home > info perkara > pidana khusus
PIDANA KHUSUS

DETIL DATA PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS
     
No. PERKARA : Print-01/R.5.14/Fd.1/02/2010
Jenis PERKARA :
Wilayah Hukum : KEJAKSAAN NEGERI MARISA
No. Surat : Print-01/R.5.14/Fd.1/02/2010
Kasus Posisi : adnaya dugaan tindak pidana korupsi dalam pemungutan retribusi ijin mendirikan bangunan atau IMB Ta. 2008 s.d 2009 pada Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Pemda Kab. pohuwato sebesar Rp. 115.898.650,-
JPU : |||#
Surat Dakwaan : KEJAKSAAN NEGERI MARISA P-29 a??UNTUK KEADILANa?? SURAT DAKWAAN REG. PERKARA NOMOR :PDS-03/MRS/12/2010 A. Identitas Terdakwa : ---------------------------------------------------------------------------------- Nama lengkap : SYAHRIL DUKALANG. Tempat lahir : Gorontalo Umur/Tgl lahir : 48 Tahun / 25 Maret 1962 Jenis kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Desa Teratai Kec. Marisa Kab. Pohuwato Agama : Islam Pekerjaan : PNS (Kasi Trantib Kantor Camat Patilanggio Kab. Pohuwato) Pendidikan : D-2 Penjaskes B. Penahanan., --------------------------------------------------------------------------------------------- terdakwa dilakukan penahanan oleh : Penyidik : Rutan, sejak tanggal 11 Oktober 2010 s.d 30 Oktober 2010. Perpanjangan PU : Rutan, sejak tanggal 30 Oktober 2010 s.d 9 Desember 2010. Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal 30 November 2010 s.d 19 Desember 2010. C. Dakwaan., ------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------Bahwa Terdakwa Syahril Dukalang selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penertiban pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor 821/BKD/SK/245/II/2008 tanggal 19 Februari 2008, pada bulan Februari tahun 2008 sampai dengan bulan September tahun 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Kantor Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara a?? cara sebagai berikut :---------------------------- Bahwa pada bulan Februari 2008 sampai dengan bulan September 2009 dalam jabatannya sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Penertiban pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato yang bertugas mengawasi setiap bangunan yang berada di wilayah Kabupaten Pohuwato dan menertibkan setiap bangunan yang akan dibangun untuk segera mengurus IMB sebelum melanjutkan pembangunan, yang dalam pelaksaannya terdakwa bertugas sebagai petugas pemungut retribusi IMB ke Wajib Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Sementara itu, pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato jabatan Kepala Seksi PerIjinan masih belum ada yang menjabat, sehingga pada waktu itu jabatan tersebut dijabat pula oleh terdakwa. Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 18 Tahun 2006 tentang Ijin Mendirikan Bangunan mekanisme penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan adalah sebagai berikut :------------------------------------------------- 1. Pemohon memasukan permohonan IMB yang dilampiri dengan persyaratan yang mencantumkan nama, alamat, pekerjaan dan jabatan pemohon; macam pekerjaan bangunan; penggunan dari bahan-bahan bangunan yang dilaksanakan dan status tanah tempat didirikan harus diketahui oleh Kepala Desa / Kelurahan dan camat setempat, sedangkan untuk tanah sewa pinjam pakai harus mendapat Ijin pemilik tanah. 2. Melampirkan materai yang cukup pada surat Ijin, 1 (satu) set rencana dan gambar bangunan, dan syarat-syarat lain sebagaimana dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 18 Tahun 2006 tentang Ijin Mendirikan Bangunan. Setelah berkas persyaratan dilengkapi, maka wajib retribusi mengajukan Ijin tersebut kepada Kepala Daerah yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota (BLHTK) Kabupaten Pohuwato. Setelah wajib retribusi IMB memasukan permohonan ke BLHTK Pemerintah Kabupaten Pohuwato, kemudian petugas dari BLHTK melakukan peninjauan lokasi bangunan yang dimintakan IMB, kemudian dilakukan pengukuran bangunan lalu dihitung besarnya biaya retribusi Ijin Mendirikan Bangunan terhadap bangunan-bangunan tersebut. Penghitungan tarif retribusi IMB dengan menggunakan rumus Luas Bangunan x Harga Tarif Dasar Bangunan x Prosentase Lokasi ditambah dengan biaya Peneng dan Leges. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato No. 18 tahun 2006 tentang Ijin Mendirikan Bangunan menyatakan : a??Sistem perhitungan retribusi ditentukan dengan mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 1994 dengan rumus sebagai berikut : RIMB = LB x THDB (per x M2) x PRESENTASE Yang dimaksud dengan a?? RIMB : Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan adalah biaya retribusi IMB yang harus diberikan kepada Pemerintahan Daerah oleh seorang dan atau badan usaha baik swasta maupun pemerintah (BUMN / BUMD). a?? LB : Luas Bangunan a?? THDB : Tarif harga dasar bangunan (M2) a?? Prosentase : Angka presentase tertinggi yang dikenakan sebagai angka penggali dalam komponen perhitungan retribusi IMB. Bahwa setelah pengukuran dan penghitungan besarnya tarif retribusi IMB sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato No. 18 Tahun 2006 tentang Ijin Mendirikan Bangunan tersebut, kemudian wajib retribusi melakukan pembayaran di Kas Daerah melalui pembantu bendaharawan khusus penerima (BPKP) lalu uang hasil pembayaran wajib retribusi tersebut segera disetorkan kepada bendahara penerimaan Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato, setelah dicatat dalam buku register penerimaan pembayaran IMB, kemudian uang hasil pembayaran retribusi IMB oleh bendahara penerimaan segera disetorkan ke Bank sebagaimana dalam Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Ijin Mendirikan Bangunan.----------------------------------------------------------------------------- Bahwa terdakwa diberikan tugas untuk melaksanaan pendataan bangunan terhadap 13 (tiga belas) Kecamatan Se-Kabupaten Pohuwato berdasarkan Surat Tugas diantaranya Surat Tugas Nomor : 800/BLHTK/86/VII/2008 tanggal 24 Juli 2008 dan Surat Tugas Nomor 800/BLHTK/123/VI/2009 tanggal 09 Juli 2009. Kemudian pada saat terdakwa melaksanakan tugas tersebut, terdakwa menemukan adanya bangunan-bangunan yang belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan dan bangunan-bangunan yang telah memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) namun terhadap bangunan tersebut telah dilakukan penambahan-penambahan bangunan yang mana penambahan bangunan tersebut belum memiliki IMB. Bahwa terdakwa dalam melakukan penghitungan besarnya retribusi IMB atas bangunan-bangunan tersebut adalah dengan menggunakan rumus perhitungan tertinggi, diantaranya yaitu terhadap bangunan milik Hendrik Katili yang pada tanggal 3 Juli 2009 terdakwa melakukan pengukuran atas bangunan tersebut yaitu bangunan milik Hendrik Katili tersebut berupa: ------------------------------Tempat usaha/gedung permanen a?? Gudang I luas 213 M2 a?? Gudang II luas 325 M2 1. Tempat usaha/lantai jemuran permanen a?? Lantai jemuran I luas 2000 M2 a?? Lantai II luas 2.100 M2 2. Tempat usaha/gedung semi permanen dan rumah tinggal semi permanen a?? Gudang I luas 310 M2 a?? Gudang II luas 1.539 M2 a?? Rumah tingal luas 160 M2 3. Tempat usaha/lantai jemuran permanen luas 1.500 M2 4. Pagar permanen luas 700 M2 5. Rumah tinggal permanen luas 544 M2 6. Tempat usaha/kantor luas 234 M2 Atas temuannya tersebut, terdakwa memerintahkan Hendrik Katili agar segera mengurus IMB atas bangunannya tersebut. Kemudian terdakwa memberitahu kepada Hendrik Katili sebagai wajib retribusi IMB untuk mengurus IMB atas bangunannya tersebut dengan memberikan waktu selama 3 (tiga) bulan dan apabila tidak membayar maka akan dikenakan sanksi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari biaya retribusi IMB yang wajib dibayaran oleh wajib retribusi IMB. Setelah itu, terdakwa melakukan pengukuran bangunan milik Hendrik Katili dan menentukan besarnya biaya retribusi IMB yaitu sebesar Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah). Karena takut bangunan miliknya tidak diterbitkan IMB oleh terdakwa, dan akan dikenakan denda sebagaimana yang telah disampaikan terdakwa kepadanya, maka Hendrik Katili memerintahan karyawannya yaitu Evelyn Ribka Gerungan untuk segera membayarkan retribusi IMB tersebut sebesar Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah) sebagaimana yang telah ditentukan oleh terdakwa. Kemudian Evelyn Ribka Gerungan membayarkan retribusi IMB sebesar Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah) tersebut kepada petugas IMB yaitu Esa Emmalya di Kantor milik Hendrik Katili dengan bukti Kwitansi yang ditanda tangani oleh Esa Emmalya pada tanggal 3 Juli 2009. Setelah uang sebesar Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah) tersebut diterima Esa Emmalya dari Hendrik Katili melalui karyawannya yaitu Evelin Ribka Gerungan, kemudian Esa Emmalya menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah) berdasarkan bukti kwitansi tertanggal 3 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh terdakwa. Bahwa untuk menutupi besarnya uang yang terima oleh terdakwa dari Hendrik Katili sebesar Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah) tersebut, maka terdakwa mempersiapkan terlebih dahulu tanda bukti pembayaran yang telah ditanda tangani sendiri oleh terdakwa dengan mengatas namakan Hendrik Katili sebagai Pembayar/penyetor dengan cara memalsukan tanda tangan Hendrik Katili tersebut dalam tanda bukti pembayaran. Setelah terdakwa menanda tangani tanda bukti pembayaran tersebut atas nama penyetor yaitu Hendrik Katili, kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Lukiana Masiaga sebagai Bendahara Penerima pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato dengan Tanda Bukti Pembayaran nomor 123,124,125,126,127, atas nama Hendrik Katili dengan total jumlah pembayaran sebesar Rp. 15.048.125 ,- (Lima belas juta empat puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah). Sehingga seolah-olah Hendrik Katili sebagai penyetor telah membayar kepada bendahara penerimaan yaitu Lukiana Masiaga dengan total sebesar Rp. 15.048.125 ,- (Lima belas juta empat puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah). Dengan demikian dapat terlihat jelas bahwa meskipun uang yang diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah) hasil retribusi IMB Hendrik Katili, akan tetapi hanya disetorkan ke Bendahara Penerimaan BLHTK sejumlah Rp. 15.048.125 ,- (Lima belas juta empat puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) dengan memalsukan tanda tangan Hendrik Katili sebagai pembayar / penyetor. Adapun selisih besarnya uang hasil pembayaran retribusi IMB Hendrik Katili adalah sebagai berikut :------------------- Jumlah uang yang diterima : Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah) Jumlah uang yang disetorkan : Rp. 15.048.125,- (Lima belas juta empat puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) Selisih : Rp. 26.951.875,- (Dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) Bahwa selain terhadap wajib retribusi IMB yaitu Hendrik Katili tersebut, terdakwa juga melakukan pegecekan atau peninjauan lokasi dan pengukuran terhadap bangunan-bangunan milik wajib retribusi IMB lainnya yang belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan serta menentukan besarnya retribusi Ijin Mendirikan Bangunan terhadap bangunan-bangunan wajib retribusi IMB kemudian menerima uang pembayaran retribusi IMB para wajib retribusi diantaranya adalah sebagai berikut :------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Iskandar Mahmud; a?? Pada tanggal 07 Juli 2009 sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) a?? Pada tanggal 12 Oktober 2009 sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) 2. Yusak Katili, pada bulan Mei 2009 sebesar Rp. 3.860.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) 3. Muhammad Mustafa; a?? Pada tanggal 25 Maret 2009 sebesar Rp. 14.850.000,- (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) a?? Pada tanggal 4 September 2009 sebesar Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh rupiah). a?? Pada tanggal 9 September 2009 sebesar Rp. 3.500.00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) 4. Ismet Pakaya, sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah). 5. Stepani Kumawijaya dan Meike Kumawijaya pada bulan Juni 2009 sebsar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 6. Kartin Thaib, pada bulan Februari 2009 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lma ratus ribu rupiah). 