho-Nya kita masih diberi kesehatan dan hadir disini, dalam acara "Peringatan Hari Anti Korupsi Se-dunia.”

Hadirin yang saya hormati,
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemberantasan korupsi merupakan tugas penting yang diemban oleh instansi penegak hukum di berbagai negara dunia, termasuk Indonesia. Menurut estimasi lembaga bank dunia lebih dari USD 1 trilyun (satu trilyun dollar amerika) digunakan sebagai uang suap tiap tahunnya, dan kerugian akibat korupsi di negara berkembang telah mencapai USD 80 milyar (delapan puluh milyar dollar amerika) per tahun. Hal ini secara signifikan telah merusak sendi-sendi kehidupan, tatanan berbangsa dan bernegara.

Upaya bersama pemberantasan korupsi telah dilakukan oleh negara-negara dunia pada tanggal 9 desember 2003 rtempat di Merida, Mexico, yang kemudian Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa meratifikasi konvensi anti korupsi tersebut dalam bentuk konvensi PBB Melawan Korupsi 2003 (United Nation Convention Against Corruption 2003), yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006.
PBB menetapkan tanggal 9 Desember sebagai Hari Anti Korupsi se-dunia, yang kita peringati pada hari ini untuk membangkitkan semangat aparatur negara dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Para undangan yang berbahagia,
Indonesia sebagai negara hukum telah menempatkan diri pada posisi terdepan dalam pemberantasan korupsi. Pada tanggal 9 Desember 2004 pemerintah kabinet Indonesia bersatu SBY-JK, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memerintahkan kepada seluruh jajaran Kabinet Indonesia Bersatu untuk percepatan pemberantasan korupsi dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pada tahun 2005, tanggal 2 Mei telah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim tastipikor), sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi antara kejaksaan, kepolisian dan BPKP.

Dalam periode pelaksanaan tugasnya dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, telah berhasil menyelesaikan 280 kasus / perkara dengan nilai keuangan / aset negara yang diselamatkan / diamankan sejumlah Rp. 3,95 trilyun (tiga koma sembilan puluh lima trilyun rupiah.

Bapak Presiden yang saya hormati, serta hadirin yang berbahagia,
Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya secara khusus menyampaikan laporan singkat kepada Bapak Presiden tentang upaya-upaya yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat dalam penanggulangan korupsi.

Pada tanggal 7 maret tahun 2006, untuk mewujudkan koordinasi yang optimal antara Kepolisian dan Kejaksaan.
 
Dalam penyelesaian perkara korupsi, atas prakarsa KPK telah dibentuk peraturan bersama Kapolri dengan Jaksa Agung RI, agar tidak terjadi bolak-balik berkas perkara dan dapat memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Pada tahun 2007 tepatnya tanggal 28 september sebagai tindak lanjut dari arahan bapak wakil presiden Jusuf Kalla, telah dibuat nota kesepahaman antara Kejaksaan, Kepolisian dan BPKP tentang kerjasama dalam penanganan kasus penyimpangan pengelolaan keuangan negara yang berindikasi tindak pidana korupsi termasuk dana nonbudgeter, khususnya terkait bidang pengadaan barang dan jasa, agar dalam penanganan perkaranya terjadi kesamaan persepsi dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Pada tanggal 21 november 2007, pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan konferensi tahunan Asosiasi Internasional Lembaga-lembaga Anti Korupsi Kedua (The 2nd Annual Conference International Association of Anti Corruption Authorities/IAACA) di Bali, yang diikuti oleh 93 negara.

Kemudian pada tanggal 28 Januari 2008 pemerintah Indonesia juga sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan konferensi negara-negara pihak (Conference of The State Parties / COSP) yang tergabung dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Dalam kesempatan itu dilakukan side event membahas mengenai StAR (Stolen Asset Recovery) Initiative yang merupakan kerjasama antara bank dunia dan United Nation Office on Drugs And Crime (UNODC). Star Initiative telah memberikan bantuan ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada aparat penegak hukum untuk menyelamatkan aset.

Selain melalui StAR Initiative, pemerintah Indonesia juga mendapat dukungan dari negara-negara donor dalam bentuk pelatihan, seminar dan hibah alat-alat teknologi dalam penanganan korupsi.

BPK dan BPKP sebagai institusi yang berwenang dalam menghitung kerugian keuangan negara telah memberikan kontribusi yang cukup besar melalui hasil audit dan keterangan ahli sehingga putusan pengadilan dapat membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana korupsi secara obyektif.

Demikian pula halnya dalam penanggulangan korupsi pada transaksi keuangan, PPATK telah memberi dukungan berupa laporan kepada kejaksaan dan kepolisian mengenai adanya transaksi keuangan yang mencurigakan dan berindikasi tindak pidana korupsi.

Bapak Presiden yang saya hormati,
Dalam pemberantasan korupsi selain tindakan represif juga dilakukan upaya-upaya preventif dan edukatif. Aparat penegak hukum telah melakukan penindakan terhadap pejabat pemerintah, mantan pejabat serta terhadap anggota legislatif yang melakukan korupsi. KPK juga telah memberikan tindakan nyata kepada para pelaku kasus penyuapan dan secara intensif meminta kepada para pejabat untuk menyampaikan laporan harta kekayaannya. Hal ini mempunyai dampak preventif, yang akhirnya mempengaruhi aparat dan pejabat menjadi takut melakukan korupsi. Ini merupakan hal yang sangat positif dalam penanggulangan korupsi.

Upaya preventif lainnya juga dilakukan oleh masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat di seluruh Indonesia, antara lain dengan kegiatan-kegiatan berupa seminar, diskusi interaktif serta berbagai kampanye anti korupsi dalam bentuk fashion show, pagelaran musik serta penyebaran dan pembagian stiker.
Sedangkan upaya edukatif dilakukan dengan :
rn
    rn
  • Mendirikan "kantin kejujuran" yaitu kantin dimana setiap orang dapat membeli sesuatu barang, membayar sesuai harga barang, dan mengambil uang kembalian, dilakukan oleh diri sendiri. Kantin kejujuran ini hasil kerjasama Kejaksaan dengan karang taruna nasional yang sampai saat ini telah didirikan sebanyak : 2711 kantin kejujuran pada SD, SLTP dan SLTA di seluruh Indonesia.
  • rn
  • Ada pula "warung jujur" yang didirikan oleh KPK dan yang didirikan oleh civitas akademika UI. Warung jujur ini menjual sejumlah makanan tanpa ditunggui penjaga warung.
  • rn
  • Pembukaan Sekolah Anti Korupsi "Pangeran Diponegoro" yang baru-baru ini dilakukan bertempat di SMU Negeri 3 Setia Budi, Jakarta.
  • rn
rnBerbagai upaya edukatif tersebut diharapkan mampu mendidik generasi muda menjadi manusia yang terbiasa berperilaku jujur, bermoral baik, dan pada akhirnya sebagai calon pemimpin bangsa akan mampu mencegah diri dari perbuatan korupsi.

Ketiga komponen tersebut di atas yaitu represif, preventif dan edukatif telah dijalankan bersama-sama dalam satu kesatuan untuk penanggulangan korupsi.

Selain itu, dalam peningkatan pemberantasan korupsi pemerintah juga telah berupaya menyempurnakan peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi yang disesuaikan dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), agar lebih efektif, akomodatif dan applicable.

Sedangkan untuk pencarian pelaku korupsi yang melarikan diri ke luar negeri dan peningkatan pengembalian aset yang berada di luar negeri, pemerintah telah melakukan kerjasama dalam bentuk perjanjian ekstradisi dan Mutual Legal Assistance (MLA).

Bapak Presiden,
Serta para undangan yang saya hormati,

Semua upaya yang dilakukan, telah mendukung percepatan Index Persepsi Korupsi Indonesia yang mulai membaik. Berdasarkan hasil survey Transparansi Internasional, pada tahun 2004 Index Persepsi Korupsi Indonesia 2,0 dan berada pada peringkat 137 dari 146 negara. Kemudian pada tahun 2005 Index Persepsi Korupsi Indonesia 2,2 dan berada pada peringkat 140 dari 159 negara. Terakhir pada tahun 2008 ini Index Persepsi Korupsi Indonesia meningkat menjadi 2,6 dan berada pada peringkat 126 dari 180 negara.
Index persepsi korupsi ini, sebagaimana laporan yang ada bukan semata-mata hanya karena tindakan penegakan hukum, namun merupakan sumbangan dari reformasi birokrasi. Program reformasi birokrasi diarahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Imigrasi, Departemen Keuangan, Kejaksaan dan selanjutnya akan diikuti oleh departemen lainnya. Semua ini dalam upaya merubah pola pikir (mind set), budaya kerja (culture set) dan perilaku (behaviour) dalam pelayanan publik.

Bapak Presiden,
Beserta para undangan yang saya hormati,

Dalam memperingati hari anti korupsi sedunia telah dilaksanakan beberapa kegiatan dalam upaya menumbuhkan semangat dan meningkatkan pemberantasan korupsi bagi aparatur pemerintah dan masyarakat berupa :
rn
    rn
  • Penilaian terhadap Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah, Kejaksaaan Negeri, Kepolisian Resort dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang terbaik dalam pemberantasan / penanganan perkara korupsi.
  • rn
  • Kompetisi peradilan semu bertempat di Universitas Pancasila, yang diikuti oleh peserta dari 8 universitas terkemuka di Jakarta, Manado dan Ambon.
  • rn
  • Lomba penulisan tentang pemberantasan korupsi di media cetak.
  • rn
  • Pemilihan kantin kejujuran terbaik yang para pemenangnya akan diberikan penghargaan dan trophy.
  • rn
rnHadirin yang berbahagia,
Sebagaimana pesan pendiri negara yang kita cintai, yang tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup bernegara bukan pada undang-undangnya, tetapi kepada semangat, yaitu semangat penyelengara negara.
Untuk itu kita jadikan momentum peringatan Hari Anti Korupsi se-dunia ini, guna meningkatkan semangat aparatur negara dan semangat aparatur pemerintah serta semangat asyarakat sebagai perwujudan sikap anti korupsi.

Demikian laporan singkat yang dapat saya sampaikan, dan engenai kinerja aparat penegak hukum dalam pemberantasan drupsi serta harapan masyarakat pada periods pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu SBY-JK seperti yang telah disampaikan dalam bentuk audio visual.

Bersama ini pula, kami mohon perkenan Bapak Presiden Republik Indonesia, menyampaikan amanat, dilanjutkan dengan penyematan pin penghargaan kepada Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Resort, Kejaksaan Negeri dan perwakilan BPKP terbaik dalam penanganan perkara korupsi, kepada pengelola kantin kejujuran terbaik tingkat nasional, kepada pemenang kompetisi peradilan semu, kepada pemenang lomba penulisan di media cetak. Dan selanjutnya meninjau stand kantin kejujuran pada arena pameran serta penempelan stiker anti korupsi secara simbolik pada mobil. Pada saat yang bersamaan dilakukan pembagian dan penempelan stiker anti korupsi di seluruh wilayah Indonesia. Stiker tersebut diantaranya bertuliskan "saatnya utamakan kejujuran".

Semoga dengan peringatan Hari Anti Korupsi se-dunia, perbuatan korupsi semakin berkurang dan Index Persepsi Korupsi di Indonesia semakin meningkat.

Akhirnya, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran bapak presiden republik indonesia beserta ibu hajah ani bambang yudhoyono, wakil presiden beserta ibu hajah mufidah jusuf kalla, pimpinan lembaga tinggi negara, seluruh jajaran kabinet indonesia bersatu, dan para duta besar serta para undangan dan hadirin sekalian.
Pada Hari Anti Korupsi se-dunia tanggal 9 Desember 2008 ini, kita berkomitmen bahwa, "walaupun langit besok akan runtuh, dunia tempat berpijak akan terbelah berkeping-keping, namun hukum harus tetap tegak"
"walaupun ekonomi dunia carut marut, hukum tidak boleh carut marut, dan korupsi harus diberantas".

“Bersama kita tegakkan hukum, bersama kita ciptakan keadilan"

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai kita dalam setiap tugas dan pengabdian yang dibebankan kepada kita.

Demikian, terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warohmatullohi wabarakatuh.

Jakarta, 9 Desember 2008
Jaksa Agung Republik Indonesia
ttd
Hendarman Supandji
 ', publish='1' where id='6'
updateTitle: Peringatan Hari Anti Korupsi se-dunia1Success
23822009-03-17 14:09:19202.159.19.69adminUNIT KEJAKSAANupdate tb_unit set unit='JAM Tindak Pidana Khusus', description='JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUSrn

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi kejaksaan di bidang yustisial mengenai tindak pidana khusus

rn

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, JAM PIDSUS dibantu oleh:

rn
    rn
  1. Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
  2. rn
  3. Direktorat penyidikan
  4. rn
  5. Direktorat penuntutan
  6. rn
  7. Direktorat Upaya hukum , eksekusi dan Eksaminasi;
  8. rn
  9. Tenaga pengakaji Tindak Pidana Khusus;
  10. rn
rn

Kanal ini memuat informasi tentang kegiatan internal serta perkembangan kegiatan di dalam ruang lingkup JAMPIDSUS.

', tupoksi='TUGAS :rn

Melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penutupan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

rn

FUNGSI :

rn
    rn
  1. Perumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial pidana khusus berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya.
  2. rn
  3. Perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan tambahan penuntutan, eksekusi atau melaksanakan penetapan hukum, dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksaan keputusan lepas bersyarat dan tidak hukum lain serta pengadministrasianya.
  4. rn
  5. Pembinaan kerja sama, pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara tinak pidana khusus dengan instansi dan lembaga terkait mengenai penyelidikan dan penyidikan berdasarkan peraturan perundang – undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa agung.
  6. rn
  7. Pemberian saran, konsepsi tentang pendapat dan / atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana khusus masalah dan masalah hukum lainya dalam kebijaksanaan penegakan hukum.
  8. rn
  9. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan, dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus di lingkungan kejaksaan.
  10. rn
  11. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas wewenang kejaksaan dibidang tindak pidana khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
  12. rn
', submenu3='' , NamafileH='img_front1.gif' where id='24'
updateUnit: JAM Tindak Pidana Khusus1Success
23812009-03-17 14:02:17202.159.19.69adminRI - Tentang Kejaksaan - Daftarupdate tb_tentang_sub set idtentang='9', datetentang_sub='2009-03-04', title='JAKSA AGUNG MUDA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA', description='Edwin Pamimpin Situmorang, SH, MH Deputi III Bidang Hukum dan HAM Kantor Menko Polhukam, Edwin Pamimpin Situmorang, diangkat menjadi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) untuk menggantikan Untung Udji Santoso. Jamdatun sebelumnya, Untung, ternyata tak seberuntung namanya. Ia dicopot dari jabatan terkait rekaman perbincangannya dengan Artalyta Suryani alias Ayin, terdakwa penyuap Jaksa Urip Tri Gunawan.

Sejatinya, Edwin Pamimpin Situmorang baru beberapa bulan menjadi salah seorang Deputi di Kantor Kementerian Polhukkam karena baru dilantik 17 Januari 2008. Namun, mengingat posisi yang ditinggalkan Untung adalah posisi untuk eselon I Kejaksaan Agung, dan Edwin Pamimpin Situmorang adalah jaksa yang diperbantukan ke instansi lain dan termasuk dalam jajaran eselon I. Karena itu, mau tak mau Edwin Pamimpin Situmorang harus meninggalkan posnya di Kementerian Polhukkam tersebut.

Pejabat Jamdatun yang baru memang harusnya seseorang yang sangat kredibel dan berpengalaman. Erwin Pamimpin Situmorang yang lahir di Laguboti, Kecamatan Toba Samosir, Sumatera Utara, 6 Oktober 1952 ini, adalah orang yang tepat karena sudah sejak lama malang melintang di lingkungan Kejaksaan. Beragam tanggungjawab pernah diemban Edwin Pamimpin Situmorang. Selain banyak berkiprah di bidang intel dan perundangan, mantan Kepala Kejati Sumatra Selatan pada tahun 2005 juga pernah menjabat sebagai Direktur ekonomi & keuangan pada Jaksa Agung Muda Intelijen pada tahun 2003.

Penegakan hukum yang tidak diskriminatif, konsisten, tuntas, dan tegas adalah sikap dan tekad Edwin Pamimpin Situmorang yang alumnus Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung tahun 1977 ini. Buahnya adalah, 28 kasus korupsi yang menyeret orang pemerintah, swasta, dan badan usaha milik negara yang diproses sampai ke pengadilan berhasil diungkap saat ia menjabat Kepala Kejati Sumsel.

Tak hanya itu, Kejati Sumsel dibawah pimpinannya juga sempat menangani dugaan korupsi DPRD Musi Banyuasin Rp 5,4 miliar periode 2002-2003, korupsi penjualan besi tua Pertamina Rp 1,36 miliar, korupsi program pelayanan angkutan domestik haji tahun 2003-2005 Kanwil Departemen Agama Sumsel Rp 1,06 miliar, dan dugaan korupsi Wali Kota Prabumulih Rachman Djalili untuk proyek pengadaan tanah Rp 3 miliar dan anggaran transportasi PON Rp 207,75 juta.

Sayang, kasus-kasus tersebut belum menyentuh pejabat level teratas. Menurut Edwin Pamimpin Situmorang, ada dua penyebab pejabat tinggi yang disebutnya top manajemen itu tidak terjamah dalam penyidikan kasus korupsi. Pertama, secara hukum, pejabat tinggi itu tidak terbukti terlibat dalam korupsi. Kemungkinan kedua, dia terlibat korupsi, tetapi kami belum menemukan alat buktinya, tandasnya.

Di sisi lain, kata Edwin Pamimpin Situmorang, penegakan hukum hanya berhasil apabila aparat penegak hukum mendapat kepercayaan dari masyarakat. Karena itu, ia sangat mengharapkan masyarakat berperan serta memberantas korupsi dengan tidak mencoba memengaruhi jaksa melakukan perbuatan tercela. Selain itu, belum adanya kesamaan sikap dan langkah dari aparat penegak hukum menjadi kendala yang harus diatasi. “Harus ada kesamaan langkah. Penegak hukum harus bisa membuat orang takut dan malu berbuat korupsi!” tegasnya.

CURRICULU VITAE
Nama                                  : Edwin P Situmorang, SH, MH
Tempat/tanggal lahir        : Laguboti, 06 Oktober 1952
Jenis kelamin                    : laki laki
Jabatan                               : Jaksa Agung Muda Perdata dan  Tata Usaha Negara
Pendidikan                         : - S 1 Hukum Universitas Padjajaran
                                                -  S 2 Hukum Universitas Tanjungpura

Pendidikan Kedinasan

•    Pembentukan jaksa                  : tahun 1980
•    Kursus penyuluhan hukum     : tahun 1983
•    Sussar intelijen ( bais abri )    : tahun 1985
•    Kursus datun                              : tahun 1992
•    Sepadya                                       : tahun 1993
•    Sespanas promosi IV/d            : tahun 1995
•    Lemhannas kra xxxii                 : tahun 1999
   
Riwayat Jabatan

•    Kasi Hukum & Perundang-Undangan Kejaksaan Agung RI   : tahun 1979
•    Kasi Ssosbud pada bidang intelijen Kejati NTT                        : tahun 1982
•    Kasi Khusus pada bidang intelijen Kejati Jawa Tengah          : tahun 1984
•    Kasi Admintel pada bidang intelijen Kejati Jawa Tengah        : tahun 1986
•    Kasi Intelijen Kejari Pekalongan                                                   : tahun 1990
•    Kepala Kejaksaan Negeri Makale                                                 : tahun 1993
•    Asisten Intelijen Kejati Irian Jaya                                                   : tahun 1995
•    Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumatera Selatan        : tahun 1996
•    Wakil Kepala Kejati Sulawesi Utara                                              : tahun 1998
•    Asisten Umum Jaksa Agung TI                                                       : tahun 2000
•    Kepala Kejati Kalimantan Barat: tahun 2001
•    Direktur ekonomi & keuangan pada Jaksa Agung Muda Intelijen: tahun 2003
•    Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan : tahun 2005
•    Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara: tahun 2007
•    Deputi  Menko Polhukam Bidang Koordinasi Hukum dan HAM    : tahun 2008
•    Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara    : tahun 2008' , Namafile='jamdatun_edwin.gif' ,publish='1' where id='31'
updateTitle: JAKSA AGUNG MUDA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA1Success
23802009-03-17 13:57:03203.142.77.163adminUNIT KEJAKSAANupdate tb_unit set unit='JAM Tindak Pidana Khusus', description='JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUSrn

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi kejaksaan di bidang yustisial mengenai tindak pidana khusus

rn

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, JAM PIDSUS dibantu oleh:

rn
    rn
  1. Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
  2. rn
  3. Direktorat penyidikan
  4. rn
  5. Direktorat penuntutan
  6. rn
  7. Direktorat Upaya hukum , eksekusi dan Eksaminasi;
  8. rn
  9. Tenaga pengakaji Tindak Pidana Khusus;
  10. rn
rn

Kanal ini memuat informasi tentang kegiatan internal serta perkembangan kegiatan di dalam ruang lingkup JAMPIDSUS.

', tupoksi='TUGAS :rn

Melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penutupan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

rn

FUNGSI :

rn
    rn
  1. Perumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial pidana khusus berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya.
  2. rn
  3. Perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan tambahan penuntutan, eksekusi atau melaksanakan penetapan hukum, dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksaan keputusan lepas bersyarat dan tidak hukum lain serta pengadministrasianya.
  4. rn
  5. Pembinaan kerja sama, pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara tinak pidana khusus dengan instansi dan lembaga terkait mengenai penyelidikan dan penyidikan berdasarkan peraturan perundang – undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa agung.
  6. rn
  7. Pemberian saran, konsepsi tentang pendapat dan / atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana khusus masalah dan masalah hukum lainya dalam kebijaksanaan penegakan hukum.
  8. rn
  9. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan, dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus di lingkungan kejaksaan.
  10. rn
  11. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas wewenang kejaksaan dibidang tindak pidana khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
  12. rn
', submenu3='' where id='24'
updateUnit: JAM Tindak Pidana Khusus1Success
23792009-03-17 13:54:32203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Sulawesi Tenggaraupdate tb_unitcontent set idunitsub='68', idkejati='0', dateunitcontent='2008-12-31', title='Kejaksaan Negeri Wangi-wangi', description='Kajari  HULMAN NAPITUPULU, SH
', publish='1' where id='762'
updateTitle: Kejaksaan Negeri Wangi-wangi1Success
23782009-03-17 13:54:24202.159.19.69adminRuang Konsultasidelete from tb_konsultasi where id='3'deleteIP Address: 202.159.19.69, Nama: t0Success
23772009-03-17 13:54:15202.159.19.69adminRuang Konsultasiupdate tb_konsultasi set publish=0 where id='3'updateIP Address: 202.159.19.69, Nama: t0Success
23762009-03-17 13:53:48202.159.19.69adminRuang Konsultasiupdate tb_konsultasi set jawaban='jrnwrnb', publish='1' where id='3'updateJawaban: j w b1Success
23752009-03-17 13:53:33203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Sulawesi Utaraupdate tb_unitcontent set idunitsub='65', idkejati='0', dateunitcontent='2008-12-29', title='Cabang Kejari Beo', description='di Jl. ..Telp: (0) Fax: (0) Dipimpin oleh STIVEN KAMEA, SH
', publish='1' where id='872'
updateTitle: Cabang Kejari Beo1Success
23742009-03-17 13:53:25202.159.19.69adminRuang Konsultasiupdate tb_konsultasi set publish=1 where id='3'updateIP Address: 202.159.19.69, Nama: t1Success
23732009-03-17 13:53:09203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Sulawesi Utaraupdate tb_unitcontent set idunitsub='65', idkejati='0', dateunitcontent='2008-12-30', title='Cabang Kejari Siau', description='di Jl. ..Telp: (0) Fax: (0) Dipimpin oleh MORAIS BARAKATI, SH
', publish='1' where id='871'
updateTitle: Cabang Kejari Siau1Success
23722009-03-17 13:52:47203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Sulawesi Utaraupdate tb_unitcontent set idunitsub='65', idkejati='0', dateunitcontent='2008-12-30', title='Cabang Kejari Kotamobagu Di Baroko', description='di Jl. ..Telp: (0) Fax: (0) Dipimpin oleh ROMLY SALIJO, SH
', publish='1' where id='869'
updateTitle: Cabang Kejari Kotamobagu Di Baroko1Success
23712009-03-17 13:52:12203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Sulawesi Utaraupdate tb_unitcontent set idunitsub='65', idkejati='0', dateunitcontent='2008-12-30', title='Cabang Kejaksaan Negeri Siau', description='di Jl. ..Telp: (0) Fax: (0) Dipimpin oleh MORAIS BARAKATI, SH
', publish='1' where id='871'
updateTitle: Cabang Kejaksaan Negeri Siau1Success
23702009-03-17 13:51:45203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Sulawesi Utaraupdate tb_unitcontent set idunitsub='65', idkejati='0', dateunitcontent='2008-12-31', title='Cabang Kejari Kotamobagu Di Domuga', description='di Jl. ..Telp: (0) Fax: (0) Dipimpin oleh DONNY YULIANTORO, SH
', publish='1' where id='870'
updateTitle: Cabang Kejari Kotamobagu Di Domuga1Success
23692009-03-17 13:50:46203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Kalimantan Tengahupdate tb_unitcontent set idunitsub='62', idkejati='0', dateunitcontent='2008-12-15', title='Cabang Kejaksaan Negeri Palingkau', description='di. Jl.?  Telp. ? Fax.? Dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri :  HENDRA, SH.
', publish='1' where id='765'
updateTitle: Cabang Kejaksaan Negeri Palingkau1Success
23682009-03-17 13:48:23203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Bengkuluupdate tb_unitcontent set idunitsub='92', idkejati='0', dateunitcontent='2008-12-18', title='Kejaksaan Negeri Kepahiang', description='di ? Telp? Fax?
Dipimpin oleh (Kepala Kejaksaan Negeri?) :
', publish='1' where id='916'
updateTitle: Kejaksaan Negeri Kepahiang1Success
23672009-03-17 13:47:38203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Bengkuluupdate tb_unitcontent set idunitsub='92', idkejati='0', dateunitcontent='2008-12-19', title='Kejaksaan Negeri Tubei', description='

di Jl. Raya Lebong Arga Makmur No.3A Tubei. Telp. ? Fax ? Dipimpin oleh RUDI INDRA PRASETYA, SH.MH.

', publish='1' where id='915'
updateTitle: Kejaksaan Negeri Tubei1Success
23662009-03-17 13:47:10203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Bengkuluupdate tb_unitcontent set idunitsub='92', idkejati='0', dateunitcontent='2008-12-19', title='Kejaksaan NEGERI TUBEI', description='

di Jl. Raya Lebong Arga Makmur No.3A Tubei. Telp. ? Fax ? Dipimpin oleh RUDI INDRA PRASETYA, SH.MH.

', publish='1' where id='915'
updateTitle: Kejaksaan NEGERI TUBEI1Success
23652009-03-17 13:46:56203.142.77.163adminUNIT KEJAKSAANupdate tb_unit set unit='JAM Pembinaan', description='JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAANrn

Pelantikan Satuan Khusus penanganan Tindak Pidana KorupsiJaksa Agung Muda Pembinaan (JAM BIN) adalah unsur pembantu Jaksa Agung dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi kejaksaan di bidang pembinaan

rn

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, JAMBIN dibantu oleh

rn
    rn
  1. Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan;
  2. rn
  3. Biro Perencanaan;
  4. rn
  5. Biro Umum;
  6. rn
  7. Biro Kepegawaian:
  8. rn
  9. Biro Keuangan;
  10. rn
  11. Biro Perlengkapan;
  12. rn
  13. Biro Hukum;
  14. rn
rn

Kanal ini memuat informasi yang terkait dengan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana serta hal-hal teknis dan administrasi lainnya di wilayah tanggunjawab JAMBIN.

', tupoksi='TUGAS :rn

Melakukan pembinaan atas manajemen, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, Melakukan penelaahan dan turut menyusun perumusan peraturan perundang-undangan, pengelolaaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan organisasi Kejaksaan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

rn

FUNGSI :

rn
    rn
  1. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta membina kerja sama seluruh satuan organisasi Kejaksaan di bidang administrasi.
  2. rn
  3. Penyiapan rencana dan pelaksanaan koordinasi perumusan kebijaksanaan dalam penyusunan rencana dan program pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan Kejaksaan, melakukan pemantauan, penilaian serta pengendalian pelaksanaannya.
  4. rn
  5. Pemberian dukungan pelayanan ketatausahaan kepada pimpinan, pengelolaan urusan rumah tangga, pengamanan personil, materiil dan ketertiban di lingkungan Kejaksaan.
  6. rn
  7. Pembinaan organisasi dan tatalaksana, urusan tata usaha dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, perpustakaan dan kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawab Kejaksaan.
  8. rn
  9. Pemberian pertimbangan hukum kepada satuan organisasi Kejaksaan dan instansi pemerintah, serta turut melakukan penelaahan dan penyusunan perumusan peraturan perundang-undangan.
  10. rn
  11. Pelaksanaan dan pembinaan hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah dan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
  12. rn
  13. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan, khususnya aparat pembinaan.
  14. rn
  15. Pemberian saran pertimbangan kepada Jaksa Agung dan pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung.
  16. rn
', submenu3='' where id='21'
updateUnit: JAM Pembinaan1Success
23642009-03-17 13:46:46203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Bengkuluupdate tb_unitcontent set idunitsub='92', idkejati='0', dateunitcontent='2008-12-22', title='Kejaksaan Negeri Bintuhan', description='di Jl. Padang Kempas Kab. Kaur. Telp? Fax?. Dipimpin oleh  DWI SAMUDJI, SH', publish='1' where id='914'updateTitle: Kejaksaan Negeri Bintuhan1Success
23632009-03-17 13:46:40202.159.19.69adminRI - Tentang Kejaksaan - Daftarupdate tb_tentang_sub set idtentang='9', datetentang_sub='2009-03-04', title='JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN', description='Mengawali karir dilingkungan Kejati  Jawa Barat (Kejaksaan  Negeri Tangerang) Calon Pegawai  Negeri /Pengatur Muda tk. 1 Muda Darma YU  (II/b)  pada  tanggal 9 Agustus 1972. Dua tahun kemudian, yakni pada 31 Maret 1974, Wisnu Subroto diangkat  sebagai   Pegawai Negeri dengan posisi Pengatur muda tk. 1. Awal sepak terjangnya sebagai Jaksa baru dimulai lima tahun kemudian, yaitu pada 5 Januari 1979, di Kejati Timor Timur. Di sini pria yang lahir pada 1 mei 1949 ini merangkap jabatan, yakni juga sebagai Jaksa ekonomi serta Kasi Ekonomi pada bidang intelijen. Selain pernah bertugas di bekas provinsi termuda itu, karir peraih Satya Lencana Karya Satya 20 tahun pada 1999 ini sudah menjelajahi  beragam wilayah hokum  Indonesia.  Selain jawa dan Bali, Wisnu pernah bertugas di Sumatra Utara, Lampung, dan Kalimantan Timur.

Beragam posisi (yang merangkap sebagai Jaksa Ekonomi) juga pernah disandang suami dari Ny. Riswintha ini. Sepanjang riwayat karirnya, Wisnu Subroto telah banyak prestasi. Berikut catatan prestasi Sarjana hokum yang asli Nganjuk ini.

CATATAN PRESTASI
rn
    rn
  1. Tim pemeriksa pada Laksusda Jawa Tengah /DIY dalam Kasus Komando Jihad /Teror Warman.
  2. rn
  3. Ketua Tim Penyelesaian Kasus Komando Jihad /Teror Warman di Kejari Sleman.
  4. rn
  5. Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada persidangan Kasus Komando Jihad /Teror Warman dalam pembunuhan Purek UNS Parmanto, pembunuhan Hasan Bau W, perampokan IAIN Yogyakarta (Kejari Sleman)
  6. rn
  7. JPU kasus-kasus korupsi at as nama terdakwa Drs. SUYADI, MUCHTARUM (Kejari Sleman).
  8. rn
  9. JPU kasus-kasus USRO / Islam Jama'ah (Kejari Sleman)
  10. rn
  11. Tim penyidik kasus penyelundupan rotan dan bawang putih (Kejati Jateng)
  12. rn
  13. Tim penyidik kasus-kasus hasil Operasi 812 (Kejati Jateng)
  14. rn
  15. JPU kasus korupsi Restitusi Pajak an. terdakwa HELMY MACHFUD: dihukum (Kejari Surabaya}
  16. rn
  17. Mengkoordinir penyelesaian kasus-kasus Pembunuhan Marsinah (Kejari Surabaya)
  18. rn
  19. JPU kasus  Pembunuhan Marsinah an. terdakwa Yudi Susanto, dihukum tingkat PN (Kejari Surabaya).
  20. rn
  21. Tim Bakorstanasda JATIM Operasi Wijaya I. Kasus tanah Taman Dayu, diselesaikan.
  22. rn
  23. Tim Bakorstanasda JATIM Operasi Wijaya I. Kasus Surabaya Sport Centre (SSC), diselesaikan.
  24. rn
  25. Tim bakorstanasda JATIM, Operasi Wijaya I, Tanah Driyo Rejo Gresik untuk Perumnas, diselesaikan.
  26. rn
  27. Penyelesain  dua gugatan masyarakat terhadap Pemda Bangkalan, dimenangkan (Kajari Bangkalan)
  28. rn
  29. Pengarah pada Raker Polri se- Polda Nusra (reserse) mengenal profesionalisme penyidikan.
  30. rn
  31. Pengarah pada Raker Polri se-Polda Nusra mengenal hak atas kekayaan intelektual (HAKI).
  32. rn
  33. Panelis Seminar Aborsi, pada ulang tahun Rumah Sakit Umum Denpasar.
  34. rn
  35. Ketua Panwaslak Kodya Surakarta pada Pemilu tahun 1997.
  36. rn
  37. Selaku Ketua Panawaslak, mengkoordinir pelaksanaan pemilu di Surakarta terhadap Pamsumg dan Pamtaksung.
  38. rn
  39. Mewakili gugatan terhadap Walikotamadya Surakarta oleh Permadi, SH (Penggugat mencabut gugatan)
  40. rn
  41. Ceramah umum tahun ajaran baru dl Universitas 11 Maret Surakarta.
  42. rn
  43. Perumus Seminar Penyempurnaan KUHAP dan Seminar Datun di Kejati Jawa Tengah.
  44. rn
  45. Perumus telaahan strategis situasi nasional menjelang pemilu 1997 untuk Jaksa Agung RI (diketuai oleh Bapak Bob Nasution,SH).
  46. rn
  47. Memberi pengarahan di jajaran Pemda/aparat se-Kodya Bandung dalam rangka menghadapi demonstrasi menjelang jatuhnya Orde baru untuk mengamankan Kodya Bandung.
  48. rn
  49. Memberi pengarahan mengenai reformasi kepada seluruh jajaran Pemda/aparat, orpol, ormas se-kodya Bandung.
  50. rn
  51. Memberi pengarahan pada tokoh-tokoh agama dan masyarakat untuk menghindari kerusuhan SARA di Bandung.
  52. rn
  53. Memberi ceramah kepada civitas akademika Untag Jakarta yang melakukan kuliah kerja lapangan di Bandung.
  54. rn
  55. Dialog interaktif "Supremasi Hukum" di Universitas Sumatera Utara (Penyaji).
  56. rn
  57. Dialog interaktif "Kkasus Money Politik Pemilihan Walikota Medan' di Sumatera Corruption Watch (SCW) Medan (Penyaji).
  58. rn
  59. Dialog interaktif di RRI dalam acara Indonesia Menyapa "Kasus Money Politik Pemilihan Walikota/Bupati dl Sumatera Utara.
  60. rn
  61. Diskusi Ulang Tahun Ikadin (nara sumber).
  62. rn
  63. Diskusi Kursus Kewaspadaan Nasional (Nara sumber).
  64. rn
  65. Sebagai Staf  Khusus Jaksa Agung RI sejak 1 Februari 2002 s/d  6 Januari 2003 bertugas sebagai berikut :
  66. rn
rn
    rn
  1. Membuat analisa dan member pertimbangan hokum mengenai penyelenggaraan tugas fungsional Jaksa Agung
  2. rn
  3. Menyiapkan bahan-bahan untuk Jaksa Agung RI dalam rangka:
  4. rn
rn1 .  Pembuatan laporan kepada Presiden RI
2.   Pembuatah bahan Sidang Kabinet, Sidang Kabinet Terbatas, Sidang Kabinet Lengkap 
      dengan Presiden;
3.   Pembuatan bahan untuk Rapat Koordinasi Paripurna Bidang Politik dan Keamanan
      tingkat Menteri, Rapat Koordinasi Khusus yang diselenggarakan oleh Kantor
      Menkopolkam;
4.  Pembuatan bahan Rapat Kerja antara Jaksa Agung RI dengan Komisi II DPR RI;
5.  Pembuatan bahan sarasehan Jaksa Agung RI pada Hari Bakti Adhyaksa tahun 2002,
     Rakernis Itelijen, Pidsur tahun 2002 dan beberapa sambutan jaksa agung lainnya.
c.    Memberi pertimbangan dam pendapat baik tertulis maupun lisan kepada Jaksa Agung seperti menyangkut ketentuan-ketentuan teknis dan mekanisme penanganan perkara danlain-lain
34.    Sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, prestasi yang telah dicapai yang berkaitan dengan penanganan perkara antara lain sebagai berikut:
Dalam pelaksanaan Program Kerja 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu, telah ditangani-perkara-perkara tindak pidana korupsi berjumlah 20 perkara, dari target 10 perkara, dan dari 20 perkara tersebut telah dilimpahkan ke pengadilan sebanyak 18 perkara.
35.    Selama  4 (empat) bulan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menangani perkara-
perkara korupsi yang menonjol sebagai berikut :
A.   Kasus badan pertanahan kodya medan (ditahan);
B.   Kasus kepala penelitian kelapa savvit sumatera utara (ditakan);
D.   Penangkapan kasus penyalahgunaam kredit bank mandiri (ditangani kejaksaan agung);


Nama                                       : Wisnu Subroto, SH
NIP/NRP                                  : 2300111052/5724915
Pangkat/Gol                            : Jaksa Utama/IV e
Agama                                     : Islam
Status/Tahun Pernikahan    : Nikah
Nama Istri                               : Riswitha
Jumlah Anak                           : dua
Nama Anak         :
1.    Diliana Andriasari, S.Hut
2.    Dwi Agung Permadi' , Namafile='wisnu.gif' ,publish='1' where id='32'
updateTitle: JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN1Success
23622009-03-17 13:46:16203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Bengkuluupdate tb_unitcontent set idunitsub='92', idkejati='0', dateunitcontent='2008-12-23', title='Kejaksaan Negeri Muko-muko', description='di Jl. Jed. Sudirman Bandar Ratu Muko-Muko. Telp. (0737) 71275. Fax.(0737). Dipimpin oleh I NENGAH DJEGER M, SH', publish='1' where id='913'updateTitle: Kejaksaan Negeri Muko-muko1Success
23612009-03-17 13:45:40203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Bengkuluupdate tb_unitcontent set idunitsub='92', idkejati='0', dateunitcontent='2008-12-24', title='Kejaksaan Negeri Tais', description='di Jl. Umar Ahmad No.38 Tais. Telp. (0736) 91038.
Fax.(0736). Dipimpin oleh HULMAN SILITONGA, SH.
', publish='1' where id='912'
updateTitle: Kejaksaan Negeri Tais1Success
23602009-03-17 13:45:19203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Bengkuluupdate tb_unitcontent set idunitsub='92', idkejati='0', dateunitcontent='2008-12-26', title='Kejaksaan Negeri Manna', description='di  Jl. Bahmada Rustam No.31 Manna. Telp. (0739) 21022. Fax.(0739). Dipimpin oleh YUDHA PURNAWAN SUDIYANTO, SH.MH.', publish='1' where id='911'updateTitle: Kejaksaan Negeri Manna1Success
23592009-03-17 13:44:59202.159.19.69adminRI - Tentang Kejaksaan - Daftarupdate tb_tentang_sub set idtentang='9', datetentang_sub='2009-03-04', title='JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM', description='Abdul Hakim Ritonga sudah menjabat Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) sejak masa Jaksa Agung Abdurrahman Saleh. Pelantikannya didasari Surat Keputusan Presiden No 150/2006 tertanggal 27 Desember 2006. Sebelumnya, Abdul Hakim Ritonga pernah menjabat sebagai Sekretaris JAM Pidum sekaligus sebagai Pelaksana Tugas Harian JAM Pidum setelah posisi JAM Pidum ditinggalkan oleh Prasetyo yang memasuki fungsional.

AH Ritonga mengawali karir di lingkungan Kejaksaan RI  di  Nusa Tenggara Timur pada 24 Maret 1980. Tak sampai setahun kemudian, AH Ritonga langsung ditempatkan di lingkungan Kejaksaan Agung. Jabatan pertama yang disandang pria kelahiran Penyabungan Sumatra Utara ini adalah Kasubag Tata Persuratan, pada tahun 1981. Setelah cukup lama menekuni bagian surat menyurat, yakni enam tahun,  ayah dari empat anak ini baru bertugas sebagai Jaksa fungsional pada tahun 1987 dan ditempatkan di tanjung Perak, Jawa Timur. Setelah itu, berbagai posisi pun disandangnya dengan relative lebih cepat. Sejak dari Kasi Penuntutan I, Kasi Penyidikan I, Kabag penyusunan Program Laporan & Panil, Kajari di Tarakan, Kalimantan Timur, di Bogor, Tangerang, dan Jakarta Timur, Assisten Pengawasan Kejari DKI Jakarta Wakajati  Sumatra Selatan, dan Kajati di Kalimantan Tengah  serta Sulawesi Selatan, Sekretaris JAMDATUN, Sekretaris JAMTIPIDUM dan JAMPIDUM pada 27 Desember 2006.

Sebelum memasuki dunia Jaksa, alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang hobi bercocok tanam dan memelihara burung ini ternyata pernah menjadi pegawai di lingkungan pertanian, yakni pada tahun 1975. Di Kejaksaan sendiri, berbagai pendidikan kedinasan juga sudah dilewatinya, sejak dari PPJ pada tahun 1985, Trampil jaksa Pidsus, Penyelundupan, Spadya, Spamen dan analisis Kebijaksanaan pada tahun 1997.  

