IDDate TimeIP AddressUserMenuSQLActionValuePublishStatus
10782009-03-11 17:47:12202.159.19.69adminRI - Reformasi Birokrasi Kategoriupdate tb_reformasi_kat set datereformasi='2009-03-11', title='TENTANG REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN', description='rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau tidak diperkirakan tidak berjalan dengan baik, harus ditata ulang atau diperbarui. Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, Reformasi Birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu, dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, harus segera diambil langkah langkah yang bersifat mendasar, komprehensif dan sistemik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. selengkapnya

rn
rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
 SAMBUTAN JAKSA AGUNG RI
rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
Saya menyambut baik atas peluncuran (launching) Program Reformasi Biroksasi di Kejaksaan tahun 2008. Program ini merupakan bentuk komitmen Kejaksaan dalam mendukung program pemerintah yang telah dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla, yakni Agenda Reformasi Birokrasi Nasional.
selengkapnya
rn
rn
rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
 PENGANTAR KETUA TIM PENGARAH
rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
Dalam beberapa tahun terakhir lembaga penegak hukum mendapat banyak sorotan masyarakat, termasuk didalamnya Kejaksaan. Hal ini tidak terlepas dari makin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penegakan hukum dalam membenahi kehidupan berbangsa dan bernegara
selengkapnya
rn
rn
', publish='1' where id='1'
updateTitle: TENTANG REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN1Success
10772009-03-11 17:46:51202.159.19.69adminRI - Reformasi Birokrasi Kategoriupdate tb_reformasi_kat set datereformasi='2009-03-11', title='TENTANG REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN', description='rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau tidak diperkirakan tidak berjalan dengan baik, harus ditata ulang atau diperbarui. Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, Reformasi Birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu, dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, harus segera diambil langkah langkah yang bersifat mendasar, komprehensif dan sistemik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. selengkapnya

rn
rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
 SAMBUTAN JAKSA AGUNG RI
rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
Saya menyambut baik atas peluncuran (launching) Program Reformasi Biroksasi di Kejaksaan tahun 2008. Program ini merupakan bentuk komitmen Kejaksaan dalam mendukung program pemerintah yang telah dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla, yakni Agenda Reformasi Birokrasi Nasional.
selengkapnya
rn
rn
rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
 PENGANTAR KETUA TIM PENGARAH
rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
Dalam beberapa tahun terakhir lembaga penegak hukum mendapat banyak sorotan masyarakat, termasuk didalamnya Kejaksaan. Hal ini tidak terlepas dari makin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penegakan hukum dalam membenahi kehidupan berbangsa dan bernegara
selengkapnya
rn
rn
', publish='1' where id='1'
updateTitle: TENTANG REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN1Success
10762009-03-11 17:46:07202.159.19.69adminRI - Reformasi Birokrasi Kategoriupdate tb_reformasi_kat set datereformasi='2009-03-11', title='TENTANG REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN', description='rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau tidak diperkirakan tidak berjalan dengan baik, harus ditata ulang atau diperbarui. Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, Reformasi Birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu, dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, harus segera diambil langkah langkah yang bersifat mendasar, komprehensif dan sistemik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. selengkapnya

rn
rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
 KATA SAMBUTAN JAKSA AGUNG
rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
Saya menyambut baik atas peluncuran (launching) Program Reformasi Biroksasi di Kejaksaan tahun 2008. Program ini merupakan bentuk komitmen Kejaksaan dalam mendukung program pemerintah yang telah dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla, yakni Agenda Reformasi Birokrasi Nasional.
selengkapnya
rn
rn
rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
 PENGANTAR KETUA TIM PENGARAH
rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
Dalam beberapa tahun terakhir lembaga penegak hukum mendapat banyak sorotan masyarakat, termasuk didalamnya Kejaksaan. Hal ini tidak terlepas dari makin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penegakan hukum dalam membenahi kehidupan berbangsa dan bernegara
selengkapnya
rn
rn
', publish='1' where id='1'
updateTitle: TENTANG REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN1Success
10752009-03-11 17:45:32202.159.19.69adminRI - Reformasi Birokrasi Kategoriupdate tb_reformasi_kat set datereformasi='2009-03-11', title='TENTANG REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN', description='rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau tidak diperkirakan tidak berjalan dengan baik, harus ditata ulang atau diperbarui. Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, Reformasi Birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu, dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, harus segera diambil langkah langkah yang bersifat mendasar, komprehensif dan sistemik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. selengkapnya

rn
rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
 KATA SAMBUTAN JAKSA AGUNG
rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
Saya menyambut baik atas peluncuran (launching) Program Reformasi Biroksasi di Kejaksaan tahun 2008. Program ini merupakan bentuk komitmen Kejaksaan dalam mendukung program pemerintah yang telah dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla, yakni Agenda Reformasi Birokrasi Nasional.
selengkapnya
rn
rn
rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
 KATA SAMBUTAN WAKIL JAKSA AGUNG
rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
Dalam beberapa tahun terakhir lembaga penegak hukum mendapat banyak sorotan masyarakat, termasuk didalamnya Kejaksaan. Hal ini tidak terlepas dari makin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penegakan hukum dalam membenahi kehidupan berbangsa dan bernegara
selengkapnya
rn
rn
', publish='1' where id='1'
updateTitle: TENTANG REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN1Success
10742009-03-11 17:44:34202.159.19.69adminManagement User Menuinsert into tb_user_program (id_user,id_program,id_unit) values ('1','97','31')insertUser: admin, Menu: Unit Kejaksaan - Kejaksaan Tinggi1Success
10732009-03-11 17:44:34202.159.19.69adminManagement User Menuinsert into tb_user_program (id_user,id_program,id_unit) values ('1','97','30')insertUser: admin, Menu: Unit Kejaksaan - Pusintakrim1Success
10722009-03-11 17:44:34202.159.19.69adminManagement User Menuinsert into tb_user_program (id_user,id_program,id_unit) values ('1','97','29')insertUser: admin, Menu: Unit Kejaksaan - Puspenkum1Success
10712009-03-11 17:44:34202.159.19.69adminManagement User Menuinsert into tb_user_program (id_user,id_program,id_unit) values ('1','97','28')insertUser: admin, Menu: Unit Kejaksaan - Puslitbang1Success
10702009-03-11 17:44:34202.159.19.69adminManagement User Menuinsert into tb_user_program (id_user,id_program,id_unit) values ('1','97','27')insertUser: admin, Menu: Unit Kejaksaan - Pusdiklat1Success
10692009-03-11 17:44:34202.159.19.69adminManagement User Menuinsert into tb_user_program (id_user,id_program,id_unit) values ('1','97','26')insertUser: admin, Menu: Unit Kejaksaan - JAM Pengawasan1Success
10682009-03-11 17:44:34202.159.19.69adminManagement User Menuinsert into tb_user_program (id_user,id_program,id_unit) values ('1','97','25')insertUser: admin, Menu: Unit Kejaksaan - JAM Perdata & TUN1Success
10672009-03-11 17:44:34202.159.19.69adminManagement User Menuinsert into tb_user_program (id_user,id_program,id_unit) values ('1','97','24')insertUser: admin, Menu: Unit Kejaksaan - JAM Tindak Pidana Khusus1Success
10662009-03-11 17:44:34202.159.19.69adminManagement User Menuinsert into tb_user_program (id_user,id_program,id_unit) values ('1','97','23')insertUser: admin, Menu: Unit Kejaksaan - JAM Tindak Pidana Umum1Success
10652009-03-11 17:44:34202.159.19.69adminManagement User Menuinsert into tb_user_program (id_user,id_program,id_unit) values ('1','97','22')insertUser: admin, Menu: Unit Kejaksaan - JAM Intelijen1Success
10642009-03-11 17:44:34202.159.19.69adminManagement User Menuinsert into tb_user_program (id_user,id_program,id_unit) values ('1','97','21')insertUser: admin, Menu: Unit Kejaksaan - JAM Pembinaan1Success
10632009-03-11 17:44:34202.159.19.69adminManagement User Menuinsert into tb_user_program (id_user,id_program,id_unit) values ('1','97','2')insertUser: admin, Menu: Unit Kejaksaan - Wakil Jaksa Agung1Success
10622009-03-11 17:44:34202.159.19.69adminManagement User Menuinsert into tb_user_program (id_user,id_program,id_unit) values ('1','97','1')insertUser: admin, Menu: Unit Kejaksaan - Jaksa Agung1Success
10612009-03-11 17:44:34202.159.19.69adminManagement User Menuinsert into tb_user_program (id_user,id_program,id_unit) values ('1','10','0')insertUser: admin, Menu: UNIT KEJAKSAAN1Success
10602009-03-11 17:44:34202.159.19.69adminManagement User Menuinsert into tb_user_program (id_user,id_program,id_unit) values ('1','27','0')insertUser: admin, Menu: RI - Tentang Kejaksaan - Daftar1Success
10592009-03-11 17:44:34202.159.19.69adminManagement User Menuinsert into tb_user_program (id_user,id_program,id_unit) values ('1','20','0')insertUser: admin, Menu: RI - Tentang Kejaksaan1Success
10582009-03-11 17:44:34202.159.19.69adminManagement User Menuinsert into tb_user_program (id_user,id_program,id_unit) values ('1','3','0')insertUser: admin, Menu: RI - Siaran Pers1Success
10572009-03-11 17:44:34202.159.19.69adminManagement User Menuinsert into tb_user_program (id_user,id_program,id_unit) values ('1','28','0')insertUser: admin, Menu: RI - Reformasi Birokrasi Kategori1Success
10562009-03-11 17:44:34202.159.19.69adminManagement User Menuinsert into tb_user_program (id_user,id_program,id_unit) values ('1','24','0')insertUser: admin, Menu: RI - Reformasi Birokrasi1Success
10552009-03-11 17:44:34202.159.19.69adminManagement User Menuinsert into tb_user_program (id_user,id_program,id_unit) values ('1','26','0')insertUser: admin, Menu: RI - Polling1Success
10542009-03-11 17:44:34202.159.19.69adminManagement User Menuinsert into tb_user_program (id_user,id_program,id_unit) values ('1','19','0')insertUser: admin, Menu: RI - Pidato Jaksa Agung1Success
10532009-03-11 17:44:34202.159.19.69adminManagement User Menuinsert into tb_user_program (id_user,id_program,id_unit) values ('1','17','0')insertUser: admin, Menu: RI - Peraturan Perundangan1Success
10522009-03-11 17:44:34202.159.19.69adminManagement User Menuinsert into tb_user_program (id_user,id_program,id_unit) values ('1','13','0')insertUser: admin, Menu: RI - Pengaduan1Success
10512009-03-11 17:44:34202.159.19.69adminManagement User Menuinsert into tb_user_program (id_user,id_program,id_unit) values ('1','14','0')insertUser: admin, Menu: RI - Link1Success
10502009-03-11 17:44:34202.159.19.69adminManagement User Menuinsert into tb_user_program (id_user,id_program,id_unit) values ('1','15','0')insertUser: admin, Menu: RI - Info Hukum1Success
10492009-03-11 17:44:34202.159.19.69adminManagement User Menuinsert into tb_user_program (id_user,id_program,id_unit) values ('1','4','0')insertUser: admin, Menu: RI - Galeri Kategori1Success
10482009-03-11 17:44:34202.159.19.69adminManagement User Menuinsert into tb_user_program (id_user,id_program,id_unit) values ('1','5','0')insertUser: admin, Menu: RI - Galeri1Success
10472009-03-11 17:44:34202.159.19.69adminManagement User Menuinsert into tb_user_program (id_user,id_program,id_unit) values ('1','21','0')insertUser: admin, Menu: RI - Data Statistik1Success
10462009-03-11 17:44:34202.159.19.69adminManagement User Menuinsert into tb_user_program (id_user,id_program,id_unit) values ('1','12','0')insertUser: admin, Menu: RI - Buronan1Success
10452009-03-11 17:44:34202.159.19.69adminManagement User Menuinsert into tb_user_program (id_user,id_program,id_unit) values ('1','2','0')insertUser: admin, Menu: RI - Berita1Success
10442009-03-11 17:44:34202.159.19.69adminManagement User Menuinsert into tb_user_program (id_user,id_program,id_unit) values ('1','1','0')insertUser: admin, Menu: RI - Banner Teks1Success
10432009-03-11 17:44:34202.159.19.69adminManagement User Menuinsert into tb_user_program (id_user,id_program,id_unit) values ('1','9','0')insertUser: admin, Menu: Management User Menu1Success
10422009-03-11 17:44:34202.159.19.69adminManagement User Menuinsert into tb_user_program (id_user,id_program,id_unit) values ('1','8','0')insertUser: admin, Menu: Management User1Success
10412009-03-11 17:44:34202.159.19.69adminManagement User Menuinsert into tb_user_program (id_user,id_program,id_unit) values ('1','6','0')insertUser: admin, Menu: Management Menu1Success
10402009-03-11 17:44:34202.159.19.69adminManagement User Menuinsert into tb_user_program (id_user,id_program,id_unit) values ('1','23','0')insertUser: admin, Menu: Log Visitor1Success
10392009-03-11 17:44:34202.159.19.69adminManagement User Menuinsert into tb_user_program (id_user,id_program,id_unit) values ('1','25','0')insertUser: admin, Menu: Log Admin1Success
10382009-03-11 17:44:34202.159.19.69adminManagement User Menuinsert into tb_user_program (id_user,id_program,id_unit) values ('1','22','0')insertUser: admin, Menu: Config1Success
10372009-03-11 17:44:34202.159.19.69adminManagement User Menudelete from tb_user_program where id_user ='1'deleteUser: admin, All Menu1Success
10362009-03-11 17:44:28202.159.19.69adminManagement Menuinsert into tb_program(program,Namafile) values('RI - Reformasi Birokrasi Kategori','reformasi_kat_list.php')insertMenu: RI - Reformasi Birokrasi Kategori, File: reformasi_kat_list.php1Success
10352009-03-11 17:39:06202.159.19.69adminUnit Kejaksaan - Kejaksaan Tinggiupdate tb_unitsub set idunit='31', unitsub='D.I Yogyakarta', description='


Wilayah Yogyakarta memiliki luas 3.185,80 km2 dengan jumlah penduduk 4.3640.000 jiwa. Dengan kepadatan 13.687/km2, penduduknya tersebar di 4 kabupaten,  1 kodya/kota, 78 kecamatan, dan 440 kelurahan/desa. 

Kejaksaan Tinggi DIY di bawah pimpinan Ibnu Haryadi, SH membawahi 6 kejaksaan negeri yakni Yogyakarta, Sleman, Bantul, Gunung Kidul dan Wates. 

Jumlah pegawai di jajaran Kejaksaan Tinggi dan Negeri DIY adalah 544 terdiri dari 157 jaksa dan 387 bagian tata usaha, dengan perincian sebagai berikut. 

rnrnrnrnrnrnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
No
rn
rn
KEJAKSAAN TINGGI/ NEGERI
rn
rn
Jaksa
rn
rn
TU
rn
rn
Jumlah
rn
rn
1
rn
rn
KEJATI DIY
rn
rn
73
rn
rn
123
rn
rn
196
rn
rn
2
rn
rn
KEJARI YOGYAKARTA
rn
rn
21
rn
rn
54
rn
rn
76
rn
rn
3
rn
rn
KEJARI WONOSARI
rn
rn
8
rn
rn
52
rn
rn
60
rn
rn
4
rn
rn
KEJARI WATES
rn
rn
13
rn
rn
38
rn
rn
51
rn
rn
5
rn
rn
KEJARI BANTUL
rn
rn
17
rn
rn
55
rn
rn
71
rn
rn
6
rn
rn
KEJARI SLEMAN
rn
rn
25
rn
rn
65
rn
rn
90
rn
rn
                         Jumlah
rn
rn
157
rn
rn
387
rn
rn
544
rn
rn











rn
ALAMAT KEJATI DIY
Jl. Sukonandi No. 4 Yogyakarta 55000
Telpon
Fax
www.kejati-diy.go.id
rn
rn

PEJABAT KEJATI DIY

rn
rn
rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
Kepala Kejaksaan Tinggi IBNU HARYADI, SH
Wakil Kajati
 
Asisten Pembinaan  
 
Asisten Intelijen    
 
Asisten Pidana Umum 
Asisten Pidana Khusus 
Asisten Perdata dan TUN 
Asisten Pengawasan 
rn
rn



















Nama dan alamat Kejaksaan Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta :
', url='', menu='- none -', position=11 where id='59'
updateUnit Sub: D.I Yogyakarta1Success
10342009-03-11 17:38:38202.159.19.69adminUnit Kejaksaan - Kejaksaan Tinggiupdate tb_unitsub set idunit='31', unitsub='D.I Yogyakarta', description='


Wilayah Yogyakarta memiliki luas 3.185,80 km2 dengan jumlah penduduk 4.3640.000 jiwa. Dengan kepadatan 13.687/km2, penduduknya tersebar di 4 kabupaten,  1 kodya/kota, 78 kecamatan, dan 440 kelurahan/desa. 

Kejaksaan Tinggi DIY di bawah pimpinan Ibnu Haryadi, SH membawahi 6 kejaksaan negeri yakni Yogyakarta, Sleman, Bantul, Gunung Kidul dan Wates. 

Jumlah pegawai di jajaran Kejaksaan Tinggi dan Negeri DIY adalah 544 terdiri dari 157 jaksa dan 387 bagian tata usaha, dengan perincian sebagai berikut. 

rnrnrnrnrnrnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
No
rn
rn
KEJAKSAAN TINGGI/ NEGERI
rn
rn
Jaksa
rn
rn
TU
rn
rn
Jumlah
rn
rn
1
rn
rn
KEJATI DIY
rn
rn
73
rn
rn
123
rn
rn
196
rn
rn
2
rn
rn
KEJARI YOGYAKARTA
rn
rn
21
rn
rn
54
rn
rn
76
rn
rn
3
rn
rn
KEJARI WONOSARI
rn
rn
8
rn
rn
52
rn
rn
60
rn
rn
4
rn
rn
KEJARI WATES
rn
rn
13
rn
rn
38
rn
rn
51
rn
rn
5
rn
rn
KEJARI BANTUL
rn
rn
17
rn
rn
55
rn
rn
71
rn
rn
6
rn
rn
KEJARI SLEMAN
rn
rn
25
rn
rn
65
rn
rn
90
rn
rn
                         Jumlah
rn
rn
157
rn
rn
387
rn
rn
544
rn
rn











rn
ALAMAT KEJATI DIY
Jl. Sukonandi No. 4 Yogyakarta 55000
Telpon
Fax
www.kejati-diy.go.id
rn
rn

PEJABAT KEJATI DIY

rn
rn
rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
Kepala Kejaksaan Tinggi IBNU HARYADI, SH
Wakil Kajati
 
Asisten Pembinaan  
 
Asisten Intelijen    
 
Asisten Pidana Umum 
Asisten Pidana Khusus 
Asisten Perdata dan TUN 
Asisten Pengawasan 
rn
rn




















Nama dan alamat Kejaksaan Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta :
', url='', menu='- none -', position=11 where id='59'
updateUnit Sub: D.I Yogyakarta1Success
10332009-03-11 17:38:13202.159.19.69adminUnit Kejaksaan - Kejaksaan Tinggiupdate tb_unitsub set idunit='31', unitsub='D.I Yogyakarta', description='


Wilayah Yogyakarta memiliki luas 3.185,80 km2 dengan jumlah penduduk 4.3640.000 jiwa. Dengan kepadatan 13.687/km2, penduduknya tersebar di 4 kabupaten,  1 kodya/kota, 78 kecamatan, dan 440 kelurahan/desa. 

Kejaksaan Tinggi DIY di bawah pimpinan Ibnu Haryadi, SH membawahi 6 kejaksaan negeri yakni Yogyakarta, Sleman, Bantul, Gunung Kidul dan Wates. 

Jumlah pegawai di jajaran Kejaksaan Tinggi dan Negeri DIY adalah 544 terdiri dari 157 jaksa dan 387 bagian tata usaha, dengan perincian sebagai berikut. 

rnrnrnrnrnrnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
No
rn
rn
KEJAKSAAN TINGGI/ NEGERI
rn
rn
Jaksa
rn
rn
TU
rn
rn
Jumlah
rn
rn
1
rn
rn
KEJATI DIY
rn
rn
73
rn
rn
123
rn
rn
196
rn
rn
2
rn
rn
KEJARI YOGYAKARTA
rn
rn
21
rn
rn
54
rn
rn
76
rn
rn
3
rn
rn
KEJARI WONOSARI
rn
rn
8
rn
rn
52
rn
rn
60
rn
rn
4
rn
rn
KEJARI WATES
rn
rn
13
rn
rn
38
rn
rn
51
rn
rn
5
rn
rn
KEJARI BANTUL
rn
rn
17
rn
rn
55
rn
rn
71
rn
rn
6
rn
rn
KEJARI SLEMAN
rn
rn
25
rn
rn
65
rn
rn
90
rn
rn
                         Jumlah
rn
rn
157
rn
rn
387
rn
rn
544
rn
rn













rn
ALAMAT KEJATI DIY
Jl. Sukonandi No. 4 Yogyakarta 55000
Telpon
Fax
www.kejati-diy.go.id
rn
rn

PEJABAT KEJATI DIY

rn
rn
rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
Kepala Kejaksaan Tinggi IBNU HARYADI, SH
Wakil Kajati
 
Asisten Pembinaan  
 
Asisten Intelijen    
 
Asisten Pidana Umum 
Asisten Pidana Khusus 
Asisten Perdata dan TUN 
Asisten Pengawasan 
rn
rn




















Nama dan alamat Kejaksaan Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta :
', url='', menu='- none -', position=11 where id='59'
updateUnit Sub: D.I Yogyakarta1Success
10322009-03-11 17:35:18202.159.19.69adminKejaksaan Tinggi - Kegiataninsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('48','59','2009-03-11','BIDANG PIDANA KHUSUS ','Pada tahun 2008, bidang pidana khusus Kejati DIY menangani 58 perkara dan berhasil diselesaikan sebanyak 30 perkara atau 51,7 persen; menangani 30 penuntutan perkara dan berhasil diselesaikan 14 perkara atau 38,9 persen.','1')insertTitle: BIDANG PIDANA KHUSUS1Success
10312009-03-11 17:34:59202.159.19.69adminKejaksaan Tinggi - Kegiataninsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('48','59','2009-03-11','BIDANG INTELIJEN ','Pada tahun 2008, Kejati DIY telah melakukan penarikan Buku-buku yang dilarang beredar dalam operasi intelejen yustisial. Buku yang ditarik berjudul “TENGGELAMNYA RUMPUN MELANESIA” sejumlah  154 eksemplar.


','1')
insertTitle: BIDANG INTELIJEN1Success
10302009-03-11 17:34:10202.159.19.69adminKejaksaan Tinggi - Kegiataninsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('48','59','2009-03-11','BIDANG PEMBINAAN ','Jumlah mutasi :
rn
    rn
  • Mutasi Nasional masuk wilayah Kejati DIY : 15 pegawai
  • rn
  • Mutasi Nasional keluar wilayah Kejati DIY  : 15 pegawai
  • rn
  • Usul kenaikan pangkat diwilayah hukum Kejaksaan Tinggi   DIY Jogjakarta sebanyak  21 orang
  • rn
  • Penetapan angka kredit  Oktober 2007 s/d Nopember 2008 sebanyak 30 berkas telah selesai.
  • rn
  • Untuk meningkatkan mutu SDM Kejati DIY telah diikutkan sebanyak 158 pegawai baik jaksa maupun TU untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan antara lain diklat PPJ, Money Loundering, refresher cource bagi Kasi/Eselon IV
  • rn
rn
Tes Penjenjangan :

rn
    rn
  • Ujian Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah lulus 16 0rang
  • rn
  • Ujian Dinas Tingkat I peserta 8 orang.
  • rn
rn
Rencana dan program kerja anggaran rutin tahun 2008, dengan rincian sebagai berikut :
rn
    rn
  1. Alokasi dana untuk program penyuluhan hukum pada Kejati DIY sebesar Rp.152.350.000,-
  2. rn
  3. Alokasi dana untuk program penegakan hukum dan HAM  Kejati DIY sebesar Rp.2.419.355.000,-
  4. rn
  5. Alokasi dana untuk program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan Dan Lembaga Penegakan Hukum Lainnya. Sebesar Rp.8.545.873.000,-
  6. rn
  7. Alokasi dana untuk program Penerapan Pemerintahan sebesar Rp.11.290.646.000,-
  8. rn
rn
Wilayah Hukum Kejati DIY telah menerima 48 Satya Lencana Karya Satya.

Kejati DIY melalui APBN 2008 telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
1. Pembangunan gedung kantor tahap II
2. Pembangunan rumah Negara/jabatan
3. Melaksanakan pengadaan peralatan kantor / Mebelair 1 paket.
4. Melaksanakan pengadaan peralatan kantor/Mesin 1 paket','1')
insertTitle: BIDANG PEMBINAAN1Success
10292009-03-11 17:30:38202.159.19.69adminKejaksaan Tinggi - Info Perkarainsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('47','59','2009-03-11','Kasus pengurusan bus subsidi BBM','Tersangka
DRS. KADIMAN SURODILOGO, M.M

Kasus Posisi
Melakukan tindak pidana korupsi dalam menggunakan biaya pengurusan dan pengimbangan ke pemerintah pusat dan biaya pengurusan bus subsidi BBM.

Penyelesaian
Dalam proses persidangan','1')
insertTitle: Kasus pengurusan bus subsidi BBM1Success
10282009-03-11 17:29:50202.159.19.69adminKejaksaan Tinggi - Info Perkarainsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('47','49','2009-03-11','Kasus distribusi pupuk bersubsidi ','Terdakwa
1.    H TURADIMAN,
2.    PARIMAN,
3.    SUCIPTO,
4.    SUWARNI,
5.    PUJO EDI TRIONO, B.SC.,
6.    IR. EDDY SUMARNO DAN
7.    UNGGUL PURNOMO

Kasus Posisi
Para terdakwa pada tahun 2004 sampai tahun 2005 selaku penyalur / distributor pupuk Urea bersubsidi melakukan tindak pidana korupsi dengan cara tidak menyalurkan pupuk Urea bersubsidi kepada para pengecer resmi sesuai dengan daftar pengecer yang diserahkan ke PT Pusri.

Pasal dakwaan/tuntutan
Pasal Yang Didakwakan : Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Penyelesaian
Dalam proses persidangan','1')
insertTitle: Kasus distribusi pupuk bersubsidi1Success
10272009-03-11 17:29:01202.159.19.69adminKejaksaan Tinggi - Info Perkarainsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('47','59','2009-03-11','Kasus gratifikasi PT Angkasa Pura ','Terdakwa
BAMBANG SUGITO, MBA.

Kasus Posisi
Selaku General Manager PT. Angkasa Pura I Bandara Adisucipto Yogakarta telah menerima uang tunai dari konsesioner yang diketahuinya uang tersebut diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.

Pasal dakwaan/tuntutan
Pasal Yang didakwakan : Pasal 12 Huruf b UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001.

Penyelesaian
kasus ini sedang dalam proses persidangan','1')
insertTitle: Kasus gratifikasi PT Angkasa Pura1Success
10262009-03-11 17:28:13202.159.19.69adminKejaksaan Tinggi - Info Perkarainsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('47','59','2009-03-11','Pengadaan buku teks wajib sekolah ','Terdakwa
JAROD SUBIYANTORO

Kasus Posisi
SeIaku Ketua DPRD Kab. Sleman Periode 1999-2004 menerima uang dari PT. BaIai Pustaka sebagai kelanjutan persetujuan penunjukan Iangsung Dalam pengadaan buku teks wajib SD, SMP dan SMA.

Pasal dakwaan/tuntutan
Pasal yang didakwakan : pasal 12 huruf b UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001.

Penyelesaian
kasus ini sedang dalam proses persidangan','1')
insertTitle: Pengadaan buku teks wajib sekolah1Success
10252009-03-11 17:27:14202.159.19.69adminKejaksaan Tinggi - Info Perkaraupdate tb_unitcontent set idunitsub='47', idkejati='59', dateunitcontent='2009-03-11', title='Perkara Penipuan Banyugeni', description='Terdakwa
IR. DJOKO SUPRAPTO

Kasus Posisi
Berawal ketika saksi KHOIRUDDIN Bashori selaku Rektor Universitas Muhamadiyah Yogyakarta (UMY) mengeluh bahwa pengeluaran listrik di UMY setiap bulannya cukup besar, oleh karenanya saksi mencari cara untuk efisiensi biaya listrik tersebut, kemudian saksi kenal dengan terdakwa Ir. DJOKO SUPRAPTO dimana terdakwa sanggup menyewakan Pembangkit Listrik mandiri (PLM) dengan kekuatan 3 MW yang apabila digunakan di UMY dapat menghemat biaya listrik, sehingga atas penawaran tersebut kemudian dibuat kontrak dan terdakwa membuat PLM Jodhipati kekuatan 3 MW yang dirakit di Nganjuk sesuai dengan pesanan pihak UMY dalam hal ini adalah saksi Khoiruddin Bashori.

Bahwa untuk meyakinkan kemudian saksi Khoiruddin Bashori mengecek ke Nganjuk apakah benar terdakwa membuat Pembangkit Listnk Mandiri (PLM) Jodhipati, ternyata benar terdakwa membuat PLM Jodhipati dan ketika dicoba dapat menggerakkan bor listrik dan lain-lainnya

Bahwa karena cukup lama tidak setesai atau tidak segera dipasang di UMY, maka saksi KHOIRUDDIN Bashori menghubungi terdakwa menanyakan “kenapa tidak segera dipasang”, dijawab terdakwa “masih ada kekurangan biaya “, kemudian dibuat perjanjian berupa Lembar Kesepakatan Bersama Pengganti Kontrak (LKBPK) antara terdakwa dengan pihak UMY / saksi Khoiruddin Bashori, dimana dalam perjanjian tersebut terdapat kewajiban pihak pertama / UMY menyerahkan uang sebesar Rp 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa, pertama tanggal 14 Desember sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan yang kedua tanggal 4 Januari 2008 sebesar Rp 370.000.000,-m(tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).

Pembayaran tersebut dimaksudkan agar supaya pembuatan PLM Jodhipati segera diselesaikan, namun setelah lewat batas waktu yang tetah ditentukan ternyata PLM Jodhipati kekuatan 3 MW belum dipasang di UMY, kemudian sambil menunggu PLM Jodhipati selesai dibuat untuk sementara terdakwa memasang memasang PLM sebanyak 2 di UMY namun hanya berkekuatan masing-masing 100.000 Kw, namun setelah lama dipasang alat tersebut juga belum dapat berfungsi sehingga kemudian 2 PLM tersebut dibongkar dan ketika diperiksakan ke ahli ternyata 2 buah PLM tersebut bukan pembangkit tistrik dan tidak dapat digunakan untuk pembangkit listrik di UMY.

Bahwa selain uang sejumlah Rp 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) pihak UMY juga telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran alat Refenary / Penyuhngan dalam penelitian Proyek banyugeni (pengembangan bahan baker dengan bahan dasar air).

Pasal dakwaan/tuntutan
Kesatu : Pasal 378 KUHP Atau
Kedua : Pasal 372 KUHP. 

Penyelesaian
Penanganan perkara masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Bantul', publish='1' where id='580'
updateTitle: Perkara Penipuan Banyugeni1Success
10242009-03-11 17:27:02202.159.19.69adminKejaksaan Tinggi - Info Perkarainsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('47','49','2009-03-11','Perkara Penipuan Banyugeni ','Terdakwa
IR. DJOKO SUPRAPTO

Kasus Posisi
Berawal ketika saksi KHOIRUDDIN Bashori selaku Rektor Universitas Muhamadiyah Yogyakarta (UMY) mengeluh bahwa pengeluaran listrik di UMY setiap bulannya cukup besar, oleh karenanya saksi mencari cara untuk efisiensi biaya listrik tersebut, kemudian saksi kenal dengan terdakwa Ir. DJOKO SUPRAPTO dimana terdakwa sanggup menyewakan Pembangkit Listrik mandiri (PLM) dengan kekuatan 3 MW yang apabila digunakan di UMY dapat menghemat biaya listrik, sehingga atas penawaran tersebut kemudian dibuat kontrak dan terdakwa membuat PLM Jodhipati kekuatan 3 MW yang dirakit di Nganjuk sesuai dengan pesanan pihak UMY dalam hal ini adalah saksi Khoiruddin Bashori.

Bahwa untuk meyakinkan kemudian saksi Khoiruddin Bashori mengecek ke Nganjuk apakah benar terdakwa membuat Pembangkit Listnk Mandiri (PLM) Jodhipati, ternyata benar terdakwa membuat PLM Jodhipati dan ketika dicoba dapat menggerakkan bor listrik dan lain-lainnya

Bahwa karena cukup lama tidak setesai atau tidak segera dipasang di UMY, maka saksi KHOIRUDDIN Bashori menghubungi terdakwa menanyakan “kenapa tidak segera dipasang”, dijawab terdakwa “masih ada kekurangan biaya “, kemudian dibuat perjanjian berupa Lembar Kesepakatan Bersama Pengganti Kontrak (LKBPK) antara terdakwa dengan pihak UMY / saksi Khoiruddin Bashori, dimana dalam perjanjian tersebut terdapat kewajiban pihak pertama / UMY menyerahkan uang sebesar Rp 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa, pertama tanggal 14 Desember sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan yang kedua tanggal 4 Januari 2008 sebesar Rp 370.000.000,-m(tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).

Pembayaran tersebut dimaksudkan agar supaya pembuatan PLM Jodhipati segera diselesaikan, namun setelah lewat batas waktu yang tetah ditentukan ternyata PLM Jodhipati kekuatan 3 MW belum dipasang di UMY, kemudian sambil menunggu PLM Jodhipati selesai dibuat untuk sementara terdakwa memasang memasang PLM sebanyak 2 di UMY namun hanya berkekuatan masing-masing 100.000 Kw, namun setelah lama dipasang alat tersebut juga belum dapat berfungsi sehingga kemudian 2 PLM tersebut dibongkar dan ketika diperiksakan ke ahli ternyata 2 buah PLM tersebut bukan pembangkit tistrik dan tidak dapat digunakan untuk pembangkit listrik di UMY.

Bahwa selain uang sejumlah Rp 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) pihak UMY juga telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran alat Refenary / Penyuhngan dalam penelitian Proyek banyugeni (pengembangan bahan baker dengan bahan dasar air).

Pasal dakwaan/tuntutan
Kesatu : Pasal 378 KUHP Atau
Kedua : Pasal 372 KUHP. 

Penyelesaian
Penanganan perkara masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Bantul
','1')
insertTitle: Perkara Penipuan Banyugeni1Success
10232009-03-11 17:25:42202.159.19.69adminKejaksaan Tinggi - Info Perkarainsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('47','59','2009-03-11','Perkara Jatuhnya Pesawat Garuda Indonesia ','Terdakwa
MOCH. MARWOTO.K bin KOMAR

Kasus Posisi
Pada tanggal 7 Maret 2007 sekitar jam 06.57 Wib di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta telah terjadi tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum menyebabkan pesawat Garuda Indonesia jenis Boeing 737 seri 400 dengan nomor Registrasi PK-GZC nomor penerbangan GA.200 celaka, hancur tidak dapat dipakai atau rusak.

Perbuatan itu mengakibatkan matinya orang dan luka berat dilakukan oleh terdakwa MOCH. MARWOTO.K bin KOMAR dengan cara terdakwa tetap melakukan pendaratan pesawat tersebut padahal patut diketahuinya kecepatan pesawat masih tinggi / melebihi kecepatan yang seharusnya dan pesawat dalam kondisi belum stabil. Akibatnya, pendaratan terjadi secara tidak normal kemudian pesawat mengalami kecelakaan meluncur keluar landasan dan terbakar dan meledak, yang mengakibatkan korban jiwa 21 (dua puluh satu) orang penumpang meninggal dunia dan lainnya mengalami luka berat dan luka ringan.

Pasal dakwaan/tuntutan
PERTAMA
-    Kesatu : Melanggar Pasal 479 f huruf b KUHP;
-    dan Kedua : Melanggar Pasal 479 f huruf a KUHP;
ATAU KEDUA
-    Kesatu : Melanggar pasaJ 479 g huruf b KUHP;
-    dan Kedua : Melanggar Pasal 479 g huruf a KUHP;
ATAU KETIGA
-    Kesatu : Melanggar Pasal 359 KUHP;
-    dan Kedua : Melanggar Pasal 360 ayat (1) KUHP.

Penyelesaian
Penanganan perkara masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Sleman.
','1')
insertTitle: Perkara Jatuhnya Pesawat Garuda Indonesia1Success
10222009-03-11 17:21:01202.159.19.69adminUnit Kejaksaan - Kejaksaan Tinggiupdate tb_unitsub set idunit='31', unitsub='D.I Yogyakarta', description='


Wilayah Yogyakarta memiliki luas 3.185,80 km2 dengan jumlah penduduk 4.3640.000 jiwa. Dengan kepadatan 13.687/km2, penduduknya tersebar di 4 kabupaten,  1 kodya/kota, 78 kecamatan, dan 440 kelurahan/desa. 

Kejaksaan Tinggi DIY di bawah pimpinan Ibnu Haryadi, SH membawahi 6 kejaksaan negeri yakni Yogyakarta, Sleman, Bantul, Gunung Kidul dan Wates. 

Jumlah pegawai di jajaran Kejaksaan Tinggi dan Negeri DIY adalah 544 terdiri dari 157 jaksa dan 387 bagian tata usaha, dengan perincian sebagai berikut. 

rnrnrnrnrnrnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
No
rn
rn
KEJAKSAAN TINGGI/ NEGERI
rn
rn
Jaksa
rn
rn
TU
rn
rn
Jumlah
rn
rn
1
rn
rn
KEJATI DIY
rn
rn
73
rn
rn
123
rn
rn
196
rn
rn
2
rn
rn
KEJARI YOGYAKARTA
rn
rn
21
rn
rn
54
rn
rn
76
rn
rn
3
rn
rn
KEJARI WONOSARI
rn
rn
8
rn
rn
52
rn
rn
60
rn
rn
4
rn
rn
KEJARI WATES
rn
rn
13
rn
rn
38
rn
rn
51
rn
rn
5
rn
rn
KEJARI BANTUL
rn
rn
17
rn
rn
55
rn
rn
71
rn
rn
6
rn
rn
KEJARI SLEMAN
rn
rn
25
rn
rn
65
rn
rn
90
rn
rn
                         Jumlah
rn
rn
157
rn
rn
387
rn
rn
544
rn
rn













rn
Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta
Alamat  Jl. Sukonandi No. 4 Yogyakarta 55000
Telpon
Fax
www.kejati-diy.go.id
rn
rn

PIMPINAN KEJATI DIY

rn
rn
rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
Kepala Kejaksaan Tinggi IBNU HARYADI, SH
Wakil Kajati
 
Asisten Pembinaan  
 
Asisten Intelijen    
 
Asisten Pidana Umum 
Asisten Pidana Khusus 
Asisten Perdata dan TUN 
Asisten Pengawasan 
rn
rn




















Nama dan alamat Kejaksaan Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta :

', url='', menu='- none -', position=11 where id='59'
updateUnit Sub: D.I Yogyakarta1Success
10212009-03-11 16:55:37202.159.19.69adminUnit Kejaksaan - Kejaksaan Tinggiupdate tb_unitsub set idunit='31', unitsub='D.I Yogyakarta', description='


Wilayah Yogyakarta memiliki luas 3.185,80 km2 dengan jumlah penduduk 4.3640.000 jiwa. Dengan kepadatan 13.687/km2, penduduknya tersebar di 4 kabupaten,  1 kodya/kota, 78 kecamatan, dan 440 kelurahan/desa. 

Kejaksaan Tinggi DIY di bawah pimpinan Ibnu Haryadi, SH membawahi 6 kejaksaan negeri yakni Yogyakarta, Sleman, Bantul, Gunung Kidul dan Wates. 

Jumlah pegawai di jajaran Kejaksaan Tinggi dan Negeri DIY adalah 544 terdiri dari 157 jaksa dan 387 bagian tata usaha, dengan perincian sebagai berikut. 

No    KEJAKSAAN TINGGI/ NEGERI    Jaksa    TU    Jumlah
1    KEJATI DIY    73    123    196
2    KEJARI YOGYAKARTA    21    54    76
3    KEJARI WONOSARI    8    52    60
4    KEJARI WATES    13    38    51
5    KEJARI BANTUL    17    55    71
6    KEJARI SLEMAN    25    65    90
                         Jumlah    157    387    544

Nama dan alamat Kejati / Kejari Daerah Istimewa Yogyakarta 

Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta
Alamat  Jl. Sukonandi No. 4 Yogyakarta 55000
Kajati   IBNU HARYADI, SH


', url='', menu='- none -', position=11 where id='59'
updateUnit Sub: D.I Yogyakarta1Success
10202009-03-11 16:50:02202.159.19.69adminUnit Kejaksaan - Kejaksaan Tinggiupdate tb_unitsub set idunit='31', unitsub='D.I Yogyakarta', description='', url='', menu='- none -', position=11 where id='59'updateUnit Sub: D.I Yogyakarta1Success
10192009-03-11 16:26:44202.159.19.69adminKejaksaan Tinggi - Nangroe Aceh Darussalamupdate tb_unitcontent set idunitsub='49', idkejati='0', dateunitcontent='2009-02-02', title='Kejaksaan Negeri Sukamakmue', description='Kepala Kejaksaan Negeri : HARTAWI, SH     ', publish='1' where id='577'updateTitle: Kejaksaan Negeri Sukamakmue1Success
10182009-03-11 16:26:15202.159.19.69adminKejaksaan Tinggi - Nangroe Aceh Darussalamupdate tb_unitcontent set idunitsub='49', idkejati='0', dateunitcontent='2009-02-02', title='Kejaksaan negeri Blangpidie', description='Kepala Kejaksaan negeri : RISAL NURUL FITRI, SH', publish='1' where id='578'updateTitle: Kejaksaan negeri Blangpidie1Success
10172009-03-11 16:24:17202.159.19.69adminKejaksaan Tinggi - Nangroe Aceh Darussalamupdate tb_unitcontent set idunitsub='49', idkejati='0', dateunitcontent='2009-02-02', title='Kejaksaan Negeri Sukamakmue', description='Kejaksaan Negeri Sukamakmue dengan pimpinan HARTAWI, SH     ', publish='1' where id='577'updateTitle: Kejaksaan Negeri Sukamakmue1Success
10162009-03-11 16:24:07202.159.19.69adminKejaksaan Tinggi - Nangroe Aceh Darussalamupdate tb_unitcontent set idunitsub='49', idkejati='0', dateunitcontent='2009-02-02', title='Kejaksaan negeri Blangpidie', description='Kejaksaan negeri Blangpidie dengan pimpinan RISAL NURUL FITRI, SH', publish='1' where id='578'updateTitle: Kejaksaan negeri Blangpidie1Success
10152009-03-11 16:23:00202.159.19.69adminKejaksaan Tinggi - Nangroe Aceh Darussalaminsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('49','0','2009-03-11','Kejaksaan negeri Blangpidie','Kejaksaan negeri Blangpidie dengan pimpinan RISAL NURUL FITRI, SH','1')insertTitle: Kejaksaan negeri Blangpidie1Success
10142009-03-11 16:22:30202.159.19.69adminKejaksaan Tinggi - Nangroe Aceh Darussalaminsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('49','0','2009-03-11','Kejaksaan Negeri Sukamakmue','Kejaksaan Negeri Sukamakmue dengan pimpinan HARTAWI, SH     
','1')
insertTitle: Kejaksaan Negeri Sukamakmue1Success
10132009-03-11 16:18:57202.159.19.69adminKejaksaan Tinggi - Info Perkarainsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('47','49','2009-03-11','Gugatan ganti rugi tanah perluasan lapangan terbang Kab. Abdya','PERKARA DARI KEJAKSAAN NEGERI BLANGPIDIE
Nomor : 09/Pdt G/2007 PN-TTN tanggal 26 Oktober 2007

Penggugat :
rn
    rn
  1. Siti Amra,
  2. rn
  3. Mailis Yusni,
  4. rn
  5. Ismail Idris
  6. rn
  7. M. Amin
  8. rn
rnTergugat :
rn
    rn
  1. Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya
  2. rn
  3. Kepala Dinas SATPOL PP Kab. Aceh Barat Daya
  4. rn
rn
Kasus Posisi
Gugatan Ganti Rugi Tanah Perluasan Lapangan Terbang Kab. Abdya yang terletak di Desa Pulau Kayu Kec, Susoh Kab. Abdya karena para penggugat menyatakan bahwa ganti rugi tanah yang diberikan oleh Pemda Tk II Abdya tidak sesuai dengan keppres dan penetapan harga tanah yang sangat murah.
         
Penyelesaian
Proses penyelesaian perkara ini telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap pada Tingkat Pertama','1')
insertTitle: Gugatan ganti rugi tanah perluasan lapangan terbang Kab. Abdya1Success
10122009-03-11 16:16:02202.159.19.69adminKejaksaan Tinggi - Info Perkarainsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('47','49','2009-03-11','Gugatan terhadap Bupati Aceh Besar','PERKARA DARI KEJARI JANTHO
Nomor: 09/Pdt.G/2008/PN-JTH
 
Penggugat :
T. Alibasyah Talsya

Tergugat    :
Bupati Aceh Besar

Kasus posisi
Bahwa pada Tahun 2004 di Desa Lamcot kec. Darul Imarah kab. Aceh Besar akan dijadikan kawasan pengembangan sebagai Kota satelit (New Town) oleh pemerintah Kab. Aceh Besar dan tanah-tanah yang terletak di kawasan tersebut dibebaskan dengan membayar Ganti Rugi kepada pemiliknya. Bahwa Bupati Aceh Besar selaku Tergugat VIII telah melakukan pembayaran Ganti Rugi kepada Tergugat I melalui Tergugat II sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 170 tanggal 13 Januari 2004 An. Tergugat I. Bahwa Penggugat mengakui bahwa tanah tersebut ada Rugi Kerugian sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).

Penyelesaian
Pemeriksaan tingkat pertama.','1')
insertTitle: Gugatan terhadap Bupati Aceh Besar1Success
10112009-03-11 16:14:31202.159.19.69adminKejaksaan Tinggi - Info Perkaraupdate tb_unitcontent set idunitsub='47', idkejati='49', dateunitcontent='2009-03-11', title='Gugatan H. Azhari Aziz, SH, MM. ', description='PERKARA DARI KEJARI LANGSA
Nomor: 04/Pdt.G/2008/PN-LGS tanggal 29 Juli 2008 antara:

Penggugat  :
H. Azhari Aziz, SH., MM
   
Tergugat :
rn
    rn
  1. Kepala Pemerintah R.I.
  2. rn
  3. Cq. Kejagung R.I.
  4. rn
  5. Cq. Kejati NAD
  6. rn
  7. Cq. Kejari Langsa
  8. rn
rnKasus posisi
Bahwa Penggugat oleh, Tergugat dijadikan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Perkara tersebut telah diputus oleb PN Langsa tanggal 22 agustus 2005 sehingga atas Putusan tersebut Penggugat dan Tergugat sama-sama mengajukan Banding dan pada tanggal 11 Oktober 2005 Putusan banding tersebut telah turun dengan Register No: 45/P1D/2005/PT-BNA dan atas Putusan banding tersebut Penggugat dan Tergugat sama-sama rnengajukan Kasasi dan pada tanggal 22 juni 2006 Mahkamah Agung telah mengeluarkan Putusan No. Reg: 476 k/PID/2006 sehingga atas Putusan dari Mahkamah Agung tersebut, pada tanggal 26 januari 2007 Tergugat menjalankan isi Putusan tersebut dengan menempatkan Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa sehingga atas hal tersebut mengenal barang bukti menurut Penggugat hendaklah sesuai dengan Putusan dari Mahkamah Agung, Sebagaimana harta-harta yang disita oleh Tergugat yang isi Putusannya dikembalikan kepada Penggugat seharusnya telah dikembalikan sebagaimana tergugat telah menjalankan isi Putusan MA dengan menempatkan Penggugat di Lembaga Pemasyarakatan Langsa.

Penyelesaian :
Pemeriksaan tingkat pertama.

', publish='1' where id='574'
updateTitle: Gugatan H. Azhari Aziz, SH, MM.1Success
10102009-03-11 16:13:54202.159.19.69adminKejaksaan Tinggi - Info Perkarainsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('47','49','2009-03-11','Gugta','PERKARA DARI KEJARI LANGSA
Nomor: 04/Pdt.G/2008/PN-LGS tanggal 29 Juli 2008 antara:

Penggugat  :
H. Azhari Aziz, SH., MM
   
Tergugat :
rn
    rn
  1. Kepala Pemerintah R.I.
  2. rn
  3. Cq. Kejagung R.I.
  4. rn
  5. Cq. Kejati NAD
  6. rn
  7. Cq. Kejari Langsa
  8. rn
rnKasus posisi
Bahwa Penggugat oleh, Tergugat dijadikan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Perkara tersebut telah diputus oleb PN Langsa tanggal 22 agustus 2005 sehingga atas Putusan tersebut Penggugat dan Tergugat sama-sama mengajukan Banding dan pada tanggal 11 Oktober 2005 Putusan banding tersebut telah turun dengan Register No: 45/P1D/2005/PT-BNA dan atas Putusan banding tersebut Penggugat dan Tergugat sama-sama rnengajukan Kasasi dan pada tanggal 22 juni 2006 Mahkamah Agung telah mengeluarkan Putusan No. Reg: 476 k/PID/2006 sehingga atas Putusan dari Mahkamah Agung tersebut, pada tanggal 26 januari 2007 Tergugat menjalankan isi Putusan tersebut dengan menempatkan Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa sehingga atas hal tersebut mengenal barang bukti menurut Penggugat hendaklah sesuai dengan Putusan dari Mahkamah Agung, Sebagaimana harta-harta yang disita oleh Tergugat yang isi Putusannya dikembalikan kepada Penggugat seharusnya telah dikembalikan sebagaimana tergugat telah menjalankan isi Putusan MA dengan menempatkan Penggugat di Lembaga Pemasyarakatan Langsa.

Penyelesaian :
Pemeriksaan tingkat pertama.


','1')
insertTitle: Gugta1Success
10092009-03-11 16:05:23202.159.19.69adminKejaksaan Tinggi - Info Perkaraupdate tb_unitcontent set idunitsub='47', idkejati='49', dateunitcontent='2008-12-16', title='Gugatan areal tanah kepada DPRA Prov. NAD', description='PERKARA DARI KEJATI ACEH
NOMOR : 09/PDT.G/2008/PN-JTH TANGGAL 10 JUNI 2008

Penggugat :
Musliman Saleb

Tergugat  :
rn
    rn
  1. Pimpinan DPRA
  2. rn
  3. Kepala Kantor Pertanahan Aceh Besar
  4. rn
  5. Camat Kec. Krueng Barona Jaya kab. Aceh Besar
  6. rn
  7. Kepala Desa Meunasah Papeun Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar
  8. rn
  9. Pr. Khamariah
  10. rn
rnKasus posisi
Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di desa Meunasab Papeun, Kec. Ingin Jaya (sekarang Kec. Krueng Raya Barona ) Kab. Aceh Besar, Prov. NAD seluas 1.750 m2 (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) atau sama dengan 50 m x 35 m, dengan batas tahun 1994:
-    Utara : berbatas dengan tanah Abd.Wahab Ali
-    Timur: berbatasan dengan jalan desa
-    Selatan: Berbatasan dengan lorong desa
-    Barat :berbatasan dengan tanah Yahwa Harun.
     
Penggugat melakukan gugatan kepada DPRA Prov. NAD karena Penggugat mengakui tanahnya telah di klem masuk ke dalam areal milik DPRA Prov NAD.

Penyelesaian
Bahwa proses penyelesaian perkara ini masih pada pemeriksaan tingkat pertama', publish='1' where id='573'
updateTitle: Gugatan areal tanah kepada DPRA Prov. NAD1Success
10082009-03-11 16:05:10202.159.19.69adminKejaksaan Tinggi - Info Perkarainsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('47','49','2009-03-11','Gugatan areal tanah kepada DPRA Prov. NAD','PERKARA DARI KEJATI ACEH
NOMOR : 09/PDT.G/2008/PN-JTH TANGGAL 10 JUNI 2008

Penggugat :
Musliman Saleb

Tergugat  :
rn
    rn
  1. Pimpinan DPRA
  2. rn
  3. Kepala Kantor Pertanahan Aceh Besar
  4. rn
  5. Camat Kec. Krueng Barona Jaya kab. Aceh Besar
  6. rn
  7. Kepala Desa Meunasah Papeun Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar
  8. rn
  9. Pr. Khamariah
  10. rn
rnKasus posisi
Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di desa Meunasab Papeun, Kec. Ingin Jaya (sekarang Kec. Krueng Raya Barona ) Kab. Aceh Besar, Prov. NAD seluas 1.750 m2 (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) atau sama dengan 50 m x 35 m, dengan batas tahun 1994:
-    Utara : berbatas dengan tanah Abd.Wahab Ali
-    Timur: berbatasan dengan jalan desa
-    Selatan: Berbatasan dengan lorong desa
-    Barat :berbatasan dengan tanah Yahwa Harun.
     
Penggugat melakukan gugatan kepada DPRA Prov. NAD karena Penggugat mengakui tanahnya telah di klem masuk ke dalam areal milik DPRA Prov NAD.

Penyelesaian
Bahwa proses penyelesaian perkara ini masih pada pemeriksaan tingkat pertama','1')
insertTitle: Gugatan areal tanah kepada DPRA Prov. NAD1Success
10072009-03-11 16:01:49202.159.19.69adminKejaksaan Tinggi - Info Perkaraupdate tb_unitcontent set idunitsub='47', idkejati='49', dateunitcontent='2008-12-01', title='Gugatan perdata kasus bantuan korban Tsunami', description='PERKARA DARI  KEJATI ACEH
Nomor : 09/Pdt.G/2008/PN-BNA tanggal 10 Juni 2008 antara:

Penggugat :
Sayed Hasan Bin Sayed Abbas

Tergugat :
rn
    rn
  1. Negara RI Cq. Presiden R.I
  2. rn
  3. Pemerintah RI Cq. Presiden R.I Cq. Kepala Badan Pelaksana  BRR NAD-Nias
  4. rn
  5. Kuntoro Mangkusubroto
  6. rn
  7. BRR Cq. Deputi Ekonomi dan Usaha BRR NAD
  8. rn
  9. BRR Cq. Deputi Perumahan dan Pemukiman NAD
  10. rn
rn
Kasus Posisi
Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan kepada Presiden R.I. sebagai Tergugat I, karena para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya memberikan bantuan kepada para korban musibah gampa dan tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU No, 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Prov. NAD dan Kepulauan Nias Prov. Sumatera Utara, yang kemudian ditetapkan menjadi UU R.I. No. 10 Tahun 2005Tanggal 25 Oktober 2005.

Penyelesaian
Banding', publish='1' where id='572'
updateTitle: Gugatan perdata kasus bantuan korban Tsunami1Success
10062009-03-11 16:01:33202.159.19.69adminKejaksaan Tinggi - Info Perkarainsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('47','49','2009-03-11','Gugatan perdata kasus bantuan korban Tsunami','PERKARA DARI  KEJATI ACEH
Nomor : 09/Pdt.G/2008/PN-BNA tanggal 10 Juni 2008 antara:

Penggugat :
Sayed Hasan Bin Sayed Abbas

Tergugat :
rn
    rn
  1. Negara RI Cq. Presiden R.I
  2. rn
  3. Pemerintah RI Cq. Presiden R.I Cq. Kepala Badan Pelaksana  BRR NAD-Nias
  4. rn
  5. Kuntoro Mangkusubroto
  6. rn
  7. BRR Cq. Deputi Ekonomi dan Usaha BRR NAD
  8. rn
  9. BRR Cq. Deputi Perumahan dan Pemukiman NAD
  10. rn
rn
Kasus Posisi
Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan kepada Presiden R.I. sebagai Tergugat I, karena para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya memberikan bantuan kepada para korban musibah gampa dan tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU No, 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Prov. NAD dan Kepulauan Nias Prov. Sumatera Utara, yang kemudian ditetapkan menjadi UU R.I. No. 10 Tahun 2005Tanggal 25 Oktober 2005.

Penyelesaian
Banding','1')
insertTitle: Gugatan perdata kasus bantuan korban Tsunami1Success
10052009-03-11 15:58:31202.159.19.69adminKejaksaan Tinggi - Kegiataninsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('48','49','2009-03-11','Bidang Pengawasan','Dalam tahun 2008 telah diterima Laporan Pengaduan (Lapdu) baik dari masyarakat maupun dari Kejaksaan Agung RI dengan rincian:
–    Jumlah Lapdu yang diterima sebanyak 6 Lapdu
–    Jumlah Lapdu yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan sebanyak 5 Lapdu
–    Jumlah Lapdu yang ditindaklanjuti dengan klarifikasi sebanyak 1 Lapdu
–    Jumlah Lapdu yang dibuat LHP 5 Lapdu.

Telah dilakukan inspeksi umum ke 18 Kejaksaan Negeri dan 4 Cabang Kejari Se- NAD, terhitung mulai Januari sampai dengan Desember 2008.','1')
insertTitle: Bidang Pengawasan1Success
10042009-03-11 15:55:31202.159.19.69adminKejaksaan Tinggi - Kegiataninsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('48','49','2009-03-11','Bidang Intelijen','Meningkatnya  kemampuan para jaksa secara teknis dengan meningkatkan peran dinamika kelompok dan peran serta setiap jaksa dalam setiap ekspose perkara selain itu melalui keikutsertaan dalam pendidikan/pelatihan yang dilaksanakan instansi terkait.

Peningkatan pengendalian proses penyelesaian perkara secara umum berkualitas dan memenuhi harapan masyarakat.



','1')
insertTitle: Bidang Intelijen1Success
10032009-03-11 15:54:05202.159.19.69adminKejaksaan Tinggi - Info Perkaradelete from tb_unitcontent where id='68'deleteTitle: Bidang Pembinaan1Success
10022009-03-11 15:54:03202.159.19.69adminKejaksaan Tinggi - Info Perkaradelete from tb_unitcontent where id='65'deleteTitle: Temu jaksa dan wartawan anti suap1Success
10012009-03-11 15:54:01202.159.19.69adminKejaksaan Tinggi - Info Perkaradelete from tb_unitcontent where id='66'deleteTitle: Workshop IT cybercrime1Success
10002009-03-11 15:53:59202.159.19.69adminKejaksaan Tinggi - Info Perkaradelete from tb_unitcontent where id='67'deleteTitle: Pelantikan pejabat baru di Kejaksaan Agung1Success
9992009-03-11 15:53:51202.159.19.69adminKejaksaan Tinggi - Kegiatandelete from tb_unitcontent where id='72'deleteTitle: Seminar anti korupsi K1Success
9982009-03-11 15:53:49202.159.19.69adminKejaksaan Tinggi - Kegiatandelete from tb_unitcontent where id='71'deleteTitle: Pelantikan pejabat baru di Kejaksaan Agung K1Success
9972009-03-11 15:53:47202.159.19.69adminKejaksaan Tinggi - Kegiatandelete from tb_unitcontent where id='70'deleteTitle: Workshop IT cybercrime K1Success
9962009-03-11 15:53:45202.159.19.69adminKejaksaan Tinggi - Kegiatandelete from tb_unitcontent where id='69'deleteTitle: Temu jaksa dan wartawan anti suap K1Success
9952009-03-11 15:52:35202.159.19.69adminUNIT KEJAKSAANupdate tb_unit set unit='Kejaksaan Tinggi', description='KEJAKSAAN TINGGI
 
Kejaksaan Tinggi adalah Kejaksaan di Ibukota Propinsi dengan daerah hukum meliputi wilayah Propinsi yang bersangkutan.
 
Kepala Kejaksaan Tinggi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi dan dibantu oleh beberapa orang unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana.