7. Suharto Payuhi, pada bulan April 2009 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) 8. Refli Basir, pada bulan Juni 2009 sebesar 378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Selain terhadap para wajib retribusi sebagaimana tersebut di atas, terdakwa juga pernah menerima sejumlah uang dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) Marisa sebesar lebih dari Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk penerbitan IMB Kantor PLN dan dari PT. TELKOM Marisa sebesar Rp.37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran penerbitan IMB terhadap bangunan Tower sebanyak 5 (lima) unit di mana masing-masing tower dikenakan biaya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dalam tugasnya sebagai petugas pemungut retribusi terdakwalah yang menentukan besarya tarif retribusi IMB kepada wajib retribusi IMB di Kabupaten Pohuwato, kemudian menerima setiap pembayaran retribusi IMB tersebut, dengan menyuruh wajib retribusi IMB untuk membayarkan retribusi IMB tersebut kepadanya dengan tarif yang ditentukan sendiri oleh terdakwa. Bahwa terdakwa pada tahun 2008 juga telah menerima uang hasil pembayaran retribusi IMB dari para wajib retribusi IMB, akan tetapi terdakwa tidak menyetorkan secara langsung dengan rincian nama dan jumlah yang disetorkan para wajib retribusi, akan tetapi terdakwa mengumpulkan uang tersebut sampai pada jumlah tertentu dan kemudian baru diserahkan kepada bendahara penerimaan yaitu Deiby Tomayahu dengan dibuatkan kwitansi penerimaan antara terdakwa dan Deiby Tomayahu yaitu diantaranya : 1. Tanggal 26 Setember 2008 sebesar Rp. 66.998.750,- (enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); 2. Tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 6.347.750,- (enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); 3. Tanggal 31 Oktober 2008 sebesar Rp. 28.781.250,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah). Dengan demikian, tidak dapat dirinci jumlah uang retribusi IMB para wajib retribusi IMB yang telah dibayarkan kepada terdakwa, karena seluruh hasil pembayaran retribusi IMB yang diterima oleh terdakwa dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian disetorkan kepada bendahara penerimaan dengan jumlah tertentu sebagaimana dalam kwitansi yang ditanda tangani oleh Deiby Tomayahu sebagai bendahara penerimaan BLHTK Kabupaten Pohuwato pada tahun 2008 tersebut. Kemudian, setelah terdakwa menyetorkan uang hasil retribusi IMB tersebut kepada bendahara penerimaan dengan jumlah sesuai dengan tanda bukti pembayaran tersebut, yaitu jumlah yang telah dipotong atau dikurangi terlebih dahulu oleh terdakwa sehingga jumlah yang disetorkan kepada Bendahara Penerimaan tidak sebesar yang diterima terdakwa dari para wajib retribusi. Setelah bendahara penerimaan yaitu Deiby Tomayahu pada maupun Lukiana Masiaga menerima uang tersebut, kemudian bendahara penerimaan menyetorkan uang hasil pembayaran IMB tersebut ke Bank Sulut sebagai Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pohuwato sebagaimana dalam Tanda Bukti Setoran Bank Sulut. Kemudian dengan adanya pengaduan oleh masyarakat mengenai mahalnya biaya retribusi dalam pengurusan IMB di Kabupaten Pohuwato, Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato melakukan Pemeriksaan Khusus berdasarkan Surat Perintah Inspektur Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 700/ITDA/IX/2009 tanggal 8 September 2009 yang diketuai oleh Sultan, Spd, dan beberapa orang anggota timnya yaitu Hamid K Ajiria, Tommy B Ino, SH dan Muskina Abdullah, S.Sos. Kemudian Tim Pemeriksa Khusus Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato tersebut melakukan pemeriksaan terhadap 218 (dua ratus delapan belas) pemohon atau wajib retribusi IMB dengan cara langsung mendatangi tempat tinggal atau bangunan wajib retribusi tersebut atas dasar informasi dari buku register penerimaan pembayaran IMB Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato, kemudian mencocokan antara buku register penerimaan pembayaran IMB dari Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dengan kwitansi pembayaran milik Wajib Retribusi IMB sepanjang tahun 2008 sampai dengan tahun 2009. Kemudian bagi wajib retribusi yang tidak diberikan kwitansi oleh terdakwa pada waktu membayar, dibuatkan surat pernyataan telah membayar retribusi IMB yang mencantumkan jumlah yang dibayarkan oleh wajib retribusi tersebut. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, diperoleh adanya selisih antara besarnya uang yang dibayarkan para wajib retribusi kepada terdakwa dengan uang yang disetorkan terdakwa ke Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato sebagaimana tercatat dalam buku register penerimaan retribusi Ijin Mendirikan Bangunan. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato yang dilakukan terhadap 218 (dua ratus delapan belas) wajib retribusi IMB tersebut, ditemukan adanya fakta kelebihan bayar oleh para wajib retribusi yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 18 Tahun 2006 dimana dalam penghitungan setiap bangunan lantai satu dikenakan perhitungan untuk 2 (dua) lantai sehingga terjadi kelebihan bayar oleh para wajib retribusi berdasarkan ukuran bangunan dan dari hasil pemeriksaan terhadap 218 (dua ratus delapan belas) Pemohon terdapat kelebihan bayar sebesar Rp. 115.898.650,- (seratus lima belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) berdasarkan laporan hasil pemeriksaan khusus Nomor : 700/ITDA-PHWT/LHPK/602/X/2009 tanggal 30 September 2009 dengan kesimpulan bahwa terdakwa melakukan tugasnya sebagai petugas pemungut retribusi IMB tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 18 Tahun 2006 tentang Ijin Mendirikan Bangunan. Atas temuan tersebut, Inspektorat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa lalu dibuatkan berita acara pemeriksaan yang ditanda tangani oleh pemeriksa yaitu Hamid K Adjiria dan yang diperiksa Syahril Dukalang, A.Ma. Pd. Kemudian Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus tersebut direkomendasikan kepada Bupati Kabupaten Pohuwato untuk dilakukan tindak lanjut atas temuan tersebut.-------------------------------------------------------------------------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf e jo 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.---------- Marisa,10 Desember 2010 PENUNTUT UMUM ZULKIFLI MOODUTO, SH JAKSA PRATAMA NIP. 19760615 200112 1 001
Tuntutan : KEJAKSAAN NEGERI MARISA P - 42 a?? UNTUK KEADILAN a?? SURAT TUNTUTAN NO. REG. PERKARA NOMOR :PDS-03/MRS/12/2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa : Nama lengkap : SYAHRIL DUKALANG. Tempat lahir : Gorontalo Umur/Tgl lahir : 48 Tahun / 25 Maret 1962 Jenis kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Desa Teratai Kec. Marisa Kab. Pohuwato Agama : Islam Pekerjaan : PNS (Kasi Trantib Kantor Camat Patilanggio Kab. Pohuwato) Pendidikan : D-2 Penjaskes Penahanan : terdakwa dilakukan penahanan oleh : Penyidik : Rutan, sejak tanggal 11 Oktober 2010 s/d 30 Oktober 2010. Perpanjangan oleh JPU : Rutan, sejak sejak tanggal 30 Oktober 2010 s/d 9 Desember 2010. Penuntut Umum : Rutan, sejak sejak tanggal 30 Nopember 2010 s/d 19 Desember 2010. Hakim PN Marisa : Rutan, sejak sejak tanggal 15 Desember 2010 s/d 13 Januari 2011. Perpanjangan oleh Ketua PN Marisa : Rutan, sejak sejak tanggal 14 Januari 2011 s/d 14 Maret 2011. Penangguhan oleh Ketua PN Marisa : Sejak tanggal 11 Pebruari 2011. Berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 114/Pen.Pid/2010/PN. MRS Tanggal 15 Desember 2010 dan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B- 946 /R.5.14/Ft.1/12/2010 tanggal 13 Desember 2010, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : P R I M A I R : -----------Bahwa Terdakwa Syahril Dukalang selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penertiban pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor 821/BKD/SK/245/II/2008 tanggal 19 Februari 2008, pada bulan Februari tahun 2008 sampai dengan bulan September tahun 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Kantor Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara a?? cara sebagai berikut : ------------------------------------------- Bahwa pada bulan Februari 2008 sampai dengan bulan September 2009 dalam jabatannya sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Penertiban pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato yang bertugas mengawasi setiap bangunan yang berada di wilayah Kabupaten Pohuwato dan menertibkan setiap bangunan yang akan dibangun untuk segera mengurus IMB sebelum melanjutkan pembangunan, yang dalam pelaksaannya terdakwa bertugas sebagai petugas pemungut retribusi IMB ke Wajib Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Sementara itu, pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato jabatan Kepala Seksi PerIjinan masih belum ada yang menjabat, sehingga pada waktu itu jabatan tersebut dijabat pula oleh terdakwa. Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 18 Tahun 2006 tentang Ijin Mendirikan Bangunan mekanisme penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan adalah sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Pemohon memasukan permohonan IMB yang dilampiri dengan persyaratan yang mencantumkan nama, alamat, pekerjaan dan jabatan pemohon; macam pekerjaan bangunan; penggunan dari bahan-bahan bangunan yang dilaksanakan dan status tanah tempat didirikan harus diketahui oleh Kepala Desa / Kelurahan dan camat setempat, sedangkan untuk tanah sewa pinjam pakai harus mendapat Ijin pemilik tanah. 2. Melampirkan materai yang cukup pada surat Ijin, 1 (satu) set rencana dan gambar bangunan, dan syarat-syarat lain sebagaimana dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 18 Tahun 2006 tentang Ijin Mendirikan Bangunan. Setelah berkas persyaratan dilengkapi, maka wajib retribusi mengajukan Ijin tersebut kepada Kepala Daerah yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota (BLHTK) Kabupaten Pohuwato. Setelah wajib retribusi IMB memasukan permohonan ke BLHTK Pemerintah Kabupaten Pohuwato, kemudian petugas dari BLHTK melakukan peninjauan lokasi bangunan yang dimintakan IMB, kemudian dilakukan pengukuran bangunan lalu dihitung besarnya biaya retribusi Ijin Mendirikan Bangunan terhadap bangunan-bangunan tersebut. Penghitungan tarif retribusi IMB dengan menggunakan rumus Luas Bangunan x Harga Tarif Dasar Bangunan x Prosentase Lokasi ditambah dengan biaya Peneng dan Leges. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato No. 18 tahun 2006 tentang Ijin Mendirikan Bangunan menyatakan : a??Sistem perhitungan retribusi ditentukan dengan mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 1994 dengan rumus sebagai berikut : RIMB = LB x THDB (per x M2) x PRESENTASE Yang dimaksud dengan a?? RIMB : Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan adalah biaya retribusi IMB yang harus diberikan kepada Pemerintahan Daerah oleh seorang dan atau badan usaha baik swasta maupun pemerintah (BUMN / BUMD). a?? LB : Luas Bangunan a?? THDB : Tarif harga dasar bangunan (M2) a?? Prosentase : Angka presentase tertinggi yang dikenakan sebagai angka penggali dalam komponen perhitungan retribusi IMB. Bahwa setelah pengukuran dan penghitungan besarnya tarif retribusi IMB sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato No. 18 Tahun 2006 tentang Ijin Mendirikan Bangunan tersebut, kemudian wajib retribusi melakukan pembayaran di Kas Daerah melalui pembantu bendaharawan khusus penerima (BPKP) lalu uang hasil pembayaran wajib retribusi tersebut segera disetorkan kepada bendahara penerimaan Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato, setelah dicatat dalam buku register penerimaan pembayaran IMB, kemudian uang hasil pembayaran retribusi IMB oleh bendahara penerimaan segera disetorkan ke Bank sebagaimana dalam Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Ijin Mendirikan Bangunan.