ABDUL HAKIM RITONGA

N.I.P                          : 080023662
NAMA                        : H. ABDUL HAKIM RITONGA, SH
N.R.P                        : 6805043 / A017552
TMPT/TGL LAHIR   : PENYABUNGAN / 03-AGUSTUS-1950 UMUR: 58 TAHUN : ISLAM
JENIR KELAMIN     : LAKI-LAKI
STATUS NIKAH      : KAWIN/ JUMLAH ANAK : 4 ORANG
PENDIDIKAN          : HUKUM PIDANA DARI UI TAHUN: 1975
ALAMAT                   : JL. KAYU BARAT NO 11 KAMPUNG AMBON
                                    RAWAMANGUN, JAKARTA TIMUR
                                    DKI JAKARTA' , Namafile='ahritonga.gif' ,publish='1' where id='29'
updateTitle: JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM1Success
23582009-03-17 13:44:50203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Bengkuluupdate tb_unitcontent set idunitsub='92', idkejati='0', dateunitcontent='2008-12-29', title='Kejaksaan Negeri Arga Makmur', description='di Jl. Sudirman No.236 Arga Makmur. Telp. (0737) 21003. Fax.(0737). Dipimpin oleh EDYWARD KABAN, SH. MH.', publish='1' where id='910'updateTitle: Kejaksaan Negeri Arga Makmur1Success
23572009-03-17 13:44:46202.159.19.69adminRI - Tentang Kejaksaan - Daftarupdate tb_tentang_sub set idtentang='9', datetentang_sub='2009-03-04', title='JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM', description='Abdul Hakim Ritonga sudah menjabat Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) sejak masa Jaksa Agung Abdurrahman Saleh. Pelantikannya didasari Surat Keputusan Presiden No 150/2006 tertanggal 27 Desember 2006. Sebelumnya, Abdul Hakim Ritonga pernah menjabat sebagai Sekretaris JAM Pidum sekaligus sebagai Pelaksana Tugas Harian JAM Pidum setelah posisi JAM Pidum ditinggalkan oleh Prasetyo yang memasuki fungsional.

AH Ritonga mengawali karir di lingkungan Kejaksaan RI  di  Nusa Tenggara Timur pada 24 Maret 1980. Tak sampai setahun kemudian, AH Ritonga langsung ditempatkan di lingkungan Kejaksaan Agung. Jabatan pertama yang disandang pria kelahiran Penyabungan Sumatra Utara ini adalah Kasubag Tata Persuratan, pada tahun 1981. Setelah cukup lama menekuni bagian surat menyurat, yakni enam tahun,  ayah dari empat anak ini baru bertugas sebagai Jaksa fungsional pada tahun 1987 dan ditempatkan di tanjung Perak, Jawa Timur. Setelah itu, berbagai posisi pun disandangnya dengan relative lebih cepat. Sejak dari Kasi Penuntutan I, Kasi Penyidikan I, Kabag penyusunan Program Laporan & Panil, Kajari di Tarakan, Kalimantan Timur, di Bogor, Tangerang, dan Jakarta Timur, Assisten Pengawasan Kejari DKI Jakarta Wakajati  Sumatra Selatan, dan Kajati di Kalimantan Tengah  serta Sulawesi Selatan, Sekretaris JAMDATUN, Sekretaris JAMTIPIDUM dan JAMPIDUM pada 27 Desember 2006.

Sebelum memasuki dunia Jaksa, alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang hobi bercocok tanam dan memelihara burung ini ternyata pernah menjadi pegawai di lingkungan pertanian, yakni pada tahun 1975. Di Kejaksaan sendiri, berbagai pendidikan kedinasan juga sudah dilewatinya, sejak dari PPJ pada tahun 1985, Trampil jaksa Pidsus, Penyelundupan, Spadya, Spamen dan analisis Kebijaksanaan pada tahun 1997.  

ABDUL HAKIM RITONGA

N.I.P                          : 080023662
NAMA                        : H. ABDUL HAKIM RITONGA, SH
N.R.P                        : 6805043 / A017552
TMPT/TGL LAHIR   : PENYABUNGAN / 03-AGUSTUS-1950 UMUR: 58 TAHUN : ISLAM
JENIR KELAMIN     : LAKI-LAKI
STATUS NIKAH      : KAWIN/ JUMLAH ANAK : 4 ORANG
PENDIDIKAN          : HUKUM PIDANA DARI UI TAHUN: 1975
ALAMAT                   : JL. KAYU BARAT NO 11 KAMPUNG AMBON
                                    RAWAMANGUN, JAKARTA TIMUR
                                    DKI JAKARTA' , Namafile='' ,publish='1' where id='29'
updateTitle: JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM1Success
23562009-03-17 13:44:25203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Bengkuluupdate tb_unitcontent set idunitsub='92', idkejati='0', dateunitcontent='2008-12-30', title='Kejaksaan Negeri Curup', description='di Jl. Basuki Rahmat No.9A Curup. Telp. (0732) 21596. Fax.(0732). Dipimpin oleh MASYROBI, SH.', publish='1' where id='909'updateTitle: Kejaksaan Negeri Curup1Success
23552009-03-17 13:44:02203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Bengkuluupdate tb_unitcontent set idunitsub='92', idkejati='0', dateunitcontent='2008-12-31', title='Kejaksaan Negeri Bengkulu', description='di Jl. Soekarno Hatta No.43 Bengkulu. Telp. 0736- 21233. Fax. 0736-..Dipimpin oleh RODIP SUKARMAN, SH', publish='1' where id='908'updateTitle: Kejaksaan Negeri Bengkulu1Success
23542009-03-17 13:42:53118.97.55.98adminRI - Peraturan Perundanganupdate tb_peraturan set peraturandate='2009-01-30', title='Peraturan Lainnya', description='' ,publish='1' where id='8'updateTitle: Peraturan Lainnya1Success
23532009-03-17 13:42:11202.159.19.69adminRI - Tentang Kejaksaan - Daftarupdate tb_tentang_sub set idtentang='9', datetentang_sub='2009-03-04', title='JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS', description='Marwan Effendy datang saat citra Kejaksaan Agung tercoreng dengan terbongkarnya kasus suap Jaksa Urip Tri Gunawan yang menerima suap Rp 6 miliar (dihukum 20 tahun) dan berakibat dicopotnya para pejabat di Kejaksaan Agung termasuk Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kemas Yahya Rahman. Marwan terpilih menggantikan Kemas Yahya Rahman sebagai Jampidsus. Pria bertubuh tinggi besar yang lahir di Lubuklinggau, Sumatera Selatan, tanggal 13 Agustus 1953 ini adalah lulusan Program Pascasarjana (S3) Universitas Padjajaran, Bandung.

Marwan Effendy yang sebelumnya menjabat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Kapusdiklat) Kejaksaan dikenal suka bicara ceplas-ceplos. Penulis dan pembicara di berbagai forum dan seminar ini telah mengabdi di Kejaksaan RI sejak tahun 1980. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Liwa (1996), Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaaan Tinggi Lampung (1999), Kepala Kejaksaan Negeri Bandung (2000), Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (2002), Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (2002), Asisten Umum Jaksa Agung RI (2004), Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Direktur Penuntutan Jampidsus Kejagung, Kepala Kejati Jawa Timur dan Kepala Pusdiklat Kejagung.

Beberapa prestasi yang banyak diingat dari sepak terjang Marwan Effendy adalah saat menjabat sebagai Kepala Kejari Liwa dan kemudian Asipidsus Kejati Lampung. Saat itu, Marwan Effendy menetapkan Sekda Lampung Siti Nurbaya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Gempa Liwa. Sayangnya, Siti Nurbaya yang kini menjabat sebagai Sekjen DPD RI, divonis bebas oleh Pengadilan. Setelah itu, Marwan Effendy ditarik sebagai asisten umum Jaksa Agung RI yang saat itu dijabat Abdul Rahman Saleh.Tak lama kemudian Marwan Effendy pun dipromosikan menjadi Wakil Kepala Kejati Jawa Timur. Kendati bertugas di Jawa Timur, Marwan Effendy yang piawai menulis ini dikabarkan memiliki peran khusus yakni sebagai pemikir sekaligus pembuat naskah pidato untuk Jaksa Agung. Bahkan ia juga dipromosikan menjadi Direktur Penuntutan pada Jampidsus Kejagung.

Tak sampai setahun, Marwan Effendy langsung dipromosikan menjadi Kepala Kejati Jawa Timur. Gebrakan Marwan Effendy di Jawa Timur, yakni menetapkan dan menahan para pelaku korupsi. Empat tersangka kasus proyek Pasar Induk Agrobisnis (PIA) Jemundo, Sidoardjo menjadi 'korban' kegarangan Marwan Effendy. Kepala Bulog Jember pun juga harus merasakan kerasnya Marwan Effendy dalam memberantas korupsi.

Mantan Bupati Banyuwangi Syamsul Hadi pun harus mendekam di penjara karena kasus pengadaan galangan kapal (dok apung) senilai Rp 25 miliar. Bupati Magetan Saleh Muljono pun juga harus mendekam dibalik terali besi setelah Masyhudi menjadi Kajati Jatim. Calon anggota KPU Syamsulbahri juga ditahan Marwan. Total, selama menjabatdi Jawa Timur, tak kurang dari 39 pejabat yang terlibat kasus korupsi berhasil ia seret ke pengadilan (dari berbagai sumber).


CURRICULUM VITAE

Nama            : Marwan Effendy
Lahir              : Lubuk Linggau, Sumsel 13 Agustus 1953
Istri                 : Sudarsih
Anak              : 4 laki-laki

Pendidikan
rn
    rn
  1. SDN 1 Lubuk Linggau.
  2. rn
  3. SPN 1 Lubuk Linggau.
  4. rn
  5. SMAN 3 Palembang.
  6. rn
  7. Sarjana Muda Hukum Pidana Unisula Semarang.
  8. rn
  9. Sarjana Lengkap (S1) Hukum Pidana Undip Semarang.
  10. rn
  11. Program Magister Manajemen (S2) UBL Bandar Lampung.
  12. rn
  13. Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Unpad Bandung.
  14. rn
rn
Riwayat Jabatan:
rn
    rn
  1. Kepala Sub Bagian Umum Kejati Irja.
  2. rn
  3. Kasi Khusus Kejati Irja.
  4. rn
  5. Kasi Pidum Kejari Wonogiri.
  6. rn
  7. Kasi Intelijen Kejari Bandar Lampung.
  8. rn
  9. Kasi Ekonomi dan Keuangan Asisten Intelijen Kejati Lampung.
  10. rn
  11. Kepala Kejaksaan Negeri Liwa, Lampung.
  12. rn
  13. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Lampung.
  14. rn
  15. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung.
  16. rn
  17. Asisten Tindak Pidana Umum Kejati DKI Jakarta.
  18. rn
  19. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta.
  20. rn
  21. Asisten Umum Jaksa Agung.
  22. rn
  23. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
  24. rn
  25. Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
  26. rn
  27. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
  28. rn
  29. Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Kejagung
  30. rn
  31. JAM Pidana Khusus (JAM Pidsus)
  32. rn
' , Namafile='marwan.gif' ,publish='1' where id='28'
updateTitle: JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS1Success
23522009-03-17 13:41:30203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Gorontaloupdate tb_unitcontent set idunitsub='66', idkejati='0', dateunitcontent='2009-03-12', title='Kejaksaan Negeri Limboto di Kwandang', description='Jl…Telp (0) Fax (0)', publish='1' where id='786'updateTitle: Kejaksaan Negeri Limboto di Kwandang1Success
23512009-03-17 13:40:51118.97.55.98adminRI - Peraturan Perundanganupdate tb_peraturan set peraturandate='2009-01-30', title='Keputusan Jaksa Agung', description='
    rn
  1. Kepja No. Kep-090/J.A/08/1999 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia
  2. rn
  3. Kepja No. Kep-680/JA/XI/2001 tentang Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kejaksaan RI.
  4. rn
  5. Kepja No. Kep-690/A/JA/12/2001 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Kejaksaan RI
  6. rn
  7. Kepja No. Kep-235/A/J.A/06/2005 tentang Kelompok Kerja Percepatan Pembaru an Kejaksaan RI.  
  8. rn
  9. Kepja No. Kep-155/JA/12/1997 tentang Pengorganisasian Pengelola Operasional Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan RI.
  10. rn
  11. Kepja No. Kep-115/J.A/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
  12. rn
  13. Kepja No. Kep-225/A/J.A/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-115/J.A/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan
  14. rn
  15. Kepja No. Kep-558/J.A/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-225/A/J.A/05/2000 tentang Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-115/J.A/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI mengenai kedudukan Kejaksaan RI
  16. rn
  17. Kepja No. Kep-011/J.A/01/1997 tentang Kriteria Tipologi Kejaksaan Negeri Tipe A dan Tipe B
  18. rn
  19. Kepja No. Kep-108/JA/10/1994 tentang Tugas dan Fungsi Atase Kejaksaan pada Perwakilan RI di Luar Negeri.
  20. rn
  21. Kepja No. Kep-061/JA/7/1987 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-054/JA/6/1982 tentang Pemberian Piagam Penghargaan Purna Adhyaksa
  22. rn
  23. Kepja No. Kep-075/JA/7/1987 tentang Lencana Purna Bhakti adhyaksa  
  24. rn
  25. Kepja No. Kep-505/A/J.A/08/2004 tentang Tata Cara Penyaringan Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI
  26. rn
  27. Kepja No. Kep.506/AJ. A/08/2004 tentang Pembentukan Panitian Pengadaan PNS Kejaksaan RI
  28. rn
  29. Kepja No. Kep-004/A/J.A/01/2002 tentang Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan
  30. rn
  31. Kep-X-271/C/11/2005 tentang Penyelanggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Gol. III Tahun Anggaran 2005.
    17. Kepja No. Kep-112/JA/10/1999 tentang Pola Pembinaan SDM Kejaksaan RI
    18. Kepja No. Kep-073/J.A/07/1999 tentang Pola Jenjang Karir Pegawai Kejaksaan RI
    19. Kepja No. Kep-409/A/J.A/10/2001 tentang Pembentukan Panitia Ujian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tata Usaha Kejaksaan RI
    20. Kepja No. Kep-145/A/J.A/02/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan RI
    21. Seja SE-001/A/J.A/09/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan RI
    22. Seja SE-002/A/J.A/03/2002 tentang Perubahan Surat Edaran Jaksa Agung RI No. SE-001/A/J.A/09/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan RI
    23. Kepja No. Kep-X-230/C/10/2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan
    24. Kepja No. Kep-170/J.A/07/2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Tahun 2000
    25. Kepja No. Kep-004/A/J.A/01/2002 tentang Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan
    26. Kepja Kep-005/A/J.A/01/2002 tentang Pembentukan Tim Seleksi Pusat, Tim Pembantu Tim Seleksi Pusat dan Tim Seleksi Daerah, Bagi Peserta Diklat Pegawai Kejaksaan RI
    27. Kepja No. Kep-181/A/J.A/03/2002 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Crash Program Tahun Anggaran 2002
    28. Kepja No. Kep-182/A/J.A/03/2002 tentang Calon Peserta Seleksi Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa DIP Tahun Anggaran 2002
    29. Kepja No. Kep-X-056/C/03/2004 tentang Kurikilum Pendidikan Pembentukan Jaksa (PPJ) Kelas A, B, C, D, E, F, G dan H Tahun 2004
    30. Kepja No. Kep-086/J.A/10/1996 tentang Pembentukan Tim Seleksi Peserta Diklat Pegawai Kejaksaan
    31. Kepja No. Kep-031/JA/4/1977  tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.
    32. Kepja No. Kep-145/A/J.A/02/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan RI
    33. Kepja No. Kep-018/J.A/2/1996 tentang Delegasi Wewenang Menandatangani Daftar Usul Kenaikan Pangkat, Keputusan Penyesuaian Jabatan dan Penetapan Angka Kredit Jaksa Pada Kejaksaan Republik Indonesia
    34. Kepja No KEP-095/J.A/9/1981 tentang Dewan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
    35. Kepja No. Kep-085/JA/10/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Bagi Jabatan Jaksa
    36. Kepja No. Kep-073/J.A/07/1999 tentang Pola Jenjang Karir Pegawai Kejaksaan RI
    37. Kepja No. Kep-112/JA/10/1999 tentang Pola Pembinaan SDM Kejaksaan RI
    38. Kepja No. Kep-027/JA/3/1988 tentang Delegasi Wewenang Menandatangani Pertelaan Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Kejaksaan RI.    
    39. Seja No. SE-006/J.A/11/1988 tentang Sistem Pengambilan Keputusan Mutasi/ Promosi Personil (Eselon II dan III) Kejaksaan
    40. Kepja No. Kep-113/J.A/9/1991 tentang Pembentukan Tim Penilai Jabatan Jaksa Tingkat Pusat
    41. Kepja No. Kep-114/J.A/9/1991 tentang Pembentukan Tim Penilai Jabatan Jaksa Tingkat Kejaksaan Agung
    42. Kepja No. Kep-117/J.A/12/1995 tentang Jabatan Struktural yang Tidak Mengelola Fungsi Jaksa
    43. Kepja No. Kep-X-230/C/10/2005 tentang Pembentukan Tim Penilai Dan Sekeratariat Tim Penilai Jabatan Jaksa
    44. Kepja No. Kep-110/JA/10/1994 tentang Pengangkatan dan Pembinaan Widyaiswara Kejaksaan RI
    45. Seja No. SE-001/JA/3/1991 tentang Pelaksananaan Fungsional Jaksa  
    46. Kepja No. Kep-069/J.A/06/1999 tentang Pemberdayaan Jaksa Diperbantukan dan Jaksa Fungsional
    47. Kepja No. Kep-040/JA/04/1988 tentang Delegasi Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin
    48. Kepja No. Kep-326/A/J.A/09/2005 tentang Pendelegasian Wewenang Untuk dan Atas Nama Jaksa Agung RI Menanda Tangani Keputusan Pemberhentian Bebas Tugas Menjelang Pensiun, dan Biaya Perjalanan Pindah Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kejaksaan RI
    49. Kep-030/JA/1988 tentang Doktrin “Tri Krama” Adhyaksa
    50. Kep-040/JA/04/1988 tentang Delegasi Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin
    51. Kep-033/JA/3/1993  tentang Eksaminasi Perkara
    52. Kep-503/A/J.A/12/2000 tentang Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia
    53. Kep-504/A/J.A/12/2000 tentang Ketentuan Administrasi Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia
    54. Kep-367/A/J.A/08/2003 tentang Kotak Pos 4343 Jakarta Sebagai Sarana Akses Publik Kepada Kejaksaan RI dengan Cara Menyampaikan Laporan Pengaduan Masyarakat
    55. Kep-017/A/J.A/01/2004 tentang Majelis Kehormatan Jaksa
  32. rn
' ,publish='1' where id='7'
updateTitle: Keputusan Jaksa Agung1Success
23502009-03-17 13:40:11203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Kepulauan Bangka Belitungupdate tb_unitcontent set idunitsub='91', idkejati='0', dateunitcontent='2008-12-23', title='Cabang Kejari Sungailiat di Belinyu', description='di Jl. . Telp. (07) . Fax.(07)
Dipimpin oleh DADANG SURYAWAN, SH
', publish='1' where id='907'
updateTitle: Cabang Kejari Sungailiat di Belinyu1Success
23492009-03-17 13:39:39203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Kepulauan Bangka Belitungupdate tb_unitcontent set idunitsub='91', idkejati='0', dateunitcontent='2008-12-24', title='Cabang Kejari Tanjung Pandan di Manggar', description='di Jl. . Telp. (07) .Fax.(07)..
Dipimpin oleh Drs. YUSUF, SH.
', publish='1' where id='906'
updateTitle: Cabang Kejari Tanjung Pandan di Manggar1Success
23482009-03-17 13:39:23202.159.19.69adminRI - Tentang Kejaksaan - Daftarupdate tb_tentang_sub set idtentang='9', datetentang_sub='2009-03-04', title='JAKSA AGUNG MUDA PENGAWASAN', description='Mengerjakan sesuatu dengan benar sesuai aturan, belum tentu sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Sebaliknya mengerjakan sesuatu yang lazim di masyarakat, belum tentu benar secara hukum. Yang terbaik adalah mengkombinasikan keduanya menjadi sinergi yang positif dan itulah pegangan Darmono SH MM dalam bekerja. Hasilnya, tak percuma. Sepanjang karirnya di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, Dharmono sudah menorehkan banyak prestasi.

Nama Darmono sudah lama dikenal sebagai salah satu Jaksa yang konsisten dalam melakukan tindakan hukum untuk memberantas korupsi. Di Kalimantan Barat, guratan emas pemberantasan korupsi pernah ia torehkan. Sebagai Kajati Kalbar antara September 2005 hingga September 2006, alumnus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia  Yogyakarta 1977 ini mencatat rekor penanganan korupsi hingga 280 persen dari target. Angka itu masih bisa melambung jika saja permohonan pemeriksaan terhadap beberapa pejabat lokal bisa diluluskan. Sayang, hingga ia pindah ke posisi baru di sebagai Kajati DKI Jakarta, permohonan itu tidak ada yang merespon.

Di Jakarta, pria yang mengawali karir dengan menjadi Kepala Seksi Operasi Kejari Raba di Bima Nusa Tenggara Barat tahun 1981-1989 itu kembali menggebrak. Baru saja menjabat, ia langsung membidik tiga kasus korupsi, yakni, kasus pengadaan sapi oleh Bulog, kasus penempatan dana illegal di BNI cabang Radio Dalam, dan satu kasus lagi adalah penjualan barang bukti oleh pemilik gudang tempat penitipan barang di wilayah Jakarta Utara.
Tak hanya di bidang korupsi, Dharmono juga sukses mengkonsolidasikan aparatur Kejati DKI Jakarta untuk melakukan perbaikan internal. Sebelumnya, jajaran Kejati DKI sempat goyah menyusul skandal tuntutan narkoba yang berujung lengsernya Kajati lama Rusdi Taher. Darmono tak mau tanggung-tanggung mengatasi hal ini. Belum genap satu bulan menjabat, ia beberapa anak buahnya yang dianggap bertindak tidak sesuai dengan aturan segera mendapat tindakan.

Darmono memang selalu menekankan komitmen pemberantasan korupsi ini kepada jajarannya. Ia menekankan perlunya aspek kehati-hatian dan ketelitian dalam menangani kasus korupsi. Selain lantaran kasus-kasus korupsi selalu melibatkan orang-orang berpengaruh yang suka memanfaatkan kelemahan instrumen hukum. Karena itu, Darmono selalu menekankan untuk tidak ragu-ragu menahan tersangka jika bukti-bukti permulaan tindak pidana korupsi telah ditemukan.

Komitmen itulah yang ia tunjukkan saat menjadi Kajati di Kalimanatan Barat dengan segera menahan mantan direktur utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII Akhmaludin Hasibuan. Meski, pada akhirnya penahanan itu digugurkan oleh Pengadilan. Namun, setidaknya tindakan itu sudah memperlihatkan sebuah tekad. Dan itu ternyata sejalan dengan kebijakan Jaksa Agung saat itu, yakni Abdul Rahman Saleh. Jaksa Agung berharap koruptor tidak kabur lagi sehingga polisi, jaksa, dan hakim tidak boleh lagi memberikan penangguhan penahanan.

Penanganan korupsi serta penertiban dan pendisiplinan aparatur jaksa akhirnya menjadi bidang yang lekat tugas Darmono. Setelah sukses menangani perkara korupsi yang melibatkan para penggede, serta menertibkan kinerja sekitar 290 jaksa di jajaran Kejati DKI, pria kelahiran Klaten, 5 Juni 1953 ini diangkat menjadi Kepala Pusdiklat Kejaksaan Agung pada tahun 2007. Belum genap setahun jadi Kapusdiklat, tepatnya pada Rabu 20 Agustus 2008, peraih Adhykarya Bhakti Nusa pada tahun 2006 sebagai figur pemimpin terbaik ini dilantik menjadi Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.



CURRICULU VITAE

NAMA LENGKAP                 :    DARMONO, SH. MM.
NIP / NRP                             :    230014280 / 6785330.
PANGKAT / GOLONGAN   :    Jaksa Utama Madya (IV/d).
TTL                                        :    Klaten,  5 Juni 1953.
AGAMA                                  :    Islam.
STATUS PERNIKAHAN     :    Nikah.
NAMA ISTRI                         :    SRI MIYARSI, SH.
JUMLAH ANAK                    :    3 (tiga).
NAMA ANAK                         :   
rn
    rn
  1.   RACHMADHY SENO LUMAKSO
  2. rn
  3.   BARKAH DWI HATMOKO
  4. rn
  5.   RISKI RENY PERTIWI
  6. rn
rn
  RIWAYAT PENDIDIKAN   :
1.   FORMAL   :
a.    S-1 (Fakultas Hukum Pidana) UII  Yogyakarta Th. 1977.
b.    S-2 (Magister Management) IPWI Jakarta Th. 2000.
c.    Peserta Program Doktor (S-3) pada Universitas Padjajaran Bandung.

2.   NON FORMAL
a.    Pendidikan Jaksa Tahun 1980-1981.
b.    Pendidikan Pemberantasan Penye-lundupan.
c.    Pendidikan SEPADYA Tahun 1992.
d.    Pendidikan Aparatus Kepemimpinan Tahun 1994.
e.    Pendidikan SPAMEN Tahun 1996.
f.    Pendidikan Wira Intelijen Strategis Tahun 1997-1998.

  RIWAYAT PENUGASAN     :
1.    Mengusut dan menyidangkan perkara-perkara Tindak Pidana Subversi.
2.    Mengusut dan menyidangkan perkara-perkara Tindak Pidana Penyelundupan.
3.    Mengusut dan menyidangkan perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi.
4.    Menyidangkan perkara Tindak Pidana Umum (Pembunuhan, Penggelapan, Perjudian dll).
5.    Mengusut Pelanggaran HAM Berat.
6.    Menjadi Pembicara dalam berbagai seminar tentang penanganan berbagai Kasus Pidana.

  RIWAYAT PRESTASI   :
1.    Sidhakarya Adhyaksa (Kajari Prestasi Baik tingkat Nasional/Terbaik Harapan I Tahun 1999 Kajari Cilacap, JATENG (Sidhakarya No. TP.419/JA/07/1999, KEPJA Nomor :  KEP-077/07/1999) tgl 20 Juli 1999.
2.    Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun dari Presiden RI Tahun 1999.
3.    “BEST ENTREPRENIUR & BEST EXECUTIVE AWARD”  dari Yayasan Penghargaan Indonesia tanggal 12 Desember 2003.
4.    “ADHYKARYA BHAKTI NUSA 2006 sebagai FIGUR PEMIMPIN TERBAIK untuk PEMBANGUNAN DAERAH” tanggal 15 April 2006.
5.    Penghargaan : “The Most Creative People Award 2006” dari Yayasan Citra Insani Jakarta, tanggal 13 Mei 2006. 


  RIWAYAT PENUGASAN     :
rn
    rn
  1. Kepala Seksi Operasi Kejari Raba Bima NTB  Tahun 1981-1989.
  2. rn
  3. Kasi Pengkajian Penuntutan Pidsus Kejagung RI Tahun 1990-1994.
  4. rn
  5. Kajari Pariaman Sumatera Barat Tahun 1994 –1995.
  6. rn
  7. Kabag TU JAM Pembinaan Kejaksaan Agung RI Tahun 1995-1996.
  8. rn
  9. Kajari Cilacap, Jawa Tengah Tahun  1996-1999.
  10. rn
  11. Kasubdit Upaya Hukum Eksekusi JAM Pidum Tahun 1999-2000.
  12. rn
  13. Kasubdit Kamtibum dan TPUL Pidum Tahun 2000-2001.
  14. rn
  15. Kajari Jakarta Barat Agustus  2001-Desember 2002
  16. rn
  17. Wakajati Lampung Desember 2002-Februari 2004.
  18. rn
  19. Wakajati DKI Jakarta Februari 2004-September 2005
  20. rn
  21. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar 26 September 2005-September 2006.
  22. rn
  23. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta 23 Okt 2006  s/d  19 Sept 2007.
  24. rn
  25. Inspektur Pidsus Datun pada JAM Pengawasan tanggal 26 Sept 2007  s/d
  26. rn
  27. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan kejaksaan R.I. di Ragunan
  28. rn
  29. Jaksa Agung Muda Pengawasan tahun 2008
  30. rn
' , Namafile='darmono.gif' ,publish='1' where id='30'
updateTitle: JAKSA AGUNG MUDA PENGAWASAN1Success
23472009-03-17 13:38:59203.142.77.163adminUNIT KEJAKSAANupdate tb_unit set unit='Jaksa Agung', description='JAKSA AGUNGrn

Sesuai amanat Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan. Secara kelembagaan, Kejaksaan menganut prinsip satu dan tidak terpisahkan. Jaksa Agung sebagai pejabat negara, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

rn

Dalam menjalankan tugasnya, Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan enam Jaksa Agung Muda yaitu Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Jaksa Agung Muda Pengawasan. Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung merupakan satu kesatuan unsur pimpinan. Jaksa Agung Muda adalah unsur pembantu pimpinan.

rn

Pelaksanaan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di daerah dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi sesuai undang-undang dan kebijakan yang ditetapkan Jaksa Agung. Di Indonesia saat ini terdapat 31 Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di Ibukota Propinsi dan Kejaksaan Negeri sejumlah 487 yang berkedudukan di kota dan Kabupaten serta 89 Cabang Kejaksaan Negeri.

', tupoksi='

Berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang Jaksa Agung meliputi :

rn
    rn
  1. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan.
  2. rn
  3. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang, mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.
  4. rn
  5. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung  dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara; dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam  pemeriksaan kasasi perkara pidana.
  6. rn
  7. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  8. rn
  9. Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.
  10. rn
  11. Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh kepala kejaksaan negeri setempat atas nama Jaksa Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung.
  12. rn
  13. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya diberikan atas dasar rekomendasi dokter, dan dalam hal diperlukannya perawatan di luar negeri rekomendasi tersebut dengan jelas menyatakan kebutuhan untuk itu yang dikaitkan dengan belum mencukupinya fasilitas perawatan tersebut di dalam negeri.


     
  14. rn
', submenu3='

KEBIJAKAN STRATEGIS DAN KEGIATAN JAKSA AGUNG
DALAM TAHUN 2008

rn

Kejaksaan sebagai instansi yang diberikan kewenangan penuntutan dan kewenangan lain oleh undang-undang, pada tahun 2008 telah melakukan langkah-langkah strategis dalam melaksanakan dan mengoptimalkan fungsi Kejaksaan dalam upaya penegakan hukum. Kebijakan strategis dan kegiatan yang  dilakukan oleh Jaksa Agung antara lain sebagai berikut :

rn
    rn
  1. Menyelenggarakan Konferensi Negara-negara Pihak (Conference of the State Parties (CoSP-2)) yang terikat dengan UNCAC (United Nation Convention Against Corruption) 28 Januari – 1 Februari 2008 di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali. Dalam Konferensi ini Jaksa Agung R.I. selaku Presiden Konferensi diangkat menjadi “excecutive members” atau anggota eksekutif dari The International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA).
  2. rn
  3. Mengeluarkan  SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Agama, Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun 2008, Nomor : Kep-033/A/JA/6/2008, Nomor : 199 Tahun 2008 tanggal 9 Juni 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Penganut Jamaah Ahmadiyah Islam  (JAI) dan warga masyarakat.
  4. rn
  5. Mengeluarkan SK JA Nomor KEP-046/A/JA/06/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang Pembentukan Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.
  6. rn
  7. Mengeluarkan SK JA Nomor : KEP-071A/A/JA/07/2008 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Operasi Intelijen Kejaksaan Agung R.I, tanggal 24 Juli 2008, dalam rangka mendukung dan mengamankan kebijakan Jaksa Agung R.I. sebagaimana diatur dalam Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-046/A/JA/06/2008, Tentang Pembentukan Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Operasi Intelijen Kejaksaan pada Unit Kerja Jaksa Agung Muda Intelijen.
  8. rn
  9. Mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan SKB Menteri Agama, Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri tersebut berupa Surat Edaran Bersama Sekretaris Jenderal Departemen Agama, Jaksa Agung Muda Intelijen dan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri Nomor : SE/SJ/1322/2008, Nomor : SE/B-1065/D/DSP.4/08/2008, nomor : SE/119/921.D.III/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri R.I.
  10. rn
  11. Meresmikan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi Kejaksaan, tanggal 18 September 2008
  12. rn
  13. Menandantangani Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Administrasi Khsus Hongkong Republik Rakyat Cina Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana tanggal 10 Oktober 2008.
  14. rn
  15. Mengeluarkan Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP.125/A/JA/10/2008 Tentang Pengangkatan Jaksa Khusus Yang Menangani Perkara Tindak Pidana Pemilihan Umum Pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pusat Dan Luar Negeri serta melakukan Sosialisasi UU No.10 Tahun 2008, pada hari Selasa tanggal 25 November 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  16. rn
  17. Menyelenggarakan Hari Anti Korupsi Se-Dunia Pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2008 bertempat di Silang Monumen Nasional Jakarta Pusat, oleh Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Ani Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Mufidah Yusuf Kalla, para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, para Pemimpin Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara serta para Duta Besar Negara Sahabat.
  18. rn
rn

 

' where id='1'
updateUnit: Jaksa Agung1Success
23462009-03-17 13:36:24202.159.19.69adminUNIT KEJAKSAANupdate tb_unit set unit='JAM Tindak Pidana Khusus', description='JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUSrn

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi kejaksaan di bidang yustisial mengenai tindak pidana khusus

rn

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, JAM PIDSUS dibantu oleh:

rn
    rn
  1. Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
  2. rn
  3. Direktorat penyidikan
  4. rn
  5. Direktorat penuntutan
  6. rn
  7. Direktorat Upaya hukum , eksekusi dan Eksaminasi;
  8. rn
  9. Tenaga pengakaji Tindak Pidana Khusus;
  10. rn
rn

Kanal ini memuat informasi tentang kegiatan internal serta perkembangan kegiatan di dalam ruang lingkup JAMPIDSUS.

', tupoksi='TUGAS :rn

Melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penutupan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa agung.

rn

FUNGSI :

rn
    rn
  1. Perumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial pidana khusus berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya.
  2. rn
  3. Perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan tambahan penuntutan, eksekusi atau melaksanakan penetapan hukum, dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksaan keputusan lepas bersyarat dan tidak hukum lain serta pengadministrasianya.
  4. rn
  5. Pembinaan kerja sama, pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara tinak pidana khusus dengan instansi dan lembaga terkait mengenai penyelidikan dan penyidikan berdasarkan peraturan perundang – undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa agung.
  6. rn
  7. Pemberian saran, konsepsi tentang pendapat dan / atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana khusus masalah dan masalah hukum lainya dalam kebijaksanaan penegakan hukum.
  8. rn
  9. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan, dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus di lingkungan kejaksaan.
  10. rn
  11. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas wewenang kejaksaan dibidang tindak pidana khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa agung
  12. rn
', submenu3='' where id='24'
updateUnit: JAM Tindak Pidana Khusus1Success
23452009-03-17 13:34:44202.159.19.69adminUNIT KEJAKSAANupdate tb_unit set unit='JAM Tindak Pidana Umum', description='JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUMrn

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM PIDUM) adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi kejaksaan di bidang yustisial mengenai tindak pidana umum yang diatur di dalam dan diluar kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

rn

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, JAM PIDUM dibantu oleh:

rn
    rn
  1. Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
  2. rn
  3. Direktorat Prapenuntutan;
  4. rn
  5. Direktorat Penuntutan;
  6. rn
  7. Direktorat Upaya Hukum, Eksekusi, dan Eksaminasi;
  8. rn
  9. Tenaga Pengkaji Tindak Pidana Umum;
  10. rn
  11. Kelompok Jabatan Fungsional;
  12. rn
rn

Kanal ini menyajikan informasi terkait dengan semua bagian-bagian dalam proses pengadilan yang menjadi tanggungjawab JAMPIDUM.

', tupoksi='TUGAS :rn

Melakukan pra penuntutan, pemeriksaan, tambahan, penuntutan, pelaksanaan terhadap hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum berdasarkan peraturan perundang-perundangan dan kebijaksanaan oleh Jaksa Agung.

rn

FUNGSI :

rn
    rn
  1. Perumusan kebijaksanaan teknis dan kegiatan yustisial pidan umum berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya.
  2. rn
  3. Perencaaan dan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan prapenuntutan, pemeriksaaan tambahan, penuntutan dalam tindak pidan terhadap keamana negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana umum yang diatur di dalam dan diluar kirab undang-undang hukum pidana.
  4. rn
  5. Pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan pelaksaan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hokum lainnya dalam perkara tindak pidana umum serta pengadminitrasiannya.
  6. rn
  7. Pembinaan kerja sama, pelaksanaan, koordinasi dan pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum dengan instansi terkait berdasarkan peraturann perundang-perundangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa agung.
  8. rn
  9. Pemberian sarana, konsepsi, tentang pendapat dan/atau pertimbangan hukum jaksa agung mengenai perkara tindak pidana umum dan masalah hokum lainnya dalam kebijakan penegakan hukum.
  10. rn
  11. Pembinaan dan peningkatan kemampuan keterampilan dan intregitas aparat tindak pidana umum di lingkungan kejaksaan.
  12. rn
  13. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana umum berdasarakan peraturan perundang-perundangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
  14. rn
', submenu3='' where id='23'
updateUnit: JAM Tindak Pidana Umum1Success
23442009-03-17 13:34:26202.159.19.69adminUNIT KEJAKSAANupdate tb_unit set unit='Pusintakrim', description='PUSAT INFORMASI DATA DAN STATISTIK KRIMINALrn

Pusat Informasi Data dan Statistik Kriminal (PUSINTAKRIM) adalah pelaksana tugas di bidang informasi data dan statistik yang karena sifatnya tidak tercakup oleh satuan Organisasi Kejaksaan lainnya, yang bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung.

rn

Pelaksanaan tugas sehari-hari di PUS INSTAKRIM terdiri dari :

rn
    rn
  1. Bagian Tata Usaha;
  2. rn
  3. Bidang Produksi;
  4. rn
  5. Bidang analisis;
  6. rn
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.
  8. rn
rn

Kanal ini memuat informasi tentang data dan statistik kriminal serta perkembangan kegiatan di dalam ruang lingkup tanggungjawab PUSINSTAKRIM.

', tupoksi='TUGAS :rn

Melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data hukum serta kriminal berdasarkan perauturan perundang-undangan dan kebijkasanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

rn

FUNGSI :

rn
    rn
  1. Penyiapan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaanya.
  2. rn
  3. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan data hukum dan statistik kriminal.
  4. rn
  5. Pelaksanaan penyusunan program, penyiapan perangkat, rencana kegiatan pengelolaan data hukum dan data kriminal.
  6. rn
  7. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data hukum dan data kriminal menjadi data hukum dan statistik kriminal dalam suatu sistem informasi manajemen Kejaksaan.
  8. rn
  9. Pelaksanaan penyajian, produksi dan distribusi hasil pengelolaan data hukum dan data kriminal, yang berupa informasi hukum dan statistik kriminal dengan memperhatikan aspek kecepatan, kecermatan dan keamanan.
  10. rn
  11. Koordinasi, konsultasi dan kerjasama dalam pengelolaan data hukum dan statistik kriminal dengan semua satuan kerja di lingkungan Kejaksaan dan dengan instansi terkait, dalam rangka pengembangan sisitem informasi manajemen Kejaksaan.
  12. rn
  13. Pelaksanaan urusan ketatatusahaan dan kerumahtanggan Pusat INSTAKRIM.
  14. rn
', submenu3='' where id='30'
updateUnit: Pusintakrim1Success
23432009-03-17 13:33:55202.159.19.69adminUNIT KEJAKSAANupdate tb_unit set unit='JAM Pengawasan', description='JAKSA AGUNG MUDA PENGAWASANrn

Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM WAS) adalah pembantu Jaksa Agung dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kejaksaan di bidang Pengawasan

rn

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, JAM WAS dibantu oleh

rn
    rn
  1. Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan;
  2. rn
  3. Inspektur Kepegawaian dan Tugas Umum;
  4. rn
  5. inspektur Keuangan, Perlengkapan dan Proyek pembangunan;
  6. rn
  7. inspektur Intelijen;
  8. rn
  9. inspektur Tindak Pidana Umum;
  10. rn
  11. inspektur Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara.
  12. rn
rn

Kanal ini menyajikan informasi seputar kegiatan serta dinamika lain di dalam ruang lingkup tanggungjawab JAMWAS.

', tupoksi='TUGAS : rn

Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan pembangunan semua unsur Kejaksaan, agar terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana dan program kerja serta kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung.

rn

FUNGSI :

rn
    rn
  1. Perumusan kebijaksanaan teknis pengawasan di lingkungan Kejaksaan.
  2. rn
  3. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengamatan, penelitian, pengujian, penilaian, pemberian bimbingan, penertiban atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan terutama mengenai administrasi umum, administrasi di bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan, proyek pembangunan , intelijen, tindak pidana umum, tindak pidana khusus, perdata, dan tata usaha negara di lingkungan Kejaksaan serta pengadministrasian.
  4. rn
  5. Pelaksanaan pengusutan, pemeriksaan atas adanya laporan, pengaduan, penyimpangan, penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan yang terbukti melakukan perbuatan tercela atau terbukti melakukan tindak pidana;
  6. rn
  7. Pemantauan dalam rangka tindak lanjut pengawasan di lingkungan Kejaksaan.
  8. rn
  9. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan serta integritas kepribadian aparat pengawasan di lingkungan Kejaksaan.
  10. rn
  11. Pembinaan kerjasama dan pelaksanaan koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional instansi lain mengenai pelaksanaan pengawasan pada umumnya;
  12. rn
  13. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
  14. rn
', submenu3='' where id='26'
updateUnit: JAM Pengawasan1Success
23422009-03-17 13:33:14202.159.19.69adminUNIT KEJAKSAANupdate tb_unit set unit='Puspenkum', description='PUSAT PENERANGAN HUKUMrn

Pusat Penerangan Dan Hukum (PUSPENKUM) adalah pelaksana tugas dibidang penerangan dan hubungan masyarakat yang karena sifatnya tidak tercakup dalam satuan organisasi Kejaksaan lain, bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung.

rn

Pelaksana tugas sehari-hari di PUS PENKUM terdiri dari

rn
    rn
  1. Bagian Tata Usaha;
  2. rn
  3. Bidang Penyuluhan/Penerangan Hukum;
  4. rn
  5. Bidang Hubungan Media Massa;
  6. rn
  7. Bidang Hubungan Antar Lembaga/DPR, Pemerintah dan Non Pemerintah;
  8. rn
  9. Kelompok Jabatan Fungsional..
  10. rn
rn

Kanal ini memuat informasi tentang kegiatan serta dinamika lain di dalam ruang lingkup tanggungjawab PUSPENKUM.

', tupoksi='TUGAS :rn

Melaksanakan kegiatan penyuluhan/penerangan hukum dan hubungan masyarakat

rn

FUNGSI :

rn
    rn
  1. Penyiapan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya.
  2. rn
  3. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis perencanaan, pelaksanaan penerangan, penyuluhan, publikasi, hubungan masyarakat dan dokumentasi.
  4. rn
  5. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dari satuan kerja di lingkungan Kejaksaan dan dari instansi lain serta hasil penelitian di lapangan untuk kegiatan publikasi serta pembinaan hubungan masyarakat.
  6. rn
  7. Pelaksanaan pembinaan kerjasama dengan instansi terkait dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya dalam program penyuluhan/penerangan dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat.
  8. rn
  9. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam melakukan kegiatan penyuluhan, penerangan hukum, pembinaan masyarakat taat hukum dan melakukan pemantauan serta penilaian pelaksanaan tugas.
  10. rn
  11. Pelaksanaan pendokumentasian, pendistribusian dan perencanaan program penerangan, penyuluhan hukum.
  12. rn
  13. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat PENKUM
  14. rn
', submenu3='' where id='29'
updateUnit: Puspenkum1Success
23412009-03-17 13:32:28202.159.19.69adminUNIT KEJAKSAANupdate tb_unit set unit='Jaksa Agung', description='JAKSA AGUNGrn

Sesuai amanat Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan. Secara kelembagaan, Kejaksaan menganut prinsip satu dan tidak terpisahkan. Jaksa Agung sebagai pejabat negara, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

rn

Dalam menjalankan tugasnya, Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan enam Jaksa Agung Muda yaitu Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Jaksa Agung Muda Pengawasan. Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung merupakan satu kesatuan unsur pimpinan. Jaksa Agung Muda adalah unsur pembantu pimpinan.

rn

Pelaksanaan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di daerah dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi sesuai undang-undang dan kebijakan yang ditetapkan Jaksa Agung. Di Indonesia saat ini terdapat 31 Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di Ibukota Propinsi dan Kejaksaan Negeri sejumlah 487 yang berkedudukan di kota dan Kabupaten serta 89 Cabang Kejaksaan Negeri.