Kanal ini memuat informasi, data, serta bebagai perkembangan lain di lingkungan kerja masing-masing Kejaksaan Tinggi.

rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn', tupoksi='

TUGAS :

rn

Melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan  dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

rn

FUNGSI :

rn
    rn
  1. Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
  2. rn
  3. penyelengaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya;
  4. rn
  5. pelaksanaan  penegakan  hukum baik  preventif  maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana;.
  6. rn
  7. pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, dibidang ketertiban    dan ketentraman         umum, pemberian    bantuan,     pertimbangan,     pelayanan     dan penegaakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta  tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum,      kewibawaanm pemerintah    dan penyelamatan   kekayaan  negara,   berdasarkan   peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung;
  8. rn
  9. penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal - hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
  10. rn
  11. pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  12. rn
  13. koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
  14. rn
', submenu3='' where id='31'
updateUnit: Kejaksaan Tinggi1Success
9942009-03-11 15:47:07202.159.19.69adminKejaksaan Tinggi - Kegiataninsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('48','49','2009-03-11','Bidang Pembinaan','Dalam rangka penguatan organisasi telah dilengkapi sarana dan prasarana antara lain :

rn
    rn
  • Pembangunan gedung Kejati NAD, seluas 4 ha, berlantai 2 dilengkapi dengan : 1 unit rumah dinas Kajati type 400, 7 unit rumah pejabat eselon III type 90, 4 unit rumah pejabat eselon IV type 45 single, 23 unit rumah type 45 kopel, 1 unit mushollah, 4 unit pos jaga (kamdal),1 unit gedung serba guna.
  • rn
  • Pembangunan 5 unit gedung kantor Kejaksaan Negeri
  • rn
  • Rehab kantor Kejari Banda Aceh
  • rn
  • Pembangunan Rumah dinas diberbagai Kejaksaan Negeri.
  • rn
rn
Meningkatnya kemampuan administrasi dan teknis personil baik para jaksa maupun tata usaha karena :rn
    rn
  • Banyak tenaga Jaksa dan TU yang dikirim untuk mengikuti  pendidikan baik di Pusdiklat maupun Instansi luar.
  • rn
  • Kejati NAD bekerja sama dengan BRR (Badan Rekonstruksi Dan Rehabilitasi) mengadakan Diklat Tekhnis.
  • rn
  • Mengikuti organisasi dalam bidang perlindungan anak, anti Trafiking.    
  • rn
','1')
insertTitle: Bidang Pembinaan1Success
9932009-03-11 15:42:22202.159.19.69adminKejaksaan Tinggi - Info Perkaraupdate tb_unitcontent set idunitsub='47', idkejati='50', dateunitcontent='2009-01-29', title='Bidang Pembinaan', description='

Dalam rangka penguatan organisasi telah dilengkapi sarana dan prasarana antara lain :

rn

- Pembangunan gedung Kejati NAD, seluas 4 ha, berlantai 2 dilengkapi dengan : 1 unit rumah dinas Kajati type 400, 7 unit rumah pejabat eselon III type 90, 4 unit rumah pejabat eselon IV type 45 single, 23 unit rumah type 45 kopel, 1 unit mushollah, 4 unit pos jaga (kamdal),1 unit gedung serba guna.
a. Pembangunan 5 unit gedung kantor Kejaksaan Negeri
b. Rehab kantor Kejari Banda Aceh
c. Pembangunan Rumah dinas diberbagai Kejaksaan Negeri.
- Meningkatnya kemampuan administrasi dan teknis personil baik para jaksa maupun tata usaha karena :
a. Banyak tenaga Jaksa dan TU yang dikirim untuk mengikuti  pendidikan baik di Pusdiklat maupun Instansi luar.
b. Kejati NAD bekerja sama dengan BRR (Badan Rekonstruksi Dan Rehabilitasi) mengadakan Diklat Tekhnis.
c. Mengikuti organisasi dalam bidang perlindungan anak, anti Trafiking.    

', publish='1' where id='68'
updateTitle: Bidang Pembinaan1Success
9922009-03-11 15:42:07202.159.19.69adminRI - Info Hukumupdate tb_infohukum set infohukumdate='2009-03-05', title='Peran Jaksa Pengacara Negara', description='Kadang kita mendengar Pemerintah digugat, atau BUMN dan BUMD selaku badan usaha milik pemerintah digugat. Lantas siapa yang berhak mewakili Pemerintah jika digugat, baik di dalam Pengadilan maupun diluar pengadilan? Anda akan mendapatkan jawabannya dalam materi ini lengkap dengan ketentuan hukum dan wacana ‘conflict of interest’ bila Kejaksaan menjadi “Pengacara Negara”.' , NamafileT='' ,publish='1' where id='8'updateTitle: Peran Jaksa Pengacara Negara1Success
9912009-03-11 15:41:59202.159.19.69adminRI - Info Hukumupdate tb_infohukum set infohukumdate='2009-03-05', title='Tindak Pidana Korupsi', description='Kadang kita mendengar Pemerintah digugat, atau BUMN dan BUMD selaku badan usaha milik pemerintah digugat. Lantas siapa yang berhak mewakili Pemerintah jika digugat, baik di dalam Pengadilan maupun diluar pengadilan? Anda akan mendapatkan jawabannya dalam materi ini lengkap dengan ketentuan hukum dan wacana ‘conflict of interest’ bila Kejaksaan menKorupsi telah menjadi momok pembangunan negeri dan karenanya perlu dijadikan musuh bersama. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk memberantas korupsi. Penjelasan ketentuan hukum seperti apa saja unsur-unsur tindak pidana korupsi dan jenis perbuatan apa saja yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi perlu diketahui sebagai modal masyarakat untuk mewujudkan partisipasi aktifnya.jadi “Pengacara Negara”.' , NamafileT='' ,publish='1' where id='9'updateTitle: Tindak Pidana Korupsi1Success
9902009-03-11 15:41:53202.159.19.69adminRI - Info Hukumupdate tb_infohukum set infohukumdate='2009-03-05', title='Tugas Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara', description='Diantara tugas Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara adalah mewakili pemerintah di luar maupun di dalam pengadilan, memberikan bantuan hukum kepada instansi negara seperti BUMN/BUMD, dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat luas. Materi penerangan hukum ini juga mengupas class actian, legal standing, Citizen lawsuit atau Actio Popularis. ' , NamafileT='' ,publish='1' where id='10'updateTitle: Tugas Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara1Success
9892009-03-11 15:41:47202.159.19.69adminRI - Info Hukumupdate tb_infohukum set infohukumdate='2009-03-05', title='Kejaksaan: masa lalu, sekarang dan masa depan', description='Kejaksaan saat ini menjadi lembaga penegak hukum yang independen. Pada zaman kolonial, Kejaksaan berada di bawah Mahkamah Agung dan instansi-instansi Kejaksaan berada pada pengadilan-pengadilan negeri dan administrasi kepegawaian serta keuangan diurus Departemen Kehakiman. Bagaimana proyeksi Kejaksaan pada masa depan, dapat ditemukan dalam materi penerangan hukum ini. ' , NamafileT='' ,publish='1' where id='11'updateTitle: Kejaksaan: masa lalu, sekarang dan masa depan1Success
9882009-03-11 15:41:38202.159.19.69adminRI - Info Hukumupdate tb_infohukum set infohukumdate='2009-03-06', title='Penyalahgunaan Narkoba', description='Bahaya penyalahgunaan Narkoba tidak berhenti pada perilaku psikologis seseorang, seperti malas dan mudah tersinggung. Tetapi juga pada perilaku sosial, seperti suka menyendiri, suka berbohong dan mengabaikan kegiatan ibadah. Untuk itu masyarakat perlu tahu ketentuan pasal-pasal pidananya dan bagaimana cara menanggulanginya.' , NamafileT='' ,publish='1' where id='3'updateTitle: Penyalahgunaan Narkoba1Success
9872009-03-11 15:41:29202.159.19.69adminRI - Info Hukumupdate tb_infohukum set infohukumdate='2009-03-06', title='Ketentuan Menyampaikan Pendapat', description='Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum seperti unjuk rasa atau demonstrasi telah diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998. Apa kewajiban yang harus dipenuhi sebelum dan ketika menyampaikan pendapat serta ketentuan pidananya dapat ditemukan jawabannya dalam materi penyuluhan hukum ini.' , NamafileT='' ,publish='1' where id='4'updateTitle: Ketentuan Menyampaikan Pendapat1Success
9862009-03-11 15:41:25202.159.19.69adminRI - Info Hukumupdate tb_infohukum set infohukumdate='2009-03-06', title='Hukum Perlindungan Anak', description='Untuk melindungi anak, negara kita memberlakukan dua UU. Pertama, UU Peradilan Anak No. 3 Tahun 1997 yang memberikan perlindungan hukum kepada anak yang melakukan perbuatan pidana. Kedua, UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang memberikan perlindungan hukum kepada anak terhadap segala bentuk kekerasan dan diskriminasi kepada anak. ' , NamafileT='' ,publish='1' where id='5'updateTitle: Hukum Perlindungan Anak1Success
9852009-03-11 15:41:20202.159.19.69adminRI - Info Hukumupdate tb_infohukum set infohukumdate='2009-03-06', title='Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup', description='Bencana lingkungan terjadi karena ulah orang yang tidak bertanggungjawab. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup sekaligus memberi perlindungan hukum bagi masyarakat agar selalu dapat terus hidup dalam lingkungan hidup yang sehat terbitlah UU Lingkungan Hidup No. 23 tahun 1997. Selain ketentuan pidana, dalam materi ini Anda akan mendapatkan ketentuan perdata serta prosedur hukum sengketa lingkungan hidup.' , NamafileT='' ,publish='1' where id='6'updateTitle: Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup1Success
9842009-03-11 15:31:29202.159.19.69adminJAM Perdata & TUN - Ruang Konsultasiupdate tb_unitcontent set idunitsub='23', idkejati='0', dateunitcontent='2009-03-10', title='Ruang Konsultasi', description='Ruang Konsultasi Hukum ini adalah bagian dari pelayanan hukum Kejaksaan kepada masyarakat luas. Ruangan ini dikelola oleh unit Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN). Anda dapat memanfaatkan ruangan ini untuk konsultasi masalah-masalah perdata dan Tata Usaha Negara. Anda juga bebas melihat atau membaca konsultasi yang sudah ada. Sedangkan untuk melakukan konsultasi, silahkan isi formulir konsultasi hukum berikut ini.

FORMULIR KONSULTASI HUKUM

NAMA             :
ALAMAT             :
KOTA                :
TELPON            :
E-MAIL            :
PERTANYAAN/MASALAH    :
KIRIM



Catatan layout tampilan website :
(selain berisi formulir konsultasi hukum di atas, perlu disiapkan kanal untuk melihat list masalah yang dikemukakan beserta jawabannya berdasarkan penggolongan masalahnya.)', publish='1' where id='497'
updateTitle: Ruang Konsultasi1Success
9832009-03-11 15:24:53202.159.19.69adminJAM Pembinaan - Mutasi dan Promosiupdate tb_unitcontent set idunitsub='2', idkejati='0', dateunitcontent='2008-06-10', title='Tahun 2008', description='Pengangkatan dan Pemindahan / Mutasi Pegawai
Selama periode Januari s/d Desember 2008


1.    Eselon I    :           5 orang
2.    Eselon II    :         76 orang
3.    Eselon III    :       337 orang
4.    Eselon IV    :       814 orang
5.    Eselon V    :       911 orang
6.    Tanpa Jabatan Struktural    :       412 orang
      Jumlah         2.558 orang
Sumber : Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung

Sebagai perbandingan pada tahun 2007 jumlah pengangkatan dan pemindahan/mutasi pegawai mulai dari eselon I sampai dengan tanpa jabatan struktural sebanyak 2.045 orang, sehingga apabila diprosentasekan maka pola pembinaan jenjang karir pegawai tahun 2008 mengalami peningkatan mencapai  125 %.

 


', publish='1' where id='440'
updateTitle: Tahun 20081Success
9822009-03-11 15:23:19202.159.19.69adminJAM Pembinaan - Mutasi dan Promosiupdate tb_unitcontent set idunitsub='2', idkejati='0', dateunitcontent='2008-06-10', title='Tahun 2008', description='Pengangkatan dan Pemindahan / Mutasi Pegawai
Selama periode Januari s/d Desember 2008


1.    Eselon I    :           5 orang
2.    Eselon II    :         76 orang
3.    Eselon III    :       337 orang
4.    Eselon IV    :       814 orang
5.    Eselon V    :       911 orang
6.    Tanpa Jabatan Struktural    :       412 orang
      Jumlah         2.558 orang
Sumber : Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung

Sebagai perbandingan pada tahun 2007 jumlah pengangkatan dan pemindahan/mutasi pegawai mulai dari eselon I sampai dengan tanpa jabatan struktural sebanyak 2.045 orang, sehingga apabila diprosentasekan maka pola pembinaan jenjang karir pegawai tahun 2008 mengalami peningkatan mencapai  125 %.

 
grafik ....', publish='1' where id='440'
updateTitle: Tahun 20081Success
9812009-03-11 15:18:36202.159.19.69adminJAM Pembinaan - Mutasi dan Promosiupdate tb_unitcontent set idunitsub='2', idkejati='0', dateunitcontent='2008-06-10', title='Tahun 2008', description='Pengangkatan dan Pemindahan / Mutasi Pegawai
Selama periode Januari s/d Desember 2008


1.    Eselon I    :           5 orang
2.    Eselon II    :         76 orang
3.    Eselon III    :       337 orang
4.    Eselon IV    :       814 orang
5.    Eselon V    :       911 orang
6.    Tanpa Jabatan Struktural    :       412 orang
      Jumlah         2.558 orang
Sumber : Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung

Sebagai perbandingan pada tahun 2007 jumlah pengangkatan dan pemindahan/mutasi pegawai mulai dari eselon I sampai dengan tanpa jabatan struktural sebanyak 2.045 orang, sehingga apabila diprosentasekan maka pola pembinaan jenjang karir pegawai tahun 2008 mengalami peningkatan mencapai  125 %.

 
grafik ....', publish='1' where id='440'
updateTitle: Tahun 20081Success
9802009-03-11 15:16:28202.159.19.69adminJAM Pembinaan - Mutasi dan Promosiupdate tb_unitcontent set idunitsub='2', idkejati='0', dateunitcontent='2008-06-10', title='Tahun 2008', description='Pengangkatan dan Pemindahan / Mutasi Pegawai
Selama periode Januari s/d Desember 2008

1.    Eselon I    :           5 orang
2.    Eselon II    :         76 orang
3.    Eselon III    :       337 orang
4.    Eselon IV    :       814 orang
5.    Eselon V    :       911 orang
6.    Tanpa Jabatan Struktural    :       412 orang
      Jumlah         2.558 orang
Sumber : Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung

Sebagai perbandingan pada tahun 2007 jumlah pengangkatan dan pemindahan/mutasi pegawai mulai dari eselon I sampai dengan tanpa jabatan struktural sebanyak 2.045 orang, sehingga apabila diprosentasekan maka pola pembinaan jenjang karir pegawai tahun 2008 mengalami peningkatan mencapai  125 %.

 
grafik ....', publish='1' where id='440'
updateTitle: Tahun 20081Success
9792009-03-11 15:16:07202.159.19.69adminJAM Pembinaan - Mutasi dan Promosidelete from tb_unitcontent where id='4'deleteTitle: Data mutasi & promosi Tahun 20061Success
9782009-03-11 15:16:02202.159.19.69adminJAM Pembinaan - Mutasi dan Promosidelete from tb_unitcontent where id='3'deleteTitle:1Success
9772009-03-11 15:15:54202.159.19.69adminJAM Pembinaan - Mutasi dan Promosidelete from tb_unitcontent where id='3'deleteTitle:1Success
9762009-03-11 15:15:49202.159.19.69adminJAM Pembinaan - Mutasi dan Promosidelete from tb_unitcontent where id='3'deleteTitle: Data mutasi & promosi Tahun 20051Success
9752009-03-11 15:15:44202.159.19.69adminJAM Pembinaan - Mutasi dan Promosidelete from tb_unitcontent where id='442'deleteTitle:1Success
9742009-03-11 15:15:31202.159.19.69adminJAM Pembinaan - Mutasi dan Promosidelete from tb_unitcontent where id='442'deleteTitle: Tahun 20061Success
9732009-03-11 15:14:01202.159.19.69adminJAM Pembinaan - Mutasi dan Promosiinsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('2','0','2008-08-25','Mutasi Promosi Bulan Agustus 2008','25 Agustus 2008
KEP-090/A/JA/08/2008
memberhentikan dan mengangkat atau memindah 7 Jaksa, yaitu dari golongan IV A sebanyak 4 orang dan IV B sebanyak 3 orang.

Download


','1')
insertTitle: Mutasi Promosi Bulan Agustus 20081Success
9722009-03-11 15:12:25202.159.19.69adminJAM Pembinaan - Mutasi dan Promosiinsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('2','0','2008-11-18','Mutasi Promosi Bulan November 2008','KEP-149/A/JA/11/2008 memberhentikan dan mengangkat atau memindah 8 Jaksa, yaitu dari golongan IV D sebanyak 1 orang, IV C sebanyak 6 orang, dan IV B 4 1 orang.

download ','1')
insertTitle: Mutasi Promosi Bulan November 20081Success
9712009-03-11 15:09:49202.159.19.69adminJAM Pembinaan - Mutasi dan Promosiinsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('2','0','2008-12-30','Mutasi Promosi Bulan Desember 2008','rnrnrnrn Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-184/A/JA/12/2008 dan KEP-185/A/JA/12/2008 memberhentikan dan mengangkat atau memindah 39 Jaksa, yaitu dari golongan III D sebanyak 1 orang, IV A 15 orang, IV B 7 orang, IV C 12 orang, dan IV D 4 orang.

download


','1')
insertTitle: Mutasi Promosi Bulan Desember 20081Success
9702009-03-11 15:06:59202.159.19.69adminJAM Pembinaan - Mutasi dan Promosiupdate tb_unitcontent set idunitsub='2', idkejati='0', dateunitcontent='2009-01-28', title='Mutasi Promosi Bulan Januari 2009', description='Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-006 s/d 008/A/JA/01/2009 memberhentikan dan mengangkat atau memindah 29 Jaksa, yaitu dari golongan IV A sebanyak 13 orang, IV B sebanyak 5 orang, IV C sebanyak 10 orang, dan IV D 1 orang. Download', publish='1' where id='565'updateTitle: Mutasi Promosi Bulan Januari 20091Success
9692009-03-11 15:05:58202.159.19.69adminJAM Pembinaan - Mutasi dan Promosiupdate tb_unitcontent set idunitsub='2', idkejati='0', dateunitcontent='2009-03-11', title='Mutasi Promosi Bulan Januari 2009', description='Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-006 s/d 008/A/JA/01/2009 memberhentikan dan mengangkat atau memindah 29 Jaksa, yaitu dari golongan IV A sebanyak 13 orang, IV B sebanyak 5 orang, IV C sebanyak 10 orang, dan IV D 1 orang. Download', publish='1' where id='565'updateTitle: Mutasi Promosi Bulan Januari 20091Success
9682009-03-11 15:05:09202.159.19.69adminJAM Pembinaan - Mutasi dan Promosiinsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('2','0','2009-03-11','Mutasi Promosi Bulan Januari 2009','Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-006 s/d 008/A/JA/01/2009 memberhentikan dan mengangkat atau memindah 29 Jaksa, yaitu dari golongan IV A sebanyak 13 orang, IV B sebanyak 5 orang, IV C sebanyak 10 orang, dan IV D 1 orang. Download','1')insertTitle: Mutasi Promosi Bulan Januari 20091Success
9672009-03-11 14:58:06202.159.19.69adminJAM Pembinaan - Data Kepegawaianupdate tb_unitcontent set idunitsub='1', idkejati='0', dateunitcontent='2009-01-29', title='Rekapitulasi Berdasarkan Pangkat dan Golongan', description='rnrnrnrnrn
rn

Jumlah pegawai Kejaksaan Republik Indonesia saat ini mencapai 19.583 pegawai. Berikut rekapitulasi pegawai Kejaksaan berdasarkan pangkat dan golongannya.  

rn

 

rn
rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
REKAPITULASI JUMLAH PEGAWAI
rn
rn

JAKSA DAN TATA USAHA BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN

rn
rn
KEJAKSAAN SELURUH INDONESIA
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
NO
rn
rn
UNIT/WILAYAH
rn
rn
PANGKAT
rn
rn
JUMLAH
rn
rn
1a
rn
rn
1b
rn
rn
1c
rn
rn
1d
rn
rn
2a
rn
rn
2b
rn
rn
2c
rn
rn
2d
rn
rn
3a
rn
rn
3b
rn
rn
3c
rn
rn
3d
rn
rn
4a
rn
rn
4b
rn
rn
4c
rn
rn
4d
rn
rn
4e
rn
rn
TU
rn
rn
TU
rn
rn
TU
rn
rn
TU
rn
rn
TU
rn
rn
TU
rn
rn
TU
rn
rn
TU
rn
rn
JK
rn
rn
TU
rn
rn
JK
rn
rn
TU
rn
rn
JK
rn
rn
TU
rn
rn
JK
rn
rn
TU
rn
rn
JK
rn
rn
TU
rn
rn
JK
rn
rn
TU
rn
rn
JK
rn
rn
TU
rn
rn
JK
rn
rn
TU
rn
rn
JK
rn
rn
TU
rn
rn
JK&TU
rn
rn
1
rn
rn

NANGROE ACEH DARUSSALLAM

rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
1
rn
rn
4
rn
rn
125
rn
rn
42
rn
rn
30
rn
rn
14
rn
rn
60
rn
rn
111
rn
rn
56
rn
rn
36
rn
rn
54
rn
rn
14
rn
rn
20
rn
rn
8
rn
rn
22
rn
rn
1
rn
rn
9
rn
rn
0
rn
rn
1
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
608
rn
rn
2
rn
rn

SUMATERA UTARA

rn
rn
0
rn
rn
4
rn
rn
6
rn
rn
15
rn
rn
159
rn
rn
39
rn
rn
26
rn
rn
21
rn
rn
80
rn
rn
188
rn
rn
104
rn
rn
62
rn
rn
95
rn
rn
11
rn
rn
89
rn
rn
5
rn
rn
41
rn
rn
0
rn
rn
27
rn
rn
0
rn
rn
9
rn
rn
0
rn
rn
2
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
983
rn
rn
3
rn
rn

SUMATERA BARAT

rn
rn
0
rn
rn
3
rn
rn
5
rn
rn
1
rn
rn
109
rn
rn
51
rn
rn
25
rn
rn
19
rn
rn
42
rn
rn
134
rn
rn
54
rn
rn
27
rn
rn
51
rn
rn
12
rn
rn
46
rn
rn
5
rn
rn
23
rn
rn
0
rn
rn
13
rn
rn
0
rn
rn
4
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
624
rn
rn
4
rn
rn
RIAU
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
44
rn
rn
46
rn
rn
26
rn
rn
25
rn
rn
52
rn
rn
83
rn
rn
52
rn
rn
15
rn
rn
42
rn
rn
7
rn
rn
28
rn
rn
6
rn
rn
18
rn
rn
0
rn
rn
9
rn
rn
0
rn
rn
3
rn
rn
0
rn
rn
1
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
457
rn
rn
5
rn
rn
JAMBI
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
2
rn
rn
4
rn
rn
63
rn
rn
45
rn
rn
15
rn
rn
13
rn
rn
41
rn
rn
74
rn
rn
46
rn
rn
17
rn
rn
31
rn
rn
7
rn
rn
29
rn
rn
5
rn
rn
14
rn
rn
0
rn
rn
11
rn
rn
0
rn
rn
2
rn
rn
0
rn
rn
1
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
420
rn
rn
6
rn
rn

SUMATERA SELATAN

rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
1
rn
rn
0
rn
rn
77
rn
rn
68
rn
rn
29
rn
rn
21
rn
rn
47
rn
rn
108
rn
rn
65
rn
rn
38
rn
rn
45
rn
rn
14
rn
rn
43
rn
rn
3
rn
rn
27
rn
rn
0
rn
rn
20
rn
rn
0
rn
rn
5
rn
rn
0
rn
rn
1
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
612
rn
rn
7
rn
rn
BENGKULU
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
37
rn
rn
31
rn
rn
13
rn
rn
11
rn
rn
28
rn
rn
69
rn
rn
42
rn
rn
13
rn
rn
18
rn
rn
5
rn
rn
24
rn
rn
6
rn
rn
17
rn
rn
0
rn
rn
6
rn
rn
0
rn
rn
1
rn
rn
0
rn
rn
1
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
322
rn
rn
8
rn
rn
LAMPUNG
rn
rn
0
rn
rn
5
rn
rn
6
rn
rn
3
rn
rn
113
rn
rn
37
rn
rn
17
rn
rn
9
rn
rn
46
rn
rn
92
rn
rn
70
rn
rn
38
rn
rn
44
rn
rn
1
rn
rn
38
rn
rn
7
rn
rn
23
rn
rn
0
rn
rn
16
rn
rn
0
rn
rn
7
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
572
rn
rn
9
rn
rn
D.K.I. JAKARTA
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
4
rn
rn
2
rn
rn
137
rn
rn
56
rn
rn
24
rn
rn
22
rn
rn
3
rn
rn
105
rn
rn
42
rn
rn
107
rn
rn
65
rn
rn
19
rn
rn
95
rn
rn
2
rn
rn
41
rn
rn
0
rn
rn
31
rn
rn
1
rn
rn
4
rn
rn
1
rn
rn
1
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
762
rn
rn
10
rn
rn

JAWA BARAT

rn
rn
0
rn
rn
4
rn
rn
5
rn
rn
4
rn
rn
156
rn
rn
113
rn
rn
58
rn
rn
79
rn
rn
24
rn
rn
196
rn
rn
130
rn
rn
233
rn
rn
163
rn
rn
22
rn
rn
166
rn
rn
16
rn
rn
70
rn
rn
0
rn
rn
39
rn
rn
0
rn
rn
7
rn
rn
0
rn
rn
1
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
1486
rn
rn
11
rn
rn

JAWA TENGAH

rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
3
rn
rn
3
rn
rn
115
rn
rn
119
rn
rn
86
rn
rn
99
rn
rn
15
rn
rn
213
rn
rn
90
rn
rn
298
rn
rn
133
rn
rn
38
rn
rn
178
rn
rn
16
rn
rn
70
rn
rn
0
rn
rn
38
rn
rn
0
rn
rn
6
rn
rn
0
rn
rn
1
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
1521
rn
rn
12
rn
rn
D.I. YOGYAKARTA
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
1
rn
rn
43
rn
rn
52
rn
rn
36
rn
rn
37
rn
rn
1
rn
rn
121
rn
rn
18
rn
rn
84
rn
rn
30
rn
rn
9
rn
rn
51
rn
rn
3
rn
rn
36
rn
rn
0
rn
rn
15
rn
rn
0
rn
rn
9
rn
rn
0
rn
rn
1
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
547
rn
rn
13
rn
rn

JAWA TIMUR

rn
rn
0
rn
rn
1
rn
rn
1
rn
rn
4
rn
rn
125
rn
rn
106
rn
rn
74
rn
rn
67
rn
rn
20
rn
rn
211
rn
rn
89
rn
rn
171
rn
rn
160
rn
rn
39
rn
rn
228
rn
rn
15
rn
rn
104
rn
rn
0
rn
rn
57
rn
rn
3
rn
rn
12
rn
rn
0
rn
rn
1
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
1488
rn
rn
14
rn
rn
KALIMANTAN BARAT
rn
rn
0
rn
rn
2
rn
rn
1
rn
rn
1
rn
rn
83
rn
rn
23
rn
rn
13
rn
rn
15
rn
rn
37
rn
rn
75
rn
rn
49
rn
rn
18
rn
rn
41
rn
rn
5
rn
rn
23
rn
rn
4
rn
rn
13
rn
rn
0
rn
rn
9
rn
rn
0
rn
rn
1
rn
rn
0
rn
rn
1
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
414
rn
rn
15
rn
rn
KALIMANTAN TENGAH
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
60
rn
rn
54
rn
rn
19
rn
rn
21
rn
rn
64
rn
rn
72
rn
rn
53
rn
rn
16
rn
rn
36
rn
rn
5
rn
rn
26
rn
rn
3
rn
rn
24
rn
rn
0
rn
rn
8
rn
rn
0
rn
rn
1
rn
rn
0
rn
rn
1
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
463
rn
rn
16
rn
rn
KALIMANTAN SELATAN
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
updateTitle: Rekapitulasi Berdasarkan Pangkat dan Golongan1Success
9662009-03-11 14:55:27202.159.19.69adminJAM Pembinaan - Data Kepegawaianupdate tb_unitcontent set idunitsub='1', idkejati='0', dateunitcontent='2009-01-29', title='Rekapitulasi Berdasarkan Pangkat dan Golongan', description='Jumlah pegawai Kejaksaan Republik Indonesia saat ini mencapai 19.583 pegawai. Berikut rekapitulasi pegawai Kejaksaan berdasarkan pangkat dan golongannya.   

rnrnrnrnrnrnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
REKAPITULASI JUMLAH PEGAWAI
rn
rn

JAKSA DAN TATA USAHA BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN

rn
rn
KEJAKSAAN SELURUH INDONESIA
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
NO
rn
rn
UNIT/WILAYAH
rn
rn
PANGKAT
rn
rn
JUMLAH
rn
rn
1a
rn
rn
1b
rn
rn
1c
rn
rn
1d
rn
rn
2a
rn
rn
2b
rn
rn
2c
rn
rn
2d
rn
rn
3a
rn
rn
3b
rn
rn
3c
rn
rn
3d
rn
rn
4a
rn
rn
4b
rn
rn
4c
rn
rn
4d
rn
rn
4e
rn
rn
TU
rn
rn
TU
rn
rn
TU
rn
rn
TU
rn
rn
TU
rn
rn
TU
rn
rn
TU
rn
rn
TU
rn
rn
JK
rn
rn
TU
rn
rn
JK
rn
rn
TU
rn
rn
JK
rn
rn
TU
rn
rn
JK
rn
rn
TU
rn
rn
JK
rn
rn
TU
rn
rn
JK
rn
rn
TU
rn
rn
JK
rn
rn
TU
rn
rn
JK
rn
rn
TU
rn
rn
JK
rn
rn
TU
rn
rn
JK&TU
rn
rn
1
rn
rn

NANGROE ACEH DARUSSALLAM

rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
1
rn
rn
4
rn
rn
125
rn
rn
42
rn
rn
30
rn
rn
14
rn
rn
60
rn
rn
111
rn
rn
56
rn
rn
36
rn
rn
54
rn
rn
14
rn
rn
20
rn
rn
8
rn
rn
22
rn
rn
1
rn
rn
9
rn
rn
0
rn
rn
1
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
608
rn
rn
2
rn
rn

SUMATERA UTARA

rn
rn
0
rn
rn
4
rn
rn
6
rn
rn
15
rn
rn
159
rn
rn
39
rn
rn
26
rn
rn
21
rn
rn
80
rn
rn
188
rn
rn
104
rn
rn
62
rn
rn
95
rn
rn
11
rn
rn
89
rn
rn
5
rn
rn
41
rn
rn
0
rn
rn
27
rn
rn
0
rn
rn
9
rn
rn
0
rn
rn
2
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
983
rn
rn
3
rn
rn

SUMATERA BARAT

rn
rn
0
rn
rn
3
rn
rn
5
rn
rn
1
rn
rn
109
rn
rn
51
rn
rn
25
rn
rn
19
rn
rn
42
rn
rn
134
rn
rn
54
rn
rn
27
rn
rn
51
rn
rn
12
rn
rn
46
rn
rn
5
rn
rn
23
rn
rn
0
rn
rn
13
rn
rn
0
rn
rn
4
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
624
rn
rn
4
rn
rn
RIAU
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
44
rn
rn
46
rn
rn
26
rn
rn
25
rn
rn
52
rn
rn
83
rn
rn
52
rn
rn
15
rn
rn
42
rn
rn
7
rn
rn
28
rn
rn
6
rn
rn
18
rn
rn
0
rn
rn
9
rn
rn
0
rn
rn
3
rn
rn
0
rn
rn
1
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
457
rn
rn
5
rn
rn
JAMBI
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
2
rn
rn
4
rn
rn
63
rn
rn
45
rn
rn
15
rn
rn
13
rn
rn
41
rn
rn
74
rn
rn
46
rn
rn
17
rn
rn
31
rn
rn
7
rn
rn
29
rn
rn
5
rn
rn
14
rn
rn
0
rn
rn
11
rn
rn
0
rn
rn
2
rn
rn
0
rn
rn
1
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
420
rn
rn
6
rn
rn

SUMATERA SELATAN

rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
1
rn
rn
0
rn
rn
77
rn
rn
68
rn
rn
29
rn
rn
21
rn
rn
47
rn
rn
108
rn
rn
65
rn
rn
38
rn
rn
45
rn
rn
14
rn
rn
43
rn
rn
3
rn
rn
27
rn
rn
0
rn
rn
20
rn
rn
0
rn
rn
5
rn
rn
0
rn
rn
1
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
612
rn
rn
7
rn
rn
BENGKULU
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
37
rn
rn
31
rn
rn
13
rn
rn
11
rn
rn
28
rn
rn
69
rn
rn
42
rn
rn
13
rn
rn
18
rn
rn
5
rn
rn
24
rn
rn
6
rn
rn
17
rn
rn
0
rn
rn
6
rn
rn
0
rn
rn
1
rn
rn
0
rn
rn
1
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
322
rn
rn
8
rn
rn
LAMPUNG
rn
rn
0
rn
rn
5
rn
rn
6
rn
rn
3
rn
rn
113
rn
rn
37
rn
rn
17
rn
rn
9
rn
rn
46
rn
rn
92
rn
rn
70
rn
rn
38
rn
rn
44
rn
rn
1
rn
rn
38
rn
rn
7
rn
rn
23
rn
rn
0
rn
rn
16
rn
rn
0
rn
rn
7
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
572
rn
rn
9
rn
rn
D.K.I. JAKARTA
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
4
rn
rn
2
rn
rn
137
rn
rn
56
rn
rn
24
rn
rn
22
rn
rn
3
rn
rn
105
rn
rn
42
rn
rn
107
rn
rn
65
rn
rn
19
rn
rn
95
rn
rn
2
rn
rn
41
rn
rn
0
rn
rn
31
rn
rn
1
rn
rn
4
rn
rn
1
rn
rn
1
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
762
rn
rn
10
rn
rn

JAWA BARAT

rn
rn
0
rn
rn
4
rn
rn
5
rn
rn
4
rn
rn
156
rn
rn
113
rn
rn
58
rn
rn
79
rn
rn
24
rn
rn
196
rn
rn
130
rn
rn
233
rn
rn
163
rn
rn
22
rn
rn
166
rn
rn
16
rn
rn
70
rn
rn
0
rn
rn
39
rn
rn
0
rn
rn
7
rn
rn
0
rn
rn
1
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
1486
rn
rn
11
rn
rn

JAWA TENGAH

rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
3
rn
rn
3
rn
rn
115
rn
rn
119
rn
rn
86
rn
rn
99
rn
rn
15
rn
rn
213
rn
rn
90
rn
rn
298
rn
rn
133
rn
rn
38
rn
rn
178
rn
rn
16
rn
rn
70
rn
rn
0
rn
rn
38
rn
rn
0
rn
rn
6
rn
rn
0
rn
rn
1
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
1521
rn
rn
12
rn
rn
D.I. YOGYAKARTA
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
1
rn
rn
43
rn
rn
52
rn
rn
36
rn
rn
37
rn
rn
1
rn
rn
121
rn
rn
18
rn
rn
84
rn
rn
30
rn
rn
9
rn
rn
51
rn
rn
3
rn
rn
36
rn
rn
0
rn
rn
15
rn
rn
0
rn
rn
9
rn
rn
0
rn
rn
1
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
547
rn
rn
13
rn
rn

JAWA TIMUR

rn
rn
0
rn
rn
1
rn
rn
1
rn
rn
4
rn
rn
125
rn
rn
106
rn
rn
74
rn
rn
67
rn
rn
20
rn
rn
211
rn
rn
89
rn
rn
171
rn
rn
160
rn
rn
39
rn
rn
228
rn
rn
15
rn
rn
104
rn
rn
0
rn
rn
57
rn
rn
3
rn
rn
12
rn
rn
0
rn
rn
1
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
1488
rn
rn
14
rn
rn
KALIMANTAN BARAT
rn
rn
0
rn
rn
2
rn
rn
1
rn
rn
1
rn
rn
83
rn
rn
23
rn
rn
13
rn
rn
15
rn
rn
37
rn
rn
75
rn
rn
49
rn
rn
18
rn
rn
41
rn
rn
5
rn
rn
23
rn
rn
4
rn
rn
13
rn
rn
0
rn
rn
9
rn
rn
0
rn
rn
1
rn
rn
0
rn
rn
1
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
414
rn
rn
15
rn
rn
KALIMANTAN TENGAH
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
60
rn
rn
54
rn
rn
19
rn
rn
21
rn
rn
64
rn
rn
72
rn
rn
53
rn
rn
16
rn
rn
36
rn
rn
5
rn
rn
26
rn
rn
3
rn
rn
24
rn
rn
0
rn
rn
8
rn
rn
0
rn
rn
1
rn
rn
0
rn
rn
1
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
463
rn
rn
16
rn
rn
KALIMANTAN SELATAN
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
0
rn
rn
66
rn
updateTitle: Rekapitulasi Berdasarkan Pangkat dan Golongan1Success
9652009-03-11 14:48:29202.159.19.69adminJAM Pembinaan - Data Kepegawaianupdate tb_unitcontent set idunitsub='1', idkejati='0', dateunitcontent='2009-01-29', title='Rekapitulasi Jumlah Pegawai', description='rnrnrnrnrn

Jumlah pegawai Kejaksaan Republik Indonesia pertanggal 29 Januari 2009 berjumlah 19.583 pegawai, terdiri dari 7.728 Jaksa dan 11.858 Tata Usaha (TU). Dari jumlah itu, 2.063 pegawai (650 Jaksa dan 1.413 TU) bertugas di Kejaksaan Agung dan selebihnya bertugas pada unit kerja Kejaksaan di seluruh Indonesia.

rn
rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
REKAPITULASI JUMLAH PEGAWAI
rn
rn

JAKSA DAN TATA USAHA DI SELURUH INDONESIA

rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
NO
rn
rn
UNIT/WILAYAH
rn
rn
JUMLAH
rn
rn
JUMLAH
rn
rn
JAKSA
rn
rn
TATA USAHA
rn
rn
1
rn
rn

NANGROE ACEH DARUSSALLAM

rn
rn
222
rn
rn
386
rn
rn
608
rn
rn
2
rn
rn

SUMATERA UTARA

rn
rn
447
rn
rn
536
rn
rn
983
rn
rn
3
rn
rn

SUMATERA BARAT

rn
rn
233
rn
rn
391
rn
rn
624
rn
rn
4
rn
rn
RIAU
rn
rn
205
rn
rn
252
rn
rn
457
rn
rn
5
rn
rn
JAMBI
rn
rn
175
rn
rn
245
rn
rn
420
rn
rn
6
rn
rn

SUMATERA SELATAN

rn
rn
253
rn
rn
359
rn
rn
612
rn
rn
7
rn
rn
BENGKULU
rn
rn
137
rn
rn
185
rn
rn
322
rn
rn
8
rn
rn
LAMPUNG
rn
rn
244
rn
rn
328
rn
rn
572
rn
rn
9
rn
rn
D.K.I. JAKARTA
rn
rn
282
rn
rn
480
rn
rn
762
rn
rn
10
rn
rn

JAWA BARAT

rn
rn
600
rn
rn
886
rn
rn
1.486
rn
rn
11
rn
rn

JAWA TENGAH

rn
rn
531
rn
rn
990
rn
rn
1521
rn
rn
12
rn
rn
D.I. YOGYAKARTA
rn
rn
161
rn
rn
386
rn
rn
547
rn
rn
13
rn
rn

JAWA TIMUR

rn
rn
671
rn
rn
817
rn
rn
1.488
rn
rn
14
rn
rn
KALIMANTAN BARAT
rn
rn
174
rn
rn
240
rn
rn
414
rn
rn
15
rn
rn
KALIMANTAN TENGAH
rn
rn
213
rn
rn
250
rn
rn
463
rn
rn
16
rn
rn
KALIMANTAN SELATAN
rn
rn
206
rn
rn
300
rn
rn
506
rn
rn
17
rn
rn
KALIMANTAN TIMUR
rn
rn
212
rn
rn
244
rn
rn
456
rn
rn
18
rn
rn
SULAWESI UTARA
rn
rn
128
rn
rn
213
rn
rn
341
rn
rn
19
rn
rn
SULAWESI TENGAH
rn
rn
151
rn
rn
200
rn
rn
351
rn
rn
20
rn
rn
SULAWESI TENGGARA
rn
rn
87
rn
rn
195
rn
rn
282
rn
rn
21
rn
rn
SULAWESI SELATAN
rn
rn
384
rn
rn
502
rn
rn
886
rn
rn
22
rn
rn
BALI
rn
rn
169
rn
rn
269
rn
rn
438
rn
rn
23
rn
rn

NUSA TENGGARA BARAT

rn
rn
135
rn
rn
231
rn
rn
366
rn
rn
24
rn
rn

NUSA TENGGARA TIMUR

rn
rn
175
rn
rn
357
rn
rn
532
rn
rn
25
rn
rn
MALUKU
rn
rn
138
rn
rn
213
rn
rn
351
rn
rn
26
rn
rn
PAPUA
rn
rn
166
rn
rn
295
rn
rn
461
rn
rn
27
rn
rn

MALUKU UTARA

rn
rn
90
rn
rn
124
rn
rn
214
rn
rn
28
rn
rn
BANTEN
rn
rn
168
rn
rn
216
rn
rn
384
rn
rn
29
rn
rn

KEP. BANGKA BELITUNG

rn
rn
115
rn
rn
145
rn
rn
260
rn
rn
30
rn
rn
GORONTALO
rn
rn
86
rn
rn
128
rn
rn
214
rn
rn
31
rn
rn
KEP. RIAU
rn
rn
111
rn
rn
78
rn
rn
189
rn
rn
32
rn
rn

KEJAKSAAN AGUNG

rn
rn
650
rn
rn
1.413
rn
rn
2.063
rn
rn
33
rn
rn
DIKARYAKAN
rn
rn
9
rn
rn
1
rn
rn
10
rn
rn
JUMLAH
rn
rn
7.728
rn
rn
11.855
rn
rn
19.583
rn
rn
rn

Sumber : Biro Kepegawaian Kejaksaan RI, 29 Januari 2009

', publish='1' where id='2'
updateTitle: Rekapitulasi Jumlah Pegawai1Success
9642009-03-11 14:45:22202.159.19.69adminJAM Pembinaan - Data Kepegawaianupdate tb_unitcontent set idunitsub='1', idkejati='0', dateunitcontent='2009-01-29', title='Rekapitulasi Jumlah Pegawai', description='rnrnrnrnrn

Jumlah pegawai Kejaksaan Republik Indonesia pertanggal 29 Januari 2009 berjumlah 19.583 pegawai, terdiri dari 7.728 Jaksa dan 11.858 Tata Usaha (TU). Dari jumlah itu, 2.063 pegawai (650 Jaksa dan 1.413 TU) bertugas di Kejaksaan Agung dan selebihnya bertugas pada unit kerja Kejaksaan di seluruh Indonesia.

rn
rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
REKAPITULASI JUMLAH PEGAWAI
rn
rn

JAKSA DAN TATA USAHA DI SELURUH INDONESIA

rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
NO
rn
rn
UNIT/WILAYAH
rn
rn
JUMLAH
rn
rn
JUMLAH
rn
rn
JAKSA
rn
rn
TATA USAHA
rn
rn
1
rn
rn

NANGROE ACEH DARUSSALLAM

rn
rn
222
rn
rn
386
rn
rn
608
rn
rn
2
rn
rn

SUMATERA UTARA

rn
rn
447
rn
rn
536
rn
rn
983
rn
rn
3
rn
rn

SUMATERA BARAT

rn
rn
233
rn
rn
391
rn
rn
624
rn
rn
4
rn
rn
RIAU
rn
rn
205
rn
rn
252
rn
rn
457
rn
rn
5
rn
rn
JAMBI
rn
rn
175
rn
rn
245
rn
rn
420
rn
rn
6
rn
rn

SUMATERA SELATAN

rn
rn
253
rn
rn
359
rn
rn
612
rn
rn
7
rn
rn
BENGKULU
rn
rn
137
rn
rn
185
rn
rn
322
rn
rn
8
rn
rn
LAMPUNG
rn
rn
244
rn
rn
328
rn
rn
572
rn
rn
9
rn
rn
D.K.I. JAKARTA
rn
rn
282
rn
rn
480
rn
rn
762
rn
rn
10
rn
rn

JAWA BARAT

rn
rn
600
rn
rn
886
rn
rn
1.486
rn
rn
11
rn
rn

JAWA TENGAH

rn
rn
531
rn
rn
990
rn
rn
1521
rn
rn
12
rn
rn
D.I. YOGYAKARTA
rn
rn
161
rn
rn
386
rn
rn
547
rn
rn
13
rn
rn

JAWA TIMUR

rn
rn
671
rn
rn
817
rn
rn
1.488
rn
rn
14
rn
rn
KALIMANTAN BARAT
rn
rn
174
rn
rn
240
rn
rn
414
rn
rn
15
rn
rn
KALIMANTAN TENGAH
rn
rn
213
rn
rn
250
rn
rn
463
rn
rn
16
rn
rn
KALIMANTAN SELATAN
rn
rn
206
rn
rn
300
rn
rn
506
rn
rn
17
rn
rn
KALIMANTAN TIMUR
rn
rn
212
rn
rn
244
rn
rn
456
rn
rn
18
rn
rn
SULAWESI UTARA
rn
rn
128
rn
rn
213
rn
rn
341
rn
rn
19
rn
rn
SULAWESI TENGAH
rn
rn
151
rn
rn
200
rn
rn
351
rn
rn
20
rn
rn
SULAWESI TENGGARA
rn
rn
87
rn
rn
195
rn
rn
282
rn
rn
21
rn
rn
SULAWESI SELATAN
rn
rn
384
rn
rn
502
rn
rn
886
rn
rn
22
rn
rn
BALI
rn
rn
169
rn
rn
269
rn
rn
438
rn
rn
23
rn
rn

NUSA TENGGARA BARAT

rn
rn
135
rn
rn
231
rn
rn
366
rn
rn
24
rn
rn

NUSA TENGGARA TIMUR

rn
rn
175
rn
rn
357
rn
rn
532
rn
rn
25
rn
rn
MALUKU
rn
rn
138
rn
rn
213
rn
rn
351
rn
rn
26
rn
rn
PAPUA
rn
rn
166
rn
rn
295
rn
rn
461
rn
rn
27
rn
rn

MALUKU UTARA

rn
rn
90
rn
rn
124
rn
rn
214
rn
rn
28
rn
rn
BANTEN
rn
rn
168
rn
rn
216
rn
rn
384
rn
rn
29
rn
rn

KEP. BANGKA BELITUNG

rn
rn
115
rn
rn
145
rn
rn
260
rn
rn
30
rn
rn
GORONTALO
rn
rn
86
rn
rn
128
rn
rn
214
rn
rn
31
rn
rn
KEP. RIAU
rn
rn
111
rn
rn
78
rn
rn
189
rn
rn
32
rn
rn

KEJAKSAAN AGUNG

rn
rn
650
rn
rn
1.413
rn
rn
2.063
rn
rn
33
rn
rn
DIKARYAKAN
rn
rn
9
rn
rn
1
rn
rn
10
rn
rn
JUMLAH
rn
rn
7.728
rn
rn
11.855
rn
rn
19.583
rn
rn
rn

Sumber : Biro Kepegawaian Kejaksaan RI, 29 Januari 2009

', publish='1' where id='2'
updateTitle: Rekapitulasi Jumlah Pegawai1Success
9632009-03-11 14:44:18202.159.19.69adminJAM Pembinaan - Data Kepegawaianupdate tb_unitcontent set idunitsub='1', idkejati='0', dateunitcontent='2009-01-29', title='Rekapitulasi Jumlah Pegawai', description='rnrnrnrnrn

Jumlah pegawai Kejaksaan Republik Indonesia pertanggal 29 Januari 2009 berjumlah 19.583 pegawai, terdiri dari 7.728 Jaksa dan 11.858 Tata Usaha (TU). Dari jumlah itu, 2.063 pegawai (650 Jaksa dan 1.413 TU) bertugas di Kejaksaan Agung dan selebihnya bertugas pada unit kerja Kejaksaan di seluruh Indonesia.

rn
rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
REKAPITULASI JUMLAH PEGAWAI
rn
rn

JAKSA DAN TATA USAHA DI SELURUH INDONESIA

rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
NO
rn
rn
UNIT/WILAYAH
rn
rn
JUMLAH
rn
rn
JUMLAH
rn
rn
JAKSA
rn
rn
TATA USAHA
rn
rn
1
rn
rn

NANGROE ACEH DARUSSALLAM

rn
rn
222
rn
rn
386
rn
rn
608
rn
rn
2
rn
rn

SUMATERA UTARA

rn
rn
447
rn
rn
536
rn
rn
983
rn
rn
3
rn
rn

SUMATERA BARAT

rn
rn
233
rn
rn
391
rn
rn
624
rn
rn
4
rn
rn
RIAU
rn
rn
205
rn
rn
252
rn
rn
457
rn
rn
5
rn
rn
JAMBI
rn
rn
175
rn
rn
245
rn
rn
420
rn
rn
6
rn
rn

SUMATERA SELATAN

rn
rn
253
rn
rn
359
rn
rn
612
rn
rn
7
rn
rn
BENGKULU
rn
rn
137
rn
rn
185
rn
rn
322
rn
rn
8
rn
rn
LAMPUNG
rn
rn
244
rn
rn
328
rn
rn
572
rn
rn
9
rn
rn
D.K.I. JAKARTA
rn
rn
282
rn
rn
480
rn
rn
762
rn
rn
10
rn
rn

JAWA BARAT

rn
rn
600
rn
rn
886
rn
rn
1.486
rn
rn
11
rn
rn

JAWA TENGAH

rn
rn
531
rn
rn
990
rn
rn
1521
rn
rn
12
rn
rn
D.I. YOGYAKARTA
rn
rn
161
rn
rn
386
rn
rn
547
rn
rn
13
rn
rn

JAWA TIMUR

rn
rn
671
rn
rn
817
rn
rn
1.488
rn
rn
14
rn
rn
KALIMANTAN BARAT
rn
rn
174
rn
rn
240
rn
rn
414
rn
rn
15
rn
rn
KALIMANTAN TENGAH
rn
rn
213
rn
rn
250
rn
rn
463
rn
rn
16
rn
rn
KALIMANTAN SELATAN
rn
rn
206
rn
rn
300
rn
rn
506
rn
rn
17
rn
rn
KALIMANTAN TIMUR
rn
rn
212
rn
rn
244
rn
rn
456
rn
rn
18
rn
rn
SULAWESI UTARA
rn
rn
128
rn
rn
213
rn
rn
341
rn
rn
19
rn
rn
SULAWESI TENGAH
rn
rn
151
rn
rn
200
rn
rn
351
rn
rn
20
rn
rn
SULAWESI TENGGARA
rn
rn
87
rn
rn
195
rn
rn
282
rn
rn
21
rn
rn
SULAWESI SELATAN
rn
rn
384
rn
rn
502
rn
rn
886
rn
rn
22
rn
rn
BALI
rn
rn
169
rn
rn
269
rn
rn
438
rn
rn
23
rn
rn

NUSA TENGGARA BARAT

rn
rn
135
rn
rn
231
rn
rn
366
rn
rn
24
rn
rn

NUSA TENGGARA TIMUR

rn
rn
175
rn
rn
357
rn
rn
532
rn
rn
25
rn
rn
MALUKU
rn
rn
138
rn
rn
213
rn
rn
351
rn
rn
26
rn
rn
PAPUA
rn
rn
166
rn
rn
295
rn
rn
461
rn
rn
27
rn
rn

MALUKU UTARA

rn
rn
90
rn
rn
124
rn
rn
214
rn
rn
28
rn
rn
BANTEN
rn
rn
168
rn
rn
216
rn
rn
384
rn
rn
29
rn
rn

KEP. BANGKA BELITUNG

rn
rn
115
rn
rn
145
rn
rn
260
rn
rn
30
rn
rn
GORONTALO
rn
rn
86
rn
rn
128
rn
rn
214
rn
rn
31
rn
rn
KEP. RIAU
rn
rn
111
rn
rn
78
rn
rn
189
rn
rn
32
rn
rn

KEJAKSAAN AGUNG

rn
rn
650
rn
rnrnrnrnrn
rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
REKAPITULASI JUMLAH PEGAWAI
rn
rn

JAKSA DAN TATA USAHA DI SELURUH INDONESIA

rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
 
rn
rn
NO
rn
rn
UNIT/WILAYAH
rn
rn
JUMLAH
rn
rn
JUMLAH
rn
rn
JAKSA
rn
rn
TATA USAHA
rn
rn
1
rn
rn

NANGROE ACEH DARUSSALLAM

rn
rn
222
rn
rn
386
rn
rn
608
rn
rn
2
rn
rn

SUMATERA UTARA

rn
rn
447
rn
rn
536
rn
rn
983
rn
rn
3
rn
rn

SUMATERA BARAT

rn
rn
233
rn
rn
391
rn
rn
624
rn
rn
4
rn
rn
RIAU
rn
rn
205
rn
rn
252
rn
rn
457
rn
rn
5
rn
rn
JAMBI
rn
rn
175
rn
rn
245
rn
rn
420
rn
rn
6
rn
rn

SUMATERA SELATAN

rn
rn
253
rn
rn
359
rn
rn
612
rn
rn
7
rn
rn
BENGKULU
rn
rn
137
rn
rn
185
rn
rn
322
rn
rn
8
rn
rn
LAMPUNG
rn
rn
244
rn
rn
328
rn
rn
572
rn
rn
9
rn
rn
D.K.I. JAKARTA
rn
rn
282
rn
rn
480
rn
rn
762
rn
rn
10
rn
rn

JAWA BARAT

rn
rn
600
rn
rn
886
rn
rn
1.486
rn
rn
11
rn
rn

JAWA TENGAH

rn
rn
531
rn
rn
990
rn
rn
1521
rn
rn
12
rn
rn
D.I. YOGYAKARTA
rn
rn
161
rn
rn
386
rn
rn
547
rn
rn
13
rn
rn

JAWA TIMUR

rn
rn
671
rn
rn
817
rn
rn
1.488
rn
rn
14
rn
rn
KALIMANTAN BARAT
rn
rn
174
rn
rn
240
rn
rn
414
rn
rn
15
rn
rn
KALIMANTAN TENGAH
rn
rn
213
rn
rn
250
rn
rn
463
rn
rn
16
rn
rn
KALIMANTAN SELATAN
rn
rn
206
rn
rn
300
rn
rn
506
rn
rn
17
rn
rn
KALIMANTAN TIMUR
rn
rn
212
rn
rn
244
rn
rn
456
rn
rn
18
rn
rn
SULAWESI UTARA
rn
rn
128
rn
rn
213
rn
rn
341
rn
rn
19
rn
rn
SULAWESI TENGAH
rn
rn
151
rn
rn
200
rn
rn
351
rn
rn
20
rn
rn
SULAWESI TENGGARA
rn
rn
87
rn
rn
195
rn
rn
282
rn
rn
21
rn
rn
SULAWESI SELATAN
rn
rn
384
rn
rn
502
rn
rn
886
rn
rn
22
rn
rn
BALI
rn
rn
169
rn
rn
269
rn
rn
438
rn
rn
23
rn
rn

NUSA TENGGARA BARAT

rn
rn
135
rn
rn
231
rn
rn
366
rn
rn
24
rn
rn

NUSA TENGGARA TIMUR

rn
rn
175
rn
rn
357
rn
rn
532
rn
rn
25
rn
rn
MALUKU
rn
rn
138
rn
rn
213
rn
rn
351
rn
rn
26
rn
rn
PAPUA
rn
rn
166
rn
rn
295
rn
rn
461
rn
rn
27
rn
rn

MALUKU UTARA

rn
rn
90
rn
rn
124
rn
rn
214
rn
rn
28
rn
rn
BANTEN
rn
rn
168
rn
rn
216
rn
rn
384
rn
rn
29
rn
rn

KEP. BANGKA BELITUNG

rn
rn
115
rn
rn
145
rn
rn
260
rn
rn
30
rn
rn
GORONTALO
rn
rn
86
rn
rn
128
rn
rn
214
rn
rn
31
rn
rn
KEP. RIAU
rn
rn
111
rn
rn
78
rn
rn
189
rn
rn
32
rn
rn

KEJAKSAAN AGUNG

rn
rn
updateTitle: Rekapitulasi Jumlah Pegawai1Success
9612009-03-11 14:32:43202.159.19.69adminUNIT KEJAKSAANupdate tb_unit set unit='Wakil Jaksa Agung', description='

Wakil Jaksa Agung adalah seorang yang membantu Jaksa Agung dalam menjalankan amanat Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Wakil Jaksa Agung bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

rn

Wakil Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung. Yang dapat diangkat menjadi Wakil Jaksa Agung adalah Jaksa Agung Muda atau yang dipersamakan dengan memperhatikan jenjang dan jabatan karier.

', tupoksi='

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Wakil Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

rn
    rn
  1. Membantu Jaksa Agung dalam membina dan mengembangkan organisasi, administrasi sehari-hari serta tugas-tugas teknis operasional lainnya agar berdaya guna dan berhasil guna.
  2. rn
  3. Membantu Jaksa Agung dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi para Jaksa Agung Muda, Pusat dan Kejaksaan di daerah.
  4. rn
  5. Mewakili Jaksa Agung dalam hal Jaksa Agung berhalangan.
  6. rn
  7. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung.
  8. rn
rn


', submenu3='TIM PEMBURU KORUPTOR :' where id='2'
updateUnit: Wakil Jaksa Agung1Success
9602009-03-11 14:29:47202.159.19.69adminUNIT KEJAKSAANupdate tb_unit set unit='Wakil Jaksa Agung', description='

Wakil Jaksa Agung adalah seorang yang membantu Jaksa Agung dalam menjalankan amanat Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Wakil Jaksa Agung bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

rn

Wakil Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung. Yang dapat diangkat menjadi Wakil Jaksa Agung adalah Jaksa Agung Muda atau yang dipersamakan dengan memperhatikan jenjang dan jabatan karier.

', tupoksi='

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Wakil Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

rn
    rn
  1. Membantu Jaksa Agung dalam membina dan mengembangkan organisasi, administrasi sehari-hari serta tugas-tugas teknis operasional lainnya agar berdaya guna dan berhasil guna.
  2. rn
  3. Membantu Jaksa Agung dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi para Jaksa Agung Muda, Pusat dan Kejaksaan di daerah.
  4. rn
  5. Mewakili Jaksa Agung dalam hal Jaksa Agung berhalangan.
  6. rn
  7. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung.
  8. rn
rn


', submenu3='TIM PEMBURU KORUPTOR :' where id='2'
updateUnit: Wakil Jaksa Agung1Success
9592009-03-11 14:23:53202.159.19.69adminUNIT KEJAKSAANupdate tb_unit set unit='Jaksa Agung', description='

Sesuai amanat Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan. Secara kelembagaan, Kejaksaan menganut prinsip satu dan tidak terpisahkan. Jaksa Agung sebagai pejabat negara, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

rn

Dalam menjalankan tugasnya, Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan enam Jaksa Agung Muda yaitu Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Jaksa Agung Muda Pengawasan. Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung merupakan satu kesatuan unsur pimpinan. Jaksa Agung Muda adalah unsur pembantu pimpinan.

rn

Pelaksanaan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di daerah dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi sesuai undang-undang dan kebijakan yang ditetapkan Jaksa Agung. Di Indonesia saat ini terdapat 31 Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di Ibukota Propinsi dan Kejaksaan Negeri sejumlah 487 yang berkedudukan di kota dan Kabupaten serta 89 Cabang Kejaksaan Negeri.