------------- Bahwa terdakwa diberikan tugas untuk melaksanaan pendataan bangunan terhadap 13 (tiga belas) Kecamatan Se-Kabupaten Pohuwato berdasarkan Surat Tugas diantaranya Surat Tugas Nomor : 800/BLHTK/86/VII/2008 tanggal 24 Juli 2008 dan Surat Tugas Nomor 800/BLHTK/123/VI/2009 tanggal 09 Juli 2009. Kemudian pada saat terdakwa melaksanakan tugas tersebut, terdakwa menemukan adanya bangunan-bangunan yang belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan dan bangunan-bangunan yang telah memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) namun terhadap bangunan tersebut telah dilakukan penambahan-penambahan bangunan yang mana penambahan bangunan tersebut belum memiliki IMB. Bahwa terdakwa dalam melakukan penghitungan besarnya retribusi IMB atas bangunan-bangunan tersebut adalah dengan menggunakan rumus perhitungan tertinggi, diantaranya yaitu terhadap bangunan milik Hendrik Katili yang pada tanggal 3 Juli 2009 terdakwa melakukan pengukuran atas bangunan tersebut yaitu bangunan milik Hendrik Katili tersebut berupa: ----------------------------------------------- Tempat usaha/gedung permanen a?? Gudang I luas 213 M2 a?? Gudang II luas 325 M2 1. Tempat usaha/lantai jemuran permanen a?? Lantai jemuran I luas 2000 M2 a?? Lantai II luas 2.100 M2 2. Tempat usaha/gedung semi permanen dan rumah tinggal semi permanen a?? Gudang I luas 310 M2 a?? Gudang II luas 1.539 M2 a?? Rumah tingal luas 160 M2 3. Tempat usaha/lantai jemuran permanen luas 1.500 M2 4. Pagar permanen luas 700 M2 5. Rumah tinggal permanen luas 544 M2 6. Tempat usaha/kantor luas 234 M2 Atas temuannya tersebut, terdakwa memerintahkan Hendrik Katili agar segera mengurus IMB atas bangunannya tersebut. Kemudian terdakwa memberitahu kepada Hendrik Katili sebagai wajib retribusi IMB untuk mengurus IMB atas bangunannya tersebut dengan memberikan waktu selama 3 (tiga) bulan dan apabila tidak membayar maka akan dikenakan sanksi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari biaya retribusi IMB yang wajib dibayaran oleh wajib retribusi IMB. Setelah itu, terdakwa melakukan pengukuran bangunan milik Hendrik Katili dan menentukan besarnya biaya retribusi IMB yaitu sebesar Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah). Karena takut bangunan miliknya tidak diterbitkan IMB oleh terdakwa, dan akan dikenakan denda sebagaimana yang telah disampaikan terdakwa kepadanya, maka Hendrik Katili memerintahan karyawannya yaitu Evelyn Ribka Gerungan untuk segera membayarkan retribusi IMB tersebut sebesar Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah) sebagaimana yang telah ditentukan oleh terdakwa. Kemudian Evelyn Ribka Gerungan membayarkan retribusi IMB sebesar Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah) tersebut kepada petugas IMB yaitu Esa Emmalya di Kantor milik Hendrik Katili dengan bukti Kwitansi yang ditanda tangani oleh Esa Emmalya pada tanggal 3 Juli 2009. Setelah uang sebesar Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah) tersebut diterima Esa Emmalya dari Hendrik Katili melalui karyawannya yaitu Evelin Ribka Gerungan, kemudian Esa Emmalya menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah) berdasarkan bukti kwitansi tertanggal 3 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh terdakwa. Bahwa untuk menutupi besarnya uang yang terima oleh terdakwa dari Hendrik Katili sebesar Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah) tersebut, maka terdakwa mempersiapkan terlebih dahulu tanda bukti pembayaran yang telah ditanda tangani sendiri oleh terdakwa dengan mengatas namakan Hendrik Katili sebagai Pembayar/penyetor dengan cara memalsukan tanda tangan Hendrik Katili tersebut dalam tanda bukti pembayaran. Setelah terdakwa menanda tangani tanda bukti pembayaran tersebut atas nama penyetor yaitu Hendrik Katili, kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Lukiana Masiaga sebagai Bendahara Penerima pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato dengan Tanda Bukti Pembayaran nomor 123,124,125,126,127, atas nama Hendrik Katili dengan total jumlah pembayaran sebesar Rp. 15.048.125 ,- (Lima belas juta empat puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah). Sehingga seolah-olah Hendrik Katili sebagai penyetor telah membayar kepada bendahara penerimaan yaitu Lukiana Masiaga dengan total sebesar Rp. 15.048.125 ,- (Lima belas juta empat puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah). Dengan demikian dapat terlihat jelas bahwa meskipun uang yang diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah) hasil retribusi IMB Hendrik Katili, akan tetapi hanya disetorkan ke Bendahara Penerimaan BLHTK sejumlah Rp. 15.048.125 ,- (Lima belas juta empat puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) dengan memalsukan tanda tangan Hendrik Katili sebagai pembayar / penyetor. Adapun selisih besarnya uang hasil pembayaran retribusi IMB Hendrik Katili adalah sebagai berikut :---------------- Jumlah uang yang diterima : Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah) Jumlah uang yang disetorkan : Rp. 15.048.125,- (Lima belas juta empat puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) Selisih : Rp. 26.951.875,- (Dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) Bahwa selain terhadap wajib retribusi IMB yaitu Hendrik Katili tersebut, terdakwa juga melakukan pegecekan atau peninjauan lokasi dan pengu kuran terhadap bangunan-bangunan milik wajib retribusi IMB lainnya yang belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan serta menentukan besarnya retribusi Ijin Mendirikan Bangunan terhadap bangunan-bangunan wajib retribusi IMB kemudian menerima uang pembayaran retribusi IMB para wajib retribusi diantaranya adalah sebagai berikut :------------------------ 1. Iskandar Mahmud; a?? Pada tanggal 07 Juli 2009 sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) a?? Pada tanggal 12 Oktober 2009 sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) 2. Yusak Katili, pada bulan Mei 2009 sebesar Rp. 3.860.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) 3. Muhammad Mustafa; a?? Pada tanggal 25 Maret 2009 sebesar Rp. 14.850.000,- (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) a?? Pada tanggal 4 September 2009 sebesar Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh rupiah). a?? Pada tanggal 9 September 2009 sebesar Rp. 3.500.00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) 4. Ismet Pakaya, sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah). 5. Stepani Kumawijaya dan Meike Kumawijaya pada bulan Juni 2009 sebsar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 6. Kartin Thaib, pada bulan Februari 2009 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lma ratus ribu rupiah). 7. Suharto Payuhi, pada bulan April 2009 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) 8. Refli Basir, pada bulan Juni 2009 sebesar 378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Selain terhadap para wajib retribusi sebagaimana tersebut di atas, terdakwa juga pernah menerima sejumlah uang dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) Marisa sebesar lebih dari Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk penerbitan IMB Kantor PLN dan dari PT. TELKOM Marisa sebesar Rp.37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran penerbitan IMB terhadap bangunan Tower sebanyak 5 (lima) unit di mana masing-masing tower dikenakan biaya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dalam tugasnya sebagai petugas pemungut retribusi terdakwalah yang menentukan besarya tarif retribusi IMB kepada wajib retribusi IMB di Kabupaten Pohuwato, kemudian menerima setiap pembayaran retribusi IMB tersebut, dengan menyuruh wajib retribusi IMB untuk membayarkan retribusi IMB tersebut kepadanya dengan tarif yang ditentukan sendiri oleh terdakwa. Bahwa terdakwa pada tahun 2008 juga telah menerima uang hasil pembayaran retribusi IMB dari para wajib retribusi IMB, akan tetapi terdakwa tidak menyetorkan secara langsung dengan rincian nama dan jumlah yang disetorkan para wajib retribusi, akan tetapi terdakwa mengumpulkan uang tersebut sampai pada jumlah tertentu dan kemudian baru diserahkan kepada bendahara penerimaan yaitu Deiby Tomayahu dengan dibuatkan kwitansi penerimaan antara terdakwa dan Deiby Tomayahu yaitu diantaranya : 1. Tanggal 26 Setember 2008 sebesar Rp. 66.998.750,- (enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); 2. Tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 6.347.750,- (enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); 3. Tanggal 31 Oktober 2008 sebesar Rp. 28.781.250,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah). Dengan demikian, tidak dapat dirinci jumlah uang retribusi IMB para wajib retribusi IMB yang telah dibayarkan kepada terdakwa, karena seluruh hasil pembayaran retribusi IMB yang diterima oleh terdakwa dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian disetorkan kepada bendahara penerimaan dengan jumlah tertentu sebagaimana dalam kwitansi yang ditanda tangani oleh Deiby Tomayahu sebagai bendahara penerimaan BLHTK Kabupaten Pohuwato pada tahun 2008 tersebut. Kemudian, setelah terdakwa menyetorkan uang hasil retribusi IMB tersebut kepada bendahara penerimaan dengan jumlah sesuai dengan tanda bukti pembayaran tersebut, yaitu jumlah yang telah dipotong atau dikurangi terlebih dahulu oleh terdakwa sehingga jumlah yang disetorkan kepada Bendahara Penerimaan tidak sebesar yang diterima terdakwa dari para wajib retribusi. Setelah bendahara penerimaan yaitu Deiby Tomayahu pada maupun Lukiana Masiaga menerima uang tersebut, kemudian bendahara penerimaan menyetorkan uang hasil pembayaran IMB tersebut ke Bank Sulut sebagai Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pohuwato sebagaimana dalam Tanda Bukti Setoran Bank Sulut. Kemudian dengan adanya pengaduan oleh masyarakat mengenai mahalnya biaya retribusi dalam pengurusan IMB di Kabupaten Pohuwato, Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato melakukan Pemeriksaan Khusus berdasarkan Surat Perintah Inspektur Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 700/ITDA/IX/2009 tanggal 8 September 2009 yang diketuai oleh Sultan, Spd, dan beberapa orang anggota timnya yaitu Hamid K Ajiria, Tommy B Ino, SH dan Muskina Abdullah, S.Sos. Kemudian Tim Pemeriksa Khusus Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato tersebut melakukan pemeriksaan terhadap 218 (dua ratus delapan belas) pemohon atau wajib retribusi IMB dengan cara langsung mendatangi tempat tinggal atau bangunan wajib retribusi tersebut atas dasar informasi dari buku register penerimaan pembayaran IMB Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato, kemudian mencocokan antara buku register penerimaan pembayaran IMB dari Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dengan kwitansi pembayaran milik Wajib Retribusi IMB sepanjang tahun 2008 sampai dengan tahun 2009. Kemudian bagi wajib retribusi yang tidak diberikan kwitansi oleh terdakwa pada waktu membayar, dibuatkan surat pernyataan telah membayar retribusi IMB yang mencantumkan jumlah yang dibayarkan oleh wajib retribusi tersebut. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, diperoleh adanya selisih antara besarnya uang yang dibayarkan para wajib retribusi kepada terdakwa dengan uang yang disetorkan terdakwa ke Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato sebagaimana tercatat dalam buku register penerimaan retribusi Ijin Mendirikan Bangunan. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato yang dilakukan terhadap 218 (dua ratus delapan belas) wajib retribusi IMB tersebut, ditemukan adanya fakta kelebihan bayar oleh para wajib retribusi yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 18 Tahun 2006 dimana dalam penghitungan setiap bangunan lantai satu dikenakan perhitungan untuk 2 (dua) lantai sehingga terjadi kelebihan bayar oleh para wajib retribusi berdasarkan ukuran bangunan dan dari hasil pemeriksaan terhadap 218 (dua ratus delapan belas) Pemohon terdapat kelebihan bayar sebesar Rp. 115.898.650,- (seratus lima belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) berdasarkan laporan hasil pemeriksaan khusus Nomor : 700/ITDA-PHWT/LHPK/602/X/2009 tanggal 30 September 2009 dengan kesimpulan bahwa terdakwa melakukan tugasnya sebagai petugas pemungut retribusi IMB tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 18 Tahun 2006 tentang Ijin Mendirikan Bangunan. Atas temuan tersebut, Inspektorat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa lalu dibuatkan berita acara pemeriksaan yang ditanda tangani oleh pemeriksa yaitu Hamid K Adjiria dan yang diperiksa Syahril Dukalang, A.Ma. Pd. Kemudian Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus tersebut direkomendasikan kepada Bupati Kabupaten Pohuwato untuk dilakukan tindak lanjut atas temuan tersebut. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf e jo 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.---------- Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti adalah sebagai berikut : I. FAKTA PERSIDANGAN Keterangan Saksi-saksi : 1. Saksi Refli Basir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : o Bahwa dihadirkan karena masalah Izin Mendirikan Bangunan yaitu masalah perbedaan kwitansi yang dibayarkan tidak sesuai yang dibayarkan. o Bahwa benar saksi pernah mengurus Izin Mendirikan Bangunan yaitu pada tahun 2009. o Bahwa benar yang saksi ajukan dalam permohonan Izin Mendirikan bangunan adalah rumah tinggal. o Bahwa benar pada waktu saksi mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan menghadap kepada terdakwa. o Bahwa benar biaya yang dikenakan dalam permohonan Izin Mendirikan Bangunan oleh terdakwa adalah Rp730.000,- o Bahwa benar Uang tersebut dibayarkan oleh saksi pada saat menerima Izin Mendirikan Bangunan dan langsung diserajkan langsung kepada terdakwa. 