', tupoksi='

Berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang Jaksa Agung meliputi :

rn
    rn
  1. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan.
  2. rn
  3. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang, mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.
  4. rn
  5. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung  dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara; dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam  pemeriksaan kasasi perkara pidana.
  6. rn
  7. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

     
  8. rn
', submenu3='

KEBIJAKAN STRATEGIS DAN KEGIATAN JAKSA AGUNG
DALAM TAHUN 2008

rn

Kejaksaan sebagai instansi yang diberikan kewenangan penuntutan dan kewenangan lain oleh undang-undang, pada tahun 2008 telah melakukan langkah-langkah strategis dalam melaksanakan dan mengoptimalkan fungsi Kejaksaan dalam upaya penegakan hukum. Kebijakan strategis dan kegiatan yang  dilakukan oleh Jaksa Agung antara lain sebagai berikut :

rn
    rn
  1. Menyelenggarakan Konferensi Negara-negara Pihak (Conference of the State Parties (CoSP-2)) yang terikat dengan UNCAC (United Nation Convention Against Corruption) 28 Januari – 1 Februari 2008 di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali. Dalam Konferensi ini Jaksa Agung R.I. selaku Presiden Konferensi diangkat menjadi “excecutive members” atau anggota eksekutif dari The International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA).
  2. rn
  3. Mengeluarkan  SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Agama, Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun 2008, Nomor : Kep-033/A/JA/6/2008, Nomor : 199 Tahun 2008 tanggal 9 Juni 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Penganut Jamaah Ahmadiyah Islam  (JAI) dan warga masyarakat.
  4. rn
  5. Mengeluarkan SK JA Nomor KEP-046/A/JA/06/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang Pembentukan Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.
  6. rn
  7. Mengeluarkan SK JA Nomor : KEP-071A/A/JA/07/2008 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Operasi Intelijen Kejaksaan Agung R.I, tanggal 24 Juli 2008, dalam rangka mendukung dan mengamankan kebijakan Jaksa Agung R.I. sebagaimana diatur dalam Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-046/A/JA/06/2008, Tentang Pembentukan Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Operasi Intelijen Kejaksaan pada Unit Kerja Jaksa Agung Muda Intelijen.
  8. rn
  9. Mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan SKB Menteri Agama, Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri tersebut berupa Surat Edaran Bersama Sekretaris Jenderal Departemen Agama, Jaksa Agung Muda Intelijen dan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri Nomor : SE/SJ/1322/2008, Nomor : SE/B-1065/D/DSP.4/08/2008, nomor : SE/119/921.D.III/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri R.I.
  10. rn
  11. Meresmikan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi Kejaksaan, tanggal 18 September 2008
  12. rn
  13. Menandantangani Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Administrasi Khsus Hongkong Republik Rakyat Cina Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana tanggal 10 Oktober 2008.
  14. rn
  15. Mengeluarkan Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP.125/A/JA/10/2008 Tentang Pengangkatan Jaksa Khusus Yang Menangani Perkara Tindak Pidana Pemilihan Umum Pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pusat Dan Luar Negeri serta melakukan Sosialisasi UU No.10 Tahun 2008, pada hari Selasa tanggal 25 November 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  16. rn
  17. Menyelenggarakan Hari Anti Korupsi Se-Dunia Pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2008 bertempat di Silang Monumen Nasional Jakarta Pusat, oleh Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Ani Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Mufidah Yusuf Kalla, para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, para Pemimpin Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara serta para Duta Besar Negara Sahabat.
  18. rn
rn

 

' where id='1'
updateUnit: Jaksa Agung1Success
23402009-03-17 13:30:50202.159.19.69adminUNIT KEJAKSAANupdate tb_unit set unit='Wakil Jaksa Agung', description='WAKIL JAKSA AGUNG
rn

Gedung Wakil Jaksa Agung Republik IndonesiaWakil Jaksa Agung adalah seorang yang membantu Jaksa Agung dalam menjalankan amanat Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Wakil Jaksa Agung bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

rn

Wakil Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung. Yang dapat diangkat menjadi Wakil Jaksa Agung adalah Jaksa Agung Muda atau yang dipersamakan dengan memperhatikan jenjang dan jabatan karier.

', tupoksi='

TUGAS POKOK & FUNGSI

rn

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Wakil Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

rn
    rn
  1. Membantu Jaksa Agung dalam membina dan mengembangkan organisasi, administrasi sehari-hari serta tugas-tugas teknis operasional lainnya agar berdaya guna dan berhasil guna.
  2. rn
  3. Membantu Jaksa Agung dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi para Jaksa Agung Muda, Pusat dan Kejaksaan di daerah.
  4. rn
  5. Mewakili Jaksa Agung dalam hal Jaksa Agung berhalangan.
  6. rn
  7. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung.
  8. rn
rn


', submenu3='TIM PEMBURU KORUPTOR :

Tim Terpadu Pencari Terpidana dan Tersangka Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya disebut Tim Pemburu Koruptor adalah satuan kerja lintas departemen dibawah koordinasi Wakil Jaksa Agung. Keanggotaan Tim Terpadu terdiri dari unsur-unsur Kejaksaan Agung R.I., Kemenko Polhukam (Deputy III/Menko Polhukam Bidang Hukum dan Ham), Departemen Hukum Dan Ham (Ditjen Administrasi Hukum Umum dan Ditjen Imigrasi), Kepolisian Negara R.I. (Bareskrim dan NCB Interpol Indonesia), Departemen Luar Negeri (Ditjen Politik Hukum Keamanan dan Kewilayahan), dan Unsur PPATK.

Tim Pemburu Koruptor dibentuk berdasarkan :
rn
    rn
  • Keputusan Menko Polhukam Nomor : Kep-54/Menko/Polhukam/12/2004 tanggal 17 Desember 2004 tentang pembentukan tim terpadu pencari terpidana perkara tindak pidana korupsi, kemudian diperbaharui dengan
  • rn
  • Keputusan Menko Polhukam nomor : Kep-21/Menko/Polhukam/4/2005 tanggal 18  April 2005 tentang tim terpadu pencari terpidana dan tersangka perkara tindak pidana korupsi, dan diperbaharui lagi dengan
  • rn
  • Keputusan Menko Polhukam Nomor : Kep-23/Menko/Polhukam/02/2006 tanggal 28 Februari 2006 tentang tim terpadu pencari terpidana dan tersangka perkara tindak pidana korupsi.
  • rn
  • Keputusan Menko Polhukam nomor : Kep-48/Menko/Polhukam/5/2007 tanggal 8 Mei 2007 tentang perubahan susunan keanggotaan tim terpadu pencari terpidana dan tersangka perkara tindak pidana korupsi.
  • rn
rn
TUGAS POKOK :
rn
    rn
  • Menghimpun keterangan, fakta / data dan informasi dari berbagai sumber tentang tempat atau keberadaan terpidana dan tersangka tindak pidana korupsi di dalam maupun di luar negeri sebagai bahan masukan guna pengakurasian, pengolahan serta penetapan kebijakan, langkah dan tindakan lebih lanjut.
  • rn
  • Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam rangka penyelidikan, pencarian dan penangkapan terpidana dan tersangka perkara tindak pidana korupsi di dalam negeri (dengan segenap jajaran pemerintah baik dengan departemen / lembaga pemerintah non departemen yang secara fungsional terkait langsung maupun tidak langsung berwenang atau berkepentingan dengan penegakan hukum, aparat keamanan serta lembaga lainnya yang diperlukan) dan di luar negeri (dengan berbagai negara dan atau pemerintahan khususnya di negara-negara yang diduga menjadi tempat beradanya terpidana atau tersangka perkara tindak pidana korupsi baik secara langsung maupun atas dukungan dari departemen luar negeri melalui Perwakilan / Kedutaan Besar Republik Indonesia).
  • rn
  • Menyerahkan terpidana dan tersangka tindak pidana korupsi kepada institusi penegak hukum selaku pihak yang berwenang dalam hal ini kejaksaan agung republik indonesia dan atau kepada kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap para tersangka untuk dilakukan / diselesaikan penyelidikan / penyidikannya.
  • rn
  • Melakukan upaya penyelamatan kerugian keuangan negara berupa asset hasil korupsi dan asset lainnya untuk dimasukkan kembali sebagai asset negara.
  • rn
  • Melaksanakan berbagai upaya antisipatif dan koordinatif dalam rangka menjamin tercapainya kecepatan dan ketepatan kebijakan, langkah dan tindak lanjut dengan pimpinan masing-masing anggota tim terpadu sejak perencanaan, pelaksanaan dan proses hukum hingga penuntasan eksekusi.
  • rn
rn
FUNGSI :
Turut serta menuntaskan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta turut serta menuntaskan perkara tindak pidana korupsi yang masih dalam proses penyelesaian (tahap penyidikan dan tahap penuntutan) dengan mengoptimalkan pencarian terpidana dan tersangka beserta asset-assetnya baik didalam negeri maupun di luar negeri.


KEGIATAN

Sampai akhir tahun 2008 TPK telah berhasil menangkap 4 (empat) orang terpidana dan 1 (satu) orang tersangka, yaitu :
rn
    rn
  1. David Nusa Wijaya
  2. rn
  3. Dharmono K Lawi,
  4. rn
  5. Tabrani Ismail,
  6. rn
  7. Adrian Kiki Ariawan
  8. rn
  9. Jeffry Baso (tersangka).
  10. rn
rn 
Selama tahun 2008 TPK telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
rn
    rn
  1. Permintaan bantuan pemblokiran asset atas nama ECW Neloe (terpidana  perkara tindak pidana korupsi pada Bank Mandiri) sejumlah USD 5,2 Juta.
  2. rn
  3. Asset tersangka Irawan Salim (kasus Bank Global). Pemerintah Federal Swiss pada dasarnya telah dapat menyetujui permintaan MLA untuk melakukan pembekuan asset Irawan Salim sejumlah USD 9,9 juta yang berada di Bank Swiss, untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia. Sampai saat ini Tim menunggu pihak Kejaksaan Federal Swiss untuk tindak lanjutnya.
  4. rn
  5. Penandatanganan MLA RI – Hong Kong. Tim Terpadu telah memfasilitasi penandatanganan perjanjian MLA antara pemerintah Indonesia dan Hong Kong SAR tanggal 3 April 2008. Jaksa Agung RI dengan mendapat “full power” dari Menteri Luar Negeri RI bertindak atas nama Pemerintah RI untuk menandatangani perjanjian MLA tersebut.
  6. rn
  7. Ekstradisi Terpidana Adrian Kiki Ariawan. Menindak lanjuti permintaan Pemerintah RI kepada pihak Australia untuk mengekstradisi Adrian Kiki Ariawan (terpidana tindak pidana korupsi pada Bank Surya yang merugikan negara + Rp. 1,5 trilyun), maka pada tanggal 28 Nopember 2008 pihak berwenang Australia telah menangkap yang bersangkutan di Australia Barat. Selanjutnya Tim Terpadu langsung berangkat ke Australia tanggal 9 s/d 13 Desember 2008 untuk menindaklanjuti penangkapan tersebut. Pihak Australia mengemukakan bahwa Adrian Kiki Ariawan sedang dalam penahanan CDPP (Commonwealth Director of Public Prosecutions) dari tanggal 28 November 2008 di Hakea Prison, di Negara Bagian Western Australia. Perlu dikemukakan juga bahwa pada sidang magistrate tanggal 8 November 2008 yang lalu, pengadilan setuju untuk tetap menahan termohon ekstradisi sampai dengan dikeluarkannya keputusan menteri dalam negeri Australia tanggal 12 Januari 2008. Mengenai asset yang mungkin dimiliki oleh Adrian Kiki Ariawan di Australia, pihak Indonesia berkeinginan agar dibuka kesempatan untuk mendiskusikan kemungkinan perampasan asset tersebut melalui mekanisme MLA (Mutual Legal Assistance). Dijelaskan oleh pihak Australia,   bahwa   sesuai   dengan   hukum   Australia,  maka pelacakan terhadap asset tersebut hanya bisa dilakukan untuk masa 6 (enam) tahun ke belakang. Sehingga untuk kasus Adrian Kiki Ariawan, hal tersebut telah melampaui masa daluarsa (statutory limitation).
  8. rn
  9. Pelacakan Asset Terpidana Hendra Rahardja. Berkaitan dengan permintaan bantuan pelacakan dan penarikan kembali asset-asset Hendra Rahardja yang di transfer dari Australia ke Hong Kong Pemerintah Australia melalui keputusan The New South Wales Supreme Court telah memerintahkan kepada South East Group (SEG) di Hong Kong untuk mengalihkan asset terpidana Hendra Rahardja sebesar USD 398,478,87 ke Australia untuk diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pihak Australia menyatakan kembali bahwa pihak Hongkong masih mempertimbangkan masalah “asset sharing”, yaitu sesuai dengan perjanjian MLA Hong Kong – Australia, mereka ingin mendapatkan bagian dari asset yang telah dirampas tersebut, sebelum dikembalikan ke Australia untuk selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah RI.
  10. rn
  11. Pelacakan tersangka, terpidana dan aset-asetnya di Republik Rakyat China. Dalam rangka pelacakan tersangka dan terpidana dan aset-asetnya yang diduga berada di RRC, Tim Terpadu telah mengadakan kunjungan ke Beijing, RRC pada tanggal 10 s/d 13 Desember 2008 dan bertemu dengan Interpol China dan Kejaksaan Agung China untuk meminta bantuan informasi keberadaan para tersangka dan terpidana tindak pidana korupsi beserta aset-asetnya yang diduga berada di China.
  12. rn
' where id='2'
updateUnit: Wakil Jaksa Agung1Success
23392009-03-17 13:29:25202.159.19.69adminUNIT KEJAKSAANupdate tb_unit set unit='Puslitbang', description='PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGANrn

Rakornas Kepala Kejaksaan TinggiPusat Pengembangan dan Latihan (PUSLITBANG) adalah pelaksana tugas di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan kerjasama keilmuan dan kegiatan ilmiah lainnya, yang karena sifatnya tidak tercakup dalam satuan organisasi Kejaksaan lainnya, bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung

rn

Pelaksanaan tugas sehari-hari di PUSLITBANG terdiri dari

rn
    rn
  1. Bagian Tata Usaha.
  2. rn
  3. Bidang Penelitian;
  4. rn
  5. Bidang Pengakajian dan Pengembangan;
  6. rn
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.
  8. rn
rn

Kanal ini memuat informasi tentang kegiatan dan dinamika lain yang menjadi tugas PUSLITBANG.

', tupoksi='TUGAS :rn

Melaksanakan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, kerjasama keilmuan dan kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

rn

FUNGSI :

rn
    rn
  1. Penyiapan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya.
  2. rn
  3. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, kerjasama keilmuan dan kegiatan ilmiah lainnya.
  4. rn
  5. Koordinasi dan konsultasi dalam penyusunan proyek dan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, kerja sama keilmuan dan kegiatan ilmiah lainnya dengan satuan kerja di lingkungan Kejaksaan.
  6. rn
  7. Koordinasi dan konsultasi dalam melakukan penelitian, pengkajian, pengembangan kerjasama keilmuan dan kegiatan ilmiah lainnya.
  8. rn
  9. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan, kerjasama keilmuan dan kegiatan ilmiah lainnya.
  10. rn
  11. Pelaksanaan pemantauan, penelitian pelaksanaan rencana dan program kerja penelitian, pengkajian, pengembangan, kerjasama keilmuan dan kegiatan ilmiah lainnya.
  12. rn
  13. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtangaan, kepegawaian, dokumentasi, kepustakaan dan pendistribusian hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya.
  14. rn
  15. Pembinaan dan penilaian karya tulis dan kegiatan lainnya di lingkungan Kejaksaan.
  16. rn
', submenu3='' where id='28'
updateUnit: Puslitbang1Success
23382009-03-17 13:27:45202.159.19.69adminUNIT KEJAKSAANupdate tb_unit set unit='Pusdiklat', description='PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHANrn

Penutupan Diklat Pembentukan, Pelantikan, dan Pengambilan Sumpah Jaksa Pusat Pendidikan dan Latihan (PUSDIKLAT) adalah lembaga sub ordinat Kejaksaan Agung yang berfungsi untuk pelatihan dan pembinaan mental dan kemampuan profesional semua unit di Kejaksaan Agung

rn

Pelaksanaan tugas sehari-hari di PUSDIKLAT terdiri dari

rn
    rn
  1. Bagian Tata Usaha;
  2. rn
  3. Bidang DIKLAT Penjenjangan;
  4. rn
  5. Bidang DIKLAT Teknis Fungsional;
  6. rn
  7. Bidang DILAT Luar Negeri;
  8. rn
  9. Kelompok Jabatan Fungsional
  10. rn
rn

Kanal ini menyajikan informasi serta perkembangan kegiatan dalam ruang lingkup tanggungjawab PUSDIKLAT.

', tupoksi='TUGAS :rn

Melaksanakan peningkatan kemampuan profesional, integritas kepribadian dan disiplin yang nasional di lingkungan Kejakasaan

rn

FUNGSI :

rn
    rn
  1. Penyiapan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya.
  2. rn
  3. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis penyelenggaraan DIKLAT di dalam negeri dan luar negeri baik yang bersifat jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
  4. rn
  5. Pelaksanaan DIKLAT denga bekerjasama dan atau sesuai dengan pertimbangan dari badan pertimbangan DIKLAT dan Widyaiswara dalam prosedur belajar dan mengajar.
  6. rn
  7. Pelaksanaan pembinaan tenaga pengajar, siswa dan alumni.
  8. rn
  9. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan perpustakaan di Pusat DIKLAT.
  10. rn
', submenu3='' where id='27'
updateUnit: Pusdiklat1Success
23372009-03-17 13:25:24202.159.19.69adminRI - Pidato Jaksa Agungupdate tb_pidato set datepidato='2007-07-22', title='Amanat Jaksa Agung Republik Indonesia pada Upacara Peringatan Hari Bhakti ADHYAKSA', description='

AMANAT JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA PADA UPACARA PERINGATAN HARI BHAKTI ADHYAKSA KE- 47 TAHUN 2007.

rn

MINGGU, 22 JULI 2007

rn

SEGENAP KORPS ADHYAKSA DI MANAPUN BERADA,

rn

PARA PESERTA UPACARA YANG BERBAHAGIA,
ASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA,

rn

Pada hari yang berbahagia ini, saya mengajak segenap warga Adhyaksa di seluruh Tanah Air untuk bersama-sama memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya dengan perkenan-nya kita dapat melaksanakan upacara dalam rangka memperingati hari Bhakti Adhyaksa ke-47 pada hari ini, minggu tanggal 22 juli 2007. peringatan ini hendaknya dapat dijadikan momentum untuk instropeksi dan evaluasi atas kinerja yang telah  dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.

rn

Tema hari Bhakti Adhyaksa tahun ini adalah “Dengan Hari Bhakti Adhyaksa kita mantapkan jiwa korps untuk meningkatkan pengabdian kepada Bangsa dan Negara melalui penegakkan hukum”, tema ini saya rasa sangat tepat, mengingat dalam pelaksanaan penegakkan hukum kita telah memiliki doktrin Tri Karma Adhyaksa yaitu Satya, Adhi, Wicaksana yang merupakan cerminan jiwa Korps Adhyaksa. Hal ini diperlukan sebagai wujud pengabdian kepada Bangsa dan Negara dalam rangka mencapai supremasi hukum. Sejalan dengan hal tersebut, kita sebagai insan Adhyaksa hendaknya mulai saat ini mengikrarkan diri untuk berusaha semaksimal mungkin meningkatkan profesionalisme, integritas dan disiplin.

rn

Profesionalisme hendaknya diarahkan kepada peningkatan pengetahuan di bidang hukum, kemampuan berargumentasi hukum (Legal Argument) dan keahlian profesi yang meliputi penguasaan materi seluruh bidang yang ada, baik penanganan perkara tindak pidana umum, tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha Negara, tugas-tugas intelijen yustisial, manajemen personalia serta administrasi dan masalah pengawasan.

rn

Peningkatan integritas ditujukan untuk membentuk kepribadian yang jujur, rendah hati, tidak mudah putus asa, mau mengintrospeksi diri dan memperbaiki kekurangan yang ada. Watak yang jujur akan membuat diri kita menjadi berani bertindak dalam koridor kebenaran.

rn

Peningkatan disiplin ditujukan kepada pemantapan diri, konsisten dalam pelaksanaan tugas, taat azas, disiplin terhadap waktu, serta selalu melaksanakan tertib kerja dan administrasi secara baik dan benar.

rn

SEGENAP WARGA ADHYAKSA YANG SAYA BANGGAKAN,
Seiring dengan bergulirnya reformasi birokrasi yang berorientasi kepada efektifitas dan efisiensi lembaga da aparatur pemerintah, khususnya di bidang penegakan hokum, telah mendorong kejaksaan untuk segera melakukan perbaikan dan pembenahan internal yang menyangkut sumber daya manusia dan organisasi dalam rangka mewujudkan kinerja yang lebih transparan, professional dan akuntabel.

rn

Harus dipahami secara seksama bahwa penegakan hukum itu bukan hanya permasalahan menegakkan peraturan saja, tetapi perlu juga dilihat dari aspek sumber daya manusia yang menegakkan aturan tersebut.

rn

Maka tidaklah benar persepsi yang mengartikan bahwa penegakan hukum itu hanya tinggal menarik garis lurus yang menghubungkan antara peraturan dan kejadian dilapangan saja, karena harus pula dilihat faktor-faktor lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum tersebut, yaitu faktor yang menyangkut sistem hukum dan faktor di luar sistem hukum itu sendiri.

rn

Problematika penegakan hukum yang terkait dengan faktor sistem hokum antara lain menyangkut penerapan hukum , dimana kadangkala antara Das Sollen dan Das Sein tidak selalu sejalan atau rumusan pasal dalam perundang-undangan acapkali menimbulkan penafsiran yang beragam. Demikian juga dengan kemampuan aparat penegak hukum dalam melaksanakan profesinya masih menjadi sorotan masyarakat. Salah satu sorotan masyarakat yang perlu dijawab dengan tegas dan nyata adalah mengenai moralitas dan profesionalisme dan anggapan adanya “praktek tebang pilih dalam penegakan hukum” yang dilakukan oleh kejaksaan.

rn

Sedangkan problematika yang berkaitan dengan faktor di luar sistem hukum antara lain menyangkut modus operandi tindak pidana yang semakin canggih (Sophisticated) dan pembuktian yang semakin rumit (Complicated).
Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan penegakan hokum diperlukan peraturan perundang-undangan yang aplikatif dan tidak menimbulkan multi tafsir, dengan aparatur penegak hukum yang professional, berintegritas, berdisiplin tinggi, memiliki sarana dan prasarana yang memadai, serta adanya kesadaran hukum masyarakat yang tinggi.

rn

SEGENAP WARGA ADHYAKSA YANG SAYA CINTAI,

rn

Kejaksaan Republik Indonesia dalam usianya yang menginjak tahun ke-47 telah berusaha untuk merubah citra dirinya, menjadi lebih baik lagi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui agenda pembaharuan kejaksaan yang akan dicanangkan kelanjutannya pada tanggal 23 juli 2007.

rn

Upaya pembaruan kejaksaan ini belumlah lengkap apabila tidak di barengi kesadaran kita akan pentingnya upaya perbaikan kinerja. Marilah kita tinggalkan paradigma kepemimpinan yang berorientasi kepada kekuasaan dan kekuatan semata, menuju arah kepemimpinan demokratis melalui peningkatan kemampuan manejerial, memiliki pandangan yang jauh ke depan (visioner), bijaksana, kuat, tegas serta obyektif berlandaskan norma-norma hukum yang berlaku dan nilai-nilai positif yang berkembang dalam masyarakat.

rn

Perubahan paradigma tersebut diharapkan dapat memicu keinginan kita untuk menegakkan keadilan sesuai dengan harapan masyarakat, membentuk aparat penegak hokum yang berhati nurani sehingga tercapai keamanan, ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat, Bangsa dan Negara.

rn

WARGA ADHYAKSA YANG BERBAHAGIA,
Dalam kesempatan ini sata menghimbau kepada jajaran bidang pembinaan untuk melaksanakan promise dan mutasi secara obyektif, transparan sesuai dengan prestasi kinerja seseorang. Jangan dilakukan atas dasar kolusi dan nepotisme. Mari kita tinggalkan segala bentuk perbuatan yang merugikan hak-hak  orang lain hanya demi kepentingan pribadi dan golongan tertentu saja.

rn

Perlu pula diperhatikan upaya untuk meningkatkan dan memutakhirkan pengetahuan yang berkelanjutan (Sustainable) kepada para jaksa yang sehari-hari sibuk dengan kefiatan rutinitas operasional penegakan hokum. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi bidang pembinaan agar para jaksa tidak terkesan “terbelakang” dalam arus kemajuan masyarakat.

rn

Kepada jajaran bidang intelijen, agar melakukan kajian yang strategis dan taktis terhadap suatu peristiwa yang diindikasikan mengarah pada terjadinya suatu tindak pidana sehingga diharapkan analisa intelijen tersebut dapat dijadikan alat deteksi dini untuk menangkal kejahatan serta mengantisipasi setiap hambatan, ancaman, tantangan dan gangguan, karena bidang ini merupakan “mata telinga” bagi pimpinan dalam upaya penegakan hukum.

rn

Kepada jajaran bidang tindak pidana umum, agar segera menyelesaikan perkara-perkara penting dan menarik perhatian masyarakat secara tuntas yang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, terutama penanganan perkara tindak pidana narkotika dan psikotropika, illegal logging, terorisme, perbankan, illegal mining, money laundrering, human trafficking, dan kejahatan trans-nasional lainnya.

rn

Semua warga adhyaksa harus mengingat bahwa penanganan kejahatan trans-nasional tersebut bukan hanya menjadi sorotan publik di dalam negeri, tetapi juga menjadi sorotan masyarakat Internasional. Hal ini berkaitan dengan harga diri dan kehormatan kita bagi Bangsa Indonesia.

rn

Khusus terhadap penanganan kasus illegal logging agar ditindak sampai kepada penyandang dana atau aktor dibelakang yang menyebabkan terjadinya tindak pidana tersebut, dengan melakukan koordinasi kepada pihak kepolisian dan instansi terkait lainnya, sehingga penanganan perkara dalam rangka pemberantasan illegal logging dapat dilaksanakan secara tuntas, dengan tuntutan pidana yang maksimal agar menimbulkan daya tangkal dan efek jera (Deterrent Effect).

rn

Kepada jajaran bidang tindak pidana khusus agar selalu menuntaskan setiap tahapan penanganan perkara dengan benar dan tepat waktu, sesuai dengan prosedur serta mekanisme yang berpedoman kepada petunjuk pimpinan yang dituangkan dalam surat keputusan dan surat edaran yang masih berlaku, antara lain surat edaran Jaksa Agung RI. Nomor : SE 007/A/JA/11/2004 tanggal 26 nopember 2004 tentang percepatan proses penanganan perkara-perkara korupsi se-Indonesia, yang memberikan batas waktu penyelesaian penanganan perkara korupsi paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan segera melaporkan perkembangannya kepada pimpinan.

rn

Sebagai tindak lanjut dari surat edaran Jaksa Agung tersebut, Jaksa Agung MUda Tindak Pidana Khusus telah memberikan petujuk kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia melalui surat nomor : B-116/F.2/Fd.1/02/2006 tanggal 10 pebruari 2006 yang salah satu isinya adalah kesepakatan dengan para Kepala Kejaksaan Tinggi dalam pelaksanaan program pencapaian perkara tindak pidana korupsi, dari tahap penyelidikan, penyidikan sampai penuntutan dengan tolak ukur : Kejaksaan Tinggi 5 (lima) perkara, Kejaksaan Negeri 3 (tiga) perkara dan cabang Kejaksaan Negeri 1 (satu) perkara.

rn

Jangan pernah melupakan aspirasi yang kuat dalam masyarakat bahwa penanganan tindak pidana korupis tidak hanya menindak pelakunya saja, tetapi juga bagaimana menyelamatkan sebanyak mungkin kerugian Negara agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

rn

Kepada jajaran bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, agar melaksanakan penanganan perkara-perkara perdata, tata usaha negara serta pemulihan dan perlindungan hak secara profesioanal, terutama dalam rangka penyelamatan dan pengembalian keuangan Negara yang besar. Di samping itu, segera lakukan gugatan uang pengganti dan denda, berkoordinasi dengan Departeman Keuangan.

rn

Kepada jajaran bidang pengawasan, agar segera memberikan tindakan terhadap para oknum jaksa maupun tata usaha yang benar-banar terbukti telah melakukan kesalahn dan pelanggaran disiplin kepegawaian, berikan hukuman yang tegas, proporsional tanpa membedakan pangkat dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku secara “cepat tepat” dan tidak berlarut-larut.

rn

HADIRIN DAN WARGA ADHYAKSA YANG BERBAHAGIA DIMANAPUN BERADA,
Baru-baru ini saya telah mengangkat 35 (tiga puluh lima) orang jaksa yang merupakan harapan pimpinan Kejaksaan dan harapan masyarakat, agar mereka dapat melaksanakan kasus-kasus terkait dengan penanganan bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Tunjukan kinerja yang professional, jadilah contoh dan teladan bagi semua pegawai Kejaksaan, jujur, dan berani dalam bertindak sesuai dengan prosedur tugas yang berlaku.

rn

 Amankan aset-aset dan lakukan penyitaan penyitaan dengan segera sehingga dapat diselamatkan kekayaan negara dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Berikanlah pengabdian yang terbaik untuk bangsa dan Negara sehingga  citra dan wibawa kejaksaan di mata masyarakat semakin lebih terangkat. Keberhasilan penanganan kasus BLBI ini diharapkan dapat menjadi motor pendorong (Trigger) bagi Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri di daerah lain untuk mengungkap kasus-kasus korupsi yang besar.

rn

Pada kesempatan ini, saya menyampaikan rasa terima kasih kepada lembaga/instansi negara/pemerintah, masyarakat luas dan semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada jajaran kejaksaan di seluruh indonesia, serta kepada segenap warga adhyaksa yang telah bekerja keras dalam melaksanakan tugas.

rn

Kepada seluruh warga adhyaksa, pada hari Bhakti Adhyaksa. Tahun ini, saya sampaikan perintah harian saya selaku Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai berikut :

rn

1. Tekuni semua bidang pekerjaan secara profesional dan dengan integritas yang tinggi.
2. Tegakkan hukum selama hayat dikandung badan, hindari segala bentuk perbuatan tercela dan janggan mencederai hati rakyat.
3. Laksanakan 6 (enam) tertib, yaitu : tertib administrasi, tertib anggaran , tertib peralatan, tertib perkantoran, tertib disiplin kerja, dan tertib kepegawaian, untuk meningkatkan kualitas kinerja.
4. Satu musuh sudah cukup banyak, dan seribu sahabat masih kurang, karena pada hakekatnya musuh kita bukan manusia, tetapi perbuatan melanggar hukum yang merugikan Bangsa dan Negara.

rn

Demikian amanat ini saya sampaikan,  disertai doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar  senantiasa memberikan perlindungan dan pertolongan, supaya kita dapat bekerja keras lagi dan bersungguh-sungguh untuk memenuhi harapan rakyat terhadap penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan.

rn

“DIRGAHAYU KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA”
TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA.
WASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

rn

JAKARTA, 22 JULI 2007
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
HENDARMAN SUPANDJI

', publish='1' where id='11'
updateTitle: Amanat Jaksa Agung Republik Indonesia pada Upacara Peringatan Hari Bhakti ADHYAKSA1Success
23362009-03-17 13:25:20202.159.19.69adminUNIT KEJAKSAANupdate tb_unit set unit='JAM Pembinaan', description='JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAANrn

Pelantikan Satuan Khusus penanganan Tindak Pidana KorupsiJaksa Agung Muda Pembinaan (JAM BIN) adalah unsur pembantu Jaksa Agung dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi kejaksaan di bidang pembinaan

rn

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, JAMBIN dibantu oleh

rn
    rn
  1. Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan;
  2. rn
  3. Biro Perencanaan;
  4. rn
  5. Biro Umum;
  6. rn
  7. Biro Kepegawaian:
  8. rn
  9. Biro Keuangan;
  10. rn
  11. Biro Perlengkapan;
  12. rn
  13. Biro Hukum;
  14. rn
rn

Kanal ini memuat informasi yang terkait dengan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana serta hal-hal teknis dan administrasi lainnya di wilayah tanggunjawab JAMBIN.

', tupoksi='TUGAS :rn

Melakukan pembinaan atas manajemen, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, Melakukan penelaahan dan turut menyusun perumusan peraturan perundang-undangan, pengelolaaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan organisasi Kejaksaan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

rn

FUNGSI :

rn
    rn
  1. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta membina kerja sama seluruh satuan organisasi Kejaksaan di bidang administrasi.
  2. rn
  3. Penyiapan rencana dan pelaksanaan koordinasi perumusan kebijaksanaan dalam penyusunan rencana dan program pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan Kejaksaan, melakukan pemantauan, penilaian serta pengendalian pelaksanaannya.
  4. rn
  5. Pemberian dukungan pelayanan ketatausahaan kepada pimpinan, pengelolaan urusan rumah tangga, pengamanan personil, materiil dan ketertiban di lingkungan Kejaksaan.
  6. rn
  7. Pembinaan organisasi dan tatalaksana, urusan tata usaha dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, perpustakaan dan kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawab Kejaksaan.
  8. rn
  9. Pemberian pertimbangan hukum kepada satuan organisasi Kejaksaan dan instansi pemerintah, serta turut melakukan penelaahan dan penyusunan perumusan peraturan perundang-undangan.
  10. rn
  11. Pelaksanaan dan pembinaan hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah dan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
  12. rn
  13. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan, khususnya aparat pembinaan.
  14. rn
', submenu3='' where id='21'
updateUnit: JAM Pembinaan1Success
23352009-03-17 13:25:19202.159.19.69adminRI - Pidato Jaksa Agungupdate tb_pidato set datepidato='2007-07-24', title='Amanat Pelantikan dan SERTIJAP Eselon II di Lingkungan Kejagung', description='

AMANAT JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PADA PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN ESELON II DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN AGUNG
RI DAN KAJATI KALIMANTAN BARAT, KAJATI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, KAJATI
SUMATERA BARAT, KAJATI KALIMANTAN SELATAN SERTA KAJATI JAWA TENGAH.

rn

SELASA, 24 JULI 2007

rn

YANG TERHORMAT, SAUDARA WAKIL JAKSA AGUNG, PARA JAKSA AGUNG MUDA, PEJABAT ESELON II DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN AGUNG;

rn

BAPAK-BAPAK, IBU-IBU DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA,
ASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

rn

SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN,

rn

Mengawali sambutan ini, perkenankanlah saya mengajak saudara-saudara sekalian, untuk sama¬-sama sejenak mensyukuri nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan perkenan-nya kita dapat berkumpul bersama disini dalam rangka pelantikan dan serah terima jabatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung dan Kepala Kejaksaan Tinggi, Yaitu:

rn

- Saudara Untung Udji Santoso, SH, MH, sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen;
- Saudara Halius Hosen, SH, sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- Saudara Gunawan Slamet, SH, sebagai Kepala Biro Perencanaan pada Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- Saudara Amrizal Syahrin, SH, sebagai Inspektur Kepegawaian dan Tugas Umum pada Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- Saudara Drs. Salman Maryadi, SH, sebagai Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
- Saudara Mochammad Ismail, SH, sebagai Direktur Pra Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
- Saudara Thomson Siagian, SH, sebagai Kepala Pusat Penerangan Hukum;
- Saudara Drs. Susilo, sebagai Kepala Biro Perlengkapan pada Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- Saudara Abbas Azhari, SH, sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
- Saudara Wayan Sumitra, SH, sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung;
- Saudara Winerdy Darwis, SH, sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat;
- Saudara Zulkarnain, SH, sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
- Saudara Kadir Sitanggang, SH, sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;

rn

Pelantikan ini bertujuan untuk mengisi kekosongan  pejabat struktural yang telah memasuki pensiun dan yang mendapat promosi serta ada  pula yang bersifat tour of duty pada eselon yang  sama, serta untuk menghindari potensi stagnasi dan kesenjangan operasional dalam pelaksanaan tugas  pokok dan fungsi kejaksaan.

rn

HADIRIN YANG SAYA HORMATI,
Pelantikan pejabat eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung dan para Kepala Kejaksaan Tinggi yang lakukan hari ini hendaknya dipahami sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan akselerasi dan kemampuan kinerja kejaksaan dalam merespon berbagai tuntutan, keinginan dan harapan masyarakat terhadap berbagai masalah yang mengiringi proses penegakan hukum.

rn

Penunjukkan saudara-saudara bukanlah berdasarkan kriteria senioritas semata, tetapi atas dasar pertimbangan performance  kinerja, prestasi dan kapabilitas yang dilakukan secara obyektif.  Melalui mekanisme ini diharapkan pejabat baru dapat menunjukkan komitmen dan kinerja yang lebih optimal.

rn

Jabatan eselon II merupakan jabatan strategis karena merupakan pelaksana kebijakan pimpinan dan mengimplementasikannya pada tingkat operasional.

rn

Agarpengaplikasian kebijakan dapat berjalan secara efektif, saudara-sausara tidak hanya dituntut untuk mampu melakukan sinergi dan kerjasama yang lebih erat, tetapi juga dapat  mengidentifikasi berbagai kendala dan hambatan dilapangan untuk dilaporkan kepada pimpinan sehingga dapat diformulasikan suatu solusi yang tepat.

rn

Di sisi lain, saudara-saudara juga dituntut mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab akan keberhasilan pelaksanaan tugas yang diemban, karena sekecil apapun kontribusi yang diberikan akan sangat berarti bagi kemajuan kejaksaan, oleh karena itu tingkatkan terus profesionalisme khususnya kemampuan manajerial, integritas dan disiplin yang tinggi.

rn

Kinerja saudara-saudara akan terus dievaluasi secara periodik berdasarkan ukuran dan pencapaian target yang jelas, dan tidak menutup kemungkinan apabila dari hasil evaluasi tersebut saudara-saudara tidak menunjukan kinerja sesuai yang diharapkan, maka saudara-saudara harus siap diganti, mengingat jabatan merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan baik. Untuk itu laksanakan tugas dengan sepenuh hati demi peningkatan pengabdian kepada masyarakat, bangsa negara.

rn

HADIRIN SEKALIAN YANG BERBAHAGIA,
Sebelum mengakhiri sambutan ini, kepada para pejabat lama atas nama korps dan pribadi, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian serta prestasi kerja saudara-saudara. Begitu juga, kepada ibu-ibu para pejabat lama, saya sampaikan pula terima kasih atas kesabaran dan kesetiaan mendampingi suami selama bertugas.

rn

Kepada para pejabat yang baru dilantik, saya ucapkan selamat bekerja, hindari penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudara akan mampu melaksanakan tugas da tanggung jawab yang dipercayakan, dengan sebaik-baiknya.

rn

Ucapan selamat saya sampaikan pula kepada ibu-ibu para pejabat yang baru dilantik disertai harapan agar dapat mendampingi dan menunjang tugas-tugas suami, karena kedamaian dalam rumah tangga  merupakan pendorong semangat yang cukup ampuh bagi  suami dalam melaksanakan tugasnya. 

rn

Selamat melaksanakan tugas, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing dan melindungi kita sekalian.

rn

SEKIAN DAN TERIMA KASIH
WASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

rn

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

rn

HENDARMAN SUPANDJI

', publish='1' where id='10'
updateTitle: Amanat Pelantikan dan SERTIJAP Eselon II di Lingkungan Kejagung1Success
23342009-03-17 13:25:12202.159.19.69adminRI - Pidato Jaksa Agungupdate tb_pidato set datepidato='2008-02-05', title='Amanat Jaksa Agung Republik Indonesia', description='

AMANAT JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA PADA PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN PEJABAT ESELON II DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN AGUNG RI DAN KAJATI JAWA BARAT, KAJATI KALIMANTAN TIMUR, KAJATI NUSA TENGGARA BARAT SERTA KAJATI BANTEN.

rn

TANGGAL, 5 PEBRUARI 2008

rn


Yang terhormat, Saudara Wakil Jaksa Agung, Para Jaksa Agung Muda, Pejabat Eselon II Di lingkungan Kejaksaan Agung ;
Bapak-bapak, Ibu-ibu dan Hadirin yang berbahagia,

rn

ASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH
Salam sejahtera bagi kita sekalian,

rn

Mengawali amanat saya ini, perkenankanlah saya mengajak saudara-saudara untuk bersama-sama sejenak mensyukuri nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Rahmat dan Karunianya, kita dapat berkumpul bersama di sini, dalam rangka menghadiri acara pelantikan dan serah terima jabatan, bagi para pejabat struktural Eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung dan Kepala Kejaksaan Tinggi, yaitu :

rn

- Saudara Suhartoyo, sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdat adan Tata Usaha Negara;
- Saudara Amrizal Syahrin, sebagi Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- Saudara A.M. Sabri Babba AS, sebagai Direktur Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
- Saudara D. Andhi Nirwanto, sebagai Inspektur Kepegawaian dan Tugas Umum;
- Saudara Adjat Sudrajat, sebagai Inspektur Tindak Pidana Umum;
- Saudara Boediman Rahardjo, sebagai Kepala Biro Hukum;
- Saudara Kamal Sofyan, sebagai Kepla Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
- Saudara Iskanto, sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur;
- Saudara Mohammad Amari, sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat;
- Saudara Larigau Samad, sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Banten;

rn

HADIRIN YANG SAYA HORMATI,
Dalam berbagai kesempatan, telah beberapa kali saya utarakan bahwa alih tugas jabatan (atau Tour Of Duty) dan alih wilayah penugasan (atau Tour Of Area) merupakan suatu kegiatan yang biasa dilakukan dalam suatu organisasi birokrasi nasional seperti Kejaksaan.

rn

Kegiatan seperti ini dilakukan secara kontinyu, dengan pertimbangan perencanaan terarah, cermat dan hati-hati dalam memilih pegawai yang memenuhi persyaratan, dalamm rangka pengembangan sumber daya manusia aparatur kejaksaan yang handal, untuk membangun manajemen kepegawaian yang efektif serta pencapaian kinerja yang optimal.

rn

Pimpinan menunjuk saudara-saudara, melalui suatu pertimbangan-pertimbangan berdasarkan Track Record serta penilaian se-obyektif mungkin, dan bukan karena adanya unsur Like ataupun Dislike.

rn

Oleh karena itu, saya berharap saudara-saudara dapat memberikan sumbangsih terbaik dalam pelaksanaan tugas nanti, memiliki dedikasi dan semangat kerja yang tinggi, penuh rasa tanggung jawab, professional serta berintegras, karena jabatan yang diberikan kepada saudara-saudara merupakan wujud apresiasi pimpinan terhadap hasil kerja dan prestasi yang saudara-saudara miliki.