', tupoksi='

Berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang Jaksa Agung meliputi :

rn
    rn
  1. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan.
  2. rn
  3. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang, mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.
  4. rn
  5. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung  dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara; dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam  pemeriksaan kasasi perkara pidana.
  6. rn
  7. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

     
  8. rn
', submenu3='

KEBIJAKAN STRATEGIS DAN KEGIATAN JAKSA AGUNG
DALAM TAHUN 2008

rn

Kejaksaan sebagai instansi yang diberikan kewenangan penuntutan dan kewenangan lain oleh undang-undang, pada tahun 2008 telah melakukan langkah-langkah strategis dalam melaksanakan dan mengoptimalkan fungsi Kejaksaan dalam upaya penegakan hukum. Kebijakan strategis dan kegiatan yang  dilakukan oleh Jaksa Agung antara lain sebagai berikut :

rn
    rn
  1. Menyelenggarakan Konferensi Negara-negara Pihak (Conference of the State Parties (CoSP-2)) yang terikat dengan UNCAC (United Nation Convention Against Corruption) 28 Januari – 1 Februari 2008 di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali. Dalam Konferensi ini Jaksa Agung R.I. selaku Presiden Konferensi diangkat menjadi “excecutive members” atau anggota eksekutif dari The International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA).
  2. rn
  3. Mengeluarkan  SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Agama, Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun 2008, Nomor : Kep-033/A/JA/6/2008, Nomor : 199 Tahun 2008 tanggal 9 Juni 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Penganut Jamaah Ahmadiyah Islam  (JAI) dan warga masyarakat.
  4. rn
  5. Mengeluarkan SK JA Nomor KEP-046/A/JA/06/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang Pembentukan Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.
  6. rn
  7. Mengeluarkan SK JA Nomor : KEP-071A/A/JA/07/2008 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Operasi Intelijen Kejaksaan Agung R.I, tanggal 24 Juli 2008, dalam rangka mendukung dan mengamankan kebijakan Jaksa Agung R.I. sebagaimana diatur dalam Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-046/A/JA/06/2008, Tentang Pembentukan Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Operasi Intelijen Kejaksaan pada Unit Kerja Jaksa Agung Muda Intelijen.
  8. rn
  9. Mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan SKB Menteri Agama, Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri tersebut berupa Surat Edaran Bersama Sekretaris Jenderal Departemen Agama, Jaksa Agung Muda Intelijen dan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri Nomor : SE/SJ/1322/2008, Nomor : SE/B-1065/D/DSP.4/08/2008, nomor : SE/119/921.D.III/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri R.I.
  10. rn
  11. Meresmikan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi Kejaksaan, tanggal 18 September 2008
  12. rn
  13. Menandantangani Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Administrasi Khsus Hongkong Republik Rakyat Cina Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana tanggal 10 Oktober 2008.
  14. rn
  15. Mengeluarkan Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP.125/A/JA/10/2008 Tentang Pengangkatan Jaksa Khusus Yang Menangani Perkara Tindak Pidana Pemilihan Umum Pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pusat Dan Luar Negeri serta melakukan Sosialisasi UU No.10 Tahun 2008, pada hari Selasa tanggal 25 November 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  16. rn
  17. Menyelenggarakan Hari Anti Korupsi Se-Dunia Pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2008 bertempat di Silang Monumen Nasional Jakarta Pusat, oleh Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Ani Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Mufidah Yusuf Kalla, para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, para Pemimpin Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara serta para Duta Besar Negara Sahabat.
  18. rn
rn

 

' where id='1'
updateUnit: Jaksa Agung1Success
9582009-03-11 14:03:53202.159.19.69adminRI - Tentang Kejaksaanupdate tb_tentang set position='4' where id='12'updateTitle: Jaksa Agung dari Masa ke Masa, Position: Up #51Success
9572009-03-11 14:03:51202.159.19.69adminRI - Tentang Kejaksaanupdate tb_tentang set position='5' where id='12'updateTitle: Jaksa Agung dari Masa ke Masa, Position: Up #61Success
9562009-03-11 14:03:48202.159.19.69adminRI - Tentang Kejaksaanupdate tb_tentang set position='6' where id='12'updateTitle: Jaksa Agung dari Masa ke Masa, Position: Up #71Success
9552009-03-11 14:03:46202.159.19.69adminRI - Tentang Kejaksaanupdate tb_tentang set position='7' where id='12'updateTitle: Jaksa Agung dari Masa ke Masa, Position: Up #81Success
9542009-03-11 14:03:41202.159.19.69adminRI - Tentang Kejaksaanupdate tb_tentang set position='8' where id='12'updateTitle: Jaksa Agung dari Masa ke Masa, Position: Up #91Success
9532009-03-11 14:03:38202.159.19.69adminRI - Tentang Kejaksaanupdate tb_tentang set position='9' where id='12'updateTitle: Jaksa Agung dari Masa ke Masa, Position: Up #101Success
9522009-03-11 14:03:16202.159.19.69adminRI - Tentang Kejaksaaninsert into tb_tentang(datetentang,position,title,description,publish) values('2009-03-11','0','Selamat Datang','

Menyadari sepenuhnya akan tuntutan masyarakat atas pelayanan  dan penegakan hukum dalam era reformasi, maka Kejaksaan pun telah menetapkan visi yaitu:  Mewujudkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan tugasnya secara independen, dengan menjunjung tinggi HAM dalam negara hukum berdasarkan Pancasila.

rn

Melalui website ini, Kejaksaan Agung RI akan terus menyajikan informasi dan data yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan hukum yang tengah diupayakan segenap jajaran Kejaksaan di Indonesia. Masyarakat dapat mengakses data kejaksaan, sejak dari sejarah kejaksaan, dasar hukum dan Undang-undang, kinerja kejaksaan, berita-berita  terbaru  tentang Kejaksaan serta info perkara.

rn

Upaya penegakan hukum adalah upaya bersama, dan merupakan hak serta kewajiban segenap warganegara. Karena itu, website ini juga menydiakn ruang bagi siapa saja yang ingin berpastisipasi langsung dengan memberikan masukan baik pengaduan maupun saran-saran untuk perbaikan kejaksaan di seluruh Indonesia.
Kami mengharapkan, kehadiran website ini dapat menjadi sarana untuk menggalang kerjasama dan membangun komunikasi yang positif untuk pencapaian tujuan pembangunan kejaksaan yang tengah diupayakan segenap jajaran kejaksaan di seluruh Indonesia.

rn

 

','1')
insertTitle: Selamat Datang1Success
9512009-03-11 13:18:02203.142.77.137adminPuslitbang - Pengkajianupdate tb_unitcontent set idunitsub='35', idkejati='0', dateunitcontent='2008-12-31', title='MANAJEMEN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN KEWENANGAN APARAT PENEGAK HUKUM DARI KPK, KEJAKSAAN DAN KEPOLISIAN', description='RINGKASAN PENELITIAN
MANAJEMEN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
DI INDONESIA DAN KEWENANGAN APARAT PENEGAK HUKUM
DARI KPK, KEJAKSAAN DAN KEPOLISIAN

Penelitian Manajemen penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia dan kewenangan aparat penegak hukum dari KPK,Kejaksaan dan Kepolisian mengangkat permasalahan tentang keterkaitan Manajemen penanganan  perkara tindak pidana korupsi di Indonesia antara KPK,Kejaksaan dan Kepolisian.
Dengan mengambil lokasi penelitian di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan 120 responden (Jaksa, Polisi, Hakim, Dosen, LSM, BPKP/BPK) yang dipilih secara purposive sampling diharapkan data yang terkumpul dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pimpinan Kejaksaan.

 Keterkaitan Manajemen penanganan perkara tindak pidana korupsi antara KPK dan Kejaksaan/Kepolisian dalam hal koordinasi dan supervisi: Hasil Penelitian menunjukkan:

1.Bahwa eksistensi kewenangan penuntutan oleh Kejaksaan dalam sistem hukum nasional dapat dilihat dari:
a.    Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur secara implisit keberadaan Kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan, sebagai badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman (vide Pasal 24 ayat 3 UUD 1945 jo. Pasal 41 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman), dengan fungsi yang sangat dominan sebagai penyandang asas dominus litis, pengendali proses perkara yang menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Undang-undang, dan sebagai executive ambtenaar pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan dalam perkara pidana.
b.    Pasal 1 butir 13 KUHAP yang menegaskan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan.
c.    Pasal 2 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menempatkan posisi dan fungsi kejaksaan dengan karakter spesifik dalam sistem ketatanegaraan yaitu sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.

2.Bahwa pada kenyataannya dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan oleh Kejaksaan sering timbul permasalahan antar lembaga penegak hukum lainnya dalam hal:
a.     Koordinasi berkas perkara antara Kejaksaan dan penyidik Kepolisian pada tahap prapenuntutan.
b.    Pertanggungjawaban penguasaan penahanan antara Kejaksaan dan Pengadilan terhadap status pengalihan penahanan selama pemeriksaan di persidangan dan peralihan pada saat pelimpahan berkas perkara ke pengadilan.
c.    Dualisme kewenangan penuntutan antara Kejaksaan dan KPK terhadap perkara tindak pidana korupsi.

3.Bahwa permasalahan tersebut terjadi karena masih adanya tumpang tindih konsepsi yang berhubungan dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan yaitu:
a.    Sistem peradilan pidana terpadu yang dianut dalam KUHAP menimbulkan permasalahan sehubungan dengan kewenangan penuntutan Kejaksaan dan subsistem penegakan hukum lainnya yaitu Kepolisian dalam hal penyidikan dan Pengadilan dalam proses peradilan.
b.    Kedudukan Kejaksaan dalam konteks hukum nasional berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menempatkan lembaga ini berada di lingkungan eksekutif yang menyebabkan Kejaksaan tidak mandiri dan independen.
c.    Pengurangan dan pembatasan kewenangan oleh Undang-undang, baik di bidang penyidikan maupun dalam bidang penuntutan. Hal ini dapat dilihat dengan terbentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keppres No 266/M/2003 sebagai tindak lanjut Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yang memiliki kewenangan yang demikian besar, berdampak terhadap struktur ketatanegaraan yang semakin membengkak, yang mengesampingkan asas dominus litis (sebagai pengendali proses perkara) dan prinsip een on deelbaar (Kejaksaan satu dan tidak terpisah-pisah).

4.Bahwa apabila mengacu pada tugas dan kewenangan Kejaksaan di berbagai macam sistem penuntutan yang berlaku di berbagai negara, maka dapat dilihat Jaksa sangat berperan aktif dalam proses penyidikan hingga penuntutan sebagai berikut:
a.     Sistem Anglo Saxon
Dalam sistem ini meski secara teoritis polisi dan kejaksaan memiliki kewenangan masing-masing, namun polisi yang melakukan penyelidikan perkara diwajibkan melaporkannya kepada jaksa sedini mungkin, serta memerlukan persetujuan jaksa untuk melakukan penuntutan tersebut. Sehingga dalam prakteknya, polisi harus mematuhi nasihat jaksa mengenai pengumpulan bukti-bukti tambahan dari awal agar perkara yang diselidikinya membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Selain itu polisi juga harus mematuhi keputusan jaksa untuk menghentikan penyidikan karena penuntutannya akan dihentikan. Negara yang menerapkan sistem ini adalah negara-negara persemakmuran bekas jajahan Inggris seperti Selandia Baru, Australia, Kanada, Malaysia, dan Singapura.
b.     Sistem Anglo American
Dalam sistem ini jaksa merupakan satu-satunya pejabat yang paling berkuasa dalam sistem peradilan pidana karena jaksa memiliki pengaruh yang sangat besar dan berarti sekali terhadap tindakan pejabat peradilan pidana yang manapun. Selain itu, kewenangan jaksa untuk menuntut atau tidak menuntut serta untuk menerima pengakuan tersangka agar memperoleh dakwaan yang lebih ringan (plea guilty) benar-benar sangat menentukan. Sedangkan di dalam perkara yang sangat berat seperti pembunuhan, jaksa memimpin penyelidikan baik secara perseorangan atau bersama-sama dengan polisi mendatangi tempat kejadian tindak pidana. Negara yang menerapkan sistem ini adalah Amerika Serikat.
c.     Sistem Eropa Kontinental
Dalam sistem ini jaksa merupakan tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana karena memainkan peranan penting dalam proses pembuatan keputusan. Meskipun dalam pelaksanaan di lapangan polisi memiliki kemampuan yang handal dalam proses pengumpulan bukti-bukti di tempat kejahatan, akan tetapi tetap saja tergantung pada nasihat dan pengarahan jaksa. Hal ini disebabkan karena jaksa lebih mahir dalam masalah yuridis dan memiliki hak utama yang eksklusif dalam menghubungi pengadilan. Bahkan di negara-negara yang menganut sistem ini, dimana jaksa tidak melakukan penyidikan sendiri, jaksa tetap memiliki kebijaksanaan penuntutan yang luas untuk menetapkan apakah akan menuntut atau tidak menuntut hampir segala perkara pidana. Contoh negara-negara yang menerapkan sistem ini beserta variasinya adalah Jerman, Portugal, Spanyol, Belanda, Perancis dan beberapa negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin bekas jajahan negara-negara Eropa Kontinental.

5.Bahwa hal lain yang dapat juga dijadikan acuan dalam permasalahan dualisme kewenangan penuntutan di Indonesia adalah tugas dan kewenangan lembaga-lembaga pemberantasan korupsi di berbagai negara yang memiliki tujuan yang sama untuk melakukan pemberantasan korupsi seperti KPK di Indonesia, hanya saja kewenangannya hanya sampai tahap penyidikan dan selanjutnya Kejaksaan yang berwenang untuk menentukan apakah perkara yang disidik tersebut dapat atau tidak untuk diajukan penuntutan ke pengadilan. Kewenangan lembaga-lembaga tersebut telah sesuai dengan ketentuan Article 6 United Nations Concention Against Corruption yang menyebutkan bahwa pembentukan badan independen di setiap negara dalam rangka pemberantasan korupsi adalah sebagai sarana untuk tindakan pencegahan, akan tetapi kewenangan KPK di Indonesia yang dapat juga melakukan penuntutan melampaui apa yang diatur dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut. Sebagai contohnya dapat dilihat sistem kerja atau kewenangan komisi pemberantasan korupsi di negara-negara tetangga Indonesia yaitu Singapura, Malaysia dan Australia sebagai berikut:

a.Corruption Practices Investigation Bureau (CPIB) di Singapura
CPIB merupakan sebuah badan pemberantasan korupsi independen yang bertanggung jawab untuk melakukan investigasi dan tindakan preventif korupsi yang berada di Singapura. Kedudukan badan ini langsung di bawah Perdana Menteri dan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewenangan menentukan sendiri siapa yang akan dituduh. Meskipun tugas utamanya adalah melakukan investigasi atas kasus-kasus korupsi di lingkungan pemerintah dan swasta, tetapi untuk melakukan penuntutan yang melakukannya adalah Kejaksaan Singapura atau Attorney General Chamber (AGC). Selanjutnya AGC akan menelaah secara detail berkas yang diajukan CPIB untuk diajukan ke pengadilan. Apabila tidak cukup bukti, kasus tersebut disarankan oleh AGC ke CPIB untuk dialihkan ke proses berdasarkan ketentuan administratif pegawai negeri, misalnya dikategorikan sebagai kasus pelanggaran disiplin.
b.Badan Pencegah Rasuah (BPR) di Malaysia
BPR dibentuk dengan tujuan untuk menghapuskan segala bentuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan di Malaysia. Ketua badan ini berada di bawah Perdana Menteri serta memiliki kantor pusat dan cabang di setiap negara bagian. Dalam pengajuan tuntutan ke pengadilan, BPR harus mendapat ijin dari pihak Jabatan Peguam Negara (Jaksa Agung Malaysia) yang memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan apakah kasus tersebut diteruskan ke pengadilan atau tidak.
c.Independent Commission Against Corruption (ICAC) di Negara Bagian New South Wales, Australia.
ICAC dibentuk berdasarkan Undang-Undang Komisi Independen Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1988 atau Independent Commission Against Corruption Act 1988 yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, mencegah dilanggarnya kepercayaan masyarakat dan sebagai pedoman kinerja bagi pegawai pemerintahan. ICAC dipimpin oleh Commissioner yang diawasi oleh Inspector yang ditunjuk oleh gubernur dan melaporkan hasil kerjanya setiap tahun kepada Parlemen. Tiga tugas utama lembaga ini adalah untuk melakukan penyidikan dan mempublikasikan tindak pidana korupsi, melakukan pencegahan korupsi secara aktif dan mendidik masyarakat luas tentang korupsi beserta akibat-akibatnya. Hasil penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ICAC dituangkan dalam bentuk laporan yang disertai rekomendasi. Laporan ini dikirimkan kepada Parlemen dan Jaksa Agung (Director of Public Prosecutions). Jaksa Agung yang nantinya akan menentukan apakah kasus yang diselidiki oleh ICAC dapat atau tidak dilakukan penuntutan, serta membawanya ke pengadilan apabila dapat dilakukan penuntutan.

6.Bahwa selain bertentangan dengan ketentuan Article 6 United Nations Concention Against Corruption, kewenangan KPK yang tertuang dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan lembaga ini tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan/Penuntutan juga tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan kepastian hukum yang berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan apabila dalam tahap tersebut ada tersangka/terdakwa yang perkaranya ditangani KPK tiba-tiba meninggal dunia atau tidak mampu bertanggung jawab secara permanen.

7.Bahwa atas dasar uraian point 1 sampai dengan 6 tersebut di atas, dapat disimpulkan:
a.Eksistensi Kejaksaan RI dalam melaksanakan supremasi di bidang penuntutan sehubungan dengan sistem peradilan pidana terpadu yang diatur menurut KUHAP pada kenyataannya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dalam praktek masih sering terjadi koordinasi antara Kejaksaan dengan Kepolisian ataupun Kejaksaan dengan Pengadilan tidak berjalan dengan lancar karena berbagai alasan yang bersifat birokratis ataupun arogansi institusional, sehingga akan berpengaruh terhadap proses penuntutan.
b.Kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dengan adanya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang memiliki kewenangan penuntutan yang sama dengan Kejaksaan adalah berkurangnya eksistensi kewenangan jaksa selaku Dominus Litis yang berlaku universal disebabkan masih adanya tumpang-tindih dan kerancuan hukum yang berhubungan dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan sehingga mengabaikan asas Dominus Litis tersebut.
c.Indikator yang dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan supremasi Kejaksaan RI agar menjadi satu-satunya lembaga pemerintah pelaksana kekuasaan dapat dilihat pada tugas dan kewenangan kejaksaan di berbagai sistem penuntutan yang berlaku di berbagai negara serta tugas dan kewenangan lembaga pemberantasan korupsi di berbagai negara yang berpedoman kepada ketentuan Article 6 United Nations Concention Against Corruption.

8.Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka dapat disarankan:
a.Tugas dan kewenangan Kejaksaan RI di bidang penuntutan dapat mengacu kepada tugas dan kewenangan sistem penuntutan yang dimiliki oleh kejaksaan di negara-negara lain yang benar-benar menerapkan asas Dominus Litis secara penuh. Sistem ini dapat diserap dalam amandemen KUHAP sehingga perundang-undangan organik sehingga dapat dicapai supremasi hukum di bidang penuntutan, dimana Kejaksaan diberi kewenangan yang seutuhnya.
b.Kehadiran KPK selaku super body di Indonesia dengan kewenangan yang sangat luas adalah telah melampaui batas sebagai badan independen sebagai sarana untuk tindakan pencegahan dalam rangka pemberantasan korupsi sesuai yang ditetapkan dalam Article 6 United Nations Concention Against Corruption (UNAC), oleh karena itu kewenangan penuntutan oleh KPK agar dihapuskan sehingga kekuasaan penuntutan benar-benar hanya ada di Kejaksaan.

(Pusat Litbang Kejaksaan Agung R.I, Studi tentang Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia dan Kewenangan Aparat penegak Hukum Dari KPK, Kejaksaan dan Kepolisian, 2008)
', publish='1' where id='56'
updateTitle: MANAJEMEN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN KEWENANGAN APARAT PENEGAK1Success
9502009-03-11 13:15:14203.142.77.137adminPuslitbang - Penelitianupdate tb_unitcontent set idunitsub='34', idkejati='0', dateunitcontent='2008-12-24', title='MANAJEMEN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN KEWENANGAN APARAT PENEGAK HUKUM DARI KPK, KEJAKSAAN DAN KEPOLISIAN', description='Penelitian Manajemen penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia dan kewenangan aparat penegak hukum dari KPK,Kejaksaan dan Kepolisian mengangkat permasalahan tentang keterkaitan Manajemen penanganan  perkara tindak pidana korupsi di Indonesia antara KPK,Kejaksaan dan Kepolisian.

Dengan mengambil lokasi penelitian di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan 120 responden (Jaksa, Polisi, Hakim, Dosen, LSM, BPKP/BPK) yang dipilih secara purposive sampling diharapkan data yang terkumpul dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pimpinan Kejaksaan.

Keterkaitan Manajemen penanganan perkara tindak pidana korupsi antara KPK dan Kejaksaan/Kepolisian dalam hal koordinasi dan supervisi: Hasil Penelitian menunjukkan:

1.Bahwa eksistensi kewenangan penuntutan oleh Kejaksaan dalam sistem hukum nasional dapat dilihat dari:
a.    Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur secara implisit keberadaan Kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan, sebagai badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman (vide Pasal 24 ayat 3 UUD 1945 jo. Pasal 41 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman), dengan fungsi yang sangat dominan sebagai penyandang asas dominus litis, pengendali proses perkara yang menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Undang-undang, dan sebagai executive ambtenaar pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan dalam perkara pidana.
b.    Pasal 1 butir 13 KUHAP yang menegaskan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan.
c.    Pasal 2 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menempatkan posisi dan fungsi kejaksaan dengan karakter spesifik dalam sistem ketatanegaraan yaitu sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.

2.Bahwa pada kenyataannya dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan oleh Kejaksaan sering timbul permasalahan antar lembaga penegak hukum lainnya dalam hal:
a.     Koordinasi berkas perkara antara Kejaksaan dan penyidik Kepolisian pada tahap prapenuntutan.
b.    Pertanggungjawaban penguasaan penahanan antara Kejaksaan dan Pengadilan terhadap status pengalihan penahanan selama pemeriksaan di persidangan dan peralihan pada saat pelimpahan berkas perkara ke pengadilan.
c.    Dualisme kewenangan penuntutan antara Kejaksaan dan KPK terhadap perkara tindak pidana korupsi.

3.Bahwa permasalahan tersebut terjadi karena masih adanya tumpang tindih konsepsi yang berhubungan dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan yaitu:
a.    Sistem peradilan pidana terpadu yang dianut dalam KUHAP menimbulkan permasalahan sehubungan dengan kewenangan penuntutan Kejaksaan dan subsistem penegakan hukum lainnya yaitu Kepolisian dalam hal penyidikan dan Pengadilan dalam proses peradilan.
b.    Kedudukan Kejaksaan dalam konteks hukum nasional berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menempatkan lembaga ini berada di lingkungan eksekutif yang menyebabkan Kejaksaan tidak mandiri dan independen.
c.    Pengurangan dan pembatasan kewenangan oleh Undang-undang, baik di bidang penyidikan maupun dalam bidang penuntutan. Hal ini dapat dilihat dengan terbentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keppres No 266/M/2003 sebagai tindak lanjut Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yang memiliki kewenangan yang demikian besar, berdampak terhadap struktur ketatanegaraan yang semakin membengkak, yang mengesampingkan asas dominus litis (sebagai pengendali proses perkara) dan prinsip een on deelbaar (Kejaksaan satu dan tidak terpisah-pisah).

4.Bahwa apabila mengacu pada tugas dan kewenangan Kejaksaan di berbagai macam sistem penuntutan yang berlaku di berbagai negara, maka dapat dilihat Jaksa sangat berperan aktif dalam proses penyidikan hingga penuntutan sebagai berikut:
a.     Sistem Anglo Saxon
Dalam sistem ini meski secara teoritis polisi dan kejaksaan memiliki kewenangan masing-masing, namun polisi yang melakukan penyelidikan perkara diwajibkan melaporkannya kepada jaksa sedini mungkin, serta memerlukan persetujuan jaksa untuk melakukan penuntutan tersebut. Sehingga dalam prakteknya, polisi harus mematuhi nasihat jaksa mengenai pengumpulan bukti-bukti tambahan dari awal agar perkara yang diselidikinya membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Selain itu polisi juga harus mematuhi keputusan jaksa untuk menghentikan penyidikan karena penuntutannya akan dihentikan. Negara yang menerapkan sistem ini adalah negara-negara persemakmuran bekas jajahan Inggris seperti Selandia Baru, Australia, Kanada, Malaysia, dan Singapura.
b.     Sistem Anglo American
Dalam sistem ini jaksa merupakan satu-satunya pejabat yang paling berkuasa dalam sistem peradilan pidana karena jaksa memiliki pengaruh yang sangat besar dan berarti sekali terhadap tindakan pejabat peradilan pidana yang manapun. Selain itu, kewenangan jaksa untuk menuntut atau tidak menuntut serta untuk menerima pengakuan tersangka agar memperoleh dakwaan yang lebih ringan (plea guilty) benar-benar sangat menentukan. Sedangkan di dalam perkara yang sangat berat seperti pembunuhan, jaksa memimpin penyelidikan baik secara perseorangan atau bersama-sama dengan polisi mendatangi tempat kejadian tindak pidana. Negara yang menerapkan sistem ini adalah Amerika Serikat.
c.     Sistem Eropa Kontinental
Dalam sistem ini jaksa merupakan tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana karena memainkan peranan penting dalam proses pembuatan keputusan. Meskipun dalam pelaksanaan di lapangan polisi memiliki kemampuan yang handal dalam proses pengumpulan bukti-bukti di tempat kejahatan, akan tetapi tetap saja tergantung pada nasihat dan pengarahan jaksa. Hal ini disebabkan karena jaksa lebih mahir dalam masalah yuridis dan memiliki hak utama yang eksklusif dalam menghubungi pengadilan. Bahkan di negara-negara yang menganut sistem ini, dimana jaksa tidak melakukan penyidikan sendiri, jaksa tetap memiliki kebijaksanaan penuntutan yang luas untuk menetapkan apakah akan menuntut atau tidak menuntut hampir segala perkara pidana. Contoh negara-negara yang menerapkan sistem ini beserta variasinya adalah Jerman, Portugal, Spanyol, Belanda, Perancis dan beberapa negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin bekas jajahan negara-negara Eropa Kontinental.

5.Bahwa hal lain yang dapat juga dijadikan acuan dalam permasalahan dualisme kewenangan penuntutan di Indonesia adalah tugas dan kewenangan lembaga-lembaga pemberantasan korupsi di berbagai negara yang memiliki tujuan yang sama untuk melakukan pemberantasan korupsi seperti KPK di Indonesia, hanya saja kewenangannya hanya sampai tahap penyidikan dan selanjutnya Kejaksaan yang berwenang untuk menentukan apakah perkara yang disidik tersebut dapat atau tidak untuk diajukan penuntutan ke pengadilan. Kewenangan lembaga-lembaga tersebut telah sesuai dengan ketentuan Article 6 United Nations Concention Against Corruption yang menyebutkan bahwa pembentukan badan independen di setiap negara dalam rangka pemberantasan korupsi adalah sebagai sarana untuk tindakan pencegahan, akan tetapi kewenangan KPK di Indonesia yang dapat juga melakukan penuntutan melampaui apa yang diatur dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut. Sebagai contohnya dapat dilihat sistem kerja atau kewenangan komisi pemberantasan korupsi di negara-negara tetangga Indonesia yaitu Singapura, Malaysia dan Australia sebagai berikut:

a.Corruption Practices Investigation Bureau (CPIB) di Singapura
CPIB merupakan sebuah badan pemberantasan korupsi independen yang bertanggung jawab untuk melakukan investigasi dan tindakan preventif korupsi yang berada di Singapura. Kedudukan badan ini langsung di bawah Perdana Menteri dan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewenangan menentukan sendiri siapa yang akan dituduh. Meskipun tugas utamanya adalah melakukan investigasi atas kasus-kasus korupsi di lingkungan pemerintah dan swasta, tetapi untuk melakukan penuntutan yang melakukannya adalah Kejaksaan Singapura atau Attorney General Chamber (AGC). Selanjutnya AGC akan menelaah secara detail berkas yang diajukan CPIB untuk diajukan ke pengadilan. Apabila tidak cukup bukti, kasus tersebut disarankan oleh AGC ke CPIB untuk dialihkan ke proses berdasarkan ketentuan administratif pegawai negeri, misalnya dikategorikan sebagai kasus pelanggaran disiplin.
b.Badan Pencegah Rasuah (BPR) di Malaysia
BPR dibentuk dengan tujuan untuk menghapuskan segala bentuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan di Malaysia. Ketua badan ini berada di bawah Perdana Menteri serta memiliki kantor pusat dan cabang di setiap negara bagian. Dalam pengajuan tuntutan ke pengadilan, BPR harus mendapat ijin dari pihak Jabatan Peguam Negara (Jaksa Agung Malaysia) yang memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan apakah kasus tersebut diteruskan ke pengadilan atau tidak.
c.Independent Commission Against Corruption (ICAC) di Negara Bagian New South Wales, Australia.
ICAC dibentuk berdasarkan Undang-Undang Komisi Independen Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1988 atau Independent Commission Against Corruption Act 1988 yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, mencegah dilanggarnya kepercayaan masyarakat dan sebagai pedoman kinerja bagi pegawai pemerintahan. ICAC dipimpin oleh Commissioner yang diawasi oleh Inspector yang ditunjuk oleh gubernur dan melaporkan hasil kerjanya setiap tahun kepada Parlemen. Tiga tugas utama lembaga ini adalah untuk melakukan penyidikan dan mempublikasikan tindak pidana korupsi, melakukan pencegahan korupsi secara aktif dan mendidik masyarakat luas tentang korupsi beserta akibat-akibatnya. Hasil penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ICAC dituangkan dalam bentuk laporan yang disertai rekomendasi. Laporan ini dikirimkan kepada Parlemen dan Jaksa Agung (Director of Public Prosecutions). Jaksa Agung yang nantinya akan menentukan apakah kasus yang diselidiki oleh ICAC dapat atau tidak dilakukan penuntutan, serta membawanya ke pengadilan apabila dapat dilakukan penuntutan.

6.Bahwa selain bertentangan dengan ketentuan Article 6 United Nations Concention Against Corruption, kewenangan KPK yang tertuang dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan lembaga ini tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan/Penuntutan juga tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan kepastian hukum yang berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan apabila dalam tahap tersebut ada tersangka/terdakwa yang perkaranya ditangani KPK tiba-tiba meninggal dunia atau tidak mampu bertanggung jawab secara permanen.

7.Bahwa atas dasar uraian point 1 sampai dengan 6 tersebut di atas, dapat disimpulkan:
a.Eksistensi Kejaksaan RI dalam melaksanakan supremasi di bidang penuntutan sehubungan dengan sistem peradilan pidana terpadu yang diatur menurut KUHAP pada kenyataannya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dalam praktek masih sering terjadi koordinasi antara Kejaksaan dengan Kepolisian ataupun Kejaksaan dengan Pengadilan tidak berjalan dengan lancar karena berbagai alasan yang bersifat birokratis ataupun arogansi institusional, sehingga akan berpengaruh terhadap proses penuntutan.
b.Kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dengan adanya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang memiliki kewenangan penuntutan yang sama dengan Kejaksaan adalah berkurangnya eksistensi kewenangan jaksa selaku Dominus Litis yang berlaku universal disebabkan masih adanya tumpang-tindih dan kerancuan hukum yang berhubungan dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan sehingga mengabaikan asas Dominus Litis tersebut.
c.Indikator yang dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan supremasi Kejaksaan RI agar menjadi satu-satunya lembaga pemerintah pelaksana kekuasaan dapat dilihat pada tugas dan kewenangan kejaksaan di berbagai sistem penuntutan yang berlaku di berbagai negara serta tugas dan kewenangan lembaga pemberantasan korupsi di berbagai negara yang berpedoman kepada ketentuan Article 6 United Nations Concention Against Corruption.

8.Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka dapat disarankan:
a.Tugas dan kewenangan Kejaksaan RI di bidang penuntutan dapat mengacu kepada tugas dan kewenangan sistem penuntutan yang dimiliki oleh kejaksaan di negara-negara lain yang benar-benar menerapkan asas Dominus Litis secara penuh. Sistem ini dapat diserap dalam amandemen KUHAP sehingga perundang-undangan organik sehingga dapat dicapai supremasi hukum di bidang penuntutan, dimana Kejaksaan diberi kewenangan yang seutuhnya.
b.Kehadiran KPK selaku super body di Indonesia dengan kewenangan yang sangat luas adalah telah melampaui batas sebagai badan independen sebagai sarana untuk tindakan pencegahan dalam rangka pemberantasan korupsi sesuai yang ditetapkan dalam Article 6 United Nations Concention Against Corruption (UNAC), oleh karena itu kewenangan penuntutan oleh KPK agar dihapuskan sehingga kekuasaan penuntutan benar-benar hanya ada di Kejaksaan.

(Pusat Litbang Kejaksaan Agung R.I, Studi tentang Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia dan Kewenangan Aparat penegak Hukum Dari KPK, Kejaksaan dan Kepolisian, 2008)



', publish='1' where id='51'
updateTitle: MANAJEMEN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN KEWENANGAN APARAT PENEGAK1Success
9492009-03-11 12:42:29203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentinginsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('11','0','2005-12-26','PERKARA PEMBUNUHAN','

Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

rn

Terdakwa
POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO

rn

Kasus posisi :
Pada hari Senin tanggal 6 September sampai dengan Selasa 7 September 2004 bertempat di dalam pesawat Garuda Indonesia Airways No. Penerbangan GA-974 penerbangan    dari    Jakarta - Singapura,   terdakwa    telah     melakukan,  menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja atau direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dengan cara memasukan zat beracun (arsenik) ke dalam minuman yang disajikan kepada korban MUNIR, SH.

rn

Pasal yang dapat dibuktikan :
Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP jo Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

rn

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum :
Pidana Penjara Seumur Hidup.

rn

Penyelesaian
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat : Pidana  penjara 14 (empat belas) tahun.

','1')
insertTitle: PERKARA PEMBUNUHAN1Success
9482009-03-11 12:41:24203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentinginsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('11','0','2005-12-27','PERKARA KEHUTANAN.','

Perkara dari Kejaksaan Negeri Putussibau dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.

rn

Terdakwa
NGU MAN MEAN,

rn

Kasus Posisi:
Bahwa terdakwa I. NGU MAN MEAN, terdakwa II WONG KAI SOON, terdakwa III. SEO SONG FAT, terdakwa IV NUING ANAK ENTIGAR dan terdakwa V JOHN ANAK TEDONG serta TING SIAW GEAT alias AKIT (DPO) semuanya warga negara Malaysia, pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2005 bertempat di Perairan Sungai Kapuas, Kec. Silat Hilir, Kab. Kapuas Hulu, dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang, yaitu berupa kayu-kayu yang telah dipotong atau digergaji sebanyak 250 batang kayu log yang terdiri dari 222 batang atau sama dengan 279,96 M3 jenis Meranti, 28 batang atau sama dengan 23,30 M3 jenis Meranti dan menjadi kayu gergajian sebanyak 18.682 keping atau sama dengan 478,76883 M3 jenis Meranti, 16 keping atau sama dengan 4.504,50 M3 jenis Kapur dan 347 keping atau sama dengan 14.7881 M3 jenis Keruing.  Para  terdakwa  yang  bekerja  di Sawmil SEI TEBELIAN telah masuk ke wilayah Indonesia tanpa dilengkapi Surat atau dokumen keimigrasian yang sah.

rn

Pasal yang dapat dibuktikan :
Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 53 UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

rn

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum :
Pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun potong tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

rn

Penyelesaian:
Putusan Pengadilan belum ada.

','1')
insertTitle: PERKARA KEHUTANAN.1Success
9472009-03-11 12:40:10203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentinginsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('11','0','2005-12-28','PERKARA LINGKUNGAN HIDUP.','

Perkara dari Kejaksaan Negeri Karanganyar dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

rn

Terdakwa
BUDI SANTOSO BIN SUGIYANTO, dkk

rn

Kasus Posisi :
Terdakwa I BUDI SANTOSO BIN SUGIYANTO selaku Direktur Operasional PT. Duniatex Setia Sandang Asli Textile dan terdakwa II JOKO WALUYO selaku karyawan, pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2004 secara tidak langsung bertanggung jawab terhadap hasil pengolahan limbah cair yang dihasilkan oleh PT. Duniatex Setia Sandang Asli Textile  yang diproses  pembuangan keluar inlet secara berurutan dimasukkan ke bak pengendapan sejumlah 4 buah selanjutnya dibuang ke sungai Pengok. Mereka terdakwa mengetahui limbah cair tesebut melebihi baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri atau tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan SK Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/02/1997 tanggal 19 Mei 1997 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi kegiatan industri  di Jawa Tengah.

rn

Pasal yang dapat dibuktikan :
Pasal 43 ayat (1) jo Pasal 45 UU No. 23 Tahun 1997 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

rn

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum :
Terdakwa I  dituntut pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dan Terdakwa II dituntut pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

rn

Penyelesaian:
Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar
Nomor : 53/Pid.B/2005/PN. Kray, tanggal 5 September 2005 :
- Pidana penjara terhadap terdakwa I BUDI SANTOSO BIN SUBIYANTO selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan
- Terdakwa II Joko Waluyo Bin  M. Parto Dimejo selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan .

','1')
insertTitle: PERKARA LINGKUNGAN HIDUP.1Success
9462009-03-11 12:35:58203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentinginsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('11','0','2005-12-29','TINDAK PIDANA PERBANKAN','

Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

rn

Terdakwa
THEN PO MIN

rn

Kasus Posisi:
Terdakwa  baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan DONNY, CECEP SUTISNA, serta NANA SUWARNA dan ISTAR ROFIQ HIDAYAT alias HARIYANTO alias TOPIK (diajukan dalam berkas perkara tersendiri), pada tanggal 14 September 2004 bertempat di Bank Lippo Cideng, Jl. Cideng Barat, Jakarta Pusat, telah membuat atau menyebabkan adanya pencatatan  palsu  dalam  pembukuan  atau  rekening  suatu bank  dengan cara terdakwa mencatat atau mengaktifkan permohonan kartu ATM an. RIZKA di komputer Bank Lippo tempat terdakwa bekerja. Terdakwa juga menggandakan buku tabungan atas nama HARIYANTO, kemudian dengan ATM An. RIZKA, DONNY dan CECEP SUTISNA telah mengambil uang melalui ATM sebesar Rp. 70.000.000,- sedangkan dengan buku tabungan terdakwa bersama NANA SUWARNA dan ISTAR ROFIQ HIDAYAT telah mengambil uang nasabah sebesar Rp. 94.000.000,- .

rn

Pasal yang dapat dibuktikan :
Pasal 49 ayat (1) a UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

rn

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum :
Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun potong tahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.

rn

Penyelesaian:
Belum ada putusan pengadilan.

','1')
insertTitle: TINDAK PIDANA PERBANKAN1Success
9452009-03-11 12:34:50203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentinginsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('11','0','2005-12-30','PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LOUNDERING).','

Perkara dari Kejaksaan Negeri Kebumen dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

rn

Terdakwa
DRA. ANASTASIA KUSMIATI PRANOTO

rn

Kasus Posisi Singkat :
DRA. ANASTASIA KUSMIATI PRANOTO melakukan pengumpulan dana dari para nasabah sebesar Rp 70 Miliar dengan janji memberikan bunga sebesar 16 % dan para nasabah diberikan sertifikat Kavling Serasi, kemudian dana yang terkumpul ditransfer ke rekening HERRY ROBERT dan EDI TAUFIK untuk dibelikan mobil, tanah dan bangunan. Namun sertifikat kavling Serasi ternyata  palsu.  

rn

Pasal yang dapat dibuktikan : 
Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15 tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dan diperbaharui dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 25 tahun 2003.

rn

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum :
Pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun potong tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

rn

Penyelesaian:
Putusan Pengadilan Negeri Kebumen:
Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

rn

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Kebumen tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding.

','1')
insertTitle: PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LOUNDERING).1Success
9442009-03-11 12:33:31203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentinginsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('11','0','2005-12-31','PERKARA MINYAK DAN GAS . ','

Tahun 2005

rn

1. Perkara dari Kejaksaan Negeri Cilacap dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

rn

Terdakwa
ZHANG MING FENG, dkk.

rn

Kasus Posisi:
Pada tanggal 20 Juni 2005 sampai dengan 25 Juni 2005 para terdakwa secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri atau secara mufakat bertempat di Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap, telah menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar yang disubsidi   Pemerintah  yang   dilakukan   oleh  para terdakwa dengan cara menerima pengangkutan / pengisian bahan bakar minyak solar yang diketahui tidak ada ijin dari Pertamina.

rn

Pasal yang dapat dibuktikan :

rn

Pasal 55 UU RI  No. 22 tahun 2001 tentang Migas jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

rn

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum :
Pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun potong tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair  2 (dua) bulan kurungan.

rn

Penyelesaian:
Putusan Pengadilan Negeri Cilacap
Nomor : 318/Pen.Pid/2005/PN Cilacap tanggal 24 November 2005 :
- Pidana penjara terdakwa I selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan,
- Terdakwa II , III, IV, V, VI, VII, VIII,, IX masing – masing selama 10 (sepuluh) bulan dan denda masing – masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

','1')
insertTitle: PERKARA MINYAK DAN GAS .1Success
9432009-03-11 12:31:19203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentinginsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('11','0','2006-12-13','TINDAK PIDANA KEHUTANAN (ILLEGAL LOGGING) ','

Perkara dari Kejaksaan Tinggi Papua dan Kejaksaan Negeri Jayapura

rn

Terdakwa
TAN ENG KWEE,dkk

rn

Kasus Posisi :
Bahwa mereka terdakwa TAN ENG KWEE selaku General Manager PT. Wapoga Mutiara Timber unit II, Jayapura, dan terdakwa IR. AGUSTHINUS JOUMILENA selaku Manager Camp. PT. Wapoga Mutiara Timber Unit II, Jayapura, secara bersama-sama dengan 7 orang Ketua Kopermas yang perkaranya akan diajukan secara terpisah yaitu HENDRIK ABOWAY selaku Ketua Kopermas Tatom Jaya, ALEX EVERT DANSI dan selaku Ketua Kopermas Flyampon Raya, RAVID KYEU-KYEU SE selaku Ketua Kopermas Andran, SIMON SAMAY selaku Ketua Kopermas Snirif, ALFONSIUS B NEMNAI selaku Ketua Kopermas Baunan Makur dan PILEMON DIES selaku Ketua Kopermas SOKUATA DAWEMNA, sejak bulan Mei 2004 sampai dengan tanggal 8 Maret 2005 bertempat di areal IPK-MA atas nama ketujuh Kopermas tersebut di atas atau di kawasan Hutan Distrik Bonggo, Kab. Sarmi, dan Distrik Unurun Guay, Kab.  Jayapura, telah  melakukan  kegiatan  penebangan/pemungutan hasil hutan berupa kayu log jenis merbau, benuang dan rimba campuran lainnya dengan menggunkan alat-alat berat antara lain berupa logging truk W. Loader, M. Grader, Dump Truk dan Craine tanpa hak/ijin dari pejabat yang berwenang.

rn

Ijin yang digunakan untuk melakukan kegiatan penebangan/ pemungutan hasil hutan kayu tersebut adalah berupa Ijin Pemungutan Kayu Masyarakat Adat (IPK-MA) atas nama ketujuh Kopermas tersebut yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua. Hal ini tidak benar atau dengan kata lain bahwa kegiatan penenbangan atau pemungutan hasil hutan kayu yang dilakukan PT. Wapoga Mutiara Timber Unit II Jayapura di areal IPK-MA ketujuh kopermas tersebut tanpa hak atau ijin dari pejabat yang berwenang karena ijin berupa IPK-MA tersebut tidak dikenal atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan maupun peraturan pelaksananya.

rn

Sebagai hasil dari kegiatan penebangan atau pemungutan hasil hutan kayu yang dilakukan oleh PT. Wapoga Mutiara Timber Unit Jayapura di areal IPK-MA atas nama ketujuh kopermas tersebut telah disita kayu log jenis merau dan benuang sebanyak kurang lebih 1948 picis yang terdiri dari 1.548 picis berada di Logpond Mudu Distrik Bonggo Kab. Sarmi dan 400 picis berada di Logpond Kaptiau Distrik Unurun Guay Kab. Jayapura.

rn

Ijin pemasukan dan penggunaan peralatan pengusahaan hutan tersebut adalah benar berupa ijin pemasukan dan penggunaan peralatan pengusahaan hutan ipk-ma atas nama ketujuh kopermas tersebut yang diterbitkan oleh kepala dinas kehutanan Provinsi Papua atas nama  ketujuh kopermas. hal ini adalah  tidak benar atau dengan kata lain bahwa pemasukan dan penggunaan peralatan pengusahaan hutan oleh PT. Wapoga Mutiara Timber Unit II Jayapura di areal IPKA-MA atas nama ketujuh kopermas tersebut sama dengan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang karena seharusnya sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 428/KPTS-II/2003 tanggal 18 Desember 2000, (pemasukan dan penggunaan peralatan pengusahaan hutan harus mendapat ijin dari Direktur Jenderal cq. Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam).

rn

Pasal yang dibuktikan :
Kesatu :  Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 tahun  1999    tentang kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kedua  : Pasal 50 ayat (3) huruf j jo Pasal 78 ayat (9) UU No. 41 tahun 1999    tentang kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

rn

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum :
Pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun potong tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

rn

Penyelesaian:
Putusan Pengadilan Negeri Jayapura: Bebas

','1')
insertTitle: TINDAK PIDANA KEHUTANAN (ILLEGAL LOGGING)1Success
9422009-03-11 12:29:05203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentinginsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('11','0','2006-12-14','TINDAK PIDANA NARKOTIKA','

Perkara dari Kejaksaan Negeri Denpasar dan Kejaksaan Tinggi Bali 

rn

Terdakwa
RENAE LAWRENCE

rn

Kasus Posisi :
Bertempat di areal Terminal keberangkatan Internasional Bandar Udara Ngurah Rai Tuban Kec. Kuta, Kab. Badung, polisi telah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang terlarang berupa paket heroin yang dililit di tubuh  terdakwa dipunggung seberat 668,29 gram netto, di paha kanan seberat 668,29 gram netto dan dipaha kiri seberat 693,41 gram  sehingga berat seluruhnya adalah 2.168,97 gram.

rn

Pasal yang dibuktikan :
Dakwaan primair melanggar Pasal 82 ayat (3) huruf a Undang–undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidna penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling banyak Rp.3.000.000.000,-  ( tiga milyar rupiah).

rn

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum :
Pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun potong tahahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

rn

Penyelesaian:
Putusan Pengadilan Negeri Denpasar : Seumur hidup

','1')
insertTitle: TINDAK PIDANA NARKOTIKA1Success
9412009-03-11 12:27:42203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentinginsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('11','0','2006-12-15','TINDAK PIDANA NARKOTIKA','

Perkara dari Kejaksaan Negeri Denpasar dan Kejaksaan Tinggi Bali

rn

Terdakwa
ANDREW CHAN

rn

Kasus Posisi :
Pada hari Minggu, tanggal 17 April 2005, sekitar jam 23.30 WITA, bertempat di terminal keberangkatan Internasional Bandara Ngurah Rai, Tuban, Kuta, Badung, telah ditangkap terdakwa ANDREW CHAN, terdakwa bersama dengan para terdakwa lainnya yang berada di Hotel Melasti, Kuta, Badung, yaitu MYURAN SUKUMARAN, THAN DUC TAN NGUYEN, SI YI CHAN dan MATTEW JAMES NORMAN. Terdakwa yang mengatur dan membiayai segala akomodasi dari para terdakwa yang terlibat dalam pengiriman heroin. yang dibawa dari Denpasar ke Australia oleh kurir yang telah disiapkan terdakwa secara rapi dengan cara menempelkan plastik bening warna putih yang berisi heroin pada anggota tubuh RENAE LAWRENCE, yaitu :

rn

- Pada paha kiri RENAE LAWRENCE,  ANDREW CHAN menempelkan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dililit dengan plaster verban warna putih yang didalamnya berisi heroin seberat 807,27 gram netto. Pada paha kiri RENAE LAWRENCE terdakwa menempelkan 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang bertuliskan Foodsever Rolls By Tilia yang ditaburi dengan serbuk merica yang dililit dengan isolasi warna bening  yang  didalamnya  berisi  heroin  yang kemudian dililit lagi dengan plaster verban warna coklat dengan berat keseluruhan 668,29 gram. pada punggung RENAE LAWRENCE terdakwa menempelkan 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang bertuliskan Rolls by Tilia yang ditaburi dengan serbuk merica yang dililit dengan isolasi warna bening yang didalamnya berisi heroin kemudian dililit lagi dengan plaster verban warna coklat dengan berat keseluruhan 693,41 gram netto.
- Pada anggota tubuh MARTIN ERIC STEPHEN terdakwa dan ANDREW CHAN juga menempelkan paket heroin untuk ke Australia yaitu : pada punggung MARTIN ERIC STEPHEN terdakwa dan ANDREW CHAN menempelkan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang dililit dengan plaster verban warna putih yang didalamnya berisi heroin seberat 890,84 gram netto. pada paha kiri MARTIN ERIC STEPHEN terdakwa dan ANDREW CHAN juga menempelkan 2 (dua) bungkus plastik warna bening bertuliskan Foodsever Rolls By Tilia yang ditaburi dengan serbuk merica yang dililit dengan isolasi warna bening yan didalamnya berisi heroin kemudian dililit lagi dengan plaster verban warna coklat dengan berat 717,62 gram netto.
- Dan pada paha kanan MARTIN ERIC STEPHEN, terdakwa dan ANDREW CHAN menempelkan 2 (dua) bungkus plastik warna bening bertuliskan Foodsever Rolls By Tilia yang ditaburi dengan serbuk merica yang dililit dengan isolasi warna bening yang didalamnya berisi heroin kemudian dililit lagi dengan plaster verban warna coklat dengan berat keseluruhan 733,28 gram netto bertempat di Hotel Adi Dharma kamar 105 terdakwa dan ADREW CHAN menempelkan paket heroin pada tubuh MICHAEL WILLIAM CZUGAJ dan SCOTT ANTHONY RUSH untuk dibawa ke Australia yaitu :
- Pada paha kiri MICHAEL WILLIAM CZUGAJ ditempel seberat 400,97 gram netto, pada paha kanan seberat 397,21 gram netto, pada punggung seberat 956,59 gram netto, pada paha kiri SCOTT ANTHONY RUSH, ditempel bungkus plastik seberat 389,90 gram netto, pada paha kanan SCOTT ANTHONY RUSH ditempel 1 bungkus seberat 414,37 gram netto dan pada punggung seberat 888 gram netto.

rn


Pasal yang dibuktikan :
Dakwaan Primair melanggar Pasal 82 ayat (3) huruf a  Undang–Undang No. 22 tahun 1997 tentang narkotika dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling banyak Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

rn

Tntutan Jaksa Penuntut Umum :
Pidana mati

rn

Penyelesaian:
Putusan Pengadilan Negeri Denpasar : Pidana mati

','1')
insertTitle: TINDAK PIDANA NARKOTIKA1Success
9402009-03-11 12:25:51203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentinginsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('11','0','2006-12-16','TINDAK PIDANA TERORISME','

Perkara dari Kejaksaan Negeri Semarang dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

rn

Terdakwa
DJOKO alias PAK MAN BIN DANU KUSNO

rn

Kasus Posisi :
Pada tanggal 27 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2005 dan tanggal 27 September 2005 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2005, bertempat di rumah makan Padang “Selera” Jalan Supriyadi No. A-9, Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, dengan sengaja telah memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme yaitu FARHAN alias NOORDIN M. TOP (pelaku Bom Bali II tanggal 1 Oktober 2005).

rn

Pasal yang dibuktikan :
Pasal 13 huruf a dan b peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo Pasal 1 UU No. 15 tahun 2003 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

rn

Tuntutan :
Pidana penjara selama 15 tahun potong tahun.

rn

Penyelesaian:

','1')
insertTitle: TINDAK PIDANA TERORISME1Success
9392009-03-11 12:22:13202.159.19.69adminManagement Menudelete from tb_program where id='16'deleteMenu: RI - Kegiatan, File: kegiatan_list.php1Success
9382009-03-11 12:22:13202.159.19.69adminManagement Menudelete from tb_user_program where id_program='16'deleteUser: admin, Menu: RI - Kegiatan, File: kegiatan_list.php1Success
9372009-03-11 12:21:44203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentinginsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('11','0','2006-12-17','TINDAK PIDANA PERBANKAN','

Perkara dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada Kejaksaan Tinggi di Yogyakarta.

rn

Terdakwa
- DRS. BAMBANG WAHYUDI
- DJUNGTJIK ARSAN, SE.,MBA

rn

Kasus Posisi :
Pada tanggal 10 Maret 2004, saksi IRA PUSPA SARI mentransfer uang ke BPR Tripilar melalui Bank Danamon untuk mendepositokan uang sebesar Rp. 50.000.000,- dengan bunga 16 %, kemudian dari uang tersebut pada tanggal 17 Maret 2004 telah dipergunakan sebesar Rp. 360.000.000,- selain pencairan deposito juga diciptakan kredit fiktif dengan mengatasnamakan pegawai PT. Tripilar Medis sejumlah Rp. 1.245.000.000,-

rn

Pasal yang dakwaan :
Pasal 49 ayat (2) b jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan jo UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

rn

Tuntutan JPU :
Masing – masing selama 5 tahun potong tahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000.000,- subsidair 3 bulan kurungan.

rn

Penyelesaian:

','1')
insertTitle: TINDAK PIDANA PERBANKAN1Success
9362009-03-11 12:20:18203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentinginsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('11','0','2006-12-18','TINDAK PIDANA MONEY LOUNDERING','

Perkara dari Kejaksaan Negeri Jember pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. 

rn

Terdakwa
- FIKIN SILATURROHMAN
- EDY SURYANTO

rn

Kasus Posisi :
Mereka terdakwa I dan terdakwa II secara bersama – sama atau sendiri – sendiri dalam tanggung jawab masing – masing secara berturut – turut pada tanggal 9 Mei 2004 sampai dengan tanggal 18 Mei 2004, bertempat di Bank Mandiri, Kab. Jember, dan BCA Cab. Jember, telah menyimpan harta kekayaan berupa mata uang asing dalam bentuk USD sebanyak lebih kurang US $ 500.000, yang diketahuinya atau patut diduga, diperoleh dari hasil kejahatan pencurian disebuah rumah di Jl. Mawar Blok F.4 Nomor 20, Cinere, Depok , Bogor.

rn

Pasal yang didakwakan :
Pasal 3 ayat (1) sub a UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 tahun 2003 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

rn

Tuntutan JPU :
Pidana penjara terdakwa I FIKIN SILATORROHMAN selama 11 tahun potong tahanan dan terdakwa II EDY SURYANTO selama 9 tahun potong tahanan

rn

Penyelesaian:

','1')
insertTitle: TINDAK PIDANA MONEY LOUNDERING1Success
9352009-03-11 12:19:17203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentinginsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('11','0','2006-12-19','TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA (TRAFFICKING)','

Perkara dari Kejaksaan Negeri Bogor dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

rn

Terdakwa
TELI RAMDANIYATI alias TELI

rn

Kasus Posisi :
Hari Rabu tanggal 15 Februari 2006, sekitar jam 14.00 WIB bertempat di depan Toko Berkah Baru di Jl. Pertigaan Empang, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor, terdakwa telah memperdagangkan atau memperniagakan anak yang belum dewasa/anak dibawah umur terhadap saksi korban SHINTA SEPTIANI ITA dan saksi korban INDRI AGUSTINA alias INDRI untuk melayani laki – laki (bersetubuh).

rn

Pasal Dakwaan :

rn

Pertama :
Pasal 83 UU RI  No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

rn

Dituntut  :
Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan

rn

Penyelesaian:

','1')
insertTitle: TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA (TRAFFICKING)1Success
9342009-03-11 12:17:35203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentinginsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('11','0','2006-12-20','TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA (TRAFFICKING)','

Perkara dari Kejaksaan Negeri Medan dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

rn

Terdakwa
SURYA NILAM alias RIA PANGGABEAN alias RIA

rn

Kasus Posisi :
Sekitar bulan Desember 2005, terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi korban SUSILAWATI (berumur 24 tahun) dan SRI WAHYUNI (berumur 19 tahun) sebagai tukang pijit di Malaysia. Karena kedua saksi korban tidak pandai memijat maka terdakwa menawarkan lagi pekerjaan di Café di Malaysia dengan gaji besar, selanjutnya mempekerjakan kedua saksi korban melayani nafsu seks laki –laki (pekerja seks komersil). Setiap mendapat bayar uang tersebut diminta terdakwa. Pada tanggal 22 Februari 2006 mereka saksi korban akan dijual kepada laki – laki keturunan Cina.

rn

Pasal yang didakwakan :

rn

Pertama :
Pasal 266 ayat (1) KUHP

rn

Kedua :
Pasal 102 ayat (1) huruf a UU RI No. 39 tahun 2004

rn

Dituntut  :
Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun potong tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

rn

Penyelesaian:

','1')
insertTitle: TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA (TRAFFICKING)1Success
9332009-03-11 12:16:18203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentinginsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('11','0','2006-12-21','TINDAK PIDANA PETI','

Perkara dari Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang dan Kejaksaan Tinggi Kep. Bangka Belitung

rn

Tersangka :
– SUWITO GUNAWAN alias HAWSAW WIE alias AWIE
– TAMRON ALIAS AON
– DJOHAN RIDWAN HASAN
– IR. ERNAWAN REBUIN
– ISMIYARDI

rn

Kasus Posisi :
Para tersangka, secara bersama-sama dan sendiri-sendiri melakukan proses dan pengolahan dan pemurnian biji timah tanpa dilengkapi Kuasa Pertambangan (KP), Pengolahan dan Pemurnian, KP Pengangkutan dan KP Penjualan.

rn

Pasal Dakwaan:
Pertama :
Pasal 31 ayat 1 jo Pasal 14 huruf d jo Pasal 15 ayat 1 UU No. 11 tahun 1967 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP
Kedua :
Pasal 480 ayat 1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP

rn

Putusan:
Berkas Perkara sedang dalam proses pelimpahan ke pengadilan.

rn

Penyelesaian:

','1')
insertTitle: TINDAK PIDANA PETI1Success
9322009-03-11 12:15:54203.142.77.137adminPuslitbang - Penelitianupdate tb_unitcontent set idunitsub='34', idkejati='0', dateunitcontent='2009-01-29', title='PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN HAK-HAK KORBAN', description='Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran jaksa dalam memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana perdagangan orang terutama dalam hal pengajuan ganti rugi (restitusi) seiring dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk menginvetarisir berbagai permasalahan yang timbul dalam melaksanakan kewenangan jaksa mewakili korban mengajukan tuntutan ganti rugi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

Penelitian ini bertipe deskriptif dengan sifat normatif-empiris. Data diiperoleh dengan teknik non probability sampling jenis purposive terhadap 156 responden di 6 wilayah hukum kejaksaan tinggi, yaitu: Banten, Bali, Jambi, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Utara dengan rincian: 48 responden dari kejaksaan, 48 responden dari pengadilan, 36 responden dari pengacara, 12 responden perguruan tinggi, dan 12  responden dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian sebagai berikut

1.    Pengaturan restitusi dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007
Salah satu dasar pertimbangan diundangkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, karena selama ini peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dengan diundangkannya  Undang-undang ini, maka penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang  berlandaskan  pada  Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, termasuk perlindungan terhadap hak-hak korban perdagangan orang. Salah satu upaya memberikan perlindungan kepada korban, selain diwujudkan dalam bentuk dipidananya pelaku, juga diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak-hak  yang meliputi:
a.    Hak untuk memperoleh kerahasiaan identitas (Pasal 44)
b.    Hak untuk memperoleh restitusi/ganti rugi (Pasal 48 )
c.    Hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan fisik maupun psikis akibat perdagangan orang (Pasal 51).

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bahwa salah satu hak korban tindak pidana perdagangan orang ialah hak untuk memperoleh restitusi,  hak ini diberikan kepada korban oleh pelaku sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban akibat terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Restitusi sebagai bentuk ganti rugi kepada korban, menurut ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 berupa ganti kerugian atas:
a.    Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
b.    Penderitaan;
c.    Biaya untuk tindakan perawatan medis dan atau psikologis; dan/atau
d.    Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang yang meliputi: a.kehilangan harta kekayaan; b.biaya transportasi dasar; c.biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum, dan/atau d. kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku.

Mengacu pada ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur tentang hak korban tindak pidana perdagangan orang berupa restitusi (ganti rugi), menimbulkan berbagai pendapat tentang perlu tidaknya restitusi diatur tersendiri di luar Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Data penelitian menunjukkan bahwa 150 responden (96,16 %) berpendapat restitusi perlu diatur secara tersendiri di luar KUHAP, 2 responden (1,28 %) menyatakan tidak perlu, dan 4 responden (2,5 %) tidak memberikan jawaban. Dari komposisi data menunjukkan sebagian besar responden setuju restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang diatur tersendiri dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, dimana pengajuannya diwakili oleh  Jaksa sebagai  Penuntut  Umum, tidak seperti restitusi bagi korban tindak pidana pada umumnya yang harus mengikuti ketentuan dalam KUHAP (penggabungan perkara) dimana gugatan perdata diajukan sendiri oleh pihak korban. Dasar pertimbangan responden adalah guna memberi perlindungan bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Perlindungan itu bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum bagi korban dalam bentuk pemberian kompensasi/ganti rugi berupa uang atau kekayaan yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai sanksi tambahan yang dijatuhkan bersamaan dengan putusan pidana; dan juga untuk terpenuhinya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan (constante yustitie) dengan pertimbangan apabila restitusi diajukan melalui gugatan perdata, akan merugikan pihak korban karena memakan waktu yang cukup lama dan biaya besar.

Dalam Pasal 48 ayat (5) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 disebutkan bahwa “uang restitusi dapat dititipkan di pengadilan tempat perkara diputus”. Namun pasal itu tidak disertai dengan ketentuan mengenai mekanisme penitipan yang meliputi kapan penitipan dapat dilakukan dan apakah penitipan tersebut efektif atau tidak. Terhadap waktu penitipan uang restitusi, data penelitian menunjukkan 89 responden (57,06%) menyatakan waktu penitipan restitusi sebaiknya dilakukan sejak tahap penyidikan atau penuntutan; 63 responden (40,38%) menyatakan waktu penitipan sebaiknya dilakukan setelah adanya putusan PN; dan 4 responden (2,56%) tidak memberikan jawaban. Alasan responden yang setuju waktu penitipan dilakukan sejak tahap penyidikan adalah untuk menghindari pengalihan harta pelaku agar tidak habis pada saat akan dieksekusi. Penitipan uang restitusi dapat dilakukan seperti mekanisme konsinyasi dalam hukum perdata. Sejak tahap penyidikan, penyidik sudah menghitung berapa besar nilai kerugian korban, selanjutnya penyidik melaporkan kepada jaksa selaku penuntut umum. Atas dasar laporan penyidik, penuntut umum mengajukan permintaan kepada Ketua PN setempat melalui panitera untuk membuat “surat ketetapan” supaya pelaku menitipkan sejumlah uang sesuai dengan permintaan  Jaksa selaku  Penuntut  Umum.  Terhadap pendapat yang setuju waktu penitipan dilakukan setelah ada putusan PN, adalah untuk memudahkan Hakim dalam penghitungan kerugian korban, walaupun hal ini sangatlah beresiko. Dengan tidak adanya uang titipan sejak awal, dikhawatirkan pada saat eksekusi, harta pelaku sudah habis dan korban tidak mendapatkan apa-apa. Hal ini dapat dikarenakan harta kekayaan pelaku sudah dialihkan sebelum ada putusan PN.