2. Saksi Kartin Thaib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : o Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa melainkan hubungan sesama PNS. o Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan BAP oleh penyidik kejaksaan dan menandatangani BAP . o Bahwa saksi menjadi pemohon Izin Mendirikan Bangunan pada tahun 2009 dan yang diajukan adalah untuk Rumah Toko dengan luas saksi lupa. o Bahwa saksi dalam mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan yaitu di Badan lingkungan Hidup dan Tata Kota. o Bahwa saksi sebelum bertugas di Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota bertugas Di SKCPM. o Bahwa saksi membayar Izin Mendirikan Bangunan diatas Rp.2.000.000,- dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Syahril Dukalang. o Bahwa dalam proses pengurusan Izin Mendirikan Bangunan pada saat itu saksi bertanya kepada ibu Erni setelah itu saksi diarahkan ke terdakwa o Bahwa pada saat itu yang memberikan perincian harga sampai dengan Rp. Diatas Rp.2000.000,- adalah Terdakwa. o Bahwa pada saat itu saksi langsung membayarkan kepada terdakwa dan saksi tidak sempat meminta Kwitansi o Bahwa saksi dalam mengajukan Izin Mendirikan Bangunan belum bertugas di Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota. o Bahwa jabatan saksi di Badan Lingkungan Hidup di bagian Pesampahan. 3. Saksi Muskina Abdullah, S.Sos, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : o Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga o Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kejaksaan. o Bahwa saksi tidak pernah mengetahui masalah Izin Mendirikan Bangunan tetapi saski pernah dimasukan sebagai anggota Tim tetapi tidak pernah mengikuti Pemeriksaan. o Bahwa saksi tidak pernah memeriksa Berita Acara Pemeriksaan tetapi hanya menandatangani atas perintah Tomy. o Bahwa saksi selama bertugas diInspektorat tidak pernah turun kelapangan. o Bahwa pada saat itu yang turun kelapangan adalah TOMY B INO, RAWIN SOGI, HAMID. 4. Saksi Esa Emmalya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : o Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga melainkan satu tempat pekerjaan dengan terdakwa. o Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan karena ada masalah Izin Mendirikan Bangunan karena adanya Rertibusi Izin Mendirikan Bangunan yang tidak sesuai dengan Perda. o Bahwa saksi mengetahui dari para pemohon tetapi saksi lupa sapa pemohonya adanya kelebihan retribusi pembayaran dalam pembuatan Izin Mendirikan Bangunan. o Bahwa saksi di Badan lingkungan Hidup dan Tata Kota bertugas sejak Bulan Maret 2009 sampai dengan akhir juli 2009 diseksi pengawasan dan penertiban bangunan dan Kasinya adalah terdakwa yaitu Syaril Dukalang. o Bahwa tugas Staf seksi pengawasan dan penertiban Bangunan adalah mensurvey, mengukur bangunan yang diajukan pemohon dalam pembuatan Izin Mendirikan Bangunan o Bahwa saksi pernah turun kelapangan dalam rangka memonitoring atau memeriksa masyarakat yang belum mempuyai Izin Mendirikan Bangunan dan saksi dalam rangka turun kelapangan karena Ada SPT. o Bahwa saksi pernah menerima pembayaran yaitu pada bulan juli 2009 saat melakukan monitoring pada saat itu terdapat beberapa banguanan milik hendrik katili belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan sehingga pada saat itu juga Hendrik Katili bersedia dibuatkan Izin Mendirikan Bangunan setelah melakukan pengukuran kemudian dihitung besaran Retribusinya oleh ketua tim pada saat itu terdakwa yaitu Syahril Dukalang dengan biaya Rp.42.000.000,-(Empat Puluh Dua Juta Rupiah) untuk 7 (tujuh) bangunan, yang terdiri dari 3 Bangunan gudang, lantai jemur, kantor, rumah tinggal, pagar kemudian disuruh terdakwa untuk membuatkan kwitansi pembayaran. o Bahwa setelah saksi membuat kwitansi pembayaran serah terima tersebut saksi langsung memberikan uang tersebut kepada terdakwa yaitu syahril dukalang. o Bahwa pernah ada pemeriksaan audit dari Inspektorat yaitu pemeriksaan khusus mengenai karena ada kelebihan retribusi dalam pengusurusan Izin Mendirikan bangunan. o Bahwa hasil dari audit inspektorat adalah adanya kelebihan retribusi dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan. o Bahwa yang menetukan biaya Administrasi Izin Mendirikan Bangunan Atas nama Hendrik Katili sebesar Rp.42.000.000,- adalah terdakwa syhril dukalang dan saksi tidak mengetahui bagaimana rincian tersebut sehingga diperoleh biaya sebesar itu o Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bagaimana cara menghitung pembayaran dalam Izin Mendirikan bangunan. o Bahwa saksi tidak pernah melaukan pengisian register Izin Mendirikan Bangunan. o Bahwa penyimpanan uang hasil retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah Bendahara penerimaan. o Bahwa dalam pengisian Register Izin Mendirikan Bangunan yaitu tidak menentu yaitu Santi, Reni dan Citra Dewi Saidi. 5. Saksi Deiby Tomayahu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : o Bahwa saksi didinas BLHTK sejak Januari tahun 2008 s/d Desember 2008 jabatan saksi pada waktu didinas BLHTK adalah bendahara Penerimaan kepala seksinya adalah terdakwa. o Bahwa yang biasa menyetor kebendahara penerimaan adalah pa syahril dukalang dan Ibu Citra Dewi Saidi. o Bahwa tanda bukti yang saksi tanda tangani adalah tanda bukti pembayaan dari pihak retribusi, tetapi pada waktu saksi menandatangani, tanda bukti tersebut belum ada tanda tangan dari pihak penyetor atau wajib retribusi. o Bahwa yang menjadi dasar dalam pembuatan tanda bukti pembayaran adalah buku register yang dibuat lengkap dari pihak penyetor atau wajib retribusi, beserta uang yang disetorkan. 6. Saksi Lukiana Masiagi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : o Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga melainkan hubungan kerja. o Bahwa saksi menjadi bendahara penerima sejak Januari 2009 sampai dengan sekarang. o Bahwa pada tahun 2009 sudah ada terdakwa syhril dukalang si seksi pengawasan o Bahwa tugas poko saksi sebagai bendahara penerima adalah : a?? Membuat Buku Kas Umum (BKU) a?? Membuat buku pembantu IMB. a?? Membuat buku ketatausahaan (Leges) a?? Membuat kwitansi. a?? Menerima dan menyetorkan hasil retribusi IMB o Bahwa sistem penyetoran dari retribusi Utuh tanpa ada perincian. o Bahwa selama ada penyetoran dari terdakwa ke saksi selalu ada tanda terima. o Bahwa terdakwa selama melakukan penyetoran tidak pernah menentu. o Bahwa penyetoran uang hasil retribusi An nama Hendrik Katili itu saksi terima hanya Rp.16.000.000,- untuk 7 (tujuh) bangunan yang diajukan pemohon. 7. Saksi Rawin Sogi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: o Bahwa benar Inspektorat Kabupaten pohuwato turun kelapangan untuk menindaklanjuti tentang adanya kelebihan biaya administrasi Izin Mendirikan Bangunan yang diketuai oleh Hamid,Tomy, sisa nya saksi lupa masih ada 4 orang. o Bahwa inspektorat mendatangi pemohon Izin mendirikan bangunan atas nama pemohon Hendrik Katili. o Bahwa hasil dari turun kelapangan terhadap pemohon atas nama hendrik katili ditemukan kelebihan biaya administrasi. o Bahwa adanya perbedaan biaya yang ada dibuku administrasi Izin mendirkan Bangunan dengan kwitasi yang diberikan kepada Pomohon Atas nama Hendrik Katili. 8. Saksi Tomy B Ino , SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : o Bahwa Inspektorat turun kelapangan yaitu pada bulan September 2009 dan ada Surat Perintah dari kepala Inspektorat untuk pemeriksaan khusus dalam Hal izin Mendirikan Bangunan o Bahwa pada saat itu saksi memeriksa Terdakwa Syahril Dukalang dan Emy Mopangga. o Bahwa saksi ikut turun dalam melakukan pengecekan atas nama pemohon Hendri Katili. o Bahwa hasil dari turun kelapangan ada selisih dalam biaya Administrasi dalam Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan. 9. Saksi Emmy Mopangga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : o Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga melainkan satu tempat pekerjaan dengan terdakwa. o Bahwa bahwa saksi sebagai PNS di Badan Linkungan Hidup dan Tata Kota (BLHTK) Kab.Pohuwato sejak tanggal 6 Juli tahun 2009 sebagai kepala seksi perizinan namun kenyataan dilapangan sejak bertugas sebagai kepala Seksi Perizinan pada Dinas Tata Kota Pemda Kab.Pohuwato tidak bisa menjalankan tugas karena masih dirangkap oleh Terdakwa Syahril Dukalang. o Bahwa saksi dihadapakan dipersidangan adalah masalah retribusi Izin Mendirikan Bangunan yaitu perhitunganya berlebihan. o Bahwa saksi tidak mengetahui kemana kelebihan uang dari retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang diperoleh dari para pemohon. o Bahwa yang menjadi tugas pokok saksi sebagai Kepala Seksi Perizinan di Dinas Tata Kota Pemda Kab.Pohuwato adalah melayani masyarakat dalam pengurusan perizinan pembangunan diwilayah Kabupaten Pohuwato, Bertugas dalam perhitungan Retribusi yang akan disetorkan kepada kas Daerah kab.Pohuwato. o Bahwa prosedur permohonan Izin Mendirikan Bangunan adalah : a?? Mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala Daerah yang didalamnya mencantumkan nama, alamat, pekerjaan, dan jabatan Pemohon, macam pekerjaan bangunan, penggunaan dari bahan bangunan yang dilaksanakan, Status tanah tempat berdiri bangunan harus diketahui kepala desa / kelurahan dan camat setempat, sedangkan untuk tanah sewa pinjam pakai harus Izin Pemilik Tanah. a?? Materai yang cukup, 1 (satu) set rencana yang jelas dan gambar bangunan baru. a?? Dll, sebagaimana yang tercantum dalam Perda Kab. Pohuwato No.18 Tahun 2006. o Bahwa dasar dalam menentukan biaya Retribusi adalah Perda 18 Tahun 2006. o Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa bisa terjadi kelebihan dalam Retribusi Izin mendirikan bangunan. o Bahwa saksi pernah menandatangani kwitansi pembayaran izin Mendirikan Bangunan An. Iskandar Mahmud. o Bahwa pemohon Izin Mendirikan Bangunan An. Iskandar Mahmud pernah mengajukan Permohonan Surat Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan dua lantai, tetapi karena terjadi kesalahan dalam isi Surat Izin Mendirikan Bangunan terhadap bangunananya, saksi kembali kerumah pemohon An. Iskandar Mahmud. o Bahwa selama ini ada kwitansi Pembayaran yang diberikan kepemohon sebagai tanda bukti. o Bahwa pihak Inspektorat dengan saksi sebagai pendamping pernah melakukan pengecekan terhadap para pemohonan yaitu Yusak Katili, Evelyn Katili, Drs Muh. Mustafa, Zufran Amuati, Suharto Payuhi. o Bahwa selama ini dari pihak pemohon tidak ada yang meminta kelebihan biaya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. o Bahwa saksi selama ini tidak pernah mengikuti melakukan pemungutan IMB ke Pemohon An. Hendrik Katili. 10. Saksi Husain Adbulah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : o Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa melainkan hubungan kerja. o Bahwa saksi sebagai PNS di Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kab.Pohuwato pada Bulan Juli Tahun 2009 sebagai Kabag Bidang Pengawasan dan Perizinan. o Bahwa pada saat itu Pihak Inspektorat pernah melakukan pengauditan penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan saksi hanya mendampingi dari pihak Inspektorat Kab Pohuwato. o Bahwa saksi tidak mengetahui hasil temuan dari Inspektorat Kab.Pohuwato o Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Inspektorat kab.Pohuwato Melakukan Audit kelapangan tentang masalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. o Bahwa saksi tidak mengetahui sisa hasil dari kelebihan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. o Bahwa saksi tidak pernah menerima sisa hasil dari retribusi Izin Mendirikan Bangunan 11. Saksi Suharto Payuhi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : o Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa. o Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepengadilan karena adanya permasalahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) setelah adanya panggilan dari Penyidik kejaksaan. o Bahwa saksi pernah mengurus permohonan Izin Mendirikan Bangunan untuk Rumah saksi karena belum ada Surat Izin Mendirikan Bangunan. o Bahwa saksi mengajukan permohonan Surat Izin Mendirikan Bangunan Ke Dinas Tata Kota Kabupaten Pohuwato. o Bahwa saksi mengajukan permohonan tersebut kepada terdakwa yaitu Syahril Dukalang. o Bahwa saksi dalam pengurusan Surat Izin Mendirikan Bangunan Dikenakan Biaya administrasi sebesar Rp.1.000.000,- dan langsung memberikan kepada terdakwa. o Bahwa saksi tidak pernah diterangkan secara jelas Rp.1000.000,- itu untuk biaya apa saja. o Bahwa luas bangunan yang saksi ajukan dalam pengurusan Izin mendirikan Bangunan 7 X 9 m2 = 63m2 o Bahwa saksi mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan Pada Bulan April Tahun 2009. o Bahwa bangunan yang saksi ajukan untuk permohonan Izin Mendirikan Bangunan sudah ada sejak tahun 2005 pada tahun 2009 sembilan masih berjalan. o Bahwa selama saksi dalam mengajukan permohonan tidak pernah ada penekanan dari terdakwa. o Bahwa dalam mengajukan permohonan Izin mendirikan Bangunan prosesnya hanya satu hari. o Bahwa biaya yang dikenakan dalam mengajukan Izin Mendirikan Bangunan saksi tidak keberatan. o Bahwa pernah ada sosialisasi dikantor Tata Kota dimana saksi sebagai pegawai Dinas Tata Kota harus lebih dahulu menyelesaikan administrasi Izin Mendirikan Bangunan. o Bahwa saksi tidak mengerti tentang aturan dalam biaya administrasi yang harus dikeluarkan dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan dalam Perda. 