rn

HADIRIN YANG BERBAHAGIA,
Saat ini tugas yang diemban oleh Kejaksaan cukup berat, masyarakat selalu menuntut kinerja kejaksaan secara optimal. Apalagi, perlu diingat bahwasanya tahun 2009 akan ada pemilihan umum (pemilu). Sebagaimana biasanya, maka tahun sebelum pemilu adalah tahun meningkatnya dinamika masyarakat, aspirasi masyarakat maupun tuntutan masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah dinamika, aspirasi dan tuntutan penegakan hukum. hal tersebut lazim terjadi dimana-mana, di negara-negara demokrasi, yang penting adalah bagaimana birokrasi nasional dalam hal ini khususnya kejaksaan dapat menjawab peningkatan dinamika tersebut secara profesional dan proporsional.

rn

Sehubungan dengan itu, saya minta perhatian saudara-saudara terutama terhadap penanganan perkara-perkara yang berkaitan dengan pengembalian kekayaan negara serta menyangkut rasa keadilan yang menyentuh masyarakat. Maka, saya harapkan saudara-saudara dapat menghindari perbuatan tercela dan sikap diskriminatif yang dapat mencederai rasa keadilan masyarakat banyak.

rn

HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

rn

Di samping hal-hal umum dalam pelaksanaan  tugas nantinya, saya juga ingin menekankan hal¬ yang bersifat khusus terhadap masing-masing bidang, agar kinerja saudara-saudara dapat lebih terarah dan optimal, yaitu :
Kepada Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara serta Sekrei-aris Jaksa Agung Muda Pembinaan, saya minta untuk segera dilaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan dukungan administrasi di lingkungan kerjanya masing-masing sehingga menghasilkan dinamika yang meningkatkan etos kerja dan kinerja yang lebih sistematis.
Kepada Direktur Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum untuk segera melakukan pengendalian secara cermat, tepat dan profesional, terhadap penanganan perkara tindak pidana umum, baik berupa petunjuk formil maupun materiil, serta penerapan upaya hukum, grasi serta pelaksanaan eksekusi dan eksaminasi, dengan memperhatikan aturan serta prosedur hukum yang berlaku.
Kapada para Inspektur pada Jaksa Agung Muda Pengawasan, untuk segera melakukan mekanisme kontrol yang dapat meningkatkan fungsi pengawasan yang berorientasi kepada peningkatan kinerja dan integritas, sehingga tercipta suatu sistem dan prosedur yang konsisten dengan kebijakan pimpinan.
Pelaksanaan fungsi kontrol tersebut bukan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi harus dipandang sebagai instrumen pencegah (preventif) dan penindakan (represif). Penerapan instrumen - instrumen tersebut haruslah dilakukan secara adil, tegas dan jelas, dengan tujuan agar penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan semakin berkurang.
Kepada Kepala Biro Hukum, untuk segera menyusun rencana dan program yang berkaitan
dengan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama hukum luar negeri serta dokumentasi hukum.
Terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan, saya minta agar saudara dapat meningkatkan peranan Kejaksaan dalam penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang kejaksaan, serta meningkatkan kerjasama hukum dengan Negara-negara lain mengenai ekstradisi, pengembalian aset, dan pelacakan pelaku tindak pidana serta aset Negara yang disembunyikan di luar negeri. Kepada para kepala Kejaksaan Tinggi, saya ingin menyampaikan beberapa hal, sebagai berikut:

rn

1. Segera lakukan adaptasi dengan daerah tugas masing-masing, dan laksanakan kebijakan strategis pimpinan dengan suatu pola operasional yang taat azas;
2. Sebagaimana diketahui, bahwa pelaksanaan pemerintahan di daerah dilaksanakan dengan sistem desentralisasi dan otonomi daerah. dalam hal-hal tertentu dilaksanakan pula dengan sistem dekonsentrasi yaitu tugas pemerintahan pusat yang dilaksanakan di daerah. Sinergi antara pelaksanaan dekonsentrasi dengan pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah acapkali menimbulkan masalah hukum. Masalah¬-masa,ah hukum tersebut, bisa berupa pemborosan dana Negara yang berindikasi kepada tindak pidana korupsi. Hal seperti inilah yang perlu diantisipasi, khususnya pada tahun menjelang pemilu.
3. Yang perlu juga menjadi perhatian, adalah pentingnya dukungan public untuk melaksanakan penegakan hukum, supaya factor-faktor eksternal tidak mengganggu kita dalam pelaksanaan tugas. Untuk itu maka public perlu tahu, apa yang telah dilakukan Kejaksaan dari waktu ke waktu. Saudara-daudara para Kajati perlu lebih teratur melakukan komunikasi dengan media massa dan para Opinion Leader (atau tokoh yang menjadi referensi masyarakat di daerah tugas saudara-saudara).
4. Salah satu kebijakan pimpinan yang perlu tetap saudara-saudara perhatikan, adalah kebijakan penanganan perkara tindak pidana korupsi. Diharapkan kebijakan tolok ukur 5 : 3 : 1, dapat menjadi pengungkit (Levarage) yang kuat dalam menningkatkan penegakan hukum secara umum, yang berdampak positif pada citra dan wibawa penegak hukum, termasuk kejaksaan.

rn

HADIRIN YANG SAYA HORMATI,
Sebelum mengakhiri amanat ini, kepada para pejabat lama atas nama korps dan pribadi, saya sampaikan terima kasih atas pengabdian kerja saudara-saudara, begitu juga, kepada ibu-ibu para pejabat lama, saya sampaikan pula terima kasih atas kesabaran dan kesetiaan mendampingi suami selama bertugas.

rn

Kepda para pejabat yang baru dilantik, saya ucapkan selamat bekerja, hindari penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Sumpah serta janji jabatan yang saudara lafalkan tadi harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Jadilah tauladan yang dapat ditiru tidak hanya di lingkungan kantor, tetapi juga di dalam masyarakat.

rn

Masyarakat menunggu kontribusi kejaksaan dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Bila saja kita konsisten dengan kebijakan yang telah ditetapkan, yaitu menempatkan hukum dan rasa keadilan sebagai basis peningkatan kualitas fungsional dan kualitas kerja, tentunya ke depan kondisi yang ada sekarang dapat semakin menunjukkan bahwa hukum adalah pedoman yang harus dijadikan pegangan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

rn

Kepada ibu-ibu para pejabat yang baru dilantik, saya juga mengucapkan selamat disertai harapan agar dapat mendampingi dan menunjang tugas-tugas suami.
Selamat bertugas, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing dan melindungi kita semua.
Sekian dan Terima kasih

rn

WASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

rn

JAKSA AGUNG R

rn

HENDARMAN SUPANDJI

', publish='1' where id='12'
updateTitle: Amanat Jaksa Agung Republik Indonesia1Success
23332009-03-17 13:25:05202.159.19.69adminRI - Pidato Jaksa Agungupdate tb_pidato set datepidato='2008-03-25', title='Pelantikan dan serah terima jabatan Kajati Yogyakarta, Kajati Kepulauan Riau, Staf Ahli dan Direktur Penyidikan', description='

AMANAT JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PADA UPACARA PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN KAJATI YOGYAKARTA, KAJATI KEPULAUAN
RIAU, STAF AHLI DAN DIREKTUR PENYIDIKAN.

rn

Yang terhormat, Saudara Wakil jaksa Agung, Ppara Jaksa Agung Muda, Pejabat Eselon II di Lingkungan Kejaksaan Agung; Bapak-bapak, Ibu-ibu dan Hadirin yang berbahagia,

ASSALAMU’ALIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN,

rn

Pertama-tama, marilah kita panjatkan Puji serta Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan karunia-nya kita dapat berkumpul bersama disini dalam rangka pelantikan dan serah terima jabatan :
- Saudara Ibnu Haryadi, sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Saudara M. Yusuf, sebagai Kepala Kajaksaan Tinggi Kepulauan Riau;
- Saudara M. Salim, sebagai Staf Ahli;
- Saudara M. Farela, sebagai Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;

rn

SAUDARA-SAUDARA SEKALIAN,
Sebagaimana kita ketahui bersama, Institusi kita ini, Kejaksaan Republik Indonesia sering menjadi sorotan publik. Sorotan publik bisa berkonotasi positif, karena adanya harapan dari masyarakat yang cukup tinggi, agar Kejaksaan dapat melaksanakan penegakan hokum secara lugas, tegas dan adil. Sorotan publik yang berkonotasi positif, juga terjadi ketika kejaksaan mendapatkan apresiasi atas langkah-langkah dan tindakannya dalam penegakan hukum, seperti penanganan berbagai kasus, baik itu di bidang perdata, tata usaha Negara, pidana umum dan korupsi. Sorotan publik yang berkonotasi negatif, muncul ketika masyarakat berpendapat bahwa, ada tindakan dan langkah penegakan hukum yang tidak lugas, tidak tegas, dan tidak adil. Hal ini dapat terjadi, bilamana aparat kejaksaan melakukan tindakan yang tidak terpuji, dan mencederai kepercayaan masyarakat serta pemerintah, sebagai penegak hukum.

rn

Perilaku yang tidak terpuji ada 2 (dua) jenis, pertama adalah, perilaku tidak terpuji yang bersifat sangat pribadi atau personal, yang tidak berkaitan dengan kedinasan. Itu saja pun sudah bisa mendapat celaan dari masyarakat. Jenis yang kedua dan yang paling sering mendapat kecaman dari masyarakat, adalah perilaku tidak terpuji atau menyimpang yang diduga berkaitan dengan kedinasan, yakni menyalahgunakan kewenangan yang ada untuk kepentingan pribadi, atau melanggar kepatutan, kepantasan dan bahkan melanggar hukum. Penyimpangan yang tidak terpuji jenis kedua inilah, yang sangat menimbulkan kecaman masyarakat dan sorotan publik, dalam konotasi negatif terhadap kejaksaan.

rn

Dugaan kuat saja tentang adanya perilaku yang tidak terpuji seperti itu, sudah menimbulkan kecaman dan merusak krredibilitas kejaksaan, apalagi jika terbukti secara faktual melanggar hukum, maka hal tersebut merupakan kerusakan yang sangat besar terhadap kredibilitas kejaksaan.

rn

Untuk yang kesekian kalinya, saya ingin menekankan bahwa kredibilitas institusi ini sangat perlu, mengingat paradigma demokrasi modern senantiasa menuntut keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga tidak akan ada 1 (satu) institusi pun termasuk kejaksaan, akan bisa melaksanakan tugasnya, secara sukses tanpa kredibilitas yang cukup.

rn

Karena itu dengan segala kerendahan hati, sekaligus juga dengan kepedihan hati, saya tidak akan ragu mengambil segala tindakan untuk menjaga dan mengembalikan kredibilitas kejaksaan yang kita cintai ini. Dengan segala kesungguhan hati, tetapi juga sekaligus keteguhan sikap, saya ingin menyatakan bahwa segala upaya harus dilakukan untuk mengembalikan kredibilitas institusi ini.

rn

Bila kredibilitas ini tidak dapat dipulihkan, maka harga yang harus dibayar akan terlalu mahal oleh kita semua warga Adhyaksa, dan kita tidak akan bisa lagi berjalan dengan kepala tegak, dengan harga diri dan kehormatan sebagai penegak hukum. Marilahkita camkan itu dalam diri kita semua, dalam diri saya, dan saudara-saudara sekalian warga Adhyaksa dimanapun berada.

rn

SAUDARA-SAUDARA SEKALIAN,
Dalam perkembangan masyarakat modern dan demokrasi modern, perlu dipahami bahwa sepuluh kali kita mengukir prestasi, maka itu bisa sirna jika kita membuat suatu kesalahan fatal yang bisa menghancurkan kredibilitas kita. Di satu sisi, masyarakat akan paham jika suatu institusi atau orang dalam institusi, mempunyai kekurangan dan kelemahan, atau katakanlah tidak luput dari kesalahan. Akan tetapi jika melakukan kesalahan yang fatal, maka hal itu bisa menghancurkan prestasi dan kredibilitas yang ada.

rn

Orang atau publik bisa saja cepat lupa dengan kesalahan dan kelemahan tetapi public akan sangat mengingat kesalahan yang fatal. Apakah kesalahan yang fatal itu? Kesalahan yang fatal dalam satu institusi pemerintah, khususnya institusi penegak hukum adalah, bilamana kewenangan dan kepercayaan untuk menegakkan hokum dipertukarkan dan dijual untuk kepentingan pribadi yang mengatasnamakan institusi. Itulah yang mengakibatkan hal yang sering disebut "karena nila setitik rusak susu sebelanga".

rn

Memang kita sebagai manusia, tidak akan pernah luput dari kekurangan dan kelemahan, yang sampai pada batas tertentu, secara manusiawi dapat ditoleransi. Akan tetapi bila itu merupakan kesalahan fatal, yaitu mempertukarkan atau menjual kewenangan dan kepercayaan untuk kepentingan pribadi yang mengatas-namakan Institusi, maka toleransi tidak bisa diberikan. Oleh karena ini menyangkut pada persoalan kredibilitas institusi, maka masalah kredibilitas adalah yang menjadi fokus utama amanat saya pada acara pelantikan dan serah terima jabatan pada hari ini.

rn

SAUDARA-SAUDARA SEKALIAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA,
Kepada para pejabat baru, saya ingin menekankan bahwa sudah merupakan kewajiban kita, untuk memperbaiki dan menyelamatkan kredibilitas institusi yang kita cintai ini. Saya akan sangat bersungguh-sungguh dan konsisten untuk mengembalikan kredibilitas kejaksaan ini, dan saudara-saudara semua saya minta dengan sungguh-sungguh juga mengikuti jalan itu secara konsisten. Selama bekerja pada pos yang baru, dan jangan sekali-kali bermain atau menjual kredibilitas institusi.

rn

Demikian amanat saya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senatiasa membimbing dan melindungi kita sekalian.

rn

SEKIAN DAN TERIMA KASIH
WASALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

rn

JAKARTA, 25 Maret 2008
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

rn

HENDARMAN SUPANDJI

', publish='1' where id='4'
updateTitle: Pelantikan dan serah terima jabatan Kajati Yogyakarta, Kajati Kepulauan Riau, Staf Ahli dan D1Success
23322009-03-17 13:24:59202.159.19.69adminRI - Pidato Jaksa Agungupdate tb_pidato set datepidato='2008-12-02', title='Sambutan Gerakan Aksi Langsung Anti Korupsi Sejak Dini (GALAKSI)', description='SAMBUTAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PADA APEL GERAKAN AKSI LANGSUNG ANTI KORUPSI SEJAK DINI (GALAKSI).
SELASA, 2 DESEMBER 2008

ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,
SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA,
SEGENAP KORPS ADHYAKSA DI MANAPUN BERADA,
PARA PESERTA APEL GALAKSI YANG BERBAHAGIA,

PERTAMA-TAMA, MARILAH KITA PANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA KUASA, KARENA HANYA DENGAN RAHMAT DAN PERKENAN-NYA KITA DAPAT MENGIKUTI APEL GERAKAN AKSI LANGSLING ANTI KORUPSI SEJAK DINI (GALAKSI), YANG MERUPAKAN RANGKAIAN KEGIATAN DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI ANTI KORUPSI SE-DUNIA TAHUN 2008.

GERAKAN AKSI LANGSUNG ANTI KORUPSI SEJAK DINI ATAU DISINGKAT DENGAN GALAKSI, BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMBINAAN MASYARAKAT TAAT HUKUM, SEHINGGA DIHARAPKAN MAMPU MENUMBUHKAN KESADARAN HUKUM, PEMBANGUNAN MORALITAS KHUSUSNYA PENANAMAN SIFAT JUJUR SEJAK DINI, DAN MAMPU MERUBAH POLA PIKIR, KESADARAN MORAL KEPADA MASYARAKAT, TERUTAMA BAGI GENERASI MUDA, SEHINGGA TERJADI PERUBAHAN PERILAKU DARI GENERASI YANG KORUP MENJADI GENERASI YANG TIDAK KORUP.

PARA PESERTA APEL SEKALIAN,
TINGGINYA TINGKAT PENANGANAN KASUS KORUPSI OLEH APARAT PENEGAK HUKUM DEWASA INI, YANG TERJADI BAIK DI SEKTOR PEMERINTAHAN MAUPUN SEKTOR SWASTA, MENUNJUKKAN BAHWA KORUPSI SUDAH MERASUK HAMPIR KE SELURUH LINI KEHIDUPAN MASYARAKAT, DAN SEOLAH-OLAH TELAH MENJADI "BUDAYA MASYARAKAT" DI INDONESIA. WALAUPUN PADA HAKEKATNYA, KORUPSI BUKANLAH SESUATU YANG KHAS INDONESIA, KARENA HAMPIR KEBANYAKAN DISEMUA NEGARA PERNAH DILANDA MASALAH KORUPSI.

TETAPI, JIKA PERBUATAN KORUPSI INI KITA BIARKAN TERUS BERKEMBANG, MAKA PEMBANGUNAN NASIONAL AKAN TERHAMBAT, DAN MORAL BANGSA INI AKAN SEMAKIN HANCUR OLEH BERBAGAI MACAM TINDAKAN KORUPSI. OLEH KARENA ITU DIPERLUKAN SUATU TINDAKAN TEGAS MAUPUN STRATEGI DAN KEBIJAKAN YANG KOMPREHENSIF DALAM MENANGGULANGI DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI.
STRATEGI DAN KEBIJAKAN YANG KOMPREHENSIF, DAPAT DILAKUKAN MELALUI UPAYA REPRESIF DAN PREVENTIF SERTA EDUKATIF. TINDAKAN TEGAS YANG TELAH KITA LAKUKAN SELAMA INI TERHADAP PARA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI, MERUPAKAN SALAH SATU WUJUD UPAYA REPRESIF DARI PENEGAKAN HUKUM, DALAM UPAYA MENGHENTIKAN MEREBAKNYA TINDAK PIDANA KORUPSI.

DALAM UPAYA PREVENTIF, KEJAKSAAN AGUNG BEKERJA SAMA DENGAN KARANG TARUNA NASIONAL, TELAH MENDIRIKAN KANTIN KEJUJURAN DI SEKOLAH-SEKOLAH YANG ADA DI SELURUH INDONESIA, MELALUI SARANA PENDIDIKAN YANG MENANAMKAN NILAI-NILAI KEJUJURAN DAN MORAL YANG BAIK, DENGAN TUJUAN MENDIDIK GENERASI MUDA AGAR MEMILIKI KARAKTER YANG JUJUR, DAN MENGEMBANGKAN SIKAP ANTI KORUPSI SEJAK DINI.

SAYA BERKEYAKINAN, BAHWA KORUPSI AKAN BERHASIL DIBERANTAS SECARA OPTIMAL, BILAMANA DILAKUKAN DENGAN KOMBINASI DARI UPAYA REPRESIF, PREVENTIF DAN EDUKATIF YANG DILAKSANAKAN SECARA SUNGGUH-SUNGGUH DAN BERKESINAMBUNGAN.

SETELAH APEL GALAKSI INI, NANTI SAYA AKAN MERESMIKAN KANTIN KEJUJURAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN AGUNG SEBAGAI BENTUK KOMITMEN SAYA TERHADAP PENANAMAN NILAI-NILAI KEJUJURAN PADA SEGENAP APARATUR KEJAKSAAN, TERUTAMA DI KEJAKSAAN AGUNG. SAYA BERKEINGINAN AGAR APARATUR KEJAKSAAN DAPAT MENJADI TELADAN BAGI MASYARAKAT DALAM MENCONTOHKAN PERILAKU JUJUR DAN BERMENTAL BERSIH. OLEH KARENA ITULAH, KANTIN KEJUJURAN DI KEJAKSAAN AGUNG INI SAYA DIRIKAN.

SAUDARA-SAUDARA SEKALIAN,
SEBAGAIMANA DIKETAHUI, BAHWA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI AKAN JAUH LEBIH EFEKTIF APABILA BERBAGAI TINDAKAN PREVENTIF ATAU PENCEGAHAN DILAKUKAN SEJAK DINI. SEPERTI KATA PEPATAH YANG MENGATAKAN LEBIH BAIK MENCEGAH DARIPADA MENGOBATI. BEGITU PULA HALNYA DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI, AKAN JAUH LEBIH BAIK JIKA KITA MENCEGAH SEGALA HAL YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN KORUPSI DARIPADA HARUS MENANGGULANGI KORUPSI YANG TELAH MENGAKAR.

MELALUI GERAKAN AKSI LANGSUNG ANTI KORUPSI SEJAK DINI, DIHARAPKAN AKAN MENUMBUHKAN KESADARAN BAGI MASYARAKAT LUAS, UNTUK BERPERILAKU JUJUR, BERTANGGUNG JAWAB, BERMENTAL BERSIH, PATUH PADA PERATURAN, MEMILIKI PERASAAN MALU DAN BERSALAH APABILA MELAKUKAN PELANGGARAN, HINGGA PADA AKHIRNYA KORUPSI DAPAT DITEKAN SEMINIMAL MUNGKIN.

SAUDARA-SAUDARA SEKALIAN,
DEMIKIAN AMANAT SAYA PADA APEL GERAKAN AKSI LANGSUNG ANTI KORUPSI SEJAK DINI (GALAKSI) INI, SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA SENANTIASA MELIMPAHKAN RAHMAT DAN KARUNIA-NYA SERTA MEMBERI PETUNJUK DAN KEKUATAN KEPADA KITA SEKALIAN DALAM MELANJUTKAN TUGAS DAN PENGABDIAN TERBAIK KEPADA MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA.

TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA.

WABILLAHI TAUFIK WAL HIDAYAH,
WASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

JAKARTA, 2 DESEMBER 2008
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TTD

HENDARMAN SUPANDJI', publish='1' where id='7'
updateTitle: Sambutan Gerakan Aksi Langsung Anti Korupsi Sejak Dini (GALAKSI)1Success
23312009-03-17 13:24:53202.159.19.69adminRI - Pidato Jaksa Agungupdate tb_pidato set datepidato='2008-12-02', title='Sambutan Pembukaan Kompetisi Peradilan Semu', description='

SAMBUTAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DALAM ACARA PEMBUKAAN KOMPETISI PERADILAN SEMU DALAM
RANGKA PERINGATAN HARI ANTI KORUPSI SE-DUNIA TAHUN 2008.
SELASA, 2 DESEMBER 2008

rn

YANG SAYA HORMATI :

rn

- KETUA DAN ANGGOTA SENAT GURU BESAR UNIVERSITAS PANCASILA;
- REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA BESERTA JAJARAN;
- PARA JAKSA AGUNG MUDA DAN PEJABAT ESELON II PADA KEJAKSAAN AGUNG RI;
- DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN SEGENAP PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA;
- PARA DOSEN DAN SEGENAP CIVITAS AKADEMIKA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA;
- PARA PESERTA KOMPETISI PERADILAN SEMU, UNDANGAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA;

rn

ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN,

rn

MARILAH KITA BERSAMA-SAMA MEMANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA PADA HARI INI KITA DAPAT 3ERKUMPUL BERSAMA PADA ACARA PEMBUKAAN KOMPETISI PERADILAN SEMU YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI RANGKAIAN ACARA PERINGATAN ANTI KORUPSI SE-DUNIA TAHUN 2008.

rn

SAYA SANGAT MENYAMBUT BAIK DIADAKANNYA KOMPETISI PERADILAN SEMU ANTAR MAHASISWA INI, DENGAN JUMLAH PESERTA SEBANYAK 218 (DUA RATUS DELAPAN BELAS) ORANG MAHASISWA, DARI BEBERAPA PERGURUAN TINGGI YANG ADA DI INDONESIA. OLEH KARENA ITU, WALAUPUN JADWAL KEGIATAN KEDINASAN SAYA SANGAT PADAT HARI INI, TETAPI SAYA TETAP BERUSAHA UNTUK DAPAT MENGHADIRI, SEKALIGUS MEMBERIKAN KATA SAMBUTAN DAN MEMBUKA ACARA INI.

rn

RENCANANYA ACARA KOMPETISI PERADILAN SEMU INI, AKAN DILAKSANAKAN DI 2 (DUA) TEMPAT YAITU, UNTUK BABAK PENYISIHAN DILAKSANAKAN DI KAMPUS UNIVERSITAS PANCASILA JAKARTA, DAN UNTUK BABAK FINAL AKAN DILAKSANAKAN DI PUSAT DIKLAT KEJAKSAAN .

rn

PARA HADIRIN YANG SAYA HORMATI,
PERADILAN SEMU ATAU DALAM ISTILAH BAHASA INGGRIS-NYA DISEBUT MOOT COURT, BIASANYA MERUPAKAN BAGIAN DARI MATERI KULIAH, YAITU PENDIDIKAN LATIHAN DAN KETERAMPILAN HUKUM (ATAU PLKH), YANG DIAJARKAN DI BEBERAPA FAKULTAS HUKUM DI INDONESIA. MATERI KULIAH INI MENJADI MEDIA PRAKTIK BERACARA, DAN MENGEMBANGKAN KETERAMPILAN HUKUM BAGI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM, DIMANA PARA MAHASISWA YANG MENJADI PESERTA PERADILAN SEMU, AKAN MENGAMBIL BAGIAN DALAM SUATU KEGIATAN BERUPA SIMULASI PROSEDUR BERACARA, DALAM PENANGANAN SUATU PERKARA PIDANA DI SIDANG PENGADILAN.

rn

DENGAN PENYELENGGARAAN KOMPETISI PERADILAN SEMU INI, DIHARAPKAN MAHASISWA DAPAT LEBIH MENGERTI DAN MEMAHAMI TUGAS HAKIM, JAKSA PENUNTUT UMUM, PENASIHAT HUKUM, DAN BAHKAN KEDUDUKAN TERDAKWA SERTA SAKSI-SAKSI DI PENGADILAN, UNTUK KEMUDIAN DIGALI DAN DICERNA SISI-SISI ILMIAH BERDASARKAN PELAJARAN YANG DIDAPAT SELAMA KULIAH, SERTA DIPERBANDINGKAN PULA DENGAN PROSES PERADILAN YANG SESUNGGUHNYA.

rn

PARA MAHASISWA YANG MENJADI PESERTA PERADILAN SEMU, JUGA DITUNTUT UNTUK DAPAT MENGANALISA KASUS DAN TINDAKAN¬-TINDAKAN, YANG PERLU DILAKUKAN OLEH PENEGAK HUKUM DALAM PROSES PENANGANAN PERKARA DI PENGADILAN. BAHKAN HARUS BISA MENGUASAI PERMASALAHAN DENGAN KAJIAN ILMU HUKUM, DALAM PERDEBATAN-PERDEBATAN AKADEMIS BERDASARKAN KERANGKA YURIDIS NORMATIF, SEHINGGA PARA PESERTA DAPAT MEMUTUS ATAU MENYELESAIKAN SECARA TUNTAS PENANGANAN PERKARA YANG MENJADI MATERI DALAM PERADILAN SEMU TERSEBUT.

rn

DI SINILAH LETAK SENI BERPERKARA YANG AKAN DILAKUKAN OLEH PARA PESERTA PERADILAN SEMU, DIMANA KEMAMPUAN UNTUK MEMBUAT BERKAS-BERKAS YANG DIPERLUKAN DALAM PROSES BERACARA DI PENGADILAN, SEPERTI MEMBUAT SURAT DAKWAAN, SURAT TUNTUTAN, PEMBELAAN, PUTUSAN HAKIM, DIPRAKTIKAN SECARA NYATA, TERMASUK PENGUASAAN MATERI PERKARA SERTA PENGETAHUAN ILMU HUKUM.

rn

DIHARAPKAN PENYELENGGARAAN KOMPETISI PERADILAN SEMU INI, DAPAT MEMOTIVASI MAHASISWA AGAR LEBIH MEMAHAMI HUKUM ACARA DAN PRAKTEK BERPERKARA DI PENGADILAN, DI SAMPING SEBAGAI SARANA MENGASAH KEAHLIAN PARA MAHASISWA, GUNA MENCIPTAKAN SARJANA HUKUM YANG HANDAL DAN PROFESIONAL, SEKALIGUS MENUMBUHKAN PEMAHAMAN DAN EMPATI PADA DIRI MAHASISWA, TERHADAP KEADAAN SENYATANYA DUNIA PERADILAN DI INDONESIA, KHUSUSNYA TERHADAP PERSOALAN ACCES TO JUSTICE BAGI MASYARAKAT, DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN, TERUTAMA DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI.

rn

PARA HADIRIN SEKALIAN,
PERLU DIKETAHUI BAHWA, DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI, DIPERLUKAN KETELITIAN DAN KECERMATAN UNTUK DAPAT MENGUNGKAPKANNYA, KARENA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DILAKUKAN OLEH ORANG-ORANG YANG MEMILIKI TINGKAT INTELEKTUAL YANG TINGGI. SEHINGGA DENGAN KEAHLIAN DAN KEKUASAAN SERTA KEWENANGAN YANG MELEKAT PADANYA, PARA PELAKU BERUSAHA SEDEMIKIAN RUPA DAN SANGAT SISTEMATIS, AGAR PERBUATANNYA TIDAK DAPAT DIKETAHUI ORANG LAIN DAN SULIT UNTUK DIDETEKSI.

rn

BEBERAPA METODA BARU, DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI MUNCUL, BAIK DALAM PENGUNGKAPAN KASUS, PEMBUKTIAN UNSUR DELIK MAUPUN PROSEDUR BERACARA DALAM PERSIDANGAN. PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, DIMAKSUDKAN UNTUK MEMPERMUDAH APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MENJERAT PARA KORUPTOR, ANTARA LAIN DARI SEGI RUMUSAN DELIK. TIDAK SAJA DITETAPKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI DELIK FORMIL, TETAPI JUGA MENGENAI PERLUASAN SUBJEK HUKUM.

rn

SELAIN ITU, UNTUK MEMUDAHKAN PEMBUKTIAN, JUGA DIATUR PERLUASAN PENGERTIAN ALAT BUKTI PETUNJUK SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PASAL 26A UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, YANG TIDAK SAJA TERBATAS PADA 5 (LIMA) ALAT BUKTI YANG TERCANTUM DALAM PASAL 184 AYAT (1) KUHAP.

rn

TERHADAP BEBERAPA PERUBAHAN YANG ADA, DALAM KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN MENGENAI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT DI ATAS, KHUSUSNYA PROSEDUR TATA CARA PENANGANAN KORUPSI, BILA DISIMULASIKAN DALAM PERADILAN SEMU, KIRANYA DAPAT MEMBERIKAN PENGERTIAN DAN PEMAHAMAN SECARA MENDALAM KEPADA PARA MAHASISWA, TERHADAP PROSES PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PRAKTIK PERSIDANGAN.

rn

PARA HADIRIN YANG BERBAHAGIA,
SEBELUM MENGAKHIRI SAMBUTAN INI, SAYA BERHARAP AGAR PENYELENGGARAAN KOMPETISI PERADILAN SEMU INI, DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI SUATU MOMENTUM, DALAM MEMBERIKAN GAMBARAN IDEAL MENGENAI PERADILAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA, SEHINGGA PARA PESERTA YANG MERUPAKAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM, YANG NANTINYA AKAN MENJADI GENERASI PENERUS PENEGAK HUKUM DI INDONESIA, DAPAT MEMBANTU MENINGKATKAN KUALITAS PELAKSANAAN PERADILAN DI INDONESIA, MENJADI LEBIH BAIK LAGI.

rn

SELANJUTNYA DENGAN MENGUCAPKAN "BISMILLAHI RROHMANIRROHIIM", KOMPETISI PERADILAN SEMU DALAM RANGKA PERINGATAN HARI ANTI KORUPSI SE-DUNIA TAHUN 2008, DENGAN RESMI SAYA BUKA.

rn

SELAMAT MENGIKUTI ACARA YANG TELAH DIAGENDAKAN, MUDAH-¬MUDAHAN PENYELENGGARAAN KOMPETISI PERADILAN SEMU INI, BENAR¬-BENAR BERMANFAAT BAGI KITA SEMUA.
SEKIAN DAN TERIMA KASIH.

rn

WASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WASARAKAATUH.

rn

JAKARTA, 2 DESEMBER 2008
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TTD
HENDARMAN SUPANDJI

rn

 

', publish='1' where id='9'
updateTitle: Sambutan Pembukaan Kompetisi Peradilan Semu1Success
23302009-03-17 13:24:44202.159.19.69adminRI - Pidato Jaksa Agungupdate tb_pidato set datepidato='2008-12-09', title='Peringatan Hari Anti Korupsi se-dunia', description='LAPORAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA PERINGATAN HARI ANTI KORUPSI SE-DUNIA.
JAKARTA, 9 DESEMBER 2008

Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh, salam sejahtera bagi kita sekalian.

Yang saya hormati :
rn
    rn
  • Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Ani Bambang Yudhoyono;
  • rn
  • Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Mufidah Jusuf Kalla;
  • rn
  • Bapak Ketua MPR RI;
  • rn
  • Saudara Ketua DPR RI;
  • rn
  • Saudara Ketua DPD RI;
  • rn
  • Saudara-saudara para menteri di jajaran kabinet indonesia bersatu,
  • rn
  • Para duta besar perwakilan negara sahabat;
  • rn
  • Saudara-saudara para pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan;
  • rn
rnPara Undangan Dan Hadirin Sekalian
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridho-Nya kita masih diberi kesehatan dan hadir disini, dalam acara "Peringatan Hari Anti Korupsi Se-dunia.”

Hadirin yang saya hormati,
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemberantasan korupsi merupakan tugas penting yang diemban oleh instansi penegak hukum di berbagai negara dunia, termasuk Indonesia. Menurut estimasi lembaga bank dunia lebih dari USD 1 trilyun (satu trilyun dollar amerika) digunakan sebagai uang suap tiap tahunnya, dan kerugian akibat korupsi di negara berkembang telah mencapai USD 80 milyar (delapan puluh milyar dollar amerika) per tahun. Hal ini secara signifikan telah merusak sendi-sendi kehidupan, tatanan berbangsa dan bernegara.

Upaya bersama pemberantasan korupsi telah dilakukan oleh negara-negara dunia pada tanggal 9 desember 2003 rtempat di Merida, Mexico, yang kemudian Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa meratifikasi konvensi anti korupsi tersebut dalam bentuk konvensi PBB Melawan Korupsi 2003 (United Nation Convention Against Corruption 2003), yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006.
PBB menetapkan tanggal 9 Desember sebagai Hari Anti Korupsi se-dunia, yang kita peringati pada hari ini untuk membangkitkan semangat aparatur negara dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Para undangan yang berbahagia,
Indonesia sebagai negara hukum telah menempatkan diri pada posisi terdepan dalam pemberantasan korupsi. Pada tanggal 9 Desember 2004 pemerintah kabinet Indonesia bersatu SBY-JK, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memerintahkan kepada seluruh jajaran Kabinet Indonesia Bersatu untuk percepatan pemberantasan korupsi dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pada tahun 2005, tanggal 2 Mei telah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim tastipikor), sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi antara kejaksaan, kepolisian dan BPKP.

Dalam periode pelaksanaan tugasnya dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, telah berhasil menyelesaikan 280 kasus / perkara dengan nilai keuangan / aset negara yang diselamatkan / diamankan sejumlah Rp. 3,95 trilyun (tiga koma sembilan puluh lima trilyun rupiah.

Bapak Presiden yang saya hormati, serta hadirin yang berbahagia,
Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya secara khusus menyampaikan laporan singkat kepada Bapak Presiden tentang upaya-upaya yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat dalam penanggulangan korupsi.

Pada tanggal 7 maret tahun 2006, untuk mewujudkan koordinasi yang optimal antara Kepolisian dan Kejaksaan.
 
Dalam penyelesaian perkara korupsi, atas prakarsa KPK telah dibentuk peraturan bersama Kapolri dengan Jaksa Agung RI, agar tidak terjadi bolak-balik berkas perkara dan dapat memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Pada tahun 2007 tepatnya tanggal 28 september sebagai tindak lanjut dari arahan bapak wakil presiden Jusuf Kalla, telah dibuat nota kesepahaman antara Kejaksaan, Kepolisian dan BPKP tentang kerjasama dalam penanganan kasus penyimpangan pengelolaan keuangan negara yang berindikasi tindak pidana korupsi termasuk dana nonbudgeter, khususnya terkait bidang pengadaan barang dan jasa, agar dalam penanganan perkaranya terjadi kesamaan persepsi dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Pada tanggal 21 november 2007, pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan konferensi tahunan Asosiasi Internasional Lembaga-lembaga Anti Korupsi Kedua (The 2nd Annual Conference International Association of Anti Corruption Authorities/IAACA) di Bali, yang diikuti oleh 93 negara.

Kemudian pada tanggal 28 Januari 2008 pemerintah Indonesia juga sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan konferensi negara-negara pihak (Conference of The State Parties / COSP) yang tergabung dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Dalam kesempatan itu dilakukan side event membahas mengenai StAR (Stolen Asset Recovery) Initiative yang merupakan kerjasama antara bank dunia dan United Nation Office on Drugs And Crime (UNODC). Star Initiative telah memberikan bantuan ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada aparat penegak hukum untuk menyelamatkan aset.

Selain melalui StAR Initiative, pemerintah Indonesia juga mendapat dukungan dari negara-negara donor dalam bentuk pelatihan, seminar dan hibah alat-alat teknologi dalam penanganan korupsi.

BPK dan BPKP sebagai institusi yang berwenang dalam menghitung kerugian keuangan negara telah memberikan kontribusi yang cukup besar melalui hasil audit dan keterangan ahli sehingga putusan pengadilan dapat membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana korupsi secara obyektif.

Demikian pula halnya dalam penanggulangan korupsi pada transaksi keuangan, PPATK telah memberi dukungan berupa laporan kepada kejaksaan dan kepolisian mengenai adanya transaksi keuangan yang mencurigakan dan berindikasi tindak pidana korupsi.

Bapak Presiden yang saya hormati,
Dalam pemberantasan korupsi selain tindakan represif juga dilakukan upaya-upaya preventif dan edukatif. Aparat penegak hukum telah melakukan penindakan terhadap pejabat pemerintah, mantan pejabat serta terhadap anggota legislatif yang melakukan korupsi. KPK juga telah memberikan tindakan nyata kepada para pelaku kasus penyuapan dan secara intensif meminta kepada para pejabat untuk menyampaikan laporan harta kekayaannya. Hal ini mempunyai dampak preventif, yang akhirnya mempengaruhi aparat dan pejabat menjadi takut melakukan korupsi. Ini merupakan hal yang sangat positif dalam penanggulangan korupsi.

Upaya preventif lainnya juga dilakukan oleh masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat di seluruh Indonesia, antara lain dengan kegiatan-kegiatan berupa seminar, diskusi interaktif serta berbagai kampanye anti korupsi dalam bentuk fashion show, pagelaran musik serta penyebaran dan pembagian stiker.
Sedangkan upaya edukatif dilakukan dengan :
rn
    rn
  • Mendirikan "kantin kejujuran" yaitu kantin dimana setiap orang dapat membeli sesuatu barang, membayar sesuai harga barang, dan mengambil uang kembalian, dilakukan oleh diri sendiri. Kantin kejujuran ini hasil kerjasama Kejaksaan dengan karang taruna nasional yang sampai saat ini telah didirikan sebanyak : 2711 kantin kejujuran pada SD, SLTP dan SLTA di seluruh Indonesia.
  • rn
  • Ada pula "warung jujur" yang didirikan oleh KPK dan yang didirikan oleh civitas akademika UI. Warung jujur ini menjual sejumlah makanan tanpa ditunggui penjaga warung.
  • rn
  • Pembukaan Sekolah Anti Korupsi "Pangeran Diponegoro" yang baru-baru ini dilakukan bertempat di SMU Negeri 3 Setia Budi, Jakarta.
  • rn
rnBerbagai upaya edukatif tersebut diharapkan mampu mendidik generasi muda menjadi manusia yang terbiasa berperilaku jujur, bermoral baik, dan pada akhirnya sebagai calon pemimpin bangsa akan mampu mencegah diri dari perbuatan korupsi.

Ketiga komponen tersebut di atas yaitu represif, preventif dan edukatif telah dijalankan bersama-sama dalam satu kesatuan untuk penanggulangan korupsi.

Selain itu, dalam peningkatan pemberantasan korupsi pemerintah juga telah berupaya menyempurnakan peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi yang disesuaikan dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), agar lebih efektif, akomodatif dan applicable.

Sedangkan untuk pencarian pelaku korupsi yang melarikan diri ke luar negeri dan peningkatan pengembalian aset yang berada di luar negeri, pemerintah telah melakukan kerjasama dalam bentuk perjanjian ekstradisi dan Mutual Legal Assistance (MLA).

Bapak Presiden,
Serta para undangan yang saya hormati,

Semua upaya yang dilakukan, telah mendukung percepatan Index Persepsi Korupsi Indonesia yang mulai membaik. Berdasarkan hasil survey Transparansi Internasional, pada tahun 2004 Index Persepsi Korupsi Indonesia 2,0 dan berada pada peringkat 137 dari 146 negara. Kemudian pada tahun 2005 Index Persepsi Korupsi Indonesia 2,2 dan berada pada peringkat 140 dari 159 negara. Terakhir pada tahun 2008 ini Index Persepsi Korupsi Indonesia meningkat menjadi 2,6 dan berada pada peringkat 126 dari 180 negara.
Index persepsi korupsi ini, sebagaimana laporan yang ada bukan semata-mata hanya karena tindakan penegakan hukum, namun merupakan sumbangan dari reformasi birokrasi. Program reformasi birokrasi diarahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Imigrasi, Departemen Keuangan, Kejaksaan dan selanjutnya akan diikuti oleh departemen lainnya. Semua ini dalam upaya merubah pola pikir (mind set), budaya kerja (culture set) dan perilaku (behaviour) dalam pelayanan publik.

Bapak Presiden,
Beserta para undangan yang saya hormati,

Dalam memperingati hari anti korupsi sedunia telah dilaksanakan beberapa kegiatan dalam upaya menumbuhkan semangat dan meningkatkan pemberantasan korupsi bagi aparatur pemerintah dan masyarakat berupa :
rn
    rn
  • Penilaian terhadap Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah, Kejaksaaan Negeri, Kepolisian Resort dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang terbaik dalam pemberantasan / penanganan perkara korupsi.
  • rn
  • Kompetisi peradilan semu bertempat di Universitas Pancasila, yang diikuti oleh peserta dari 8 universitas terkemuka di Jakarta, Manado dan Ambon.
  • rn
  • Lomba penulisan tentang pemberantasan korupsi di media cetak.
  • rn
  • Pemilihan kantin kejujuran terbaik yang para pemenangnya akan diberikan penghargaan dan trophy.
  • rn
rnHadirin yang berbahagia,
Sebagaimana pesan pendiri negara yang kita cintai, yang tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup bernegara bukan pada undang-undangnya, tetapi kepada semangat, yaitu semangat penyelengara negara.
Untuk itu kita jadikan momentum peringatan Hari Anti Korupsi se-dunia ini, guna meningkatkan semangat aparatur negara dan semangat aparatur pemerintah serta semangat asyarakat sebagai perwujudan sikap anti korupsi.

Demikian laporan singkat yang dapat saya sampaikan, dan engenai kinerja aparat penegak hukum dalam pemberantasan drupsi serta harapan masyarakat pada periods pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu SBY-JK seperti yang telah disampaikan dalam bentuk audio visual.