Terhadap dua pendapat di atas, alasan responden yang setuju penitipan dilakukan sejak tahap penyidikan tampaknya lebih mendukung adanya perlindungan hak-hak korban, selain itu juga bersesuaian dengan Penjelasan pasal 48 ayat (5) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa penitipan restitusi dalam bentuk uang di pengadilan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini disamakan dengan proses penanganan perkara perdata dalam konsinyasi. Ini berarti, pelaksanaan Pasal 48 ayat (5) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007  tentang waktu penitipan uang restitusi, dilakukan sejak tahap penyidikan.

Terhadap efektifitas penitipan uang restitusi, data penelitian menunjukkan 87 responden (57,76 %) menyatakan efektif, 58 responden (37,17%) menyatakan tidak efektif dan 11 responden (7,05%) tergantung situasi dan kondisi. Alasan responden yang menyatakan penitipan uang restitusi efektif karena prosedurnya tidak berbelit-belit dan tidak memerlukan biaya yang harus ditanggung oleh korban..  Dikaitkan dengan bunyi pasal 48 ayat (5) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, responden mensyaratkan adanya amandemen terhadap kata “dapat” yang seharusnya diganti dengan kata “wajib”, karena dalam kata “wajib” mengandung makna ketegasan bahwa perintah  Undang-undang harus diikuti oleh siapapun tanpa kecuali, atau dengan kata lain pelaku tindak pidana perdagangan orang wajib menitipkan uang restitusi pada PN setempat. Kata wajib menitipkan uang  kalau tidak diikuti dengan upaya paksa, maka ketentuan itu akan sia-sia saja. Sebab bila pelaku tetap tidak mau menitipkan uang restitusi ke pengadilan juga tidak ada sanksi yang akan diberikan pada pelaku. Ini berarti  salah satu unsur sistem hukum yaitu dapat diaplikasinya peraturan tidak dapat terwujud. Dengan tidak berfungsinya salah satu unsur maka sistem hukum tidak akan berjalan dengan efektif. Oleh sebab itu responden yang menyatakan penitipan uang restitusi tidak efektif, menyatakan sebaiknya penitipan restitusi diganti dengan sita jaminan, karena sejak awal penyidikan sudah dapat dilakukan penyitaan terhadap harta pelaku sebagai jaminan pembayaran uang restitusi. Pendapat ini patut dijadikan alternatif,  walaupun semua itu harus ada ketentuan yang mengaturnya.

2.    Pengajuan tuntutan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang
Dalam Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 disebutkan antara lain bahwa pengajuan restitusi disampaikan oleh  Penuntut  Umum kepada pengadilan bersamaan dengan tuntutan pidana, dan kewenangan mengajukan restitusi oleh  Penuntut  Umum ini tidak menghapuskan hak korban untuk mengajukan gugatan sendiri atas kerugian yang dideritanya. Namun demikian, walaupun penuntut umum berwenang mengajukan restitusi, tetapi mekanisme pelaksanaannya belum diatur dengan jelas oleh peraturan perundang-undangan; seperti misalnya: a.siapakah dan bagaimana menentukan besar kecilnya jumlah uang restitusi yang akan diajukan, b.siapakah yang berwenang mengajukan tuntutan restitusi, c.apakah tuntutan restitusi menjadi satu dan merupakan bagian dari surat tuntutan atau terpisah tetapi pengajuannya bersamaan dengan surat tuntutan, dan. apakah diperkenankan kalau sudah diajukan penuntut umum korban dapat mengajukan sendiri, atau  ketentuan ini bersifat alternatif.

Terhadap permasalahan siapakah yang berhak menentukan jumlah uang restitusi yang akan diajukan ke pengadilan, 77 responden (49,36 %) menyatakan yang berhak adalah jaksa, dengan pertimbangan disamping jaksa mempunyai kewenangan untuk mengajukan tuntutan restitusi mewakili korban sebagaimana Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 juga dikarenakan restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang sudah ditarik ke ranah hukum pidana, sehingga Jaksa sebagai pejabat publik yang mewakili kepentingan masyarakat;  54 responden (34,62 %) menyatakan yang paling berhak adalah korban dan keluarganya karena merekalah yang secara nyata mengalami dan merasakan penderitaan; 21 responden (13,46%) berpendapat baik jaksa maupun korban dapat menghitung sendiri-sendiri nilai kerugian korban yang akan diajukan ke pengadilan dan biarkan hakim yang memutuskan berapa restitusi yang harus dibayar oleh pelaku; dan 4 responden (2,56%) tidak memberikan jawaban.  

Data tersebut menunjukkan walaupun belum ada kata sepakat mengenai siapa yang berhak menentukan jumlah nilai uang restitusi yang akan diajukan ke pengadilan, tetapi sebagian besar responden berpendapat mengingat restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang sudah ditarik ke wilayah hukum pidana, maka sebaiknya perhitungan diserahkan sepenuhnya ke Jaksa, dan tetap berkoordinasi dengan korban. 
Demikian halnya dengan bagaimana cara menghitung jumlah nilai uang restitusi, sepanjang belum ada ketentuan yang mengaturnya sebagai tolok ukur/standar penilaian, maka untuk menentukan jumlah kerugian korban dapat dilakukan dengan melihat nilai kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil dapat dihitung berdasarkan fakta-fakta yang dibuktikan di pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang- undang Nomor 21 Tahun 2007,  sedangkan kerugian immateriil biasanya diakomodasikan atas permintaan korban yang disesuaikan dengan status korban/keluarga dalam masyarakat baik ditinjau dari segi sosial, ekonomi, budaya dan agama; mengingat hal tersebut belum diatur secara tegas baik dalam Undang -undang Nomor 21 Tahun 2007 atau dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Namun demikian, dasar penilaian melalui standar kerugian materiil dan immateriil belum mewakili kepentingan korban seutuhnya karena cenderung terpengaruh adanya penilaian subyektif dari jaksa ataupun korban/keluarga, sehingga  harus ada ketentuan yang mengaturnya.

Terhadap siapakah yang berwenang mengajukan tuntutan restitusi, 89 responden (57,06%) menyatakan yang berhak adalah Jaksa setelah mempertim-bangkan apa yang diinginkan oleh korban dan keluarganya; 32 responden (20,51%) menyatakan yang berhak adalah korban/keluarganya; 31 responden (19,87%)  menyatakan  yang berhak adalah jaksa dan korban, sedangkan 4 responden (2,56%) tidak memberikan jawaban. Data menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan yang berwenang mengajukan tuntutan restitusi adalah jaksa selaku penuntut umum setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang diinginkan korban/keluarga. Walaupun dari data yang ada menunjukkan pula adanya responden yang menghendaki pihak korban/keluarganya yang mengajukan tuntutan restitusi, karena secara riil atau faktual yang mengalami penderitaan adalah korban sendiri (private prosecutor), tetapi sebenarnya secara keseluruhan pendapat responden mempunyai arah yang sama yaitu pada prinsipnya yang berwenang mengajukan tuntutan restitusi ke pengadilan tetap Jaksa selaku Penuntut Umum setelah memperhatikan dan berkoordinasi dengan pihak korban/keluarganya.Pendapat responden berlandaskan pada ketentuan jaksa adalah pejabat publik  dan  restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang sudah masuk dalam ranah hukum pidana, sehingga restitusi yang diajukan  Jaksa sifatnya wajib, baik diminta korban ataupun tidak. Apabila jaksa tidak setuju dengan apa yang diminta korban/keluarganya,demikian sebaliknya apabila korban tidak setuju dengan penilaian  Jaksa, maka korban dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan melalui mekanisme gugatan perdata.            

Terhadap pengajuan tuntutan restitusi dan tuntutan pidana, apakah tuntutan restitusi menjadi satu dan merupakan bagian dari surat tuntutan atau terpisah tetapi pengajuannya bersamaan dengan surat tuntutan, data penelitian menunjukkan 102 responden (65,39%) menyatakan sebaiknya tuntutan restitusi menjadi satu dengan tuntutan pidana dan diajukan bersamaan agar lebih efisien; karena restitusi itu sifatnya hanya menentukan nilai kerugian yang diderita korban yang pemeriksaannya tidak dapat dilepaskan dari tindak pidananya, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 bahwa “restitusi itu diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tindak pidana perdagangan orang”, 34 responden (21,79%) menyatakan tuntutan restitusi dan tuntutan pidana dibuat terpisah tetapi waktu pengajuannya tetap bersamaan, 16 responden (10,26%) menyatakan tidak menjadikan masalah tuntutan restitusi dan tuntutan pidana dalam satu berkas atau tidak yang penting pengajuannya bersamaan, dan 4 responden (2,56%) tidak memberikan jawaban. Walaupun terdapat perbedaan pendapat mengenai penyusunan tuntutan restitusi apakah menyatu atau terpisah dengan tuntutan pidana, tetapi data yang ada tetap menunjukkan adanya konsistensi responden terutama dalam menyikapi ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, bahwa pengajuan restitusi disampaikan oleh  Penuntut  Umum kepada pengadilan bersamaan dengan tuntutan pidana; mengandung makna walaupun tuntutan restitusi diajukan dalam satu berkas dengan tuntutan pidana atau dibuat terpisah, tidaklah menjadikan suatu permasalahan, sebab dalam undang-undang juga tidak ada ketegasan apakah harus menyatu ataukah terpisah; yang penting adalah waktu pengajuannya tetap bersamaan. Namun demikian, dengan kondisi data yang ada dimana sebagian besar responden menginginkan tuntutan restitusi disatukan dengan tuntutan pidana, adalah lebih realistis, efektif dan efisien. Sebab pada dasarnya restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang sudah menjadi bagian dari perkara pidana (lihat ketentuan Pasal 48 ayat (3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007), yang mencerminkan semangat peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.          

3.    Pengajuan upaya hukum atas putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang
Terhadap kewenangan jaksa mengajukan upaya hukum atas putusan restitusi, data penelitian menunjukkan sebagian besar responden yakni 127  (81,41%) berpendapat pada prinsipnya setiap putusan pengadilan pidana termasuk dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, Jaksa selaku Penuntut Umum mempunyai wewenang mengajukan upaya hukum baik dalam tingkat banding maupun kasasi, apabila menurut pendapat  Jaksa putusan pengadilan itu tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Demikian halnya terhadap putusan restitusi, walaupun dalam Undang- undang Nomor 21 Tahun 2007 tidak diatur secara limitatif mengenai kewenangan  Jaksa dalam melakukan upaya hukum baik dalam tingkat banding maupun kasasi terhadap putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, tetapi bila diperhatikan ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, secara tegas disebutkan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilakukan berdasarkan hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Sejak awalpun sudah disebutkan bahwa jaksa berwenang mengajukan tuntutan restitusi (pasal 48 ayat (1) Undang-  undang Nomor 21 Tahun 2007), maka atas dasar itu Jaksa pun tetap mempunyai kewenangan dalam pengajuan upaya hukum terhadap putusan restitusi disamping putusan pidananya. Walaupun ada 19 responden (12,18 %) menyatakan jaksa tidak berwenang mengajukan upaya hukum dan yang berhak adalah korban atau keluarga korban; 6 responden (3,85 %) menyatakan sebaiknya putusan restitusi pada putusan pengadilan tingkat pertama sudah bersifat final dan 2 responden (2,56%) tidak menjawab; tetapi pada prinsipnya data tersebut tidak menggoyahkan data mayoritas responden yang mendukung kewenangan jaksa dalam pengajuan upaya hukum terhadap putusan restitusi perkara tindak pidana perdagangan orang.

Restitusi pada dasarnya adalah ganti rugi dalam ranah hukum perdata, seiring dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 ditarik ke ranah hukum pidana, khususnya melalui ketentuan Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007. Dalam proses penanganan perkara, restitusi mengikuti proses penanganan perkara pidananya karena restitusi diajukan bersamaan dengan tuntutan pidana oleh penuntut umum, dengan senantiasa memperhatikan dan tidak mengurangi hak-hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugian yang dideritanya, selain itu juga mengacu pada ketentuan Pasal 48 ayat (3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007,  bahwa putusan restitusi menjadi satu dengan amar putusan pidana. Dengan demikian sudah selayaknya dalam proses pengajuan upaya hukum atas putusan restitusi  dilakukan oleh jaksa selaku penuntut umum dalam lingkup proses beracara pidana.

Terhadap tata cara pengajuan upaya hukum atas putusan restitusi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang secara yuridis tidak menimbulkan permasalahan. Hal ini dapat dilihat dalam praktek peradilan pidana, sering terjadi adanya upaya hukum (banding) atas sebagian putusan saja, seperti: putusan pidananya diterima, tetapi putusan mengenai barang bukti tidak diterima sehingga diajukan banding. Begitu pula bila banding itu diajukan oleh salah satu pihak saja atau salah satu korban saja karena pada prinsipnya siapapun yang tidak menerima putusan pengadilan dapat mengajukan keberatan atau upaya hukum. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa pengajuan banding atas sebagian putusan hakim dapat mempengaruhi putusan lainnya karena hakim banding akan memeriksa semua putusan dan bukan hanya putusan yang diajukan banding. Kondisi tersebut berbeda dengan proses beracara dalam penggabungan perkara gugatan ganti rugi  dan perkara pidana yang diatur KUHAP. Dalam penggabungan perkara dimaksud, apabila perkara pidana tidak diajukan permintaan banding maka permintaan banding atas putusan ganti rugi tidak diperkenankan (Pasal 100 ayat (2) KUHAP). Terdakwa tidak diperkenankan banding hanya terhadap putusan perkara perdatanya saja (putusan ganti rugi). Apabila terdakwa menyatakan banding terhadap perkara pidananya, maka secara otomatis perkara perdatanya mengikuti pemeriksaan banding sehingga, turut serta diperiksa dan diputus oleh hakim banding, karena perkara perdata disini sifatnya accesoir (mengikuti perkara pidana). Dengan sendirinya karena bersifat accesoir, maka pihak yang dirugikan/korban  tidak terbuka kemungkinan untuk mengajukan banding atas putusan ganti rugi. Apapun putusan ganti rugi, korban harus menerimanya.

4.    Eksekusi Putusan Restitusi
Terhadap siapa pelaksana putusan restitusi, 113 responden (72,44%) menyatakan eksekusi putusan restitusi sebaiknya dilaksanakan oleh jaksa karena sejak awal jaksa berperan dalam pengajuan restitusi [Pasal 48 ayat (1) Undang- undang Nomor 21 Tahun 2007] dan yang paling penting karena proses pengajuan restitusi ini masuk dalam proses beracara pidana karena tindak pidana perdagangan orang berada dalam lingkup wilayah hukum pidana dan putusan restitusi menjadi satu dengan amar putusan pidana [pasal 48 ayat (3) Undang - undang Nomor 21 Tahun 2007]; 18 responden (11,54%) menyatakan eksekusi putusan restitusi dapat langsung diberikan pada korban atau keluarganya dan jaksa bertugas melakukan pengawasan. Bila pendapat 18 responden ini dilaksanakan, akan menimbulkan kesulitan mengenai siapa yang nantinya harus melapor ke pengadilan kalau restitusi telah dibayarkan, dan bagaimana bila tidak ada yang melapor; 21 responden (13,46%) menyatakan eksekusi putusan restitusi dapat diberikan langsung  kepada korban atau keluarganya dan dapat pula diberikan melalui jaksa sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu; sedangkan 2 responden (2,56%) tidak memberikan jawaban. Dalam ketentuan Pasal 50 (ayat 3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, disebutkan bahwa apabila dalam waktu tertentu pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka  Jaksa atas perintah Ketua PN dapat melakukan sita atas harta kekayaan pelaku untuk dilelang guna membayar restitusi. Namun demikian, menyimak ketentuan Pasal 50 ayat (4) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tersebut, tetap tidak disebutkan secara tegas apakah sejak awal eksekusi putusan restitusi dilaksanakan oleh Jaksa atau Jaksa baru bertindak bila pelaku tidak mau membayar RESTITUSI. Walaupun tidak ada ketegasan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagaimana telah disebutkan di atas, data menunjukkan mayoritas responden menginginkan agar terhadap putusan restitusi, pelaksana eksekusinya adalah  Jaksa, karena sejak awal jaksa sudah terlibat dalam pengajuan tuntutan restitusi. (Pasal 50 ayat (3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007). Kalau dalam penggabungan perkara ganti kerugian dan pidana dalam KUHAP, pelaksana eksekusi atas putusan pidana dilaksanakan oleh  Jaksa (Pasal 270 KUHAP) sedangkan putusan restitusi/ganti ruginya dilaksanakan menurut tata cara putusan perdata (Pasal 274 KUHAP).

5.    Pidana Pengganti Restitusi
Ketentuan Pasal 50 ayat (4) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan “apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun”. Terkait dengan pidana kurungan sebagai pengganti ketidakmampuan pelaku membayar uang ganti rugi (restitusi), 95 responden (60,90%) menyatakan setuju dengan adanya pidana pengganti, tetapi tidak setuju dengan maksimal 1 (satu) tahun pidana kurungan pengganti karena dianggap terlalu ringan dan sebaiknya ketentuan ini diubah disesuaikan dengan jumlah kerugian yang diderita korban. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kecenderunga pihak pelaku untuk menjalani pidana kurungan dari pada harus membayar uang restitusi, karena pidana kurungannya tidak lama. Padahal mungkin saja nilai restitusinya sangat besar dan untuk menghindari itu maka pihak terpidana akan memilih menjalankan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun dan kewajiban untuk membayar restitusi secara otomatis menjadi gugur; 41 responden (26,28%) menyatakan tidak setuju dengan adanya pidana pengganti karena restitusi tidak dapat diganti dengan pidana kurungan, alasannya apabila diganti dengan pidana kurungan maka penderitaan korban tetap tidak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi apa-apa dari penderitaan yang telah dialaminya; 16 responden (10,26%) yang lain menyatakan setuju terhadap pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun karena dapat mendorong pelaku untuk membayar ganti kerugian; sedangkan 2 responden (2,56%) lagi tidak memberikan jawaban.

Apabila dicermati, alasan yang dikemukakan oleh 95 reponden dengan yang dikemukakan oleh 41 responden sebagaimana tersebut di atas, mempunyai satu nafas/satu arah yang sama yakni menyikapi rentang waktu yang hanya 1 (satu) tahun sebagai pidana pengganti. Menurut responden, restitusi tidak dapat diganti dengan pidana kurungan karena bertentangan dengan semangat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 itu sendiri yang ingin memberi perlindungan kepada korban dalam bentuk ganti rugi secara finansial. Apabila pidana pengganti diterapkan, maka korban tidak mendapatkan ganti rugi atau kompensasi secara materiil atas penderitaannya. Oleh karena itu restitusi harus menjadi kewajiban terpidana sebagai pelaku kejahatan yang harus dibayar kepada korban/keluarganya. Bila pelaku belum mempunyai uang maka harus menjadi hutang dana kapan saja pelaku mempunyai kekayaaan , maka jaksa akan menyitanya. Begitu pula bila pelaku meninggal dunia, maka ganti rugi harus menjadi tanggungjawab ahli warisnya. Hal ini berbeda dengan kerugian dalam perkara korupsi yang diderita oleh negara sehingga bila pelaku tidak mampu membayar, dapat diganti dengan pidana kurungan.

Berdasarkan poin 1 sampai dengan 6 tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
a.     Bahwa di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur tentang restitusi (ganti rugi) bagi korban dan Jaksa diberi kewenangan untuk mewakili korban mengajukan restitusi. Ketentuan undang-undang tersebut di atas, berbeda dengan ketentuan sebagaimana dimaksud KUHAP, yaitu tuntutan ganti rugi harus diajukan sendiri oleh korban atau keluarganya melalui penggabungan perkara.
b.     Bahwa dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 terdapat peraturan yang kurang mendukung semangat undang-undang tersebut untuk memberikan perlindungan kepada korban yaitu ketentuan mengenai penitipan restitusi yang sifatnya sukarela  [Pasal 48 ayat (5)] dan adanya pidana kurungan pengganti maksimal 1 (satu) tahun [Pasal 50 ayat (4)].
c.    Bahwa peran Jaksa dalam mewakili korban mengajukan restitusi seharusnya dimulai sejak awal termasuk menentukan besar kecil restitusi yang akan diajukan ke pengadilan, melakukan upaya hukum dan bertindak sebagai pelaksana putusan restitusi, namun semua itu tidak diatur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007. Peran Jaksa dalam pengajuan restitusi hanya diatur dalam Penjelasan Pasal 48 ayat (1), tetapi dalam ketentuan ini hanya disebut kata “dapat” mengajukan restitusi bersamaan dengan tuntutan dan hal ini tidak mengurangi hak korban untuk mengajukan restitusi.
d.     Bahwa dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tidak dijelaskan sejauhmana peran Jaksa dan bagaimana hubungan antara Jaksa dengan korban dan tidak ada ketegasan kewenangan Jaksa dalam hal mengajukan upaya hukum. Selain itu kewenangan Jaksa sebagai eksekutor putusan restitusi juga tidak diatur secara tegas, karena dalam Pasal 50 ayat (3) hanya memberi kewenangan Jaksa untuk menyita harta kekayaan pelaku setelah ada perintah dari Ketua Pengadilan bila restitusi tidak dibayar oleh pelaku.

Dan saran sebagai berikut:
a.    Perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007  terutama menyangkut masalah:
1).    Kewenangan Jaksa mengajukan restitusi [Penjelasan Pasal 48 ayat  (1)].
Kewenangan ini harus diatur dalam batang tubuh (bukan dalam penjelasan pasal) dan harus ada ketegasan wajib dilaksanakan oleh JPU, bukan “dapat”. Selain itu, sepanjang frase “hal itu tidak mengurangi hak korban untuk mengajukan restitusi” harus dijelaskan bahwa hak korban itu harus diajukan melalui gugatan perdata, bukan pada saat pemeriksaan perkara pidana. 
2).        Penitipan restitusi [Pasal 48 ayat (5)]: Penitipan restitusi harus diwajibkan  dan dilakukan sejak tahap penyidikan untuk menghindari pelaku mengalihkan harta kekayaannya; alternatif lainnya ialah penitipan restitusi diganti dengan sita jaminan yang dapat dilakukan sejak penyidikan agar ada jaminan putusan restitusi dapat dilaksanakan.
3).        Pidana kurungan pengganti [Pasal 50 ayat (4)]: Pidana kurungan pengganti seharusnya dihilangkan dan diganti ketentuan bahwa restitusi wajib dibayar oleh pelaku dan akan menjadi hutang pelaku dan ahli waris jika ia belum mampu membayar, sehingga kapan saja pelaku/ahli warisnya punya kekayaan jaksa wajib melakukan penyitaan. Hal ini lebih sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang menitikberatkan perlindungan bagi korban dalam bentuk ganti rugi. Alternatif lain bila hal itu sulit dilakukan ialah batas maksimalnya pidana pengganti disesuaikan dengan kerugian korban, karena bila batas maksimalnya hanya 1 (satu) tahun sedangkan nilai kerugian korban sangat besar, maka pelaku akan lebih memilih pidana penganti dan ini sangat bertentang dengan rasa keadilan masyarakat.
b.    Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 harus segera diimplementasikan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Mekanisme dan Tata Cara Pengajuan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan orang. Dalam PP tersebut paling tidak harus mengatur tentang:
1).     Tata cara penitipan restitusi dan peran Jaksa dalam pengajuan titipan restitusi;
2).     Tata cara menghitung nilai kerugian yang akan diajukan ke pengadilan dan kewenangan jaksa menentukan jumlah kerugian yang akan diajukan ke pengadilan;
3).    Kewenangan jaksa mengajukan restitusi itu sifatnya wajib bukan sukarela sehingga ia tidak perlu mendapatkan persetujuan dari korban, kecuali apabila korban meminta jaksa agar tidak mengajukan tuntutan restitusi;
4).    Sikap jaksa bila korban lebih dari satu, ada yang menerima putusan dan ada pula yang menginginkan banding. Namun sebaiknya jaksa menyarankan bagi yang menolak untuk mengajukan gugatan melalui jalur perdata agar tidak merugikan korban yang menerima;
5).    Harus ada ketegasan bahwa pelaksanaan eksekusi harus melalui jaksa, sehingga jaksa benar-benar dapat melakukan pengawasan bahwa restitusi itu dipenuhi oleh pelaku.
c.    Langkah Kejaksaan Agung RI:
1).    Segera menyusun Petunjuk Pelaksana (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Teknis) agar ada keseragaman sikap dari para jaksa di daerah dalam menangani perkara tindak pidana perdagangan orang;
2).    Menyelenggarakan sosialisasi kepada para jaksa di daerah tentang tata cara pengajuan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang dan peran jaksa dalam pengajuan restitusi. Sosialisasi ini nantinya juga dapat diteruskan oleh jaksa di lapangan kepada para korban/keluarganya agar mereka tidak enggan dan mau mengajukan tuntutan restitusi, karena itu adalah hak mereka dan mereka tidak usah repot karena akan diwakili oleh jaksa.

(Pusat Litbang Kejaksaan Agung R.I, Studi tentang Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berkaitan Dengan Perlindungan Hak-Hak Korban, 2008)

', publish='1' where id='48'
updateTitle: PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN HAK-HAK KORBAN1Success
9312009-03-11 12:14:25203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentinginsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('11','0','2006-12-23','TINDAK PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA','

Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

rn

Terdakwa
TONY YUSUF alias TONI

rn

Kasus Posisi :
Pada hari Kamis, tanggal 27 April 2006, jam 13.00 WIB, terdakwa bersama dengan LIDYA PRATIWI dan VINCE YUSUF (berkas perkara terpisah) makan di Plaza Senayan dalam pertemuan tersebut terdakwa meminta bantuan kepada LIDYA PRATIWI untuk mencarikan pinjaman uang sebesar Rp. 5.000.000,- dan LIDYA PRATIWI menyanggupi akan mencarikan teman yang dapat dikerjai yaitu korban NAEK GONGGOM HUTAGALUNG. Terdakwa mengajak MUHAMAD SUKARDI (berkas perkara terpisah) memesan hotel yaitu Cottage Putri Duyung, Kamar Tongkol No. 59, Putri Duyung, Ancol, yang dijadikan tempat untuk mengerjai korban. Sekitar 40 menit LIDYA PRATIWI bersama dengan korban datang dan terdakwa sudah menunggu di dalam kamar langsung menodongkan pisau sangkurnya kearah korban dan menyuruh korban untuk jongkok serta berpura-pura membentak-bentak LIDYA PRATIWI selanjutnya kedua tangan korban diikat dengan menggunakan tali  nilon dan kabel tis sehingga korban tidak berdaya. Kemudian terdakwa mengambil barang-barang milik korban dan karena khawatir terbongkar serta karier LIDYA PRATIWI hancur sehingga terdakwa timbul niat untuk menghabisi nyawa korban dengan menusuk korban sebanyak (dua) kali dengan menggunakan tusukan es yang mengenai tengkuk leher korban lalu mengikat korban hingga meninggal dunia.

rn

Pasal yang dibuktikan :
Pasal 365 KUHP

rn

Tuntutan  :
Pidana mati

rn

Penyelesaian:

','1')
insertTitle: TINDAK PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA1Success
9302009-03-11 12:12:20203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentinginsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('11','0','2006-12-24','TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA','

Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

rn

Terdakwa
VINCE YUSUF

rn

Kasus Posisi :
Awalnya pada hari Kamis, tanggal 27 April 2006, sekitar jam 13.00 WIB terdakwa dan LIDYA PRATIWI datang ke rumah TONY YUSUF di BSD Sektor XII, Kencana Loka Blok A/33, Serpong, Tangerang. Terdakwa menyuruh TONY YUSUF untuk membawa alat-alat berupa pisau komando, tusukan es dan kabel, untuk mengerjai korban NAEK GONGGOM HUTAGALUNG di kamar hotel yang telah disewa. Setelah korban tidak berdaya, terdakwa dan LIDYA PRATIWI mengambil uang milik korban dari ATM. Karena terdakwa takut perbuatannya diketahui korban dan khawatir karir LIDYA PRATIWI akan hancur terdakwa timbul niat menghabisi nyawa korban. Kemudian terdakwa menyuruh TONY YUSUF menghabisi nyawa korban.

rn

Pasal yang dibuktikan :
Kedua : Pasal 365 (4) KUHP

rn

Tuntutan :
Pidana mati

rn

Penyelesaian:

','1')
insertTitle: TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA1Success
9292009-03-11 12:09:29203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentinginsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('11','0','2006-12-25','TINDAK PIDANA PENEMBAKAN ','

Perkara dari dari Kejaksaan Negeri Timika dan Kejaksaan Tinggi Papua

rn

Terdakwa 
ANTONIUS WAMANG

rn

Kasus Posisi :
Terdakwa, baik bertindak sendiri–sendiri maupun bersama–sama, pada hari Sabtu, tanggal 31 agustus 2002, sekitar jam 12.30 WIT dengan sengaja dan direncanakan lebih dulu, menghilangkan jiwa orang dengan cara melakukan penembakan diatas tanggul sebelah kanan jalan dari atas Timika menuju Tembagapura dengan senjata api jenis M–16 menembak mobil Toyota LWB warna putih No Lambung 01-1409 dan mobil Toyota LWB warna putih dengan No Lambung 01-1187. Penembakan tersebut mengakibatkan RICKY LYMN SPIER, EDWIN LEON BURGON dan FX BAMBANG RIWANTO meninggal dunia.

rn

Pasal yang dibuktikan :
Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
Tuntutan :
Pidana penjara 20 tahun potong tahanan

rn

Penyelesaian:

','1')
insertTitle: TINDAK PIDANA PENEMBAKAN1Success
9282009-03-11 12:08:30203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentinginsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('11','0','2006-12-26','TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP','

Perkara dari Kejaksaan Negeri Tondano dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.

rn

Terdakwa
I. PT. Newmont Minahasa Raya
II. RICHARD BRUCE NESS

rn

Kasus Posisi
Terdakwa yaitu terdakwa I PT. Newmont Minahasa Raya dan terdakwa II. RICHARD BRUCE NESS sebagai Direktur ataupun salah satu anggota Direksi PT. Newmont Minahasa Raya, pada bulan Oktober 1997 sampai dengan tahun 2004 bertempat di Desa Ratatotok, Kabupaten Minahasa Selatan, atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Tondano, secara melawan hukum, dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, mengakibatkan terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup antara lain menurunnya kualitas air laut sehingga tidak lagi berfungsi sesuai dengan peruntukannya dan masyarakat/Dusun Buyat mengalami gatal-gatal bahkan kondisi lingkungan Dusun Buyat sudah tidak memadai lagi untuk tempat tinggal sehingga dilakukan relokasi masyarakat Dusun Buyat.

rn

Pasal yang dibuktikan :
o Terdakwa I. PT. Newmont Minahasa Raya : Pasal 41 ayat (1) jo Pasal 45, Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 UU Nomor 23 tahun 1997.
o Terdakwa II RICHARD BRUCE NESS : Pasal 41 ayat (1) UU Nomor 23 tahun
1997.

rn

Tuntutan :
o Terdakwa I PT. Newmont Minahasa Raya :
Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
o Terdakwa II. RICHARD BRUCE NESS :
Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun potong tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

rn

Penyelesaian:

','1')
insertTitle: TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP1Success
9272009-03-11 12:07:10203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentinginsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('11','0','2006-12-27','TINDAK PIDANA PSIKOTROPIA','

Perkara dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

rn

Terdakwa
TJIK WANG alias AKWANG alias RICKY CHANDRA

rn

Kasus Posisi :
Sekitar bulan Februari 2005, terdakwa menempati rumah kontrakan di Komplek Green Garden blok E-I No. 37 A, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang dikontrak oleh MARTIN TAN (belum tertangkap) dan oleh MARTIN TAN terdakwa diberikan gaji Rp. 25.000.000,- per bulan untuk melakukan pekerjaan mengantar narkoba kepada orang-orang yang ditentukan oleh MARTIN TAN.

rn

Pada tanggal 8 Mei 2005 sekitar pukul 23.00 WIB saat terdakwa berada di rumah yang ditempati terdakwa di Komplek Green Garden E-I No. 37 A Kedoya Utara Kebon Jeruk, Jakarta Barat, terdakwa didatangi oleh ANTON (belum tertangkap) dengan membawa 1 (satu) buah koper warna hitam berisikan 70.000,- butir ekstasi yang kemudian ANTON menginap dirumah terdakwa, sebagaimana telah diberitahukan oleh MARTIN TAN sebelum   ANTON   datang,   dan   selanjutnya   pada   tanggal   9  Mei   2005 sekitar pukul 08.00 WIB, ANTON pamit meninggalkan rumah yang ditempati terdakwa tersebut namun sebelum ANTON pergi, 1 buah koper warna hitam yang berisikan 70.000,- butir ekstasi yang dibawa ANTON terlebih dahulu disimpan oleh terdakwa di dalam rumah yang ditempati terdakwa.

rn

Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2005, sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa dan rumah yang ditempati terdakwa digeledah oleh petugas kepolisian Polda Metro Jaya, yaitu saksi RUSWANTO dan saksi ZEKKY dan dalam penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan di dalam rumah yang ditempati terdakwa berupa :

rn

- 1 buah koper warna hitam berisikan 70.000,- butir tablet berbagai warna dan berbagai logo
- sebuah kotak/box plastik berisi 20 bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berat seluruhnya 20 kg
- sebuah kotak bekas tempat buah anggur berisi 5 plastik klip besar dan 5 plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat seluruhnya 6 kg
- sebuah tas/koper warna hitam berukuran sedang berisi 8 plastik masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat seluruhnya 4 kg
- 10 tabung kaca/pirek berisi cairan warna coklat diduga psikotropika berat seluruhnya 4 kg.

rn

Pasal yang dibuktikan :
Kesatu primair :Pasal 59 ayat (1) c jo Pasal 59 (2) UU RI  No. 5 tahun 1997; dan
Kedua Primair : Pasal 60 (1) c UU RI  No. 5 tahun 1997.

rn

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum:
Pidana mati

rn

Penyelesaian:
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat : Seumur hidup

','1')
insertTitle: TINDAK PIDANA PSIKOTROPIA1Success
9262009-03-11 12:05:05203.142.77.137adminPusdiklat - Kerjasama Diklatupdate tb_unitcontent set idunitsub='30', idkejati='0', dateunitcontent='2009-01-29', title='Tahun 2007', description='1.    Kerjasama dengan…..
-    Penyelenggaraan Training Masalah Forensic Acounting dan Asset Tracing Angkatan III
2.    Kerjasama dengan …..
-    Penyelenggaraan Penanganan Tindak Pidana Trafficking;
3.    Kerjasama dengan….
-    Penyelenggaraan Penanganan Human Trafficking
4.    Kerjasama dengan…
-    Penyelenggaraan Asset Forfeiture/Money Laundering Training
5.    Kerjasama dengan ….
-    Penyelenggaraan Tracing and Confiscating Criminal Assets
6.    Kerjasama dengan FCPP-USAID
-    Penyelenggaraan Training for the Trainers
7.    Kerjasama dengan U.S. DOJ-OPDAT
-    Penyelenggaraan Trial Advocacy Training', publish='1' where id='45'
updateTitle: Tahun 20071Success
9252009-03-11 12:04:45203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentinginsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('11','0','2006-12-28','TINDAK PIDANA PSIKOTROPIA','

Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

rn

Terdakwa
I. LIANG QIANJUN,
II.  OU YONGQIANG

rn

Kasus Posisi :
Bermula petugas Polisi Metro Jaya berhasil menangkap sdr. ISKANDAR alias CANDRA (meninggal bunuh diri) sebelum melakukan bunuh diri telah menginformasikan bahwa barang impor berupa sabu-sabu yang dikirim dari Guang Doang, China, ke Indonesia oleh Sdr. ACE (DPO) yang pengurusannya diserahkan kepada saksi JEANE WIDJAYA (berkas terpisah) telah dipindahkan ke Apartemen Mutiara, Jakarta Utara, dan disimpan oleh terdakwa I LIANG QIANJUN, terdakwa II OU YONGQIANG, dan setelah dilakukan pengeledahan dari terdakwa I dan II kedapatan membawa kunci Apartemen Mutiara, ketika dilakukan pengeledahan di dalam kamar berhasil ditemukan psikotropika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 200 kg.

rn

Pasal yang dibuktikan :
Pasal 60 ayat (1) huruf c jo Pasal 71 ayat (1) UU No. 5 tahun 1997

rn

Tuntutan :
Pidana penjara 20 tahun potong tahanan dan denda Rp. 150.000.000,- subsidair 6 bulan kurungan

rn

Penyelesaian:
Putusan PN :Pidana penjara 18 tahun potong tahanan dan denda Rp. 120.000.000,- subsidair 3 bulan kurungan (Tanggal 6 Nopember 2006)

','1')
insertTitle: TINDAK PIDANA PSIKOTROPIA1Success
9242009-03-11 12:02:54203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentinginsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('11','0','2006-12-29','TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA ','

Tahun 2006

rn

Perkara dari Kejaksaan Negeri Tangerang dan Kejaksaan Tinggi Banten

rn

Terdakwa
BENNY SUDRAJAT, dkk

rn

Kasus Posisi :
Pada hari Jumat, tanggal 11 November 2005, para terdakwa BENNY SUDRAJAT, dkk, telah ditangkap Polri karena telah mendirikan PT. Sumaco Jaya Abadi di Cikande, Serang, yang kemudian digunakan untuk memproduksi psikotropika.

rn

Pasal yang dibuktikan :
Kesatu :
Primair : Pasal 59 ayat (1) b jo ayat (2) UU No. 5 tahun 1997
Kedua :
Primair : Pasal 60 ayat (1) a jo Pasal 71 ayat (1) UU No. 5 tahun 1997

rn

Tuntutan :
Masing-masing dituntut pidana mati

rn

Penyelesaian:
Masing-masing diputus pidana mati

','1')
insertTitle: TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA1Success
9232009-03-11 12:01:43203.142.77.137adminPusdiklat - Program dan Kegiatanupdate tb_unitcontent set idunitsub='29', idkejati='0', dateunitcontent='2006-12-29', title='Tahun 2006', description='1.    Diklat Pendidikan Pembentukan Jaksa (PPJ) dengan peserta 450 Orang.

2.    Pendidikan S.2 Di Universitas Indonesia dengan peserta sebanyak 60 Orang

3.    Diklat Teknis terdiri dari :
-    Teknis Administrasi Kejaksaan R.I dengan peserta sebanyak 300 orang, tanggal 7 S/D 20 Maret 2006.
-    Penanganan korupsi dengan peserta sebanyak 59 orang, pada tanggal 21 September s/d 20 Oktober 2006
-    Penanganan korupsi II diselenggarakan pada tanggal 7 Nopember s/d 6 Desember 2006.
-    TP PIDSUS peserta sebanyak 29 orang diselenggarakan pada tanggal 7 Nopember s/d 6 Desember 2006
-    TP Pidum peserta peserta sebanyak 30 orang 21 September s/d 20 Oktober 2006
-    Intelijen Yustisial peserta sebanyak 59 orang diselenggarakan pada tanggal 21 September s/d 19 Nopember 2006
-    Organized Crime peserta sebanyak 30 orang 21 September s/d 20 Oktober 2006
-    Arsip peserta sebanyak 60 orang 7 s/d 6 Desember 2006
-    Perpustakaan peserta sebanyak 29 orang Diselenggarakan pada tanggal 7 s/d 20 Desember 2006
-    Auditor peserta sebanyak 29 orang diselenggarakan Pada Tanggal 7 Nopember S/D 14 Desember 2006
-    Pengawasan peserta sebanyak 60 orang diselenggarakan pada tanggal 7 s/d 20 Desember 2006
-    TP Terorisme peserta sebanyak 30 orang diselenggarakan pada tanggal 21 September s/d 20 Oktober 2006

4.    Diklat Penjenjangan Karir
-    SPAMA peserta sebanyak 90 orang diselenggarakan pada tanggal 21 September s/d 9 Nopember 2006
-    SPAMEN peserta sebanyak 60 orang diselenggarakan pada tanggal
-    SPATI peserta sebanyak 2 orang

5.    Prajabatan
-    Prajabatan Golongan II peserta sebanyak 150 orang diselenggarakan pada tanggal 14 s/d 27 Nopember 2006
-    Prajabatan Golongan III peserta sebanyak 50 orang diselenggarakan pada tanggal 14 Nopember s/d 4 Desember 2006.

6.    Bidang Teknis
-    Teknis Administrasi Kejaksaan Angkatan I  sebanyak 150 orang selama 14 hari sejak tanggal 6 s/d 19 Sept 2006 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Teknis Administrasi Kejaksaan Angkatan II sebanyak 150 orang selama 14 hari sejak tanggal 6 s/d 19 Sept 2006  bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Spesialis Penanganan Tindak Pidana Korupsi I sebanyak 30 orang selama 1 bulan sejak tanggal 21 Sept s/d  20 Okt 2006 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Spesialis Penanganan Tindak Pidana Korupsi II sebanyak 30 orang selama 1 bulan sejak  tanggal 7 Nop s/d 6 Des 2006 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Tindak Pidana Khusus sebanyak 30 orang selama 1 bulan sejak tanggal 7 Nop s/d  6 Des 2006 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    DATUN sebanyak 30 orang selama 1 bulan sejak tanggal 7 Nop s/d  6 Des 2006  bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Tindak Pidana Umum sebanyak 30 orang selama 1 bulan sejak tanggal tanggal 21 Sept s/d  20 Okt 2006 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Intelijen Yustisial Angkatan I sebanyak 30 orang selama 1 bulan sejak tanggal 21 Sept s/d  19 Nop2006 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Intelijen Yustisial Angkatan II sebanyak 30 orang selama 1 bulan sejak tanggal 21 Sept s/d  19 Nop 2006 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Organized Crime sebanyak 30 orang selama 1 bulan sejak tanggal 21 Sept s/d  20 Okt 2006 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Arsip Angkatan I sebanyak 30 orang selama 14 hari  sejak tanggal 6 s/d 19  Sept 2006 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Arsip Angkatan II sebanyak 30 orang selama 14 hari  sejak tanggal 6 s/d 19  Sept 2006 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Perpustakaan  sebanyak 30 orang selama 14 hari  sejak tanggal 6 s/d 19  Sept 2006 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Auditor Anggota Tim sebanyak 37 orang selama 37 hari sejak tanggal 7 Nop s/d 14 Des 2005 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Perbendaharaan sebanyak 30 orang selama 14 hari  sejak tanggal 6 s/d 19  Sept 2006 bertempat diPusdiklat Kejaksaan RI
-    Pengawasan Pelaksanaan Anggaran I sebanyak 30 orang selama 14 hari  sejak tanggal 6 s/d 19  Sept 2006 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Pengawasan Pelaksanaan Anggaran II sebanyak 30 orang selama 14 hari  sejak tanggal 6 s/d 19  Sept 2006 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Penanganan Terorisme sebanyak 30 orang selama 1 bulan sejak tanggal 21 Sept s/d  20 Okt 2006 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI

7.    Diklat Bidang Fungsional
-    Pembentukan Jaksa I sebanyak 50 orang selama 6  bulan sejak tanggal 7 Maret s/d 4 Sept  2006 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Pembentukan Jaksa II sebanyak 50 orang selama 6 bulan sejak tanggal 7 Maret s/d 4 Sept  2006 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Pembentukan Jaksa III sebanyak 50 orang selama 6 bulan sejak tanggal 7 Maret s/d 4 Sept  2006 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Pembentukan Jaksa IV sebanyak 50 orang selama 6 bulan sejak tanggal 7 Maret s/d 4 Sept  2006 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Pembentukan Jaksa V sebanyak 50 orang selama 6 bulan sejak tanggal 7 Maret s/d 4 Sept  2006 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Pembentukan Jaksa VI sebanyak 50 orang selama 6 bulan sejak tanggal 7 Maret s/d 4 Sept  2006 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Pembentukan Jaksa VII sebanyak 50 orang selama 6 bulan sejak tanggal 7 Maret s/d 4 Sept  2006 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Pembentukan Jaksa VIII sebanyak 50 orang selama 6 bulan sejak tanggal 7 Maret s/d 4 Sept  2006 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Pembentukan Jaksa IX sebanyak 50 orang selama 6 bulan sejak tanggal 7 Maret s/d 4 Sept  2006 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Pembentukan Jaksa J-P (S-2) UI', publish='1' where id='41'
updateTitle: Tahun 20061Success
9222009-03-11 12:01:23203.142.77.137adminPusdiklat - Program dan Kegiatanupdate tb_unitcontent set idunitsub='29', idkejati='0', dateunitcontent='2009-01-29', title='Tahun 2006', description='1.    Diklat Pendidikan Pembentukan Jaksa (PPJ) dengan peserta 450 Orang.

2.    Pendidikan S.2 Di Universitas Indonesia dengan peserta sebanyak 60 Orang

3.    Diklat Teknis terdiri dari :
-    Teknis Administrasi Kejaksaan R.I dengan peserta sebanyak 300 orang, tanggal 7 S/D 20 Maret 2006.
-    Penanganan korupsi dengan peserta sebanyak 59 orang, pada tanggal 21 September s/d 20 Oktober 2006
-    Penanganan korupsi II diselenggarakan pada tanggal 7 Nopember s/d 6 Desember 2006.
-    TP PIDSUS peserta sebanyak 29 orang diselenggarakan pada tanggal 7 Nopember s/d 6 Desember 2006
-    TP Pidum peserta peserta sebanyak 30 orang 21 September s/d 20 Oktober 2006
-    Intelijen Yustisial peserta sebanyak 59 orang diselenggarakan pada tanggal 21 September s/d 19 Nopember 2006
-    Organized Crime peserta sebanyak 30 orang 21 September s/d 20 Oktober 2006
-    Arsip peserta sebanyak 60 orang 7 s/d 6 Desember 2006
-    Perpustakaan peserta sebanyak 29 orang Diselenggarakan pada tanggal 7 s/d 20 Desember 2006
-    Auditor peserta sebanyak 29 orang diselenggarakan Pada Tanggal 7 Nopember S/D 14 Desember 2006
-    Pengawasan peserta sebanyak 60 orang diselenggarakan pada tanggal 7 s/d 20 Desember 2006
-    TP Terorisme peserta sebanyak 30 orang diselenggarakan pada tanggal 21 September s/d 20 Oktober 2006

4.    Diklat Penjenjangan Karir
-    SPAMA peserta sebanyak 90 orang diselenggarakan pada tanggal 21 September s/d 9 Nopember 2006
-    SPAMEN peserta sebanyak 60 orang diselenggarakan pada tanggal
-    SPATI peserta sebanyak 2 orang

5.    Prajabatan
-    Prajabatan Golongan II peserta sebanyak 150 orang diselenggarakan pada tanggal 14 s/d 27 Nopember 2006
-    Prajabatan Golongan III peserta sebanyak 50 orang diselenggarakan pada tanggal 14 Nopember s/d 4 Desember 2006.

6.    Bidang Teknis
-    Teknis Administrasi Kejaksaan Angkatan I  sebanyak 150 orang selama 14 hari sejak tanggal 6 s/d 19 Sept 2006 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Teknis Administrasi Kejaksaan Angkatan II sebanyak 150 orang selama 14 hari sejak tanggal 6 s/d 19 Sept 2006  bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Spesialis Penanganan Tindak Pidana Korupsi I sebanyak 30 orang selama 1 bulan sejak tanggal 21 Sept s/d  20 Okt 2006 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Spesialis Penanganan Tindak Pidana Korupsi II sebanyak 30 orang selama 1 bulan sejak  tanggal 7 Nop s/d 6 Des 2006 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Tindak Pidana Khusus sebanyak 30 orang selama 1 bulan sejak tanggal 7 Nop s/d  6 Des 2006 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    DATUN sebanyak 30 orang selama 1 bulan sejak tanggal 7 Nop s/d  6 Des 2006  bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Tindak Pidana Umum sebanyak 30 orang selama 1 bulan sejak tanggal tanggal 21 Sept s/d  20 Okt 2006 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Intelijen Yustisial Angkatan I sebanyak 30 orang selama 1 bulan sejak tanggal 21 Sept s/d  19 Nop2006 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Intelijen Yustisial Angkatan II sebanyak 30 orang selama 1 bulan sejak tanggal 21 Sept s/d  19 Nop 2006 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Organized Crime sebanyak 30 orang selama 1 bulan sejak tanggal 21 Sept s/d  20 Okt 2006 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Arsip Angkatan I sebanyak 30 orang selama 14 hari  sejak tanggal 6 s/d 19  Sept 2006 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Arsip Angkatan II sebanyak 30 orang selama 14 hari  sejak tanggal 6 s/d 19  Sept 2006 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Perpustakaan  sebanyak 30 orang selama 14 hari  sejak tanggal 6 s/d 19  Sept 2006 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Auditor Anggota Tim sebanyak 37 orang selama 37 hari sejak tanggal 7 Nop s/d 14 Des 2005 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Perbendaharaan sebanyak 30 orang selama 14 hari  sejak tanggal 6 s/d 19  Sept 2006 bertempat diPusdiklat Kejaksaan RI
-    Pengawasan Pelaksanaan Anggaran I sebanyak 30 orang selama 14 hari  sejak tanggal 6 s/d 19  Sept 2006 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Pengawasan Pelaksanaan Anggaran II sebanyak 30 orang selama 14 hari  sejak tanggal 6 s/d 19  Sept 2006 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Penanganan Terorisme sebanyak 30 orang selama 1 bulan sejak tanggal 21 Sept s/d  20 Okt 2006 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI

7.    Diklat Bidang Fungsional
-    Pembentukan Jaksa I sebanyak 50 orang selama 6  bulan sejak tanggal 7 Maret s/d 4 Sept  2006 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Pembentukan Jaksa II sebanyak 50 orang selama 6 bulan sejak tanggal 7 Maret s/d 4 Sept  2006 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Pembentukan Jaksa III sebanyak 50 orang selama 6 bulan sejak tanggal 7 Maret s/d 4 Sept  2006 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Pembentukan Jaksa IV sebanyak 50 orang selama 6 bulan sejak tanggal 7 Maret s/d 4 Sept  2006 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Pembentukan Jaksa V sebanyak 50 orang selama 6 bulan sejak tanggal 7 Maret s/d 4 Sept  2006 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Pembentukan Jaksa VI sebanyak 50 orang selama 6 bulan sejak tanggal 7 Maret s/d 4 Sept  2006 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Pembentukan Jaksa VII sebanyak 50 orang selama 6 bulan sejak tanggal 7 Maret s/d 4 Sept  2006 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Pembentukan Jaksa VIII sebanyak 50 orang selama 6 bulan sejak tanggal 7 Maret s/d 4 Sept  2006 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Pembentukan Jaksa IX sebanyak 50 orang selama 6 bulan sejak tanggal 7 Maret s/d 4 Sept  2006 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Pembentukan Jaksa J-P (S-2) UI
', publish='1' where id='41'
updateTitle: Tahun 20061Success
9212009-03-11 12:01:03203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentinginsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('11','0','2007-12-26','TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA','

Perkara dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Batu

rn

Terdakwa
AMBROSIUS LILY, S.TH, Dkk

rn

Kasus Posisi :
Pada tanggal 17 s/d 21 Desember 2006 LPMI (Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia) wilayah Jatilira (Jawa timur, Bali dan Nusa Tenggara) Surabaya mengadakan kegiatan training doa di Hotel Asida Kota Batu.

rn

Sebelum para peserta termasuk para terdakwa  mengikuti kegiatan, mendapat himbauan dari panitia untuk membawa pakaian yang biasa digunakan oleh orang yang belum mengenal Yesus, yang akhirnya mereka para terdakwa membawa berupa busana muslim, pakaian adat dan pakaian nasional dan pakaian saat berlangsung kegiatan konser doa, sehingga terlihat selayaknya sebagai orang muslim/muslimah.

rn

Penyampaian firman tuhan dipandu oleh JOKO WIDODO, SH (terdakwa dalam berkas lain) dengan sambil mengangkat Alquran dan mengatakan bahwa ”di tangan saya saudara-saudara, saya angkat demikian, supaya saudara mengetahuinya, melihatnya dengan jelas mengenai isi buku ini ....dst, di dalam buku ini, terdapat ajaran-ajaran yang telah menyesatkan berjuta-juta orang, melalui ajaran-ajaran di dalam buku ini membawa mereka dan menuntun mereka menuju neraka.

rn

Pasal yang dibuktikan :
Pasal 156 huruf a KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

rn

Tuntutan:
Pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun potong tahanan.

rn

Penyelesaian:

','1')
insertTitle: TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA1Success
9202009-03-11 11:59:19203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentinginsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('11','0','2007-12-11','TINDAK PIDANA PELAYARAN','

Perkara dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara

rn

Terdakwa
ANDI KURNIAWAN alias ANDI BIN SUBUR

rn

Kasus Posisi :
Terdakwa selaku nahkoda KM. Levina bersama-sama dengan SUMARYO BIN SANROJI selaku Mualim I. KM. Levina serta JHONY KAREL LANTANG sebagai saksi Kepala Seksi Kesyahbandaran, Kantor Administarsi Pelabuhan Utama Tanjung Priok, pada tanggal 21-22 Februari 2007, telah menandatangani dan menggunakan Daftar Manifes Penumpang dan Kendaraan yang diangkut KM. Levina yang dibuat oleh PETRUS alias ALIONG dan diketahui oleh Mualim I yaitu SUMARYO dengan data yang tidak benar yaitu penumpang sejumlah 227 orang dan kendaraan sejumlah 40 unit terdiri dari truk colt diesel sejumlah 31,  bus sedang 1 (satu) unit mobil dan mobil pribadi 8 unit. Padahal kenyataan sebanyak 47 orang dan sebanyak 11 unit truk colt diesel dan 5 unit  motor tidak masuk dalam manifest. Terdakwa juga telah menandatangani daftar crew list KM. Levina sejumlah 17 orang ABK yang telah mempunyai sijil dimana daftar  manifest dan daftar crew list tersebut sebagai dokumen pelengkap untuk mengajukan surat ijin berlayar KM. Levina.

rn

Terdakwa selaku nahkoda sengaja memakai SIB (surat ijin berlayar) palsu untuk digunakan sebagai dasar memberangkatkan KM. Levina untuk berangkat menuju Pangkalan Balam.

rn

Pasal yang dibuktikan :
Pasal 452 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

rn

Tuntutan:
Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun potong tahanan.

rn

Penyelesaian:

','1')
insertTitle: TINDAK PIDANA PELAYARAN1Success
9192009-03-11 11:59:11203.142.77.137adminPusdiklat - Program dan Kegiatanupdate tb_unitcontent set idunitsub='29', idkejati='0', dateunitcontent='2007-12-28', title='Tahun 2007', description='1.    Diklat Penjenjangan Karir
-    DIKLAT PIM Tk. III Angkatan I jumlah peserta 30 orang dilaksanakan di Pusat Diklat Kejaksaan RI Jakarta, selama 50 hari dari tanggal 07 Maret s/d 25 April 2007. Pelaksaan Observasi Lapangan selama 4 hari di lakukan di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon Propinsi Banten. Seluruh peserta dinyatakan lulus.
-    DIKLAT PIM Tk. III Angkatan II jumlah peserta 30 orang dilaksanakan di Pusat Diklat Kejaksaan RI Jakarta, selama 50 hari dari tanggal 26 April s/d 14 Juni 2007 
-    DIKLAT PIM Tk. III Angkatan II jumlah peserta 30 orang dilaksanakan di Pusat Diklat Kejaksaan RI Jakarta, selama 50 hari dari tanggal 15  Juni  s/d 3 Agustus 2007 


2.    Diklat Prajabatan
-    Diklat Prajabatan Golongan III Angkatan I jumlah peserta 81 orang dilaksanakan di Pusat Diklat Kejaksaan RI Jakarta, selama 14 hari dari tanggal 25 Oktober s/d 7 Nopember 2007. 
-    Diklat Prajabatan Golongan III Angkatan II jumlah peserta 81 orang dilaksanakan di Pusat Diklat Kejaksaan RI Jakarta, selama 14 hari dari tanggal 29 Nopember  s/d 12 Desember 2007. 