12. Saksi Iskandar Mahmud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: o Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa. o Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepengadilan karena adanya permasalahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) setelah adanya panggilan dari Penyidik kejaksaan. o Bahwa saksi didatangi terdakwa kerumah pada tahun 2009. o Bahwa maksud kedatangan terdakwa untuk pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). o Bahwa syarat-syarat untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan yaitu : o Fotocopy sertifikat tanah. o Fotocopy pajak PBB. o Bahwa setelah dokumen-dokumen tersebut diserahkan saksi langsung dimintai uang administrasi sebesar Rp.2.600.000. o Bahwa pada saat itu yang meminta uang administrasi pengurusan IMB adalah terdakwa A.n Syahril Dukalang, dan diberikan kwitansi sebagai tanda buktinya. o Bahwa pembayaran yang kedua ditanda tangani oleh Emy Mopangga petugas dari Tata kota. o Bahwa kurang lebih sebulan kemudian Emy Mopangga yang menyampaikan lagi kepada saksi bahwa untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan yang kedua dan saksi dimintai uang adminstrasi sebesar Rp.2.400.000. jadi total semua biaya yang saksi keluarkan dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan adalah sebesar Rp.5.000.000,-. o Bahwa saksi tidak pernah dijelaskan tentang rinciaan biaya Administrasi. o Bahwa saksi tidak pernah menerima kelebihan atau dikembalikan uang retribusi IMB. o Bahwa luas tanah yang diajukan untuk permohonan IMB adalah 35 M X 6,5 M. o Bahwa pada saat Syahril datang kerumah saksi bangunan yang diajukan untuk IMB sementara diabangun. o Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa kenapa IMB yang pertama diserahkan hanya bangunan yang berlantai satu sedangkan saksi waktu pertama kali mengatakan bahwa saksi mengajukan dua lantai lalu terdakwa katakan bahwa waktu itu saksi mengatakan bahwa permohonannya adalah bangunan tidak bertingkat, sedangkan pada kenyataanya bangunannya bertingkat. 13. Saksi Yusak Katili, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: o Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa. o Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi dihadapakan ke pengadilan masalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB). o Bahwa saksi pernah mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang pertama kedinas Pekerjaan Umum (PU). o Bahwa saksi mengajukan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang Kedua ke Dinas Tata Kota. o Bahwa saksi mengetahui tentang pengurusan Izin Mendirikan Bangunan dari orang bengkel (orang yang berkaja pada saksi) yang ada dibengkelnya. o Bahwa setelah saksi menyuruh orang bengkel untuk mendatangi Dinas Tatakota kesesokan harinya Bangunan Toko yang akan dimintakan Izin mendirikan Bangunan(IMB) didatangi oleh petugas Dari Dinas Tata Kota. o Bahwa yang melakukan peninjuaan kelokasi banguna toko yang akan dibuatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tahun 2009 ada tiga orang diantaranya : Syahril Dukalang, Esa, dan yang terakhir saksi lupa. o Bahwa luas bangunan yang saksi ajukan dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan 5,5 Meter X 15 Meter dan dikenakan biaya sebesar Rp.5.000.000,- tetapi saksi menyatakan keberatan dan terjadi penurunan harga menjadi sebesar Rp. 3.860.000,-. o Bahwa yang menyatakan administrasi Rp.3.860.000,- adalah terdakwa yaitu Syahril Dukalang, dan uang tersebut diserahkan langsung ke terdakwa. o Bahwa Surat Izin Mendirikan Bangunan keluar setelah seminggu kemudian dan diserahkan langsung dari Terdakwa. o Bahwa terdakwa tidak melakukan pernah melakukan penekanan dalam pengajuan proses Izin Mendirikan Bangunan. o Bahwa yang melakukan pengukuran adalah terdakwa dan disaksikan oleh terdakwa. o Bahwa bangunan toko yang diajukan ini memang belum ada Surat Izin Mendirikan Bangunan. 14. Saksi Muhamad Mustafa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: o Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa. o Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepengadilan karena adanya permasalahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) setelah adanya panggilan dari Penyidik kejaksaan. o Bahwa masalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adanya kelebihan pembayaran. o Bahwa saksi pernah didatangi pegawai dari Inspektorat untuk mengkonfirmasi tentang kelebihan setoran Izin Mendirikan banguan (IMB) dan saksi dimintai bukti-bukti pembayaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB). o Bahwa seelumnya saksi mengurus Surat Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Pekerjaan Umum sebanyak 45 Unit. o Bahwa saksi melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sejak tahun 2008 s/d 2010 menggurus di Dinas Tata Kota sebnyak 95 Unit dan hanya sebanyak 4 (empat) kali melakukan pembayaran terhadap terdakwa yaitu pada tahun 2009 sebanyak 1(satu) kali dan 2010 3(tiga) kali. o Bahwa saksi mengajukan permohonan ke Dinas Tata Kota dan bertemu dengan Ibu Nizma Tahir. o Bahwa saksi sempat mengeluh dengan ibu Nisma Tahir dan Ibu Nizma Tahir mengatakan bahwa memang sudah seperti itu ketentuanya. o Bahwa saksi mengajukan permohonan untuk surat Izin Mendirikan Bangunan yaitu Type : a?? Type 75 6 Unit. a?? Type 120 2 Unit. a?? Type 90 1 Unit. o Bahwa syarat-syarat untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan yaitu : a?? Fotocopy KTP user atau yang bersangkutan. a?? Fotocopy pajak PBB. a?? Fotocopy sertifikat. a?? Seket 8(delapan). o Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan penekanan terhadap saksi. o Bahwa biaya administrasi untuk Type 36 Rp.412.500. o Bahwa biaya administrasi untuk type 75 Rp.750.000. 15. Saksi Zufran Amuati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: o Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa. o Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi dihadapakan ke pengadilan masalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB). o Bahwa saksi melakukan konsultasi dengan Syahril Dukalang mengenai pengurusan IMB setalah itu terdakwa memberitahukan syarat syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan IMB. o Bahwa ketika mengajukan permohonan IMB tersebut untuk satu banguan dengan luas 142m2 dikenakan Rp.2.500.000,- karena saksi mengajukan dua bangunan jadi berjumlah Rp.5.000.000,- o Bahwa kedua bangunan ini milik stepani wijaya dan saksi hanya membantu karena yang bersangkutan berada dikota. o Bahwa saksi pernah meminta pengurangan biaya akan etapi terdakwa mengatakan memang sudah seperti itu ketentuanya. o Bahwa pada saat itu yang menetukan harga Rp.5.000.000,- untuk dua bangunan dalam pengurusan IMB adalah Pa syahril dukalang. o Bahwa ada peninjuan kelokasi bangunan yang dilakukan oleh terdakwa. 16. Saksi Hendrik Katili, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: o Bahwa Bahwa saksi hanya membayar biaya retribusi IMB untuk bangunan sebagai berikut: a?? Tempat usaha/gedung permanen a?? Gudang I luas 213 M2 a?? Gudang II luas 325 M2 a?? Tempat usaha/lantai jemuran permanen a?? Lantai jemuran I luas 2000 M2 a?? Lantai jemuran II luas 2.100 M2 a?? Tempat usaha/gedung semi permanen dan rumah tinggal semi permanen a?? Gudang I luas 310 M2 a?? Gudang II luas 1.539 M2 a?? Rumah tinggal luas 160 M2 a?? Tempat usaha/lantai jemuran permanen luas 1.500 M2 a?? Pagar permanen luas 700 M2 a?? Rumah tinggal permanen luas 544 M2 a?? Tempat usaha / kantor luas 234 M2 o Bahwa pembayaran retribusi tanggal 3 Juli 2009 di kantor saksi dan yang menyerahkan uang kepada petugas IMB adalah staf saya yang bernama Evelyin. Petugas. o Bahwa saksi hanya menerima kwitansi telah membayar kepada petugas IMB tertanggal 3 Juli 2009. 17. Saksi Evelin Ribka Gerungan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: o Bahwa saksi hanya membayar biaya retribusi IMB untuk bangunan milik Hendrik Katili sesuai dengan perintah dari Hendrik Katili selaku atasan / bos saksi. o Bahwa pembayaran retribusi tanggal 3 Juli 2009 di kantor Hendrik Katili pada saat petugas IMB datang mengecek IMB bangunan milik Hendrik Katili dan uang pembayaran saksi serahkan kepada petugas IMB. o Bahwa uang pembayaran retribusi IMB yang dibayarkan sekitar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah). o Bahwa biaya retribusi yang dibayarkan diperuntukan untuk bangunan sebagai berikut : a?? Tempat usaha/gedung permanen a?? Gudang I luas 213 M2 a?? Gudang II luas 325 M2 a?? Tempat usaha/lantai jemuran permanen a?? Lantai jemuran I luas 2000 M2 a?? Lantai jemuran II luas 2.100 M2 a?? Tempat usaha/gedung semi permanen dan rumah tinggal semi permanen a?? Gudang I luas 310 M2 a?? Gudang II luas 1.539 M2 a?? Rumah tinggal luas 160 M2 a?? Tempat usaha/lantai jemuran permanen luas 1.500 M2 a?? Pagar permanen luas 700 M2 a?? Rumah tinggal permanen luas 544 M2 a?? Tempat usaha / kantor luas 234 M2 o Bahwa saksi hanya menerima kwitansi telah membayar kepada petugas IMB tertanggal 3 Juli 2009. 18. Saksi Ismet Pakaya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: o Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato melainkan mereka dari petugas tata kota Kab. Pohuwato datang ke toko saksi kemudian menanyakan mengenai ada atau tidak IMB bangunan milik saksi, kemudian saksi menjawab belum ada IMB lalu saksi disuruh ke Kantor Camat popayato dan disana diuruskan surat IMB. o Bahwa Jenis bangunan yang dimintakan IMB adalah tempat usaha dan lantai jemuran. o Bahwa uang pembayaran untuk retribusi IMB yang dimintakan oleh petugas pemungut IMB Syahril Dukalang adalah sekitar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk dua bangunan yang teletak di Desa Maleo dengan Luas Bangunan untuk Gudang 400 M2 dan untuk Lantai Jemuran 1800 M2 sedangkan untuk Tempat Usaha 200 M2 dan rumah tinggal 253 M2. o Bahwa saksi membayar langsung ke petugas dari Dinas Tata kota tetap i tidak mengetahui namanya. o Bahwa awalnya saksi didatangi oleh petugas IMB dari Dinas Tata Kota Kabupaten Pohuwato kemudian disuruh untuk mengurus IMB atas bangunan milik saksi kemudian saksi langsung disuruh ke Kantor Camat dan disana diuruskan IMB oleh petugas IMB dan petugas IMB menawarkan biaya retribusi IMB sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sesuai dengan ukuran bangunan tetapi saksi keberatan minta dikurangkan dan setelah dihitung-hitung akhirnya dikenakan Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah). 19. Saksi Nizma Sanad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : o Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tahun 2008 s/d 2009 di Kabupaten Pohuwato yang dilakukan oleh terdakwa Syahril Dukalang. o Saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga. o Saksi bertugas di Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Pemda Kab. Pohuwato Sejak Tanggal 19 Februari 2008 s/d Tanggal 29 Mei 2009. o Tugas pkok saksi adalah Melaksanakan kewenangan badan dibidang pengawasan dan Perizinan bangunan yang meliputi Pelayanan penataan pengarahan dan pengendalian bangunan dalam rangka tertib bangunan serta melakukan pembinaan dan pengelolaan tekhnis bangunan. o Bahwa yang bertindak selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan adalah Syahril Dukalang sedangkan seksi perizinan pada saat itu tidak ada yang menjabat tetapi pelaksanaan tugas kepada seksi perizinan dijalankan oleh Sayhril Dukalang. o Prosedur pengajuan IMB adalahPemohon mengajukan permohonan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Pemda Kab. Pohuwato dengan persyaratan melampirkan Sertifikat Tanah, KTP, Gambar Bangunan, Lunas PBB, Surat Keterangan AMDAL, UPL, UKL, Surat Keterangan Persetujuan Tetangga, dan pernyataan permohonan bahwa tanah tersebut benar-benar miliknya. o Bahwa Yang menerima pembayaran retribusi IMB dari pemohon adalah Pembantu Bendahara penerima sementara. 