Bersama ini pula, kami mohon perkenan Bapak Presiden Republik Indonesia, menyampaikan amanat, dilanjutkan dengan penyematan pin penghargaan kepada Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Resort, Kejaksaan Negeri dan perwakilan BPKP terbaik dalam penanganan perkara korupsi, kepada pengelola kantin kejujuran terbaik tingkat nasional, kepada pemenang kompetisi peradilan semu, kepada pemenang lomba penulisan di media cetak. Dan selanjutnya meninjau stand kantin kejujuran pada arena pameran serta penempelan stiker anti korupsi secara simbolik pada mobil. Pada saat yang bersamaan dilakukan pembagian dan penempelan stiker anti korupsi di seluruh wilayah Indonesia. Stiker tersebut diantaranya bertuliskan "saatnya utamakan kejujuran".

Semoga dengan peringatan Hari Anti Korupsi se-dunia, perbuatan korupsi semakin berkurang dan Index Persepsi Korupsi di Indonesia semakin meningkat.

Akhirnya, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran bapak presiden republik indonesia beserta ibu hajah ani bambang yudhoyono, wakil presiden beserta ibu hajah mufidah jusuf kalla, pimpinan lembaga tinggi negara, seluruh jajaran kabinet indonesia bersatu, dan para duta besar serta para undangan dan hadirin sekalian.
Pada Hari Anti Korupsi se-dunia tanggal 9 Desember 2008 ini, kita berkomitmen bahwa, "walaupun langit besok akan runtuh, dunia tempat berpijak akan terbelah berkeping-keping, namun hukum harus tetap tegak"
"walaupun ekonomi dunia carut marut, hukum tidak boleh carut marut, dan korupsi harus diberantas".

“Bersama kita tegakkan hukum, bersama kita ciptakan keadilan"

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai kita dalam setiap tugas dan pengabdian yang dibebankan kepada kita.

Demikian, terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warohmatullohi wabarakatuh.

Jakarta, 9 Desember 2008
Jaksa Agung Republik Indonesia
ttd
Hendarman Supandji
 ', publish='1' where id='6'
updateTitle: Peringatan Hari Anti Korupsi se-dunia1Success
23292009-03-17 13:24:18202.159.19.69adminRI - Pidato Jaksa Agungupdate tb_pidato set datepidato='2008-12-04', title='Sambutan Pembukaan Sekolah Anti Korupsi "Pangeran Diponegoro"', description='SAMBUTAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA PEMBUKAAN SEKOLAH ANTI KORUPSI "PANGERAN DIPONEGORO"
DI SMUN 3 SETIABUDI JAKARTA SELATAN.
KAMIS, 4 DESEMBER 2008

YANG SAYA HORMATI :
-    WAKIL JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA BESERTA PARA JAKSA AGUNG MUDA;
-    GUBERNUR DKI JAKARTA BESERTA MUSPIDA TINGKAT I DKI JAKARTA;
-    KETUA DPRD DKI JAKARTA;
-    KETUA UMUM KARANG TARUNA NASIONAL;
-    KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA BESERTA JAJARAN;
-    WALIKOTA JAKARTA SELATAN BESERTA JAJARAN;
-    KEPALA SEKOLAH BESERTA PARA GURU SMU NEGERI 3 SETIABUDI JAKARTA SELATAN;
-    SEGENAP UNDANGAN, SISWA-SISWI SMU NEGERI 3 SETIABUDI JAKARTA SELATAN, SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA;

ASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULLOHI WABAROKATUH,
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN,

PERTAMA-TAMA, MARI KITA PANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA ATAS RAHMAT DAN HIDAYAH-NYA, KITA DAPAT BERKUMPUL DI SINI, DALAM ACARA PEMBUKAAN SEKOLAH ANTI KORUPSI "PANGERAN DIPONEGORO" DI SEKOLAH MENENGAH UMUM NEGERI 3 SETIABUDI JAKARTA SELATAN.

PEMBERIAN NAMA "PANGERAN DIPONEGORO" PADA SEKOLAH ANTI KORUPSI INI, DIMAKSUDKAN AGAR KITA DAPAT MENELADANI SIKAP KEPAHLAWANAN YANG TELAH DITUNJUKAN OLEH BELIAU, DENGAN BERPERILAKU JUJUR, SEDERHANA, TEGAS DAN BERANI MEMBELA KEBENARAN, SERTA TANPA PAMRIH MEMPERJUANGKAN HAK-HAK RAKYAT. SIKAP-SIKAP SEPERTI INILAH YANG KIRANYA PERLU KITA TANAMKAN DALAM DIRi KITA DALAM MENJALANI KEHIDUPAN SEHARI-HARI, TERUTAMA DALAM MENGHADAPI PERMASALAHAN BANGSA YANG MULTIDIMENSI, TERMASUK MASALAH KORUPSI YANG TELAH MERUSAK TATANAN KEHIDUPAN MASYARAKAT.

PARA HADIRIN YANG BERBAHAGIA,
SEBAGAIMANA DIKETAHUI, BAHWA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERJADI DI INDONESIA, SETIAP TAHUNNYA MENUNJUKKAN ADANYA TREND PENINGKATAN. HAL INI DAPAT DILIHAT DARI BANYAKNYA PERKARA-PERKARA KORUPSI YANG DITANGANI OLEH BERBAGAI LEMBAGA PENEGAK HUKUM, BAIK OLEH KEJAKSAAN, KEPOLISIAN MAUPUN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.

DARI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TELAH DITANGANI MENGINDIKASIKAN BAHWA KORUPSI TELAH MERASUK KE SELURUH LINI KEHIDUPAN, BAHKAN SAAT INI KORUPSI TELAH MENJADI KEJAHATAN TRANSNASIONAL, YANG MENGHANCURKAN SEMUA SENDI KEHIDUPAIN MANUSIA, SEHINGGA TIDAK HANYA MENJADI PERMASALAHAN DALAM SUATU NEGARA SAJA, TETAPI JUGA MERUPAKAN MUSUH BERSAMA DARI SELURUH NEGARA DI DUNIA.

AKIBAT YANG DITIMBULKAN DARI PERBUATAN KORUPSI, MEMILIKI DAMPAK YANG SANGAT LUAS BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DARI PEREKONOMIAN BANGSA, SERTA MENGHAMBAT LAJU PEMBANGUNAI NASIONAL. OLEH KARENA ITU, TIDAK ADA CARA LAIN KECUALI MELAKUKAN UPAYA PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN, AGAR KORUPSI TIDAK BERKEMBANG MENJADI SUATU BENCANA, YANG PADA AKHIRNYA DAPAT MERUNTUHKAN KEUTUHAN DAN KELANGSUNGAN HIDUP BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA.

PARA HADIRIN SEKALIAN,
JIKA KITA KAJI LEBIH JAUH, DAPATLAH DISIMPULKAN BAHWA BERKEMBANGNYA PERBUATAN KORUPSI TERSEBUT ANTARA LAIN, DISEBABKAN KARENA TELAH LUNTURNYA NILAI-NILAI KEJUJURAN DAN KETIDAKMAMPUAN MASYARAKAT, DALAM MEMBANGUN KOMITMEN KEJUJURAN. PADAHAL SIKAP JUJUR SEBENARNYA DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI SALAH SATU SARANA ATAU TOOLS, UNTUK DAPAT MENGHINDARKAN DIRI DARI SIKAP KORUPTIF, YANG SELAMA INI TELAH MENJADI SUATU PROBLEMATIK DALAM KEHIDUPAN.

JIKA PERBUATAN KORUPSI INI KITA BIARKAN BEGITU SAJA MERAJALELA, MAKA KITA TIDAK AKAN DAPAT MEMBANGUN BANGSA INI SECARA BAIK DAN BERKESINAMBUNGAN. OLEH KARENA ITU, SELAIN MELALUI TINDAKAN REPRESIF DENGAN PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PARA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI, MAKA PERLU PULA DILAKUKAN TINDAKAN PREVENTIF, MELALUI UPAYA-UPAYA PENCEGAHAN SERTA EDUKATIF. DARI PERSPEKTIF EDUKATIF, PENANAMAN NILAI-NILAI KEJUJURAN DAN MORAL DIPERLUKAN UNTUK MENGEMBANGKAN "SIKAP ANTI KORUPSI SEJAK DINI". DENGAN DEMIKIAN, PERLU SAYA TEGASKAN BAHWA PEMBERANTASAN KORUPSI AKAN BERHASIL, BILAMANA DILAKUKAN DENGAN KOMBINASI UPAYA REPRESIF, PREVENTIF DAN EDUKATIF.

PEMBENTUKAN SEKOLAH ANTI KORUPSI SEPERTI INI, MERUPAKAN BAGIAN DARI UPAYA EDUKATIF, YANG BERTUJUAN UNTUK MENDIDIK GENERASI MUDA YANG BERKARAKTER JUJUR, MEMILIKI MORAL YANG BAIK DAN MENGETAHUI SECARA MENDALAM HAKEKAT DARI KORUPSI, YANG PADA AKHIRNYA DAPAT MENUMBUHKAN KEYAKINAN DAN TEKAD DALAM DIRI, BAHWA KORUPSI ITU JAHAT, HARUS DIJAUHI SERTA DIBERANTAS, SEHINGGA GENERASI MASA KINI DAN YANG AKAN DATANG, KE DEPAN TERBIASA HIDUP JUJUR, SERTA DAPAT MENCEGAH DIRINYA DARI SEGALA BENTUK PERBUATAN KORUPSI.

DI SAMPING ITU JUGA, DIHARAPKAN AGAR PARA GENERASI MUDA INI, DAPAT MENJADI KADER UNTUK MENULARKAN PENGETAHUANNYA TENTANG SIKAP ANTI KORUPSI, DENGAN MEMBERIKAN PENCERAHAN KEPADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN SEKITARNYA MENGENAI BAHAYA KORUPSI, SEHINGGA LAMBAT LAUN USAHA TERSEBUT DAPAT MENCEGAH, TIMBULNYA KORUPSI DALAM DIRI SELURUH MASYARAKAT, TERMASUK MENGELIMINIR SIKAP PERMISIF YANG TELAH MENDORONG MARAKNYA PERBUATAN KORUPSI YANG TERJADI DI INDONESIA.

HADIRIN YANG SAYA HORMATI,
PATUT KITA CAMKAN BAHWA MORAL ANAK ATAU GENERASI MUDA, MERUPAKAN ASET UTAMA SEBUAH BANGSA, SEHINGGA SAYA KIRA MEMPERSIAPKAN SIKAP HIDUP DAN PERILAKU JUJUR, DENGAN MORAL YANG BAIK DAN MENTAL YANG BERSIH KEPADA MEREKA, AKAN MENJADI CARA YANG SANGAT EFEKTIF, DALAM MENANGGULANGI DAN MENCEGAH TIMBULNYA KORUPSI DI KEMUDIAN HARI.

BERPERILAKU "JUJUR" MEMPUNYAI MAKNA BAHWA "JUJUR" TELAH MENJADI WATAK YANG MENDARAH DAGING (INTERNALIZED) PADA DIRI SESEORANG, YANG KEMUDIAN AKAN MENJADI KOKOH SEBAGAI "KEPRIBADIAN SESEORANG". BERPEGANG PADA WATAK JUJUR YANG TELAH MENJADI KEPRIBADIAN TERSEBUT, DIYAKINI AKAN MENGHASILKAN PRIBADI-PRIBADI GENERASI MUDA YANG BERANI MENGHADAPI SEGALA TANTANGAN DAN PERMASALAHAN KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA, BERANI KARENA MEMBELA KEBENARAN (MULAT SALIRA, HANGROSO WANI). SELANJUTNYA AKAN TUMBUH GENERASI MUDA YANG MEMPUNYAI TEKAD, SEMANGAT, BERTANGGUNG JAWAB, SABAR, ULET, TANGGUH DAN TIDAK MUDAH PUTUS ASA MENGAHADAPI KESULITAN.

UNTUK APA KITA MEMILIKI GENERASI MUDA YANG CERDAS NAMUN MEMILIKI MENTAL YANG BURUK DAN TIDAK MEMILIKI SIFAT JUJUR, YANG NANTINYA TERNYATA IKUT TERLIBAT MELAKUKAN PERBUATAN KORUPSI YANG MERUGIKAN KEPENTINGAN BERSAMA. LEBIH BAIK ORANG YANG TIDAK PINTAR TETAPI JUJUR, DIBANDINGKAN ORANG PINTAR TETAPI CULAS. NAMUN DEMIKIAN LEBIH BAIK LAGI ADALAH ORANG YANG PINTAR LAGI JUJUR.

MAKA PENDIRIAN SEKOLAH ANTI KORUPSI INI MERUPAKAN SARANA UNTUK MEMBANGUN FILOSOFI, BERUPA PENYEMAIAN NALAR DAN NILAI-NILAI ANTI KORUPSI MELALUI PENDIDIKAN DI SEKOLAH. HAL INI DILAKUKAN KARENA PENDIDIKAN MEMILIKI POSISI SANGAT VITAL DAN STRATEGIS DALAM MENYEBARKAN PEMBELAJARAN YANG DIARAHKAN PADA PARADIGMA BERPERILAKU JUJUR DALAM BERKATA DAN BERBUAT, SERTA MENUMBUHKAN SIKAP ANTI KORUPSI KEPADA PARA SISWA DAN SISWI, YANG MERUPAKAN CALON PEMIMPIN BANGSA DI MASA YANG AKAN DATANG. MELALUI PEMBELAJARAN SIKAP MENTAL DAN NILAI-NILAI MORAL ANTI KORUPSI DI SEKOLAH, DIHARAPKAN GENERASI MUDA INDONESIA MEMILIKI PANDANGAN DAN SIKAP YANG KERAS, TERHADAP SEGALA BENTUK PRAKTIK KORUPSI.
APABILA KONSEP SEKOLAH ANTI KORUPSI INI DAPAT DILAKUKAN SECARA BERKELANJUTAN, NISCAYA PARA GENERASI MUDA AKAN TERLATIH UNTUK BERPERILAKU JUJUR, MEMILIKI MORAL YANG BAIK DAN BERMENTAL BERSIH, SEHINGGA PADA SAAT KEPEMIMPINAN NEGARA INI BERALIH KE TANGAN GENERASI MUDA YANG MERUPAKAN GENERASI PENERUS, YANG AKAN BERANI MENGATAKAN "TIDAK" UNTUK MELAKUKAN YANG NAMANYA KORUPSI, DAN DAPAT MEMBAWA MASA DEPAN BANGSA DAN NEGARA KE ARAH YANG LEBIH BAIK.

DEMIKIAN SAMBUTAN DARI SAYA, DENGAN MENGUCAPKAN BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIM, SAYA RESMIKAN SEKOLAH ANTI KORUPSI "PANGERAN DIPONEGORO" DI SEKOLAH MENENGAH UMUM NEGERI 3 SETIABUDI JAKARTA SELATAN.

SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA, SENANTIASA MEMBERIKAN KEPADA KITA TEKAD DAN SEMANGAT YANG KOKOH, DALAM UPAYA MEWUJUDKAN GENERASI MUDA YANG JUJUR, BERTANGGUNGJAWAB, BERMENTAL BERSIH, PATUH DAN SADAR AKAN HUKUM.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH.
WASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULLOHI WABAROKATUH.

JAKARTA, 4 DESEMBER 2008

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Ttd
HENDARMAN SUPANDJI', publish='1' where id='8'
updateTitle: Sambutan Pembukaan Sekolah Anti Korupsi "Pangeran Diponegoro"1Success
23282009-03-17 13:15:54118.97.55.98adminRI - Info Hukumupdate tb_infohukum set infohukumdate='2009-03-05', title='Peran Jaksa Pengacara Negara', description='Kadang kita mendengar Pemerintah digugat, atau BUMN dan BUMD selaku badan usaha milik pemerintah digugat. Lantas siapa yang berhak mewakili Pemerintah jika digugat, baik di dalam Pengadilan maupun diluar pengadilan? Anda akan mendapatkan jawabannya dalam materi ini lengkap dengan ketentuan hukum dan wacana ‘conflict of interest’ bila Kejaksaan menjadi “Pengacara Negara”.' , NamafileT='' ,publish='1' where id='8'updateTitle: Peran Jaksa Pengacara Negara1Success
23272009-03-17 13:15:06118.97.55.98adminRI - Info Hukumupdate tb_infohukum set infohukumdate='2009-03-05', title='Tindak Pidana Korupsi', description='Kadang kita mendengar Pemerintah digugat, atau BUMN dan BUMD selaku badan usaha milik pemerintah digugat. Lantas siapa yang berhak mewakili Pemerintah jika digugat, baik di dalam Pengadilan maupun diluar pengadilan? Anda akan mendapatkan jawabannya dalam materi ini lengkap dengan ketentuan hukum dan wacana ‘conflict of interest’ bila Kejaksaan memberantas Korupsi telah menjadi momok pembangunan negeri dan karenanya perlu dijadikan musuh bersama. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk memberantas korupsi. Penjelasan ketentuan hukum seperti apa saja unsur-unsur tindak pidana korupsi dan jenis perbuatan apa saja yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi perlu diketahui sebagai modal masyarakat untuk mewujudkan partisipasi aktifnya.jadi “Pengacara Negara”.' , NamafileT='' ,publish='1' where id='9'updateTitle: Tindak Pidana Korupsi1Success
23262009-03-17 13:14:48118.97.55.98adminRI - Info Hukumupdate tb_infohukum set infohukumdate='2009-03-05', title='Tugas Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara', description='Diantara tugas Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara adalah mewakili pemerintah di luar maupun di dalam pengadilan, memberikan bantuan hukum kepada instansi negara seperti BUMN/BUMD, dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat luas. Materi penerangan hukum ini juga mengupas class actian, legal standing, Citizen lawsuit atau Actio Popularis. ' , NamafileT='' ,publish='1' where id='10'updateTitle: Tugas Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara1Success
23252009-03-17 13:14:10118.97.55.98adminRI - Info Hukumupdate tb_infohukum set infohukumdate='2009-03-05', title='Kejaksaan: masa lalu, sekarang dan masa depan', description='Kejaksaan saat ini menjadi lembaga penegak hukum yang independen. Pada zaman kolonial, Kejaksaan berada di bawah Mahkamah Agung dan instansi-instansi Kejaksaan berada pada pengadilan-pengadilan negeri dan administrasi kepegawaian serta keuangan diurus Departemen Kehakiman. Bagaimana proyeksi Kejaksaan pada masa depan, dapat ditemukan dalam materi penerangan hukum ini. ' , NamafileT='' ,publish='1' where id='11'updateTitle: Kejaksaan: masa lalu, sekarang dan masa depan1Success
23242009-03-17 13:13:11118.97.55.98adminRI - Info Hukumupdate tb_infohukum set infohukumdate='2009-03-06', title='Penyalahgunaan Narkoba', description='Bahaya penyalahgunaan Narkoba tidak berhenti pada perilaku psikologis seseorang, seperti malas dan mudah tersinggung. Tetapi juga pada perilaku sosial, seperti suka menyendiri, suka berbohong dan mengabaikan kegiatan ibadah. Untuk itu masyarakat perlu tahu ketentuan pasal-pasal pidananya dan bagaimana cara menanggulanginya.' , NamafileT='' ,publish='1' where id='3'updateTitle: Penyalahgunaan Narkoba1Success
23232009-03-17 13:12:49118.97.55.98adminRI - Info Hukumupdate tb_infohukum set infohukumdate='2009-03-06', title='Ketentuan Menyampaikan Pendapat', description='Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum seperti unjuk rasa atau demonstrasi telah diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998. Apa kewajiban yang harus dipenuhi sebelum dan ketika menyampaikan pendapat serta ketentuan pidananya dapat ditemukan jawabannya dalam materi penyuluhan hukum ini.' , NamafileT='' ,publish='1' where id='4'updateTitle: Ketentuan Menyampaikan Pendapat1Success
23222009-03-17 13:12:23118.97.55.98adminRI - Info Hukumupdate tb_infohukum set infohukumdate='2009-03-06', title='Hukum Perlindungan Anak', description='Untuk melindungi anak, negara kita memberlakukan dua UU. Pertama, UU Peradilan Anak No. 3 Tahun 1997 yang memberikan perlindungan hukum kepada anak yang melakukan perbuatan pidana. Kedua, UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang memberikan perlindungan hukum kepada anak terhadap segala bentuk kekerasan dan diskriminasi kepada anak. ' , NamafileT='' ,publish='1' where id='5'updateTitle: Hukum Perlindungan Anak1Success
23212009-03-17 13:11:21118.97.55.98adminRI - Info Hukumupdate tb_infohukum set infohukumdate='2009-03-06', title='Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup', description='Bencana lingkungan terjadi karena ulah orang yang tidak bertanggungjawab. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup sekaligus memberi perlindungan hukum bagi masyarakat agar selalu dapat terus hidup dalam lingkungan hidup yang sehat terbitlah UU Lingkungan Hidup No. 23 tahun 1997. Selain ketentuan pidana, dalam materi ini Anda akan mendapatkan ketentuan perdata serta prosedur hukum sengketa lingkungan hidup.' , NamafileT='' ,publish='1' where id='6'updateTitle: Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup1Success
23202009-03-17 13:05:17202.159.19.69adminJAM Pembinaan - Mutasi dan Promosiupdate tb_unitcontent set idunitsub='2', idkejati='0', dateunitcontent='2007-12-31', title='Tahun 2007', description='Pengangkatan dan Pemindahan / Mutasi Pegawai
Selama periode Januari s/d Desember 2007

1.    Eselon I                                 :           4 orang
2.    Eselon II                                :         87 orang
3.    Eselon III                               :       479 orang
4.    Eselon IV                               :       361 orang
5.    Eselon V                                :       331 orang
6.    Tanpa Jabatan Struktural   :       783 orang
       Jumlah                                   :    2.045 orang 
       Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan RI Tahun 2007

Sebagai perbandingan pada tahun 2006 jumlah pengangkatan dan pemindahan/mutasi pegawai mulai dari eselon I sampai dengan tanpa jabatan struktural sebanyak 2.488 orang, sehingga apabila diprosentasekan maka pola pembinaan jenjang karir  pegawai tahun 2007 mengalami penurunan.

', publish='1' where id='441'
updateTitle: Tahun 20071Success
23192009-03-17 12:43:16203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Kepulauan Bangka Belitungupdate tb_unitcontent set idunitsub='91', idkejati='0', dateunitcontent='2008-12-26', title='cabang Kejari Sungailiat di Muntok', description='di Jl. Telp. (07) Fax.(07)
Dipimpin oleh SRI PUSPA RATU KINGKIN, SH.
', publish='1' where id='905'
updateTitle: cabang Kejari Sungailiat di Muntok1Success
23182009-03-17 12:35:09203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Kepulauan Bangka Belitungupdate tb_unitcontent set idunitsub='91', idkejati='0', dateunitcontent='2008-12-29', title='Kejaksaan NegeriTanjung Pandan', description='di Jl. Sriwijaya No.1 Tanjung Pandan. Telp. (0719) 21005. Fax.(0719). Dipimpin oleh YOYOK SETYO WIBOWO, SH', publish='1' where id='904'updateTitle: Kejaksaan NegeriTanjung Pandan1Success
23172009-03-17 12:34:37203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Kepulauan Bangka Belitungupdate tb_unitcontent set idunitsub='91', idkejati='0', dateunitcontent='2008-12-30', title='Kejaksaan Negeri Sungailiat', description='di Jl. Pemuda No.2 Sungai Liat. Telp. (0717) 92535. Fax.(07). Dipimpin oleh RAJA ULUNG PADANG, SH.', publish='1' where id='903'updateTitle: Kejaksaan Negeri Sungailiat1Success
23162009-03-17 12:33:41203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Kepulauan Bangka Belitungupdate tb_unitcontent set idunitsub='91', idkejati='0', dateunitcontent='2008-12-31', title='Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang', description='Dipimpin oleh (Kepala Kejaksaan Negeri ?  )', publish='1' where id='902'updateTitle: Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang1Success
23152009-03-17 12:32:41203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Bantenupdate tb_unitcontent set idunitsub='93', idkejati='0', dateunitcontent='2008-12-30', title='Kejaksaan Negeri Tanggerang', description='di Jl. TMP Taruna  No. 10 Tangerang. Telp. 021- 55235005. Fax.021 - 5515477. Dipimpin oleh AGUS SUTOTO, SH.', publish='1' where id='918'updateTitle: Kejaksaan Negeri Tanggerang1Success
23142009-03-17 12:32:10203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Maluku Utarainsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('74','0','2008-12-29','Cabang Kejari Soasiu di Weda','','1')insertTitle: Cabang Kejari Soasiu di Weda1Success
23132009-03-17 12:31:38203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Maluku Utaraupdate tb_unitcontent set idunitsub='74', idkejati='0', dateunitcontent='2008-12-30', title='Cabang Kejari Soasiu di Labuha', description='Kepala Kejaksaan Negeri : I Wayan Mastra, SH
Jl. Kotalama No. 294, Labuha
Telp. 0927-21003, 21660
Fax.', publish='1' where id='163'
updateTitle: Cabang Kejari Soasiu di Labuha1Success
23122009-03-17 12:31:08203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Maluku Utarainsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('74','0','2008-12-27','Cabang Kejari Ternate di Sabana','','1')insertTitle: Cabang Kejari Ternate di Sabana1Success
23112009-03-17 12:30:24203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Maluku Utaraupdate tb_unitcontent set idunitsub='74', idkejati='0', dateunitcontent='2008-12-21', title='Cabang Kejari Ternate di Tobelo', description='Kepala Kejaksaan Negeri : Carlos Alberto. M. DE Fatima, SH
Jl. Pekuburan Cina No. 01, Tobelo
Telp. 0924-21250
Fax.', publish='1' where id='164'
updateTitle: Cabang Kejari Ternate di Tobelo1Success
23102009-03-17 12:30:06203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Maluku Utaraupdate tb_unitcontent set idunitsub='74', idkejati='0', dateunitcontent='2009-12-21', title='Cabang Kejari Ternate di Tobelo', description='Kepala Kejaksaan Negeri : Carlos Alberto. M. DE Fatima, SH
Jl. Pekuburan Cina No. 01, Tobelo
Telp. 0924-21250
Fax.', publish='1' where id='164'
updateTitle: Cabang Kejari Ternate di Tobelo1Success
23092009-03-17 12:29:47203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Maluku Utaraupdate tb_unitcontent set idunitsub='74', idkejati='0', dateunitcontent='2008-12-22', title='Cabang Kejari Ternate di Jailolo', description='Kajari  MUKHSIN UMALEKOA, SH
', publish='1' where id='780'
updateTitle: Cabang Kejari Ternate di Jailolo1Success
23082009-03-17 12:29:27203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Maluku Utaraupdate tb_unitcontent set idunitsub='74', idkejati='0', dateunitcontent='2008-12-26', title='Cabang Kejari Ternate di Morotai', description='Kajari  HADY BACHRUDDIN, SH
', publish='1' where id='778'
updateTitle: Cabang Kejari Ternate di Morotai1Success
23072009-03-17 12:29:04203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Maluku Utaraupdate tb_unitcontent set idunitsub='74', idkejati='0', dateunitcontent='2009-02-03', title='Cabang Kejari Soasiu di Labuha', description='Kepala Kejaksaan Negeri : I Wayan Mastra, SH
Jl. Kotalama No. 294, Labuha
Telp. 0927-21003, 21660
Fax.', publish='1' where id='163'
updateTitle: Cabang Kejari Soasiu di Labuha1Success
23062009-03-17 12:28:31203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Maluku Utaraupdate tb_unitcontent set idunitsub='74', idkejati='0', dateunitcontent='2009-02-03', title='Cabang Kejari Ternate di Tobelo', description='Kepala Kejaksaan Negeri : Carlos Alberto. M. DE Fatima, SH
Jl. Pekuburan Cina No. 01, Tobelo
Telp. 0924-21250
Fax.', publish='1' where id='164'
updateTitle: Cabang Kejari Ternate di Tobelo1Success
23052009-03-17 12:27:57203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Maluku Utaraupdate tb_unitcontent set idunitsub='74', idkejati='0', dateunitcontent='2009-02-03', title='Kejaksaan Negeri Soasiu', description='Kepala Kejaksaan Negeri : Victor Saut, SH
Jl. A. Melawat, Soa-Sio
Telp. 0921-61006
Fax.', publish='1' where id='165'
updateTitle: Kejaksaan Negeri Soasiu1Success
23042009-03-17 12:15:10203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Malukuupdate tb_unitcontent set idunitsub='73', idkejati='0', dateunitcontent='2008-12-19', title='Cabang Kejari Tual di Dobo', description='Kajari  HENDRIK SELALAU, SH
', publish='1' where id='768'
updateTitle: Cabang Kejari Tual di Dobo1Success
23032009-03-17 12:14:51203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Malukuupdate tb_unitcontent set idunitsub='73', idkejati='0', dateunitcontent='2009-02-03', title='Cabang Kejari Tual di Dobo', description='Kajari  HENDRIK SELALAU, SH
', publish='1' where id='768'
updateTitle: Cabang Kejari Tual di Dobo1Success
23022009-03-17 12:14:15203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Malukuupdate tb_unitcontent set idunitsub='73', idkejati='0', dateunitcontent='2008-12-19', title='Cabang Kejari Tual di Saumlaki', description='Kepala Kejaksaan Negeri : Bangkit Haryanto, SH. MH
Jl. Sifnana Saumlaki
Telp. 0918-21011
Fax.', publish='1' where id='149'
updateTitle: Cabang Kejari Tual di Saumlaki1Success
23012009-03-17 12:13:20203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Malukuupdate tb_unitcontent set idunitsub='73', idkejati='0', dateunitcontent='2009-02-19', title='Cabang Kejari Tual di Saumlaki', description='Kepala Kejaksaan Negeri : Bangkit Haryanto, SH. MH
Jl. Sifnana Saumlaki
Telp. 0918-21011
Fax.', publish='1' where id='149'
updateTitle: Cabang Kejari Tual di Saumlaki1Success
23002009-03-17 12:12:19203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Malukuupdate tb_unitcontent set idunitsub='73', idkejati='0', dateunitcontent='2008-12-19', title='Cabang Kejari Tual di Wonreli', description='Kajari  ARIE ELVIS RAHAEL, SH
', publish='1' where id='775'
updateTitle: Cabang Kejari Tual di Wonreli1Success
22992009-03-17 12:10:39203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Malukuupdate tb_unitcontent set idunitsub='73', idkejati='0', dateunitcontent='2009-02-03', title='Kejaksaan Negeri Dobo', description='Kajari  HENDRIK SELALAU, SH
', publish='1' where id='768'
updateTitle: Kejaksaan Negeri Dobo1Success
22982009-03-17 12:10:09203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Malukuupdate tb_unitcontent set idunitsub='73', idkejati='0', dateunitcontent='2008-02-03', title='Kejaksaan Negeri Dobo', description='Kajari  HENDRIK SELALAU, SH
', publish='1' where id='768'
updateTitle: Kejaksaan Negeri Dobo1Success
22972009-03-17 12:09:34203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Malukuupdate tb_unitcontent set idunitsub='73', idkejati='0', dateunitcontent='2008-12-08', title='Cabang Kejari Masohi Namlea', description='Kepala Kejaksaan Negeri : Tri Hasan Waluyo, SH
Jl. Namatek Namlea
Telp. 0913-21030
Fax.', publish='1' where id='148'
updateTitle: Cabang Kejari Masohi Namlea1Success
22962009-03-17 12:09:02203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Malukuupdate tb_unitcontent set idunitsub='73', idkejati='0', dateunitcontent='2009-02-08', title='Cabang Kejari Masohi Namlea', description='Kepala Kejaksaan Negeri : Tri Hasan Waluyo, SH
Jl. Namatek Namlea
Telp. 0913-21030
Fax.', publish='1' where id='148'
updateTitle: Cabang Kejari Masohi Namlea1Success
22952009-03-17 12:08:32203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Malukuupdate tb_unitcontent set idunitsub='73', idkejati='0', dateunitcontent='2009-02-03', title='Cabang Kejari Masohi Namlea', description='Kepala Kejaksaan Negeri : Tri Hasan Waluyo, SH
Jl. Namatek Namlea
Telp. 0913-21030
Fax.', publish='1' where id='148'
updateTitle: Cabang Kejari Masohi Namlea1Success
22942009-03-17 12:06:51203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Malukuupdate tb_unitcontent set idunitsub='73', idkejati='0', dateunitcontent='2009-02-03', title='Kejaksaan Negeri Masohi', description='Kepala Kejaksaan Negeri : Tri Hasan Waluyo, SH
Jl. Namatek Namlea
Telp. 0913-21030
Fax.', publish='1' where id='148'
updateTitle: Kejaksaan Negeri Masohi1Success
22932009-03-17 12:06:10203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Malukuupdate tb_unitcontent set idunitsub='73', idkejati='0', dateunitcontent='2009-02-03', title='Kejaksaan Negeri Masohi di Namlea', description='Kepala Kejaksaan Negeri : Tri Hasan Waluyo, SH
Jl. Namatek Namlea
Telp. 0913-21030
Fax.', publish='1' where id='148'
updateTitle: Kejaksaan Negeri Masohi di Namlea1Success
22922009-03-17 12:05:43203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Malukuupdate tb_unitcontent set idunitsub='73', idkejati='0', dateunitcontent='2008-12-17', title='Kejaksaan Negeri Dobo', description='Kajari  HENDRIK SELALAU, SH
', publish='1' where id='768'
updateTitle: Kejaksaan Negeri Dobo1Success
22912009-03-17 12:05:03203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Malukuupdate tb_unitcontent set idunitsub='73', idkejati='0', dateunitcontent='2008-12-12', title='Cabang Kejari Masohi di Wahai', description='Kajari  AHMAD LATUPONO, SH
', publish='1' where id='774'
updateTitle: Cabang Kejari Masohi di Wahai1Success
22902009-03-17 12:05:01118.97.55.98adminJAM Pengawasan - Ketentuan Penyelenggaraan Pengawaupdate tb_unitcontent set idunitsub='25', idkejati='0', dateunitcontent='2009-03-03', title='KOMISI KEJAKSAAN', description='PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2005

TENTANG KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang      :    bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia;

Mengingat    :    1.   Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
                            2.    Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

M E M U T U S K A N  :

Menetapkan    :    PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA


BAB  I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :
1.    Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Komisi Kejaksaan adalah Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2.    Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3.    Jaksa Agung adalah pimpinan Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
4.    Jaksa adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 2

Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Komisi Kejaksaan


BAB  II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1)    Komisi Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan non struktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri, bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
(2)    Komisi kejaksaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presien.



Bagian Kedua
Susunan

Pasal 4

(1)    Komisi Kejaksaan terdiri atas pimpinan dan anggota yang seluruhnya berjumlah 7 (tujuh) orang.
(2)    Pimpinan Komisi Kejaksaan terdiri atas Ketua dan seorang Wakil Ketua yang merangkap Anggota.
(3)    Anggota Komisi Kejaksaan adalah pejabat publik
(4)    Keanggotaan Komisi Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas mantan jaksa,  praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat.

Pasal 5
(1)    Pimpinan Komisi Kejaksaan dipilih dari dan oleh Anggota Komisi Kejaksaan.
(2)    Ketentuan mengenai tata cara pemilihan pimpinan Komisi Kejaksaan diatur oleh Komisi Kejaksaan.

Bagian Ketiga
Keuangan

Pasal 6

Hak keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Kejaksaan diatur dengan Keputusan Presiden

Pasal 7

Anggaran Komisi Kejaksaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 8

(1)    Untuk mendukung kelangsungan pelaksanaan tugas Komisi Kejaksaan dibentuk Sekretariat Komisi Kejaksaan.
(2)    Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada Komisi Kejaksaan.
(3)    Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural Eselon Iia.

Pasal 9

(1)    Sekretariat Komisi Kejaksaan dibentuk dan berada di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
(2)    Sekretariat Komisi Kejaksaan terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian.
(3)    Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Komisi Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.


BAB  III
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 10

(1)    Komisi Kejaksaan mempunyai tugas :
         a.    melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas kedinasannya;
         b.    melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap sikap dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan;
         c.    melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan; dan
         d.    menyampaikan masukan kepada Jaksa Agung atas hasil pengawasan, pemantauan dan penilaian sebagaimana tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c untuk ditindak lanjuti.
(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Kejaksaan wajib :
         a.    menaati norma hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
         b.    menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi, Kejaksaan yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.

Pasal  11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Komisi Kejaksaan berwenang :
a.    menerima laporan masyarakat tentang perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kedinasan;
b.    meminta informasi dari badan pemerintah, organisasi, atau anggota masyarakat berkaitan dengan kondisi dan kinerja di lingkungan Kejaksaan atas dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan maupun berkaitan dengan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan di dalam atau di luar kedinasan;
c.    memanggil dan meminta keterangan kepada Jaksa dan pegawai Kejaksaan sehubungan dengan perilaku dan/atau dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan;
d.    meminta informasi kepada badan di lingkungan Kejaksaan berkaitan dengan kondisi organisasi, personalia, sarana, dan prasarana;
e.    menerima masukan dari masyarakat tentang kondisi organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan;
f.    membuat laporan, rekomendasi, atau saran  yang berkaitan dengan perbaikan dan penyempurnaan organisasi serta kondisi lingkungan Kejaksaan, atau penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan kepada Jaksa Agung dan Presiden.

Pasal 12

(1)    Dalam hal pemeriksaan perilaku dan / atau dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan dilakukan oleh instansi internal Kejaksaan, pemeriksaan tersebut harus dilaporkan kepada Komisi Kejaksaan.
(2)    Komisi Kejaksaan dapat mengambil alih pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila :
         a.    Pemeriksaan oleh aparat internal tidak menunjukkan kesungguhan atau berlaru-larut;
         b.    Hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal dinilai tidak sesuai dengan kesalahan  yang dilakukan oleh Jaksa atau pegawai Kejaksaan yang diperiksa ; dan/ atau
         c.    Terjadi kolusi dalam pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal

Pasal 13

(1)    Dalam hal Komisi Kejaksaan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan serta sikap perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan, Komisi Kejaksaan memberitahukan kepada Jaksa Agung mengenai dimulainya pemeriksaan.
(2)    Dalam hal Komisi Kejaksaan menerima langsung laporan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, wajib mengirimkan salinan laporan tersebut kepada Jaksa Agung untuk segera ditindak lanjuti oleh aparat internal.

Pasal 14

(1)    Pelaksanaan tugas Komisi Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), tidak boleh mengganggu kelancaran tugas kedinasan Jaksa dan pegawai Kejaksaan atau dapat mempengaruhi kemandirian Jaksa dan penuntutan.
(2)    Semua pegawai di lingkungan Kejaksaan wajib memberikan keterangan dan/atau data yang diminta Komisi Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya.
(3)    Dalam hal pegawai di lingkungan Kejaksaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) tidak memberikan keterangan dan/atau data yang diminta, Komisi Kejaksaan mengajukan usul kepada atasan yang bersangkutan agar menjatuhkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, Komisi Kejaksaan dapat menyampaikan masukan berupa usul :
a.    perbaikan, penyempurnaan, pembenahan organisasi, kondisi, atau kinerja di lingkungan Kejaksaan;
b.    pemberian penghargaan kepada Jaksa atau pegawai Kejaksaan  yang dinilai berprestasi luar biasa dalam melaksanakan tugas kedinasannya; dan/atau
c.    pemberian sanksi terhadap Jaksa atau pegawai Kejaksaan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 16

(1)    Pengambilan keputusan Komisi Kejaksaan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
(2)    Apabila pengambilan keputusan secara musyawarah tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.
(3)    Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah apabila rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota Komisi Kejaksaan.


BAB  IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama
Pengangkatan

Pasal 17
Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Komisi Kejaksaan harus memenuhi syarat :
a.    warga negara Indonesia
b.    bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.    berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 68 (enam puluh delapan) tahun pada saat proses pemilihan;
d.    diutamakan mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 (lima belas) tahun.
e.    Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
f.    Sehat jasmani dan rohani;
g.    Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan
h.    Melaporkan harta kekayaan.

Pasal  18

(1)    Jaksa Agung mengajukan 14 (empat belas) nama calon Anggota Komisi Kejaksaan Kepada Presiden.
(2)    Presiden memilih dan menetapkan 7 (tujuh) Anggota Komisi Kejaksaan.

Pasal 19

Anggota Komisi Kejaksaan memegang jabatan selama masa 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 20

(1)    Sebelum memangku jabatannya, Anggota Komisi Kejaksaan wajib mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama menurut agamanya di hadapan Presiden.
(2)    Anggota Komisi Kejaksaan  yang berhalangan mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau anggota mengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Ketua Komisi Kejaksaan.
(3)    Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setiap kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara.”.

“Saya bersumpah / berjanji baha saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan wewenang dan tugas saya yang diamanatkan Undang-Undang kepada saya”.

Pasal  21

Anggota Komisi Kejaksaan dilarang merangkap menjadi :
a.    pejabat negara atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan;
b.    hakim atau jaksa;
c.    advokat;
d.    notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah;
e.    pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha swasta;
f.    pegawai negeri; atau
g.    pengurus partai politik.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 22

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Kejaksaan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Komisi Kejaksaan apabila :
a.    meninggal dunia;
b.    permintaan sendiri;
c.    sakit jasmani atau rohani terus menerus; atau
d.    berakhir masa jabatannya.

Pasal 23

(1)    Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Kejaksaan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Komisi Kejaksaan dengan alasan :
a.    melanggar sumpah jabatan;
b.    dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
c.    melakukan perbuatan tercela;
d.    terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya, atau
e.    melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
(2)    Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Komisi Kejaksaan.

Pasal 24

(1)    Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Kejaksaan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden atas usul Komisi Kejaksaan.
(2)    Terhadap pengusulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

Pasal 25
(1)    Apabila terhadap seorang Anggota Komisi Kejaksaan terdapat perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan, Anggota Komisi Kejaksaan tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya.
(2)    Apabila seorang Anggota Komisi Kejaksaan dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana tanpa ditahan sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana,  yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.

Pasal 26

(1)    Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Komisi Kejaksaan, Jaksa Agung mengusulkan calon anggota pengganti sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah keanggotaan yang kosong kepada Presiden untuk dipilih dan ditetapkan.
(2)    Masa jabatan anggota pengganti Komisi Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota yang digantikannya.

BAB  V
PELAPORAN

Pasal 27
(1)    Komisi Kejaksaan menyampaikan laporan berkala kepada Presiden paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut :
         a.    laporan penggunaan anggaran;
         b.    data yang diberikan dengan pelaksanaan tugas;
         c.    data yang diberikan dengan rekomendasi kepada Jaksa Agung.
(2)    Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pula kepada Jaksa Agung.