3.    Diklat Bidang Teknis
-    Teknis Administrasi Kejaksaan Angkatan I  sebanyak 50 orang selama 14 hari sejak tanggal 7 s/d 20 Maret 2007 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Teknis Administrasi Kejaksaan Angkatan II sebanyak 50 orang selama 14 hari sejak tanggal 7 s/d 20 Maret 2007 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Teknis Administrasi Kejaksaan Angkatan III sebanyak 50 orang selama 14 hari sejak tanggal 7 s/d 20 Maret 2007  bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Teknis Administrasi Kejaksaan Angkatan IV sebanyak 50 orang selama 14 hari sejak tanggal 7 s/d 20 Maret 2007  bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Kamdal Angkatan I sebanyak 30 orang selama 14 hari sejak tanggal 7 s/d 20 Maret 2007  bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Kamdal Angkatan II sebanyak 30 orang selama 14 hari sejak tanggal 7 s/d 20 Maret 2007  bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Protokol  Angkatan I sebanyak 30 orang selama 14 hari sejak tanggal 7 s/d 20 Maret 2007  bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Protokol  Angkatan II sebanyak 30 orang selama 14 hari sejak tanggal 7 s/d 20 Maret 2007  bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Sandiman sebanyak 30 orang selama 5 bulan sejak tanggal 10 Mei  s/d 4 Oktober 2007  bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Tindak Pidana Khusus Angkatan I sebanyak 30 orang selama 60 hari sejak tanggal 25 September s/d 23 Nopember 2007  bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Tindak Pidana Khusus Angkatan II sebanyak 30 orang selama 60 hari sejak tanggal 25 September s/d 23 Nopember 2007  bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Intelijen Angkatan I sebanyak 30 orang selama 60 hari sejak tanggal 25 September s/d 23 Nopember 2007  bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Intelijen Angkatan II sebanyak 30 orang selama 60 hari sejak tanggal 25 September s/d 23 Nopember 2007  bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Intelijen Angkatan II sebanyak 30 orang selama 60 hari sejak tanggal 25 September s/d 23 Nopember 2007  bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang sebanyak 30 orang selama 14 hari sejak tanggal 25 September s/d 9 Oktober 2007  bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Penanganan Terorisme sebanyak 30 orang selama 14 hari sejak tanggal 25 September s/d 9 Oktober 2007  bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Tindak Pidana Trafiking sebanyak 30 orang selama 7 hari sejak tanggal 25 September s/d 2 Oktober 2007  bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Pengawasan Angkatan I sebanyak 30 orang selama 30 hari sejak tanggal 25 Oktober s/d 23 Nopember 2007  bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Pengawasan Angkatan II sebanyak 30 orang selama 30 hari sejak tanggal 25 Oktober s/d 23 Nopember 2007  bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    DATUN Angkatan I sebanyak 30 orang selama 30 hari sejak tanggal 25 Oktober s/d 23 Nopember 2007  bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Tindak Pidana Umum Angkatan I sebanyak 30 orang selama 30 hari sejak tanggal 25 Oktober s/d 23 Nopember 2007  bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Tindak Pidana Umum Angkatan II sebanyak 30 orang selama 30 hari sejak tanggal 25 Oktober s/d 23 Nopember 2007  bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Pembinaan Kepegawaian sebanyak 30 orang selama 30 hari sejak tanggal 25 Oktober s/d 23 Nopember 2007  bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    DATUN Angkatan II sebanyak 30 orang selama 30 hari sejak tanggal 25 Oktober s/d 23 Nopember 2007  bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Pengawasan Angkatan II sebanyak 30 orang selama 30 hari sejak tanggal 13 Nopember s/d 12 Desember 2007  bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI

4.    Diklat Bidang Fungsional
-    Pembentukan Jaksa I sebanyak 50 orang selama 6  bulan sejak tanggal 22 Maret s/d 17 Sept  2007 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Pembentukan Jaksa II sebanyak 50 orang selama 6 bulan sejak tanggal 22 Maret s/d 17 Sept  2007 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Pembentukan Jaksa III sebanyak 50 orang selama 6 bulan sejak tanggal 22 Maret s/d 17 Sept  2007 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Pembentukan Jaksa IV sebanyak 50 orang selama 6 bulan sejak tanggal 22 Maret s/d 17 Sept  2007 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Pembentukan Jaksa V sebanyak 50 orang selama 6 bulan sejak tanggal 22 Maret s/d 17 Sept  2007 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Pembentukan Jaksa VI sebanyak 50 orang selama 6 bulan sejak tanggal 22 Maret s/d 17 Sept  2007 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Pembentukan Jaksa VII sebanyak 50 orang selama 6 bulan sejak tanggal 22 Maret s/d 17 Sept  2007 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Pembentukan Jaksa VIII sebanyak 50 orang selama 6 bulan sejak tanggal 22 Maret s/d 17 Sept  2007 bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Pembentukan Jaksa IX sebanyak 50 orang selama 6 bulan sejak tanggal 22 Maret s/d 17 Sept  2007bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI
-    Pembentukan Jaksa J-P (S-2) UI', publish='1' where id='42'
updateTitle: Tahun 20071Success
9182009-03-11 11:57:17203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentinginsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('11','0','2007-12-28','TINDAK PIDANA PELAYARAN ','

Perkara dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara

rn

Terdakwa
  PATERUS alias ALIONG

rn

Kasus Posisi :
Terdakwa sebagai Pimpinan PT. Praga Jaya Sentosa Cabang Jakarta membuat dan bertanggungjawab dalam pembuatan manifes KM. Levina I bersama saksi AGUSTINA alias TITIN BINTI FATAHILAH sebagai karyawati datang ke KM. Levina I untuk membuat manifes KM. Levina I dengan data-data berupa jumlah penumpang 227 orang dan 40 unit kendaraan, padahal manifes dibuat sewaktu-waktu pemuatan penumpang dan barang sedang berlangsung.

rn

Terdakwa tidak memasukkan data-data yang sebenarnya  dari penumpang yang berjumlah 350 orang dan jumlah barang sebanyak 55 unit kendaraan, sehingga penumpang penumpang dan pemilik kendaraan bermotor yang tidak terdaftar dalam manifes tersebut tidak mendapat asuransi kecelakan, asuransi jiwa, asuransi kerugian atas terbakarnya KM. Levina I.

rn

Pasal yang dibuktikan :
Pasal 452 ayat (2) KUHP

rn

Tuntutan:
Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun potong tahanan.

rn

Penyelesaian:

','1')
insertTitle: TINDAK PIDANA PELAYARAN1Success
9172009-03-11 11:55:48203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentinginsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('11','0','2007-12-17','TINDAK PIDANA PRAKTEK KEDOKTERAN DAN PEMALSUAN SURAT (IPDN)','

Perkara dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri Bandung

rn

Terdakwa
OBON BIN NAID

rn

Kasus Posisi :
Pada saat saksi IYENG akan memasang/menyuntikan formalin ke dalam tubuh jenazah CLIFF MUNTU terdakwa membantu menyediakan gayung dan pada saat dilakukan penyuntikan terdakwa membukakan kancing baju yang dipakai Cliff Muntu dan setelah selesai terdakwa merapikannya kembali dengan menutup kancing baju tersebut. Padahal terdakwa tahu bahwa saksi IYENG bukanlah dokter.

rn

Pasal yang dibuktikan :
Pasal 78 UU RI  No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

rn

Tuntutan :
Pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

rn

Penyelesaian:

','1')
insertTitle: TINDAK PIDANA PRAKTEK KEDOKTERAN DAN PEMALSUAN SURAT (IPDN)1Success
9162009-03-11 11:53:54203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentinginsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('11','0','2007-12-27','TINDAK PIDANA PRAKTEK KEDOKTERAN DAN PEMALSUAN SURAT (IPDN)','

Perkara dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat  dan Kejaksaan Negeri Bandung

rn

Terdakwa
IYENG SOPANDI BIN KARYA

rn

Kasus Posisi :
Sebelum terdakwa menyuntik formalin kedalam jenazah CLIFF MUNTU, terdakwa menyuruh saksi PROF. DR. LEXIE MAX GIROTH, SIP, MSI untuk mengisi formulir yang telah disiapkan oleh terdakwa sebagai surat izin pengangkutan/kerangka/abu antar propinsi tanpa nomor dan tanpa tanggal yang telah ditanda tangani oleh DR. CHODIDJAH THAIB, MSC selaku pejabat Kepala Sub Dinas P2P & PL.

rn

Setelah formulir diisi dan ditanda tangani oleh saksi PROF. DR. LEXIE MAX GIROTH, SIP.MSI. Lalu surat itu digunakan oleh terdakwa guna mengurus pengangkutan jenazah dan syarat melakukan suntik formalin terhadap jenazah CLIFF MUNTU.

rn

Pasal yang dibuktikan :
Pasal 78 UU RI  No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran

rn

Tuntutan :
Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

rn

Penyelesaian:

','1')
insertTitle: TINDAK PIDANA PRAKTEK KEDOKTERAN DAN PEMALSUAN SURAT (IPDN)1Success
9152009-03-11 11:51:14203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentinginsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('11','0','2007-12-16','TINDAK PIDANA PRAKTEK KEDOKTERAN DANSURAT (IPDN) PEMALSUAN','

Perkara dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat  dan Kejaksaan Negeri Bandung

rn

Terdakwa 
PROF. DR. LEXIE MAX GIROTH, SIP. MSI

rn

Kasus Posisi :
Terdakwa setelah mengetahui adanya siswa praja IPDN  bernama CLIFF MUNTU meninggal dunia, terdakwa ditugaskan oleh saksi PROF. DR. DRS. H. I. NYOMAN SUMARYADI. M.SI selaku rektor IPDN untuk mengecek kebenarannya dan diutus mewakili lembaga mengantar jenazah ke Sulawesi Utara, lalu datang ke RSAI melihat korban CLIFF MUNTU di kamar jenazah dan ketika itu terdakwa mengetahui bahwa di RSAI telah ada anggota polisi yang mencurigai korban CLIFF MUNTU meninggal tidak wajar dan merencanakan akan dimintakan pemeriksaan otopsi sesuai petunjuk saksi dr. BENNY BENARDI selaku Dokter Jaga RSAI yang melakukan pemeriksaan terhadap korban CLIFF MUNTU.

rn

Saksi OBON yang bertugas memandikan mayat menanyakan kepada terdakwa apakah jenazah akan disuntik formalin, kalau mau harus di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RS. Boromeus karena RSAI tidak menyediakan suntik formalin.

rn

Terdakwa telah membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan hak,  seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dengan tujuan supaya mayat CLIFF MUNTU dapat disuntik formalin.  Karena syaratnya terdakwa harus mengisi formulir sebagai syarat saksi IYENG SOPANDI BIN KARYA melakukan penyuntikan berisikan identitas terdakwa dan identitas jenazah.  Terdakwa mengatakan bahwa korban meninggal karena penyakit liver akut.

rn

Pasal Yang Dibuktikan :
Pasal 78 UU RI  No. 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP  dan Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP

rn

Tuntutan:
Pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong tahanan dengan perintah terdakwa q tetap ditahan.

rn

Penyelesaian:

','1')
insertTitle: TINDAK PIDANA PRAKTEK KEDOKTERAN DANSURAT (IPDN) PEMALSUAN1Success
9142009-03-11 11:48:55203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentinginsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('11','0','2007-12-19','TINDAK PIDANA ASUSILA','

Perkara dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan

rn

Terdakwa
ERWIN ARNADA

rn

Kasus Posisi :
Pada tanggal 7 April 2006 dan tanggal 7 Juni 2006, di Kantor Velvet Silver Media Gedung Aaf lantai 4, Jl. Tb. Simatupang, Jakarta Selatan, terdakwa bersama dengan OKKE GANIA selaku Redaktur foto (dalam perkara terpisah), PONTI COROLUS PANDIAN, MSC. selaku Direktur Bisnis dan Pengembangan Usaha (dalam berkas terpisah), telah menerbitkan majalah Playboy yang isinya menampilkan gambar-gambar dan tulisan yang isinya melanggar kesusilaan.

rn

Pasal yang dibuktikan :
Pasal 282 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

rn

Tuntutan:
Pidana penjara selama 2 (dua) tahun

rn

Penyelesaian:
Putusan PN. Jakarta Selatan: Bebas

','1')
insertTitle: TINDAK PIDANA ASUSILA1Success
9132009-03-11 11:47:34203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentinginsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('11','0','2007-12-21','TINDAK PIDANA SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL','

Perkara dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat  dan Kejaksaan Negeri Cirebon

rn

Terdakwa
H. TASIYA SOEMADI BIN SOEMADI

rn

Kasus Posisi :
Terdakwa adalah Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, mendapatkan ijazah persamaan SMA berupa surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Nomor 01 oc oh P 0000460 yang dikeluarkan tanggal 10 Juni 1986 atas nama terdakwa. Terdakwa tidak pernah mengikuti ujian persamaan sebagai mana yang harus ditempuh oleh setiap peserta yang akan mengikuti ujian persamaan. Apabila ijazah SMA-nya palsu maka ijazah S-1 nya pun menjadi palsu, karena tidak mungkin seseorang mendapatkan ijazah S-1 tanpa menggunakan ijazah SMA.

rn

Pasal yang dibuktikan :
Pasal 69 ayat (1) UU RI  No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

rn

Tuntutan :
Pidana penjara selama 2 (dua) bulan potong tahanan dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.

rn

Penyelesaian:

','1')
insertTitle: TINDAK PIDANA SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL1Success
9122009-03-11 11:45:22203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentinginsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('11','0','2007-12-22','TINDAK PIDANA SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL ','

Perkara dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Magetan

rn

Terdakwa
H.M. NASHRUDDIN BIN MU’ASIM

rn

Kasus Posisi :
Pada waktu antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2004, terdakwa telah menggunakan gelar akademik drs. (dokterandus) di depan namanya dengan tidak berhak atas gelar drs. Tersebut, yang mana tertuang dalam barang bukti berupa surat-surat antara lain Surat Keputusan Nomor : 0435/dpp/01/a1/I/2002 tentang susunan dewan pengurus cabang Partai Kebangkitan Bangsa, Kab. Magetan, lampiran Surat Tugas Nomor : 081/11/dpc/II/2003 yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Ketua DRS. H.M. NASRUDDIN, Surat Mandat Nomor : 068/15/dpc/PKB-V/2003 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua DRS. H.M. NASHRUDDIN, Surat Pemberitahuan Nomor : 354/9dpc.03/a1/v/2005 yang mana surat-surat tersebut telah ditandatangani oleh terdakwa dan telah beredar di internal DPC PKB Kab. Magetan yang seolah-olah terdakwa DRS. H.M. NASHRUDDIN bergelar akademik drs. Yang faktanya tidak didukung oleh sertifikat atau ijasah dari perguruan tinggi.

rn

Pasal yang dibuktikan :
Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) UU No. 2 tahun 1989 jo Pasal 74 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas

rn

Tuntutan :
Pidana penjara 10 (sepuluh) bulan potong tahanan

rn

Penyelesaian:

','1')
insertTitle: TINDAK PIDANA SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL1Success
9112009-03-11 11:43:55203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentinginsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('11','0','2007-12-21','TINDAK PIDANA PENGHINAAN PRESIDEN','

Perkara dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat

rn

Terdakwa
DR. EGGY SUDJANA, M.SI

rn

Kasus Posisi :
Pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2006, sekitar jam 12.00 WIB, bertempat di lobby Kantor KPK, di hadapan orang banyak, diantaranya kalangan pers, terdakwa mengemukakan atau mengucapkan perkataan-perkataan yang menyerang nama baik, martabat atau keagungan Presiden RI.

rn

Pasal yang dibuktikan :
Pasal 134 jo Pasal 136 bis KUHP

rn

Tuntutan :
Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.

rn

Penyelesaian:

','1')
insertTitle: TINDAK PIDANA PENGHINAAN PRESIDEN1Success
9102009-03-11 11:43:19203.142.77.137adminJAM Pengawasan - Ketentuan Penyelenggaraan Pengawaupdate tb_unitcontent set idunitsub='25', idkejati='0', dateunitcontent='2009-03-03', title='KOMISI KEJAKSAAN', description='PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2005

TENTANG KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang      :    bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia;

Mengingat    :    1.   Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
        2.    Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

M E M U T U S K A N  :

Menetapkan    :    PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA


BAB  I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :
1.    Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Komisi Kejaksaan adalah Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2.    Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3.    Jaksa Agung adalah pimpinan Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
4.    Jaksa adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 2

Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Komisi Kejaksaan


BAB  II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1)    Komisi Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan non struktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri, bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
(2)    Komisi kejaksaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presien.



Bagian Kedua
Susunan

Pasal 4

(1)    Komisi Kejaksaan terdiri atas pimpinan dan anggota yang seluruhnya berjumlah 7 (tujuh) orang.
(2)    Pimpinan Komisi Kejaksaan terdiri atas Ketua dan seorang Wakil Ketua yang merangkap Anggota.
(3)    Anggota Komisi Kejaksaan adalah pejabat publik
(4)    Keanggotaan Komisi Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas mantan jaksa,  praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat.

Pasal 5
(1)    Pimpinan Komisi Kejaksaan dipilih dari dan oleh Anggota Komisi Kejaksaan.
(2)    Ketentuan mengenai tata cara pemilihan pimpinan Komisi Kejaksaan diatur oleh Komisi Kejaksaan.

Bagian Ketiga
Keuangan

Pasal 6

Hak keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Kejaksaan diatur dengan Keputusan Presiden

Pasal 7

Anggaran Komisi Kejaksaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 8

(1)    Untuk mendukung kelangsungan pelaksanaan tugas Komisi Kejaksaan dibentuk Sekretariat Komisi Kejaksaan.
(2)    Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada Komisi Kejaksaan.
(3)    Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural Eselon Iia.

Pasal 9

(1)    Sekretariat Komisi Kejaksaan dibentuk dan berada di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
(2)    Sekretariat Komisi Kejaksaan terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian.
(3)    Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Komisi Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.


BAB  III
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 10

(1)    Komisi Kejaksaan mempunyai tugas :
a.    melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas kedinasannya;
b.    melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap sikap dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan;
c.    melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan; dan
d.    menyampaikan masukan kepada Jaksa Agung atas hasil pengawasan, pemantauan dan penilaian sebagaimana tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c untuk ditindak lanjuti.
(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Kejaksaan wajib :
a.    menaati norma hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b.    menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi, Kejaksaan yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.

Pasal  11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Komisi Kejaksaan berwenang :
a.    menerima laporan masyarakat tentang perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kedinasan;
b.    meminta informasi dari badan pemerintah, organisasi, atau anggota masyarakat berkaitan dengan kondisi dan kinerja di lingkungan Kejaksaan atas dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan maupun berkaitan dengan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan di dalam atau di luar kedinasan;
c.    memanggil dan meminta keterangan kepada Jaksa dan pegawai Kejaksaan sehubungan dengan perilaku dan/atau dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan;
d.    meminta informasi kepada badan di lingkungan Kejaksaan berkaitan dengan kondisi organisasi, personalia, sarana, dan prasarana;
e.    menerima masukan dari masyarakat tentang kondisi organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan;
f.    membuat laporan, rekomendasi, atau saran  yang berkaitan dengan perbaikan dan penyempurnaan organisasi serta kondisi lingkungan Kejaksaan, atau penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan kepada Jaksa Agung dan Presiden.

Pasal 12

(1)    Dalam hal pemeriksaan perilaku dan / atau dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan dilakukan oleh instansi internal Kejaksaan, pemeriksaan tersebut harus dilaporkan kepada Komisi Kejaksaan.
(2)    Komisi Kejaksaan dapat mengambil alih pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila :
a.    Pemeriksaan oleh aparat internal tidak menunjukkan kesungguhan atau berlaru-larut;
b.    Hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal dinilai tidak sesuai dengan kesalahan  yang dilakukan oleh Jaksa atau pegawai Kejaksaan yang diperiksa ; dan/ atau
c.    Terjadi kolusi dalam pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal

Pasal 13

(1)    Dalam hal Komisi Kejaksaan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan serta sikap perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan, Komisi Kejaksaan memberitahukan kepada Jaksa Agung mengenai dimulainya pemeriksaan.
(2)    Dalam hal Komisi Kejaksaan menerima langsung laporan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, wajib mengirimkan salinan laporan tersebut kepada Jaksa Agung untuk segera ditindak lanjuti oleh aparat internal.

Pasal 14

(1)    Pelaksanaan tugas Komisi Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), tidak boleh mengganggu kelancaran tugas kedinasan Jaksa dan pegawai Kejaksaan atau dapat mempengaruhi kemandirian Jaksa dan penuntutan.
(2)    Semua pegawai di lingkungan Kejaksaan wajib memberikan keterangan dan/atau data yang diminta Komisi Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya.
(3)    Dalam hal pegawai di lingkungan Kejaksaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) tidak memberikan keterangan dan/atau data yang diminta, Komisi Kejaksaan mengajukan usul kepada atasan yang bersangkutan agar menjatuhkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, Komisi Kejaksaan dapat menyampaikan masukan berupa usul :
a.    perbaikan, penyempurnaan, pembenahan organisasi, kondisi, atau kinerja di lingkungan Kejaksaan;
b.    pemberian penghargaan kepada Jaksa atau pegawai Kejaksaan  yang dinilai berprestasi luar biasa dalam melaksanakan tugas kedinasannya; dan/atau
c.    pemberian sanksi terhadap Jaksa atau pegawai Kejaksaan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 16

(1)    Pengambilan keputusan Komisi Kejaksaan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
(2)    Apabila pengambilan keputusan secara musyawarah tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.
(3)    Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah apabila rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota Komisi Kejaksaan.


BAB  IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama
Pengangkatan

Pasal 17
Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Komisi Kejaksaan harus memenuhi syarat :
a.    warga negara Indonesia
b.    bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.    berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 68 (enam puluh delapan) tahun pada saat proses pemilihan;
d.    diutamakan mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 (lima belas) tahun.
e.    Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
f.    Sehat jasmani dan rohani;
g.    Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan
h.    Melaporkan harta kekayaan.

Pasal  18

(1)    Jaksa Agung mengajukan 14 (empat belas) nama calon Anggota Komisi Kejaksaan Kepada Presiden.
(2)    Presiden memilih dan menetapkan 7 (tujuh) Anggota Komisi Kejaksaan.

Pasal 19

Anggota Komisi Kejaksaan memegang jabatan selama masa 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 20

(1)    Sebelum memangku jabatannya, Anggota Komisi Kejaksaan wajib mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama menurut agamanya di hadapan Presiden.
(2)    Anggota Komisi Kejaksaan  yang berhalangan mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau anggota mengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Ketua Komisi Kejaksaan.
(3)    Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setiap kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara.”.

“Saya bersumpah / berjanji baha saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan wewenang dan tugas saya yang diamanatkan Undang-Undang kepada saya”.

Pasal  21

Anggota Komisi Kejaksaan dilarang merangkap menjadi :
a.    pejabat negara atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan;
b.    hakim atau jaksa;
c.    advokat;
d.    notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah;
e.    pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha swasta;
f.    pegawai negeri; atau
g.    pengurus partai politik.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 22

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Kejaksaan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Komisi Kejaksaan apabila :
a.    meninggal dunia;
b.    permintaan sendiri;
c.    sakit jasmani atau rohani terus menerus; atau
d.    berakhir masa jabatannya.

Pasal 23

(1)    Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Kejaksaan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Komisi Kejaksaan dengan alasan :
a.    melanggar sumpah jabatan;
b.    dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
c.    melakukan perbuatan tercela;
d.    terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya, atau
e.    melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
(2)    Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Komisi Kejaksaan.

Pasal 24

(1)    Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Kejaksaan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden atas usul Komisi Kejaksaan.
(2)    Terhadap pengusulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

Pasal 25
(1)    Apabila terhadap seorang Anggota Komisi Kejaksaan terdapat perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan, Anggota Komisi Kejaksaan tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya.
(2)    Apabila seorang Anggota Komisi Kejaksaan dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana tanpa ditahan sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana,  yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.

Pasal 26

(1)    Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Komisi Kejaksaan, Jaksa Agung mengusulkan calon anggota pengganti sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah keanggotaan yang kosong kepada Presiden untuk dipilih dan ditetapkan.
(2)    Masa jabatan anggota pengganti Komisi Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota yang digantikannya.

BAB  V
PELAPORAN

Pasal 27
(1)    Komisi Kejaksaan menyampaikan laporan berkala kepada Presiden paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut :
a.    laporan penggunaan anggaran;
b.    data yang diberikan dengan pelaksanaan tugas;
c.    data yang diberikan dengan rekomendasi kepada Jaksa Agung.
(2)    Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pula kepada Jaksa Agung.


BAB  VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

(1)    Anggota Komisi Kejaksaan ditetapkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini ditetapkan.
(2)    Komisi Kejaksaan melaksanakan tugas dan wewenangnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkannya Anggota Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


                Ditetapkan di Jakarta
                Pada tanggal 7 Februari 2005
                PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

                        ttd

                Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO', publish='1' where id='499'
updateTitle: KOMISI KEJAKSAAN1Success
9092009-03-11 11:43:05203.142.77.137adminJAM Pengawasan - Ketentuan Penyelenggaraan Pengawaupdate tb_unitcontent set idunitsub='25', idkejati='0', dateunitcontent='2009-03-10', title='KOMISI KEJAKSAAN', description='PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2005

TENTANG KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang      :    bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia;

Mengingat    :    1.   Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
        2.    Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

M E M U T U S K A N  :

Menetapkan    :    PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA


BAB  I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :
1.    Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Komisi Kejaksaan adalah Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2.    Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3.    Jaksa Agung adalah pimpinan Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
4.    Jaksa adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 2

Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Komisi Kejaksaan


BAB  II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1)    Komisi Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan non struktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri, bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
(2)    Komisi kejaksaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presien.



Bagian Kedua
Susunan

Pasal 4

(1)    Komisi Kejaksaan terdiri atas pimpinan dan anggota yang seluruhnya berjumlah 7 (tujuh) orang.
(2)    Pimpinan Komisi Kejaksaan terdiri atas Ketua dan seorang Wakil Ketua yang merangkap Anggota.
(3)    Anggota Komisi Kejaksaan adalah pejabat publik
(4)    Keanggotaan Komisi Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas mantan jaksa,  praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat.

Pasal 5
(1)    Pimpinan Komisi Kejaksaan dipilih dari dan oleh Anggota Komisi Kejaksaan.
(2)    Ketentuan mengenai tata cara pemilihan pimpinan Komisi Kejaksaan diatur oleh Komisi Kejaksaan.

Bagian Ketiga
Keuangan

Pasal 6

Hak keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Kejaksaan diatur dengan Keputusan Presiden

Pasal 7

Anggaran Komisi Kejaksaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 8

(1)    Untuk mendukung kelangsungan pelaksanaan tugas Komisi Kejaksaan dibentuk Sekretariat Komisi Kejaksaan.
(2)    Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada Komisi Kejaksaan.
(3)    Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural Eselon Iia.

Pasal 9

(1)    Sekretariat Komisi Kejaksaan dibentuk dan berada di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
(2)    Sekretariat Komisi Kejaksaan terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian.
(3)    Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Komisi Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.


BAB  III
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 10

(1)    Komisi Kejaksaan mempunyai tugas :
a.    melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas kedinasannya;
b.    melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap sikap dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan;
c.    melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan; dan
d.    menyampaikan masukan kepada Jaksa Agung atas hasil pengawasan, pemantauan dan penilaian sebagaimana tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c untuk ditindak lanjuti.
(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Kejaksaan wajib :
a.    menaati norma hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b.    menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi, Kejaksaan yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.

Pasal  11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Komisi Kejaksaan berwenang :
a.    menerima laporan masyarakat tentang perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kedinasan;
b.    meminta informasi dari badan pemerintah, organisasi, atau anggota masyarakat berkaitan dengan kondisi dan kinerja di lingkungan Kejaksaan atas dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan maupun berkaitan dengan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan di dalam atau di luar kedinasan;
c.    memanggil dan meminta keterangan kepada Jaksa dan pegawai Kejaksaan sehubungan dengan perilaku dan/atau dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan;
d.    meminta informasi kepada badan di lingkungan Kejaksaan berkaitan dengan kondisi organisasi, personalia, sarana, dan prasarana;
e.    menerima masukan dari masyarakat tentang kondisi organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan;
f.    membuat laporan, rekomendasi, atau saran  yang berkaitan dengan perbaikan dan penyempurnaan organisasi serta kondisi lingkungan Kejaksaan, atau penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan kepada Jaksa Agung dan Presiden.

Pasal 12

(1)    Dalam hal pemeriksaan perilaku dan / atau dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan dilakukan oleh instansi internal Kejaksaan, pemeriksaan tersebut harus dilaporkan kepada Komisi Kejaksaan.
(2)    Komisi Kejaksaan dapat mengambil alih pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila :
a.    Pemeriksaan oleh aparat internal tidak menunjukkan kesungguhan atau berlaru-larut;
b.    Hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal dinilai tidak sesuai dengan kesalahan  yang dilakukan oleh Jaksa atau pegawai Kejaksaan yang diperiksa ; dan/ atau
c.    Terjadi kolusi dalam pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal

Pasal 13

(1)    Dalam hal Komisi Kejaksaan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan serta sikap perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan, Komisi Kejaksaan memberitahukan kepada Jaksa Agung mengenai dimulainya pemeriksaan.
(2)    Dalam hal Komisi Kejaksaan menerima langsung laporan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, wajib mengirimkan salinan laporan tersebut kepada Jaksa Agung untuk segera ditindak lanjuti oleh aparat internal.

Pasal 14

(1)    Pelaksanaan tugas Komisi Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), tidak boleh mengganggu kelancaran tugas kedinasan Jaksa dan pegawai Kejaksaan atau dapat mempengaruhi kemandirian Jaksa dan penuntutan.
(2)    Semua pegawai di lingkungan Kejaksaan wajib memberikan keterangan dan/atau data yang diminta Komisi Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya.
(3)    Dalam hal pegawai di lingkungan Kejaksaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) tidak memberikan keterangan dan/atau data yang diminta, Komisi Kejaksaan mengajukan usul kepada atasan yang bersangkutan agar menjatuhkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, Komisi Kejaksaan dapat menyampaikan masukan berupa usul :
a.    perbaikan, penyempurnaan, pembenahan organisasi, kondisi, atau kinerja di lingkungan Kejaksaan;
b.    pemberian penghargaan kepada Jaksa atau pegawai Kejaksaan  yang dinilai berprestasi luar biasa dalam melaksanakan tugas kedinasannya; dan/atau
c.    pemberian sanksi terhadap Jaksa atau pegawai Kejaksaan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 16

(1)    Pengambilan keputusan Komisi Kejaksaan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
(2)    Apabila pengambilan keputusan secara musyawarah tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.
(3)    Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah apabila rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota Komisi Kejaksaan.


BAB  IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama
Pengangkatan

Pasal 17
Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Komisi Kejaksaan harus memenuhi syarat :
a.    warga negara Indonesia
b.    bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.    berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 68 (enam puluh delapan) tahun pada saat proses pemilihan;
d.    diutamakan mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 (lima belas) tahun.
e.    Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
f.    Sehat jasmani dan rohani;
g.    Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan
h.    Melaporkan harta kekayaan.

Pasal  18

(1)    Jaksa Agung mengajukan 14 (empat belas) nama calon Anggota Komisi Kejaksaan Kepada Presiden.
(2)    Presiden memilih dan menetapkan 7 (tujuh) Anggota Komisi Kejaksaan.

Pasal 19

Anggota Komisi Kejaksaan memegang jabatan selama masa 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 20

(1)    Sebelum memangku jabatannya, Anggota Komisi Kejaksaan wajib mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama menurut agamanya di hadapan Presiden.
(2)    Anggota Komisi Kejaksaan  yang berhalangan mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau anggota mengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Ketua Komisi Kejaksaan.
(3)    Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setiap kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara.”.

“Saya bersumpah / berjanji baha saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan wewenang dan tugas saya yang diamanatkan Undang-Undang kepada saya”.

Pasal  21

Anggota Komisi Kejaksaan dilarang merangkap menjadi :
a.    pejabat negara atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan;
b.    hakim atau jaksa;
c.    advokat;
d.    notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah;
e.    pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha swasta;
f.    pegawai negeri; atau
g.    pengurus partai politik.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 22

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Kejaksaan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Komisi Kejaksaan apabila :
a.    meninggal dunia;
b.    permintaan sendiri;
c.    sakit jasmani atau rohani terus menerus; atau
d.    berakhir masa jabatannya.

Pasal 23

(1)    Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Kejaksaan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Komisi Kejaksaan dengan alasan :
a.    melanggar sumpah jabatan;
b.    dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
c.    melakukan perbuatan tercela;
d.    terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya, atau
e.    melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
(2)    Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Komisi Kejaksaan.

Pasal 24

(1)    Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Kejaksaan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden atas usul Komisi Kejaksaan.
(2)    Terhadap pengusulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

Pasal 25
(1)    Apabila terhadap seorang Anggota Komisi Kejaksaan terdapat perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan, Anggota Komisi Kejaksaan tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya.
(2)    Apabila seorang Anggota Komisi Kejaksaan dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana tanpa ditahan sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana,  yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.

Pasal 26

(1)    Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Komisi Kejaksaan, Jaksa Agung mengusulkan calon anggota pengganti sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah keanggotaan yang kosong kepada Presiden untuk dipilih dan ditetapkan.
(2)    Masa jabatan anggota pengganti Komisi Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota yang digantikannya.

BAB  V
PELAPORAN

Pasal 27
(1)    Komisi Kejaksaan menyampaikan laporan berkala kepada Presiden paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut :
a.    laporan penggunaan anggaran;
b.    data yang diberikan dengan pelaksanaan tugas;
c.    data yang diberikan dengan rekomendasi kepada Jaksa Agung.
(2)    Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pula kepada Jaksa Agung.


BAB  VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

(1)    Anggota Komisi Kejaksaan ditetapkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini ditetapkan.
(2)    Komisi Kejaksaan melaksanakan tugas dan wewenangnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkannya Anggota Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


                Ditetapkan di Jakarta
                Pada tanggal 7 Februari 2005
                PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

                        ttd

                Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO', publish='1' where id='499'
updateTitle: KOMISI KEJAKSAAN1Success
9082009-03-11 11:42:47203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentinginsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('11','0','2007-12-25','TINDAK PIDANA PENCULIKAN','

Perkara dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

rn

Terdakwa
JANUARRISMAN alias ARIS, Dkk

rn

Kasus Posisi :
Mereka terdakwa I JANUARRISMAN alias ARIS, Terdakwa II BUDI ARYANTO dan Terdakwa III FIRMANDO AZISKO BIN USMAN bersama YOGI PERMANA dan ANGGANA HARJAKUSUMA (berkas terpisah) pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2007, sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di Jalan Wiradharma I Blok Q Komplek AURI, Kel. Cipayung, Kec. Makassar, telah melakukan penculikan atas korban RAISA ALI.

rn

Pada tanggal 4-8 Agustus 2007, YOGI PERMANA melakukan rencana bersama ANGGANA HARJAKUSUMA dan dengan mereka terdakwa di Masjid SMA 35 Benhil Tanah Abang.

rn

YOGI PERMANA meminta uang tebusan kepada orang tua korban sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

rn

Pasal Yang Dibuktikan :
Pasal 328 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

rn

Tuntutan:
Pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun potong tahanan.

rn

Penyelesaian:

','1')
insertTitle: TINDAK PIDANA PENCULIKAN1Success
9072009-03-11 11:38:22203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentinginsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('11','0','2007-12-28','TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP PENGUASAN UMUM DAN KEJAHATAN TERHADAP KETERTIBAN UMUM ','

Perkara dari Kejaksaan Tinggi Papua dan Kejaksaan Negeri Jayapura

rn

Terdakwa
CHOSMOS YUAL alias CHOS

rn

Kasus Posisi :
Pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2006, pukul 12.00 WIT, bertempat di depan Kampus UNCEN, Jalan Abepura Sentani, Kelurahan Hedam, Distrik Abepura, Kota Jayapura, telah terjadi tindak pidana di muka umum dengan tulisan atau menghasut supaya melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama dua orang atau lebih, melakukan perlawanan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, mengakibatkan pejabat itu menderita luka-luka berat atau meninggal dunia, dilakukan oleh  terdakwa.

rn

Pasal Yang Dibuktikan :
Pasal 218 KUHP dan Pasal 160 KUHP.

rn

Tuntutan:
Pidana penjara selama 4 (empat) tahun potong tahanan

rn

Penyelesaian:

','1')
insertTitle: TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP PENGUASAN UMUM DAN KEJAHATAN TERHADAP KETERTIBAN UMUM1Success
9062009-03-11 11:36:50203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentinginsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('11','0','2007-12-12','TINDAK PIDANA MAKAR','

Perkara dari Kejaksaan Tinggi Maluku dan Kejaksaan Negeri Ambon

rn

Terdakwa
JOHAN MARKUS alias OTY

rn

Kasus Posisi :
Pada hari Selasa, tanggal 24 April 2007, dalam rangka Operasi Merah Putih, dilakukan sweeping oleh anggota kepolisian, tepatnya di Kampung Siwang, Desa Urimessing. Terdakwa JOHAN MARKUS alias OTY dengan menumpangi ojek telah kedapatan membawa 1 (satu) buah bendera RMS dengan maksud untuk dinaikkan di daerah kota yang terdakwa simpan di balik baju sebelah kanan dan di dalam dompet terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kartu keanggotaan FKM/RMS atas nama PRICILLIA A. BAMAN serta 1 (satu) lembar stiker bendera RMS.

rn

Terdakwa pernah menjalani hukuman di lembaga permasyarakatan selama 1 (satu) tahun dengan perkara yang sama, terdakwa sering menghadiri pertemuan sehubungan organisasi FKM/RMS.

rn

Pasal yang dibuktikan :
Kesatu : Pasal 106 KUHP
Kedua : Pasal 110 ayat (1) KUHP

rn

Tuntutan :
Pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun potong tahanan

rn

Penyelesaian:

','1')
insertTitle: TINDAK PIDANA MAKAR1Success
9052009-03-11 11:34:43203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentinginsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('11','0','2007-12-29','TINDAK PIDANA MAKAR ','

Perkara dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri Bogor

rn

Terdakwa
DRS. MUHAMAD HUSEN

rn

Kasus Posisi :
Pada hari Senin tanggal 23 Mei 2006 jam 08.00 WIB, saksi TUGIRAN, SH dan saksi LANJAR GUNTORO, SH (masing-masing sebagai anggota Polresta Bogor) segera meluncur/mendatangi tempat yang diinformasikan masyarakat beralamat di Jalan pendidikan III No. 15, Malabar, RT. 01/01, Kel. Tegallega, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor.

rn

Berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh keterangan bahwa terdakwa yang menjabat sebagai Sekretaris Jendral, berdasarkan pemilihan masyarakat Kekaisaran Sunda Nusantara dan juga menjabat sebagai Staf Umum Majelis Agung Sunda Arcipelago disingkat MASA, tidak mengakui adanya nama Negara Kesatuan Republik Indonesia dan akan mengganti dengan nama negara Sunda Nusantara/Sunda Arcipelago (Emperor of Sunda Arcipelago), juga tidak mengakui lambang-lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Garuda Pancasila, tidak mengakui Dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila, tidak mengakui UUD 1945, dan tidak mengakui Presiden SUSILO BAMBANG YUDOYONO dan Wakil Presiden  MOHAMMAD YUSUF KALLA sebagai Presiden dan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia.

rn

Pasal Yang Dibuktikan :
Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

rn

Tuntutan:
Pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun potong tahanan

rn

Penyelesaian:

','1')
insertTitle: TINDAK PIDANA MAKAR1Success
9042009-03-11 11:30:56203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentingupdate tb_unitcontent set idunitsub='11', idkejati='0', dateunitcontent='2007-12-18', title='TINDAK PIDANA KERUSUHAN', description='

Perkara dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan Kejaksaan Negeri Kupang

rn

Terdakwa
OCTAVIANUS ARYO ADHITYO HARDININGRAT

rn

Kasus Posisi :
Sebelum hari Jum’at, tanggal 22 September 2006, sekitar jam 02.00 WITA mendengar berita di Metro TV bahwa Tibo, cs, telah dieksekusi mati maka pada hari yang sama sekitar jam 13.00 WITA, terdakwa ARYO ADHITYO HARDININGRAT bersama saudara RANI berangkat ke rumah duka di Jalan Nong Meak dengan tujuan melayat kerumah duka. Di rumah duka, terdakwa bertemu dengan Ketua PMKRI Cabang Maumere, saudara VINSENTIUS ASNA, A.FIL yang menyatakan turut berduka cita. Dan pada saat itu, keluarga terpidana mati DOMINGGUS DA SILVA meminta kepada Ketua PMKRI Cabang Maumere dan keluarga terpidana mati DOMINGGUS DA SILVA untuk mendatangi Kantor Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Sikka, dengan tujuan menyampaikan aspirasi mereka kepada para anggota DPRD. Sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa bersama belasan orang yang berasal dari anggota PMKRI dan keluarga terpidana mati DOMINGGUS DA SILVA melakukan konvoi kendaraan menuju Gedung DPRD Kab. Sikka dan memasuki Kantor DPRD Kab. Sikka sambil membawa poster yang terdakwa tulis berisikan “Kantor DPRD Daerah Sikka !!! PMKRI dan kalimat “Pulangkan Jenazah Saudara Kami Al. Dominggus Da Silva ke Tanah Sikka !!! Yang Sudah Kamu Bunuh” sambil terdakwa meneriakan yel-yel “Ayo masyarakat Kab. Sikka mari bergabung, mari bergabung untuk meminta keadilan agar jenazah Dominggus Da Dilva dipulangkan”.

rn

Pasal yang dapat dibuktikan :
Pasal 160 KUHP.

rn

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum :
Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan potong tahanan.

rn

Penyelesaian:

', publish='1' where id='528'
updateTitle: TINDAK PIDANA KERUSUHAN1Success
9032009-03-11 11:30:33203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentinginsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('11','0','2009-03-11','TINDAK PIDANA KERUSUHAN ','

Perkara dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan Kejaksaan Negeri Kupang

rn

Terdakwa
OCTAVIANUS ARYO ADHITYO HARDININGRAT

rn

Kasus Posisi :
Sebelum hari Jum’at, tanggal 22 September 2006, sekitar jam 02.00 WITA mendengar berita di Metro TV bahwa Tibo, cs, telah dieksekusi mati maka pada hari yang sama sekitar jam 13.00 WITA, terdakwa ARYO ADHITYO HARDININGRAT bersama saudara RANI berangkat ke rumah duka di Jalan Nong Meak dengan tujuan melayat kerumah duka. Di rumah duka, terdakwa bertemu dengan Ketua PMKRI Cabang Maumere, saudara VINSENTIUS ASNA, A.FIL yang menyatakan turut berduka cita. Dan pada saat itu, keluarga terpidana mati DOMINGGUS DA SILVA meminta kepada Ketua PMKRI Cabang Maumere dan keluarga terpidana mati DOMINGGUS DA SILVA untuk mendatangi Kantor Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Sikka, dengan tujuan menyampaikan aspirasi mereka kepada para anggota DPRD. Sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa bersama belasan orang yang berasal dari anggota PMKRI dan keluarga terpidana mati DOMINGGUS DA SILVA melakukan konvoi kendaraan menuju Gedung DPRD Kab. Sikka dan memasuki Kantor DPRD Kab. Sikka sambil membawa poster yang terdakwa tulis berisikan “Kantor DPRD Daerah Sikka !!! PMKRI dan kalimat “Pulangkan Jenazah Saudara Kami Al. Dominggus Da Silva ke Tanah Sikka !!! Yang Sudah Kamu Bunuh” sambil terdakwa meneriakan yel-yel “Ayo masyarakat Kab. Sikka mari bergabung, mari bergabung untuk meminta keadilan agar jenazah Dominggus Da Dilva dipulangkan”.

rn

Pasal yang dapat dibuktikan :
Pasal 160 KUHP.

rn

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum :
Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan potong tahanan.

rn

Penyelesaian:

','1')
insertTitle: TINDAK PIDANA KERUSUHAN1Success
9022009-03-11 11:23:47203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentinginsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('11','0','2007-12-04','TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ','

Perkara dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dan Kejaksaan Negeri Kendari

rn

Terdakwa
SYEKH ABDUL RAHIM alias DAENG RAHIM

rn

Kasus Posisi :
Pada hari Selasa, 3 April 2007, sekitar pukul 20.00 WITA terdakwa bersama saksi KASRI alias HERI BIN LASRI datang ke rumah korban DRS. NADIR ABOLA di Jalan Lumba-lumba, Kelurahan Kambu, Kota Kendari,  Saat itu terdakwa merasa tersinggung dan panas hatinya karena dibilang perampok oleh korban ERLINA ADAM, SP, maka timbul niat terdakwa untuk membunuh korban sekeluarga. Lalu direncanakan pembunuhan terhadap korban sekeluarga dengan menginap di rumah korban. Pada pukul 12.00 WITA, terdakwa melaksanakan maksudnya membunuh DRS. NADIR ABOLA. Korban ERLINA ADAM, SP dan DIAN FADILLAAH ILMIYAH (anak).

rn

Pasal yang dapat dibuktikan :
Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

rn

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum :
Pidana mati

rn

Penyelesaian:

','1')
insertTitle: TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN1Success
9012009-03-11 11:20:07203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentinginsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('11','0','2007-12-26','TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA','

Perkara dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Jember

rn

Terdakwa 
SUTIYONO BIN HARDJO KASMIN

rn

Kasus posisi :
Pada hari Jum’at tanggal 5 Januari 2007, sekira jam 09.00 WIB bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kab. Jember, terdakwa Sutiyono Bin Hardjo Kasmin, PNS pada Dinas Perhubungan Jember telah melakukan pembunuhan terhadap kepala dinasnya yaitu IR. JUSWANTO yang dilakukan dengan cara sebelum kejadian terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Kantor Dishub dan sesampainya di depan pintu halaman terdakwa mendapat telepon dari IR. JUSWANTO, selanjutnya terdakwa keluar ke SPBU yang jaraknya lebih kurang 500 meter untuk membeli sebuah pisau pemotong daging, kemudian pisau tersebut diselipkan dibalik jaketnya lalu terdakwa kembali ke Kantor Dishub Kab. Jember.

rn

Sesampainya di Kantor Dishub Jember terdakwa langsung masuk ke dalam ruangan Kepala Dinas IR. JUSWANTO beberapa saat kemudian terdakwa dan IR. JUSWANTO bersitegang lalu IR. JUSWANTO merasa tersinggung dan melempar HP ke arah terdakwa, terdakwa naik pitam dan langsung berdiri, kemudian IR. JUSWANTO memukul terdakwa dengan tangan kosong namun meleset lalu terdakwa langsung mengambil pisau dari balik jaketnya dan dibacokkan kearah kepala korban IR. JUSWANTO namun ditangkis dengan tangan kirinya sehingga tangan kiri korban terluka dan korban terhuyung menimpa sketsel dan terjatuh, lalu korban berusaha menendang terdakwa dengan kakinya dan oleh terdakwa kaki korban langsung dibacok dengan menggunakan pisau tersebut, selanjutnya terdakwa kembali membacokkan piasu tersebut kearah kepala  dan punggung serta muka korban berulang kali, pada saat itu datang SAIFUL HADI S, SOS yang melihat kejadian tersebut, namun oleh terdakwa yang bersangkutan dihardik agar jangan mendekat, kemudian terdakwa kembali membacokkan pisau ke tubuh korban. Korban sempat berusaha keluar dengan merangkak, dan berjalan terhuyung, namun karena lukanya yang cukup parah korban terjatuh di ruang tata usaha.

rn

Setelah dibawa ke RSU PTPN XII, akhirnya korban meninggal dunia, beberapa saat setelah dibawa ke RSU.

rn

Pasal yang dibuktikan :
Pasal 340 KUHP

rn

Tuntutan :
Pidana penjara seumur hidup

rn

Penyelesaian:

','1')
insertTitle: TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA1Success
9002009-03-11 11:18:04203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentinginsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('11','0','2007-12-26','TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA','

Perkara dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Pamekasan

rn

Terdakwa 
MANIS AL. H. IMAM

rn

Kasus Posisi :
Bahwa ia terdakwa, bersama – sama dengan MAT SAPIK alias P. HASIM, MAT TULI, MAT RIDEH (terdakwa-terdakwa yang perkaranya diajukan tersendiri) pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2006, sekitar jam 08.00 WIB, bertempat di Kampung Nomeh, Desa Bujur Tengah, Kec. Batumarmar, Kab. Pamekasan, telah melakukan pembunuhan yang telah direncanakan terlebih dahulu terhadap korban H. MURSIDIN yaitu setelah mendapat putusan Pengadilan Tinggi Surabaya H. BAIDAWI merasa berhak untuk mengerjakan tanah percaton yang sebelumnya sedang dikerjakan oleh H. MURSIDIN, selanjutnya pada malam hari sebelum kejadian H. BAIDAWI mengumpulkan pendukungnya termasuk terdakwa untuk merebut dan mengerjakan kembali tanah tersebut dan jika terjadi perlawanan lebih baik carok, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2006, sekitar jam 07.30 WIB, terdakwa selaku pendukung H. BAIDAWI berangkat bersama-sama dengan pendukung lainnya ke tanah percaton dengan membawa mercon dan clurit dan pada saat itu juga H. MURSIDIN bersama dengan pendukungnya dengan membawa clurit datang ke rumah H. BAIDAWI tetapi H. BAIDAWI tidak ada H. MURSADIN dan pendukungnya kembali dan pada saat kembali dihadang oleh terdakwa dan para pendukung H. BAIDAWAI sehingga terjadi cekcok mulut dan pada saat itulah terdakwa BADUL BAKIY alias P. ARISANDI melemparkan mercon ke arah rombongan H. MURSIDIN mengenai SLAIMAN dan ketika H. MARSIDIN sedang menolong SULAIMAN selanjutnya  dengan  menggunakan  clurit yang dibawanya terdakwa ABDUL BAKIY alias P. ARISANDI --perkaranya diajukan tersendiri-- membacok kearah tubuh H. MURSIDIN beberapa kali sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut H. MURSIDIN meninggal dunia dan SULAIMAN mengalami luka berat.

rn

Pasal yang dibuktikan :
Kesatu primair : Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP
Kedua primair : Pasal 353 (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP

rn

Tuntutan:
Pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun potong tahanan

rn

Penyelesaian:

','1')
insertTitle: TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA1Success
8992009-03-11 11:15:41203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentinginsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('11','0','2007-12-20','TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA','

Perkara dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Pamekasan

rn

Terdakwa 
MANIS AL. H. IMAM

rn

Kasus Posisi :
Terdakwa ,bersama – sama MAT YASIN (DPO) pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2006, sekitar jam 08.00 WIB, bertempat di Kampung Nomeh, Desa Bujur Tengah, Kec. Batumarmar, Kab Pamekasan, telah melakukan pembunuhan yang telah direncanakan terlebih dahulu terhadap korban tahan AL.P.JUMALI yaitu setelah mendengar dari Muspika Batumarmar tentang tanah percatotan akan direbut oleh H.BAIDAWI, H.MURSIDIN pada malam hari sebelum kejadian mengumpulkan pendukungnya termasuk terdakwa membicarakan masalah kebenaran informasi tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2006 sekitar jam 07.30 WIB H.MURSIDIN dan pendukungnya termasuk terdakwa berangkat ke rumah H.BAIDAWI dengan membawa clurit dan ketika bertemu selanjutnya H. MURSIDIN dan rombongannya menuju ke tanah percaton dan ketika lebih kurang 200 meter meninggalkan tempat H. BAIDAWI bertemu dengan rombongan H. BAIDAWI membacok H. MURSIDIN terdakwa membalas membacok tahan sehingga karenanya tahan meninggal dunia.

rn

Pasal yang dapat dibuktikan :
Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP

rn

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum :
Pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun potong tahanan

rn

Penyelesaian:

','1')
insertTitle: TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA1Success
8982009-03-11 11:13:52203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentinginsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('11','0','2007-12-09','TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA','

Perkara dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri Cikarang 

rn

Terdakwa 
DIDIN NUR’AIDIN alias ABIDIN alias UDIN BIN JARSA

rn

Kasus posisi :
Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Juni tahun 2006 sekitar jam 18.30 WIB bertempat di bengkel las milik saksi SUKARDI alias ENDING di perumahan Pondok Timur Indah 2, Jalan Perum Pondok Timur Indah RT.011/007, Kelurahan Mustikasari, Kec. Mustikajaya, Kota Bekasi, terdakwa mendatangi saksi SUKARDI alias ENDING dan menceritakan tentang permasalahan yang dihadapi yakni bahwa selama terdakwa bekerja sebagai sopir pada korban IDJI SALEJI, gaji terdakwa tidak dibayar selama 2 bulan dan terdakwa dituduh mencuri buku tabungan korban sehingga terdakwa dipecat sebagai sopir korban dan hal ini membuat terdakwa merasa sakit hati dan dendam kepada korban.

rn

Karena merasa dendam kepada korban kemudian terdakwa merasa tergerak hatinya dan timbul niat terdakwa menghilangkan jiwa korban IDJI SALEJI dan sekaligus mengambil mobil milik korban

rn

Hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2006 sekitar jam 04.30 WIB terdakwa mendatangi rumah korban IDJI SALEJI seorang diri,  saat itu kendaraan milik korban yang menjadi incaran terdakwa sedang diparkir di halaman rumah korban. Ketika pintu sudah terbuka dan korban akan keluar lalu terdakwa langsung memukul IDJI SALEJI dengan menggunakan sebuah batu yang diambil terdakwa dari halaman rumah, terdakwa memukul korban dengan menggunakan batu mengenai dahi korban sehingga korban jatuh pingsan, setelah korban terjatuh lalu kedua tangan korban dipegang oleh terdakwa dan tubuh korban diseret keruang tamu oleh terdakwa.

rn

Saat berada diruang tamu korban sempat siuman dan melihat korban siuman lalu terdakwa memukul kearah kepala korban dengan menggunakan palu tersebut secara berulang-ulang setidak tidaknya lebih dari satu kali sehingga menyebabkan korban IDJI SALEJI meninggal dunia

rn

Pasal yang dibuktikan :
Pasal 340 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

rn

Tuntutan :
Pidana mati

rn

Penyelesaian:

','1')
insertTitle: TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA1Success
8972009-03-11 11:11:35203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentinginsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('11','0','2007-12-05','TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA','

Perkara dari Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi

rn

Terdakwa 
SUCIPTO PGL CIPTO

rn

Kasus Posisi :
Pada hari Senin tanggal 13 September 2004  sekira 23.30 WIB terdakwa dan korban menuju home stay  Cikita Bukittinggi dan langsung masuk ke kamar, sesampainya di kamar terdakwa menyetubuhi korban, setelah selesai, pada saat korban menengok keluar membelakangi terdakwa, terdakwa langsung mengambil martil yang ada diatas milik terdakwa dan langsung dihantamkan ke tekuk/leher korban, korban langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri. Dan oleh terdakwa korban langsung dicekik lehernya. Setelah korban dipastikan meninggal dunia barulah terdakwa mengambil uang tunai Rp.1.000.000, dan perhiasan-perhiasan milik korban. Sesudah membunuh korban NURNIATI terdakwa membunuh AI di ladang sampai meninggal dunia, kemudian mencoba membunuh MIS di Taratak di Payakumbuh tetapi korban tidak meninggal dunia. Sehingga setelah diinterogasi, terbongkarlah perbuatan SUCIPTO oleh Polsekta Payakumbuh bahwa terdakwa SUCIPTO yang melakukan perbuatan terhadap NURNIATI.

rn

Pasal yang dibuktikan :
Pasal 340 KUHP

rn

Tuntutan:
Pidana mati

rn

 Penyelesaian:

','1')
insertTitle: TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA1Success
8962009-03-11 11:09:50203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentinginsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('11','0','2007-12-08','TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA','

Perkara dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat  dan Kejaksaan Negeri Bandung

rn

Terdakwa
SUYITNO BIN BEJO

rn

Kasus Posisi :
Pada hari Senin tanggal 31 Juli 2006 terdakwa selaku satpam di rumah korban NY. SHIGEKO MUNETSUMA karena merasa tidak suka dan sakit hati kepada korban yang menyangka telah mencuri barang antik milik korban, akhirnya terdakwa membunuh korban  dengan cara membawa sebilah pisau menuju rumah orban dan menemui korban lalu memegang tangan korban dan menyeretnya tidur dan mendekap badan  korban sehingga korban berontak untuk melepaskan diri dari dekapan dan berteriak minta tolong.terdakwa menusukkan pisau ke bagian leher kiri korban sampai korban kehabisan darah dan tidak bergerak.

rn

Pasal yang dibuktikan :
Pasal 340 KUHP

rn

Tuntutan:
Pidana mati

rn

Penyelesaian:
Putusan PN. Bandung: Pidana mati

','1')
insertTitle: TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA1Success
8952009-03-11 11:08:15203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentinginsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('11','0','2007-12-12','TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA','

Perkara dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Jombang

rn

Terdakwa
ABDUL GHONI BIN SARBINI

rn

Kasus Posisi :
Telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang berawal dari perselisihan, maka timbul niat dari terdakwa untuk membunuh korban, sehingga pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2006, sekitar jam 19.00 WIB dirumah korban SUTINI, dalam posisi membungkuk terdakwa memukulkan batu ke kepala korban bagian belakang sehingga korban meninggal dunia, selanjutnya mayat korban dibuang di sepiteng.

rn

Pada tanggal 3 Agustus 2006 sekira jam 10.00 WIB pada waktu perjalanan pulang ke Jombang terdakwa terdakwa diolok-olok oleh korban JALI, sehingga terdakwa berpura-pura mengajak korban JALI untuk duduk, kemudian terdakwa mencari batu dan memukulkan ke kepala bagian belakang korban sehingga korban meninggal, mayat korban dimasukkan ke dalam sepiteng tempat mayat korban SUTINI dibuang terlebih dahulu.

rn

Pasal yang dibuktikan :
Pasal 340 KUHP

rn

Tuntutan :
Pidana mati

rn

Penyelesaian:
Putusan PN. Jombang Pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun potong tahanan

','1')
insertTitle: TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA1Success
8942009-03-11 11:07:26203.142.77.137adminJAM Pengawasan - Ketentuan Penyelenggaraan Pengawaupdate tb_unitcontent set idunitsub='25', idkejati='0', dateunitcontent='2009-03-10', title='DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL', description='PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1980
TENTANG PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a.    bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu menetapkan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
b.    bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952 tentang Hukuman Jabatan dipandang tidak sesuai lagi, oleh sebab itu perlu ditinjau kembali dan disempurnakan;

Mengingat :
1.    Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2.    Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II / MPR / 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa);
3.    Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4.    Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3021);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
a.    Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil ;
b.    pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja;
c.    hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
d.    pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil;
e.    atasan pejabat yang berwenang menghukum adalah atasan langsung dari pejabat yang berwenang menghukum;
f.    perintah kedinasan adalah perintah yang diberikan oleh atasan yang berwenang mengenai atau yang ada hubungannya dengan kedinasan;
g.    peraturan kedinasan adalah peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengenai kedinasan atau yang ada hubungannya dengan kedinasan.


BAB II
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 2
Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib :
a.    setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
b.    mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain;
c.    menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Pegawai Negeri Sipil;
d.    mengangkat dan mentaati sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e.    menyimpan rahasia Negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
f.    memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;
g.    melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
h.    bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
i.    memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil;
j.    segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan material;
k.    mentaati ketentuan jam kerja;
l.    menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
m.    menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
n.    memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
o.    bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
p.    membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya;
q.    menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya;
r.    mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
s.    memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kariernya;
t.    mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan;
u.    berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil, dan terhadap atasan;
v.    hormat menghormati antara sesama warganegara yang memeluk agama / kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang berlainan;
w.    menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat;
x.    mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
y.    mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;
z.    memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

Pasal 3
(1)    Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang:
a.    melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, atau Pegawai Negeri Sipil;
b.    menyalahgunakan wewenangnya;
c.    tanpa izin Pemerintah menjadi Pegawai atau bekerja untuk negara asing;
d.    menyalahgunakan barang-barang, uang, atau surat-surat berharga milik Negara;
e.    memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara secara tidak sah;
f.    melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
g.    melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya;
h.    menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
i.    memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pegawai Negeri Sipil, kecuali untuk kepentingan jabatan;
j.    bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
k.    melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
l.    menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
m.    membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
n.    bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Pemerintah;
o.    memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
p.    memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatannya tidak erada dalam ruang lingkup kekuasaannya yang jumlah dan sifat pemilikan itu sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya perusahaan;
q.    melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi, maupun sambilan, menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan swasta bagi yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas atau yang memangku jabatan eselon I.
r.    melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
(2)    Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah yang akan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf q, wajib mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang.


BAB III
HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Pertama Pelanggaran Disiplin

Pasal 4
Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, adalah pelanggaran disiplin.

Pasal 5
Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum

Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 6
(1)    Tingkat Hukuman disiplin terdiri dari :
a.    hukuman disiplin ringan;
b.    hukuman disiplin sedang; dan
c.    hukuman disiplin berat.
(2)    Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :
a.    tegoran lisan;
b.    tegoran tertulis; dan
c.    pernyataan tidak puas secara tertulis
(3)    Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :
a.    penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
b.    penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan
c.    penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun
(4)    Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :
a.    penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
b.    pembebasan dari jabatan;
c.    pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai Negeri Sipil; dan
d.    pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga Pejabat yang Berwenang Menghukum

Pasal 7
(1)    Pejabat yang berwenang menghukum adalah :
a.    Presiden bagi Pegawai Negeri Sipil yang :
1.    berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b keatas, sepanjang mengenai jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d;
2.    memangku jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada di tangan Presiden, sepanjang mengenai jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b;
b.    Menteri dan Jaksa Agung bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam :
1.    Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas;
2.    Pasal 6 ayat (4) huruf b bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada di tangan Presiden;
c.    Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam:
1.    Pasal 6 ayat (4) huruf d;
2.    Pasal 6 ayat (4) huruf c bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas;
3.    Pasal 6 ayat (4) huruf b bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada ditangan Presiden;
d.    Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada Daerah Otonom dan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam lingkungannya masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam:
1.    Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada Daerah Otonom;
2.    Pasal 6 ayat (4) huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
3.    Pasal 6 ayat (4) huruf c bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas;
e.    Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri, dipekerjakan/diperbantukan pada negara sahabat atau sedang menjalankan tugas belajar di luar negeri, sepanjang mengenai jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) huruf b.

(2)    Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah dalam lingkungan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen hanya dapat dijatuhkan oleh Menteri/Sekretaris Negara.
(3)    Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah dalam lingkungan Daerah Otonom, hanya dapat dijatuhkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan

Pasal 8
Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b huruf c, dan huruf d dapat mendelegasikan sebagaian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk menjatuhkan hukuman disiplin dalam lingkungannya masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d, dengan ketentuan sebagai berikut :
a.    untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dapat didelegasikan kepada pejabat yang memangku jabatan struktural serendah-rendahnya eselon V atau jabatan lain yang setingkat dengan itu;
b.    untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dapat didelegasikan kepada pejabat yang memangku jabatan struktural serendah-rendahnya eselon IV atau pejabat lain yang setingkat dengan itu;
c.    untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) huruf a dapat didelegasikan kepada pejabat yang memangku jabatan struktural serendah-rendahnya eselon III atau jabatan lain yang setingkat dengan itu;
d.    untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dapat didelegasikan kepada pejabat yang memangku jabatan struktural serendah-rendahnya eselon II atau jabatan lain yang setingkat dengan itu; e.untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a dan huruf b dapat didelegasikan kepada pejabat yang memangku jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang setingkat dengan itu.

Bagian Keempat Tatacara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian
Keputusan Hukuman Disiplin

 Pasal 9
(1)    Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu.
(2)    Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan :
a.    secara lisan, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
b.    secara tertulis, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4).
(3)    Pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan secara tertutup.

Pasal 10
Dalam melakukan pemeriksaan, pejabat yang berwenang menghukum dapat mendengar atau meminta keterangan dari orang lain apabila dipandangnya perlu.

Pasal 11
Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat memerintahkan pejabat bawahannya untuk memeriksa Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.
 
Pasal 12
(1)    Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pejabat yang berwenang menghukum memutuskan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan secara seksama pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
(2)    Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
 
Pasal 13
(1)    Kepada Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin.
(2)    Kepada Pegawai Negeri Sipil yang pernah dijatuhi hukuman disiplin yang kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, terhadapnya dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
 
Pasal 14
(1)    Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
(2)    Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dan huruf c, dinyatakan secara tertulis dan disampaikan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
(3)    Semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan surat keputusan dan disampaikan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
(4)    Penyampaian hukuman disiplin dilakukan secara tertutup.

Bagian Kelima Keberatan atas Hukuman Disiplin

 Pasal 15
(1)    Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak dapat mengajukan keberatan.
(2)    Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), dapat mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal ia menerima keputusan hukuman disiplin tersebut.

Pasal 16
(1)    Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diajukan secara tertulis melalui saluran hirarki.
(2)    Dalam surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dimuat alasan-alasan dari keberatan itu.
Pasal 17
(1)    Terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Presiden tidak dapat diajukan keberatan.
(2)    Terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, tidak dapat diajukan keberatan, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(4) huruf c dan huruf d.

Pasal 18
Setiap pejabat yang menerima surat keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin, wajib menyampaikannya kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum melalui saluran hirarki dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal ia menerima surat keberatan itu.
 
Pasal 19
(1)    Apabila ada keberatan dari Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin, maka pejabat yang berwenang menghukum yang bersangkutan wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
(2)    Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan secara tertulis dan disampaikan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum yang bersangkutan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal ia menerima suarat keberatan itu.

Pasal 20
(1)    Atasan pejabat yang berwenang menghukum yang menerima surat keberatan tentang penjatuhan hukuman disiplin, wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat keberatan itu.
(2)    Apabila dipandang perlu, maka atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memanggil dan mendengar keterangan pejabat yang berwenang menghukum yang bersangkutan, Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin, dan atau orang lain yang dianggap perlu.