20. Saksi Citra Dewi Saidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : o Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga melainkan hubungan kerja. o Bahwa saksi mulai bekerja sebagai tenaga abdi pada Dinas Tata kota sejak bulan April tahun 2008 s/d sekarang. o Bahwa saksi pernah menerima uang untuk pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan An.Welly Katili sebanyak Rp.4.000.000,- Lebih dan uang tersebut sudah diserahkan kepada terdakwa Syahril Dukalang. o Bahwa yang memerintahkan saksi untuk mengisi register adalah kepala Bidang Yaitu Ibu Nikma Sanad. o Bahwa yang bertugas memeriksa Buku Register adalah Kepala bidang Yaitu Ibu Nikma sanad. o Bahwa buku register yang saksi isi ketika ada Penerimaan Pembayaran Izin Mendirikan Bangunan Adalah Register IMB. o Bahwa selain saksi yang mengisi register Izin Mendirikan Bangunan adalah santy, dan Esa Amalya. o Bahwa ketika pemohon melakukan permohonan dan melakukakan Pembayaran diberikan kwitansi biasa yang tidak sesuai dengan kwitansi yang disediakan dalam melakukan Permohonan atau Pembayaran Izin Mendirikan Bangunan. proses pengisian register itu setelah ada rincian dari Terdakwa Syaril Dukalang lalu saksi melakukan pengisian ke Register Izin Mendirikan Bangunan. Bahwa selain dari saksi-saksi tersebut, telah pula diperdengarkan keterangan saksi ad charge yaitu : 1. Saksi Amsar Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : o Bahwa benar saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa karena tante saksi menikah dengan terdakwa. o Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ada hubungan dengan msalah Izin Mendirikan Bangunan. o bahwa saksi benar Abdi di dinas Tata Kota dan menjadi staf. o Bahwa benar setiap Bulan semua staf dikumpulkan diruangan Ibu nikma untuk dikasi unag dan setiap staf diberikan secara berbeda o Bahwa uang yang hasil dari kelebihan retribusi. o Bahwa benar semenjak terdakwa tidak bertugas diDinas Tata Kota sudah tidak ada lagi pembagian. o Bahwa benar saksi pernah turun kelapangan dan hanya bertugas sebagai pengukur. o Bahwa benar saksi tidak mengetahui hasil kelebihan retribusi tetapi uang kelebihan hasil retribusi yang dibagikan ini dikatakan oleh terdakwa, Ibu Nikma dan kata teman-teman dikantor. o Bahwa benar terdakwa tidak pernah melihat terdakwa mneyerahkan uang kepoada ibu Nikma Sanad. o Bahwa benar saksi tidak pernah mengetahui bahwa ibu Nikma Sanad menyeruh terdakwa untuk mengambil lebih dalam pembayran retribusi Izin Mendirikan Bangunan. o Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara menghitung Izin Mendirikan Bangunan. o Bahwa benar saksi sudah tidak ingat lagi berapa kali turun kelapangan. o Bahwa benar saksi ikut turun kelapangan waktu pengukuran atas nama pemohon Izin Mendirikan Bangunan An. Hendrik Katili. o Bahwa benar setelah melakukan pengukuran tim melakukan perhitungan pembayaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. o Bahwa benar saksi tidak pernah melihat Pemohon atas nama Hendrik Katili menyerahkan uang kepada Hendrik Katili Keterangan Ahli : 1. Ahli HAMID K ADJIRIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: o Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi ahli dalam persidangan berhubungan dengan masalah Izin Mendirikan Bangunan karena adanya penggelembungan. Contoh : pelangan yang mengajukan Izin Mendirikan Bangunan Dimintaai biaya administrasi dengan besar Rp. 1.000.000,- tetapi kenyataan dalam register yang di isi tidak mencapai satu juta. o Bahwa pada saat Tim dari Inspektorat melakukan pemeriksaan ada 5 (lima) orang yang turun kelapangan diantaranya yaitu : saksi sendiri, Tomy, Rawin, Muskiana. o Bahwa hasil temuan yaitu penerimaan Retibusi tidak sesuai dengan Perda o Bahwa temuan dari 250 pelangan terdapat selisih 160.000.000 yang tidak disetorkan dan IMB tower dan Izin Mendirikan Bangunan PLN turun menjadi 115.000.000,- o Bahwa pada saat itu yang diperiksa hanya terdakwa. o Bahwa selisih uang yang ada menerut terdakwa pada saat pemeriksaan tim yaitu dipergunakan untuk rental, gambar, dan produksi dalam pembuatan Izin mendirikan bangunan. o Bahwa perda yang dilanggar adalah PERDA No 18 Tahun 2006. o Bahwa pihak dari Inspektorat pernah merekomendasikan hasil dari penelitian Tim kepada Bupati Pohuwato yaitu menjatuhkan disiplin kepada terdakwa dan mengembalikan uang. o Bahwa rekomendasi dari Ispektorat yang diajukan kepada Bupati pohuwato belum dilaksanakan. o Bahwa cara penghitungan kalu jalan Trans adalah Luas X 0,60 o Bahwa jabatan saksi di Badan Lingkungan Hidup di bagian Pesampahan. 2. Ahli SULTAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: o Bahwa benar ahli kenal dengan terdakwa tapi tidak punya hubungan keluarga dengan terdakwa. o Bahwa ahli Bertugas di Inspektorat Pemda Kab. Pohuwato sejak Tahun 2007 s/d Sekarang sebagai Sekretaris Inspektorat Pemda Kab. Pohuwato dan menjabat sebagai Inspektur Pembantu Wilayah II yang menaungi Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Pemda Kab. Pohuwato, diangkat sebagai Ketua Tim Pemeriksa dan mempunyai Tugas Mengkoordinir anggota Tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan. o Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim, ditemukan bahwa tanda terima dengan Buku Registrasi IMB ditemukan adanya selisih besarnya retribusi IMB. o Bahwa dalam pemeriksaan juga ditemukan adanya perbedaan kwitansi dengan register. o Bahwa oleh karena itu terdapat penghitungan yang tidak sesuai dengan Perda No. 18 Tahun 2006 tentang IMB. o Bahwa jumlah pungutan retribusi IMB tidak sama (lebih besar) dengan buku rigister yang ada. o Bahwa ahli ikut serta dalam melaksanakan pemeriksaan. Surat : 1. 1 (satu) bundel Asli Tanda Bukti Pembayaran IMB Tahun Tahun 2008. 2. 1 (satu) bundel foto copy buku kas umum (BKU). 3. 1 (satu) bundel foto copy buku kas pembantu tahun 2008. 4. 1 (satu) bundel ; tanda bukti setoran Bank Sulut. 5. 6 (enam) lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran IMB an. Hendrik Katili. 6. 1 (satu) Bundel Foto Copy Tanda Bukti Pembayaran. 7. 1 (satu) bundel Kwitansi Hasil Pembayaran IMB. 8. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Tanda Setoran Bank Sulut. 9. 1 (satu) bundel foto copy Buku Kas Pembantu Tahun 2009. 10. 3 (tiga) lembar foto copy rekapan Buku Kas Umum Periode Januari Tahun 2009 s/d Desember tahun 2009. 11. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus oleh Inspektort Daerah Pemda Kab. Pohuwato. 12. 7 (tujuh) lembar Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) An. Hendrik Katili. 13. 2 (dua) lembar Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) An. Welly Katili. 14. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pohuwato Nomor : 821/BKD/SK/245/II/2008 bersama lampiran-lampiran tentang pengangkatan Syahril Dukalang sebagai Kasubid Pengawasan dan Penerbitan pada Badan Lingkungan Hidap dan Tata Kota Pemda Kab. Pohuwato. 15. 1 (satu) lembar Foto Copy PERDA No. 18 Tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan Kabupaten Pohuwato. Keterangan Terdakwa : 1. Terdakwa SYAHRIL DUKALANG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: o Bahwa pada keterangan terdakwa dalam penyidikan sudah benar. o Bahwa terdapat keterangan yang tidak benar dalam penyidikan. o Bahwa pada saat pemungutan IMB Hendril Katili saat itu Esa Amelia yang menghitung. o Bahwa kebijakan penghitungan adalah karena di suruh oleh pak Ludin Olii. o Bahwa retribusi IMB harusnya disetorkan 100% (seratus persen). o Bahwa tatacara/ proses pengurusan IMB : i?? Meminta PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) i?? Foto Copy KTP i?? Surat Keterangan Kepemilikan. i?? Biaya Survey dan Gambar. o Bahwa uang kelebihan dibagikan bagi yang memungut rincian yaitu Esa Emelia, dibagikan kepada Kepala Badan, Esa Emalia, Reni Astuti. o Bahwa ada sanksi bagi yang tidak membayar IMB, o Bahwa uang sebesar 6 Juta yang saya terima khusus Hendrik Katili. Barang Bukti : 1. Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18 TAHUN 2006, Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 2. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pohuwato tentang Pengangkatan Syahril Dukalang sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Pohuwato. 3. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pohuwato Nomor : 821/BKD/SK/245/II/2008 bersama lampiran-lampiran tentang pengangkatan Syahril Dukalang sebagai Kasubid Pengawasan dan Penerbitan pada Badan Lingkungan Hidap dan Tata Kota Pemda Kab. Pohuwato. 4. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pohuwato tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan An. Lukiana Masiaga. 5. Foto Copy Rekening Koran Pada Badan Lingkungan Hidup Dan Tata Kota Pemda Kab. Pohuwato. 6. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Tugas No. 700/ITDA-PHWT/53/IX/2009. An Hamid K Adjiria, Dkk. 7. 1 (satu) Eksemplar Surat Tugas An. Syahril Dukalang, Dkk. 8. 1 (satu) bundel Asli Tanda Bukti Pembayaran IMB Tahun 2008. 9. 1 (satu) Buah buku Register IMB Tahun 2008 - 2009. 10. 1 (satu) Buah Buku Registrasi Pembayaran IMB Tahun 2008 - 2009. 11. 1 (satu) Buah Buku Pembantu Perincian Obyek Penerimaan IMB Tahun 2008. 12. 1 (satu) Buah Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2009. 13. 1 (satu) Buah Buku Pembantu Perincian Obyek Penerimaan Restribusi Jasa Ketatausahaan (LEGES) Tahun 2009. 14. 1 (satu) Buah Buku Pembantu IMB Tahun 2009. 15. 1 (satu) Buah Buku Register STS 2009. 16. 1 (Satu) bundel Asli Tanda Bukti Pembayaran IMB Tahun 2008. 17. 1 (Satu) bundel Asli Tanda Bukti Setoran IMB ke Bank Sulut Tahun 2008. 18. 1 (satu) Bundel Asli Setoran Restribusi Jasa Ketatausahaan (LEGES) Tahun 2009. 19. 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran IMB Tahun 2009 Dari Pemohon. 20. 1 (satu) Bundel Tanda Bukti Pembayaran Tahun 2009 dari Pemohon. 21. 1 (satu) Bundel Tanda Bukti Setoran IMB Tahun 2009 dari Bendahara Ke Bank Sulut. 22. 1 (satu) Bundel Asli Kwitansi Penerimaan dari Petugas IMB ke Bendahara Penerima IMB. 23. 5 (Lima) lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran IMB an. Hendrik Katili. 24. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus oleh Inspektort Daerah Pemda Kab. Pohuwato. 25. 5 (lima) Lembar Copy IMB an. Hendrik Katili. 26. 2 (dua) Lembar Copy IMB An. Welly Katili II. ANALISA FAKTA PERSIDANGAN Bahwa dari keseluruhan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi,surat dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini untuk memperoleh alat bukti yang memenuhi syarat dan benar, maka terlebih dahulu kami akan melakukan penilaian terhadap alat bukti yang syah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu sebagai berikut : 1. Terhadap alat bukti Keterangan Saksi Dipersidangan telah didengar keterangan, saksi Refli Basir, Kartin Thaib, Muskina Abdullah, Esa Emmalia, Deiby Tomayahu, Lukinana Masiagi, Rawin Sogi, Tomy B Ino, Emy Mopangga, Husain Abdullah, Suharyo Payuhi, Iskandar Mahmud, Yusak Katili, Iskandar Mahmud, Yusak Katili, Muhammad Mustafa, Zufran Amuati, Hendrik Katili, Evelin Ribka Gerungan, Ismet Pakaya, Nizma Sanad, Citra Dewi Saidi dan telah diperdengarkan pula saksi A de Charge yaitu Amsar Hasan, dan saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya telah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing dan keterangannya diberikan secara bebas tanpa paksaan dan merupakan keterangan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, kemudian keterangan para saksi tersebut satu sama lainnya saling bersesuaian sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 27, Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 160 ayat (2), (3), Pasal 164 ayat (1), Pasal 166, Pasal 185 Ayat (1) (6) KUHAP. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP. 2. Terhadap Alat Bukti Keterangan Ahli Dipersidangan telah didengar keterangan ahli yaitu : a?? HAMID K ADJIRIA a?? SULTAN. Bahwa sebelum memberikan keterangannya ahli-ahli tersebut telah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama dan keyanikanannya maisng-masing dan keterangan yang diberikan ahli-ahli tersebut adalah keterangan yang didasarkan pada keahlian dan pengetahuannya masing-masing sehingga keterangan ahli tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) huruf b KUHAP, Pasal 186 KUHAP. 3. Terhadap Alat Bukti Surat Dipersidangan telah diperlihatkan Surat-surat berupa : 1) Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18 TAHUN 2006, Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 2) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pohuwato tentang Pengangkatan Syahril Dukalang sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Pohuwato. 3) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pohuwato Nomor : 821/BKD/SK/245/II/2008 bersama lampiran-lampiran tentang pengangkatan Syahril Dukalang sebagai Kasubid Pengawasan dan Penerbitan pada Badan Lingkungan Hidap dan Tata Kota Pemda Kab. Pohuwato. 4) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pohuwato tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan An. Lukiana Masiaga. 5) Foto Copy Rekening Koran Pada Badan Lingkungan Hidup Dan Tata Kota Pemda Kab. Pohuwato. 6) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Tugas No. 700/ITDA-PHWT/53/IX/2009. An Hamid K Adjiria, Dkk. 7) 1 (satu) Eksemplar Surat Tugas An. Syahril Dukalang, Dkk. 8) 1 (satu) bundel Asli Tanda Bukti Pembayaran IMB Tahun 2008. 9) 1 (satu) Buah buku Register IMB Tahun 2008 - 2009. 10) 1 (satu) Buah Buku Registrasi Pembayaran IMB Tahun 2008 - 2009. 11) 1 (satu) Buah Buku Pembantu Perincian Obyek Penerimaan IMB Tahun 2008. 12) 1 (satu) Buah Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2009. 13) 1 (satu) Buah Buku Pembantu Perincian Obyek Penerimaan Restribusi Jasa Ketatausahaan (LEGES) Tahun 2009. 14) 1 (satu) Buah Buku Pembantu IMB Tahun 2009. 15) 1 (satu) Buah Buku Register STS 2009. 16) 1 (Satu) bundel Asli Tanda Bukti Pembayaran IMB Tahun 2008. 17) 1 (Satu) bundel Asli Tanda Bukti Setoran IMB ke Bank Sulut Tahun 2008. 18) 1 (satu) Bundel Asli Setoran Restribusi Jasa Ketatausahaan (LEGES) Tahun 2009. 19) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran IMB Tahun 2009 Dari Pemohon. 20) 1 (satu) Bundel Tanda Bukti Pembayaran Tahun 2009 dari Pemohon. 21) 1 (satu) Bundel Tanda Bukti Setoran IMB Tahun 2009 dari Bendahara Ke Bank Sulut. 22) 1 (satu) Bundel Asli Kwitansi Penerimaan dari Petugas IMB ke Bendahara Penerima IMB. 23) 5 (Lima) lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran IMB an. Hendrik Katili. 24) 1 (satu) bundel foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus oleh Inspektort Daerah Pemda Kab. Pohuwato. 25) 5 (lima) Lembar Copy IMB an. Hendrik Katili. 26) 2 (dua) Lembar Copy IMB An. Welly Katili Terhadap surat-surat tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) huruf c KUHAP, Pasal 187 huruf a, b, c dan d KUHAP. 4. Terhadap Keterangan Terdakwa Dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa serta keterangannya diberikan secara bebas tanpa paksaan dan merupakan keterangan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 189 Ayat (1) (2) KUHAP. Dengan demikian keterangan terdakwa tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP. Dipersidangan juga telah diajukan barang bukti sebagaimana tercantum dalam Daftar Barang Bukti Berkas Perkara, Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah secara hukum dan telah mendapat persetujuan/ijin dari Ketua Pengadilan Negeri Marisa serta telah dibuat berita acara penyitaannya. Dengan demikian barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Dari alat bukti yang sah dan benar yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut : a?? Bahwa pada bulan Februari 2008 sampai dengan bulan September 2009 dalam jabatannya sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Penertiban pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato yang bertugas mengawasi setiap bangunan yang berada di wilayah Kabupaten Pohuwato dan menertibkan setiap bangunan yang akan dibangun untuk segera mengurus IMB sebelum melanjutkan pembangunan, yang dalam pelaksaannya terdakwa bertugas sebagai petugas pemungut retribusi IMB ke Wajib Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). a?? Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 18 Tahun 2006 tentang Ijin Mendirikan Bangunan mekanisme penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan adalah sebagai berikut : i?? Pemohon memasukan permohonan IMB yang dilampiri dengan persyaratan yang mencantumkan nama, alamat, pekerjaan dan jabatan pemohon; macam pekerjaan bangunan; penggunan dari bahan-bahan bangunan yang dilaksanakan dan status tanah tempat didirikan harus diketahui oleh Kepala Desa / Kelurahan dan camat setempat, sedangkan untuk tanah sewa pinjam pakai harus mendapat Ijin pemilik tanah. i?? Melampirkan materai yang cukup pada surat Ijin, 1 (satu) set rencana dan gambar bangunan, dan syarat-syarat lain sebagaimana dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 18 Tahun 2006 tentang Ijin Mendirikan Bangunan. a?? Setelah berkas persyaratan dilengkapi, maka wajib retribusi mengajukan Ijin tersebut kepada Kepala Daerah yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota (BLHTK) Kabupaten Pohuwato. Setelah wajib retribusi IMB memasukan permohonan ke BLHTK Pemerintah Kabupaten Pohuwato, kemudian petugas dari BLHTK melakukan peninjauan lokasi bangunan yang dimintakan IMB, kemudian dilakukan pengukuran bangunan lalu dihitung besarnya biaya retribusi Ijin Mendirikan Bangunan terhadap bangunan-bangunan tersebut. a?? Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato No. 18 tahun 2006 tentang Ijin Mendirikan
Lama SPDP : 0 hari
Lama Pra Penuntutan : 0 hari
Lama Penuntutan : 0 hari
Data Terdakwa  
Terdakwa 1 :  
Nama : SHARIL DUKALANG
Tempat/tgl lahir : /
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Warga negara :
Tempat tinggal :
Agama : ISLAM
Pekerjaan :
Pendidikan : DIPLOMA/SARJANA MUDA;
Pasal yang dibuktikan : PAsal 12 Huruf e Jo Pasal 18 Ayat 1 Huruf b Ayat 2, ayat 3 UU RI No 31 Tahun 1999 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI nomor 20 Tahun 2001 ;
Pasal yang di Dakwakan : -;
Tuntutan Pidana : KEJAKSAAN NEGERI MARISA P - 42 a?? UNTUK KEADILAN a?? SURAT TUNTUTAN NO. REG. PERKARA NOMOR :PDS-03/MRS/12/2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa : Nama lengkap : SYAHRIL DUKALANG. Tempat lahir : Gorontalo Umur/Tgl lahir : 48 Tahun / 25 Maret 1962 Jenis kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Desa Teratai Kec. Marisa Kab. Pohuwato Agama : Islam Pekerjaan : PNS (Kasi Trantib Kantor Camat Patilanggio Kab. Pohuwato) Pendidikan : D-2 Penjaskes Penahanan : terdakwa dilakukan penahanan oleh : Penyidik : Rutan, sejak tanggal 11 Oktober 2010 s/d 30 Oktober 2010. Perpanjangan oleh JPU : Rutan, sejak sejak tanggal 30 Oktober 2010 s/d 9 Desember 2010. Penuntut Umum : Rutan, sejak sejak tanggal 30 Nopember 2010 s/d 19 Desember 2010. Hakim PN Marisa : Rutan, sejak sejak tanggal 15 Desember 2010 s/d 13 Januari 2011. Perpanjangan oleh Ketua PN Marisa : Rutan, sejak sejak tanggal 14 Januari 2011 s/d 14 Maret 2011. Penangguhan oleh Ketua PN Marisa : Sejak tanggal 11 Pebruari 2011. Berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 114/Pen.Pid/2010/PN. MRS Tanggal 15 Desember 2010 dan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B- 946 /R.5.14/Ft.1/12/2010 tanggal 13 Desember 2010, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : P R I M A I R : -----------Bahwa Terdakwa Syahril Dukalang selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penertiban pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor 821/BKD/SK/245/II/2008 tanggal 19 Februari 2008, pada bulan Februari tahun 2008 sampai dengan bulan September tahun 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Kantor Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara a?? cara sebagai berikut : ------------------------------------------- Bahwa pada bulan Februari 2008 sampai dengan bulan September 2009 dalam jabatannya sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Penertiban pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato yang bertugas mengawasi setiap bangunan yang berada di wilayah Kabupaten Pohuwato dan menertibkan setiap bangunan yang akan dibangun untuk segera mengurus IMB sebelum melanjutkan pembangunan, yang dalam pelaksaannya terdakwa bertugas sebagai petugas pemungut retribusi IMB ke Wajib Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Sementara itu, pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato jabatan Kepala Seksi PerIjinan masih belum ada yang menjabat, sehingga pada waktu itu jabatan tersebut dijabat pula oleh terdakwa. Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 18 Tahun 2006 tentang Ijin Mendirikan Bangunan mekanisme penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan adalah sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Pemohon memasukan permohonan IMB yang dilampiri dengan persyaratan yang mencantumkan nama, alamat, pekerjaan dan jabatan pemohon; macam pekerjaan bangunan; penggunan dari bahan-bahan bangunan yang dilaksanakan dan status tanah tempat didirikan harus diketahui oleh Kepala Desa / Kelurahan dan camat setempat, sedangkan untuk tanah sewa pinjam pakai harus mendapat Ijin pemilik tanah. 2. Melampirkan materai yang cukup pada surat Ijin, 1 (satu) set rencana dan gambar bangunan, dan syarat-syarat lain sebagaimana dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 18 Tahun 2006 tentang Ijin Mendirikan Bangunan. Setelah berkas persyaratan dilengkapi, maka wajib retribusi mengajukan Ijin tersebut kepada Kepala Daerah yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota (BLHTK) Kabupaten Pohuwato. Setelah wajib retribusi IMB memasukan permohonan ke BLHTK Pemerintah Kabupaten Pohuwato, kemudian petugas dari BLHTK melakukan peninjauan lokasi bangunan yang dimintakan IMB, kemudian dilakukan pengukuran bangunan lalu dihitung besarnya biaya retribusi Ijin Mendirikan Bangunan terhadap bangunan-bangunan tersebut. Penghitungan tarif retribusi IMB dengan menggunakan rumus Luas Bangunan x Harga Tarif Dasar Bangunan x Prosentase Lokasi ditambah dengan biaya Peneng dan Leges. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato No. 18 tahun 2006 tentang Ijin Mendirikan Bangunan menyatakan : a??Sistem perhitungan retribusi ditentukan dengan mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 1994 dengan rumus sebagai berikut : RIMB = LB x THDB (per x M2) x PRESENTASE Yang dimaksud dengan a?? RIMB : Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan adalah biaya retribusi IMB yang harus diberikan kepada Pemerintahan Daerah oleh seorang dan atau badan usaha baik swasta maupun pemerintah (BUMN / BUMD). a?? LB : Luas Bangunan a?? THDB : Tarif harga dasar bangunan (M2) a?? Prosentase : Angka presentase tertinggi yang dikenakan sebagai angka penggali dalam komponen perhitungan retribusi IMB. Bahwa setelah pengukuran dan penghitungan besarnya tarif retribusi IMB sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato No. 18 Tahun 2006 tentang Ijin Mendirikan Bangunan tersebut, kemudian wajib retribusi melakukan pembayaran di Kas Daerah melalui pembantu bendaharawan khusus penerima (BPKP) lalu uang hasil pembayaran wajib retribusi tersebut segera disetorkan kepada bendahara penerimaan Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato, setelah dicatat dalam buku register penerimaan pembayaran IMB, kemudian uang hasil pembayaran retribusi IMB oleh bendahara penerimaan segera disetorkan ke Bank sebagaimana dalam Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Ijin Mendirikan Bangunan.------------- Bahwa terdakwa diberikan tugas untuk melaksanaan pendataan bangunan terhadap 13 (tiga belas) Kecamatan Se-Kabupaten Pohuwato berdasarkan Surat Tugas diantaranya Surat Tugas Nomor : 800/BLHTK/86/VII/2008 tanggal 24 Juli 2008 dan Surat Tugas Nomor 800/BLHTK/123/VI/2009 tanggal 09 Juli 2009. Kemudian pada saat terdakwa melaksanakan tugas tersebut, terdakwa menemukan adanya bangunan-bangunan yang belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan dan bangunan-bangunan yang telah memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) namun terhadap bangunan tersebut telah dilakukan penambahan-penambahan bangunan yang mana penambahan bangunan tersebut belum memiliki IMB. Bahwa terdakwa dalam melakukan penghitungan besarnya retribusi IMB atas bangunan-bangunan tersebut adalah dengan menggunakan rumus perhitungan tertinggi, diantaranya yaitu terhadap bangunan milik Hendrik Katili yang pada tanggal 3 Juli 2009 terdakwa melakukan pengukuran atas bangunan tersebut yaitu bangunan milik Hendrik Katili tersebut berupa: ----------------------------------------------- Tempat usaha/gedung permanen a?? Gudang I luas 213 M2 a?? Gudang II luas 325 M2 1. Tempat usaha/lantai jemuran permanen a?? Lantai jemuran I luas 2000 M2 a?? Lantai II luas 2.100 M2 2. Tempat usaha/gedung semi permanen dan rumah tinggal semi permanen a?? Gudang I luas 310 M2 a?? Gudang II luas 1.539 M2 a?? Rumah tingal luas 160 M2 3. Tempat usaha/lantai jemuran permanen luas 1.500 M2 4. Pagar permanen luas 700 M2 5. Rumah tinggal permanen luas 544 M2 6. Tempat usaha/kantor luas 234 M2 Atas temuannya tersebut, terdakwa memerintahkan Hendrik Katili agar segera mengurus IMB atas bangunannya tersebut. Kemudian terdakwa memberitahu kepada Hendrik Katili sebagai wajib retribusi IMB untuk mengurus IMB atas bangunannya tersebut dengan memberikan waktu selama 3 (tiga) bulan dan apabila tidak membayar maka akan dikenakan sanksi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari biaya retribusi IMB yang wajib