BAB  VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

(1)    Anggota Komisi Kejaksaan ditetapkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini ditetapkan.
(2)    Komisi Kejaksaan melaksanakan tugas dan wewenangnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkannya Anggota Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


                Ditetapkan di Jakarta
                Pada tanggal 7 Februari 2005
                PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

                        ttd

                Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO', publish='1' where id='499'
updateTitle: KOMISI KEJAKSAAN1Success
22892009-03-17 12:04:39203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Malukuupdate tb_unitcontent set idunitsub='73', idkejati='0', dateunitcontent='2008-12-15', title='Cabang Kejari Masohi di Piru', description='Kajari  ABRAHAM JELVID BATOEK, SH
', publish='1' where id='773'
updateTitle: Cabang Kejari Masohi di Piru1Success
22882009-03-17 12:04:07203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Malukuupdate tb_unitcontent set idunitsub='73', idkejati='0', dateunitcontent='2008-12-26', title='Cabang Kejari Ambon di Saparua', description='Kajari  HEINTJE LATUPEIRISSA, SH
', publish='1' where id='770'
updateTitle: Cabang Kejari Ambon di Saparua1Success
22872009-03-17 12:03:30203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Malukuupdate tb_unitcontent set idunitsub='73', idkejati='0', dateunitcontent='2008-12-09', title='Cabang Kejari Masohi di Geser', description='Kajari  SOFYAN SALEH, SH
', publish='1' where id='771'
updateTitle: Cabang Kejari Masohi di Geser1Success
22862009-03-17 12:02:53203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Malukuupdate tb_unitcontent set idunitsub='73', idkejati='0', dateunitcontent='2008-12-19', title='Cabang Kejari Ambon di Saparua', description='Kajari  HEINTJE LATUPEIRISSA, SH
', publish='1' where id='770'
updateTitle: Cabang Kejari Ambon di Saparua1Success
22852009-03-17 12:02:27118.97.55.98adminJAM Pengawasan - Ketentuan Penyelenggaraan Pengawaupdate tb_unitcontent set idunitsub='25', idkejati='0', dateunitcontent='2009-03-04', title='LAPORAN PENGADUAN MASYARKAT', description='SURAT KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-367/A/J.A/08/2003

TENTANG KOTAK POS 4343 JAKARTA SEBAGAI SARANA AKSES PUBLIK KEPADA KEJAKSAAN RI
DENGAN CARA MENYAMPAIKAN LAPORAN PENGADUAN MASYARKAT

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang    :  a.     bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan tugas     
    pengawasan Kejaksaan RI guna mewujudkan Aparatur Kejaksaan sebagai Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  (KKN) maka dipandang perlu adanya peran aktif dari masyarakat.
                             b.    bahwa dalam rangka Pembaruan Kejaksaan RI maka peran aktif dari masyarakat perlu diimplementasikan dengan langkah-langkah konkrit membentuk sarana akses publik kepada Kejaksaan RI dengan cara menyampaikan laporan pengaduan masyarakat.
                             c.    bahwa sarana akses publik atas laporan pengaduan masyarakat tersebut perlu ditetapkan dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Mengingat     :    1.    Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor : 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3451).   
                             2.    Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3850).
                            3.    Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelengaraan Negara.
                            4.    Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor  86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
                            5.    Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 1983 tanggal 4 Oktober 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.
                           6.    Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tanggal 20 Maret 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat.
                           7.    Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
                           8.    Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
                           9.    Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-503/A/JA/12/2000 tanggal 5 Desember 2000 tentang Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.
                         10.    Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-504/A/JA/12/2000 tanggal 5 Desember 2000 tentang Ketentuan Administrasi Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.
                         11.    Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 148/M.PAN/5/2003 tanggal 26 Mei 2003 beserta lampirannya perihal Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat.


M  E  M  U  T  U  S  K  A  N

Menetapkan    :    KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOTAK POS 4343 JAKARTA SEBAGAI SARANA AKSES PUBLIK KEPADA KEJAKSAAN RI DENGAN MENYAMPAIKAN LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pertama    :   Membuka Kotak Pos No 4343 Jakarta di Kantor Pos Jalan       Fatmawati Jakarta Selatan sebagai sarana akses publik kepada Kejaksaan RI dengan menyampaikan laporan pengaduan masyarakat.
Kedua    :    Jaksa Agung Muda Pengawasan adalah penanggung jawab pelaksanaan Kotak Pos 4343
Ketiga     :    Jaksa Agung Muda Pengawasan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia
Keempat     :    Jaksa Agung Muda Pengawasan membentuk Tim Pelaksana dan membuat mekanisme Pelaksanaan.
Kelima    :    segala biaya yang timbul atas pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran rutin Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Keenam     :    Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali jika kelak kemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan.
       
        SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : JAKSA AGUNG MUDA PENGAWASAN untuk dilaksanakan.
       
        TINDASAN Keputusan ini disampaikan kepada :
        1. Para Jaksa Agung Muda
        2. Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan
        3. Para Kepala Kejaksaan Tinggi di Seluruh Indonesia
        4. Para Inspektur pada Jaksa Agung Muda Pengawasan
        5. Kepala Biro Keuangan.

                        Ditetapkan di    : J a k a r t a
                        Pada tanggal    : 20 Agustus 2003
                       
                        JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 


                        H. MA. RACHMAN, S.H.', publish='1' where id='518'
updateTitle: LAPORAN PENGADUAN MASYARKAT1Success
22842009-03-17 12:02:26203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Malukuupdate tb_unitcontent set idunitsub='73', idkejati='0', dateunitcontent='2008-12-26', title='Cabang Kejari Ambon di Bandanaera', description='Kajari  IRVAN BILALEYA, SH
', publish='1' where id='769'
updateTitle: Cabang Kejari Ambon di Bandanaera1Success
22832009-03-17 12:00:12203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Nusa Tenggara Timurinsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('72','0','2009-03-17','Cabang Kejari Ruteng di Labuhan Bajo','','1')insertTitle: Cabang Kejari Ruteng di Labuhan Bajo1Success
22822009-03-17 11:59:42203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Nusa Tenggara Timurinsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('72','0','2009-02-02','Cabang Kejari Ruteng di Reo','','1')insertTitle: Cabang Kejari Ruteng di Reo1Success
22812009-03-17 11:59:07203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Nusa Tenggara Timurinsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('72','0','2009-03-17','Cabang Kejari Larantuka di Waiwerang','','1')insertTitle: Cabang Kejari Larantuka di Waiwerang1Success
22802009-03-17 11:58:32203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Nusa Tenggara Timurinsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('72','0','2009-02-02','Cabang Kejari Larantuka di Lewoluba','','1')insertTitle: Cabang Kejari Larantuka di Lewoluba1Success
22792009-03-17 11:57:54203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Nusa Tenggara Timurinsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('72','0','2009-02-02','Cabang Kejari Kupang di Seba (Sebu)','','1')insertTitle: Cabang Kejari Kupang di Seba (Sebu)1Success
22782009-03-17 11:57:08203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Nusa Tenggara Timurinsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('72','0','2009-02-02','Cabang Kejari Kupang di Baa(Rote)','','1')insertTitle: Cabang Kejari Kupang di Baa(Rote)1Success
22772009-03-17 11:55:25203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Nusa Tenggara Timurupdate tb_unitcontent set idunitsub='72', idkejati='0', dateunitcontent='2009-02-03', title='Kejaksaan Negeri Waikabubak', description='Kepala Kejaksaan Negeri : Sopran Telaumbanua, SH
Jl. Adhyaksa No. 20, Waikabudak
Telp. 0387-21008
Fax.', publish='1' where id='169'
updateTitle: Kejaksaan Negeri Waikabubak1Success
22762009-03-17 11:54:21203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Nusa Tenggara Timurupdate tb_unitcontent set idunitsub='72', idkejati='0', dateunitcontent='2009-02-03', title='Kejaksaan Negeri Kafemenanu', description='Kepala Kejaksaan Negeri : Dwi Agus Adinugroho, SH
Jl. Eltari No. 58, Kefamenanu
Telp. 0388-31065
Fax. 0388-31010', publish='1' where id='178'
updateTitle: Kejaksaan Negeri Kafemenanu1Success
22752009-03-17 11:53:28203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Nusa Tenggara Baratupdate tb_unitcontent set idunitsub='71', idkejati='0', dateunitcontent='2009-02-03', title='Kejaksaan Negeri Raba', description='Kepala Kejaksaan Negeri : Arif, SH. MM
Jl. Soekano-Hatta, Raba Bima
Telp. 0374-43183
Fax.', publish='1' where id='181'
updateTitle: Kejaksaan Negeri Raba1Success
22742009-03-17 11:52:50203.142.77.163adminRI - Tentang Kejaksaanupdate tb_tentang set datetentang='2009-02-06', title='Tugas & Fungsi', description='
Berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan.

Di bidang pidana :
rn
    rn
  • melakukan penuntutan;
  • rn
  • melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  • rn
  • melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  • rn
  • melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang;
  • rn
  • melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
  • rn
rn
Di bidang perdata dan tata usaha negara :
Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
rn
    rn
  • peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  • rn
  • pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  • rn
  • pengawasan peredaran barang cetakan;
  • rn
  • pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  • rn
  • pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  • rn
  • penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
  • rn
', publish='1' where id='7'
updateTitle: Tugas & Fungsi1Success
22732009-03-17 11:51:51203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Sulawesi Selataninsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('69','0','2009-02-02','Cabang Kejari Masamba di Walu','','1')insertTitle: Cabang Kejari Masamba di Walu1Success
22722009-03-17 11:51:25203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Sulawesi Selataninsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('69','0','2009-02-02','Cabang Kejari Polewali di Mamasa','','1')insertTitle: Cabang Kejari Polewali di Mamasa1Success
22712009-03-17 11:50:55203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Sulawesi Selataninsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('69','0','2009-02-02','Cabang Kejari Makale di Rantepao','','1')insertTitle: Cabang Kejari Makale di Rantepao1Success
22702009-03-17 11:50:22203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Sulawesi Selataninsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('69','0','2009-02-02','Cabang Kejari Balukumba di Camba','','1')insertTitle: Cabang Kejari Balukumba di Camba1Success
22692009-03-17 11:49:41203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Sulawesi Selataninsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('69','0','2009-02-02','Cabang Kejari Maros di Cambo','','1')insertTitle: Cabang Kejari Maros di Cambo1Success
22682009-03-17 11:49:17203.142.77.163adminRI - Tentang Kejaksaanupdate tb_tentang set datetentang='2009-02-06', title='Tugas & Fungsi', description='Berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan.

Di bidang pidana :
rn
    rn
  • melakukan penuntutan;
  • rn
  • melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  • rn
  • melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  • rn
  • melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang;
  • rn
  • melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
  • rn
rn
Di bidang perdata dan tata usaha negara :
Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
rn
    rn
  • peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  • rn
  • pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  • rn
  • pengawasan peredaran barang cetakan;
  • rn
  • pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  • rn
  • pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  • rn
  • penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
  • rn
', publish='1' where id='7'
updateTitle: Tugas & Fungsi1Success
22672009-03-17 11:49:07203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Sulawesi Selataninsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('69','0','2009-02-02','Cabang Kejari Sungguminasa di Malino','','1')insertTitle: Cabang Kejari Sungguminasa di Malino1Success
22662009-03-17 11:48:23203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Sulawesi Selataninsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('69','0','2009-02-02','Cabang Kejari Palopo di Belopa','','1')insertTitle: Cabang Kejari Palopo di Belopa1Success
22652009-03-17 11:48:00118.97.55.98adminJAM Pengawasan - Ketentuan Penyelenggaraan Pengawaupdate tb_unitcontent set idunitsub='25', idkejati='0', dateunitcontent='2009-03-10', title='DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL', description='

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1980
TENTANG PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a.    bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu    menetapkan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
b.    bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952 tentang Hukuman Jabatan dipandang tidak sesuai lagi, oleh sebab itu perlu ditinjau kembali dan disempurnakan;

Mengingat :
1.    Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2.    Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II / MPR / 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa);
3.    Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4.    Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3021);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
a.    Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil ;
b.    pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja;
c.    hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
d.    pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil;
e.    atasan pejabat yang berwenang menghukum adalah atasan langsung dari pejabat yang berwenang menghukum;
f.    perintah kedinasan adalah perintah yang diberikan oleh atasan yang berwenang mengenai atau yang ada hubungannya dengan kedinasan;
g.    peraturan kedinasan adalah peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengenai kedinasan atau yang ada hubungannya dengan kedinasan.


BAB II
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 2
Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib :
a.    setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
b.    mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain;
c.    menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Pegawai Negeri Sipil;
d.    mengangkat dan mentaati sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e.    menyimpan rahasia Negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
f.    memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;
g.    melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
h.    bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
i.    memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil;
j.    segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan material;
k.    mentaati ketentuan jam kerja;
l.    menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
m.    menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
n.    memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
o.    bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
p.    membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya;
q.    menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya;
r.    mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
s.    memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kariernya;
t.    mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan;
u.    berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil, dan terhadap atasan;
v.    hormat menghormati antara sesama warganegara yang memeluk agama / kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang berlainan;
w.    menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat;
x.    mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
y.    mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;
z.    memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

Pasal 3
(1)    Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang:
         a.    melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, atau Pegawai Negeri Sipil;
         b.    menyalahgunakan wewenangnya;
         c.    tanpa izin Pemerintah menjadi Pegawai atau bekerja untuk negara asing;
         d.    menyalahgunakan barang-barang, uang, atau surat-surat berharga milik Negara;
         e.    memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara secara tidak sah;
         f.    melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
        g.    melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya;
        h.    menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
        i.    memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pegawai Negeri Sipil, kecuali untuk kepentingan jabatan;
        j.    bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
        k.    melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
        l.    menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
       m.    membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
       n.    bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Pemerintah;
       o.    memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
       p.    memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatannya tidak erada dalam ruang lingkup kekuasaannya yang jumlah dan sifat pemilikan itu sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya perusahaan;
       q.    melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi, maupun sambilan, menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan swasta bagi yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas atau yang memangku jabatan eselon I.
        r.    melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
(2)    Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah yang akan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf q, wajib mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang.


BAB III
HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Pertama Pelanggaran Disiplin

Pasal 4
Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, adalah pelanggaran disiplin.

Pasal 5
Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum

Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 6
(1)    Tingkat Hukuman disiplin terdiri dari :
         a.    hukuman disiplin ringan;
         b.    hukuman disiplin sedang; dan
         c.    hukuman disiplin berat.
(2)    Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :
        a.    tegoran lisan;
        b.    tegoran tertulis; dan
        c.    pernyataan tidak puas secara tertulis
(3)    Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :
        a.    penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
        b.    penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan
        c.    penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun
(4)    Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :
        a.    penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
        b.    pembebasan dari jabatan;
        c.    pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai Negeri Sipil; dan
        d.    pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga Pejabat yang Berwenang Menghukum

Pasal 7
(1)    Pejabat yang berwenang menghukum adalah :
         a.    Presiden bagi Pegawai Negeri Sipil yang :
                1.    berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b keatas, sepanjang mengenai jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d;
                2.    memangku jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada di tangan Presiden, sepanjang mengenai jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b;
         b.    Menteri dan Jaksa Agung bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam :
                1.    Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas;
                2.    Pasal 6 ayat (4) huruf b bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada di tangan Presiden;
          c.    Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam:
                 1.    Pasal 6 ayat (4) huruf d;
                 2.    Pasal 6 ayat (4) huruf c bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas;
                 3.    Pasal 6 ayat (4) huruf b bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada ditangan Presiden;
         d.    Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada Daerah Otonom dan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam lingkungannya masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam:
                1.    Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada Daerah Otonom;
                2.    Pasal 6 ayat (4) huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
                3.    Pasal 6 ayat (4) huruf c bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas;
         e.    Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri, dipekerjakan/diperbantukan pada negara sahabat atau sedang menjalankan tugas belajar di luar negeri, sepanjang mengenai jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) huruf b.

(2)    Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah dalam lingkungan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen hanya dapat dijatuhkan oleh Menteri/Sekretaris Negara.
(3)    Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah dalam lingkungan Daerah Otonom, hanya dapat dijatuhkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan

Pasal 8
Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b huruf c, dan huruf d dapat mendelegasikan sebagaian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk menjatuhkan hukuman disiplin dalam lingkungannya masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d, dengan ketentuan sebagai berikut :
a.    untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dapat didelegasikan kepada pejabat yang memangku jabatan struktural serendah-rendahnya eselon V atau jabatan lain yang setingkat dengan itu;
b.    untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dapat didelegasikan kepada pejabat yang memangku jabatan struktural serendah-rendahnya eselon IV atau pejabat lain yang setingkat dengan itu;
c.    untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) huruf a dapat didelegasikan kepada pejabat yang memangku jabatan struktural serendah-rendahnya eselon III atau jabatan lain yang setingkat dengan itu;
d.    untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dapat didelegasikan kepada pejabat yang memangku jabatan struktural serendah-rendahnya eselon II atau jabatan lain yang setingkat dengan itu; e.untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a dan huruf b dapat didelegasikan kepada pejabat yang memangku jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang setingkat dengan itu.

Bagian Keempat Tatacara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian
Keputusan Hukuman Disiplin

 Pasal 9
(1)    Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu.
(2)    Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan :
a.    secara lisan, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
b.    secara tertulis, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4).
(3)    Pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan secara tertutup.

Pasal 10
Dalam melakukan pemeriksaan, pejabat yang berwenang menghukum dapat mendengar atau meminta keterangan dari orang lain apabila dipandangnya perlu.

Pasal 11
Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat memerintahkan pejabat bawahannya untuk memeriksa Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.
 
Pasal 12
(1)    Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pejabat yang berwenang menghukum memutuskan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan secara seksama pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
(2)    Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
 
Pasal 13
(1)    Kepada Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin.
(2)    Kepada Pegawai Negeri Sipil yang pernah dijatuhi hukuman disiplin yang kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, terhadapnya dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
 
Pasal 14
(1)    Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
(2)    Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dan huruf c, dinyatakan secara tertulis dan disampaikan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
(3)    Semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan surat keputusan dan disampaikan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
(4)    Penyampaian hukuman disiplin dilakukan secara tertutup.

Bagian Kelima Keberatan atas Hukuman Disiplin

 Pasal 15
(1)    Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak dapat mengajukan keberatan.
(2)    Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), dapat mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal ia menerima keputusan hukuman disiplin tersebut.

Pasal 16
(1)    Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diajukan secara tertulis melalui saluran hirarki.
(2)    Dalam surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dimuat alasan-alasan dari keberatan itu.
Pasal 17
(1)    Terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Presiden tidak dapat diajukan keberatan.
(2)    Terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, tidak dapat diajukan keberatan, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(4) huruf c dan huruf d.

Pasal 18
Setiap pejabat yang menerima surat keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin, wajib menyampaikannya kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum melalui saluran hirarki dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal ia menerima surat keberatan itu.
 
Pasal 19
(1)    Apabila ada keberatan dari Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin, maka pejabat yang berwenang menghukum yang bersangkutan wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
(2)    Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan secara tertulis dan disampaikan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum yang bersangkutan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal ia menerima suarat keberatan itu.

Pasal 20
(1)    Atasan pejabat yang berwenang menghukum yang menerima surat keberatan tentang penjatuhan hukuman disiplin, wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat keberatan itu.
(2)    Apabila dipandang perlu, maka atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memanggil dan mendengar keterangan pejabat yang berwenang menghukum yang bersangkutan, Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin, dan atau orang lain yang dianggap perlu.

Pasal 21
(1)    Atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat atau mengubah hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.
(2)    Penguatan atau perubahan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan atasan pejabat yang berwenang menghukum.
(3)    Terhadap keputusan atasan pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak dapat diajukan keberatan).

Bagian Keenam Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 22
(1)    Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang dijatuhkan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil berlaku sejak tanggal disampaikan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada yang bersangkutan.
(2)    Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) :
 
a.    apabila tidak ada keberatan, mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin itu, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b,
b.    apabila ada keberatan, mulai berlaku sejak tanggal keputusan atas keberatan itu, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b;
c.    jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.
(3)    Apabila Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan hukuman disiplin, maka hukuman disiplin itu berlaku pada hari ketiga puluh terhitung mulai tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin tersebut.


BAB IV BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

Pasal 23
(1)    Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d dapat mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
(2)    Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibentuk dengan Keputusan Presiden.

Pasal 24
(1)    Badan Pertimbangan Kepegawaian wajib mengambil keputusan mengenai keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil kepadanya.
(2)    Keputusan yang diambil oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian, adalah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang bersangkutan.


BAB V
KETENTUAN - KETENTUAN LAIN

Pasal 25
Apabila ada alasan-alasan yang kuat, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat meninjau kembali hukuman disiplin yang telah dijatuhkan oleh pejabat bawahannya yang berwenang menghukum dalam lingkungannya masing-masing.

Pasal 26
Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia atau mencapai batas usia pensiun pada waktu sedang menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan b, dan ayat (4) huruf a, dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin.


Pasal 27
(1)    Ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi :
a.    Calon Pegawai Negeri Sipil;
b.    Pegawai bulanan di samping pensiun.
(2)    Calon Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
(3)    Hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada pegawai bulanan disamping pensiun, hanyalah jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam.Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) huruf b.

Pasal 28
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 29
Ketentuan-ketentuan teknis tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.


BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30
Hukuman jabatan yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan sedang dijalani oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tetap berlaku.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952 tentang Hukuman Jabatan (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 202) dan segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan
Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannnya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 1980
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH
 
 
 
PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1980
TENTANG PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL


PENJELASAN UMUM

Dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan Nasional, diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, berhasil guna, bersih, bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Untuk membina Pegawai Negeri Sipil yang demikian itu, antara lain diperlukan adanya Peraturan Disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati, atau larangan dilanggar. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur dengan jelas kewajiban yang harus ditaati dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Selain dari pada itu dalam Peraturan Pemerintah diatur pula tentang tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin. serta tata cara pengajuan keberatan apabila Pegawai Negeri Sipil yang diatur hukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya. Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu setiap pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin itu. Hukuman, disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan dihadapan atau dapat didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat. ceramah, diskusi, melalui telpon, radio, televisi, rekaman atau alat komunikasi lainnya. Tulisan adalah pernyataan pikiran dan atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar. karikatur, coretan, dari lain-lain yang serupa dengan itu. Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan. Termasuk pelanggaran disiplin adalah setiap perbuatan memperbanyak, mengedarkan, mempertontonkan, menempelkan, menawarkan, menyimpan, memiliki tulisan atau rekaman yang berisi anjuran atau hasutan untuk melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, kecuali apabila hal itu dilakukan untuk kepentingan dinas.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas

 Ayat (2)
Huruf a
Hukuman disiplin yang berupa tegoran lisan dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Apabila seorang atasan menegor bawahannya tetapi tidak dinyatakan secara tegas sebagai hukuman disiplin, bukan hukuman disiplin

Huruf b
Hukuman disiplin yang berupa tegoran tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh.pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.

Huruf c
Hukuman disiplin yang berupa pernyataan tidak puas dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.

Ayat (3)
Semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang menghukum.

Huruf a
Hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan untuk paling lama 1 (satu) tahun. Masa penundaan kenaikan gaji berkala tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.
 
Huruf b
Hukuman disiplin yang berupa penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan untuk paling lama 1 (satu) tahun. Setelah masa menjalani hukuman disiplin tersebut selesai, maka gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan langsung kembali pada gaji pokok semula. Masa penurunan gaji tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya. Apabila dalam masa menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat untuk kenaikan gaji berkala, maka kenaikan gaji berkala tersebut baru diberikan terhitung mulai bulan berikutnya dari saat berakhirnya masa menjalani hukuman disiplin.

Huruf c
Hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan pangkat ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan untuk paling lama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat dipertimbangkan.

Ayat (4)
Semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang menghukum.

Huruf a
Hukuman disiplin yang berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, dan untuk paling lama 1 (satu) tahun. Setelah masa menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat selesai, maka pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan sendirinya kembali pada pangkat yang semula. Masa dalam pangkat terakhir sebelum dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, dihitung sebagai masa kerja untuk kenaikan pangkat berikutnya. Kenaikan pangkat berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, baru dapat dipertimbangkan setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dikembalikan pada pangkat semula.

Huruf b
Hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan adalah pembebasan dari jabatan organik. Pembebasan dari jabatan berarti pula pencabutan segala wewenang yang melekat pada jabatan itu. Selama pembebasan dari jabatan, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima penghasilan penuh kecuali, tunjangan jabatan.

Huruf c
Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila memenuhi syarat masa kerja dan usia pensiun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersangkutan diberikan hak pensiun.

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Pejabat yang berwenang menghukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara, diperbantukan/dipekerjakan pada perusahaan milik Negara. badan-badan internasional yang berkedudukan di Indonesia, organisasi profesi, dan badan/instansi lain, adalah pejabat yang berwenang menghukum yang bersangkutan.
 
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Dengan  memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka pejabat yang berwenang menghukum bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada Daerah Otonom dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang oleh Daerah Otonom yang bersangkutan  dipekerjakan / diperbantukan pada perusahaan daerah atau instansi/badan lain, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Huruf e
Pejabat sebagaimana dimaksud dalam huruf ini, hanya berwenang menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagamana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) huruf b. Yang berwenang menjatuhkan jenis hukuman disiplin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf c, dan huruf d, bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf ini, adalah pejabat yang berwenang menghukum dari instansi induk masing-masing.

Ayat (2)
Cukup jelas
 
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat 1
Tujuan pemeriksaan sebagimana dimaksud dalam ayat ini, adalah untuk mengetahui apakah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan melakukan pelanggaran disiplin itu. Pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti dan obyektif,sehingga dengan demikian pejabat yang berwenang menghukum dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya tentang jenis hukuman disiplin yang akan djatuhkan. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin tidak memenuhi panggilan, untuk diperiksa tanpa alasan yang sah. maka dibuat panggilan kedua. Panggilan pertama dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, sedang panggilan kedua harus dibuat secara tertulis. Dalam menentukan tanggal pemeriksaan berikutnya harus pula diperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan surat panggilan. Apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak juga memenuhi panggilan kedua maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan bahan-bahan yang ada padanya.

Ayat (2)
Huruf a
Pelanggaran disiplin yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam huruf ini pada dasarnya bersifat ringan, oleh sebab itu pemeriksaan cukup dilakukan secara lisan.

Huruf b
Pemeriksaan secara tertulis dibuat dalam bentuk berita acara. dapat digunakan setiap saat apabila diperlukan.

Ayat (3)
Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin belum tentu bersalah, oleh sebab itu pemeriksaan dilakukan secara tertutup. Yang dimaksud dengan pemeriksaan secara tertutup adalah bahwa pemeriksaan itu hanya dapat diketahui oleh pejabat yang berkepentingan.

Pasal 10
Maksud dari Pasal ini, adalah untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dalam rangka usaha menjamin obyektivitas.

Pasal 11
Pada dasarnya pemeriksaan harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang menghukum. tetapi untuk mempercepat pemeriksaan, maka pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat memerintahkan pejabat lain untuk melakukan pemeriksaan itu, dengan ketentuan bahwa pejabat yang diperintahkan melakukan pemeriksaan itu tidak boleh berpangkat, atau memangku jabatan yang lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa. Perintah untuk melakukan pemeriksaan itu dapat diberikan secara lisan atau tertulis. Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dan Pasal 8, harus melakukan sendiri pemeriksaan tersebut Pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin yang untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadapnya menjadi wewenang Presiden, dilakukan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Maksud dari pencantuman pelanggaran disiplin yang ditakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam keputusan hukuman disiplin, adalah agar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengetahui pelanggaran disiplin yang dilakukannya.

Pasal 13
Ayat (1)
Ada kemungkinan, bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan sesuatu pelanggaran disiplin, ternyata Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah melakukan beberapa pelanggaran disiplin. Dalam hal yang sedemikian, maka terhadap Pegawai Negeri Sipil tersebut hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin. Hukuman disiplin yang akan dijatuhkan itu, haruslah dipertimbangkan dengan seksama, sehingga setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya dan dapat diterima oleh rasa keadilan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
 
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Hukuman disiplin disampaikan secara langsung,kepada Pegawai Negeri Sipil yang dihukum oleh pejabat yang berwenang menghukum. Penyampaian hukuman disiplin itu dapat dihadiri oleh pejabat yang diserahi urusan kepegawaian dan dapat pula dihadiri oleh pejabat lain asalkan pangkat atau jabatannya tidak lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang dihukum.

Pasal 15
Ayat (1)
Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2), adalah hukuman disiplin yang ringan dan telah selesai dijalankan segera setelah hukuman disiplin itu dijatuhkan, oleh sebab itu tidak dapat diajukan keberatan.

Ayat (2)
Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berhak mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum apabila menurut pendapatnya hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya tidak atau kurang setimpal, atau pelanggaran disiplin yang menjadi alasan bagi hukuman disiplin itu tidak atau kurang benar. Keberatan tersebut harus sudah diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal ia menerima keputusan hukuman disiplin tersebut. Keberatan yang diajukan melebihi 14 (empat belas) hari tidak dipertimbangkan.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Alasan-alasan keberatan harus dibuat dengan jelas dan lengkap.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Keberatan atas hukuman disiplin diajukan melalui saluran hirarki, oleh sebab itu harus melalui pejabat yang berwenang menghukum. Pejabat yang berwenang menghukum wajib mempelajari dengan seksama keberatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan membuat tanggapan tertulis atas keberatan itu.

Ayat (2)
Untuk memudahkan pelaksanaan pemeriksaan lebih lanjut, maka pejabat yang berwenang menghukum mengirimkan sekaligus tanggapannya, surat keberatan, dan berita acara pemeriksaan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Tujuan dari ayat ini, adalah untuk mendapatkan bahan-bahan yang lebih lengkap sebagai bahan untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan.

Pasal 21
Ayat (1)
Apabila atasan pejabat yang berwenang menghukum mempunyai alasan-alasan yang cukup, maka ia dapat mengadakan perubahan terhadap keputusan disiplin yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menghukum baik dalam arti memperingan, memperberat, atau membatalkan hukuman disiplin tersebut.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin sedang dan berat dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari itu Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan, maka hal ini berarti ia menerima keputusan hukuman disiplin itu, oleh sebab itu hukuman disiplin tersebut harus dijalankannya mulai hari ke 15 (lima belas).

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Untuk menghindari hal-hal yang tidak diingini terutama dalam rangka usaha menyelamatkan kekayaan Negara, maka jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b perlu dilaksanakan dengan segera.

Pasal 23 sampai dengan Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Dalam rangka usaha melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dengan sebaik-baiknya, maka para pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d wajib mengikuti dan memperhatikan keadaan yang berlangsung dalam lingkungannya masing-masing dan mengambil tindakan yang diperlukan tepat pada waktunya. Dalam hubungan ini maka para pejabat tersebut dapat meninjau kembali hukuman disiplin yang telah dijatuhkan oleh para pejabat yang berwenang menghukum dalam lingkungannya masing-masing, apabila ia mempunyai alasan-alasan yang kuat yang didasarkan pada keterangan-keterangan dan atau bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan.

Pasal 26 sampai dengan Pasal 32
Cukup jelas

', publish='1' where id='39'
updateTitle: DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL1Success
22642009-03-17 11:47:49203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Sulawesi Selataninsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('69','0','2009-02-02','Cabang Kejari Bone di Dikajuara','','1')insertTitle: Cabang Kejari Bone di Dikajuara1Success
22632009-03-17 11:47:03203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Sulawesi Selataninsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('69','0','2009-02-02','Cabang Kejari Bone di Lapariaja','','1')insertTitle: Cabang Kejari Bone di Lapariaja1Success
22622009-03-17 11:46:11203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Sulawesi Selataninsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('69','0','2009-02-02','Cabang Kejari Bone di Pompanua','','1')insertTitle: Cabang Kejari Bone di Pompanua1Success
22612009-03-17 11:44:00203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Sulawesi Selataninsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('69','0','2009-02-02','Cabang Kejari Makassar di Pelabuhan Makassar','','1')insertTitle: Cabang Kejari Makassar di Pelabuhan Makassar1Success
22602009-03-17 11:42:08203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Sulawesi Selatanupdate tb_unitcontent set idunitsub='69', idkejati='0', dateunitcontent='2009-02-03', title='Kejaksaan Negeri Sidenrengrappang', description='Kepala Kejaksaan Negeri : Reskiana Ramayanti, HS. MH
Jl. Jend. Sudirman No. 204, Sidrap
Telp. 0421-91069
Fax.', publish='1' where id='197'
updateTitle: Kejaksaan Negeri Sidenrengrappang1Success
22592009-03-17 11:40:33203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Sulawesi Selatanupdate tb_unitcontent set idunitsub='69', idkejati='0', dateunitcontent='2009-02-03', title='Kejaksaan Negeri Pangkajene', description='Kepala Kejaksaan Negeri : H. Marang, SH
Jl. Sultan Hasanuddin No. 43, Pangkep
Telp. 0410-21040, 21041
Fax.', publish='1' where id='207'
updateTitle: Kejaksaan Negeri Pangkajene1Success
22582009-03-17 11:39:26118.97.55.98adminJAM Pengawasan - Ketentuan Penyelenggaraan Pengawaupdate tb_unitcontent set idunitsub='25', idkejati='0', dateunitcontent='2009-03-10', title='DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL', description='PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1980
TENTANG PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a.    bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu menetapkan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
b.    bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952 tentang Hukuman Jabatan dipandang tidak sesuai lagi, oleh sebab itu perlu ditinjau kembali dan disempurnakan;

Mengingat :
1.    Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2.    Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II / MPR / 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa);
3.    Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4.    Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3021);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
a.    Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil ;
b.    pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja;
c.    hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
d.    pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil;
e.    atasan pejabat yang berwenang menghukum adalah atasan langsung dari pejabat yang berwenang menghukum;
f.    perintah kedinasan adalah perintah yang diberikan oleh atasan yang berwenang mengenai atau yang ada hubungannya dengan kedinasan;
g.    peraturan kedinasan adalah peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengenai kedinasan atau yang ada hubungannya dengan kedinasan.


BAB II
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 2
Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib :
a.    setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
b.    mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain;
c.    menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Pegawai Negeri Sipil;
d.    mengangkat dan mentaati sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e.    menyimpan rahasia Negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
f.    memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;
g.    melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
h.    bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
i.    memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil;
j.    segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan material;
k.    mentaati ketentuan jam kerja;
l.    menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
m.    menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
n.    memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
o.    bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
p.    membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya;
q.    menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya;
r.    mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
s.    memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kariernya;
t.    mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan;
u.    berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil, dan terhadap atasan;
v.    hormat menghormati antara sesama warganegara yang memeluk agama / kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang berlainan;
w.    menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat;
x.    mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
y.    mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;
z.    memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

Pasal 3
(1)    Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang:
         a.    melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, atau Pegawai Negeri Sipil;
         b.    menyalahgunakan wewenangnya;
         c.    tanpa izin Pemerintah menjadi Pegawai atau bekerja untuk negara asing;
         d.    menyalahgunakan barang-barang, uang, atau surat-surat berharga milik Negara;
         e.    memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara secara tidak sah;
         f.    melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
        g.    melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya;
        h.    menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
        i.    memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pegawai Negeri Sipil, kecuali untuk kepentingan jabatan;
        j.    bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
        k.    melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
        l.    menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
       m.    membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
       n.    bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Pemerintah;
       o.    memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
       p.    memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatannya tidak erada dalam ruang lingkup kekuasaannya yang jumlah dan sifat pemilikan itu sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya perusahaan;
       q.    melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi, maupun sambilan, menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan swasta bagi yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas atau yang memangku jabatan eselon I.
        r.    melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
(2)    Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah yang akan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf q, wajib mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang.


BAB III
HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Pertama Pelanggaran Disiplin

Pasal 4
Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, adalah pelanggaran disiplin.

Pasal 5
Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum

Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 6
(1)    Tingkat Hukuman disiplin terdiri dari :
         a.    hukuman disiplin ringan;
         b.    hukuman disiplin sedang; dan
         c.    hukuman disiplin berat.
(2)    Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :
        a.    tegoran lisan;
        b.    tegoran tertulis; dan
        c.    pernyataan tidak puas secara tertulis
(3)    Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :
        a.    penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
        b.    penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan
        c.    penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun
(4)    Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :
        a.    penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
        b.    pembebasan dari jabatan;
        c.    pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai Negeri Sipil; dan
        d.    pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga Pejabat yang Berwenang Menghukum

Pasal 7
(1)    Pejabat yang berwenang menghukum adalah :
         a.    Presiden bagi Pegawai Negeri Sipil yang :
                1.    berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b keatas, sepanjang mengenai jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d;
                2.    memangku jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada di tangan Presiden, sepanjang mengenai jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b;
         b.    Menteri dan Jaksa Agung bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam :
                1.    Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas;
                2.    Pasal 6 ayat (4) huruf b bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada di tangan Presiden;
          c.    Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam:
                 1.    Pasal 6 ayat (4) huruf d;
                 2.    Pasal 6 ayat (4) huruf c bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas;
                 3.    Pasal 6 ayat (4) huruf b bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada ditangan Presiden;
         d.    Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada Daerah Otonom dan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam lingkungannya masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam:
                1.    Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada Daerah Otonom;
                2.    Pasal 6 ayat (4) huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
                3.    Pasal 6 ayat (4) huruf c bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas;
         e.    Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri, dipekerjakan/diperbantukan pada negara sahabat atau sedang menjalankan tugas belajar di luar negeri, sepanjang mengenai jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) huruf b.

(2)    Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah dalam lingkungan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen hanya dapat dijatuhkan oleh Menteri/Sekretaris Negara.
(3)    Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah dalam lingkungan Daerah Otonom, hanya dapat dijatuhkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan

Pasal 8
Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b huruf c, dan huruf d dapat mendelegasikan sebagaian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk menjatuhkan hukuman disiplin dalam lingkungannya masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d, dengan ketentuan sebagai berikut :
a.    untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dapat didelegasikan kepada pejabat yang memangku jabatan struktural serendah-rendahnya eselon V atau jabatan lain yang setingkat dengan itu;
b.    untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dapat didelegasikan kepada pejabat yang memangku jabatan struktural serendah-rendahnya eselon IV atau pejabat lain yang setingkat dengan itu;
c.    untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) huruf a dapat didelegasikan kepada pejabat yang memangku jabatan struktural serendah-rendahnya eselon III atau jabatan lain yang setingkat dengan itu;
d.    untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dapat didelegasikan kepada pejabat yang memangku jabatan struktural serendah-rendahnya eselon II atau jabatan lain yang setingkat dengan itu; e.untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a dan huruf b dapat didelegasikan kepada pejabat yang memangku jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang setingkat dengan itu.

Bagian Keempat Tatacara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian
Keputusan Hukuman Disiplin

 Pasal 9
(1)    Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu.
(2)    Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan :
a.    secara lisan, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
b.    secara tertulis, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4).
(3)    Pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan secara tertutup.

Pasal 10
Dalam melakukan pemeriksaan, pejabat yang berwenang menghukum dapat mendengar atau meminta keterangan dari orang lain apabila dipandangnya perlu.

Pasal 11
Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat memerintahkan pejabat bawahannya untuk memeriksa Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.
 
Pasal 12
(1)    Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pejabat yang berwenang menghukum memutuskan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan secara seksama pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
(2)    Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
 
Pasal 13
(1)    Kepada Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin.
(2)    Kepada Pegawai Negeri Sipil yang pernah dijatuhi hukuman disiplin yang kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, terhadapnya dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
 
Pasal 14
(1)    Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
(2)    Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dan huruf c, dinyatakan secara tertulis dan disampaikan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
(3)    Semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan surat keputusan dan disampaikan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
(4)    Penyampaian hukuman disiplin dilakukan secara tertutup.

Bagian Kelima Keberatan atas Hukuman Disiplin

 Pasal 15
(1)    Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak dapat mengajukan keberatan.
(2)    Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), dapat mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal ia menerima keputusan hukuman disiplin tersebut.

Pasal 16
(1)    Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diajukan secara tertulis melalui saluran hirarki.
(2)    Dalam surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dimuat alasan-alasan dari keberatan itu.
Pasal 17
(1)    Terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Presiden tidak dapat diajukan keberatan.
(2)    Terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, tidak dapat diajukan keberatan, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(4) huruf c dan huruf d.

Pasal 18
Setiap pejabat yang menerima surat keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin, wajib menyampaikannya kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum melalui saluran hirarki dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal ia menerima surat keberatan itu.
 
Pasal 19
(1)    Apabila ada keberatan dari Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin, maka pejabat yang berwenang menghukum yang bersangkutan wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
(2)    Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan secara tertulis dan disampaikan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum yang bersangkutan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal ia menerima suarat keberatan itu.

Pasal 20
(1)    Atasan pejabat yang berwenang menghukum yang menerima surat keberatan tentang penjatuhan hukuman disiplin, wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat keberatan itu.
(2)    Apabila dipandang perlu, maka atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memanggil dan mendengar keterangan pejabat yang berwenang menghukum yang bersangkutan, Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin, dan atau orang lain yang dianggap perlu.

Pasal 21
(1)    Atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat atau mengubah hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.
(2)    Penguatan atau perubahan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan atasan pejabat yang berwenang menghukum.
(3)    Terhadap keputusan atasan pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak dapat diajukan keberatan).

Bagian Keenam Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 22
(1)    Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang dijatuhkan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil berlaku sejak tanggal disampaikan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada yang bersangkutan.
(2)    Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) :
 
a.    apabila tidak ada keberatan, mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin itu, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b,
b.    apabila ada keberatan, mulai berlaku sejak tanggal keputusan atas keberatan itu, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b;
c.    jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.
(3)    Apabila Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan hukuman disiplin, maka hukuman disiplin itu berlaku pada hari ketiga puluh terhitung mulai tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin tersebut.


BAB IV BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

Pasal 23
(1)    Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d dapat mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
(2)    Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibentuk dengan Keputusan Presiden.

Pasal 24
(1)    Badan Pertimbangan Kepegawaian wajib mengambil keputusan mengenai keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil kepadanya.
(2)    Keputusan yang diambil oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian, adalah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang bersangkutan.


BAB V
KETENTUAN - KETENTUAN LAIN

Pasal 25
Apabila ada alasan-alasan yang kuat, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat meninjau kembali hukuman disiplin yang telah dijatuhkan oleh pejabat bawahannya yang berwenang menghukum dalam lingkungannya masing-masing.

Pasal 26
Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia atau mencapai batas usia pensiun pada waktu sedang menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan b, dan ayat (4) huruf a, dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin.


Pasal 27
(1)    Ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi :
a.    Calon Pegawai Negeri Sipil;
b.    Pegawai bulanan di samping pensiun.
(2)    Calon Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
(3)    Hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada pegawai bulanan disamping pensiun, hanyalah jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam.Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) huruf b.

Pasal 28
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 29
Ketentuan-ketentuan teknis tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.


BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30
Hukuman jabatan yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan sedang dijalani oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tetap berlaku.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952 tentang Hukuman Jabatan (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 202) dan segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan
Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannnya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 1980
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH
 
 
 
PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1980
TENTANG PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL


PENJELASAN UMUM

Dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan Nasional, diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, berhasil guna, bersih, bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Untuk membina Pegawai Negeri Sipil yang demikian itu, antara lain diperlukan adanya Peraturan Disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati, atau larangan dilanggar. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur dengan jelas kewajiban yang harus ditaati dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Selain dari pada itu dalam Peraturan Pemerintah diatur pula tentang tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin. serta tata cara pengajuan keberatan apabila Pegawai Negeri Sipil yang diatur hukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya. Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu setiap pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin itu. Hukuman, disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan dihadapan atau dapat didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat. ceramah, diskusi, melalui telpon, radio, televisi, rekaman atau alat komunikasi lainnya. Tulisan adalah pernyataan pikiran dan atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar. karikatur, coretan, dari lain-lain yang serupa dengan itu. Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan. Termasuk pelanggaran disiplin adalah setiap perbuatan memperbanyak, mengedarkan, mempertontonkan, menempelkan, menawarkan, menyimpan, memiliki tulisan atau rekaman yang berisi anjuran atau hasutan untuk melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, kecuali apabila hal itu dilakukan untuk kepentingan dinas.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas

 Ayat (2)
Huruf a
Hukuman disiplin yang berupa tegoran lisan dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Apabila seorang atasan menegor bawahannya tetapi tidak dinyatakan secara tegas sebagai hukuman disiplin, bukan hukuman disiplin

Huruf b
Hukuman disiplin yang berupa tegoran tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh.pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.