Pasal 21
(1)    Atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat atau mengubah hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.
(2)    Penguatan atau perubahan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan atasan pejabat yang berwenang menghukum.
(3)    Terhadap keputusan atasan pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak dapat diajukan keberatan).

Bagian Keenam Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 22
(1)    Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang dijatuhkan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil berlaku sejak tanggal disampaikan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada yang bersangkutan.
(2)    Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) :
 
a.    apabila tidak ada keberatan, mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin itu, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b,
b.    apabila ada keberatan, mulai berlaku sejak tanggal keputusan atas keberatan itu, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b;
c.    jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.
(3)    Apabila Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan hukuman disiplin, maka hukuman disiplin itu berlaku pada hari ketiga puluh terhitung mulai tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin tersebut.


BAB IV BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

Pasal 23
(1)    Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d dapat mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
(2)    Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibentuk dengan Keputusan Presiden.

Pasal 24
(1)    Badan Pertimbangan Kepegawaian wajib mengambil keputusan mengenai keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil kepadanya.
(2)    Keputusan yang diambil oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian, adalah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang bersangkutan.


BAB V
KETENTUAN - KETENTUAN LAIN

Pasal 25
Apabila ada alasan-alasan yang kuat, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat meninjau kembali hukuman disiplin yang telah dijatuhkan oleh pejabat bawahannya yang berwenang menghukum dalam lingkungannya masing-masing.

Pasal 26
Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia atau mencapai batas usia pensiun pada waktu sedang menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan b, dan ayat (4) huruf a, dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin.


Pasal 27
(1)    Ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi :
a.    Calon Pegawai Negeri Sipil;
b.    Pegawai bulanan di samping pensiun.
(2)    Calon Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
(3)    Hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada pegawai bulanan disamping pensiun, hanyalah jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam.Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) huruf b.

Pasal 28
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 29
Ketentuan-ketentuan teknis tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.


BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30
Hukuman jabatan yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan sedang dijalani oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tetap berlaku.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952 tentang Hukuman Jabatan (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 202) dan segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan
Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannnya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 1980
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH
 
 
 
PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1980
TENTANG PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL


PENJELASAN UMUM

Dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan Nasional, diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, berhasil guna, bersih, bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Untuk membina Pegawai Negeri Sipil yang demikian itu, antara lain diperlukan adanya Peraturan Disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati, atau larangan dilanggar. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur dengan jelas kewajiban yang harus ditaati dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Selain dari pada itu dalam Peraturan Pemerintah diatur pula tentang tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin. serta tata cara pengajuan keberatan apabila Pegawai Negeri Sipil yang diatur hukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya. Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu setiap pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin itu. Hukuman, disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan dihadapan atau dapat didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat. ceramah, diskusi, melalui telpon, radio, televisi, rekaman atau alat komunikasi lainnya. Tulisan adalah pernyataan pikiran dan atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar. karikatur, coretan, dari lain-lain yang serupa dengan itu. Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan. Termasuk pelanggaran disiplin adalah setiap perbuatan memperbanyak, mengedarkan, mempertontonkan, menempelkan, menawarkan, menyimpan, memiliki tulisan atau rekaman yang berisi anjuran atau hasutan untuk melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, kecuali apabila hal itu dilakukan untuk kepentingan dinas.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas

 Ayat (2)
Huruf a
Hukuman disiplin yang berupa tegoran lisan dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Apabila seorang atasan menegor bawahannya tetapi tidak dinyatakan secara tegas sebagai hukuman disiplin, bukan hukuman disiplin

Huruf b
Hukuman disiplin yang berupa tegoran tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh.pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.

Huruf c
Hukuman disiplin yang berupa pernyataan tidak puas dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.

Ayat (3)
Semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang menghukum.

Huruf a
Hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan untuk paling lama 1 (satu) tahun. Masa penundaan kenaikan gaji berkala tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.
 
Huruf b
Hukuman disiplin yang berupa penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan untuk paling lama 1 (satu) tahun. Setelah masa menjalani hukuman disiplin tersebut selesai, maka gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan langsung kembali pada gaji pokok semula. Masa penurunan gaji tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya. Apabila dalam masa menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat untuk kenaikan gaji berkala, maka kenaikan gaji berkala tersebut baru diberikan terhitung mulai bulan berikutnya dari saat berakhirnya masa menjalani hukuman disiplin.

Huruf c
Hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan pangkat ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan untuk paling lama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat dipertimbangkan.

Ayat (4)
Semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang menghukum.

Huruf a
Hukuman disiplin yang berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, dan untuk paling lama 1 (satu) tahun. Setelah masa menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat selesai, maka pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan sendirinya kembali pada pangkat yang semula. Masa dalam pangkat terakhir sebelum dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, dihitung sebagai masa kerja untuk kenaikan pangkat berikutnya. Kenaikan pangkat berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, baru dapat dipertimbangkan setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dikembalikan pada pangkat semula.

Huruf b
Hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan adalah pembebasan dari jabatan organik. Pembebasan dari jabatan berarti pula pencabutan segala wewenang yang melekat pada jabatan itu. Selama pembebasan dari jabatan, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima penghasilan penuh kecuali, tunjangan jabatan.

Huruf c
Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila memenuhi syarat masa kerja dan usia pensiun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersangkutan diberikan hak pensiun.

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Pejabat yang berwenang menghukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara, diperbantukan/dipekerjakan pada perusahaan milik Negara. badan-badan internasional yang berkedudukan di Indonesia, organisasi profesi, dan badan/instansi lain, adalah pejabat yang berwenang menghukum yang bersangkutan.
 
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Dengan  memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka pejabat yang berwenang menghukum bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada Daerah Otonom dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang oleh Daerah Otonom yang bersangkutan  dipekerjakan / diperbantukan pada perusahaan daerah atau instansi/badan lain, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Huruf e
Pejabat sebagaimana dimaksud dalam huruf ini, hanya berwenang menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagamana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) huruf b. Yang berwenang menjatuhkan jenis hukuman disiplin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf c, dan huruf d, bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf ini, adalah pejabat yang berwenang menghukum dari instansi induk masing-masing.

Ayat (2)
Cukup jelas
 
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat 1
Tujuan pemeriksaan sebagimana dimaksud dalam ayat ini, adalah untuk mengetahui apakah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan melakukan pelanggaran disiplin itu. Pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti dan obyektif,sehingga dengan demikian pejabat yang berwenang menghukum dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya tentang jenis hukuman disiplin yang akan djatuhkan. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin tidak memenuhi panggilan, untuk diperiksa tanpa alasan yang sah. maka dibuat panggilan kedua. Panggilan pertama dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, sedang panggilan kedua harus dibuat secara tertulis. Dalam menentukan tanggal pemeriksaan berikutnya harus pula diperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan surat panggilan. Apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak juga memenuhi panggilan kedua maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan bahan-bahan yang ada padanya.

Ayat (2)
Huruf a
Pelanggaran disiplin yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam huruf ini pada dasarnya bersifat ringan, oleh sebab itu pemeriksaan cukup dilakukan secara lisan.

Huruf b
Pemeriksaan secara tertulis dibuat dalam bentuk berita acara. dapat digunakan setiap saat apabila diperlukan.

Ayat (3)
Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin belum tentu bersalah, oleh sebab itu pemeriksaan dilakukan secara tertutup. Yang dimaksud dengan pemeriksaan secara tertutup adalah bahwa pemeriksaan itu hanya dapat diketahui oleh pejabat yang berkepentingan.

Pasal 10
Maksud dari Pasal ini, adalah untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dalam rangka usaha menjamin obyektivitas.

Pasal 11
Pada dasarnya pemeriksaan harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang menghukum. tetapi untuk mempercepat pemeriksaan, maka pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat memerintahkan pejabat lain untuk melakukan pemeriksaan itu, dengan ketentuan bahwa pejabat yang diperintahkan melakukan pemeriksaan itu tidak boleh berpangkat, atau memangku jabatan yang lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa. Perintah untuk melakukan pemeriksaan itu dapat diberikan secara lisan atau tertulis. Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dan Pasal 8, harus melakukan sendiri pemeriksaan tersebut Pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin yang untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadapnya menjadi wewenang Presiden, dilakukan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Maksud dari pencantuman pelanggaran disiplin yang ditakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam keputusan hukuman disiplin, adalah agar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengetahui pelanggaran disiplin yang dilakukannya.

Pasal 13
Ayat (1)
Ada kemungkinan, bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan sesuatu pelanggaran disiplin, ternyata Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah melakukan beberapa pelanggaran disiplin. Dalam hal yang sedemikian, maka terhadap Pegawai Negeri Sipil tersebut hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin. Hukuman disiplin yang akan dijatuhkan itu, haruslah dipertimbangkan dengan seksama, sehingga setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya dan dapat diterima oleh rasa keadilan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
 
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Hukuman disiplin disampaikan secara langsung,kepada Pegawai Negeri Sipil yang dihukum oleh pejabat yang berwenang menghukum. Penyampaian hukuman disiplin itu dapat dihadiri oleh pejabat yang diserahi urusan kepegawaian dan dapat pula dihadiri oleh pejabat lain asalkan pangkat atau jabatannya tidak lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang dihukum.

Pasal 15
Ayat (1)
Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2), adalah hukuman disiplin yang ringan dan telah selesai dijalankan segera setelah hukuman disiplin itu dijatuhkan, oleh sebab itu tidak dapat diajukan keberatan.

Ayat (2)
Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berhak mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum apabila menurut pendapatnya hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya tidak atau kurang setimpal, atau pelanggaran disiplin yang menjadi alasan bagi hukuman disiplin itu tidak atau kurang benar. Keberatan tersebut harus sudah diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal ia menerima keputusan hukuman disiplin tersebut. Keberatan yang diajukan melebihi 14 (empat belas) hari tidak dipertimbangkan.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Alasan-alasan keberatan harus dibuat dengan jelas dan lengkap.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Keberatan atas hukuman disiplin diajukan melalui saluran hirarki, oleh sebab itu harus melalui pejabat yang berwenang menghukum. Pejabat yang berwenang menghukum wajib mempelajari dengan seksama keberatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan membuat tanggapan tertulis atas keberatan itu.

Ayat (2)
Untuk memudahkan pelaksanaan pemeriksaan lebih lanjut, maka pejabat yang berwenang menghukum mengirimkan sekaligus tanggapannya, surat keberatan, dan berita acara pemeriksaan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Tujuan dari ayat ini, adalah untuk mendapatkan bahan-bahan yang lebih lengkap sebagai bahan untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan.

Pasal 21
Ayat (1)
Apabila atasan pejabat yang berwenang menghukum mempunyai alasan-alasan yang cukup, maka ia dapat mengadakan perubahan terhadap keputusan disiplin yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menghukum baik dalam arti memperingan, memperberat, atau membatalkan hukuman disiplin tersebut.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin sedang dan berat dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari itu Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan, maka hal ini berarti ia menerima keputusan hukuman disiplin itu, oleh sebab itu hukuman disiplin tersebut harus dijalankannya mulai hari ke 15 (lima belas).

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Untuk menghindari hal-hal yang tidak diingini terutama dalam rangka usaha menyelamatkan kekayaan Negara, maka jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b perlu dilaksanakan dengan segera.

Pasal 23 sampai dengan Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Dalam rangka usaha melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dengan sebaik-baiknya, maka para pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d wajib mengikuti dan memperhatikan keadaan yang berlangsung dalam lingkungannya masing-masing dan mengambil tindakan yang diperlukan tepat pada waktunya. Dalam hubungan ini maka para pejabat tersebut dapat meninjau kembali hukuman disiplin yang telah dijatuhkan oleh para pejabat yang berwenang menghukum dalam lingkungannya masing-masing, apabila ia mempunyai alasan-alasan yang kuat yang didasarkan pada keterangan-keterangan dan atau bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan.

Pasal 26 sampai dengan Pasal 32
Cukup jelas', publish='1' where id='39'
updateTitle: DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL1Success
8932009-03-11 11:07:00203.142.77.137adminJAM Pengawasan - Ketentuan Penyelenggaraan Pengawaupdate tb_unitcontent set idunitsub='25', idkejati='0', dateunitcontent='2009-03-11', title='KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN', description='KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP – 503 / A / J.A / 12 / 2000

TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang     :    a.    bahwa sehubungan dengan adanya perubahan beberapa peraturan di bidang kepegawaian dan organisasi Kejaksaan maka penyelenggaraan pengawasan dilingkungan Kejaksaan perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya.
   
        b.    bahwa sehubungan dengan itu, Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-059/JA/1993 tentang Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi, oleh karenanya perlu ditinjau kembali.

Mengingat    :    1.      Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor : 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3041);

2.    Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 19991 Nomor : 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3451);

3.    Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

4.    Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor : 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 27970);

5.    Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Peminahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor : 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3058);

6.    Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor : 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3176);

7.    Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

8.    Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 1983 tanggal 4 Oktober 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;

9.    Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1989 tanggal 20 Maret 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat;

10.    Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-030/JA/1988 tanggal 23 Maret 1988 tentang Doktrin Kejaksaan “Tri Krama Adhyaksa”;

11.    Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-040/JA/1988 tanggal 22 April 1988 tentang Delegasi Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin.

12.    Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/JA/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N  :

Menetapkan    :    KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN - KETENTUAN PENYELENG-GARAAN PENGAWASAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA


BAB  I
KETENTUAN UMUM
Pasal  1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.    Pengawasan adalah kegiatan berupa pengamatan, penelitian, pengujian, penilaian, pemberian bimbingan dan penertiban, serta pengusutan, pemeriksaan, penindakan dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan rencana kerja dan program kerja serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.

2.    Pengawasan melekat  adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh pimpinan satuan kerja terhadap bawahannya.

3.    Pengawasan fungsional pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat fungsional;

4.    Satuan kerja adalah semua unsur Kejaksaan Republik Indonesia, mulai dari Kejaksaan Agung sampai satuan kerja tertinggi sampai dengan satuan kerja yang terendah baik di pusat maupun di daerah.

5.    Perbuatan tercela adalah pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan lain yang masih berlaku yang ada kaitannya dengan status Pegawai Negeri Sipil.

6.    Hukuman disiplin adalah hukuman sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-udangan lain yang masih berlaku yang ada kaitannya dengan status Pegawai Negeri Sipil.

7.    Pegawai Kejaksaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Kejaksaan Republik Indonesia

8.    Tindak lanjut adalah langkah-langkah penertiban dan penyelesaian lebih lanjut masalah-masalah yang di indentifikasikan dalam rangka peleksanaan pengwasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal  2

Tujuan Pengawasan :
Agar Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, kebenaran berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan.


Pasal  3

Sasaran Pengawasan :
a.    adalah pelaksanaan tugas baik rutin maupun pembangunan oleh setiap satuan kerja apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana kerja dan program kerja serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia;
b.    agar setiap pegawai Kejaksaan mengemban tugasnya dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab serta menghindarkan diri dari sikap, perilaku dan tutur kata yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengawasan meliputi :
a.    pelaksanaan tugas satuan kerja, baik rutin maupun pembangunan ;
b.    sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan

Pasal  5

Pengawasan terdiri dari pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

BAB  II
PENGAWASAN MELEKAT

Pasal  6
Pejabat Pengawasan Melekat ialah :
a.    Tingkat Kejaksaan Agung :
1.    Jaksa Agung Republik Indonesia
2.    Pejabat eselon I ;
3.    Pejabat eselon II ;
4.    Pejabat eselon III ;
5.    Pejabat eselon IV ;
b.    Tingkat Kejaksaan Agung :
1.    Kepala Kejaksaan Tinggi
2.    Pejabat eselon II ;
3.    Pejabat eselon III ;
4.    Pejabat eselon IV ;
5.    Pejabat eselon V ;
c.    Tingkat Kejaksaan Negeri ;
1.    Kepala Kejaksaan Negeri
2.    Pejabat eselon IV/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri ;
3.    Pejabat eselon V ;

Pasal  7

Tugas dan fungsi pengawasan melekat :
a.    Melaksanakan pengawasan secara preventif agar tugas rutin dan pembangunan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana kerja dan program kerja serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.
b.    Mengambil langkah-langkah berupa perbaikan dan penertiban terhadap kekurangan dan penyimpangan yang ditemukan.

Pasal 8
(1)    Pengawasan melekat dilaksanakan terus menerus dengan memperhatikan sistem pengendalian manajemen.
(2)    Pengawasan melekat dilaksanakan ditempat satuan kerja sampai dua tingkat ke b awah
(3)    Dalam melaksanakan pengawasan meleka, terutama mengenai tugas yang saling berkaitan dengan satuan kerja lainnya, masing-masing pimpinan satuan kerja wajib memperhatikan :
a.    adanya kesamaan dan kesatuan bahasa
b.    adanya kesamaan dan kesatuan tafsir
c.    adanya kesamaan dan kesatuan tindak
(4)    Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan pengawasan melekat dan menemukan penyimpangan yang ada kaitannya dengan satuan kerja lainnya, wajib secepatnya menyampaikan temua tersebut kepada pimpinan satuan kerja yang bersangkutan.

Pasal 9
(1)    Terhadap temuan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh bawahan, pimpinan satuan kerja wajib melakukan penertiban.
(2)    Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan pengawasan melekat dan menemukan perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, wajib menyerahkan pemeriksaannya kepada aparat pengawasan fungsional.
(3)    Pimpinan satuan kerja yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan pengawasan melekat dapat ditindak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
(4)    Penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat berupa peringatan lisan apabila sifat pelanggarannya dinilai ringan.


BAB  III
PENGAWASAN FUNGSIONAL

Pasal  10

Pejabat pengawasan fungsional ialah :
a.    Tingkat Kejaksaan Agung :
1.    Jaksa Agung Muda Pengawasan;
2.    Inspektur
3.    Inspektur Pembantu;
4.    Pemeriksa

b.    Tingkat Kejaksaan Tinggi;
1.    Asisten Pengawasan
2.    Pemeriksa;
3.    Pemeriksa Pembantu

c.    Tingkat Kejaksaan Negeri :
1.    Pemeriksa

Pasal 11

Tugas dan fungsi pengawasan fungsional :
a.    melakukan pengawasan secara represif agar tugas rutin dan pembangunan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana kerja dan program kerja serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.
b.    Mengambil langkah-langkah berupa pemeriksaan, penertiban dan penindakan terhadap penyimpangan yang ditemukan.

Pasal 12

Pengawasan fungsional dilaksanakan baik dari belakang meja (buril) maupun ditempat satuan kerja (inspeksi).


Pasal 13

(1)    Pengawasan fungsional yang dilaksanakan dari belakang meja (buril) berupa penelitian, pengujian, bimbingan, penertiban, pemantauan, pengusutan, pemeriksaan serta saran dan pertimbangan atas surat-surat dari satuan kerja dan atau laporan pengaduan yang diterima.
(2)    Pemeriksaan buril atau surat-surat dari satuan kerja meliputi kecepatan/ketepatan pengiriman dan materi laporan.
(3)    Pemeriksaan buril atas  laporan pengaduan adalah pemeriksaan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang mengarah pada perbuatan tercela yang dilakukan oleh pegawai Kejaksaan.

Pasal 14

(1)    Pengawasan fungsional yang dilaksanakan ditempat satuan kerja disebut Inspeksi.
(2)    Jenis inspeksi :
a.    Inspeksi umum ialah pemeriksaan terhadap semua satuan kerja.
b.    Inspeksi pimpinan ialah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan atau SES JAM WAS atas perintah Jaksa Agung Muda Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas KAJATI dan Asisten Pengawasan.
c.    Inspeksi kasus ialah pemeriksaan terhadap penyimpangan-penyimpangan  yang mengarah kepada perbuatan tercela yang dilakukan oleh pegawai Kejaksaan.
(3)    Inspeksi umum dan inspeksi pimpinan didasarkan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disusun oleh aparat pengawasan fungsional.

Pasal 15

(1)    Inspeksi umum dan inspeksi kasus dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kepala Kejaksaan Negeri.
(2)    Pelaksana inspeksi tersebut ayat (1) wajib membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
(3)    Dalam LHP inspeksi umum diberikan penilaian terhadap Kejaksaan yang diperiksa.
(4)    Inspeksi pimpinan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia dan pelaksanaannya dibuatkan LHP.

Pasal 16

(1)    Pemeriksaan dalam rangka Inspeksi Umum dan Inspeksi Pimpinan dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan (PKP).
(2)    PKP disusun dengan memuat skala prioritas obyek periksa yang ditentukan setiap tahun kerja, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Pasal 17

Pemeriksaan dalam rangka Inspeksi Kasus dilaksanakan berdasarkan temua pengawasan, informasi atau laporan pengaduan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Pasal 18

Pangkat dan jabatan aparat pengawasan fungsional yang melakukan pemeriksaan tidak boleh lebih rendah dari pada yang diperiksa, dan status kepegawaiannya harus seorang Jaksa apabila yang diperiksa Jaksa.

Pasal 19

Tata cara pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pegawai Kejaksaan  yang diduga melakukan perbuatan tercela, berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.




Pasal 20

Untuk kepentingan pemeriksaan semua pegawai Kejaksaan wajib memberikan bahan atau keterangan yang diminta oleh aparat pengawasan fungsional.


BAB  IV
TINDAK LANJUT

Pasal 21

Pejabat yang berwenang menghukum di lingkungan Kejaksaan adalah Jaksa Agung Republik Indonesia dan pejabat lain  yang ditunjuk oleh Jaksa Agung Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 22
(1)    Pegawai Kejaksaan yang dijatuhi hukuman disiplin dapat mengajukan keberatan kecuali terhadap jenis hukuman  yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan lain yang masih berlaku dibidang kepegawaian yang secara tegas menyatakan demikian.

(2)    Terhadap Jaksa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai Jaksa disamping diproses berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, juga diproses sesuai dengan ketentuan tentang Majelis Kehormatan Jaksa dan peraturan perundang-undangan lain yang masih berlaku dibidang kepegawaian yang secara tegas menyatakan demikian.

Pasal 23
(1)    Pegawai Kejaksaan yang telah terbukti melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi hukuman disiplin dicatat dalam Kartu dan Buku Induk Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
(2)    Pejabat yang berwenang mengeluarkan/menerbitkan
a.    Jaksa Agung Muda Pengawasan pejabat eselon I dan II. Sedangkan inspektur Kepegawaian dan Tugas Umum untuk eselon III kebawah dilingkungan Kejaksaan Agung R.I.
b.    Kepala Kejaksaan Tinggi untuk eselon III kebawah diwilayah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan dengan catatan setiap Clearance Kepegawaian yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi harus disampaikan tembusannya kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan.
(3)    Bagi pegawai Kejaksaan  yang akan diusulkan untuk mendapatkan mutasi/promosi dan pendidikan diwajibkan melengkapi pengusulannya dengan CLEARANCE KEPEGAWAIAN sebagai salah satu bahan pertimbangan.
(4)    Hukuman disiplin yang dijatuhkan terhadap pegawai Kejaksaan mempengaruhi pemberian nilai dalam daftar penilaian prestasi pegawai yang bersangkutan.

Pasal 24

(1)    Kecuali mengenai putusan penjatuhan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal  6 ayat (4) huruf c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, apabila ada alasan yang kuat, dapat ditinjau kembali oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.
(2)    Peninjauan kembali terhadap hukuman disiplin dapat dilakukan berdasarkan permohonan pegawai Kejaksaan  yang besangkutan atau keluarganya dalam hal pegawai Kejaksaan tersebut sudah meninggal dunia
(3)    Putusan terhadap peninjauan kembali tersebut diberikan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah permohonan dimaksud diterima oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.
   
Pasal 25

Dalam hal keputusan terhadap keberatan yang dijatuhkan berupa pemberatan hukuman disiplin yang mengakibatkan pegawai Kejaksaan dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan pasal 6 ayat (4) huruf c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pegawai Kejaksaan tersebut masih diberikan kesempatan mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK).

Pasal 26
(1)    Apabila ada pembatalan terhadap hukuman disiplin  yang telah dijatuhkan, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan pegawai Kejaksaan yang bersangkutan direhabilitasi sesuai dengan hak-haknya semula sebagai pegawai negeri sipil.
(2)    Dengan memperhatikan ketentuan ayat (1) pasal ini putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukuman bagi pegawai Kejaksaan y ang perkaranya diajukan ke pengadilan, merupakan dasar bagi Jaksa Agung Republik Indonesia untuk :
a.    Membatalkan putusan hukuman disiplin  yang telah dijatuhkan.
b.    Merubah hukuman disiplin yang telah dijatuhkan menjadi lebih ringan.


BAB  V
PEMANTAUAN

Pasal 27

Untuk mencapai hasil optimal kegiatan pengawasan buril maupun inspeksi, dilaksanakan pemantauan untuk mengecek kembali tindakan-tindakan yang telah dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan agar mencapai sasaran  yang tepat.

Pasal 28

(1)    Terhadap temuan-temuan pengawasan dibelakang meja (buril), Inspeksi Umum dan Inspeksi Pimpinan dikeluarkan Petunjuk Penerbitan (JUKTIB) dan atau Nota Pengawasan (NOTA WAS).
(2)    Terhadap temuan Inspeksi Kasus dapat pula dikeluarkan Petunjuk Penerbitan (JUKTIB) dan atau Nota Pengawasan (NOTA WAS) dan atau Penindakan.
(3)    Nota Pengawasan hanya dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan terhadap temuan-temuan yang menonjol/menarik perhatian khusus dan rawan yang perlu segera ditindak lanjuti.

Pasal 29

Pejabat  yang melaksanakan pemantauan ialah :
a.    aparat pengawasan fungsional
b.    pejabat yang ditunjuk oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pasal 30

(1)    pemantauan dalam arti mengecek kembali suatu tindak lanjut pengawasan ditempat satu kerja dilasanakan berdasarkan surat perintah Jaksa Agung Republik Indonesia/Kepala Kejaksaan Tinggi.
(2)    Pelaksana pemantauan wajib membuat laporan hasil pemantauan.


BAB  VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam keputusan ini berlaku juga bagi calon pegawai negeri sipil yang ditugaskan pada Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini dapat diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan.

Pasal  33
(1)    Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-059/JA/6/1993 tanggal 12 Juni 1993 dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2)    Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di     :  Jakarta
Pada tanggal    :  5 Desember 2000

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

    MARZUKI DARUSMAN, SH








































PETUNJUK PELAKSANAAN
NOMOR :  JUKLAK – 01 / H / 02 / 2001

TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

I.    PENDAHULUAN
1.    Dasar
Pasal 32 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-503/A/JA/12/2000 tanggal 5 Desember 2000 tentang Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tersebut akan diatur lebih dalam Petunjuk Pelaksanaan.

2.    Maksud dan Tujuan
Sebagai petunjuk dalam rangka memudahkan dan mendukung kelancaran pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjutnya sehingga terdapat kesamaan dan kesatuan bahasa, tafsir dan tindakan.

3.    Sistematika
Petunjuk pelaksanaan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

I.    PENDAHULUAN
II.    PETUNJUK PELAKSANAAN
A.    Umum
B.    Pengawasan Melekat
C.    Pengawasan Fungsional
D.    Tindak Lanjut
E.    Pemantauan
F.    Lain-lain
III.    PENUTUP

II.    PETUNJUK PELAKSANAAN
A.    U m u m
Pengertian
Yang dimaksud dengan :

a.    Pengamatan adalah kegiatan melihat dalam pengertian observasi terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan.

b.    Penelitian adalah kegiatan meneliti yang dilakukan dengan cermat dan seksama terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap,  perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan

c.    Pengujian adalah kegiatan menguji dengan menggunakan tolok ukur tertentu terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan.

d.    Penilaian adalah kegiatan melakukan evaluasi terhadap keadaan dan tingkat pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan.

e.    Bimbingan adalah kegiatan memberikan pengarahan, petunjuk dan penjelasan mengenai pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan.

f.    Penertiban adalah kegiatan mengatur, menata, memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan.
g.    Pengusutan adalah kegiatan menyelidiki perbuatan pegawai Kejaksaan yang diduga melakukan perbuatan tercela.

h.    Pemeriksaan adalah kegiatan mengungkap kebenaran perbuatan tercela pegawai Kejaksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

i.    Penindakan adalah kegiatan penjatuhan hukuman disiplin dan atau tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

j.    Pemantauan adalah kegiatan pengamatan dan pengecekan kembali pelaksanaan tindak lanjut pengawasan oleh semua unsur Kejaksaan dan pegawai Kejaksaan.


B.    Pengawasan Melekat

Pengawasan Melekat (WASKAT) sebagai upaya pengawasan yang bersifat preventif mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka mencegah terjadnya penyimpangan-penyimpangan atau perbuatan tercela, oleh karena itu peranan dari pada pimpinan/atasan langsung sangat menentukan sebagai panutan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan tugas yang didukung oleh disiplin yang tinggi.

WASKAT akan berdampak positif dan efektif apabila dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan dan hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab pimpinan/atasan langsung Pegawai yang bersangkutan. Terhadap atasan langsung Pegawai yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan WASKAT dapat ditindak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

       
C.    Pengawasan Fungsional
1.    Pengawasan dari belakang meja (Buril)
1.1.    Pengawasan fungsional yang dilaksanakan dari belakang meja (buril) berupa penelitian dan pemberan petunjuk atas surat-surat dan atau laporan  yang diterima.

1.2.    Surat-surat dan atau laporan dimaksud baik berupa surat-surat dan atau laporan yang berasal dari satuan-satuan kerja dilingkungan Kejaksaan maupun surat-surat dan atau laporan pengaduan yang berasal dari masyarakat  yang diterima pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Agung Republik Indonesia atau Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri.

1.3.    Terhadap surat-surat dan atau laporan yang berasal dari satuan-satuan kerja dilingkungan Kejaksaan yang diteliti adalah :
a.    segi formal, apakah sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang berlaku;
b.    segi materi, yaitu mengenai isi dan bobot laporan.

1.4.    Terhadap surat-surat dan atau laporan pengaduan yang berasal dari masyarakat yang diteliti ialah mengenai kebenaran yang dilaporkan.  Lebih lanjut mengenai hal ini akan dijelaskan dalam rangkaian Inspeksi Kasus.

1.5.    Hasil Penelitian tersebut nomor 1.3 dan 1.4 dituangkan dalam Telaahan menurut bentuk dan model yang sudah ditetapkan (WAS-1) untuk diteruskan kepada pimpinan :
a.    ditingkat Kejaksaan Agung Republik Indonesia kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan;
b.    ditingkat Kejaksaan Tinggi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi;
c.    ditingkat Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

2.    Inspeksi Umum
2.1.    Inspeksi Umum adalah pemeriksaan terhadap semua satuan kerja Kejaksaan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yaitu program kerja yang disusun dan direncanakan untuk tahun kerja yang bersangkutan yang merupakan jadwal inspeksi umum dalam satu tahun sebagaimana tersebut dalam RENKER & PROGKER Kejaksaan Republik Indonesia.

2.2.    Pejabat pengawasan fungsional sebelum melaksanakan Inspeksi Umum harus mempersiapkan hal-hal sebagai berikut :
a.    membekali diri dengan petunjuk, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengawasan dan obyek  yang akan di inspeksi;
b.    mengadakan pendekatan (konsultasi) dengan satuan kerja yang terkait untuk mendapatkan masukan (ditingkat Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan Kepala Direktorat/Kepala Biro dan di tingkat Kejaksaan Tinggi dengan Asisten);
c.    menyusun Program Kerja Pemeriksaan (PKP);
d.    mengajukan Surat Perintah (SP) pelaksanaan inspeksi dan menyiapkan surat-surat lainnya yang dianggap perlu;

2.3.    Inspeksi di tempat satuan kerja dalam rangka inspeksi umum didasarkan para Program Kerja Pemeriksaan (PKP).

PKP ialah uraian program untuk kepentingan setiap pelaksanaan Inspeksi Umum yang disusun  sedemikian rupa menurut bentuk dan model yang sudah ditetapkan dan memuat :
a.    satuan kerja yang akan diinspeksi;
b.    pelaksana inspeksi;
c.    sasaran / obyek yang akan diinspeksi;
d.    tanggal inspeksi;
e.    uraian inspeksi (tentang apa yang akan diperiksa)

2.4.    Pelaksana Inspeksi Umum harus berdasarkan Surat Perintah dengan ketentuan :
a.    Surat Perintah Jaksa Agung Muda Pengawasan atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia kepada pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
b.    Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi kepada pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Tinggi.
c.    Surat Perintah Kepala Kejaksaan kepada pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Negeri.

2.5.    Selanjutnya tata cara Inspeksi Umum dijelaskan sebagai berikut :
a.    Pimpinan inspeksi memberitahukan kepada pimpinan satuan kerja tentang inspeksi yang akan dilaksanakan;
b.    Setelah tiba ditempat satuan kerja, pimpinan dan anggota inspeksi mengadakan pertemuan singkat dengan pimpinan satuan kerja yang diinspeksi beserta staf dan memberitahukan maksud dan tujuan inspeksi serta menyerahkan Surat Perintah Inspeksi;
c.    Selesai pertemuan tersebut selanjutnya dilanjutkan dengan inspeksi berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan (PKP) yang telah dipersiapkan;
d.    Selesai melaksanakan inspeksi, pimpinan inspeksi memberitahukan kepada pimpinan satuan kerja tentang temuan inspeksi dan memberikan petunjuk seperlunya. Pemberitahuan hasil temuan inspeksi dapat juga dihadiri oleh seluruh atau sebagian pegawai satuan kerja tersebut;
e.    Setelah Inspeksi Umum selesai dilaksanakan, dan pimpinan inspeksi sudah bekerja kembali seperti sedia kala, maka ia (pimpinan inspeksi) wajib melaporkan baik secara lisan dan atau tertulis mengenai hal-hal penting/menonjol/menarik perhatian kepada atasan langsung untuk mendapat perhatian dan tindak lanjut.

2.6.    Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah selesai melaksanakan inspeksi umum, pelaksana inspeksi wajib membuat laporan hasil inspeksi tersebut menurut bentuk dan model yang telah ditetapkan (L. WAS-1) dengan ketentuan :

a.    Apabila yang melaksanakan inspeksi adalah pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Agung Republik Indonesia maka laporan hasil inspeksi tersebut disampaikan oleh pimpinan inspeksi kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk selanjutnya diteruskan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dengan tembusan kepada para Jaksa Agung Muda dan Kepala BPKP Pusat sepanjang mengenai keuangan, perlengkapan dan proyek pembangunan.
b.    Apabila yang melaksanakan inspeksi adalah pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Tinggi maka  laporan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan oleh Asisten Pengawasan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk selanjutnya diteruskan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan tembusan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dan para Inspektur.
c.    Apabila yang melaksanakan inspeksi adalah pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Negeri maka laporan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan oleh Pemeriksa pada Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, kemudian oleh Kepala Kejaksaan Tinggi diteruskan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan tembusan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dan para Inspektur.

2.7.    Petunjuk Penerbitan (JUTIB) secara tertulis sehubungan dengan hasil Inspeksi Umum menurut bentuk dan model yang sudah ditetapkan (WAS-6), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak selesai pelaksanaan inspeksi harus sudah disampaikan Jaksa Agung Muda Pengawasan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan untuk dilaksanakan perbaikan/ penertibannya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, apabila petunjuk tersebu dibuat oleh pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Tinggi ; kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri oleh Kepala Kejaksaan Negeri apabila petunjuk tersebut dibuat oleh pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Negeri.

2.8.    Selambat-lambatnya dalam tempo 1 (satu) bulan sejak diterimanya petunjuk tertulis tersebut, perbaikan dan penyempurnaan harus sudah selesai dilaksanakan dan dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan dan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, apabila petunjuk tersebut dibuat oleh pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Tinggi dan kepada Kepala Kejaksaan Negeri oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri apabila petunjuk tersebut dibuat oleh pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Negeri.

2.9.    Hasil Inspeksi Umum selain dituangkan dalam bentuk JUKTIB dapat pula disertai Nota Pengawasan (NOTA-WAS).

3.    Inspeksi Pimpinan
Inspeksi Pimpinan adalah inspeksi  yang dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan atau SES JAM WAS atas perintah Jaksa Agung Muda Pengawasan, dengan obyek periksa mengenai pelaksanaan pengawasan di daerah serta kepemimpinan Kepala Kejaksaan Tinggi dan Asisten Pengawasan dalam melaksanakan tugas rutin dan pembangunan. Prosedur pelaksanaannya sama dengan Inspeksi Umum.

4.    Inspeksi Kasus
4.1.    Inspeksi Kasus dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang mengarah kepada perbuatan tercela yang dilakukan oleh pegawai Kejaksaan.
Penyimpangan yang dimaksud antara lain yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

4.2.    Petunjuk adanya penyimpangan dan perbuatan tercela diperoleh dari hasil temuan pengawasan atau berdasarkan informasi atau laporan-laporan pengaduan masyarakat (LAPDU) yang diterima oleh pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Agung Republik Indonesia /Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri.

4.3.    Petunjuk tersebut diteliti dan diolah. Hasil penelitian dan pengolahan dituangkan dalam bentuk telaahan menurut bentuk dan model yang telah ditetapkan (WAS-1) untuk menjadi bahan pertimbangan pimpinan (Jaksa Agung Muda Pengawasan / Kepala Kejaksaan Tinggi / Kepala Kejaksaan Negeri) dalam mengambil keputusan perlu tidaknya dilaksanakan Inspeksi Kasus.

4.4.    Apabila pimpinan (Jaksa Agung Muda Pengawasan/ Kepala Kejaksaan Tinggi /Kepala Kejaksaan Negeri) menganggap perlu dilaksanakan Inspeksi Kasus, maka pemeriksaan dilakukan oleh pejabat pengawasan fungsional pada :
a.    Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia atas perintah Jaksa Agung Republik Indonesia;
b.    Kejaksaan Tinggi atas perintah Kepala Kejaksaan Tinggi;
c.    Kejaksaan Negeri atas perintah Kepala Kejaksaan Negeri.

4.5.    Tata cara pelaksanaan Inspeksi Kasus dan hal-hal yang perlu dipersiapkan :
a.    Menyiapkan Surat Perintah pelaksanaan Inspeksi Kasus dan surat-surat  lainnya yang dianggap perlu;
b.    Pemberitahuan kepada pimpinan satuan kerja tentang Inspeksi Kasus yang akan dilaksanakan.
c.    Menyiapkan bahan pemeriksaan (antara lain pertanyaan-pertanyaan pokok)  yang telah dikonsultasikan dengan pimpinan (Jaksa Agung Muda Pengawasan / Kepala Kejaksaan Tinggi / Kepala Kejaksaan Negeri).

4.6.    Pemeriksaan terhadap pelapor, pelapor serta orang lain terkait harus dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) menurut b entuk dan model yang sudah ditentukan (WAS-11).
Pemeriksaan terhadap orang lain yang tidak termasuk pegawai Kejaksaan dapat dituangkan dalam bentuk pernyataan tertulis apabila yang bersangkutan keberatan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan.

4.7.    Pemeriksaan dapat dilaksanakan secara lisan apabila atas pertimbangan bahwa pelanggaran disiplin yang dilakukan berakibat ia dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.


4.8.    Panggilan baik terhadap terlapor maupun terhadap orang lain, dilaksanakan menurut bentuk dan model yang sudah ditetapkan. Apabila terlapor telah dipanggil dengan sepatutnya 2 (dua) kali berturut-turut namun tidak datang tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan bahan-bahan yang ada, terlapor tetap dapat dihukum setelah dikonsultasikan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan.

4.9.    Untuk kepentingan pemeriksaan pegawai Kejaksaan Republik Indonesia wajib memberikan paham dan keterangan  yang diminta oleh Pemeriksa.

4.10.    Selambat-lambatnya dalam tempo 14 (empat belas) hari setelah melaksanakan Inspeksi Kasus, pimpinan inspeksi kasus harus sudah menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya menurut bentuk dan model yang sudah ditetapkan (L.WAS-4) dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan surat-surat bukti yang diperlukan kepada :
a.    Jaksa Agung Muda Pengawasan, apabila Inspeksi Kasus dilaksanakan oleh pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

b.    Kepala Kejaksaan Tinggi, apabila Inspeksi Kasus dilaksanakan oleh pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Tinggi untuk selanjutnya diteruskan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan disertai pendapat dan saran ;

c.    Kepala Kejaksaan Negeri, apabila Inspeksi Kasus dilaksanakan oleh pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Negeri Tinggi disertai pendapat dan saran dan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi diteruskan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan disertai pendapat dan saran.

4.11.    Jaksa Agung Muda Pengawasan menetapkan hasil Inspeksi Kasus yang perlu dilaporkan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

4.12.    Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam rangkat Inspeksi Kasus tersebut diduga keras bahwa terlapor telah melakukan tindak pidana maka penyidikannya dapat diserahkan kepada Penyidik setelah mendapat ijin Jaksa Agung Republik Indonesia.


D.    Tindak  Lanjut
1.    Sebagai tindak  lanjut dari hasil temuan pengawasan yang telah diproses/ditangani dituangkan dalam bentuk JUKTIB dan atau NOTA PENGAWASAN.
    Khusus mengenai hasil Inspeksi Kasus dapat ditindak lanjuti berupa JUKTIB dan atau Nota Pengawasan dan atau penindakan.

2.    Petunjuk Penertiban (JUKTIB) dituangkan dalam bentuk WAS-6 yang selambat-lambatnya dalam tempo 30 (tiga puluh) hari sejak diterima, pelaksanaan JUKTIB sudah harus selesai dilaksanakan dan dilaporkan kepada :
a.    Jaksa Agung Muda Pengawasan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi;
b.    Kepala Kejaksaan Tinggi oleh Kepala Kejaksaan Negeri
c.    Kepala Kejaksaan Negeri oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

3.    NOTA WAS dituangkan dalam bentuk WAS-7 yang selambat-lambatnya dalam tempo 14 (empat belas) hari sejak diterima sudah harus selesai dilaksanakan dan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan.

4.    Mengenai penindakan dapat dijelaskan sebagai berikut :
a.    Pengawai Kejaksaan yang terbukti melakukan perbuatan
b.    Kepada Pegawai Kejaksaan yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa perbuatan tercela, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu hukuman disiplin ;
c.    Pegawai Kejaksaan yang pernah dijatuhi hukuman disiplin dan kemudian dalam tenggang waktu tertentu melakukan perbuatan tercela yang sifatnya sama dengan perbuatan tercela yang dilakukan sebelumnya, dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat.
d.    Tegang waktu sebagaimana dimaksud dalam sub c diatas dihitung sejak yang bersangkutan menjalankan hukuman disiplin dengan ketentuan sebagai berikut:
-     6 bulan untuk tingkat hukuman disiplin ringan;
-    1 tahun untuk tingkat hukuman disiplin sedang;
-    2 tahun untuk tingkat hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

e.    Jaksa yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor  30 Tahun 1980 diusulkan dibebaskan sementara dari jabatan Jaksa sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia dengan Kepala BAKN Nomor : SE-005/JA/5/1990 Nomor : 42/SE/1990 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Jaksa.
f.    Pegawai Kejaksaan yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan ditahan oleh pejabat yang berwenang, diusulkan untuk dikenakan pemberhentian sementara sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri).

5.    Pengajuan keberatan
a.    Pegawai Kejaksaan yang dijatuhi hukuman disiplin tegoran lisan, tegoran tertulis atau pernyataan tidak puas secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tidak dapat mengajukan keberatan;

b.    Terhadap jenis hukuman disiplin sedang dan berat yang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun dan pembebasan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (30 dan (4) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 pengajuan keberatan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, yaitu  setelah menerima surat pemberitahuan mengenai hukuman disiplin yang akan dijatuhkan;

c.    Terhadap hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, pengajuan keberatan dapat diajukan 2 (dua) kali, yaitu :
1)    setelah menerima surat pemberitahuan mengenai hukuman disiplin yang akan dijatuhkan;
2)    sesudah hukuman disiplin, dijatuhkan sesuai dengan surat keputusan yang diterima.

d.    Keberatan terhadap hukuman disiplin diajukan berdasarkan atas alasan-alasan yang lengkap.

e.    Pegawai Kejaksaan  yang akan dijatuih hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan akan dijatuhkannya hukuman disiplin tersebut melalui :
1)    Pejabat eselon I yang bersangkutan (Para Jaksa Agung Muda) untuk lingkungan Kejaksaan Agung.
2)    Kepala Kejaksaan Tinggi untuk lingkungan Kejaksaan Tinggi.
3)    Kepala Kejaksaan Negeri untuk lingkungan Kejaksaan Negeri.

Tembusan surat keberatan disampaikan kepada :
1)    Jaksa Agung Muda Pengawasan, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri untuk lingkungan Kejaksaan Negeri.
2)    Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Kepala Kejaksaan Tinggi untuk lingkungan Kejaksaan Tinggi.
3)    Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk lingkungan Kejaksaan Agung.

f.    Pengajuan keberatan lewat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak dapat dipertimbangkan.

g.    Keputusan terhadap keberatan yang diajukan dapat berupa :
1)    pengukuhan putusan hukuman disiplin yang akan dijatuhkan;
2)    pemberatan;
3)    peringanan;
4)    pembatalan;

h.    Pengambilan keputusan terhadap keberatan yang diajukan, diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.

i.    Pejabat terkait sebagaiman tersebut dalam huruf e diatas selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat keberatan, wajib meneruskan surat keberatan itu disertai tanggapan yang berisi antara lain saran dan pendapat kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

j.    Yang berkewajiban memberitahukan tentang akan dijatuhkannya hukuman disiplin sebagaimana tersebut dalam huruf b dan c adalah pejabat struktural (eselon IV, III, II, dan I)  yang menjadi atasan langsung dari pegawai Kejaksaan yang akan dijatuhi hukuman disiplin tersebut.

k.    Sebagai bukti bahwa surat pemberitahuan tersebut telah disampaikan kepada pegawai yang akan dijatuhi hukuman disiplin dibuat tanda terima yang harus ditanda tangani oleh pegawai tersebut, sedangkan dalam hal pegawai tersebut tidak berhasil ditemukan atau menolak menanda tanganinya, harus dibuatkan berita acara.

l.    Dalam hal telah dijatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (40 huruf c dan d peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, maka surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam daftar huruf c nomor 2 di atas ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian melalui Jaksa Agung Republik Indonesia.

m.    Setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan pasal 6 ayat (4) huruf c dan d Peraturan  Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang sedang mengajukan keberatan ke BAPEK (Badan Pertimbangan Kepegawaian), apabila pegawai yang bersangkutan meninggalkan tugasnya secara tidak sah tidak dapat dikenakan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.


6.    Saat mulai berlakunya hukuman disiplin
a.    Hukuman disiplin ringan berlaku sejak tanggal disampaikannya hukuman tersebut oleh pegawai  yang berwenang;
b.    Hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) atau pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, apabila tidak ada keberatan mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas0 terhitung mulai tanggal disampaikannya keputusan hukuman disiplin tersebut;
c.    Hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 mulai berlaku sejak ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
d.    Apabila ada pernyataan keberatan terhadap hukuman  disiplin berdasarkan pasal 6 ayat (4) huruf c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980, hukuman disiplin berlaku setelah hukuman tersebut dikukuhkan oleh Badan pertimbangan Kepegawaian

7.    Masa berakhirnya hukuman disiplin

a.    Hukuman disiplin berakhir apabila masa menjalani hukuman sudah selesai dilaksanakan, kecuali hukuman disiplin berupa pembebasan dair jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

b.    Pembebasan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 adalah pembebasan dari jabatan organik atau fungsional.

c.    Pegawai Kejaksaan yang dijatuhi hukuman disiplin pembebasan dari jabatan dapat dipertimbangkan kembali untuk diberi jabatan apabila hukuman disiplin tersebut telah dilaksanakan dan pengusulan untuk pemberian jabatan dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun setelah hukuman disiplin dilaksanakan disertai dengan pertimbangan-pertimbangan khusus dari pimpinan.

8.    Peninjauan kembalik dan rehabilitasi

a.    Hukuman disiplin sedang dan berat sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, apabila ada alasan-alasan yang kuat dapat ditinjau kembali oleh Jaksa Agung.

b.    Peninjauan kembali terhadap hukuman disiplin dapat dilakukan berdasarkan permohonan pegawai Kejaksaan yang bersangkutan atau keluarganya dalam hal pengawai tersebut sudah meninggal dunia.

c.    Putusan terhadap peninjauan kembali tersebut diberikan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah permohonan dimaksud diterima oleh jaksa Agung

d.    Apabila ada pembatalan terhadap hukuman disiplin yang telah dijatuhkan, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan pegawai Kejaksaan yang besangkutan direhabilitasi sesuai dengan hak-hak semula sebagai pegawai negeri.

e.    Dengan memperhatikan butir sub c di atas, putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum bagi pegawai Kejaksaan yang perkaranya diajukan ke pengadilan merupakan dasar bagi Jaksa Agung untuk :
1.    membatalkan putusan hukman disiplin yang telah dijatuhkan;
2.    merubah hukuman disiplin yang telah dijatuhkan menjadi lebih ringan.

E.    Pemantauan
1.    Pemantauan dilaksanakan baik dari belakang meja (buril) berupa penelitian surat-surat dan atau laporan-laporan maupun pelaksanaan pengecekan kembali suatu tindak lanjut pengawasan ditempat satuan kerja.

2.    Pemantauan yang dilaksanakan ditempat satuan kerja dimaksudkan untuk mengecek suatu tindak lanjut pengawasan apakah telah dilaksanakan atau belum.

3.    Pemantauan tersebut nomor 2 diatas dilaksanakan oleh pejabat pengawasan fungsional atau pejabat lain yang ditunjuk dengan ketentuan :
a.    Pejabat fungsional atau pejabat lain yang ditunjuk dari Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Pengawasan.

b.    Pejabat pengawasan fungsional atau pejabat lain yang ditunjuk dari Kejaksaan Tinggi berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi.

Tata cara pemantauan dilaksanakan sesuai dengan tata cara Inspeksi Umum.

4.    Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah selesai melaksanakan pemantauan, pejabat  pemantau wajib membuat laporan hasil pemantauan menurut bentuk dan model yang sudah ditetapkan (L.WAS-3) dengan ketentuan :
a.    Laporan tersebut dikirim kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan, apabila yang melaksanakan pemantauan tersebut pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

b.    Laporan tersebut dikirim kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, apabila yang melaksanakan pemantauan tersebut pejabat pengawasan fungsional atau pejabat lain yang ditunjuk dari Kejaksaan Tinggi.

5.    Lain-lain
Apabila ditempat satu kerja pada Kejaksaan Negeri tidak terdapat pejabat pengawasan fungsional maka pimpinan satu kerja Kejaksaan Negeri (KAJARI) dapat melaksanakan Inspeksi Umum dan Inspeksi Kasus, dengan berpedoman kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

III.    P E N U T U P
1.    Petunjuk Pelaksanaan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan merupakan kesatuan yang tak dapat dipisahkan dari Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-503/A/JA/12/2000 tanggal 5 Desember 2000 tentang Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia
2.    Dengan berlakunya Petunjuk Pelaksanaan ini maka Petunjuk Pelaksanaan tentang Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : JUKLAK-001/H/6/1993 tanggal 12 Juni 1993 dinyatakan tidak berlaku.


Ditetapkan di   :   J a k a r t a
Pada tanggal    :  27 Februari 2001
AN. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
           JAKSA AGUNG MUDA PENGAWASAN


                DRS. SYAHMARDAN LUBIS, SH
                JAKSA UTAMA NIP.230009397', publish='1' where id='500'
updateTitle: KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN1Success
8922009-03-11 11:06:44203.142.77.137adminJAM Pengawasan - Ketentuan Penyelenggaraan Pengawaupdate tb_unitcontent set idunitsub='25', idkejati='0', dateunitcontent='2009-03-10', title='KETENTUAN ADMINISTRASI PENGAWASAN', description='KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NO: 10R : KEP – 504 / A / J.A / 12 / 2000

TENTANG

KETENTUAN ADMINISTRASI PENGAWASAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang    :    a.    bahwa dengan berlakunya keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, maka Ketentuan-ketentuan Administrasi Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-059/JA/6/1993 tanggal 12 Juni 1993 sudah tidak sesuai lagi untuk menunjang Administrasi Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.
b.    bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk disusun kembali Ketentuan-ketentuan Administrasi Pengawasan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Mengingat     :    1.      Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor : 59 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor : 3451);

2.    Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

3.    Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 1983 tanggal 4 Oktober 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.

4.    Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-026/JA/3/1978 tanggal 31 Maret 1978 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Surat Menyurat Umum Dalam Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

5.    Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-161/JA/11/1983 tanggal 5 Nopember 1983 tentang Penyempurnaan Lampiran I dan II Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-112/JA/11/1981 tanggal 30 Nopember 1981 tentang Pedoman dan Bentuk Tata Naskah Dinas Kejaksaan Republik Indonesia.

6.    Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

7.    Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-503/A/JA/12/2000 tanggal 5 desember 2000 tentang Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan    :    KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN ADMINISTRASI PENGAWASAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Administrasi Pengawasan yang dimaksud dalam Keputusan ini adalah Administrasi Pengawasan Fungsional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 2

Kegiatan Administrasi Pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 1 meliputi tata pencatatan, pengolahan dan pelaporan menurut bentuk dan model yang ditetapkan dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan administrasi pengawasan lainnya sepanjang yang terkait dan tidak bertentangan dengan keputusan ini tetap berlaku.

Pasal 4

Hal-hal yang belum ditentukan dalam keputusan ini diatur tersendiri berdasarkan kebutuhan.

Pasal 5

(1)    Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-060/JA/6/1993 tanggal 12 Juni 1993 dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2)    Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di    :    Jakarta
Pada tanggal    :    5 Desember 2000

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

MARZUKI DARUSMAN, SH', publish='1' where id='515'
updateTitle: KETENTUAN ADMINISTRASI PENGAWASAN1Success
8912009-03-11 11:06:25203.142.77.137adminJAM Pengawasan - Ketentuan Penyelenggaraan Pengawaupdate tb_unitcontent set idunitsub='25', idkejati='0', dateunitcontent='2009-03-04', title='LAPORAN PENGADUAN MASYARKAT', description='SURAT KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-367/A/J.A/08/2003

TENTANG KOTAK POS 4343 JAKARTA SEBAGAI SARANA AKSES PUBLIK KEPADA KEJAKSAAN RI
DENGAN CARA MENYAMPAIKAN LAPORAN PENGADUAN MASYARKAT

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang    :a.     bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan tugas     
    pengawasan Kejaksaan RI guna mewujudkan Aparatur Kejaksaan sebagai Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  (KKN) maka dipandang perlu adanya peran aktif dari masyarakat.
b.    bahwa dalam rangka Pembaruan Kejaksaan RI maka peran aktif dari masyarakat perlu diimplementasikan dengan langkah-langkah konkrit membentuk sarana akses publik kepada Kejaksaan RI dengan cara menyampaikan laporan pengaduan masyarakat.
c.    bahwa sarana akses publik atas laporan pengaduan masyarakat tersebut perlu ditetapkan dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Mengingat     :1.    Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor : 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3451).   
2.    Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3850).
3.    Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelengaraan Negara.
4.    Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor  86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
5.    Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 1983 tanggal 4 Oktober 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.
6.    Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tanggal 20 Maret 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat.
7.    Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8.    Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
9.    Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-503/A/JA/12/2000 tanggal 5 Desember 2000 tentang Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.
10.    Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-504/A/JA/12/2000 tanggal 5 Desember 2000 tentang Ketentuan Administrasi Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.
11.    Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 148/M.PAN/5/2003 tanggal 26 Mei 2003 beserta lampirannya perihal Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat.


M  E  M  U  T  U  S  K  A  N

Menetapkan    :    KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOTAK POS 4343 JAKARTA SEBAGAI SARANA AKSES PUBLIK KEPADA KEJAKSAAN RI DENGAN MENYAMPAIKAN LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pertama    :   Membuka Kotak Pos No 4343 Jakarta di Kantor Pos Jalan       Fatmawati Jakarta Selatan sebagai sarana akses publik kepada Kejaksaan RI dengan menyampaikan laporan pengaduan masyarakat.
Kedua    :    Jaksa Agung Muda Pengawasan adalah penanggung jawab pelaksanaan Kotak Pos 4343
Ketiga     :    Jaksa Agung Muda Pengawasan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia
Keempat     :    Jaksa Agung Muda Pengawasan membentuk Tim Pelaksana dan membuat mekanisme Pelaksanaan.
Kelima    :    segala biaya yang timbul atas pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran rutin Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Keenam     :    Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali jika kelak kemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan.
       
        SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : JAKSA AGUNG MUDA PENGAWASAN untuk dilaksanakan.
       
        TINDASAN Keputusan ini disampaikan kepada :
        1. Para Jaksa Agung Muda
        2. Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan
        3. Para Kepala Kejaksaan Tinggi di Seluruh Indonesia
        4. Para Inspektur pada Jaksa Agung Muda Pengawasan
        5. Kepala Biro Keuangan.

                        Ditetapkan di    : J a k a r t a
                        Pada tanggal    : 20 Agustus 2003
                       
                        JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 


                        H. MA. RACHMAN, S.H.', publish='1' where id='518'
updateTitle: LAPORAN PENGADUAN MASYARKAT1Success
8902009-03-11 11:06:14203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentinginsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('11','0','2007-12-26','TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA','

Perkara dari Kejaksaan Tinggi Riau dan Kejaksaan Negeri Batam

rn

Terdakwa
HAMDANI BIN AFDAL

rn

Kasus posisi :
Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2006 sekira jam 17.30 WIB bertempat di Tanjung Uma, Kota Batam, karena sakit hati selalu diejek (dimaki) oleh korban LIM CIA HAU alias AHUA dan GOA YONG HUN alias AHUI di tempat biliar Happy Garden maka timbul niat terdakwa untuk menyiksa korban.

rn

Kemudian terdakwa pada waktu dirumahnya melihat pisau ditempat tidurnya, lalu terdakwa dengan membawa pisau korban pergi bersama sama dengan ke Tanjung Uma dengan berbocengan motor BM 6984 HM lalu pada waktu duduk bersama-sama dengan para korban Tanjung Uma, terdakwa mengambil batu dilemparkan ke arah muka para korban yang mengakibatkan kedua korban terjatuh dan seterusnya terdakwa mencabut pisau kemudian menarik rambut korban AHUA sambil menginjak pinggangnya korban langsung memotong leher korban seterusnya terdakwa mengejar korban AHUI pada saat korban terjatuh sambil menarik rambut korban langsung memotong leher korban Ahui. Akibat kedua korban lehernya dipotong dengan pisau oleh terdakwa keduanya meninggal di tempat

rn

Pasal yang dibuktikan :
Pasal 340 KUHP

rn

Tuntutan:
Seumur hidup

rn

Penyelesaian:

','1')
insertTitle: TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA1Success
8892009-03-11 11:05:56203.142.77.137adminJAM Pengawasan - Ketentuan Penyelenggaraan Pengawainsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('25','0','2009-03-11','LAPORAN PENGADUAN MASYARKAT','SURAT KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-367/A/J.A/08/2003

TENTANG KOTAK POS 4343 JAKARTA SEBAGAI SARANA AKSES PUBLIK KEPADA KEJAKSAAN RI
DENGAN CARA MENYAMPAIKAN LAPORAN PENGADUAN MASYARKAT

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang    :a.     bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan tugas     
    pengawasan Kejaksaan RI guna mewujudkan Aparatur Kejaksaan sebagai Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  (KKN) maka dipandang perlu adanya peran aktif dari masyarakat.
b.    bahwa dalam rangka Pembaruan Kejaksaan RI maka peran aktif dari masyarakat perlu diimplementasikan dengan langkah-langkah konkrit membentuk sarana akses publik kepada Kejaksaan RI dengan cara menyampaikan laporan pengaduan masyarakat.
c.    bahwa sarana akses publik atas laporan pengaduan masyarakat tersebut perlu ditetapkan dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Mengingat     :1.    Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor : 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3451).   
2.    Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3850).
3.    Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelengaraan Negara.
4.    Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor  86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
5.    Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 1983 tanggal 4 Oktober 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.
6.    Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tanggal 20 Maret 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat.
7.    Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8.    Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
9.    Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-503/A/JA/12/2000 tanggal 5 Desember 2000 tentang Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.
10.    Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-504/A/JA/12/2000 tanggal 5 Desember 2000 tentang Ketentuan Administrasi Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.
11.    Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 148/M.PAN/5/2003 tanggal 26 Mei 2003 beserta lampirannya perihal Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat.


M  E  M  U  T  U  S  K  A  N

Menetapkan    :    KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOTAK POS 4343 JAKARTA SEBAGAI SARANA AKSES PUBLIK KEPADA KEJAKSAAN RI DENGAN MENYAMPAIKAN LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pertama    :   Membuka Kotak Pos No 4343 Jakarta di Kantor Pos Jalan       Fatmawati Jakarta Selatan sebagai sarana akses publik kepada Kejaksaan RI dengan menyampaikan laporan pengaduan masyarakat.
Kedua    :    Jaksa Agung Muda Pengawasan adalah penanggung jawab pelaksanaan Kotak Pos 4343
Ketiga     :    Jaksa Agung Muda Pengawasan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia
Keempat     :    Jaksa Agung Muda Pengawasan membentuk Tim Pelaksana dan membuat mekanisme Pelaksanaan.
Kelima    :    segala biaya yang timbul atas pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran rutin Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Keenam     :    Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali jika kelak kemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan.
       
        SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : JAKSA AGUNG MUDA PENGAWASAN untuk dilaksanakan.
       
        TINDASAN Keputusan ini disampaikan kepada :
        1. Para Jaksa Agung Muda
        2. Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan
        3. Para Kepala Kejaksaan Tinggi di Seluruh Indonesia
        4. Para Inspektur pada Jaksa Agung Muda Pengawasan
        5. Kepala Biro Keuangan.

                        Ditetapkan di    : J a k a r t a
                        Pada tanggal    : 20 Agustus 2003
                       
                        JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 


                        H. MA. RACHMAN, S.H.','1')
insertTitle: LAPORAN PENGADUAN MASYARKAT1Success
8882009-03-11 11:04:22203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentinginsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('11','0','2007-12-14','TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA','

Perkara dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat

rn

Terdakwa
YOSAFAT alias YOS

rn

Kasus Posisi :
Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2006 sekitar jam 07.30 WIB bertempat di Kantor PT. Java Prima Abadi, Jl. Cideng Barat, Jakarta Pusat, dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa LILIS KURNIASIH (alm) dengan cara terdakwa minta LILIS KURNIASIH datang lebih awal, kemudian setelah membersihkan ruangan terdakwa mengambil sepotong alumunium bekas pintu dan menyimpan dibawah meja kerja LILIS KURNIASIH (alm) dan setelah LILIS KURNIASIH datang dan duduk dikursinya kemudian terdakwa langsung memukul dengan potongan alumunium ke arah kepala bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali hingga LILIS KURNIASIH (alm) jatuh ke lantai, kemudian terdakwa membawa LILIS KURNIASIH (alm) ke gudang dan kembali ke lantai dua untuk mengambil tas milik LILIS KURNIASIH (alm) yang berisi uang dan hp samsung, kemudian terdakwa kembali ke gudang untuk mengikat kaki LILIS KURNIASIH (alm) dengan rantai dan berusaha memperkosa akan tetapi tidak berhasil karena kran air patah dan air menyembur, kemudian terdakwa menjual HP Samsung yang diambil dari LILIS KURNIASIH (alm) ke Toko Global Seluler seharga Rp. 625.000,- dan kemudian membeli jaket di Roxy Mas dan kemudian bermain PS Petojo Ilir sampai tertangkap oleh petugas dari Polsek Gambir.

rn

Pasal yang dibuktikan :
Pasal 340 KUHP

rn

Tuntutan:
Pidana mati

rn

Penyelesaian:

','1')
insertTitle: TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA1Success
8872009-03-11 11:03:30203.142.77.137adminJAM Pengawasan - Ketentuan Penyelenggaraan Pengawaupdate tb_unitcontent set idunitsub='25', idkejati='0', dateunitcontent='2009-03-10', title='KOMISI KEJAKSAAN', description='PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2005

TENTANG KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang      :    bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia;

Mengingat    :    1.   Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
        2.    Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

M E M U T U S K A N  :

Menetapkan    :    PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA


BAB  I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :
1.    Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Komisi Kejaksaan adalah Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2.    Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3.    Jaksa Agung adalah pimpinan Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
4.    Jaksa adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 2

Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Komisi Kejaksaan


BAB  II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1)    Komisi Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan non struktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri, bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
(2)    Komisi kejaksaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presien.



Bagian Kedua
Susunan

Pasal 4

(1)    Komisi Kejaksaan terdiri atas pimpinan dan anggota yang seluruhnya berjumlah 7 (tujuh) orang.
(2)    Pimpinan Komisi Kejaksaan terdiri atas Ketua dan seorang Wakil Ketua yang merangkap Anggota.
(3)    Anggota Komisi Kejaksaan adalah pejabat publik
(4)    Keanggotaan Komisi Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas mantan jaksa,  praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat.

Pasal 5
(1)    Pimpinan Komisi Kejaksaan dipilih dari dan oleh Anggota Komisi Kejaksaan.
(2)    Ketentuan mengenai tata cara pemilihan pimpinan Komisi Kejaksaan diatur oleh Komisi Kejaksaan.

Bagian Ketiga
Keuangan

Pasal 6

Hak keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Kejaksaan diatur dengan Keputusan Presiden

Pasal 7

Anggaran Komisi Kejaksaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 8

(1)    Untuk mendukung kelangsungan pelaksanaan tugas Komisi Kejaksaan dibentuk Sekretariat Komisi Kejaksaan.
(2)    Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada Komisi Kejaksaan.
(3)    Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural Eselon Iia.

Pasal 9

(1)    Sekretariat Komisi Kejaksaan dibentuk dan berada di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
(2)    Sekretariat Komisi Kejaksaan terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian.
(3)    Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Komisi Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.


BAB  III
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 10

(1)    Komisi Kejaksaan mempunyai tugas :
a.    melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas kedinasannya;
b.    melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap sikap dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan;
c.    melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan; dan
d.    menyampaikan masukan kepada Jaksa Agung atas hasil pengawasan, pemantauan dan penilaian sebagaimana tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c untuk ditindak lanjuti.
(2)    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Kejaksaan wajib :
a.    menaati norma hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b.    menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi, Kejaksaan yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.

Pasal  11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Komisi Kejaksaan berwenang :
a.    menerima laporan masyarakat tentang perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kedinasan;
b.    meminta informasi dari badan pemerintah, organisasi, atau anggota masyarakat berkaitan dengan kondisi dan kinerja di lingkungan Kejaksaan atas dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan maupun berkaitan dengan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan di dalam atau di luar kedinasan;
c.    memanggil dan meminta keterangan kepada Jaksa dan pegawai Kejaksaan sehubungan dengan perilaku dan/atau dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan;
d.    meminta informasi kepada badan di lingkungan Kejaksaan berkaitan dengan kondisi organisasi, personalia, sarana, dan prasarana;
e.    menerima masukan dari masyarakat tentang kondisi organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan;
f.    membuat laporan, rekomendasi, atau saran  yang berkaitan dengan perbaikan dan penyempurnaan organisasi serta kondisi lingkungan Kejaksaan, atau penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan kepada Jaksa Agung dan Presiden.

Pasal 12

(1)    Dalam hal pemeriksaan perilaku dan / atau dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan dilakukan oleh instansi internal Kejaksaan, pemeriksaan tersebut harus dilaporkan kepada Komisi Kejaksaan.
(2)    Komisi Kejaksaan dapat mengambil alih pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila :
a.    Pemeriksaan oleh aparat internal tidak menunjukkan kesungguhan atau berlaru-larut;
b.    Hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal dinilai tidak sesuai dengan kesalahan  yang dilakukan oleh Jaksa atau pegawai Kejaksaan yang diperiksa ; dan/ atau
c.    Terjadi kolusi dalam pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal

Pasal 13

(1)    Dalam hal Komisi Kejaksaan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan serta sikap perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan, Komisi Kejaksaan memberitahukan kepada Jaksa Agung mengenai dimulainya pemeriksaan.
(2)    Dalam hal Komisi Kejaksaan menerima langsung laporan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, wajib mengirimkan salinan laporan tersebut kepada Jaksa Agung untuk segera ditindak lanjuti oleh aparat internal.

Pasal 14

(1)    Pelaksanaan tugas Komisi Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), tidak boleh mengganggu kelancaran tugas kedinasan Jaksa dan pegawai Kejaksaan atau dapat mempengaruhi kemandirian Jaksa dan penuntutan.
(2)    Semua pegawai di lingkungan Kejaksaan wajib memberikan keterangan dan/atau data yang diminta Komisi Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya.
(3)    Dalam hal pegawai di lingkungan Kejaksaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) tidak memberikan keterangan dan/atau data yang diminta, Komisi Kejaksaan mengajukan usul kepada atasan yang bersangkutan agar menjatuhkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, Komisi Kejaksaan dapat menyampaikan masukan berupa usul :
a.    perbaikan, penyempurnaan, pembenahan organisasi, kondisi, atau kinerja di lingkungan Kejaksaan;
b.    pemberian penghargaan kepada Jaksa atau pegawai Kejaksaan  yang dinilai berprestasi luar biasa dalam melaksanakan tugas kedinasannya; dan/atau
c.    pemberian sanksi terhadap Jaksa atau pegawai Kejaksaan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 16

(1)    Pengambilan keputusan Komisi Kejaksaan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
(2)    Apabila pengambilan keputusan secara musyawarah tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.
(3)    Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah apabila rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota Komisi Kejaksaan.


BAB  IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama
Pengangkatan

Pasal 17
Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Komisi Kejaksaan harus memenuhi syarat :
a.    warga negara Indonesia
b.    bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.    berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 68 (enam puluh delapan) tahun pada saat proses pemilihan;
d.    diutamakan mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 (lima belas) tahun.
e.    Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
f.    Sehat jasmani dan rohani;
g.    Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan
h.    Melaporkan harta kekayaan.

Pasal  18

(1)    Jaksa Agung mengajukan 14 (empat belas) nama calon Anggota Komisi Kejaksaan Kepada Presiden.
(2)    Presiden memilih dan menetapkan 7 (tujuh) Anggota Komisi Kejaksaan.

Pasal 19

Anggota Komisi Kejaksaan memegang jabatan selama masa 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 20

(1)    Sebelum memangku jabatannya, Anggota Komisi Kejaksaan wajib mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama menurut agamanya di hadapan Presiden.
(2)    Anggota Komisi Kejaksaan  yang berhalangan mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau anggota mengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Ketua Komisi Kejaksaan.
(3)    Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setiap kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara.”.

“Saya bersumpah / berjanji baha saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan wewenang dan tugas saya yang diamanatkan Undang-Undang kepada saya”.

Pasal  21

Anggota Komisi Kejaksaan dilarang merangkap menjadi :
a.    pejabat negara atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan;
b.    hakim atau jaksa;
c.    advokat;
d.    notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah;
e.    pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha swasta;
f.    pegawai negeri; atau
g.    pengurus partai politik.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 22

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Kejaksaan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Komisi Kejaksaan apabila :
a.    meninggal dunia;
b.    permintaan sendiri;
c.    sakit jasmani atau rohani terus menerus; atau
d.    berakhir masa jabatannya.

Pasal 23

(1)    Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Kejaksaan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Komisi Kejaksaan dengan alasan :
a.    melanggar sumpah jabatan;
b.    dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
c.    melakukan perbuatan tercela;
d.    terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya, atau
e.    melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
(2)    Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Komisi Kejaksaan.

Pasal 24

(1)    Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Kejaksaan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden atas usul Komisi Kejaksaan.
(2)    Terhadap pengusulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

Pasal 25
(1)    Apabila terhadap seorang Anggota Komisi Kejaksaan terdapat perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan, Anggota Komisi Kejaksaan tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya.
(2)    Apabila seorang Anggota Komisi Kejaksaan dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana tanpa ditahan sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana,  yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.

Pasal 26

(1)    Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Komisi Kejaksaan, Jaksa Agung mengusulkan calon anggota pengganti sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah keanggotaan yang kosong kepada Presiden untuk dipilih dan ditetapkan.
(2)    Masa jabatan anggota pengganti Komisi Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota yang digantikannya.

BAB  V
PELAPORAN

Pasal 27
(1)    Komisi Kejaksaan menyampaikan laporan berkala kepada Presiden paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut :
a.    laporan penggunaan anggaran;
b.    data yang diberikan dengan pelaksanaan tugas;
c.    data yang diberikan dengan rekomendasi kepada Jaksa Agung.
(2)    Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pula kepada Jaksa Agung.


BAB  VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

(1)    Anggota Komisi Kejaksaan ditetapkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini ditetapkan.
(2)    Komisi Kejaksaan melaksanakan tugas dan wewenangnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkannya Anggota Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


                Ditetapkan di Jakarta
                Pada tanggal 7 Februari 2005
                PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

                        ttd

                Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
', publish='1' where id='499'
updateTitle: KOMISI KEJAKSAAN1Success
8862009-03-11 11:03:06203.142.77.137adminJAM Pengawasan - Ketentuan Penyelenggaraan Pengawaupdate tb_unitcontent set idunitsub='25', idkejati='0', dateunitcontent='2009-01-29', title='DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL', description='PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1980
TENTANG PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a.    bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu menetapkan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
b.    bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952 tentang Hukuman Jabatan dipandang tidak sesuai lagi, oleh sebab itu perlu ditinjau kembali dan disempurnakan;

Mengingat :
1.    Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2.    Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II / MPR / 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa);
3.    Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4.    Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3021);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
a.    Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil ;
b.    pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja;
c.    hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
d.    pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil;
e.    atasan pejabat yang berwenang menghukum adalah atasan langsung dari pejabat yang berwenang menghukum;
f.    perintah kedinasan adalah perintah yang diberikan oleh atasan yang berwenang mengenai atau yang ada hubungannya dengan kedinasan;
g.    peraturan kedinasan adalah peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengenai kedinasan atau yang ada hubungannya dengan kedinasan.


BAB II
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 2
Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib :
a.    setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
b.    mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain;
c.    menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Pegawai Negeri Sipil;
d.    mengangkat dan mentaati sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e.    menyimpan rahasia Negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
f.    memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;
g.    melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
h.    bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
i.    memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil;
j.    segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan material;
k.    mentaati ketentuan jam kerja;
l.    menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
m.    menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
n.    memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
o.    bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
p.    membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya;
q.    menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya;
r.    mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
s.    memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kariernya;
t.    mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan;
u.    berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil, dan terhadap atasan;
v.    hormat menghormati antara sesama warganegara yang memeluk agama / kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang berlainan;
w.    menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat;
x.    mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
y.    mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;
z.    memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

Pasal 3
(1)    Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang:
a.    melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, atau Pegawai Negeri Sipil;
b.    menyalahgunakan wewenangnya;
c.    tanpa izin Pemerintah menjadi Pegawai atau bekerja untuk negara asing;
d.    menyalahgunakan barang-barang, uang, atau surat-surat berharga milik Negara;
e.    memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara secara tidak sah;
f.    melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
g.    melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya;
h.    menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
i.    memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pegawai Negeri Sipil, kecuali untuk kepentingan jabatan;
j.    bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
k.    melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
l.    menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
m.    membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
n.    bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Pemerintah;
o.    memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
p.    memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatannya tidak erada dalam ruang lingkup kekuasaannya yang jumlah dan sifat pemilikan itu sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya perusahaan;
q.    melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi, maupun sambilan, menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan swasta bagi yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas atau yang memangku jabatan eselon I.
r.    melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
(2)    Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah yang akan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf q, wajib mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang.


BAB III
HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Pertama Pelanggaran Disiplin

Pasal 4
Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, adalah pelanggaran disiplin.

Pasal 5
Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum

Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 6
(1)    Tingkat Hukuman disiplin terdiri dari :
a.    hukuman disiplin ringan;
b.    hukuman disiplin sedang; dan
c.    hukuman disiplin berat.
(2)    Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :
a.    tegoran lisan;
b.    tegoran tertulis; dan
c.    pernyataan tidak puas secara tertulis
(3)    Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :
a.    penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
b.    penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan
c.    penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun
(4)    Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :
a.    penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
b.    pembebasan dari jabatan;
c.    pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai Negeri Sipil; dan
d.    pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga Pejabat yang Berwenang Menghukum

Pasal 7
(1)    Pejabat yang berwenang menghukum adalah :
a.    Presiden bagi Pegawai Negeri Sipil yang :
1.    berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b keatas, sepanjang mengenai jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d;
2.    memangku jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada di tangan Presiden, sepanjang mengenai jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b;
b.    Menteri dan Jaksa Agung bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam :
1.    Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas;
2.    Pasal 6 ayat (4) huruf b bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada di tangan Presiden;
c.    Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam:
1.    Pasal 6 ayat (4) huruf d;
2.    Pasal 6 ayat (4) huruf c bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas;
3.    Pasal 6 ayat (4) huruf b bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada ditangan Presiden;
d.    Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada Daerah Otonom dan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam lingkungannya masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam:
1.    Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada Daerah Otonom;
2.    Pasal 6 ayat (4) huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
3.    Pasal 6 ayat (4) huruf c bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas;
e.    Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri, dipekerjakan/diperbantukan pada negara sahabat atau sedang menjalankan tugas belajar di luar negeri, sepanjang mengenai jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) huruf b.

(2)    Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah dalam lingkungan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen hanya dapat dijatuhkan oleh Menteri/Sekretaris Negara.
(3)    Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah dalam lingkungan Daerah Otonom, hanya dapat dijatuhkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan

Pasal 8
Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b huruf c, dan huruf d dapat mendelegasikan sebagaian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk menjatuhkan hukuman disiplin dalam lingkungannya masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d, dengan ketentuan sebagai berikut :
a.    untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dapat didelegasikan kepada pejabat yang memangku jabatan struktural serendah-rendahnya eselon V atau jabatan lain yang setingkat dengan itu;
b.    untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dapat didelegasikan kepada pejabat yang memangku jabatan struktural serendah-rendahnya eselon IV atau pejabat lain yang setingkat dengan itu;
c.    untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) huruf a dapat didelegasikan kepada pejabat yang memangku jabatan struktural serendah-rendahnya eselon III atau jabatan lain yang setingkat dengan itu;
d.    untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dapat didelegasikan kepada pejabat yang memangku jabatan struktural serendah-rendahnya eselon II atau jabatan lain yang setingkat dengan itu; e.untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a dan huruf b dapat didelegasikan kepada pejabat yang memangku jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang setingkat dengan itu.

Bagian Keempat Tatacara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian
Keputusan Hukuman Disiplin

 Pasal 9
(1)    Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu.
(2)    Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan :
a.    secara lisan, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
b.    secara tertulis, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4).
(3)    Pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan secara tertutup.

Pasal 10
Dalam melakukan pemeriksaan, pejabat yang berwenang menghukum dapat mendengar atau meminta keterangan dari orang lain apabila dipandangnya perlu.

Pasal 11
Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat memerintahkan pejabat bawahannya untuk memeriksa Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.
 
Pasal 12
(1)    Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pejabat yang berwenang menghukum memutuskan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan secara seksama pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
(2)    Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
 
Pasal 13
(1)    Kepada Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin.
(2)    Kepada Pegawai Negeri Sipil yang pernah dijatuhi hukuman disiplin yang kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, terhadapnya dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
 
Pasal 14
(1)    Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
(2)    Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dan huruf c, dinyatakan secara tertulis dan disampaikan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
(3)    Semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan surat keputusan dan disampaikan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
(4)    Penyampaian hukuman disiplin dilakukan secara tertutup.

Bagian Kelima Keberatan atas Hukuman Disiplin

 Pasal 15
(1)    Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak dapat mengajukan keberatan.
(2)    Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), dapat mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal ia menerima keputusan hukuman disiplin tersebut.

Pasal 16
(1)    Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diajukan secara tertulis melalui saluran hirarki.
(2)    Dalam surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dimuat alasan-alasan dari keberatan itu.
Pasal 17
(1)    Terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Presiden tidak dapat diajukan keberatan.
(2)    Terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, tidak dapat diajukan keberatan, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(4) huruf c dan huruf d.

Pasal 18
Setiap pejabat yang menerima surat keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin, wajib menyampaikannya kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum melalui saluran hirarki dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal ia menerima surat keberatan itu.
 
Pasal 19
(1)    Apabila ada keberatan dari Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin, maka pejabat yang berwenang menghukum yang bersangkutan wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
(2)    Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan secara tertulis dan disampaikan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum yang bersangkutan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal ia menerima suarat keberatan itu.

Pasal 20
(1)    Atasan pejabat yang berwenang menghukum yang menerima surat keberatan tentang penjatuhan hukuman disiplin, wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat keberatan itu.
(2)    Apabila dipandang perlu, maka atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memanggil dan mendengar keterangan pejabat yang berwenang menghukum yang bersangkutan, Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin, dan atau orang lain yang dianggap perlu.

Pasal 21
(1)    Atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat atau mengubah hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.
(2)    Penguatan atau perubahan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan atasan pejabat yang berwenang menghukum.
(3)    Terhadap keputusan atasan pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak dapat diajukan keberatan).

Bagian Keenam Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 22
(1)    Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang dijatuhkan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil berlaku sejak tanggal disampaikan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada yang bersangkutan.
(2)    Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) :
 
a.    apabila tidak ada keberatan, mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin itu, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b,
b.    apabila ada keberatan, mulai berlaku sejak tanggal keputusan atas keberatan itu, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b;
c.    jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.
(3)    Apabila Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan hukuman disiplin, maka hukuman disiplin itu berlaku pada hari ketiga puluh terhitung mulai tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin tersebut.


BAB IV BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

Pasal 23
(1)    Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d dapat mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
(2)    Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibentuk dengan Keputusan Presiden.

Pasal 24
(1)    Badan Pertimbangan Kepegawaian wajib mengambil keputusan mengenai keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil kepadanya.
(2)    Keputusan yang diambil oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian, adalah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang bersangkutan.


BAB V
KETENTUAN - KETENTUAN LAIN

Pasal 25
Apabila ada alasan-alasan yang kuat, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat meninjau kembali hukuman disiplin yang telah dijatuhkan oleh pejabat bawahannya yang berwenang menghukum dalam lingkungannya masing-masing.

Pasal 26
Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia atau mencapai batas usia pensiun pada waktu sedang menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan b, dan ayat (4) huruf a, dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin.


Pasal 27
(1)    Ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi :
a.    Calon Pegawai Negeri Sipil;
b.    Pegawai bulanan di samping pensiun.
(2)    Calon Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
(3)    Hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada pegawai bulanan disamping pensiun, hanyalah jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam.Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) huruf b.

Pasal 28
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 29
Ketentuan-ketentuan teknis tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.


BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30
Hukuman jabatan yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan sedang dijalani oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tetap berlaku.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952 tentang Hukuman Jabatan (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 202) dan segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan
Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannnya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 1980
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH
 
 
 
PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1980
TENTANG PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL


PENJELASAN UMUM

Dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan Nasional, diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, berhasil guna, bersih, bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Untuk membina Pegawai Negeri Sipil yang demikian itu, antara lain diperlukan adanya Peraturan Disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati, atau larangan dilanggar. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur dengan jelas kewajiban yang harus ditaati dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Selain dari pada itu dalam Peraturan Pemerintah diatur pula tentang tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin. serta tata cara pengajuan keberatan apabila Pegawai Negeri Sipil yang diatur hukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya. Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu setiap pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin itu. Hukuman, disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan dihadapan atau dapat didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat. ceramah, diskusi, melalui telpon, radio, televisi, rekaman atau alat komunikasi lainnya. Tulisan adalah pernyataan pikiran dan atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar. karikatur, coretan, dari lain-lain yang serupa dengan itu. Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan. Termasuk pelanggaran disiplin adalah setiap perbuatan memperbanyak, mengedarkan, mempertontonkan, menempelkan, menawarkan, menyimpan, memiliki tulisan atau rekaman yang berisi anjuran atau hasutan untuk melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, kecuali apabila hal itu dilakukan untuk kepentingan dinas.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas

 Ayat (2)
Huruf a
Hukuman disiplin yang berupa tegoran lisan dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Apabila seorang atasan menegor bawahannya tetapi tidak dinyatakan secara tegas sebagai hukuman disiplin, bukan hukuman disiplin

Huruf b
Hukuman disiplin yang berupa tegoran tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh.pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.

Huruf c
Hukuman disiplin yang berupa pernyataan tidak puas dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.

Ayat (3)
Semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang menghukum.

Huruf a
Hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan untuk paling lama 1 (satu) tahun. Masa penundaan kenaikan gaji berkala tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.
 
Huruf b
Hukuman disiplin yang berupa penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan untuk paling lama 1 (satu) tahun. Setelah masa menjalani hukuman disiplin tersebut selesai, maka gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan langsung kembali pada gaji pokok semula. Masa penurunan gaji tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya. Apabila dalam masa menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat untuk kenaikan gaji berkala, maka kenaikan gaji berkala tersebut baru diberikan terhitung mulai bulan berikutnya dari saat berakhirnya masa menjalani hukuman disiplin.

Huruf c
Hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan pangkat ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan untuk paling lama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat dipertimbangkan.

Ayat (4)
Semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang menghukum.

Huruf a
Hukuman disiplin yang berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, dan untuk paling lama 1 (satu) tahun. Setelah masa menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat selesai, maka pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan sendirinya kembali pada pangkat yang semula. Masa dalam pangkat terakhir sebelum dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, dihitung sebagai masa kerja untuk kenaikan pangkat berikutnya. Kenaikan pangkat berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, baru dapat dipertimbangkan setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dikembalikan pada pangkat semula.

Huruf b
Hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan adalah pembebasan dari jabatan organik. Pembebasan dari jabatan berarti pula pencabutan segala wewenang yang melekat pada jabatan itu. Selama pembebasan dari jabatan, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima penghasilan penuh kecuali, tunjangan jabatan.

Huruf c
Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila memenuhi syarat masa kerja dan usia pensiun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersangkutan diberikan hak pensiun.

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Pejabat yang berwenang menghukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara, diperbantukan/dipekerjakan pada perusahaan milik Negara. badan-badan internasional yang berkedudukan di Indonesia, organisasi profesi, dan badan/instansi lain, adalah pejabat yang berwenang menghukum yang bersangkutan.
 
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Dengan  memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka pejabat yang berwenang menghukum bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada Daerah Otonom dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang oleh Daerah Otonom yang bersangkutan  dipekerjakan / diperbantukan pada perusahaan daerah atau instansi/badan lain, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Huruf e
Pejabat sebagaimana dimaksud dalam huruf ini, hanya berwenang menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagamana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) huruf b. Yang berwenang menjatuhkan jenis hukuman disiplin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf c, dan huruf d, bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf ini, adalah pejabat yang berwenang menghukum dari instansi induk masing-masing.

Ayat (2)
Cukup jelas
 
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat 1
Tujuan pemeriksaan sebagimana dimaksud dalam ayat ini, adalah untuk mengetahui apakah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan melakukan pelanggaran disiplin itu. Pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti dan obyektif,sehingga dengan demikian pejabat yang berwenang menghukum dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya tentang jenis hukuman disiplin yang akan djatuhkan. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin tidak memenuhi panggilan, untuk diperiksa tanpa alasan yang sah. maka dibuat panggilan kedua. Panggilan pertama dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, sedang panggilan kedua harus dibuat secara tertulis. Dalam menentukan tanggal pemeriksaan berikutnya harus pula diperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan surat panggilan. Apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak juga memenuhi panggilan kedua maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan bahan-bahan yang ada padanya.

Ayat (2)
Huruf a
Pelanggaran disiplin yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam huruf ini pada dasarnya bersifat ringan, oleh sebab itu pemeriksaan cukup dilakukan secara lisan.

Huruf b
Pemeriksaan secara tertulis dibuat dalam bentuk berita acara. dapat digunakan setiap saat apabila diperlukan.

Ayat (3)
Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin belum tentu bersalah, oleh sebab itu pemeriksaan dilakukan secara tertutup. Yang dimaksud dengan pemeriksaan secara tertutup adalah bahwa pemeriksaan itu hanya dapat diketahui oleh pejabat yang berkepentingan.

Pasal 10
Maksud dari Pasal ini, adalah untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dalam rangka usaha menjamin obyektivitas.

Pasal 11
Pada dasarnya pemeriksaan harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang menghukum. tetapi untuk mempercepat pemeriksaan, maka pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat memerintahkan pejabat lain untuk melakukan pemeriksaan itu, dengan ketentuan bahwa pejabat yang diperintahkan melakukan pemeriksaan itu tidak boleh berpangkat, atau memangku jabatan yang lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa. Perintah untuk melakukan pemeriksaan itu dapat diberikan secara lisan atau tertulis. Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dan Pasal 8, harus melakukan sendiri pemeriksaan tersebut Pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin yang untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadapnya menjadi wewenang Presiden, dilakukan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Maksud dari pencantuman pelanggaran disiplin yang ditakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam keputusan hukuman disiplin, adalah agar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengetahui pelanggaran disiplin yang dilakukannya.

Pasal 13
Ayat (1)
Ada kemungkinan, bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan sesuatu pelanggaran disiplin, ternyata Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah melakukan beberapa pelanggaran disiplin. Dalam hal yang sedemikian, maka terhadap Pegawai Negeri Sipil tersebut hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin. Hukuman disiplin yang akan dijatuhkan itu, haruslah dipertimbangkan dengan seksama, sehingga setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya dan dapat diterima oleh rasa keadilan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
 
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Hukuman disiplin disampaikan secara langsung,kepada Pegawai Negeri Sipil yang dihukum oleh pejabat yang berwenang menghukum. Penyampaian hukuman disiplin itu dapat dihadiri oleh pejabat yang diserahi urusan kepegawaian dan dapat pula dihadiri oleh pejabat lain asalkan pangkat atau jabatannya tidak lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang dihukum.

Pasal 15
Ayat (1)
Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2), adalah hukuman disiplin yang ringan dan telah selesai dijalankan segera setelah hukuman disiplin itu dijatuhkan, oleh sebab itu tidak dapat diajukan keberatan.

Ayat (2)
Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berhak mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum apabila menurut pendapatnya hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya tidak atau kurang setimpal, atau pelanggaran disiplin yang menjadi alasan bagi hukuman disiplin itu tidak atau kurang benar. Keberatan tersebut harus sudah diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal ia menerima keputusan hukuman disiplin tersebut. Keberatan yang diajukan melebihi 14 (empat belas) hari tidak dipertimbangkan.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Alasan-alasan keberatan harus dibuat dengan jelas dan lengkap.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Keberatan atas hukuman disiplin diajukan melalui saluran hirarki, oleh sebab itu harus melalui pejabat yang berwenang menghukum. Pejabat yang berwenang menghukum wajib mempelajari dengan seksama keberatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan membuat tanggapan tertulis atas keberatan itu.

Ayat (2)
Untuk memudahkan pelaksanaan pemeriksaan lebih lanjut, maka pejabat yang berwenang menghukum mengirimkan sekaligus tanggapannya, surat keberatan, dan berita acara pemeriksaan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Tujuan dari ayat ini, adalah untuk mendapatkan bahan-bahan yang lebih lengkap sebagai bahan untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan.

Pasal 21
Ayat (1)
Apabila atasan pejabat yang berwenang menghukum mempunyai alasan-alasan yang cukup, maka ia dapat mengadakan perubahan terhadap keputusan disiplin yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menghukum baik dalam arti memperingan, memperberat, atau membatalkan hukuman disiplin tersebut.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin sedang dan berat dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari itu Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan, maka hal ini berarti ia menerima keputusan hukuman disiplin itu, oleh sebab itu hukuman disiplin tersebut harus dijalankannya mulai hari ke 15 (lima belas).

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Untuk menghindari hal-hal yang tidak diingini terutama dalam rangka usaha menyelamatkan kekayaan Negara, maka jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b perlu dilaksanakan dengan segera.

Pasal 23 sampai dengan Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Dalam rangka usaha melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dengan sebaik-baiknya, maka para pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d wajib mengikuti dan memperhatikan keadaan yang berlangsung dalam lingkungannya masing-masing dan mengambil tindakan yang diperlukan tepat pada waktunya. Dalam hubungan ini maka para pejabat tersebut dapat meninjau kembali hukuman disiplin yang telah dijatuhkan oleh para pejabat yang berwenang menghukum dalam lingkungannya masing-masing, apabila ia mempunyai alasan-alasan yang kuat yang didasarkan pada keterangan-keterangan dan atau bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan.

Pasal 26 sampai dengan Pasal 32
Cukup jelas', publish='1' where id='39'
updateTitle: DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL1Success
8852009-03-11 11:02:16203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentinginsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('11','0','2007-12-26','TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA','

Perkara dari Kejaksaan Tinggi Papua dan Kejaksaan Negeri Jayapura

rn

Terdakwa
NURCHOLIS alias NIKOLAS alias NURCHOLIS TUKANG LAS

rn

Kasus Posisi :
Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2006 sekitar jam 22.00 WIT bertempat di Taman Wefer Argapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura Selatan,  Kota Jayapura, terdakwa mengajak korban SARTIKA MURNIATI alias CHIKA untuk bertemu dan berhubungan badan. Lalu ketika korban menerima telepon, terdakwa membacok kepala korban berkali-kali dengan menggunakan kampak sehingga korban tewas.

rn

Pasal yang dibuktikan :
Pasal 340 KUHP

rn

Tuntutan:
Seumur hidup

rn

Penyelesaian:

','1')
insertTitle: TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA1Success
8842009-03-11 11:01:41203.142.77.137adminJAM Pengawasan - Ketentuan Penyelenggaraan Pengawaupdate tb_unitcontent set idunitsub='25', idkejati='0', dateunitcontent='2009-03-10', title='KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN', description='KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP – 503 / A / J.A / 12 / 2000

TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang     :    a.    bahwa sehubungan dengan adanya perubahan beberapa peraturan di bidang kepegawaian dan organisasi Kejaksaan maka penyelenggaraan pengawasan dilingkungan Kejaksaan perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya.
   
        b.    bahwa sehubungan dengan itu, Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-059/JA/1993 tentang Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi, oleh karenanya perlu ditinjau kembali.

Mengingat    :    1.      Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor : 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3041);

2.    Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 19991 Nomor : 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3451);

3.    Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

4.    Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor : 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 27970);

5.    Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Peminahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor : 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3058);

6.    Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor : 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3176);

7.    Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

8.    Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 1983 tanggal 4 Oktober 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;

9.    Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1989 tanggal 20 Maret 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat;

10.    Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-030/JA/1988 tanggal 23 Maret 1988 tentang Doktrin Kejaksaan “Tri Krama Adhyaksa”;

11.    Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-040/JA/1988 tanggal 22 April 1988 tentang Delegasi Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin.

12.    Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/JA/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N  :

Menetapkan    :    KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN - KETENTUAN PENYELENG-GARAAN PENGAWASAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA


BAB  I
KETENTUAN UMUM
Pasal  1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.    Pengawasan adalah kegiatan berupa pengamatan, penelitian, pengujian, penilaian, pemberian bimbingan dan penertiban, serta pengusutan, pemeriksaan, penindakan dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan rencana kerja dan program kerja serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.

2.    Pengawasan melekat  adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh pimpinan satuan kerja terhadap bawahannya.

3.    Pengawasan fungsional pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat fungsional;

4.    Satuan kerja adalah semua unsur Kejaksaan Republik Indonesia, mulai dari Kejaksaan Agung sampai satuan kerja tertinggi sampai dengan satuan kerja yang terendah baik di pusat maupun di daerah.

5.    Perbuatan tercela adalah pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan lain yang masih berlaku yang ada kaitannya dengan status Pegawai Negeri Sipil.

6.    Hukuman disiplin adalah hukuman sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-udangan lain yang masih berlaku yang ada kaitannya dengan status Pegawai Negeri Sipil.

7.    Pegawai Kejaksaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Kejaksaan Republik Indonesia

8.    Tindak lanjut adalah langkah-langkah penertiban dan penyelesaian lebih lanjut masalah-masalah yang di indentifikasikan dalam rangka peleksanaan pengwasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal  2

Tujuan Pengawasan :
Agar Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, kebenaran berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan.


Pasal  3

Sasaran Pengawasan :
a.    adalah pelaksanaan tugas baik rutin maupun pembangunan oleh setiap satuan kerja apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana kerja dan program kerja serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia;
b.    agar setiap pegawai Kejaksaan mengemban tugasnya dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab serta menghindarkan diri dari sikap, perilaku dan tutur kata yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengawasan meliputi :
a.    pelaksanaan tugas satuan kerja, baik rutin maupun pembangunan ;
b.    sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan

Pasal  5

Pengawasan terdiri dari pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

BAB  II
PENGAWASAN MELEKAT

Pasal  6
Pejabat Pengawasan Melekat ialah :
a.    Tingkat Kejaksaan Agung :
1.    Jaksa Agung Republik Indonesia
2.    Pejabat eselon I ;
3.    Pejabat eselon II ;
4.    Pejabat eselon III ;
5.    Pejabat eselon IV ;
b.    Tingkat Kejaksaan Agung :
1.    Kepala Kejaksaan Tinggi
2.    Pejabat eselon II ;
3.    Pejabat eselon III ;
4.    Pejabat eselon IV ;
5.    Pejabat eselon V ;
c.    Tingkat Kejaksaan Negeri ;
1.    Kepala Kejaksaan Negeri
2.    Pejabat eselon IV/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri ;
3.    Pejabat eselon V ;

Pasal  7

Tugas dan fungsi pengawasan melekat :
a.    Melaksanakan pengawasan secara preventif agar tugas rutin dan pembangunan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana kerja dan program kerja serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.
b.    Mengambil langkah-langkah berupa perbaikan dan penertiban terhadap kekurangan dan penyimpangan yang ditemukan.

Pasal 8
(1)    Pengawasan melekat dilaksanakan terus menerus dengan memperhatikan sistem pengendalian manajemen.
(2)    Pengawasan melekat dilaksanakan ditempat satuan kerja sampai dua tingkat ke b awah
(3)    Dalam melaksanakan pengawasan meleka, terutama mengenai tugas yang saling berkaitan dengan satuan kerja lainnya, masing-masing pimpinan satuan kerja wajib memperhatikan :
a.    adanya kesamaan dan kesatuan bahasa
b.    adanya kesamaan dan kesatuan tafsir
c.    adanya kesamaan dan kesatuan tindak
(4)    Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan pengawasan melekat dan menemukan penyimpangan yang ada kaitannya dengan satuan kerja lainnya, wajib secepatnya menyampaikan temua tersebut kepada pimpinan satuan kerja yang bersangkutan.

Pasal 9
(1)    Terhadap temuan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh bawahan, pimpinan satuan kerja wajib melakukan penertiban.
(2)    Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan pengawasan melekat dan menemukan perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, wajib menyerahkan pemeriksaannya kepada aparat pengawasan fungsional.
(3)    Pimpinan satuan kerja yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan pengawasan melekat dapat ditindak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
(4)    Penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat berupa peringatan lisan apabila sifat pelanggarannya dinilai ringan.


BAB  III
PENGAWASAN FUNGSIONAL

Pasal  10

Pejabat pengawasan fungsional ialah :
a.    Tingkat Kejaksaan Agung :
1.    Jaksa Agung Muda Pengawasan;
2.    Inspektur
3.    Inspektur Pembantu;
4.    Pemeriksa

b.    Tingkat Kejaksaan Tinggi;
1.    Asisten Pengawasan
2.    Pemeriksa;
3.    Pemeriksa Pembantu

c.    Tingkat Kejaksaan Negeri :
1.    Pemeriksa

Pasal 11

Tugas dan fungsi pengawasan fungsional :
a.    melakukan pengawasan secara represif agar tugas rutin dan pembangunan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana kerja dan program kerja serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.
b.    Mengambil langkah-langkah berupa pemeriksaan, penertiban dan penindakan terhadap penyimpangan yang ditemukan.

Pasal 12

Pengawasan fungsional dilaksanakan baik dari belakang meja (buril) maupun ditempat satuan kerja (inspeksi).


Pasal 13

(1)    Pengawasan fungsional yang dilaksanakan dari belakang meja (buril) berupa penelitian, pengujian, bimbingan, penertiban, pemantauan, pengusutan, pemeriksaan serta saran dan pertimbangan atas surat-surat dari satuan kerja dan atau laporan pengaduan yang diterima.
(2)    Pemeriksaan buril atau surat-surat dari satuan kerja meliputi kecepatan/ketepatan pengiriman dan materi laporan.
(3)    Pemeriksaan buril atas  laporan pengaduan adalah pemeriksaan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang mengarah pada perbuatan tercela yang dilakukan oleh pegawai Kejaksaan.

Pasal 14

(1)    Pengawasan fungsional yang dilaksanakan ditempat satuan kerja disebut Inspeksi.
(2)    Jenis inspeksi :
a.    Inspeksi umum ialah pemeriksaan terhadap semua satuan kerja.
b.    Inspeksi pimpinan ialah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan atau SES JAM WAS atas perintah Jaksa Agung Muda Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas KAJATI dan Asisten Pengawasan.
c.    Inspeksi kasus ialah pemeriksaan terhadap penyimpangan-penyimpangan  yang mengarah kepada perbuatan tercela yang dilakukan oleh pegawai Kejaksaan.
(3)    Inspeksi umum dan inspeksi pimpinan didasarkan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disusun oleh aparat pengawasan fungsional.

Pasal 15

(1)    Inspeksi umum dan inspeksi kasus dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kepala Kejaksaan Negeri.
(2)    Pelaksana inspeksi tersebut ayat (1) wajib membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
(3)    Dalam LHP inspeksi umum diberikan penilaian terhadap Kejaksaan yang diperiksa.
(4)    Inspeksi pimpinan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia dan pelaksanaannya dibuatkan LHP.

Pasal 16

(1)    Pemeriksaan dalam rangka Inspeksi Umum dan Inspeksi Pimpinan dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan (PKP).
(2)    PKP disusun dengan memuat skala prioritas obyek periksa yang ditentukan setiap tahun kerja, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Pasal 17

Pemeriksaan dalam rangka Inspeksi Kasus dilaksanakan berdasarkan temua pengawasan, informasi atau laporan pengaduan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Pasal 18

Pangkat dan jabatan aparat pengawasan fungsional yang melakukan pemeriksaan tidak boleh lebih rendah dari pada yang diperiksa, dan status kepegawaiannya harus seorang Jaksa apabila yang diperiksa Jaksa.

Pasal 19

Tata cara pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pegawai Kejaksaan  yang diduga melakukan perbuatan tercela, berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.




Pasal 20

Untuk kepentingan pemeriksaan semua pegawai Kejaksaan wajib memberikan bahan atau keterangan yang diminta oleh aparat pengawasan fungsional.


BAB  IV
TINDAK LANJUT

Pasal 21

Pejabat yang berwenang menghukum di lingkungan Kejaksaan adalah Jaksa Agung Republik Indonesia dan pejabat lain  yang ditunjuk oleh Jaksa Agung Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 22
(1)    Pegawai Kejaksaan yang dijatuhi hukuman disiplin dapat mengajukan keberatan kecuali terhadap jenis hukuman  yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan lain yang masih berlaku dibidang kepegawaian yang secara tegas menyatakan demikian.

(2)    Terhadap Jaksa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai Jaksa disamping diproses berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, juga diproses sesuai dengan ketentuan tentang Majelis Kehormatan Jaksa dan peraturan perundang-undangan lain yang masih berlaku dibidang kepegawaian yang secara tegas menyatakan demikian.

Pasal 23
(1)    Pegawai Kejaksaan yang telah terbukti melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi hukuman disiplin dicatat dalam Kartu dan Buku Induk Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
(2)    Pejabat yang berwenang mengeluarkan/menerbitkan
a.    Jaksa Agung Muda Pengawasan pejabat eselon I dan II. Sedangkan inspektur Kepegawaian dan Tugas Umum untuk eselon III kebawah dilingkungan Kejaksaan Agung R.I.
b.    Kepala Kejaksaan Tinggi untuk eselon III kebawah diwilayah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan dengan catatan setiap Clearance Kepegawaian yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi harus disampaikan tembusannya kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan.
(3)    Bagi pegawai Kejaksaan  yang akan diusulkan untuk mendapatkan mutasi/promosi dan pendidikan diwajibkan melengkapi pengusulannya dengan CLEARANCE KEPEGAWAIAN sebagai salah satu bahan pertimbangan.
(4)    Hukuman disiplin yang dijatuhkan terhadap pegawai Kejaksaan mempengaruhi pemberian nilai dalam daftar penilaian prestasi pegawai yang bersangkutan.

Pasal 24

(1)    Kecuali mengenai putusan penjatuhan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal  6 ayat (4) huruf c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, apabila ada alasan yang kuat, dapat ditinjau kembali oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.
(2)    Peninjauan kembali terhadap hukuman disiplin dapat dilakukan berdasarkan permohonan pegawai Kejaksaan  yang besangkutan atau keluarganya dalam hal pegawai Kejaksaan tersebut sudah meninggal dunia
(3)    Putusan terhadap peninjauan kembali tersebut diberikan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah permohonan dimaksud diterima oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.
   
Pasal 25

Dalam hal keputusan terhadap keberatan yang dijatuhkan berupa pemberatan hukuman disiplin yang mengakibatkan pegawai Kejaksaan dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan pasal 6 ayat (4) huruf c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pegawai Kejaksaan tersebut masih diberikan kesempatan mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK).

Pasal 26
(1)    Apabila ada pembatalan terhadap hukuman disiplin  yang telah dijatuhkan, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan pegawai Kejaksaan yang bersangkutan direhabilitasi sesuai dengan hak-haknya semula sebagai pegawai negeri sipil.
(2)    Dengan memperhatikan ketentuan ayat (1) pasal ini putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukuman bagi pegawai Kejaksaan y ang perkaranya diajukan ke pengadilan, merupakan dasar bagi Jaksa Agung Republik Indonesia untuk :
a.    Membatalkan putusan hukuman disiplin  yang telah dijatuhkan.
b.    Merubah hukuman disiplin yang telah dijatuhkan menjadi lebih ringan.


BAB  V
PEMANTAUAN

Pasal 27

Untuk mencapai hasil optimal kegiatan pengawasan buril maupun inspeksi, dilaksanakan pemantauan untuk mengecek kembali tindakan-tindakan yang telah dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan agar mencapai sasaran  yang tepat.

Pasal 28

(1)    Terhadap temuan-temuan pengawasan dibelakang meja (buril), Inspeksi Umum dan Inspeksi Pimpinan dikeluarkan Petunjuk Penerbitan (JUKTIB) dan atau Nota Pengawasan (NOTA WAS).
(2)    Terhadap temuan Inspeksi Kasus dapat pula dikeluarkan Petunjuk Penerbitan (JUKTIB) dan atau Nota Pengawasan (NOTA WAS) dan atau Penindakan.
(3)    Nota Pengawasan hanya dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan terhadap temuan-temuan yang menonjol/menarik perhatian khusus dan rawan yang perlu segera ditindak lanjuti.

Pasal 29

Pejabat  yang melaksanakan pemantauan ialah :
a.    aparat pengawasan fungsional
b.    pejabat yang ditunjuk oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pasal 30

(1)    pemantauan dalam arti mengecek kembali suatu tindak lanjut pengawasan ditempat satu kerja dilasanakan berdasarkan surat perintah Jaksa Agung Republik Indonesia/Kepala Kejaksaan Tinggi.
(2)    Pelaksana pemantauan wajib membuat laporan hasil pemantauan.


BAB  VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam keputusan ini berlaku juga bagi calon pegawai negeri sipil yang ditugaskan pada Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini dapat diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan.

Pasal  33
(1)    Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-059/JA/6/1993 tanggal 12 Juni 1993 dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2)    Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di     :  Jakarta
Pada tanggal    :  5 Desember 2000

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

    MARZUKI DARUSMAN, SH








































PETUNJUK PELAKSANAAN
NOMOR :  JUKLAK – 01 / H / 02 / 2001

TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

I.    PENDAHULUAN
1.    Dasar
Pasal 32 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-503/A/JA/12/2000 tanggal 5 Desember 2000 tentang Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tersebut akan diatur lebih dalam Petunjuk Pelaksanaan.

2.    Maksud dan Tujuan
Sebagai petunjuk dalam rangka memudahkan dan mendukung kelancaran pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjutnya sehingga terdapat kesamaan dan kesatuan bahasa, tafsir dan tindakan.

3.    Sistematika
Petunjuk pelaksanaan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

I.    PENDAHULUAN
II.    PETUNJUK PELAKSANAAN
A.    Umum
B.    Pengawasan Melekat
C.    Pengawasan Fungsional
D.    Tindak Lanjut
E.    Pemantauan
F.    Lain-lain
III.    PENUTUP

II.    PETUNJUK PELAKSANAAN
A.    U m u m
Pengertian
Yang dimaksud dengan :

a.    Pengamatan adalah kegiatan melihat dalam pengertian observasi terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan.

b.    Penelitian adalah kegiatan meneliti yang dilakukan dengan cermat dan seksama terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap,  perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan

c.    Pengujian adalah kegiatan menguji dengan menggunakan tolok ukur tertentu terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan.

d.    Penilaian adalah kegiatan melakukan evaluasi terhadap keadaan dan tingkat pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan.

e.    Bimbingan adalah kegiatan memberikan pengarahan, petunjuk dan penjelasan mengenai pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan.

f.    Penertiban adalah kegiatan mengatur, menata, memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan.
g.    Pengusutan adalah kegiatan menyelidiki perbuatan pegawai Kejaksaan yang diduga melakukan perbuatan tercela.

h.    Pemeriksaan adalah kegiatan mengungkap kebenaran perbuatan tercela pegawai Kejaksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

i.    Penindakan adalah kegiatan penjatuhan hukuman disiplin dan atau tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

j.    Pemantauan adalah kegiatan pengamatan dan pengecekan kembali pelaksanaan tindak lanjut pengawasan oleh semua unsur Kejaksaan dan pegawai Kejaksaan.


B.    Pengawasan Melekat

Pengawasan Melekat (WASKAT) sebagai upaya pengawasan yang bersifat preventif mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka mencegah terjadnya penyimpangan-penyimpangan atau perbuatan tercela, oleh karena itu peranan dari pada pimpinan/atasan langsung sangat menentukan sebagai panutan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan tugas yang didukung oleh disiplin yang tinggi.

WASKAT akan berdampak positif dan efektif apabila dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan dan hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab pimpinan/atasan langsung Pegawai yang bersangkutan. Terhadap atasan langsung Pegawai yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan WASKAT dapat ditindak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

       
C.    Pengawasan Fungsional
1.    Pengawasan dari belakang meja (Buril)
1.1.    Pengawasan fungsional yang dilaksanakan dari belakang meja (buril) berupa penelitian dan pemberan petunjuk atas surat-surat dan atau laporan  yang diterima.

1.2.    Surat-surat dan atau laporan dimaksud baik berupa surat-surat dan atau laporan yang berasal dari satuan-satuan kerja dilingkungan Kejaksaan maupun surat-surat dan atau laporan pengaduan yang berasal dari masyarakat  yang diterima pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Agung Republik Indonesia atau Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri.

1.3.    Terhadap surat-surat dan atau laporan yang berasal dari satuan-satuan kerja dilingkungan Kejaksaan yang diteliti adalah :
a.    segi formal, apakah sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang berlaku;
b.    segi materi, yaitu mengenai isi dan bobot laporan.

1.4.    Terhadap surat-surat dan atau laporan pengaduan yang berasal dari masyarakat yang diteliti ialah mengenai kebenaran yang dilaporkan.  Lebih lanjut mengenai hal ini akan dijelaskan dalam rangkaian Inspeksi Kasus.

1.5.    Hasil Penelitian tersebut nomor 1.3 dan 1.4 dituangkan dalam Telaahan menurut bentuk dan model yang sudah ditetapkan (WAS-1) untuk diteruskan kepada pimpinan :
a.    ditingkat Kejaksaan Agung Republik Indonesia kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan;
b.    ditingkat Kejaksaan Tinggi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi;
c.    ditingkat Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

2.    Inspeksi Umum
2.1.    Inspeksi Umum adalah pemeriksaan terhadap semua satuan kerja Kejaksaan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yaitu program kerja yang disusun dan direncanakan untuk tahun kerja yang bersangkutan yang merupakan jadwal inspeksi umum dalam satu tahun sebagaimana tersebut dalam RENKER & PROGKER Kejaksaan Republik Indonesia.

2.2.    Pejabat pengawasan fungsional sebelum melaksanakan Inspeksi Umum harus mempersiapkan hal-hal sebagai berikut :
a.    membekali diri dengan petunjuk, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengawasan dan obyek  yang akan di inspeksi;
b.    mengadakan pendekatan (konsultasi) dengan satuan kerja yang terkait untuk mendapatkan masukan (ditingkat Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan Kepala Direktorat/Kepala Biro dan di tingkat Kejaksaan Tinggi dengan Asisten);
c.    menyusun Program Kerja Pemeriksaan (PKP);
d.    mengajukan Surat Perintah (SP) pelaksanaan inspeksi dan menyiapkan surat-surat lainnya yang dianggap perlu;

2.3.    Inspeksi di tempat satuan kerja dalam rangka inspeksi umum didasarkan para Program Kerja Pemeriksaan (PKP).

PKP ialah uraian program untuk kepentingan setiap pelaksanaan Inspeksi Umum yang disusun  sedemikian rupa menurut bentuk dan model yang sudah ditetapkan dan memuat :
a.    satuan kerja yang akan diinspeksi;
b.    pelaksana inspeksi;
c.    sasaran / obyek yang akan diinspeksi;
d.    tanggal inspeksi;
e.    uraian inspeksi (tentang apa yang akan diperiksa)

2.4.    Pelaksana Inspeksi Umum harus berdasarkan Surat Perintah dengan ketentuan :
a.    Surat Perintah Jaksa Agung Muda Pengawasan atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia kepada pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
b.    Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi kepada pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Tinggi.
c.    Surat Perintah Kepala Kejaksaan kepada pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Negeri.

2.5.    Selanjutnya tata cara Inspeksi Umum dijelaskan sebagai berikut :
a.    Pimpinan inspeksi memberitahukan kepada pimpinan satuan kerja tentang inspeksi yang akan dilaksanakan;
b.    Setelah tiba ditempat satuan kerja, pimpinan dan anggota inspeksi mengadakan pertemuan singkat dengan pimpinan satuan kerja yang diinspeksi beserta staf dan memberitahukan maksud dan tujuan inspeksi serta menyerahkan Surat Perintah Inspeksi;
c.    Selesai pertemuan tersebut selanjutnya dilanjutkan dengan inspeksi berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan (PKP) yang telah dipersiapkan;
d.    Selesai melaksanakan inspeksi, pimpinan inspeksi memberitahukan kepada pimpinan satuan kerja tentang temuan inspeksi dan memberikan petunjuk seperlunya. Pemberitahuan hasil temuan inspeksi dapat juga dihadiri oleh seluruh atau sebagian pegawai satuan kerja tersebut;
e.    Setelah Inspeksi Umum selesai dilaksanakan, dan pimpinan inspeksi sudah bekerja kembali seperti sedia kala, maka ia (pimpinan inspeksi) wajib melaporkan baik secara lisan dan atau tertulis mengenai hal-hal penting/menonjol/menarik perhatian kepada atasan langsung untuk mendapat perhatian dan tindak lanjut.

2.6.    Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah selesai melaksanakan inspeksi umum, pelaksana inspeksi wajib membuat laporan hasil inspeksi tersebut menurut bentuk dan model yang telah ditetapkan (L. WAS-1) dengan ketentuan :

a.    Apabila yang melaksanakan inspeksi adalah pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Agung Republik Indonesia maka laporan hasil inspeksi tersebut disampaikan oleh pimpinan inspeksi kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk selanjutnya diteruskan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dengan tembusan kepada para Jaksa Agung Muda dan Kepala BPKP Pusat sepanjang mengenai keuangan, perlengkapan dan proyek pembangunan.
b.    Apabila yang melaksanakan inspeksi adalah pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Tinggi maka  laporan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan oleh Asisten Pengawasan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk selanjutnya diteruskan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan tembusan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dan para Inspektur.
c.    Apabila yang melaksanakan inspeksi adalah pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Negeri maka laporan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan oleh Pemeriksa pada Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, kemudian oleh Kepala Kejaksaan Tinggi diteruskan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan tembusan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dan para Inspektur.

2.7.    Petunjuk Penerbitan (JUTIB) secara tertulis sehubungan dengan hasil Inspeksi Umum menurut bentuk dan model yang sudah ditetapkan (WAS-6), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak selesai pelaksanaan inspeksi harus sudah disampaikan Jaksa Agung Muda Pengawasan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan untuk dilaksanakan perbaikan/ penertibannya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, apabila petunjuk tersebu dibuat oleh pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Tinggi ; kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri oleh Kepala Kejaksaan Negeri apabila petunjuk tersebut dibuat oleh pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Negeri.

2.8.    Selambat-lambatnya dalam tempo 1 (satu) bulan sejak diterimanya petunjuk tertulis tersebut, perbaikan dan penyempurnaan harus sudah selesai dilaksanakan dan dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan dan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, apabila petunjuk tersebut dibuat oleh pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Tinggi dan kepada Kepala Kejaksaan Negeri oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri apabila petunjuk tersebut dibuat oleh pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Negeri.

2.9.    Hasil Inspeksi Umum selain dituangkan dalam bentuk JUKTIB dapat pula disertai Nota Pengawasan (NOTA-WAS).

3.    Inspeksi Pimpinan
Inspeksi Pimpinan adalah inspeksi  yang dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan atau SES JAM WAS atas perintah Jaksa Agung Muda Pengawasan, dengan obyek periksa mengenai pelaksanaan pengawasan di daerah serta kepemimpinan Kepala Kejaksaan Tinggi dan Asisten Pengawasan dalam melaksanakan tugas rutin dan pembangunan. Prosedur pelaksanaannya sama dengan Inspeksi Umum.

4.    Inspeksi Kasus
4.1.    Inspeksi Kasus dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang mengarah kepada perbuatan tercela yang dilakukan oleh pegawai Kejaksaan.
Penyimpangan yang dimaksud antara lain yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

4.2.    Petunjuk adanya penyimpangan dan perbuatan tercela diperoleh dari hasil temuan pengawasan atau berdasarkan informasi atau laporan-laporan pengaduan masyarakat (LAPDU) yang diterima oleh pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Agung Republik Indonesia /Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri.

4.3.    Petunjuk tersebut diteliti dan diolah. Hasil penelitian dan pengolahan dituangkan dalam bentuk telaahan menurut bentuk dan model yang telah ditetapkan (WAS-1) untuk menjadi bahan pertimbangan pimpinan (Jaksa Agung Muda Pengawasan / Kepala Kejaksaan Tinggi / Kepala Kejaksaan Negeri) dalam mengambil keputusan perlu tidaknya dilaksanakan Inspeksi Kasus.

4.4.    Apabila pimpinan (Jaksa Agung Muda Pengawasan/ Kepala Kejaksaan Tinggi /Kepala Kejaksaan Negeri) menganggap perlu dilaksanakan Inspeksi Kasus, maka pemeriksaan dilakukan oleh pejabat pengawasan fungsional pada :
a.    Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia atas perintah Jaksa Agung Republik Indonesia;
b.    Kejaksaan Tinggi atas perintah Kepala Kejaksaan Tinggi;
c.    Kejaksaan Negeri atas perintah Kepala Kejaksaan Negeri.

4.5.    Tata cara pelaksanaan Inspeksi Kasus dan hal-hal yang perlu dipersiapkan :
a.    Menyiapkan Surat Perintah pelaksanaan Inspeksi Kasus dan surat-surat  lainnya yang dianggap perlu;
b.    Pemberitahuan kepada pimpinan satuan kerja tentang Inspeksi Kasus yang akan dilaksanakan.
c.    Menyiapkan bahan pemeriksaan (antara lain pertanyaan-pertanyaan pokok)  yang telah dikonsultasikan dengan pimpinan (Jaksa Agung Muda Pengawasan / Kepala Kejaksaan Tinggi / Kepala Kejaksaan Negeri).

4.6.    Pemeriksaan terhadap pelapor, pelapor serta orang lain terkait harus dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) menurut b entuk dan model yang sudah ditentukan (WAS-11).
Pemeriksaan terhadap orang lain yang tidak termasuk pegawai Kejaksaan dapat dituangkan dalam bentuk pernyataan tertulis apabila yang bersangkutan keberatan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan.

4.7.    Pemeriksaan dapat dilaksanakan secara lisan apabila atas pertimbangan bahwa pelanggaran disiplin yang dilakukan berakibat ia dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.


4.8.    Panggilan baik terhadap terlapor maupun terhadap orang lain, dilaksanakan menurut bentuk dan model yang sudah ditetapkan. Apabila terlapor telah dipanggil dengan sepatutnya 2 (dua) kali berturut-turut namun tidak datang tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan bahan-bahan yang ada, terlapor tetap dapat dihukum setelah dikonsultasikan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan.

4.9.    Untuk kepentingan pemeriksaan pegawai Kejaksaan Republik Indonesia wajib memberikan paham dan keterangan  yang diminta oleh Pemeriksa.

4.10.    Selambat-lambatnya dalam tempo 14 (empat belas) hari setelah melaksanakan Inspeksi Kasus, pimpinan inspeksi kasus harus sudah menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya menurut bentuk dan model yang sudah ditetapkan (L.WAS-4) dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan surat-surat bukti yang diperlukan kepada :
a.    Jaksa Agung Muda Pengawasan, apabila Inspeksi Kasus dilaksanakan oleh pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

b.    Kepala Kejaksaan Tinggi, apabila Inspeksi Kasus dilaksanakan oleh pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Tinggi untuk selanjutnya diteruskan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan disertai pendapat dan saran ;

c.    Kepala Kejaksaan Negeri, apabila Inspeksi Kasus dilaksanakan oleh pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Negeri Tinggi disertai pendapat dan saran dan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi diteruskan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan disertai pendapat dan saran.

4.11.    Jaksa Agung Muda Pengawasan menetapkan hasil Inspeksi Kasus yang perlu dilaporkan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

4.12.    Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam rangkat Inspeksi Kasus tersebut diduga keras bahwa terlapor telah melakukan tindak pidana maka penyidikannya dapat diserahkan kepada Penyidik setelah mendapat ijin Jaksa Agung Republik Indonesia.