Huruf c
Hukuman disiplin yang berupa pernyataan tidak puas dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.

Ayat (3)
Semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang menghukum.

Huruf a
Hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan untuk paling lama 1 (satu) tahun. Masa penundaan kenaikan gaji berkala tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.
 
Huruf b
Hukuman disiplin yang berupa penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan untuk paling lama 1 (satu) tahun. Setelah masa menjalani hukuman disiplin tersebut selesai, maka gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan langsung kembali pada gaji pokok semula. Masa penurunan gaji tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya. Apabila dalam masa menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat untuk kenaikan gaji berkala, maka kenaikan gaji berkala tersebut baru diberikan terhitung mulai bulan berikutnya dari saat berakhirnya masa menjalani hukuman disiplin.

Huruf c
Hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan pangkat ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan untuk paling lama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat dipertimbangkan.

Ayat (4)
Semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang menghukum.

Huruf a
Hukuman disiplin yang berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, dan untuk paling lama 1 (satu) tahun. Setelah masa menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat selesai, maka pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan sendirinya kembali pada pangkat yang semula. Masa dalam pangkat terakhir sebelum dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, dihitung sebagai masa kerja untuk kenaikan pangkat berikutnya. Kenaikan pangkat berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, baru dapat dipertimbangkan setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dikembalikan pada pangkat semula.

Huruf b
Hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan adalah pembebasan dari jabatan organik. Pembebasan dari jabatan berarti pula pencabutan segala wewenang yang melekat pada jabatan itu. Selama pembebasan dari jabatan, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima penghasilan penuh kecuali, tunjangan jabatan.

Huruf c
Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila memenuhi syarat masa kerja dan usia pensiun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersangkutan diberikan hak pensiun.

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Pejabat yang berwenang menghukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara, diperbantukan/dipekerjakan pada perusahaan milik Negara. badan-badan internasional yang berkedudukan di Indonesia, organisasi profesi, dan badan/instansi lain, adalah pejabat yang berwenang menghukum yang bersangkutan.
 
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Dengan  memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka pejabat yang berwenang menghukum bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada Daerah Otonom dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang oleh Daerah Otonom yang bersangkutan  dipekerjakan / diperbantukan pada perusahaan daerah atau instansi/badan lain, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Huruf e
Pejabat sebagaimana dimaksud dalam huruf ini, hanya berwenang menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagamana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) huruf b. Yang berwenang menjatuhkan jenis hukuman disiplin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf c, dan huruf d, bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf ini, adalah pejabat yang berwenang menghukum dari instansi induk masing-masing.

Ayat (2)
Cukup jelas
 
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat 1
Tujuan pemeriksaan sebagimana dimaksud dalam ayat ini, adalah untuk mengetahui apakah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan melakukan pelanggaran disiplin itu. Pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti dan obyektif,sehingga dengan demikian pejabat yang berwenang menghukum dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya tentang jenis hukuman disiplin yang akan djatuhkan. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin tidak memenuhi panggilan, untuk diperiksa tanpa alasan yang sah. maka dibuat panggilan kedua. Panggilan pertama dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, sedang panggilan kedua harus dibuat secara tertulis. Dalam menentukan tanggal pemeriksaan berikutnya harus pula diperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan surat panggilan. Apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak juga memenuhi panggilan kedua maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan bahan-bahan yang ada padanya.

Ayat (2)
Huruf a
Pelanggaran disiplin yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam huruf ini pada dasarnya bersifat ringan, oleh sebab itu pemeriksaan cukup dilakukan secara lisan.

Huruf b
Pemeriksaan secara tertulis dibuat dalam bentuk berita acara. dapat digunakan setiap saat apabila diperlukan.

Ayat (3)
Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin belum tentu bersalah, oleh sebab itu pemeriksaan dilakukan secara tertutup. Yang dimaksud dengan pemeriksaan secara tertutup adalah bahwa pemeriksaan itu hanya dapat diketahui oleh pejabat yang berkepentingan.

Pasal 10
Maksud dari Pasal ini, adalah untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dalam rangka usaha menjamin obyektivitas.

Pasal 11
Pada dasarnya pemeriksaan harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang menghukum. tetapi untuk mempercepat pemeriksaan, maka pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat memerintahkan pejabat lain untuk melakukan pemeriksaan itu, dengan ketentuan bahwa pejabat yang diperintahkan melakukan pemeriksaan itu tidak boleh berpangkat, atau memangku jabatan yang lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa. Perintah untuk melakukan pemeriksaan itu dapat diberikan secara lisan atau tertulis. Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dan Pasal 8, harus melakukan sendiri pemeriksaan tersebut Pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin yang untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadapnya menjadi wewenang Presiden, dilakukan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Maksud dari pencantuman pelanggaran disiplin yang ditakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam keputusan hukuman disiplin, adalah agar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengetahui pelanggaran disiplin yang dilakukannya.

Pasal 13
Ayat (1)
Ada kemungkinan, bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan sesuatu pelanggaran disiplin, ternyata Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah melakukan beberapa pelanggaran disiplin. Dalam hal yang sedemikian, maka terhadap Pegawai Negeri Sipil tersebut hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin. Hukuman disiplin yang akan dijatuhkan itu, haruslah dipertimbangkan dengan seksama, sehingga setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya dan dapat diterima oleh rasa keadilan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
 
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Hukuman disiplin disampaikan secara langsung,kepada Pegawai Negeri Sipil yang dihukum oleh pejabat yang berwenang menghukum. Penyampaian hukuman disiplin itu dapat dihadiri oleh pejabat yang diserahi urusan kepegawaian dan dapat pula dihadiri oleh pejabat lain asalkan pangkat atau jabatannya tidak lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang dihukum.

Pasal 15
Ayat (1)
Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2), adalah hukuman disiplin yang ringan dan telah selesai dijalankan segera setelah hukuman disiplin itu dijatuhkan, oleh sebab itu tidak dapat diajukan keberatan.

Ayat (2)
Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berhak mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum apabila menurut pendapatnya hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya tidak atau kurang setimpal, atau pelanggaran disiplin yang menjadi alasan bagi hukuman disiplin itu tidak atau kurang benar. Keberatan tersebut harus sudah diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal ia menerima keputusan hukuman disiplin tersebut. Keberatan yang diajukan melebihi 14 (empat belas) hari tidak dipertimbangkan.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Alasan-alasan keberatan harus dibuat dengan jelas dan lengkap.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Keberatan atas hukuman disiplin diajukan melalui saluran hirarki, oleh sebab itu harus melalui pejabat yang berwenang menghukum. Pejabat yang berwenang menghukum wajib mempelajari dengan seksama keberatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan membuat tanggapan tertulis atas keberatan itu.

Ayat (2)
Untuk memudahkan pelaksanaan pemeriksaan lebih lanjut, maka pejabat yang berwenang menghukum mengirimkan sekaligus tanggapannya, surat keberatan, dan berita acara pemeriksaan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Tujuan dari ayat ini, adalah untuk mendapatkan bahan-bahan yang lebih lengkap sebagai bahan untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan.

Pasal 21
Ayat (1)
Apabila atasan pejabat yang berwenang menghukum mempunyai alasan-alasan yang cukup, maka ia dapat mengadakan perubahan terhadap keputusan disiplin yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menghukum baik dalam arti memperingan, memperberat, atau membatalkan hukuman disiplin tersebut.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin sedang dan berat dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari itu Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan, maka hal ini berarti ia menerima keputusan hukuman disiplin itu, oleh sebab itu hukuman disiplin tersebut harus dijalankannya mulai hari ke 15 (lima belas).

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Untuk menghindari hal-hal yang tidak diingini terutama dalam rangka usaha menyelamatkan kekayaan Negara, maka jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b perlu dilaksanakan dengan segera.

Pasal 23 sampai dengan Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Dalam rangka usaha melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dengan sebaik-baiknya, maka para pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d wajib mengikuti dan memperhatikan keadaan yang berlangsung dalam lingkungannya masing-masing dan mengambil tindakan yang diperlukan tepat pada waktunya. Dalam hubungan ini maka para pejabat tersebut dapat meninjau kembali hukuman disiplin yang telah dijatuhkan oleh para pejabat yang berwenang menghukum dalam lingkungannya masing-masing, apabila ia mempunyai alasan-alasan yang kuat yang didasarkan pada keterangan-keterangan dan atau bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan.

Pasal 26 sampai dengan Pasal 32
Cukup jelas', publish='1' where id='39'
updateTitle: DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL1Success
22572009-03-17 11:36:26203.142.77.163adminKejaksaan Tinggi - Sulawesi Selatanupdate tb_unitcontent set idunitsub='69', idkejati='0', dateunitcontent='2009-02-03', title='Kejaksaan Negeri Soppang', description='Kepala Kejaksaan Negeri : H. Syafruddin, SH. MH
Jl. Samudra No. 18, Soppeng
Telp. 0484-21064
Fax.', publish='1' where id='202'
updateTitle: Kejaksaan Negeri Soppang1Success
22562009-03-17 11:35:43118.97.55.98adminJAM Pengawasan - Ketentuan Penyelenggaraan Pengawaupdate tb_unitcontent set idunitsub='25', idkejati='0', dateunitcontent='2009-03-10', title='KETENTUAN ADMINISTRASI PENGAWASAN', description='KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NO: 10R : KEP – 504 / A / J.A / 12 / 2000

TENTANG

KETENTUAN ADMINISTRASI PENGAWASAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang    :    a.    bahwa dengan berlakunya keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, maka Ketentuan-ketentuan Administrasi Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-059/JA/6/1993 tanggal 12 Juni 1993 sudah tidak sesuai lagi untuk menunjang Administrasi Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.
                               b.    bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk disusun kembali Ketentuan-ketentuan Administrasi Pengawasan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Mengingat     :    1.      Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor : 59 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor : 3451);

                             2.    Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

                             3.    Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 1983 tanggal 4 Oktober 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.

                             4.    Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-026/JA/3/1978 tanggal 31 Maret 1978 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Surat Menyurat Umum Dalam Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

                             5.    Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-161/JA/11/1983 tanggal 5 Nopember 1983 tentang Penyempurnaan Lampiran I dan II Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-112/JA/11/1981 tanggal 30 Nopember 1981 tentang Pedoman dan Bentuk Tata Naskah Dinas Kejaksaan Republik Indonesia.

                             6.    Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

                             7.    Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-503/A/JA/12/2000 tanggal 5 desember 2000 tentang Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan    :    KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN ADMINISTRASI PENGAWASAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Administrasi Pengawasan yang dimaksud dalam Keputusan ini adalah Administrasi Pengawasan Fungsional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 2

Kegiatan Administrasi Pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 1 meliputi tata pencatatan, pengolahan dan pelaporan menurut bentuk dan model yang ditetapkan dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan administrasi pengawasan lainnya sepanjang yang terkait dan tidak bertentangan dengan keputusan ini tetap berlaku.

Pasal 4

Hal-hal yang belum ditentukan dalam keputusan ini diatur tersendiri berdasarkan kebutuhan.

Pasal 5

(1)    Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-060/JA/6/1993 tanggal 12 Juni 1993 dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2)    Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di    :    Jakarta
Pada tanggal    :    5 Desember 2000

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

MARZUKI DARUSMAN, SH', publish='1' where id='515'
updateTitle: KETENTUAN ADMINISTRASI PENGAWASAN1Success
22552009-03-17 11:31:21118.97.55.98adminJAM Pengawasan - Ketentuan Penyelenggaraan Pengawaupdate tb_unitcontent set idunitsub='25', idkejati='0', dateunitcontent='2009-03-11', title='KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN', description='KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP – 503 / A / J.A / 12 / 2000

TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang     :    a.    bahwa sehubungan dengan adanya perubahan beberapa peraturan di bidang kepegawaian dan organisasi Kejaksaan maka penyelenggaraan pengawasan dilingkungan Kejaksaan perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya.
   
                               b.    bahwa sehubungan dengan itu, Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-059/JA/1993 tentang Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi, oleh karenanya perlu ditinjau kembali.

Mengingat    :    1.      Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor : 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3041);

                            2.    Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 19991 Nomor : 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3451);

                            3.    Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

                            4.    Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor : 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 27970);

                            5.    Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Peminahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor : 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3058);

                            6.    Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor : 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3176);

                            7.    Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

                           8.    Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 1983 tanggal 4 Oktober 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;

                          9.    Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1989 tanggal 20 Maret 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat;

                       10.    Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-030/JA/1988 tanggal 23 Maret 1988 tentang Doktrin Kejaksaan “Tri Krama Adhyaksa”;

                       11.    Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-040/JA/1988 tanggal 22 April 1988 tentang Delegasi Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin.

                       12.    Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/JA/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N  :

Menetapkan    :    KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN - KETENTUAN PENYELENG-GARAAN PENGAWASAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA


BAB  I
KETENTUAN UMUM
Pasal  1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.    Pengawasan adalah kegiatan berupa pengamatan, penelitian, pengujian, penilaian, pemberian bimbingan dan penertiban, serta pengusutan, pemeriksaan, penindakan dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan rencana kerja dan program kerja serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.

2.    Pengawasan melekat  adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh pimpinan satuan kerja terhadap bawahannya.

3.    Pengawasan fungsional pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat fungsional;

4.    Satuan kerja adalah semua unsur Kejaksaan Republik Indonesia, mulai dari Kejaksaan Agung sampai satuan kerja tertinggi sampai dengan satuan kerja yang terendah baik di pusat maupun di daerah.

5.    Perbuatan tercela adalah pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan lain yang masih berlaku yang ada kaitannya dengan status Pegawai Negeri Sipil.

6.    Hukuman disiplin adalah hukuman sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-udangan lain yang masih berlaku yang ada kaitannya dengan status Pegawai Negeri Sipil.

7.    Pegawai Kejaksaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Kejaksaan Republik Indonesia

8.    Tindak lanjut adalah langkah-langkah penertiban dan penyelesaian lebih lanjut masalah-masalah yang di indentifikasikan dalam rangka peleksanaan pengwasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal  2

Tujuan Pengawasan :
Agar Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, kebenaran berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan.


Pasal  3

Sasaran Pengawasan :
a.    adalah pelaksanaan tugas baik rutin maupun pembangunan oleh setiap satuan kerja apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana kerja dan program kerja serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia;
b.    agar setiap pegawai Kejaksaan mengemban tugasnya dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab serta menghindarkan diri dari sikap, perilaku dan tutur kata yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengawasan meliputi :
a.    pelaksanaan tugas satuan kerja, baik rutin maupun pembangunan ;
b.    sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan

Pasal  5

Pengawasan terdiri dari pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

BAB  II
PENGAWASAN MELEKAT

Pasal  6
Pejabat Pengawasan Melekat ialah :
a.    Tingkat Kejaksaan Agung :
        1.    Jaksa Agung Republik Indonesia
        2.    Pejabat eselon I ;
        3.    Pejabat eselon II ;
        4.    Pejabat eselon III ;
        5.    Pejabat eselon IV ;
b.    Tingkat Kejaksaan Agung :
        1.    Kepala Kejaksaan Tinggi
        2.    Pejabat eselon II ;
        3.    Pejabat eselon III ;
        4.    Pejabat eselon IV ;
        5.    Pejabat eselon V ;
c.    Tingkat Kejaksaan Negeri ;
       1.    Kepala Kejaksaan Negeri
       2.    Pejabat eselon IV/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri ;
       3.    Pejabat eselon V ;

Pasal  7

Tugas dan fungsi pengawasan melekat :
a.    Melaksanakan pengawasan secara preventif agar tugas rutin dan pembangunan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana kerja dan program kerja serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.
b.    Mengambil langkah-langkah berupa perbaikan dan penertiban terhadap kekurangan dan penyimpangan yang ditemukan.

Pasal 8
(1)    Pengawasan melekat dilaksanakan terus menerus dengan memperhatikan sistem pengendalian manajemen.
(2)    Pengawasan melekat dilaksanakan ditempat satuan kerja sampai dua tingkat ke b awah
(3)    Dalam melaksanakan pengawasan meleka, terutama mengenai tugas yang saling berkaitan dengan satuan kerja lainnya, masing-masing pimpinan satuan kerja wajib memperhatikan :
         a.    adanya kesamaan dan kesatuan bahasa
         b.    adanya kesamaan dan kesatuan tafsir
         c.    adanya kesamaan dan kesatuan tindak
(4)    Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan pengawasan melekat dan menemukan penyimpangan yang ada kaitannya dengan satuan kerja lainnya, wajib secepatnya menyampaikan temua tersebut kepada pimpinan satuan kerja yang bersangkutan.

Pasal 9
(1)    Terhadap temuan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh bawahan, pimpinan satuan kerja wajib melakukan penertiban.
(2)    Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan pengawasan melekat dan menemukan perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, wajib menyerahkan pemeriksaannya kepada aparat pengawasan fungsional.
(3)    Pimpinan satuan kerja yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan pengawasan melekat dapat ditindak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
(4)    Penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat berupa peringatan lisan apabila sifat pelanggarannya dinilai ringan.


BAB  III
PENGAWASAN FUNGSIONAL

Pasal  10

Pejabat pengawasan fungsional ialah :
a.    Tingkat Kejaksaan Agung :
       1.    Jaksa Agung Muda Pengawasan;
       2 .    Inspektur
       3.    Inspektur Pembantu;
       4.    Pemeriksa

b.    Tingkat Kejaksaan Tinggi;
       1.    Asisten Pengawasan
       2.    Pemeriksa;
       3.    Pemeriksa Pembantu

c.    Tingkat Kejaksaan Negeri :
       1.    Pemeriksa

Pasal 11

Tugas dan fungsi pengawasan fungsional :
a.    melakukan pengawasan secara represif agar tugas rutin dan pembangunan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana kerja dan program kerja serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.
b.    Mengambil langkah-langkah berupa pemeriksaan, penertiban dan penindakan terhadap penyimpangan yang ditemukan.

Pasal 12

Pengawasan fungsional dilaksanakan baik dari belakang meja (buril) maupun ditempat satuan kerja (inspeksi).


Pasal 13

(1)    Pengawasan fungsional yang dilaksanakan dari belakang meja (buril) berupa penelitian, pengujian, bimbingan, penertiban, pemantauan, pengusutan, pemeriksaan serta saran dan pertimbangan atas surat-surat dari satuan kerja dan atau laporan pengaduan yang diterima.
(2)    Pemeriksaan buril atau surat-surat dari satuan kerja meliputi kecepatan/ketepatan pengiriman dan materi laporan.
(3)    Pemeriksaan buril atas  laporan pengaduan adalah pemeriksaan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang mengarah pada perbuatan tercela yang dilakukan oleh pegawai Kejaksaan.

Pasal 14

(1)    Pengawasan fungsional yang dilaksanakan ditempat satuan kerja disebut Inspeksi.
(2)    Jenis inspeksi :
         a.    Inspeksi umum ialah pemeriksaan terhadap semua satuan kerja.
         b.    Inspeksi pimpinan ialah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan atau SES JAM WAS atas perintah Jaksa Agung Muda Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas KAJATI dan Asisten Pengawasan.
         c.    Inspeksi kasus ialah pemeriksaan terhadap penyimpangan-penyimpangan  yang mengarah kepada perbuatan tercela yang dilakukan oleh pegawai Kejaksaan.
(3)    Inspeksi umum dan inspeksi pimpinan didasarkan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disusun oleh aparat pengawasan fungsional.

Pasal 15

(1)    Inspeksi umum dan inspeksi kasus dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kepala Kejaksaan Negeri.
(2)    Pelaksana inspeksi tersebut ayat (1) wajib membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
(3)    Dalam LHP inspeksi umum diberikan penilaian terhadap Kejaksaan yang diperiksa.
(4)    Inspeksi pimpinan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia dan pelaksanaannya dibuatkan LHP.

Pasal 16

(1)    Pemeriksaan dalam rangka Inspeksi Umum dan Inspeksi Pimpinan dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan (PKP).
(2)    PKP disusun dengan memuat skala prioritas obyek periksa yang ditentukan setiap tahun kerja, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Pasal 17

Pemeriksaan dalam rangka Inspeksi Kasus dilaksanakan berdasarkan temua pengawasan, informasi atau laporan pengaduan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Pasal 18

Pangkat dan jabatan aparat pengawasan fungsional yang melakukan pemeriksaan tidak boleh lebih rendah dari pada yang diperiksa, dan status kepegawaiannya harus seorang Jaksa apabila yang diperiksa Jaksa.

Pasal 19

Tata cara pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pegawai Kejaksaan  yang diduga melakukan perbuatan tercela, berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.


Pasal 20

Untuk kepentingan pemeriksaan semua pegawai Kejaksaan wajib memberikan bahan atau keterangan yang diminta oleh aparat pengawasan fungsional.


BAB  IV
TINDAK LANJUT

Pasal 21

Pejabat yang berwenang menghukum di lingkungan Kejaksaan adalah Jaksa Agung Republik Indonesia dan pejabat lain  yang ditunjuk oleh Jaksa Agung Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 22
(1)    Pegawai Kejaksaan yang dijatuhi hukuman disiplin dapat mengajukan keberatan kecuali terhadap jenis hukuman  yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan lain yang masih berlaku dibidang kepegawaian yang secara tegas menyatakan demikian.

(2)    Terhadap Jaksa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai Jaksa disamping diproses berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, juga diproses sesuai dengan ketentuan tentang Majelis Kehormatan Jaksa dan peraturan perundang-undangan lain yang masih berlaku dibidang kepegawaian yang secara tegas menyatakan demikian.

Pasal 23
(1)    Pegawai Kejaksaan yang telah terbukti melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi hukuman disiplin dicatat dalam Kartu dan Buku Induk Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
(2)    Pejabat yang berwenang mengeluarkan/menerbitkan
         a.    Jaksa Agung Muda Pengawasan pejabat eselon I dan II. Sedangkan inspektur Kepegawaian dan Tugas Umum untuk eselon III kebawah dilingkungan Kejaksaan Agung R.I.
         b.    Kepala Kejaksaan Tinggi untuk eselon III kebawah diwilayah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan dengan catatan setiap Clearance Kepegawaian yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi harus disampaikan tembusannya kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan.
(3)    Bagi pegawai Kejaksaan  yang akan diusulkan untuk mendapatkan mutasi/promosi dan pendidikan diwajibkan melengkapi pengusulannya dengan CLEARANCE KEPEGAWAIAN sebagai salah satu bahan pertimbangan.
(4)    Hukuman disiplin yang dijatuhkan terhadap pegawai Kejaksaan mempengaruhi pemberian nilai dalam daftar penilaian prestasi pegawai yang bersangkutan.

Pasal 24

(1)    Kecuali mengenai putusan penjatuhan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal  6 ayat (4) huruf c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, apabila ada alasan yang kuat, dapat ditinjau kembali oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.
(2)    Peninjauan kembali terhadap hukuman disiplin dapat dilakukan berdasarkan permohonan pegawai Kejaksaan  yang besangkutan atau keluarganya dalam hal pegawai Kejaksaan tersebut sudah meninggal dunia
(3)    Putusan terhadap peninjauan kembali tersebut diberikan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah permohonan dimaksud diterima oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.
   
Pasal 25

Dalam hal keputusan terhadap keberatan yang dijatuhkan berupa pemberatan hukuman disiplin yang mengakibatkan pegawai Kejaksaan dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan pasal 6 ayat (4) huruf c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pegawai Kejaksaan tersebut masih diberikan kesempatan mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK).

Pasal 26
(1)    Apabila ada pembatalan terhadap hukuman disiplin  yang telah dijatuhkan, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan pegawai Kejaksaan yang bersangkutan direhabilitasi sesuai dengan hak-haknya semula sebagai pegawai negeri sipil.
(2)    Dengan memperhatikan ketentuan ayat (1) pasal ini putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukuman bagi pegawai Kejaksaan y ang perkaranya diajukan ke pengadilan, merupakan dasar bagi Jaksa Agung Republik Indonesia untuk :
         a.    Membatalkan putusan hukuman disiplin  yang telah dijatuhkan.
         b.    Merubah hukuman disiplin yang telah dijatuhkan menjadi lebih ringan.


BAB  V
PEMANTAUAN

Pasal 27

Untuk mencapai hasil optimal kegiatan pengawasan buril maupun inspeksi, dilaksanakan pemantauan untuk mengecek kembali tindakan-tindakan yang telah dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan agar mencapai sasaran  yang tepat.

Pasal 28

(1)    Terhadap temuan-temuan pengawasan dibelakang meja (buril), Inspeksi Umum dan Inspeksi Pimpinan dikeluarkan Petunjuk Penerbitan (JUKTIB) dan atau Nota Pengawasan (NOTA WAS).
(2)    Terhadap temuan Inspeksi Kasus dapat pula dikeluarkan Petunjuk Penerbitan (JUKTIB) dan atau Nota Pengawasan (NOTA WAS) dan atau Penindakan.
(3)    Nota Pengawasan hanya dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan terhadap temuan-temuan yang menonjol/menarik perhatian khusus dan rawan yang perlu segera ditindak lanjuti.

Pasal 29

Pejabat  yang melaksanakan pemantauan ialah :
a.    aparat pengawasan fungsional
b.    pejabat yang ditunjuk oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pasal 30

(1)    pemantauan dalam arti mengecek kembali suatu tindak lanjut pengawasan ditempat satu kerja dilasanakan berdasarkan surat perintah Jaksa Agung Republik Indonesia/Kepala Kejaksaan Tinggi.
(2)    Pelaksana pemantauan wajib membuat laporan hasil pemantauan.


BAB  VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam keputusan ini berlaku juga bagi calon pegawai negeri sipil yang ditugaskan pada Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini dapat diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan.

Pasal  33
(1)    Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-059/JA/6/1993 tanggal 12 Juni 1993 dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2)    Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di     :  Jakarta
Pada tanggal    :  5 Desember 2000

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

    MARZUKI DARUSMAN, SH








































PETUNJUK PELAKSANAAN
NOMOR :  JUKLAK – 01 / H / 02 / 2001

TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

I.    PENDAHULUAN
1.    Dasar
Pasal 32 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-503/A/JA/12/2000 tanggal 5 Desember 2000 tentang Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tersebut akan diatur lebih dalam Petunjuk Pelaksanaan.

2.    Maksud dan Tujuan
Sebagai petunjuk dalam rangka memudahkan dan mendukung kelancaran pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjutnya sehingga terdapat kesamaan dan kesatuan bahasa, tafsir dan tindakan.

3.    Sistematika
Petunjuk pelaksanaan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

I.    PENDAHULUAN
II.    PETUNJUK PELAKSANAAN
A.    Umum
B.    Pengawasan Melekat
C.    Pengawasan Fungsional
D.    Tindak Lanjut
E.    Pemantauan
F.    Lain-lain
III.    PENUTUP

II.    PETUNJUK PELAKSANAAN
A.    U m u m
Pengertian
Yang dimaksud dengan :

a.    Pengamatan adalah kegiatan melihat dalam pengertian observasi terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan.

b.    Penelitian adalah kegiatan meneliti yang dilakukan dengan cermat dan seksama terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap,  perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan

c.    Pengujian adalah kegiatan menguji dengan menggunakan tolok ukur tertentu terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan.

d.    Penilaian adalah kegiatan melakukan evaluasi terhadap keadaan dan tingkat pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan.

e.    Bimbingan adalah kegiatan memberikan pengarahan, petunjuk dan penjelasan mengenai pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan.

f.    Penertiban adalah kegiatan mengatur, menata, memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan.
g.    Pengusutan adalah kegiatan menyelidiki perbuatan pegawai Kejaksaan yang diduga melakukan perbuatan tercela.

h.    Pemeriksaan adalah kegiatan mengungkap kebenaran perbuatan tercela pegawai Kejaksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

i.    Penindakan adalah kegiatan penjatuhan hukuman disiplin dan atau tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

j.    Pemantauan adalah kegiatan pengamatan dan pengecekan kembali pelaksanaan tindak lanjut pengawasan oleh semua unsur Kejaksaan dan pegawai Kejaksaan.


B.    Pengawasan Melekat

Pengawasan Melekat (WASKAT) sebagai upaya pengawasan yang bersifat preventif mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka mencegah terjadnya penyimpangan-penyimpangan atau perbuatan tercela, oleh karena itu peranan dari pada pimpinan/atasan langsung sangat menentukan sebagai panutan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan tugas yang didukung oleh disiplin yang tinggi.

WASKAT akan berdampak positif dan efektif apabila dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan dan hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab pimpinan/atasan langsung Pegawai yang bersangkutan. Terhadap atasan langsung Pegawai yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan WASKAT dapat ditindak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

       
C.    Pengawasan Fungsional
1.    Pengawasan dari belakang meja (Buril)
1.1.    Pengawasan fungsional yang dilaksanakan dari belakang meja (buril) berupa penelitian dan pemberan petunjuk atas surat-surat dan atau laporan  yang diterima.

1.2.    Surat-surat dan atau laporan dimaksud baik berupa surat-surat dan atau laporan yang berasal dari satuan-satuan kerja dilingkungan Kejaksaan maupun surat-surat dan atau laporan pengaduan yang berasal dari masyarakat  yang diterima pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Agung Republik Indonesia atau Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri.

1.3.    Terhadap surat-surat dan atau laporan yang berasal dari satuan-satuan kerja dilingkungan Kejaksaan yang diteliti adalah :
a.    segi formal, apakah sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang berlaku;
b.    segi materi, yaitu mengenai isi dan bobot laporan.

1.4.    Terhadap surat-surat dan atau laporan pengaduan yang berasal dari masyarakat yang diteliti ialah mengenai kebenaran yang dilaporkan.  Lebih lanjut mengenai hal ini akan dijelaskan dalam rangkaian Inspeksi Kasus.

1.5.    Hasil Penelitian tersebut nomor 1.3 dan 1.4 dituangkan dalam Telaahan menurut bentuk dan model yang sudah ditetapkan (WAS-1) untuk diteruskan kepada pimpinan :
a.    ditingkat Kejaksaan Agung Republik Indonesia kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan;
b.    ditingkat Kejaksaan Tinggi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi;
c.    ditingkat Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

2.    Inspeksi Umum
2.1.    Inspeksi Umum adalah pemeriksaan terhadap semua satuan kerja Kejaksaan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yaitu program kerja yang disusun dan direncanakan untuk tahun kerja yang bersangkutan yang merupakan jadwal inspeksi umum dalam satu tahun sebagaimana tersebut dalam RENKER & PROGKER Kejaksaan Republik Indonesia.

2.2.    Pejabat pengawasan fungsional sebelum melaksanakan Inspeksi Umum harus mempersiapkan hal-hal sebagai berikut :
a.    membekali diri dengan petunjuk, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengawasan dan obyek  yang akan di inspeksi;
b.    mengadakan pendekatan (konsultasi) dengan satuan kerja yang terkait untuk mendapatkan masukan (ditingkat Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan Kepala Direktorat/Kepala Biro dan di tingkat Kejaksaan Tinggi dengan Asisten);
c.    menyusun Program Kerja Pemeriksaan (PKP);
d.    mengajukan Surat Perintah (SP) pelaksanaan inspeksi dan menyiapkan surat-surat lainnya yang dianggap perlu;

2.3.    Inspeksi di tempat satuan kerja dalam rangka inspeksi umum didasarkan para Program Kerja Pemeriksaan (PKP).

PKP ialah uraian program untuk kepentingan setiap pelaksanaan Inspeksi Umum yang disusun  sedemikian rupa menurut bentuk dan model yang sudah ditetapkan dan memuat :
a.    satuan kerja yang akan diinspeksi;
b.    pelaksana inspeksi;
c.    sasaran / obyek yang akan diinspeksi;
d.    tanggal inspeksi;
e.    uraian inspeksi (tentang apa yang akan diperiksa)

2.4.    Pelaksana Inspeksi Umum harus berdasarkan Surat Perintah dengan ketentuan :
a.    Surat Perintah Jaksa Agung Muda Pengawasan atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia kepada pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
b.    Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi kepada pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Tinggi.
c.    Surat Perintah Kepala Kejaksaan kepada pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Negeri.

2.5.    Selanjutnya tata cara Inspeksi Umum dijelaskan sebagai berikut :
a.    Pimpinan inspeksi memberitahukan kepada pimpinan satuan kerja tentang inspeksi yang akan dilaksanakan;
b.    Setelah tiba ditempat satuan kerja, pimpinan dan anggota inspeksi mengadakan pertemuan singkat dengan pimpinan satuan kerja yang diinspeksi beserta staf dan memberitahukan maksud dan tujuan inspeksi serta menyerahkan Surat Perintah Inspeksi;
c.    Selesai pertemuan tersebut selanjutnya dilanjutkan dengan inspeksi berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan (PKP) yang telah dipersiapkan;
d.    Selesai melaksanakan inspeksi, pimpinan inspeksi memberitahukan kepada pimpinan satuan kerja tentang temuan inspeksi dan memberikan petunjuk seperlunya. Pemberitahuan hasil temuan inspeksi dapat juga dihadiri oleh seluruh atau sebagian pegawai satuan kerja tersebut;
e.    Setelah Inspeksi Umum selesai dilaksanakan, dan pimpinan inspeksi sudah bekerja kembali seperti sedia kala, maka ia (pimpinan inspeksi) wajib melaporkan baik secara lisan dan atau tertulis mengenai hal-hal penting/menonjol/menarik perhatian kepada atasan langsung untuk mendapat perhatian dan tindak lanjut.

2.6.    Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah selesai melaksanakan inspeksi umum, pelaksana inspeksi wajib membuat laporan hasil inspeksi tersebut menurut bentuk dan model yang telah ditetapkan (L. WAS-1) dengan ketentuan :

a.    Apabila yang melaksanakan inspeksi adalah pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Agung Republik Indonesia maka laporan hasil inspeksi tersebut disampaikan oleh pimpinan inspeksi kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk selanjutnya diteruskan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dengan tembusan kepada para Jaksa Agung Muda dan Kepala BPKP Pusat sepanjang mengenai keuangan, perlengkapan dan proyek pembangunan.
b.    Apabila yang melaksanakan inspeksi adalah pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Tinggi maka  laporan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan oleh Asisten Pengawasan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk selanjutnya diteruskan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan tembusan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dan para Inspektur.
c.    Apabila yang melaksanakan inspeksi adalah pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Negeri maka laporan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan oleh Pemeriksa pada Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, kemudian oleh Kepala Kejaksaan Tinggi diteruskan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan tembusan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dan para Inspektur.

2.7.    Petunjuk Penerbitan (JUTIB) secara tertulis sehubungan dengan hasil Inspeksi Umum menurut bentuk dan model yang sudah ditetapkan (WAS-6), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak selesai pelaksanaan inspeksi harus sudah disampaikan Jaksa Agung Muda Pengawasan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan untuk dilaksanakan perbaikan/ penertibannya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, apabila petunjuk tersebu dibuat oleh pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Tinggi ; kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri oleh Kepala Kejaksaan Negeri apabila petunjuk tersebut dibuat oleh pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Negeri.

2.8.    Selambat-lambatnya dalam tempo 1 (satu) bulan sejak diterimanya petunjuk tertulis tersebut, perbaikan dan penyempurnaan harus sudah selesai dilaksanakan dan dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan dan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, apabila petunjuk tersebut dibuat oleh pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Tinggi dan kepada Kepala Kejaksaan Negeri oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri apabila petunjuk tersebut dibuat oleh pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Negeri.

2.9.    Hasil Inspeksi Umum selain dituangkan dalam bentuk JUKTIB dapat pula disertai Nota Pengawasan (NOTA-WAS).

3.    Inspeksi Pimpinan
Inspeksi Pimpinan adalah inspeksi  yang dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan atau SES JAM WAS atas perintah Jaksa Agung Muda Pengawasan, dengan obyek periksa mengenai pelaksanaan pengawasan di daerah serta kepemimpinan Kepala Kejaksaan Tinggi dan Asisten Pengawasan dalam melaksanakan tugas rutin dan pembangunan. Prosedur pelaksanaannya sama dengan Inspeksi Umum.

4.    Inspeksi Kasus
4.1.    Inspeksi Kasus dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang mengarah kepada perbuatan tercela yang dilakukan oleh pegawai Kejaksaan.
Penyimpangan yang dimaksud antara lain yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

4.2.    Petunjuk adanya penyimpangan dan perbuatan tercela diperoleh dari hasil temuan pengawasan atau berdasarkan informasi atau laporan-laporan pengaduan masyarakat (LAPDU) yang diterima oleh pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Agung Republik Indonesia /Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri.

4.3.    Petunjuk tersebut diteliti dan diolah. Hasil penelitian dan pengolahan dituangkan dalam bentuk telaahan menurut bentuk dan model yang telah ditetapkan (WAS-1) untuk menjadi bahan pertimbangan pimpinan (Jaksa Agung Muda Pengawasan / Kepala Kejaksaan Tinggi / Kepala Kejaksaan Negeri) dalam mengambil keputusan perlu tidaknya dilaksanakan Inspeksi Kasus.

4.4.    Apabila pimpinan (Jaksa Agung Muda Pengawasan/ Kepala Kejaksaan Tinggi /Kepala Kejaksaan Negeri) menganggap perlu dilaksanakan Inspeksi Kasus, maka pemeriksaan dilakukan oleh pejabat pengawasan fungsional pada :
a.    Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia atas perintah Jaksa Agung Republik Indonesia;
b.    Kejaksaan Tinggi atas perintah Kepala Kejaksaan Tinggi;
c.    Kejaksaan Negeri atas perintah Kepala Kejaksaan Negeri.

4.5.    Tata cara pelaksanaan Inspeksi Kasus dan hal-hal yang perlu dipersiapkan :
a.    Menyiapkan Surat Perintah pelaksanaan Inspeksi Kasus dan surat-surat  lainnya yang dianggap perlu;
b.    Pemberitahuan kepada pimpinan satuan kerja tentang Inspeksi Kasus yang akan dilaksanakan.
c.    Menyiapkan bahan pemeriksaan (antara lain pertanyaan-pertanyaan pokok)  yang telah dikonsultasikan dengan pimpinan (Jaksa Agung Muda Pengawasan / Kepala Kejaksaan Tinggi / Kepala Kejaksaan Negeri).

4.6.    Pemeriksaan terhadap pelapor, pelapor serta orang lain terkait harus dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) menurut b entuk dan model yang sudah ditentukan (WAS-11).
Pemeriksaan terhadap orang lain yang tidak termasuk pegawai Kejaksaan dapat dituangkan dalam bentuk pernyataan tertulis apabila yang bersangkutan keberatan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan.

4.7.    Pemeriksaan dapat dilaksanakan secara lisan apabila atas pertimbangan bahwa pelanggaran disiplin yang dilakukan berakibat ia dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.


4.8.    Panggilan baik terhadap terlapor maupun terhadap orang lain, dilaksanakan menurut bentuk dan model yang sudah ditetapkan. Apabila terlapor telah dipanggil dengan sepatutnya 2 (dua) kali berturut-turut namun tidak datang tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan bahan-bahan yang ada, terlapor tetap dapat dihukum setelah dikonsultasikan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan.

4.9.    Untuk kepentingan pemeriksaan pegawai Kejaksaan Republik Indonesia wajib memberikan paham dan keterangan  yang diminta oleh Pemeriksa.

4.10.    Selambat-lambatnya dalam tempo 14 (empat belas) hari setelah melaksanakan Inspeksi Kasus, pimpinan inspeksi kasus harus sudah menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya menurut bentuk dan model yang sudah ditetapkan (L.WAS-4) dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan surat-surat bukti yang diperlukan kepada :
a.    Jaksa Agung Muda Pengawasan, apabila Inspeksi Kasus dilaksanakan oleh pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

b.    Kepala Kejaksaan Tinggi, apabila Inspeksi Kasus dilaksanakan oleh pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Tinggi untuk selanjutnya diteruskan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan disertai pendapat dan saran ;

c.    Kepala Kejaksaan Negeri, apabila Inspeksi Kasus dilaksanakan oleh pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Negeri Tinggi disertai pendapat dan saran dan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi diteruskan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan disertai pendapat dan saran.

4.11.    Jaksa Agung Muda Pengawasan menetapkan hasil Inspeksi Kasus yang perlu dilaporkan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

4.12.    Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam rangkat Inspeksi Kasus tersebut diduga keras bahwa terlapor telah melakukan tindak pidana maka penyidikannya dapat diserahkan kepada Penyidik setelah mendapat ijin Jaksa Agung Republik Indonesia.


D.    Tindak  Lanjut
1.    Sebagai tindak  lanjut dari hasil temuan pengawasan yang telah diproses/ditangani dituangkan dalam bentuk JUKTIB dan atau NOTA PENGAWASAN.
    Khusus mengenai hasil Inspeksi Kasus dapat ditindak lanjuti berupa JUKTIB dan atau Nota Pengawasan dan atau penindakan.

2.    Petunjuk Penertiban (JUKTIB) dituangkan dalam bentuk WAS-6 yang selambat-lambatnya dalam tempo 30 (tiga puluh) hari sejak diterima, pelaksanaan JUKTIB sudah harus selesai dilaksanakan dan dilaporkan kepada :
a.    Jaksa Agung Muda Pengawasan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi;
b.    Kepala Kejaksaan Tinggi oleh Kepala Kejaksaan Negeri
c.    Kepala Kejaksaan Negeri oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

3.    NOTA WAS dituangkan dalam bentuk WAS-7 yang selambat-lambatnya dalam tempo 14 (empat belas) hari sejak diterima sudah harus selesai dilaksanakan dan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan.

4.    Mengenai penindakan dapat dijelaskan sebagai berikut :
a.    Pengawai Kejaksaan yang terbukti melakukan perbuatan
b.    Kepada Pegawai Kejaksaan yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa perbuatan tercela, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu hukuman disiplin ;
c.    Pegawai Kejaksaan yang pernah dijatuhi hukuman disiplin dan kemudian dalam tenggang waktu tertentu melakukan perbuatan tercela yang sifatnya sama dengan perbuatan tercela yang dilakukan sebelumnya, dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat.
d.    Tegang waktu sebagaimana dimaksud dalam sub c diatas dihitung sejak yang bersangkutan menjalankan hukuman disiplin dengan ketentuan sebagai berikut:
-     6 bulan untuk tingkat hukuman disiplin ringan;
-    1 tahun untuk tingkat hukuman disiplin sedang;
-    2 tahun untuk tingkat hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

e.    Jaksa yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor  30 Tahun 1980 diusulkan dibebaskan sementara dari jabatan Jaksa sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia dengan Kepala BAKN Nomor : SE-005/JA/5/1990 Nomor : 42/SE/1990 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Jaksa.
f.    Pegawai Kejaksaan yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan ditahan oleh pejabat yang berwenang, diusulkan untuk dikenakan pemberhentian sementara sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri).