D.    Tindak  Lanjut
1.    Sebagai tindak  lanjut dari hasil temuan pengawasan yang telah diproses/ditangani dituangkan dalam bentuk JUKTIB dan atau NOTA PENGAWASAN.
    Khusus mengenai hasil Inspeksi Kasus dapat ditindak lanjuti berupa JUKTIB dan atau Nota Pengawasan dan atau penindakan.

2.    Petunjuk Penertiban (JUKTIB) dituangkan dalam bentuk WAS-6 yang selambat-lambatnya dalam tempo 30 (tiga puluh) hari sejak diterima, pelaksanaan JUKTIB sudah harus selesai dilaksanakan dan dilaporkan kepada :
a.    Jaksa Agung Muda Pengawasan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi;
b.    Kepala Kejaksaan Tinggi oleh Kepala Kejaksaan Negeri
c.    Kepala Kejaksaan Negeri oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

3.    NOTA WAS dituangkan dalam bentuk WAS-7 yang selambat-lambatnya dalam tempo 14 (empat belas) hari sejak diterima sudah harus selesai dilaksanakan dan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan.

4.    Mengenai penindakan dapat dijelaskan sebagai berikut :
a.    Pengawai Kejaksaan yang terbukti melakukan perbuatan
b.    Kepada Pegawai Kejaksaan yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa perbuatan tercela, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu hukuman disiplin ;
c.    Pegawai Kejaksaan yang pernah dijatuhi hukuman disiplin dan kemudian dalam tenggang waktu tertentu melakukan perbuatan tercela yang sifatnya sama dengan perbuatan tercela yang dilakukan sebelumnya, dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat.
d.    Tegang waktu sebagaimana dimaksud dalam sub c diatas dihitung sejak yang bersangkutan menjalankan hukuman disiplin dengan ketentuan sebagai berikut:
-     6 bulan untuk tingkat hukuman disiplin ringan;
-    1 tahun untuk tingkat hukuman disiplin sedang;
-    2 tahun untuk tingkat hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

e.    Jaksa yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor  30 Tahun 1980 diusulkan dibebaskan sementara dari jabatan Jaksa sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia dengan Kepala BAKN Nomor : SE-005/JA/5/1990 Nomor : 42/SE/1990 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Jaksa.
f.    Pegawai Kejaksaan yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan ditahan oleh pejabat yang berwenang, diusulkan untuk dikenakan pemberhentian sementara sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri).

5.    Pengajuan keberatan
a.    Pegawai Kejaksaan yang dijatuhi hukuman disiplin tegoran lisan, tegoran tertulis atau pernyataan tidak puas secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tidak dapat mengajukan keberatan;

b.    Terhadap jenis hukuman disiplin sedang dan berat yang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun dan pembebasan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (30 dan (4) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 pengajuan keberatan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, yaitu  setelah menerima surat pemberitahuan mengenai hukuman disiplin yang akan dijatuhkan;

c.    Terhadap hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, pengajuan keberatan dapat diajukan 2 (dua) kali, yaitu :
1)    setelah menerima surat pemberitahuan mengenai hukuman disiplin yang akan dijatuhkan;
2)    sesudah hukuman disiplin, dijatuhkan sesuai dengan surat keputusan yang diterima.

d.    Keberatan terhadap hukuman disiplin diajukan berdasarkan atas alasan-alasan yang lengkap.

e.    Pegawai Kejaksaan  yang akan dijatuih hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan akan dijatuhkannya hukuman disiplin tersebut melalui :
1)    Pejabat eselon I yang bersangkutan (Para Jaksa Agung Muda) untuk lingkungan Kejaksaan Agung.
2)    Kepala Kejaksaan Tinggi untuk lingkungan Kejaksaan Tinggi.
3)    Kepala Kejaksaan Negeri untuk lingkungan Kejaksaan Negeri.

Tembusan surat keberatan disampaikan kepada :
1)    Jaksa Agung Muda Pengawasan, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri untuk lingkungan Kejaksaan Negeri.
2)    Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Kepala Kejaksaan Tinggi untuk lingkungan Kejaksaan Tinggi.
3)    Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk lingkungan Kejaksaan Agung.

f.    Pengajuan keberatan lewat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak dapat dipertimbangkan.

g.    Keputusan terhadap keberatan yang diajukan dapat berupa :
1)    pengukuhan putusan hukuman disiplin yang akan dijatuhkan;
2)    pemberatan;
3)    peringanan;
4)    pembatalan;

h.    Pengambilan keputusan terhadap keberatan yang diajukan, diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.

i.    Pejabat terkait sebagaiman tersebut dalam huruf e diatas selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat keberatan, wajib meneruskan surat keberatan itu disertai tanggapan yang berisi antara lain saran dan pendapat kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

j.    Yang berkewajiban memberitahukan tentang akan dijatuhkannya hukuman disiplin sebagaimana tersebut dalam huruf b dan c adalah pejabat struktural (eselon IV, III, II, dan I)  yang menjadi atasan langsung dari pegawai Kejaksaan yang akan dijatuhi hukuman disiplin tersebut.

k.    Sebagai bukti bahwa surat pemberitahuan tersebut telah disampaikan kepada pegawai yang akan dijatuhi hukuman disiplin dibuat tanda terima yang harus ditanda tangani oleh pegawai tersebut, sedangkan dalam hal pegawai tersebut tidak berhasil ditemukan atau menolak menanda tanganinya, harus dibuatkan berita acara.

l.    Dalam hal telah dijatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (40 huruf c dan d peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, maka surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam daftar huruf c nomor 2 di atas ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian melalui Jaksa Agung Republik Indonesia.

m.    Setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan pasal 6 ayat (4) huruf c dan d Peraturan  Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang sedang mengajukan keberatan ke BAPEK (Badan Pertimbangan Kepegawaian), apabila pegawai yang bersangkutan meninggalkan tugasnya secara tidak sah tidak dapat dikenakan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.


6.    Saat mulai berlakunya hukuman disiplin
a.    Hukuman disiplin ringan berlaku sejak tanggal disampaikannya hukuman tersebut oleh pegawai  yang berwenang;
b.    Hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) atau pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, apabila tidak ada keberatan mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas0 terhitung mulai tanggal disampaikannya keputusan hukuman disiplin tersebut;
c.    Hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 mulai berlaku sejak ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
d.    Apabila ada pernyataan keberatan terhadap hukuman  disiplin berdasarkan pasal 6 ayat (4) huruf c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980, hukuman disiplin berlaku setelah hukuman tersebut dikukuhkan oleh Badan pertimbangan Kepegawaian

7.    Masa berakhirnya hukuman disiplin

a.    Hukuman disiplin berakhir apabila masa menjalani hukuman sudah selesai dilaksanakan, kecuali hukuman disiplin berupa pembebasan dair jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

b.    Pembebasan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 adalah pembebasan dari jabatan organik atau fungsional.

c.    Pegawai Kejaksaan yang dijatuhi hukuman disiplin pembebasan dari jabatan dapat dipertimbangkan kembali untuk diberi jabatan apabila hukuman disiplin tersebut telah dilaksanakan dan pengusulan untuk pemberian jabatan dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun setelah hukuman disiplin dilaksanakan disertai dengan pertimbangan-pertimbangan khusus dari pimpinan.

8.    Peninjauan kembalik dan rehabilitasi

a.    Hukuman disiplin sedang dan berat sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, apabila ada alasan-alasan yang kuat dapat ditinjau kembali oleh Jaksa Agung.

b.    Peninjauan kembali terhadap hukuman disiplin dapat dilakukan berdasarkan permohonan pegawai Kejaksaan yang bersangkutan atau keluarganya dalam hal pengawai tersebut sudah meninggal dunia.

c.    Putusan terhadap peninjauan kembali tersebut diberikan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah permohonan dimaksud diterima oleh jaksa Agung

d.    Apabila ada pembatalan terhadap hukuman disiplin yang telah dijatuhkan, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan pegawai Kejaksaan yang besangkutan direhabilitasi sesuai dengan hak-hak semula sebagai pegawai negeri.

e.    Dengan memperhatikan butir sub c di atas, putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum bagi pegawai Kejaksaan yang perkaranya diajukan ke pengadilan merupakan dasar bagi Jaksa Agung untuk :
1.    membatalkan putusan hukman disiplin yang telah dijatuhkan;
2.    merubah hukuman disiplin yang telah dijatuhkan menjadi lebih ringan.

E.    Pemantauan
1.    Pemantauan dilaksanakan baik dari belakang meja (buril) berupa penelitian surat-surat dan atau laporan-laporan maupun pelaksanaan pengecekan kembali suatu tindak lanjut pengawasan ditempat satuan kerja.

2.    Pemantauan yang dilaksanakan ditempat satuan kerja dimaksudkan untuk mengecek suatu tindak lanjut pengawasan apakah telah dilaksanakan atau belum.

3.    Pemantauan tersebut nomor 2 diatas dilaksanakan oleh pejabat pengawasan fungsional atau pejabat lain yang ditunjuk dengan ketentuan :
a.    Pejabat fungsional atau pejabat lain yang ditunjuk dari Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Pengawasan.

b.    Pejabat pengawasan fungsional atau pejabat lain yang ditunjuk dari Kejaksaan Tinggi berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi.

Tata cara pemantauan dilaksanakan sesuai dengan tata cara Inspeksi Umum.

4.    Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah selesai melaksanakan pemantauan, pejabat  pemantau wajib membuat laporan hasil pemantauan menurut bentuk dan model yang sudah ditetapkan (L.WAS-3) dengan ketentuan :
a.    Laporan tersebut dikirim kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan, apabila yang melaksanakan pemantauan tersebut pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

b.    Laporan tersebut dikirim kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, apabila yang melaksanakan pemantauan tersebut pejabat pengawasan fungsional atau pejabat lain yang ditunjuk dari Kejaksaan Tinggi.

5.    Lain-lain
Apabila ditempat satu kerja pada Kejaksaan Negeri tidak terdapat pejabat pengawasan fungsional maka pimpinan satu kerja Kejaksaan Negeri (KAJARI) dapat melaksanakan Inspeksi Umum dan Inspeksi Kasus, dengan berpedoman kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

III.    P E N U T U P
1.    Petunjuk Pelaksanaan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan merupakan kesatuan yang tak dapat dipisahkan dari Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-503/A/JA/12/2000 tanggal 5 Desember 2000 tentang Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia
2.    Dengan berlakunya Petunjuk Pelaksanaan ini maka Petunjuk Pelaksanaan tentang Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : JUKLAK-001/H/6/1993 tanggal 12 Juni 1993 dinyatakan tidak berlaku.


Ditetapkan di   :   J a k a r t a
Pada tanggal    :  27 Februari 2001
AN. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
           JAKSA AGUNG MUDA PENGAWASAN


                DRS. SYAHMARDAN LUBIS, SH
                JAKSA UTAMA NIP.230009397', publish='1' where id='500'
updateTitle: KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN1Success
8832009-03-11 11:00:55203.142.77.137adminJAM Pengawasan - Ketentuan Penyelenggaraan Pengawainsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('25','0','2009-03-11','KETENTUAN ADMINISTRASI PENGAWASAN','KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NO: 10R : KEP – 504 / A / J.A / 12 / 2000

TENTANG

KETENTUAN ADMINISTRASI PENGAWASAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang    :    a.    bahwa dengan berlakunya keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, maka Ketentuan-ketentuan Administrasi Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-059/JA/6/1993 tanggal 12 Juni 1993 sudah tidak sesuai lagi untuk menunjang Administrasi Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.
b.    bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk disusun kembali Ketentuan-ketentuan Administrasi Pengawasan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Mengingat     :    1.      Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor : 59 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor : 3451);

2.    Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

3.    Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 1983 tanggal 4 Oktober 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.

4.    Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-026/JA/3/1978 tanggal 31 Maret 1978 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Surat Menyurat Umum Dalam Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

5.    Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-161/JA/11/1983 tanggal 5 Nopember 1983 tentang Penyempurnaan Lampiran I dan II Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-112/JA/11/1981 tanggal 30 Nopember 1981 tentang Pedoman dan Bentuk Tata Naskah Dinas Kejaksaan Republik Indonesia.

6.    Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

7.    Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-503/A/JA/12/2000 tanggal 5 desember 2000 tentang Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan    :    KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN ADMINISTRASI PENGAWASAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Administrasi Pengawasan yang dimaksud dalam Keputusan ini adalah Administrasi Pengawasan Fungsional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 2

Kegiatan Administrasi Pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 1 meliputi tata pencatatan, pengolahan dan pelaporan menurut bentuk dan model yang ditetapkan dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan administrasi pengawasan lainnya sepanjang yang terkait dan tidak bertentangan dengan keputusan ini tetap berlaku.

Pasal 4

Hal-hal yang belum ditentukan dalam keputusan ini diatur tersendiri berdasarkan kebutuhan.

Pasal 5

(1)    Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-060/JA/6/1993 tanggal 12 Juni 1993 dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2)    Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di    :    Jakarta
Pada tanggal    :    5 Desember 2000

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

MARZUKI DARUSMAN, SH
','1')
insertTitle: KETENTUAN ADMINISTRASI PENGAWASAN1Success
8822009-03-11 11:00:50203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentinginsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('11','0','2007-12-02','TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA','

Perkara Dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri Bekasi
 
Terdakwa
SAUDIN DEBATARAJA

rn

Kasus Posisi :
Pada tanggal 28 Agustus 2006, terdakwa bersama korban dan anak-anaknya sedang berada didalam rumahnya di Perumahan Bumi Bekasi Baru, dimana pada saat itu korban sedang mengajari anak-anaknya sampai dengan jam 21.00 WIB .

rn

Pada saat itu terdakwa merasa heran melihat di luar pintu depan ada orang yang mengoyang-goyangkan gagang pintu berusaha untuk membuka pintu. Setelah itu terdakwa masuk kekamar tidur dan melihat korban sedang menulis sms HP dan pada saat itu korban menyuruh terdakwa agar memasukkan sepeda motor yang masih berada di teras rumah namun terdakwa tidak menurutinya karena terdakwa merasa takut.

rn

Sekitar jam 23.30 WIB , terdakwa masuk ke kamar tidurnya dan melihat posisi korban yang tertidur di ranjang. Lalu terdakwa mengeluarkan senjata api dan mengarahkan ke kepala korban dengan jarak lebih kurang 20 cm, kemudian melepaskan tembakan 1 kali hingga mengenai kepala korban, sehabis menembak kepala korban, di kamar itu juga terdakwa menembakan senjata api yang digenggamnya itu ke rahangnya sendiri sebanyak 3 kali tembakan sehingga terdakwa terjatuh terlentang di bawah ranjang dimana korban terkapar.

rn

Pasal Yang Dibuktikan:
Pasal 340 KUHP

rn

Tuntutan:
Seumur hidup

rn

Penyelesaian:

','1')
insertTitle: TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA1Success
8812009-03-11 10:58:42203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentinginsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('11','0','2007-12-01','TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA','

Perkara  Dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri Bandung

rn

Terdakwa
DIAN SUYANTI BINTI WAGI KISMUWINOTO

rn

Kasus Posisi :
Telah terjadi tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan  oleh terdakwa. Sekitar pukul 01.30 wib yaitu hari Jumat tanggal 10 Maret 2006 DEDE ROHENDI BIN HARUN bersama-sama ASEP WAHYUDIN BIN UMIN, saksi HENDI SUPRIATNA dan saksi ADANG dengan mengendarai mobil escudo warna hitam No. Pol. D-1663-NH yang dikemudikan oleh sdr. HERMANSYAH dan diikuti oleh saksi MUSLIM dan sdr. YUSRI masing-masing mengendarai sepeda motor berangkat menuju Kantor Kelurahan Cipadung, di Jalan Raya Cipadung, Ujungberung. Setelah sampai di depan Kantor Kelurahan Cipadung, sdr. HERMANSYAH menyuruh turun DEDE ROHENDI BIN HARUN dan ASEP WAHYUDIN BIN UMIN untuk menuju ke rumah terdakwa DIAN untuk melakukan pembunuhan/menghilangkan jiwa korban ANWAR.  Dengan diantar / dibonceng sepeda motor supra fit yang dikendarai saksi MUSLIM  yang membonceng ASEP WAHYUDIN BIN UMIN dan sepeda motor yamaha vega yang dikendarai sdr. YUSRI membonceng DEDE ROHENDI BIN HARUN, sedangkan sdr. HERMANSYAH bersama saksi HENDI SUPRIATNA dan Adang menunggu di depan Kantor Kelurahan Cipadung.

rn

Sekitar pukul 03.00 WIB dengan maksud untuk menghilangkan nyawa korban ANWAR, terdakwa DIAN memberitahu kepada terdakwa I dan terdakwa II bahwa suaminya sudah tidur, kemudian terdakwa I bersama terdakwa II masuk ke kamar korban ANWAR dengan maksud untuk menghilangkan nyawa korban ANWAR dengan diawasi oleh saksi DIAN yang berada di pintu kamar korban ANWAR, DEDE ROHENDI BIN HARUN dan ASEP WAHYUDIN BIN UMIN melakukannya sesuai dengan perintah dari sdr. HERMANSYAH yaitu dengan cara DEDE ROHENDI BIN HARUN menduduki perut korban ANWAR yang sedang tidur terlentang dan memegangi kedua tangan korban ANWAR agar tidak bergerak dibarengi oleh saksi ASEP WAHYUDIN menutup muka korban ANWAR dengan menggunakan sebuah bantal yang ada di tempat tersebut dengan maksud agar tidak bisa bernapas, dan akibatnya korban ANWAR tidak bisa bernapas dan hanya berontak sebentar karena kuatnya tenaga saksi DEDE ROHENDI dan saksi ASEP WAHYUDIN sehingga hanya sekitar 15 menit korban sudah tidak bergerak ( sudah meninggal).

rn

Pasal yang dibuktikan :
Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

rn

Tuntutan :
Pidana mati

rn

Penyelesaian:

','1')
insertTitle: TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA1Success
8802009-03-11 10:56:19203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentinginsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('11','0','2007-12-21','TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA','

Perkara dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri Bandung

rn

Terdakwa
DEDE ROHENDI BIN HARUN, dkk

rn

Kasus Posisi :
Telah terjadi tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan  oleh terdakwa, yang mana terdakwa DEDE ROHENDI BIN HARUN disuruh membunuh ANWAR yang jika berhasil melakukan pembunuhan maka HERMANSYAH akan memberi uang sebesar Rp. 100.000.000,-, akan diberi lapangan pekerjaan dan akan dianggap saudara. Sekitar pukul 01.30 WIB yaitu hari Jumat tanggal 10 Maret 2006 terdakwa I bersama-sama terdakwa II, saksi HENDI SUPRIATNA dan saksi Adang dengan mengendarai mobil escudo warna hitam No. Pol. D-1663-NH yang dikemudikan oleh sdr. HERMANSYAH dan diikuti oleh saksi MUSLIM dan sdr. YUSRI masing-masing mengendarai sepeda motor berangkat menuju Kantor Kelurahan Cipadung di Jalan Raya Cipadung, Ujungberung, setelah sampai di depan Kantor Kelurahan Ccipadung sdr.

rn

HERMANSYAH menyuruh turun terdakwa I dan terdakwa II untuk menuju ke rumah saksi DIAN untuk melakukan pembunuhan / meghilangkan jiwa korban ANWAR, dengan diantar / dibonceng sepeda motor supra fit yang dikendarai saksi MUSLIM membonceng terdakwa II dan sepeda motor yamaha vega yang dikendarai sdr. YUSRI membonceng terdakwa I, sedangkan sdr. HERMANSYAH bersama saksi HENDI SUPRIATNA dan ADANG menunggu di depan Kantor Kelurahan Cipadung.

rn

Sekitar pukul 03.00 WIBdengan maksud untuk menghilangkan nyawa korban ANWAR, saksi DIAN memberitahu kepada terdakwa I dan terdakwa II bahwa suaminya sudah tidur, kemudian terdakwa I bersama terdakwa II masuk ke kamar korban ANWAR dengan maksud untuk menghilangkan nyawa korban ANWAR dengan diawasi oleh saksi Dian yang berada di pintu kamar korban ANWAR, terdakwa I dan terdakwa II melakukannya sesuai dengan perintah dari sdr. HERMANSYAH yaitu dengan cara terdakwa I  menduduki perut korban ANWAR yang sedang tidur terlentang dan memegangi kesua tangan korban ANWAR agar tidak bergerak dibarengi oleh saksi ASEP WAHYUDIN menutup muka korban ANWAR dengan menggunakan sebuah bantal yang ada di tempat tersebut dengan maksud agar tidak bisa bernapas, dan akibatnya korban ANWAR tidak bisa bernapas dan hanya berontak sebentar karena kuatnya tenaga saksi DEDE ROHENDI dan saksi ASEP WAHYUDIN sehingga hanya sekitar 15 menit korban sudah tidak bergerak (sudah meninggal).

rn

Pasal yang dibuktikan :
Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

rn

Tuntutan:
Masing-masing pidana mati

rn

Penyelesaian:

','1')
insertTitle: TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA1Success
8792009-03-11 10:53:44203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentinginsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('11','0','2007-12-25','TINDAK PIDANA MIGAS ','

Perkara dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara

rn

Terdakwa
SARIPUDIN BIN SAWAN

rn

Kasus Posisi :
Terdakwa telah melakukan melakukan tindak pidana pemalsuan bahan bakar minyak. Saksi ROBBY PARINUSA, M. NORSYAM dan DANIEL ELIZAR melihat 1 unit mobil tangki ukuran 5.000 liter No. Pol. B-9381-ST yang dikemudikan BOIH dan ITAN sebagai kernet karena mencurigakan para saksi melakukan penangkapan dan menanyakan DO yang dikeluarkan PT. Pertamina namun tidak ada, mobil tersebut memuat BBM jenis solar oplosan sebanyak 5.000 liter yang akan dibawa ke pool kontainer di kawasan 2100 Cibitung.

rn

BBM  jenis solar tersebut adalah milik terdakwa, terdakwa melakukan pengoplosan BBM solar dengan perbandingan 4.000 liter solar dicampur 1.000 liter minyak tanah dan residu sebanyak 2 liter, yang dilakukan dengan cara BBM solar dimasukkan ke dalam mobil tangki kemudian dimasukkan minyak tanah setelah itu dicampur dengan menggunakan alkon dan diberi residu sebagai pewarna.

rn

Pasal yang dibuktikan :
Pasal 54 UU RI  No. 22 tahun 2001 tentang migas

rn

Tuntutan :
Pidana penjara selama 4 (empat) tahun potong tahanan dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

rn

Penyelesaian:

','1')
insertTitle: TINDAK PIDANA MIGAS1Success
8782009-03-11 10:51:52203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentinginsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('11','0','2007-12-25','TINDAK PIDANA IMIGRASI','

Perkara dari Kejaksaan Tinggi Riau dan Kejaksaan Negeri Bengkalis

rn

Terdakwa
Rusli alias Mr. Lee bin Muhammed (Warga Negara Malaysia)

rn

Kasus Posisi :
Terdakwa Warga Negara Asing (WNA) dengan menggunakan speed boat miliknya, memasuki wilayah Indonesia dan tinggal di Wilayah Hulu Tanjung Medang, Kecamatan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis, secara tidak sah yaitu tanpa melalui pihak pejabat imigrasi.

rn

Pasal yang dibuktikan :
Pasal 53 UU RI  No. 9 tahun 1992 Tentang Keimigrasian.

rn

Tuntutan:
Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan potong tahanan dan denda Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair  2 (dua) bulan kurungan.

rn

Penyelesaian:

','1')
insertTitle: TINDAK PIDANA IMIGRASI1Success
8772009-03-11 10:50:28203.142.77.137adminJAM Tindak Pidana Umum - Daftar Perkara Pentinginsert into tb_unitcontent(idunitsub,idkejati,dateunitcontent,title,description,publish) values('11','0','2007-12-17','TINDAK PIDANA IMIGRASI ','

Perkara dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Kejaksaan Negeri Kebumen

rn

Terdakwa
HUANG QUANJIN, Cs (Warga Negara Cina)

rn

Kasus Posisi :
Para terdakwa dengan menggunakan paspor dari RRC No. G15860051 an. HUANG QUAN JIN yang berlaku tanggal 16 November 2010 dan No.G.07065324 an. LIO JIAN yang berlaku hingga tanggal 27 Maret 2008 mengadakan kunjungan wisata ke Indonesia.

rn

Namun berhubung visa terdakwa HUANG QUAN JIN habis masa berlakunya terhitung tanggal 16 Oktober 2006 maka visa tersebut dititipkan pada GOSIANG KWANG untuk diperpanjang.

rn

Dari RRC para terdakwa membawa mainan dari Cina yang masuk ke Indonesia tanpa ijin pejabat yang berwenang. Setelah berada di Jakarta selama 20 hari para terdakwa menuju Yogyakarta dan Kebumen untuk menjajakan barang-barang yang dibawa dari Cina hingga mendapatkan uang sebanyak Rp. 200.000,- dan bersifat komersial serta menyalahi aturan visa yang digunakan para terdakwa untuk kunjungan wisata.

rn

Pasal Yang Dibuktikan :
Pasal 50 jo Pasal 25 ayat (2) UU RI  No. 9 tahun 1992 tentang keimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

rn

Tuntutan :
Pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong tahanan.

rn

Penyelesaian:

','1')
insertTitle: TINDAK PIDANA IMIGRASI1Success
8762009-03-11 10:50:18203.142.77.137adminJAM Pengawasan - Ketentuan Penyelenggaraan Pengawaupdate tb_unitcontent set idunitsub='25', idkejati='0', dateunitcontent='2009-01-29', title='PP No. 30 tahun 1980', description='PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1980
TENTANG PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a.    bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu menetapkan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
b.    bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952 tentang Hukuman Jabatan dipandang tidak sesuai lagi, oleh sebab itu perlu ditinjau kembali dan disempurnakan;

Mengingat :
1.    Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2.    Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II / MPR / 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa);
3.    Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4.    Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3021);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
a.    Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil ;
b.    pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja;
c.    hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
d.    pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil;
e.    atasan pejabat yang berwenang menghukum adalah atasan langsung dari pejabat yang berwenang menghukum;
f.    perintah kedinasan adalah perintah yang diberikan oleh atasan yang berwenang mengenai atau yang ada hubungannya dengan kedinasan;
g.    peraturan kedinasan adalah peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengenai kedinasan atau yang ada hubungannya dengan kedinasan.


BAB II
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 2
Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib :
a.    setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
b.    mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain;
c.    menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Pegawai Negeri Sipil;
d.    mengangkat dan mentaati sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e.    menyimpan rahasia Negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
f.    memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;
g.    melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
h.    bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
i.    memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil;
j.    segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan material;
k.    mentaati ketentuan jam kerja;
l.    menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
m.    menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
n.    memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
o.    bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
p.    membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya;
q.    menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya;
r.    mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
s.    memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kariernya;
t.    mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan;
u.    berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil, dan terhadap atasan;
v.    hormat menghormati antara sesama warganegara yang memeluk agama / kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang berlainan;
w.    menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat;
x.    mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
y.    mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;
z.    memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

Pasal 3
(1)    Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang:
a.    melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, atau Pegawai Negeri Sipil;
b.    menyalahgunakan wewenangnya;
c.    tanpa izin Pemerintah menjadi Pegawai atau bekerja untuk negara asing;
d.    menyalahgunakan barang-barang, uang, atau surat-surat berharga milik Negara;
e.    memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara secara tidak sah;
f.    melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
g.    melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya;
h.    menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
i.    memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pegawai Negeri Sipil, kecuali untuk kepentingan jabatan;
j.    bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
k.    melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
l.    menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
m.    membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
n.    bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Pemerintah;
o.    memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
p.    memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatannya tidak erada dalam ruang lingkup kekuasaannya yang jumlah dan sifat pemilikan itu sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya perusahaan;
q.    melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi, maupun sambilan, menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan swasta bagi yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas atau yang memangku jabatan eselon I.
r.    melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
(2)    Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah yang akan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf q, wajib mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang.


BAB III
HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Pertama Pelanggaran Disiplin

Pasal 4
Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, adalah pelanggaran disiplin.

Pasal 5
Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum

Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 6
(1)    Tingkat Hukuman disiplin terdiri dari :
a.    hukuman disiplin ringan;
b.    hukuman disiplin sedang; dan
c.    hukuman disiplin berat.
(2)    Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :
a.    tegoran lisan;
b.    tegoran tertulis; dan
c.    pernyataan tidak puas secara tertulis
(3)    Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :
a.    penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
b.    penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan
c.    penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun
(4)    Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :
a.    penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
b.    pembebasan dari jabatan;
c.    pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai Negeri Sipil; dan
d.    pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga Pejabat yang Berwenang Menghukum

Pasal 7
(1)    Pejabat yang berwenang menghukum adalah :
a.    Presiden bagi Pegawai Negeri Sipil yang :
1.    berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b keatas, sepanjang mengenai jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d;
2.    memangku jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada di tangan Presiden, sepanjang mengenai jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b;
b.    Menteri dan Jaksa Agung bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam :
1.    Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas;
2.    Pasal 6 ayat (4) huruf b bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada di tangan Presiden;
c.    Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam:
1.    Pasal 6 ayat (4) huruf d;
2.    Pasal 6 ayat (4) huruf c bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas;
3.    Pasal 6 ayat (4) huruf b bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada ditangan Presiden;
d.    Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada Daerah Otonom dan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam lingkungannya masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam:
1.    Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada Daerah Otonom;
2.    Pasal 6 ayat (4) huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
3.    Pasal 6 ayat (4) huruf c bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas;
e.    Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri, dipekerjakan/diperbantukan pada negara sahabat atau sedang menjalankan tugas belajar di luar negeri, sepanjang mengenai jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) huruf b.

(2)    Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah dalam lingkungan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen hanya dapat dijatuhkan oleh Menteri/Sekretaris Negara.
(3)    Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah dalam lingkungan Daerah Otonom, hanya dapat dijatuhkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan

Pasal 8
Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b huruf c, dan huruf d dapat mendelegasikan sebagaian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk menjatuhkan hukuman disiplin dalam lingkungannya masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d, dengan ketentuan sebagai berikut :
a.    untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dapat didelegasikan kepada pejabat yang memangku jabatan struktural serendah-rendahnya eselon V atau jabatan lain yang setingkat dengan itu;
b.    untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dapat didelegasikan kepada pejabat yang memangku jabatan struktural serendah-rendahnya eselon IV atau pejabat lain yang setingkat dengan itu;
c.    untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) huruf a dapat didelegasikan kepada pejabat yang memangku jabatan struktural serendah-rendahnya eselon III atau jabatan lain yang setingkat dengan itu;
d.    untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dapat didelegasikan kepada pejabat yang memangku jabatan struktural serendah-rendahnya eselon II atau jabatan lain yang setingkat dengan itu; e.untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a dan huruf b dapat didelegasikan kepada pejabat yang memangku jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang setingkat dengan itu.

Bagian Keempat Tatacara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian
Keputusan Hukuman Disiplin

 Pasal 9
(1)    Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu.
(2)    Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan :
a.    secara lisan, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
b.    secara tertulis, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4).
(3)    Pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan secara tertutup.

Pasal 10
Dalam melakukan pemeriksaan, pejabat yang berwenang menghukum dapat mendengar atau meminta keterangan dari orang lain apabila dipandangnya perlu.

Pasal 11
Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat memerintahkan pejabat bawahannya untuk memeriksa Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.
 
Pasal 12
(1)    Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pejabat yang berwenang menghukum memutuskan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan secara seksama pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
(2)    Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
 
Pasal 13
(1)    Kepada Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin.
(2)    Kepada Pegawai Negeri Sipil yang pernah dijatuhi hukuman disiplin yang kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, terhadapnya dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
 
Pasal 14
(1)    Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
(2)    Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dan huruf c, dinyatakan secara tertulis dan disampaikan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
(3)    Semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan surat keputusan dan disampaikan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
(4)    Penyampaian hukuman disiplin dilakukan secara tertutup.

Bagian Kelima Keberatan atas Hukuman Disiplin

 Pasal 15
(1)    Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak dapat mengajukan keberatan.
(2)    Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), dapat mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal ia menerima keputusan hukuman disiplin tersebut.

Pasal 16
(1)    Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diajukan secara tertulis melalui saluran hirarki.
(2)    Dalam surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dimuat alasan-alasan dari keberatan itu.
Pasal 17
(1)    Terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Presiden tidak dapat diajukan keberatan.
(2)    Terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, tidak dapat diajukan keberatan, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(4) huruf c dan huruf d.

Pasal 18
Setiap pejabat yang menerima surat keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin, wajib menyampaikannya kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum melalui saluran hirarki dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal ia menerima surat keberatan itu.
 
Pasal 19
(1)    Apabila ada keberatan dari Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin, maka pejabat yang berwenang menghukum yang bersangkutan wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
(2)    Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan secara tertulis dan disampaikan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum yang bersangkutan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal ia menerima suarat keberatan itu.

Pasal 20
(1)    Atasan pejabat yang berwenang menghukum yang menerima surat keberatan tentang penjatuhan hukuman disiplin, wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat keberatan itu.
(2)    Apabila dipandang perlu, maka atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memanggil dan mendengar keterangan pejabat yang berwenang menghukum yang bersangkutan, Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin, dan atau orang lain yang dianggap perlu.

Pasal 21
(1)    Atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat atau mengubah hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.
(2)    Penguatan atau perubahan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan atasan pejabat yang berwenang menghukum.
(3)    Terhadap keputusan atasan pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak dapat diajukan keberatan).

Bagian Keenam Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 22
(1)    Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang dijatuhkan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil berlaku sejak tanggal disampaikan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada yang bersangkutan.
(2)    Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) :
 
a.    apabila tidak ada keberatan, mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin itu, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b,
b.    apabila ada keberatan, mulai berlaku sejak tanggal keputusan atas keberatan itu, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b;
c.    jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.
(3)    Apabila Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan hukuman disiplin, maka hukuman disiplin itu berlaku pada hari ketiga puluh terhitung mulai tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin tersebut.


BAB IV BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

Pasal 23
(1)    Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d dapat mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
(2)    Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibentuk dengan Keputusan Presiden.

Pasal 24
(1)    Badan Pertimbangan Kepegawaian wajib mengambil keputusan mengenai keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil kepadanya.
(2)    Keputusan yang diambil oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian, adalah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang bersangkutan.


BAB V
KETENTUAN - KETENTUAN LAIN

Pasal 25
Apabila ada alasan-alasan yang kuat, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat meninjau kembali hukuman disiplin yang telah dijatuhkan oleh pejabat bawahannya yang berwenang menghukum dalam lingkungannya masing-masing.

Pasal 26
Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia atau mencapai batas usia pensiun pada waktu sedang menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan b, dan ayat (4) huruf a, dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin.


Pasal 27
(1)    Ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi :
a.    Calon Pegawai Negeri Sipil;
b.    Pegawai bulanan di samping pensiun.
(2)    Calon Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
(3)    Hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada pegawai bulanan disamping pensiun, hanyalah jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam.Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) huruf b.

Pasal 28
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 29
Ketentuan-ketentuan teknis tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.


BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30
Hukuman jabatan yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan sedang dijalani oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tetap berlaku.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952 tentang Hukuman Jabatan (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 202) dan segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan
Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannnya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 1980
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH
 
 
 
PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1980
TENTANG PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL


PENJELASAN UMUM

Dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan Nasional, diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, berhasil guna, bersih, bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Untuk membina Pegawai Negeri Sipil yang demikian itu, antara lain diperlukan adanya Peraturan Disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati, atau larangan dilanggar. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur dengan jelas kewajiban yang harus ditaati dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Selain dari pada itu dalam Peraturan Pemerintah diatur pula tentang tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin. serta tata cara pengajuan keberatan apabila Pegawai Negeri Sipil yang diatur hukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya. Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu setiap pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin itu. Hukuman, disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan dihadapan atau dapat didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat. ceramah, diskusi, melalui telpon, radio, televisi, rekaman atau alat komunikasi lainnya. Tulisan adalah pernyataan pikiran dan atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar. karikatur, coretan, dari lain-lain yang serupa dengan itu. Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan. Termasuk pelanggaran disiplin adalah setiap perbuatan memperbanyak, mengedarkan, mempertontonkan, menempelkan, menawarkan, menyimpan, memiliki tulisan atau rekaman yang berisi anjuran atau hasutan untuk melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, kecuali apabila hal itu dilakukan untuk kepentingan dinas.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas

 Ayat (2)
Huruf a
Hukuman disiplin yang berupa tegoran lisan dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Apabila seorang atasan menegor bawahannya tetapi tidak dinyatakan secara tegas sebagai hukuman disiplin, bukan hukuman disiplin

Huruf b
Hukuman disiplin yang berupa tegoran tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh.pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.

Huruf c
Hukuman disiplin yang berupa pernyataan tidak puas dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.

Ayat (3)
Semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang menghukum.

Huruf a
Hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan untuk paling lama 1 (satu) tahun. Masa penundaan kenaikan gaji berkala tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.
 
Huruf b
Hukuman disiplin yang berupa penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan untuk paling lama 1 (satu) tahun. Setelah masa menjalani hukuman disiplin tersebut selesai, maka gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan langsung kembali pada gaji pokok semula. Masa penurunan gaji tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya. Apabila dalam masa menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat untuk kenaikan gaji berkala, maka kenaikan gaji berkala tersebut baru diberikan terhitung mulai bulan berikutnya dari saat berakhirnya masa menjalani hukuman disiplin.

Huruf c
Hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan pangkat ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan untuk paling lama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat dipertimbangkan.

Ayat (4)
Semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang menghukum.

Huruf a
Hukuman disiplin yang berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, dan untuk paling lama 1 (satu) tahun. Setelah masa menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat selesai, maka pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan sendirinya kembali pada pangkat yang semula. Masa dalam pangkat terakhir sebelum dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, dihitung sebagai masa kerja untuk kenaikan pangkat berikutnya. Kenaikan pangkat berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, baru dapat dipertimbangkan setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dikembalikan pada pangkat semula.

Huruf b
Hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan adalah pembebasan dari jabatan organik. Pembebasan dari jabatan berarti pula pencabutan segala wewenang yang melekat pada jabatan itu. Selama pembebasan dari jabatan, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima penghasilan penuh kecuali, tunjangan jabatan.

Huruf c
Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila memenuhi syarat masa kerja dan usia pensiun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersangkutan diberikan hak pensiun.

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Pejabat yang berwenang menghukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara, diperbantukan/dipekerjakan pada perusahaan milik Negara. badan-badan internasional yang berkedudukan di Indonesia, organisasi profesi, dan badan/instansi lain, adalah pejabat yang berwenang menghukum yang bersangkutan.
 
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Dengan  memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka pejabat yang berwenang menghukum bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada Daerah Otonom dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang oleh Daerah Otonom yang bersangkutan  dipekerjakan / diperbantukan pada perusahaan daerah atau instansi/badan lain, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Huruf e
Pejabat sebagaimana dimaksud dalam huruf ini, hanya berwenang menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagamana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) huruf b. Yang berwenang menjatuhkan jenis hukuman disiplin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf c, dan huruf d, bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf ini, adalah pejabat yang berwenang menghukum dari instansi induk masing-masing.

Ayat (2)
Cukup jelas
 
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat 1
Tujuan pemeriksaan sebagimana dimaksud dalam ayat ini, adalah untuk mengetahui apakah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan melakukan pelanggaran disiplin itu. Pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti dan obyektif,sehingga dengan demikian pejabat yang berwenang menghukum dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya tentang jenis hukuman disiplin yang akan djatuhkan. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin tidak memenuhi panggilan, untuk diperiksa tanpa alasan yang sah. maka dibuat panggilan kedua. Panggilan pertama dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, sedang panggilan kedua harus dibuat secara tertulis. Dalam menentukan tanggal pemeriksaan berikutnya harus pula diperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan surat panggilan. Apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak juga memenuhi panggilan kedua maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan bahan-bahan yang ada padanya.

Ayat (2)
Huruf a
Pelanggaran disiplin yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam huruf ini pada dasarnya bersifat ringan, oleh sebab itu pemeriksaan cukup dilakukan secara lisan.

Huruf b
Pemeriksaan secara tertulis dibuat dalam bentuk berita acara. dapat digunakan setiap saat apabila diperlukan.

Ayat (3)
Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin belum tentu bersalah, oleh sebab itu pemeriksaan dilakukan secara tertutup. Yang dimaksud dengan pemeriksaan secara tertutup adalah bahwa pemeriksaan itu hanya dapat diketahui oleh pejabat yang berkepentingan.

Pasal 10
Maksud dari Pasal ini, adalah untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dalam rangka usaha menjamin obyektivitas.

Pasal 11
Pada dasarnya pemeriksaan harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang menghukum. tetapi untuk mempercepat pemeriksaan, maka pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat memerintahkan pejabat lain untuk melakukan pemeriksaan itu, dengan ketentuan bahwa pejabat yang diperintahkan melakukan pemeriksaan itu tidak boleh berpangkat, atau memangku jabatan yang lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa. Perintah untuk melakukan pemeriksaan itu dapat diberikan secara lisan atau tertulis. Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dan Pasal 8, harus melakukan sendiri pemeriksaan tersebut Pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin yang untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadapnya menjadi wewenang Presiden, dilakukan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Maksud dari pencantuman pelanggaran disiplin yang ditakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam keputusan hukuman disiplin, adalah agar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengetahui pelanggaran disiplin yang dilakukannya.

Pasal 13
Ayat (1)
Ada kemungkinan, bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan sesuatu pelanggaran disiplin, ternyata Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah melakukan beberapa pelanggaran disiplin. Dalam hal yang sedemikian, maka terhadap Pegawai Negeri Sipil tersebut hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin. Hukuman disiplin yang akan dijatuhkan itu, haruslah dipertimbangkan dengan seksama, sehingga setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya dan dapat diterima oleh rasa keadilan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
 
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Hukuman disiplin disampaikan secara langsung,kepada Pegawai Negeri Sipil yang dihukum oleh pejabat yang berwenang menghukum. Penyampaian hukuman disiplin itu dapat dihadiri oleh pejabat yang diserahi urusan kepegawaian dan dapat pula dihadiri oleh pejabat lain asalkan pangkat atau jabatannya tidak lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang dihukum.

Pasal 15
Ayat (1)
Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2), adalah hukuman disiplin yang ringan dan telah selesai dijalankan segera setelah hukuman disiplin itu dijatuhkan, oleh sebab itu tidak dapat diajukan keberatan.

Ayat (2)
Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berhak mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum apabila menurut pendapatnya hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya tidak atau kurang setimpal, atau pelanggaran disiplin yang menjadi alasan bagi hukuman disiplin itu tidak atau kurang benar. Keberatan tersebut harus sudah diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal ia menerima keputusan hukuman disiplin tersebut. Keberatan yang diajukan melebihi 14 (empat belas) hari tidak dipertimbangkan.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Alasan-alasan keberatan harus dibuat dengan jelas dan lengkap.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Keberatan atas hukuman disiplin diajukan melalui saluran hirarki, oleh sebab itu harus melalui pejabat yang berwenang menghukum. Pejabat yang berwenang menghukum wajib mempelajari dengan seksama keberatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan membuat tanggapan tertulis atas keberatan itu.

Ayat (2)
Untuk memudahkan pelaksanaan pemeriksaan lebih lanjut, maka pejabat yang berwenang menghukum mengirimkan sekaligus tanggapannya, surat keberatan, dan berita acara pemeriksaan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Tujuan dari ayat ini, adalah untuk mendapatkan bahan-bahan yang lebih lengkap sebagai bahan untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan.

Pasal 21
Ayat (1)
Apabila atasan pejabat yang berwenang menghukum mempunyai alasan-alasan yang cukup, maka ia dapat mengadakan perubahan terhadap keputusan disiplin yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menghukum baik dalam arti memperingan, memperberat, atau membatalkan hukuman disiplin tersebut.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin sedang dan berat dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari itu Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan, maka hal ini berarti ia menerima keputusan hukuman disiplin itu, oleh sebab itu hukuman disiplin tersebut harus dijalankannya mulai hari ke 15 (lima belas).

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Untuk menghindari hal-hal yang tidak diingini terutama dalam rangka usaha menyelamatkan kekayaan Negara, maka jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b perlu dilaksanakan dengan segera.

Pasal 23 sampai dengan Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Dalam rangka usaha melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dengan sebaik-baiknya, maka para pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d wajib mengikuti dan memperhatikan keadaan yang berlangsung dalam lingkungannya masing-masing dan mengambil tindakan yang diperlukan tepat pada waktunya. Dalam hubungan ini maka para pejabat tersebut dapat meninjau kembali hukuman disiplin yang telah dijatuhkan oleh para pejabat yang berwenang menghukum dalam lingkungannya masing-masing, apabila ia mempunyai alasan-alasan yang kuat yang didasarkan pada keterangan-keterangan dan atau bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan.

Pasal 26 sampai dengan Pasal 32
Cukup jelas', publish='1' where id='39'
updateTitle: PP No. 30 tahun 19801Success
8752009-03-11 10:49:53203.142.77.137adminJAM Pengawasan - Ketentuan Penyelenggaraan Pengawadelete from tb_unitcontent where id='507'deleteTitle: Tujuan, Sasaran, Ruang Lingkup dan Prinsip Pengawasan1Success
8742009-03-11 10:49:07203.142.77.137adminJAM Pengawasan - Ketentuan Penyelenggaraan Pengawaupdate tb_unitcontent set idunitsub='25', idkejati='0', dateunitcontent='2009-03-10', title='Kepja 503/A/JA/12/2000', description='KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP – 503 / A / J.A / 12 / 2000

TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang     :    a.    bahwa sehubungan dengan adanya perubahan beberapa peraturan di bidang kepegawaian dan organisasi Kejaksaan maka penyelenggaraan pengawasan dilingkungan Kejaksaan perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya.
   
        b.    bahwa sehubungan dengan itu, Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-059/JA/1993 tentang Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi, oleh karenanya perlu ditinjau kembali.

Mengingat    :    1.      Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor : 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3041);

2.    Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 19991 Nomor : 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3451);

3.    Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

4.    Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor : 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 27970);

5.    Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Peminahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor : 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3058);

6.    Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor : 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3176);

7.    Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

8.    Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 1983 tanggal 4 Oktober 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;

9.    Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1989 tanggal 20 Maret 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat;

10.    Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-030/JA/1988 tanggal 23 Maret 1988 tentang Doktrin Kejaksaan “Tri Krama Adhyaksa”;

11.    Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-040/JA/1988 tanggal 22 April 1988 tentang Delegasi Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin.

12.    Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/JA/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N  :

Menetapkan    :    KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN - KETENTUAN PENYELENG-GARAAN PENGAWASAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA


BAB  I
KETENTUAN UMUM
Pasal  1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.    Pengawasan adalah kegiatan berupa pengamatan, penelitian, pengujian, penilaian, pemberian bimbingan dan penertiban, serta pengusutan, pemeriksaan, penindakan dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan rencana kerja dan program kerja serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.

2.    Pengawasan melekat  adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh pimpinan satuan kerja terhadap bawahannya.

3.    Pengawasan fungsional pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat fungsional;

4.    Satuan kerja adalah semua unsur Kejaksaan Republik Indonesia, mulai dari Kejaksaan Agung sampai satuan kerja tertinggi sampai dengan satuan kerja yang terendah baik di pusat maupun di daerah.

5.    Perbuatan tercela adalah pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan lain yang masih berlaku yang ada kaitannya dengan status Pegawai Negeri Sipil.

6.    Hukuman disiplin adalah hukuman sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-udangan lain yang masih berlaku yang ada kaitannya dengan status Pegawai Negeri Sipil.

7.    Pegawai Kejaksaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Kejaksaan Republik Indonesia

8.    Tindak lanjut adalah langkah-langkah penertiban dan penyelesaian lebih lanjut masalah-masalah yang di indentifikasikan dalam rangka peleksanaan pengwasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal  2

Tujuan Pengawasan :
Agar Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, kebenaran berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan.


Pasal  3

Sasaran Pengawasan :
a.    adalah pelaksanaan tugas baik rutin maupun pembangunan oleh setiap satuan kerja apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana kerja dan program kerja serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia;
b.    agar setiap pegawai Kejaksaan mengemban tugasnya dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab serta menghindarkan diri dari sikap, perilaku dan tutur kata yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengawasan meliputi :
a.    pelaksanaan tugas satuan kerja, baik rutin maupun pembangunan ;
b.    sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan

Pasal  5

Pengawasan terdiri dari pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

BAB  II
PENGAWASAN MELEKAT

Pasal  6
Pejabat Pengawasan Melekat ialah :
a.    Tingkat Kejaksaan Agung :
1.    Jaksa Agung Republik Indonesia
2.    Pejabat eselon I ;
3.    Pejabat eselon II ;
4.    Pejabat eselon III ;
5.    Pejabat eselon IV ;
b.    Tingkat Kejaksaan Agung :
1.    Kepala Kejaksaan Tinggi
2.    Pejabat eselon II ;
3.    Pejabat eselon III ;
4.    Pejabat eselon IV ;
5.    Pejabat eselon V ;
c.    Tingkat Kejaksaan Negeri ;
1.    Kepala Kejaksaan Negeri
2.    Pejabat eselon IV/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri ;
3.    Pejabat eselon V ;

Pasal  7

Tugas dan fungsi pengawasan melekat :
a.    Melaksanakan pengawasan secara preventif agar tugas rutin dan pembangunan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana kerja dan program kerja serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.
b.    Mengambil langkah-langkah berupa perbaikan dan penertiban terhadap kekurangan dan penyimpangan yang ditemukan.

Pasal 8
(1)    Pengawasan melekat dilaksanakan terus menerus dengan memperhatikan sistem pengendalian manajemen.
(2)    Pengawasan melekat dilaksanakan ditempat satuan kerja sampai dua tingkat ke b awah
(3)    Dalam melaksanakan pengawasan meleka, terutama mengenai tugas yang saling berkaitan dengan satuan kerja lainnya, masing-masing pimpinan satuan kerja wajib memperhatikan :
a.    adanya kesamaan dan kesatuan bahasa
b.    adanya kesamaan dan kesatuan tafsir
c.    adanya kesamaan dan kesatuan tindak
(4)    Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan pengawasan melekat dan menemukan penyimpangan yang ada kaitannya dengan satuan kerja lainnya, wajib secepatnya menyampaikan temua tersebut kepada pimpinan satuan kerja yang bersangkutan.

Pasal 9
(1)    Terhadap temuan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh bawahan, pimpinan satuan kerja wajib melakukan penertiban.
(2)    Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan pengawasan melekat dan menemukan perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, wajib menyerahkan pemeriksaannya kepada aparat pengawasan fungsional.
(3)    Pimpinan satuan kerja yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan pengawasan melekat dapat ditindak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
(4)    Penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat berupa peringatan lisan apabila sifat pelanggarannya dinilai ringan.


BAB  III
PENGAWASAN FUNGSIONAL

Pasal  10

Pejabat pengawasan fungsional ialah :
a.    Tingkat Kejaksaan Agung :
1.    Jaksa Agung Muda Pengawasan;
2.    Inspektur
3.    Inspektur Pembantu;
4.    Pemeriksa

b.    Tingkat Kejaksaan Tinggi;
1.    Asisten Pengawasan
2.    Pemeriksa;
3.    Pemeriksa Pembantu

c.    Tingkat Kejaksaan Negeri :
1.    Pemeriksa

Pasal 11

Tugas dan fungsi pengawasan fungsional :
a.    melakukan pengawasan secara represif agar tugas rutin dan pembangunan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana kerja dan program kerja serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.
b.    Mengambil langkah-langkah berupa pemeriksaan, penertiban dan penindakan terhadap penyimpangan yang ditemukan.

Pasal 12

Pengawasan fungsional dilaksanakan baik dari belakang meja (buril) maupun ditempat satuan kerja (inspeksi).


Pasal 13

(1)    Pengawasan fungsional yang dilaksanakan dari belakang meja (buril) berupa penelitian, pengujian, bimbingan, penertiban, pemantauan, pengusutan, pemeriksaan serta saran dan pertimbangan atas surat-surat dari satuan kerja dan atau laporan pengaduan yang diterima.
(2)    Pemeriksaan buril atau surat-surat dari satuan kerja meliputi kecepatan/ketepatan pengiriman dan materi laporan.
(3)    Pemeriksaan buril atas  laporan pengaduan adalah pemeriksaan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang mengarah pada perbuatan tercela yang dilakukan oleh pegawai Kejaksaan.

Pasal 14

(1)    Pengawasan fungsional yang dilaksanakan ditempat satuan kerja disebut Inspeksi.
(2)    Jenis inspeksi :
a.    Inspeksi umum ialah pemeriksaan terhadap semua satuan kerja.
b.    Inspeksi pimpinan ialah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan atau SES JAM WAS atas perintah Jaksa Agung Muda Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas KAJATI dan Asisten Pengawasan.
c.    Inspeksi kasus ialah pemeriksaan terhadap penyimpangan-penyimpangan  yang mengarah kepada perbuatan tercela yang dilakukan oleh pegawai Kejaksaan.
(3)    Inspeksi umum dan inspeksi pimpinan didasarkan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disusun oleh aparat pengawasan fungsional.

Pasal 15

(1)    Inspeksi umum dan inspeksi kasus dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kepala Kejaksaan Negeri.
(2)    Pelaksana inspeksi tersebut ayat (1) wajib membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
(3)    Dalam LHP inspeksi umum diberikan penilaian terhadap Kejaksaan yang diperiksa.
(4)    Inspeksi pimpinan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia dan pelaksanaannya dibuatkan LHP.

Pasal 16

(1)    Pemeriksaan dalam rangka Inspeksi Umum dan Inspeksi Pimpinan dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan (PKP).
(2)    PKP disusun dengan memuat skala prioritas obyek periksa yang ditentukan setiap tahun kerja, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Pasal 17

Pemeriksaan dalam rangka Inspeksi Kasus dilaksanakan berdasarkan temua pengawasan, informasi atau laporan pengaduan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Pasal 18

Pangkat dan jabatan aparat pengawasan fungsional yang melakukan pemeriksaan tidak boleh lebih rendah dari pada yang diperiksa, dan status kepegawaiannya harus seorang Jaksa apabila yang diperiksa Jaksa.

Pasal 19

Tata cara pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pegawai Kejaksaan  yang diduga melakukan perbuatan tercela, berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.




Pasal 20

Untuk kepentingan pemeriksaan semua pegawai Kejaksaan wajib memberikan bahan atau keterangan yang diminta oleh aparat pengawasan fungsional.


BAB  IV
TINDAK LANJUT

Pasal 21

Pejabat yang berwenang menghukum di lingkungan Kejaksaan adalah Jaksa Agung Republik Indonesia dan pejabat lain  yang ditunjuk oleh Jaksa Agung Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 22
(1)    Pegawai Kejaksaan yang dijatuhi hukuman disiplin dapat mengajukan keberatan kecuali terhadap jenis hukuman  yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan lain yang masih berlaku dibidang kepegawaian yang secara tegas menyatakan demikian.

(2)    Terhadap Jaksa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai Jaksa disamping diproses berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, juga diproses sesuai dengan ketentuan tentang Majelis Kehormatan Jaksa dan peraturan perundang-undangan lain yang masih berlaku dibidang kepegawaian yang secara tegas menyatakan demikian.

Pasal 23
(1)    Pegawai Kejaksaan yang telah terbukti melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi hukuman disiplin dicatat dalam Kartu dan Buku Induk Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
(2)    Pejabat yang berwenang mengeluarkan/menerbitkan
a.    Jaksa Agung Muda Pengawasan pejabat eselon I dan II. Sedangkan inspektur Kepegawaian dan Tugas Umum untuk eselon III kebawah dilingkungan Kejaksaan Agung R.I.
b.    Kepala Kejaksaan Tinggi untuk eselon III kebawah diwilayah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan dengan catatan setiap Clearance Kepegawaian yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi harus disampaikan tembusannya kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan.
(3)    Bagi pegawai Kejaksaan  yang akan diusulkan untuk mendapatkan mutasi/promosi dan pendidikan diwajibkan melengkapi pengusulannya dengan CLEARANCE KEPEGAWAIAN sebagai salah satu bahan pertimbangan.
(4)    Hukuman disiplin yang dijatuhkan terhadap pegawai Kejaksaan mempengaruhi pemberian nilai dalam daftar penilaian prestasi pegawai yang bersangkutan.

Pasal 24

(1)    Kecuali mengenai putusan penjatuhan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal  6 ayat (4) huruf c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, apabila ada alasan yang kuat, dapat ditinjau kembali oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.
(2)    Peninjauan kembali terhadap hukuman disiplin dapat dilakukan berdasarkan permohonan pegawai Kejaksaan  yang besangkutan atau keluarganya dalam hal pegawai Kejaksaan tersebut sudah meninggal dunia
(3)    Putusan terhadap peninjauan kembali tersebut diberikan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah permohonan dimaksud diterima oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.
   
Pasal 25

Dalam hal keputusan terhadap keberatan yang dijatuhkan berupa pemberatan hukuman disiplin yang mengakibatkan pegawai Kejaksaan dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan pasal 6 ayat (4) huruf c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pegawai Kejaksaan tersebut masih diberikan kesempatan mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK).

Pasal 26
(1)    Apabila ada pembatalan terhadap hukuman disiplin  yang telah dijatuhkan, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan pegawai Kejaksaan yang bersangkutan direhabilitasi sesuai dengan hak-haknya semula sebagai pegawai negeri sipil.
(2)    Dengan memperhatikan ketentuan ayat (1) pasal ini putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukuman bagi pegawai Kejaksaan y ang perkaranya diajukan ke pengadilan, merupakan dasar bagi Jaksa Agung Republik Indonesia untuk :
a.    Membatalkan putusan hukuman disiplin  yang telah dijatuhkan.
b.    Merubah hukuman disiplin yang telah dijatuhkan menjadi lebih ringan.


BAB  V
PEMANTAUAN

Pasal 27

Untuk mencapai hasil optimal kegiatan pengawasan buril maupun inspeksi, dilaksanakan pemantauan untuk mengecek kembali tindakan-tindakan yang telah dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan agar mencapai sasaran  yang tepat.

Pasal 28

(1)    Terhadap temuan-temuan pengawasan dibelakang meja (buril), Inspeksi Umum dan Inspeksi Pimpinan dikeluarkan Petunjuk Penerbitan (JUKTIB) dan atau Nota Pengawasan (NOTA WAS).
(2)    Terhadap temuan Inspeksi Kasus dapat pula dikeluarkan Petunjuk Penerbitan (JUKTIB) dan atau Nota Pengawasan (NOTA WAS) dan atau Penindakan.
(3)    Nota Pengawasan hanya dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan terhadap temuan-temuan yang menonjol/menarik perhatian khusus dan rawan yang perlu segera ditindak lanjuti.

Pasal 29

Pejabat  yang melaksanakan pemantauan ialah :
a.    aparat pengawasan fungsional
b.    pejabat yang ditunjuk oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pasal 30

(1)    pemantauan dalam arti mengecek kembali suatu tindak lanjut pengawasan ditempat satu kerja dilasanakan berdasarkan surat perintah Jaksa Agung Republik Indonesia/Kepala Kejaksaan Tinggi.
(2)    Pelaksana pemantauan wajib membuat laporan hasil pemantauan.


BAB  VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam keputusan ini berlaku juga bagi calon pegawai negeri sipil yang ditugaskan pada Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini dapat diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan.

Pasal  33
(1)    Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-059/JA/6/1993 tanggal 12 Juni 1993 dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2)    Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di     :  Jakarta
Pada tanggal    :  5 Desember 2000

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

    MARZUKI DARUSMAN, SH








































PETUNJUK PELAKSANAAN
NOMOR :  JUKLAK – 01 / H / 02 / 2001

TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

I.    PENDAHULUAN
1.    Dasar
Pasal 32 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-503/A/JA/12/2000 tanggal 5 Desember 2000 tentang Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tersebut akan diatur lebih dalam Petunjuk Pelaksanaan.

2.    Maksud dan Tujuan
Sebagai petunjuk dalam rangka memudahkan dan mendukung kelancaran pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjutnya sehingga terdapat kesamaan dan kesatuan bahasa, tafsir dan tindakan.

3.    Sistematika
Petunjuk pelaksanaan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

I.    PENDAHULUAN
II.    PETUNJUK PELAKSANAAN
A.    Umum
B.    Pengawasan Melekat
C.    Pengawasan Fungsional
D.    Tindak Lanjut
E.    Pemantauan
F.    Lain-lain
III.    PENUTUP

II.    PETUNJUK PELAKSANAAN
A.    U m u m
Pengertian
Yang dimaksud dengan :

a.    Pengamatan adalah kegiatan melihat dalam pengertian observasi terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan.

b.    Penelitian adalah kegiatan meneliti yang dilakukan dengan cermat dan seksama terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap,  perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan

c.    Pengujian adalah kegiatan menguji dengan menggunakan tolok ukur tertentu terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan.

d.    Penilaian adalah kegiatan melakukan evaluasi terhadap keadaan dan tingkat pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan.

e.    Bimbingan adalah kegiatan memberikan pengarahan, petunjuk dan penjelasan mengenai pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan.

f.    Penertiban adalah kegiatan me