5.    Pengajuan keberatan
a.    Pegawai Kejaksaan yang dijatuhi hukuman disiplin tegoran lisan, tegoran tertulis atau pernyataan tidak puas secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tidak dapat mengajukan keberatan;

b.    Terhadap jenis hukuman disiplin sedang dan berat yang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun dan pembebasan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (30 dan (4) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 pengajuan keberatan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, yaitu  setelah menerima surat pemberitahuan mengenai hukuman disiplin yang akan dijatuhkan;

c.    Terhadap hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, pengajuan keberatan dapat diajukan 2 (dua) kali, yaitu :
1)    setelah menerima surat pemberitahuan mengenai hukuman disiplin yang akan dijatuhkan;
2)    sesudah hukuman disiplin, dijatuhkan sesuai dengan surat keputusan yang diterima.

d.    Keberatan terhadap hukuman disiplin diajukan berdasarkan atas alasan-alasan yang lengkap.

e.    Pegawai Kejaksaan  yang akan dijatuih hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan akan dijatuhkannya hukuman disiplin tersebut melalui :
1)    Pejabat eselon I yang bersangkutan (Para Jaksa Agung Muda) untuk lingkungan Kejaksaan Agung.
2)    Kepala Kejaksaan Tinggi untuk lingkungan Kejaksaan Tinggi.
3)    Kepala Kejaksaan Negeri untuk lingkungan Kejaksaan Negeri.

Tembusan surat keberatan disampaikan kepada :
1)    Jaksa Agung Muda Pengawasan, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri untuk lingkungan Kejaksaan Negeri.
2)    Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Kepala Kejaksaan Tinggi untuk lingkungan Kejaksaan Tinggi.
3)    Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk lingkungan Kejaksaan Agung.

f.    Pengajuan keberatan lewat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak dapat dipertimbangkan.

g.    Keputusan terhadap keberatan yang diajukan dapat berupa :
1)    pengukuhan putusan hukuman disiplin yang akan dijatuhkan;
2)    pemberatan;
3)    peringanan;
4)    pembatalan;

h.    Pengambilan keputusan terhadap keberatan yang diajukan, diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.

i.    Pejabat terkait sebagaiman tersebut dalam huruf e diatas selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat keberatan, wajib meneruskan surat keberatan itu disertai tanggapan yang berisi antara lain saran dan pendapat kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

j.    Yang berkewajiban memberitahukan tentang akan dijatuhkannya hukuman disiplin sebagaimana tersebut dalam huruf b dan c adalah pejabat struktural (eselon IV, III, II, dan I)  yang menjadi atasan langsung dari pegawai Kejaksaan yang akan dijatuhi hukuman disiplin tersebut.

k.    Sebagai bukti bahwa surat pemberitahuan tersebut telah disampaikan kepada pegawai yang akan dijatuhi hukuman disiplin dibuat tanda terima yang harus ditanda tangani oleh pegawai tersebut, sedangkan dalam hal pegawai tersebut tidak berhasil ditemukan atau menolak menanda tanganinya, harus dibuatkan berita acara.

l.    Dalam hal telah dijatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (40 huruf c dan d peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, maka surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam daftar huruf c nomor 2 di atas ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian melalui Jaksa Agung Republik Indonesia.

m.    Setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan pasal 6 ayat (4) huruf c dan d Peraturan  Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang sedang mengajukan keberatan ke BAPEK (Badan Pertimbangan Kepegawaian), apabila pegawai yang bersangkutan meninggalkan tugasnya secara tidak sah tidak dapat dikenakan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.


6.    Saat mulai berlakunya hukuman disiplin
a.    Hukuman disiplin ringan berlaku sejak tanggal disampaikannya hukuman tersebut oleh pegawai  yang berwenang;
b.    Hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) atau pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, apabila tidak ada keberatan mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas0 terhitung mulai tanggal disampaikannya keputusan hukuman disiplin tersebut;
c.    Hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 mulai berlaku sejak ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
d.    Apabila ada pernyataan keberatan terhadap hukuman  disiplin berdasarkan pasal 6 ayat (4) huruf c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980, hukuman disiplin berlaku setelah hukuman tersebut dikukuhkan oleh Badan pertimbangan Kepegawaian

7.    Masa berakhirnya hukuman disiplin

a.    Hukuman disiplin berakhir apabila masa menjalani hukuman sudah selesai dilaksanakan, kecuali hukuman disiplin berupa pembebasan dair jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

b.    Pembebasan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 adalah pembebasan dari jabatan organik atau fungsional.

c.    Pegawai Kejaksaan yang dijatuhi hukuman disiplin pembebasan dari jabatan dapat dipertimbangkan kembali untuk diberi jabatan apabila hukuman disiplin tersebut telah dilaksanakan dan pengusulan untuk pemberian jabatan dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun setelah hukuman disiplin dilaksanakan disertai dengan pertimbangan-pertimbangan khusus dari pimpinan.

8.    Peninjauan kembalik dan rehabilitasi

a.    Hukuman disiplin sedang dan berat sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, apabila ada alasan-alasan yang kuat dapat ditinjau kembali oleh Jaksa Agung.

b.    Peninjauan kembali terhadap hukuman disiplin dapat dilakukan berdasarkan permohonan pegawai Kejaksaan yang bersangkutan atau keluarganya dalam hal pengawai tersebut sudah meninggal dunia.

c.    Putusan terhadap peninjauan kembali tersebut diberikan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah permohonan dimaksud diterima oleh jaksa Agung

d.    Apabila ada pembatalan terhadap hukuman disiplin yang telah dijatuhkan, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan pegawai Kejaksaan yang besangkutan direhabilitasi sesuai dengan hak-hak semula sebagai pegawai negeri.

e.    Dengan memperhatikan butir sub c di atas, putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum bagi pegawai Kejaksaan yang perkaranya diajukan ke pengadilan merupakan dasar bagi Jaksa Agung untuk :
1.    membatalkan putusan hukman disiplin yang telah dijatuhkan;
2.    merubah hukuman disiplin yang telah dijatuhkan menjadi lebih ringan.

E.    Pemantauan
1.    Pemantauan dilaksanakan baik dari belakang meja (buril) berupa penelitian surat-surat dan atau laporan-laporan maupun pelaksanaan pengecekan kembali suatu tindak lanjut pengawasan ditempat satuan kerja.

2.    Pemantauan yang dilaksanakan ditempat satuan kerja dimaksudkan untuk mengecek suatu tindak lanjut pengawasan apakah telah dilaksanakan atau belum.

3.    Pemantauan tersebut nomor 2 diatas dilaksanakan oleh pejabat pengawasan fungsional atau pejabat lain yang ditunjuk dengan ketentuan :
a.    Pejabat fungsional atau pejabat lain yang ditunjuk dari Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Pengawasan.

b.    Pejabat pengawasan fungsional atau pejabat lain yang ditunjuk dari Kejaksaan Tinggi berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi.

Tata cara pemantauan dilaksanakan sesuai dengan tata cara Inspeksi Umum.

4.    Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah selesai melaksanakan pemantauan, pejabat  pemantau wajib membuat laporan hasil pemantauan menurut bentuk dan model yang sudah ditetapkan (L.WAS-3) dengan ketentuan :
a.    Laporan tersebut dikirim kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan, apabila yang melaksanakan pemantauan tersebut pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

b.    Laporan tersebut dikirim kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, apabila yang melaksanakan pemantauan tersebut pejabat pengawasan fungsional atau pejabat lain yang ditunjuk dari Kejaksaan Tinggi.

5.    Lain-lain
Apabila ditempat satu kerja pada Kejaksaan Negeri tidak terdapat pejabat pengawasan fungsional maka pimpinan satu kerja Kejaksaan Negeri (KAJARI) dapat melaksanakan Inspeksi Umum dan Inspeksi Kasus, dengan berpedoman kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

III.    P E N U T U P
1.    Petunjuk Pelaksanaan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan merupakan kesatuan yang tak dapat dipisahkan dari Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-503/A/JA/12/2000 tanggal 5 Desember 2000 tentang Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia
2.    Dengan berlakunya Petunjuk Pelaksanaan ini maka Petunjuk Pelaksanaan tentang Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : JUKLAK-001/H/6/1993 tanggal 12 Juni 1993 dinyatakan tidak berlaku.


Ditetapkan di   :   J a k a r t a
Pada tanggal    :  27 Februari 2001
AN. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
           JAKSA AGUNG MUDA PENGAWASAN


                DRS. SYAHMARDAN LUBIS, SH
                JAKSA UTAMA NIP.230009397', publish='1' where id='500'
updateTitle: KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN1Success
22542009-03-17 10:47:24118.97.55.98adminJAM Pengawasan - Ketentuan Penyelenggaraan Pengawaupdate tb_unitcontent set idunitsub='25', idkejati='0', dateunitcontent='2009-03-12', title='STANDAR MINIMUM PROFESI JAKSA', description='PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  : PER-066/A/JA/07/2007

TENTANG STANDAR MINIMUM PROFESI JAKSA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang    :    a.    bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme diperlukan Jaksa yang berkualitas,                                                   memiliki kemampuan intelektual, integritas kepribadian dan disiplin tinggi guna                                                                   melaksanakan tugas penegakan  hukum dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran,                                                   maka disusun Standar Minimum Profesi Jaksa yang meliputi pengetahuan dan keahlian                                                   dalam melaksanakan tugas-tugas profesi;
                               b.    bahwa sebagai perwujudannya perlu diterbitkan Peraturan Jaksa Agung R.I.

Mengingat    :         1.  Undang-undang   Nomor  8   Tahun   1974   tentang   Pokok-Pokok Kepegawaian                                                               sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran                                                    Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor  3890);
                                 2.  Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran                                            Negara Tahun 2004 Nomor 67 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
                                 3.  Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri                                               Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor                                                       3176);
                                4.  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri                                              Sipil;
                                5.  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 tahun 1999 tentang Susunan                                                               Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
                                6.  Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-030/JA/1988 tentang Doktrin                                                       Kejaksaan “Tri Krama Adhyaksa”;
                                7.  Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-068/A/JA/07/2007 tentang                                                               Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
                                8.  Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER -065/A/JA/07/2007 tentang                                                           Pembinaan Karir Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
                                9.  Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-069/A/JA/07/2007 tentang                                                           Ketentuan–Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N   :

Menetapkan     :         PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA   TENTANG STANDAR MINIMUM PROFESI  JAKSA 

Pertama     :     Standar Minimum Profesi Jaksa meliputi :
A.  Pengetahuan
     Seorang jaksa dituntut untuk memiliki kemampuan menerapkan pengetahuan dalam melaksanakan tugasnya,     minimal meliputi :
1.    Ketentuan hukum pidana materiil dan formil;
2.    Ketentuan hukum perdata materiil dan formil;
3.    Ketentuan hukum tata usaha negara materiil dan formil;
4.    Ketentuan intelijen kejaksaan;
5.    Ketentuan hukum adat di tempat penugasan;
6.    Ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM), baik nasional maupun instrumen HAM internasional yang sudah  diratifikasi oleh Indonesia;
7.    Peraturan perundang- undangan tingkat nasional dan daerah;
8.    Konvensi Internasional yang relevan dengan tugas jaksa;
9.    Manajemen umum dan Kejaksaan;
10.    Etika hukum;
11.    Disiplin ilmu lainnya yang menunjang pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang;
12.    Pengetahuan tentang perkembangan ilmu hukum, dan praktik hukum nasional maupun internasional.

B.  Keahlian
Seorang jaksa dituntut untuk memiliki keahlian, yang meliputi :
1.    Penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris;
2.    Mengoperasikan komputer.

Kedua     :     Standar Minimum Profesi Jaksa sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung R.I ini bersifat saling melengkapi dengan Kode Perilaku Jaksa guna menjaga dan meningkatkan kualitas serta integritas Jaksa .

Ketiga     :     Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan dilaksanakan secara bertahap.

Ditetapkan di     : Jakarta
Tanggal     : 12 Juli 2007

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
               

HENDARMAN SUPANDJI', publish='1' where id='864'
updateTitle: STANDAR MINIMUM PROFESI JAKSA1Success
22532009-03-17 10:33:34118.97.55.98adminJAM Pengawasan - Ketentuan Penyelenggaraan Pengawaupdate tb_unitcontent set idunitsub='25', idkejati='0', dateunitcontent='2009-03-12', title='KODE PERILAKU JAKSA', description='P E R A T U R A N JAKSA AGUNG  REPUBLIK  INDONESIA
NOMOR : PER-067/A/JA/07/2007

TENTANG KODE PERILAKU JAKSA

JAKSA  AGUNG  REPUBLIK  INDONESIA,


Menimbang    :    a.    bahwa dalam rangka mewujudkan Jaksa yang memiliki integritas kepribadian serta disiplin tinggi guna melaksanakan tugas penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran, maka disusun Kode Perilaku Jaksa;
                               b.     bahwa sebagai perwujudannya perlu diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.
                              
Mengingat       :    1.     Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
                               2.    Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
                               3.    Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pengawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
                              4.    Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
                              5.    Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
                              6.    Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-030/JA/1988 tentang Doktrin Kejaksaan ”Tri Krama Adhyaksa”;
                              7.    Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-068/A/JA/07/2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
                              8.    Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-065/A/JA/07/2007 tentang Pembinaan Karir Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
                              9.    Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-069/A/JA/07/2007 tentang Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia;
                           10.    Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-066/A/JA/07/2007 tentang Standar Minimum Profesi Jaksa.


M E M U T U S K A N :

Menetapkan    :    PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KODE PERILAKU JAKSA

Pertama    :     Kode Perilaku Jaksa    diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Kedua    :    Kode Perilaku Jaksa sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini bersifat saling melengkapi dengan Standar Minimum Profesi Jaksa guna menjaga dan meningkatkan kualitas serta integritas Jaksa.

Ketiga    :    Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


                            Ditetapkan di     : Jakarta
                            Tanggal     : 12 Juli 2007


                    JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



                            HENDARMAN SUPANDJI
















Lampiran Peraturan Jaksa Agung R.I
Nomor    : PERJA-......................
Tanggal    : ...................................



PEMBUKAAN

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum melaksanakan tugasnya secara merdeka dengan menjujung tinggi hak asasi manusia dalam negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan, Kejaksaan memerlukan adanya satu tata pikir, tata laku dan tata kerja Jaksa dengan mengingat norma-norma agama, susila, kesopanan serta memperhatikan rasa keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, diperlukan sosok Jaksa sebagai abdi hukum yang profesional, memiliki integritas kepribadian, disiplin, etos kerja yang tinggi dan penuh tanggungjawab, senantiasa mengaktualisasikan diri dengan memahami perkembangan global, tanggap dan mampu menyesuaikan diri dalam rangka memelihara citra profesi dan kinerja jaksa serta tidak bermental korup.

Jaksa sebagai pejabat publik senantiasa menunjukkan pengabdiannya melayani publik dengan mengutamakan  kepentingan umum, mentaati sumpah jabatan, menjunjung tinggi doktrin Tri Krama Adhyaksa, serta membina hubungan kerjasama dengan pejabat publik lainnya.

Jaksa sebagai anggota masyarakat selalu menunjukkan keteladanan yang baik, bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang serta peraturan perundang-undangan.

Jaksa Agung selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan dalam rangka menjaga kehormatan dan martabat profesi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Kejaksaan R.I. menetapkan Kode Perilaku Jaksa sebagai pedoman dalam menjalankan tugas profesi.





BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Kode Perilaku Jaksa ini yang dimaksud dengan :
1.    Jaksa adalah Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang;

2.    Kode Perilaku Jaksa adalah serangkaian norma sebagai pedoman untuk mengatur perilaku Jaksa dalam menjalankan jabatan profesi, menjaga kehormatan dan martabat profesinya serta menjaga hubungan kerjasama dengan penegak hukum lainnya;

3.    Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administratif adalah Pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk memeriksa dan menjatuhkan tindakan administratif kepada Jaksa yang melakukan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa;

4.    Sidang pemeriksaan Kode Perilaku Jaksa adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang memberikan tindakan administratif terhadap Jaksa yang diduga melakukan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa.

5.    Tindakan administratif adalah tindakan yang dijatuhkan terhadap Jaksa yang melakukan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa.

6.    Yang dimaksud dengan perkara meliputi perkara pidana, perkara perdata dan tata usaha negara maupun kasus-kasus lainnya.
 
Pasal 2
Kode Perilaku Jaksa berlaku bagi jaksa yang bertugas di lingkungan Kejaksaan maupun diluar lingkungan Kejaksaan.


BAB II
KEWAJIBAN
 
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas profesi, Jaksa wajib:
a.    mentaati kaidah hukum, peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
b.    menghormati prinsip cepat, sederhana, biaya ringan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
c.    mendasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan dan kebenaran;
d.    bersikap mandiri, bebas dari pengaruh, tekanan /ancaman opini publik secara langsung atau tidak langsung;
e.    bertindak secara obyektif dan tidak memihak;
f.    memberitahukan dan/atau memberikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka /terdakwa maupun korban;
g.    membangun dan memelihara hubungan fungsional antara aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu;
h.    mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung;
i.    menyimpan dan memegang rahasia sesuatu yang seharusnya dirahasiakan;
j.    menghormati kebebasan dan perbedaan pendapat sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
k.    menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia dan hak-hak kebebasan sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-undangan dan instrumen Hak Asasi Manusia yang diterima secara universal;
l.    menanggapi kritik dengan arif dan bijaksana;
m.    bertanggung jawab secara internal dan berjenjang, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
n.    bertanggung jawab secara eksternal kepada publik sesuai kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat tentang keadilan dan kebenaran.



BAB III
LARANGAN

Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas profesi, Jaksa dilarang:
a.    menggunakan jabatan dan/atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
b.    merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara;
c.    menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis;
d.    meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan serta melarang   keluarganya meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan sehubungan dengan jabatannya;
e.    menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung;
f.    bertindak diskriminatif dalam bentuk apapun;
g.    membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan penegakan hukum;
h.    memberikan keterangan kepada publik kecuali terbatas pada hal-hal teknis perkara yang ditangani.






BAB IV
PENEGAKAN KODE PERILAKU JAKSA  DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF

Pasal 5
(1)    Tindakan administratif dikenakan pada perbuatan tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melakukan perbuatan yang dilarang;
(2)    Selain sanksi yang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, jaksa yang melakukan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa dapat dikenakan tindakan administratif;
(3)    Jenis tindakan administratif terhadap pelanggaran Kode Perilaku Jaksa terdiri dari:
a.    Pembebasan dari tugas-tugas jaksa paling singkat tiga bulan dan paling lama satu tahun dan selama masa menjalani tindakan administrasi tersebut tidak diterbitkan Surat Keterangan Kepegawaian;
b.    Pengalihtugasan pada satuan kerja yang lain.


BAB V
PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN TINDAKAN ADMINISTRATIF

Pasal 6
Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administratif adalah:
a.    Jaksa Agung bagi Jaksa yang menduduki jabatan struktural atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya oleh Presiden.
b.    Para Jaksa Agung Muda bagi Jaksa yang bertugas dilingkungan Kejaksaan Agung R.I.
c.    Jaksa Agung Muda Pengawasan bagi Jaksa yang bertugas diluar lingkungan Kejaksaan Agung R.I.
d.    Kepala Kejaksaan Tinggi bagi jaksa yang bertugas di Kejaksaan Tinggi.
e.    Kepala Kejaksaan Negeri bagi jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri.   



BAB VI
TATACARA PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN  PUTUSAN  TINDAKAN ADMINISTRATIF

Pasal 7
(1)    Petunjuk adanya penyimpangan Kode Perilaku Jaksa diperoleh dari hasil temuan pengawasan melekat, pengawasan fungsional atau berdasarkan laporan pengaduan yang diterima oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administratif.
(2)    Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administratif memanggil jaksa yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan. 
(3)    Sejak dilakukan pemeriksaan, pimpinan satuan kerja wajib segera melaporkan kepada atasannya secara berjenjang selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.
(4)    Pemeriksaan dan penjatuhan tindakan administratif Kode Perilaku Jaksa dilaksanakan oleh  :
a.    Jaksa Agung dan unsur Persaja bagi Jaksa yang menduduki jabatan struktural atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya oleh Presiden;
b.    Jaksa Agung Muda, pejabat eselon II pada masing-masing Jaksa Agung Muda yang terkait serta unsur Persaja bagi Jaksa yang bertugas di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
c.    Jaksa Agung Muda Pengawasan dan unsur Inspektur serta unsur Persaja bagi Jaksa yang bertugas diluar lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
d.    Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, para Asisten dan Kepala Bagian Tata Usaha serta unsur Persaja bagi Jaksa yang bertugas dilingkungan Kejaksaan Tinggi;
e.    Kepala Kejaksaan Negeri, para Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Pembinaan serta unsur Persaja bagi Jaksa yang bertugas dilingkungan Kejaksaan Negeri.
(5) Sidang Pemeriksaan Kode Perilaku Jaksa dilakukan secara tertutup dan putusan dibacakan secara terbuka. Putusan disampaikan kepada yang bersangkutan segera setelah dibacakan.
(6) Sidang Pemeriksaan Kode Perilaku Jaksa diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.


Pasal 8
Dalam melakukan Sidang pemeriksaan Kode Perilaku Jaksa, pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administratif dapat mendengar  atau meminta keterangan dari pihak lain apabila dipandang perlu.


Pasal 9
Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal  6 huruf a dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain untuk memeriksa jaksa yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Perilaku Jaksa.


Pasal 10
Keputusan Sidang Pemeriksaan Kode Perilaku Jaksa dapat berupa pembebasan dari dugaan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa atau berupa penjatuhan tindakan administratif yang memuat pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa yang bersangkutan.

Pasal 11
(1)    Kepada jaksa yang melakukan beberapa pelanggaran Kode Perilaku Jaksa secara berturut-turut sebelum dijatuhkan tindakan administratif, hanya dapat dijatuhi satu jenis tindakan administratif saja.
(2)    Kepada jaksa yang pernah dijatuhi tindakan administratif dan kemudian melakukan pelanggaran yang sifatnya sama, terhadapnya dijatuhi tindakan administratif yang lebih berat dari tindakan administratif yang pernah dijatuhkan kepadanya.


Pasal 12
Keputusan Sidang Pemeriksaan Kode Perilaku Jaksa bersifat final dan mengikat.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 13
Jaksa wajib menghormati dan mematuhi Kode Perilaku Jaksa.


Pasal 14
Setiap pejabat yang dimaksud dalam pasal 6 wajib :
a.    berupaya dengan sungguh-sungguh agar Jaksa bawahannya mematuhi Kode Perilaku Jaksa.
b.    melaksanakan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Kode Perilaku Jaksa.



Jakarta, 12 Juli 2007


JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA




HENDARMAN SUPANDJI
















PENJELASAN
ATAS
 PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-067/A/JA/07/2007
TENTANG
KODE PERILAKU JAKSA 

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
a.    Cukup jelas.
b.    Dalam menentukan dasar hukum yang akan dikenakan kepada tersangka atau terdakwa dalam proses penanganan perkara harus sesuai dengan fakta yuridis yang ada dan tidak boleh melakukan manipulasi atau pemutarbalikan fakta yang berakibat melemahkan atau meniadakan ketentuan pidana yang seharusnya  didakwakan dan dibuktikan.
c.    Larangan untuk melakukan penekanan dengan cara mengancam / menakut-nakuti guna memperoleh keuntungan pribadi atau pihak lainnya.
d.    Upaya untuk meminta dan/atau menerima walaupun tidak ada tindaklanjutnya berupa pemberian atau hadiah  merupakan pelanggaran menurut ayat ini. Larangan untuk meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan  termasuk bagi keluarganya, pada atau dari pihak-pihak tertentu dimaksudkan untuk menghindari adanya maksud-maksud tertentu  sehingga dapat mempengaruhi Jaksa dalam melaksanakan tugas profesinya. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjaga integritas Jaksa.
e.    Seorang Jaksa tidak boleh menangani suatu  perkara dimana Jaksa tersebut memiliki hubungan keluarga, hubungan suami istri meskipun telah bercerai, hubungan pertemanan dan hubungan pekerjaan diluar menjalankan jabatan sebagai Jaksa dengan pihak  yang sedang diproses, serta  kepentingan finansial yang dapat mempengaruhi jalannya proses hukum yang sedang ditangani oleh Jaksa tersebut.
f.    Jaksa dengan alasan apapun tidak dibenarkan melakukan pembedaan perlakuan terhadap seseorang berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan atau pelanggaran hak hukumnya.
g.    Dalam melaksanakan tugas sebagai Jaksa semata-mata dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, terdapat hal yang tidak perlu diketahui oleh publik karena dapat berpengaruh pada proses penegakan hukum, untuk itu Jaksa tidak diperbolehkan membuat pernyataan yang dapat merugikan penegakan hukum  kepada publik.
h.    Jaksa seringkali didiskreditkan melalui  komentar dari berbagai pihak dalam berbagai media secara tidak objektif, tidak akurat atau kurang informasi, dan cenderung merugikan Kejaksaan, Jaksa tersebut sesuai dengan kondisi yang ada dapat memberikan keterangan hanya terbatas pada tekhnis perkara yang ditangani pada tahap persidangan di Pengadilan agar terdapat informasi yang berimbang yang diterima oleh masyarakat. Keterangan yang disampaikan tidak boleh menyangkut kebijakan, informasi yang dapat merugikan penanganan perkara. Selain itu keterangan tidak boleh menyangkut perkara-perkara lain yang tidak relevan dengan perkara yang ditanganinya.

Pasal 5
(1)     Pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa terhadap Kode Perilaku Jaksa  dapat berupa tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melakukan perbuatan yang dilarang. Jaksa yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melakukan perbuatan yang dilarang  dapat dijatuhi tindakan administratif.   
(2)     Penjatuhan tindakan administratif kepada Jaksa berdasarkan Kode Perilaku Jaksa tidak menghapuskan pemberian sanksi pidana, antara lain berdasarkan KUHP, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dsb; pemberian sanksi berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan dan turunannya serta pemberian hukuman disiplin pegawai negeri berdasarkan PP 30 Tahun 1980.
(3a)    Tindakan administratif berupa pembebasan dari tugas-tugas Jaksa berarti pencabutan segala wewenang yang melekat pada fungsi Jaksa.
(3b)    Tindakan administartif berupa pengalihtugasan pada satuan unit kerja yang lain maksudnya adalah pengalihtugasan pada satuan unit kerja yang kelasnya lebih rendah  paling singkat selama 1 (satu) tahun, dan paling lama 2 (dua) tahun. Setelah masa  menjalani tindakan administratif selesai, maka Jaksa yang bersangkutan dapat dialihtugaskan lagi ketempat yang setingkat dengan pada saat sebelum menjalani tindakan administratif.              
 

Pasal 6
Cukup jelas. 

Pasal 7
(1)    Cukup jelas
(2)    Pemanggilan terhadap Jaksa yang diduga melakukan pelanggaran harus dilakukan secara tertulis. Pemanggilan tersebut dilakukan sebanyak-banyaknya dua kali dengan tenggang waktu tiga hari kerja. Bila jaksa yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang wajar sidang pemeriksaan Kode Perilaku Jaksa akan dilaksanakan  tanpa hadirnya jaksa yang bersangkutan.
(3)    Cukup jelas.
(4)    Cukup jelas.
(5)    Pemeriksaan terhadap Jaksa yang diduga melakukan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa dilakukan dalam sidang tertutup. Putusan dibacakan secara terbuka, dengan atau tanpa hadirnya jaksa yang bersangkutan.
(6)    Cukup jelas.  


Pasal 8
Yang dimaksud dengan pihak lain adalah orang atau lembaga diluar lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
(1)    Bila pada waktu dilakukan pemeriksaan terhadap jaksa yang diduga melakukan suatu  pelanggaran Kode Perilaku Jaksa, ternyata Jaksa yang bersangkutan juga melakukan pelanggaran lain atas Kode Perilaku Jaksa, maka terhadap Jaksa tersebut hanya dapat dijatuhi satu jenis tindakan administratif.
(2)    Cukup Jelas.  

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup  jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.


', publish='1' where id='865'
updateTitle: KODE PERILAKU JAKSA1Success
22522009-03-17 10:25:27118.97.55.98adminJAM Pengawasan - Ketentuan Penyelenggaraan Pengawaupdate tb_unitcontent set idunitsub='25', idkejati='0', dateunitcontent='2009-03-12', title='KODE PERILAKU JAKSA', description='P E R A T U R A N JAKSA AGUNG  REPUBLIK  INDONESIA
NOMOR : PER-067/A/JA/07/2007

TENTANG KODE PERILAKU JAKSA

JAKSA  AGUNG  REPUBLIK  INDONESIA,


Menimbang    :    a.    bahwa dalam rangka mewujudkan Jaksa yang memiliki integritas kepribadian serta disiplin tinggi guna melaksanakan tugas penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran, maka disusun Kode Perilaku Jaksa;
                               b.     bahwa sebagai perwujudannya perlu diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.
                              
Mengingat       :    1.     Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
                               2.    Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
                               3.    Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pengawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
                              4.    Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
                              5.    Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
                             6.    Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-030/JA/1988 tentang Doktrin Kejaksaan ”Tri Krama Adhyaksa”;
                             7.    Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-068/A/JA/07/2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
                             8.    Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-065/A/JA/07/2007 tentang Pembinaan Karir Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
                            9.    Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-069/A/JA/07/2007 tentang Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia;
                           10.    Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-066/A/JA/07/2007 tentang Standar Minimum Profesi Jaksa.


M E M U T U S K A N :

Menetapkan    :    PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KODE PERILAKU JAKSA

Pertama    :     Kode Perilaku Jaksa    diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Kedua    :    Kode Perilaku Jaksa sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini bersifat saling melengkapi dengan Standar Minimum Profesi Jaksa guna menjaga dan meningkatkan kualitas serta integritas Jaksa.

Ketiga    :    Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


                            Ditetapkan di     : Jakarta
                            Tanggal     : 12 Juli 2007


                    JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



                            HENDARMAN SUPANDJI
















Lampiran Peraturan Jaksa Agung R.I
Nomor    : PERJA-......................
Tanggal    : ...................................



PEMBUKAAN

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum melaksanakan tugasnya secara merdeka dengan menjujung tinggi hak asasi manusia dalam negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan, Kejaksaan memerlukan adanya satu tata pikir, tata laku dan tata kerja Jaksa dengan mengingat norma-norma agama, susila, kesopanan serta memperhatikan rasa keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, diperlukan sosok Jaksa sebagai abdi hukum yang profesional, memiliki integritas kepribadian, disiplin, etos kerja yang tinggi dan penuh tanggungjawab, senantiasa mengaktualisasikan diri dengan memahami perkembangan global, tanggap dan mampu menyesuaikan diri dalam rangka memelihara citra profesi dan kinerja jaksa serta tidak bermental korup.

Jaksa sebagai pejabat publik senantiasa menunjukkan pengabdiannya melayani publik dengan mengutamakan  kepentingan umum, mentaati sumpah jabatan, menjunjung tinggi doktrin Tri Krama Adhyaksa, serta membina hubungan kerjasama dengan pejabat publik lainnya.

Jaksa sebagai anggota masyarakat selalu menunjukkan keteladanan yang baik, bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang serta peraturan perundang-undangan.

Jaksa Agung selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan dalam rangka menjaga kehormatan dan martabat profesi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Kejaksaan R.I. menetapkan Kode Perilaku Jaksa sebagai pedoman dalam menjalankan tugas profesi.





BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Kode Perilaku Jaksa ini yang dimaksud dengan :
1.    Jaksa adalah Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang;

2.    Kode Perilaku Jaksa adalah serangkaian norma sebagai pedoman untuk mengatur perilaku Jaksa dalam menjalankan jabatan profesi, menjaga kehormatan dan martabat profesinya serta menjaga hubungan kerjasama dengan penegak hukum lainnya;

3.    Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administratif adalah Pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk memeriksa dan menjatuhkan tindakan administratif kepada Jaksa yang melakukan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa;

4.    Sidang pemeriksaan Kode Perilaku Jaksa adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang memberikan tindakan administratif terhadap Jaksa yang diduga melakukan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa.

5.    Tindakan administratif adalah tindakan yang dijatuhkan terhadap Jaksa yang melakukan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa.

6.    Yang dimaksud dengan perkara meliputi perkara pidana, perkara perdata dan tata usaha negara maupun kasus-kasus lainnya.
 
Pasal 2
Kode Perilaku Jaksa berlaku bagi jaksa yang bertugas di lingkungan Kejaksaan maupun diluar lingkungan Kejaksaan.


BAB II
KEWAJIBAN
 
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas profesi, Jaksa wajib:
a.    mentaati kaidah hukum, peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
b.    menghormati prinsip cepat, sederhana, biaya ringan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
c.    mendasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan dan kebenaran;
d.    bersikap mandiri, bebas dari pengaruh, tekanan /ancaman opini publik secara langsung atau tidak langsung;
e.    bertindak secara obyektif dan tidak memihak;
f.    memberitahukan dan/atau memberikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka /terdakwa maupun korban;
g.    membangun dan memelihara hubungan fungsional antara aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu;
h.    mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung;
i.    menyimpan dan memegang rahasia sesuatu yang seharusnya dirahasiakan;
j.    menghormati kebebasan dan perbedaan pendapat sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
k.    menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia dan hak-hak kebebasan sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-undangan dan instrumen Hak Asasi Manusia yang diterima secara universal;
l.    menanggapi kritik dengan arif dan bijaksana;
m.    bertanggung jawab secara internal dan berjenjang, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
n.    bertanggung jawab secara eksternal kepada publik sesuai kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat tentang keadilan dan kebenaran.



BAB III
LARANGAN

Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas profesi, Jaksa dilarang:
a.    menggunakan jabatan dan/atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
b.    merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara;
c.    menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis;
d.    meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan serta melarang   keluarganya meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan sehubungan dengan jabatannya;
e.    menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung;
f.    bertindak diskriminatif dalam bentuk apapun;
g.    membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan penegakan hukum;
h.    memberikan keterangan kepada publik kecuali terbatas pada hal-hal teknis perkara yang ditangani.






BAB IV
PENEGAKAN KODE PERILAKU JAKSA  DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF

Pasal 5
(1)    Tindakan administratif dikenakan pada perbuatan tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melakukan perbuatan yang dilarang;
(2)    Selain sanksi yang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, jaksa yang melakukan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa dapat dikenakan tindakan administratif;
(3)    Jenis tindakan administratif terhadap pelanggaran Kode Perilaku Jaksa terdiri dari:
a.    Pembebasan dari tugas-tugas jaksa paling singkat tiga bulan dan paling lama satu tahun dan selama masa menjalani tindakan administrasi tersebut tidak diterbitkan Surat Keterangan Kepegawaian;
b.    Pengalihtugasan pada satuan kerja yang lain.


BAB V
PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN TINDAKAN ADMINISTRATIF

Pasal 6
Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administratif adalah:
a.    Jaksa Agung bagi Jaksa yang menduduki jabatan struktural atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya oleh Presiden.
b.    Para Jaksa Agung Muda bagi Jaksa yang bertugas dilingkungan Kejaksaan Agung R.I.
c.    Jaksa Agung Muda Pengawasan bagi Jaksa yang bertugas diluar lingkungan Kejaksaan Agung R.I.
d.    Kepala Kejaksaan Tinggi bagi jaksa yang bertugas di Kejaksaan Tinggi.
e.    Kepala Kejaksaan Negeri bagi jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri.   



BAB VI
TATACARA PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN  PUTUSAN  TINDAKAN ADMINISTRATIF

Pasal 7
(1)    Petunjuk adanya penyimpangan Kode Perilaku Jaksa diperoleh dari hasil temuan pengawasan melekat, pengawasan fungsional atau berdasarkan laporan pengaduan yang diterima oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administratif.
(2)    Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administratif memanggil jaksa yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan. 
(3)    Sejak dilakukan pemeriksaan, pimpinan satuan kerja wajib segera melaporkan kepada atasannya secara berjenjang selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.
(4)    Pemeriksaan dan penjatuhan tindakan administratif Kode Perilaku Jaksa dilaksanakan oleh  :
a.    Jaksa Agung dan unsur Persaja bagi Jaksa yang menduduki jabatan struktural atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya oleh Presiden;
b.    Jaksa Agung Muda, pejabat eselon II pada masing-masing Jaksa Agung Muda yang terkait serta unsur Persaja bagi Jaksa yang bertugas di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
c.    Jaksa Agung Muda Pengawasan dan unsur Inspektur serta unsur Persaja bagi Jaksa yang bertugas diluar lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
d.    Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, para Asisten dan Kepala Bagian Tata Usaha serta unsur Persaja bagi Jaksa yang bertugas dilingkungan Kejaksaan Tinggi;
e.    Kepala Kejaksaan Negeri, para Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Pembinaan serta unsur Persaja bagi Jaksa yang bertugas dilingkungan Kejaksaan Negeri.
(5) Sidang Pemeriksaan Kode Perilaku Jaksa dilakukan secara tertutup dan putusan dibacakan secara terbuka. Putusan disampaikan kepada yang bersangkutan segera setelah dibacakan.
(6) Sidang Pemeriksaan Kode Perilaku Jaksa diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.


Pasal 8
Dalam melakukan Sidang pemeriksaan Kode Perilaku Jaksa, pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administratif dapat mendengar  atau meminta keterangan dari pihak lain apabila dipandang perlu.


Pasal 9
Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal  6 huruf a dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain untuk memeriksa jaksa yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Perilaku Jaksa.


Pasal 10
Keputusan Sidang Pemeriksaan Kode Perilaku Jaksa dapat berupa pembebasan dari dugaan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa atau berupa penjatuhan tindakan administratif yang memuat pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa yang bersangkutan.

Pasal 11
(1)    Kepada jaksa yang melakukan beberapa pelanggaran Kode Perilaku Jaksa secara berturut-turut sebelum dijatuhkan tindakan administratif, hanya dapat dijatuhi satu jenis tindakan administratif saja.
(2)    Kepada jaksa yang pernah dijatuhi tindakan administratif dan kemudian melakukan pelanggaran yang sifatnya sama, terhadapnya dijatuhi tindakan administratif yang lebih berat dari tindakan administratif yang pernah dijatuhkan kepadanya.


Pasal 12
Keputusan Sidang Pemeriksaan Kode Perilaku Jaksa bersifat final dan mengikat.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 13
Jaksa wajib menghormati dan mematuhi Kode Perilaku Jaksa.


Pasal 14
Setiap pejabat yang dimaksud dalam pasal 6 wajib :
a.    berupaya dengan sungguh-sungguh agar Jaksa bawahannya mematuhi Kode Perilaku Jaksa.
b.    melaksanakan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Kode Perilaku Jaksa.



Jakarta, 12 Juli 2007


JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA




HENDARMAN SUPANDJI
















PENJELASAN
ATAS
 PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-067/A/JA/07/2007
TENTANG
KODE PERILAKU JAKSA 

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
a.    Cukup jelas.
b.    Dalam menentukan dasar hukum yang akan dikenakan kepada tersangka atau terdakwa dalam proses penanganan perkara harus sesuai dengan fakta yuridis yang ada dan tidak boleh melakukan manipulasi atau pemutarbalikan fakta yang berakibat melemahkan atau meniadakan ketentuan pidana yang seharusnya  didakwakan dan dibuktikan.
c.    Larangan untuk melakukan penekanan dengan cara mengancam / menakut-nakuti guna memperoleh keuntungan pribadi atau pihak lainnya.
d.    Upaya untuk meminta dan/atau menerima walaupun tidak ada tindaklanjutnya berupa pemberian atau hadiah  merupakan pelanggaran menurut ayat ini. Larangan untuk meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan  termasuk bagi keluarganya, pada atau dari pihak-pihak tertentu dimaksudkan untuk menghindari adanya maksud-maksud tertentu  sehingga dapat mempengaruhi Jaksa dalam melaksanakan tugas profesinya. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjaga integritas Jaksa.
e.    Seorang Jaksa tidak boleh menangani suatu  perkara dimana Jaksa tersebut memiliki hubungan keluarga, hubungan suami istri meskipun telah bercerai, hubungan pertemanan dan hubungan pekerjaan diluar menjalankan jabatan sebagai Jaksa dengan pihak  yang sedang diproses, serta  kepentingan finansial yang dapat mempengaruhi jalannya proses hukum yang sedang ditangani oleh Jaksa tersebut.
f.    Jaksa dengan alasan apapun tidak dibenarkan melakukan pembedaan perlakuan terhadap seseorang berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan atau pelanggaran hak hukumnya.
g.    Dalam melaksanakan tugas sebagai Jaksa semata-mata dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, terdapat hal yang tidak perlu diketahui oleh publik karena dapat berpengaruh pada proses penegakan hukum, untuk itu Jaksa tidak diperbolehkan membuat pernyataan yang dapat merugikan penegakan hukum  kepada publik.
h.    Jaksa seringkali didiskreditkan melalui  komentar dari berbagai pihak dalam berbagai media secara tidak objektif, tidak akurat atau kurang informasi, dan cenderung merugikan Kejaksaan, Jaksa tersebut sesuai dengan kondisi yang ada dapat memberikan keterangan hanya terbatas pada tekhnis perkara yang ditangani pada tahap persidangan di Pengadilan agar terdapat informasi yang berimbang yang diterima oleh masyarakat. Keterangan yang disampaikan tidak boleh menyangkut kebijakan, informasi yang dapat merugikan penanganan perkara. Selain itu keterangan tidak boleh menyangkut perkara-perkara lain yang tidak relevan dengan perkara yang ditanganinya.

Pasal 5
(1)     Pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa terhadap Kode Perilaku Jaksa  dapat berupa tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melakukan perbuatan yang dilarang. Jaksa yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melakukan perbuatan yang dilarang  dapat dijatuhi tindakan administratif.   
(2)     Penjatuhan tindakan administratif kepada Jaksa berdasarkan Kode Perilaku Jaksa tidak menghapuskan pemberian sanksi pidana, antara lain berdasarkan KUHP, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dsb; pemberian sanksi berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan dan turunannya serta pemberian hukuman disiplin pegawai negeri berdasarkan PP 30 Tahun 1980.
(3a)    Tindakan administratif berupa pembebasan dari tugas-tugas Jaksa berarti pencabutan segala wewenang yang melekat pada fungsi Jaksa.
(3b)    Tindakan administartif berupa pengalihtugasan pada satuan unit kerja yang lain maksudnya adalah pengalihtugasan pada satuan unit kerja yang kelasnya lebih rendah  paling singkat selama 1 (satu) tahun, dan paling lama 2 (dua) tahun. Setelah masa  menjalani tindakan administratif selesai, maka Jaksa yang bersangkutan dapat dialihtugaskan lagi ketempat yang setingkat dengan pada saat sebelum menjalani tindakan administratif.              
 

Pasal 6
Cukup jelas. 

Pasal 7
(1)    Cukup jelas
(2)    Pemanggilan terhadap Jaksa yang diduga melakukan pelanggaran harus dilakukan secara tertulis. Pemanggilan tersebut dilakukan sebanyak-banyaknya dua kali dengan tenggang waktu tiga hari kerja. Bila jaksa yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang wajar sidang pemeriksaan Kode Perilaku Jaksa akan dilaksanakan  tanpa hadirnya jaksa yang bersangkutan.
(3)    Cukup jelas.
(4)    Cukup jelas.
(5)    Pemeriksaan terhadap Jaksa yang diduga melakukan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa dilakukan dalam sidang tertutup. Putusan dibacakan secara terbuka, dengan atau tanpa hadirnya jaksa yang bersangkutan.
(6)    Cukup jelas.  


Pasal 8
Yang dimaksud dengan pihak lain adalah orang atau lembaga diluar lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
(1)    Bila pada waktu dilakukan pemeriksaan terhadap jaksa yang diduga melakukan suatu  pelanggaran Kode Perilaku Jaksa, ternyata Jaksa yang bersangkutan juga melakukan pelanggaran lain atas Kode Perilaku Jaksa, maka terhadap Jaksa tersebut hanya dapat dijatuhi satu jenis tindakan administratif.
(2)    Cukup Jelas.  

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup  jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.


', publish='1' where id='865'