dibayaran oleh wajib retribusi IMB. Setelah itu, terdakwa melakukan pengukuran bangunan milik Hendrik Katili dan menentukan besarnya biaya retribusi IMB yaitu sebesar Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah). Karena takut bangunan miliknya tidak diterbitkan IMB oleh terdakwa, dan akan dikenakan denda sebagaimana yang telah disampaikan terdakwa kepadanya, maka Hendrik Katili memerintahan karyawannya yaitu Evelyn Ribka Gerungan untuk segera membayarkan retribusi IMB tersebut sebesar Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah) sebagaimana yang telah ditentukan oleh terdakwa. Kemudian Evelyn Ribka Gerungan membayarkan retribusi IMB sebesar Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah) tersebut kepada petugas IMB yaitu Esa Emmalya di Kantor milik Hendrik Katili dengan bukti Kwitansi yang ditanda tangani oleh Esa Emmalya pada tanggal 3 Juli 2009. Setelah uang sebesar Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah) tersebut diterima Esa Emmalya dari Hendrik Katili melalui karyawannya yaitu Evelin Ribka Gerungan, kemudian Esa Emmalya menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah) berdasarkan bukti kwitansi tertanggal 3 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh terdakwa. Bahwa untuk menutupi besarnya uang yang terima oleh terdakwa dari Hendrik Katili sebesar Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah) tersebut, maka terdakwa mempersiapkan terlebih dahulu tanda bukti pembayaran yang telah ditanda tangani sendiri oleh terdakwa dengan mengatas namakan Hendrik Katili sebagai Pembayar/penyetor dengan cara memalsukan tanda tangan Hendrik Katili tersebut dalam tanda bukti pembayaran. Setelah terdakwa menanda tangani tanda bukti pembayaran tersebut atas nama penyetor yaitu Hendrik Katili, kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Lukiana Masiaga sebagai Bendahara Penerima pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato dengan Tanda Bukti Pembayaran nomor 123,124,125,126,127, atas nama Hendrik Katili dengan total jumlah pembayaran sebesar Rp. 15.048.125 ,- (Lima belas juta empat puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah). Sehingga seolah-olah Hendrik Katili sebagai penyetor telah membayar kepada bendahara penerimaan yaitu Lukiana Masiaga dengan total sebesar Rp. 15.048.125 ,- (Lima belas juta empat puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah). Dengan demikian dapat terlihat jelas bahwa meskipun uang yang diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah) hasil retribusi IMB Hendrik Katili, akan tetapi hanya disetorkan ke Bendahara Penerimaan BLHTK sejumlah Rp. 15.048.125 ,- (Lima belas juta empat puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) dengan memalsukan tanda tangan Hendrik Katili sebagai pembayar / penyetor. Adapun selisih besarnya uang hasil pembayaran retribusi IMB Hendrik Katili adalah sebagai berikut :---------------- Jumlah uang yang diterima : Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah) Jumlah uang yang disetorkan : Rp. 15.048.125,- (Lima belas juta empat puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) Selisih : Rp. 26.951.875,- (Dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) Bahwa selain terhadap wajib retribusi IMB yaitu Hendrik Katili tersebut, terdakwa juga melakukan pegecekan atau peninjauan lokasi dan pengu kuran terhadap bangunan-bangunan milik wajib retribusi IMB lainnya yang belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan serta menentukan besarnya retribusi Ijin Mendirikan Bangunan terhadap bangunan-bangunan wajib retribusi IMB kemudian menerima uang pembayaran retribusi IMB para wajib retribusi diantaranya adalah sebagai berikut :------------------------ 1. Iskandar Mahmud; a?? Pada tanggal 07 Juli 2009 sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) a?? Pada tanggal 12 Oktober 2009 sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) 2. Yusak Katili, pada bulan Mei 2009 sebesar Rp. 3.860.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) 3. Muhammad Mustafa; a?? Pada tanggal 25 Maret 2009 sebesar Rp. 14.850.000,- (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) a?? Pada tanggal 4 September 2009 sebesar Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh rupiah). a?? Pada tanggal 9 September 2009 sebesar Rp. 3.500.00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) 4. Ismet Pakaya, sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah). 5. Stepani Kumawijaya dan Meike Kumawijaya pada bulan Juni 2009 sebsar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 6. Kartin Thaib, pada bulan Februari 2009 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lma ratus ribu rupiah). 7. Suharto Payuhi, pada bulan April 2009 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) 8. Refli Basir, pada bulan Juni 2009 sebesar 378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Selain terhadap para wajib retribusi sebagaimana tersebut di atas, terdakwa juga pernah menerima sejumlah uang dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) Marisa sebesar lebih dari Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk penerbitan IMB Kantor PLN dan dari PT. TELKOM Marisa sebesar Rp.37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran penerbitan IMB terhadap bangunan Tower sebanyak 5 (lima) unit di mana masing-masing tower dikenakan biaya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dalam tugasnya sebagai petugas pemungut retribusi terdakwalah yang menentukan besarya tarif retribusi IMB kepada wajib retribusi IMB di Kabupaten Pohuwato, kemudian menerima setiap pembayaran retribusi IMB tersebut, dengan menyuruh wajib retribusi IMB untuk membayarkan retribusi IMB tersebut kepadanya dengan tarif yang ditentukan sendiri oleh terdakwa. Bahwa terdakwa pada tahun 2008 juga telah menerima uang hasil pembayaran retribusi IMB dari para wajib retribusi IMB, akan tetapi terdakwa tidak menyetorkan secara langsung dengan rincian nama dan jumlah yang disetorkan para wajib retribusi, akan tetapi terdakwa mengumpulkan uang tersebut sampai pada jumlah tertentu dan kemudian baru diserahkan kepada bendahara penerimaan yaitu Deiby Tomayahu dengan dibuatkan kwitansi penerimaan antara terdakwa dan Deiby Tomayahu yaitu diantaranya : 1. Tanggal 26 Setember 2008 sebesar Rp. 66.998.750,- (enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); 2. Tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 6.347.750,- (enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); 3. Tanggal 31 Oktober 2008 sebesar Rp. 28.781.250,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah). Dengan demikian, tidak dapat dirinci jumlah uang retribusi IMB para wajib retribusi IMB yang telah dibayarkan kepada terdakwa, karena seluruh hasil pembayaran retribusi IMB yang diterima oleh terdakwa dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian disetorkan kepada bendahara penerimaan dengan jumlah tertentu sebagaimana dalam kwitansi yang ditanda tangani oleh Deiby Tomayahu sebagai bendahara penerimaan BLHTK Kabupaten Pohuwato pada tahun 2008 tersebut. Kemudian, setelah terdakwa menyetorkan uang hasil retribusi IMB tersebut kepada bendahara penerimaan dengan jumlah sesuai dengan tanda bukti pembayaran tersebut, yaitu jumlah yang telah dipotong atau dikurangi terlebih dahulu oleh terdakwa sehingga jumlah yang disetorkan kepada Bendahara Penerimaan tidak sebesar yang diterima terdakwa dari para wajib retribusi. Setelah bendahara penerimaan yaitu Deiby Tomayahu pada maupun Lukiana Masiaga menerima uang tersebut, kemudian bendahara penerimaan menyetorkan uang hasil pembayaran IMB tersebut ke Bank Sulut sebagai Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pohuwato sebagaimana dalam Tanda Bukti Setoran Bank Sulut. Kemudian dengan adanya pengaduan oleh masyarakat mengenai mahalnya biaya retribusi dalam pengurusan IMB di Kabupaten Pohuwato, Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato melakukan Pemeriksaan Khusus berdasarkan Surat Perintah Inspektur Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 700/ITDA/IX/2009 tanggal 8 September 2009 yang diketuai oleh Sultan, Spd, dan beberapa orang anggota timnya yaitu Hamid K Ajiria, Tommy B Ino, SH dan Muskina Abdullah, S.Sos. Kemudian Tim Pemeriksa Khusus Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato tersebut melakukan pemeriksaan terhadap 218 (dua ratus delapan belas) pemohon atau wajib retribusi IMB dengan cara langsung mendatangi tempat tinggal atau bangunan wajib retribusi tersebut atas dasar informasi dari buku register penerimaan pembayaran IMB Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato, kemudian mencocokan antara buku register penerimaan pembayaran IMB dari Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dengan kwitansi pembayaran milik Wajib Retribusi IMB sepanjang tahun 2008 sampai dengan tahun 2009. Kemudian bagi wajib retribusi yang tidak diberikan kwitansi oleh terdakwa pada waktu membayar, dibuatkan surat pernyataan telah membayar retribusi IMB yang mencantumkan jumlah yang dibayarkan oleh wajib retribusi tersebut. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, diperoleh adanya selisih antara besarnya uang yang dibayarkan para wajib retribusi kepada terdakwa dengan uang yang disetorkan terdakwa ke Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato sebagaimana tercatat dalam buku register penerimaan retribusi Ijin Mendirikan Bangunan. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato yang dilakukan terhadap 218 (dua ratus delapan belas) wajib retribusi IMB tersebut, ditemukan adanya fakta kelebihan bayar oleh para wajib retribusi yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 18 Tahun 2006 dimana dalam penghitungan setiap bangunan lantai satu dikenakan perhitungan untuk 2 (dua) lantai sehingga terjadi kelebihan bayar oleh para wajib retribusi berdasarkan ukuran bangunan dan dari hasil pemeriksaan terhadap 218 (dua ratus delapan belas) Pemohon terdapat kelebihan bayar sebesar Rp. 115.898.650,- (seratus lima belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) berdasarkan laporan hasil pemeriksaan khusus Nomor : 700/ITDA-PHWT/LHPK/602/X/2009 tanggal 30 September 2009 dengan kesimpulan bahwa terdakwa melakukan tugasnya sebagai petugas pemungut retribusi IMB tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 18 Tahun 2006 tentang Ijin Mendirikan Bangunan. Atas temuan tersebut, Inspektorat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa lalu dibuatkan berita acara pemeriksaan yang ditanda tangani oleh pemeriksa yaitu Hamid K Adjiria dan yang diperiksa Syahril Dukalang, A.Ma. Pd. Kemudian Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus tersebut direkomendasikan kepada Bupati Kabupaten Pohuwato untuk dilakukan tindak lanjut atas temuan tersebut. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf e jo 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.---------- Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti adalah sebagai berikut : I. FAKTA PERSIDANGAN Keterangan Saksi-saksi : 1. Saksi Refli Basir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : o Bahwa dihadirkan karena masalah Izin Mendirikan Bangunan yaitu masalah perbedaan kwitansi yang dibayarkan tidak sesuai yang dibayarkan. o Bahwa benar saksi pernah mengurus Izin Mendirikan Bangunan yaitu pada tahun 2009. o Bahwa benar yang saksi ajukan dalam permohonan Izin Mendirikan bangunan adalah rumah tinggal. o Bahwa benar pada waktu saksi mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan menghadap kepada terdakwa. o Bahwa benar biaya yang dikenakan dalam permohonan Izin Mendirikan Bangunan oleh terdakwa adalah Rp730.000,- o Bahwa benar Uang tersebut dibayarkan oleh saksi pada saat menerima Izin Mendirikan Bangunan dan langsung diserajkan langsung kepada terdakwa. 2. Saksi Kartin Thaib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : o Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa melainkan hubungan sesama PNS. o Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan BAP oleh penyidik kejaksaan dan menandatangani BAP . o Bahwa saksi menjadi pemohon Izin Mendirikan Bangunan pada tahun 2009 dan yang diajukan adalah untuk Rumah Toko dengan luas saksi lupa. o Bahwa saksi dalam mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan yaitu di Badan lingkungan Hidup dan Tata Kota. o Bahwa saksi sebelum bertugas di Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota bertugas Di SKCPM. o Bahwa saksi membayar Izin Mendirikan Bangunan diatas Rp.2.000.000,- dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Syahril Dukalang. o Bahwa dalam proses pengurusan Izin Mendirikan Bangunan pada saat itu saksi bertanya kepada ibu Erni setelah itu saksi diarahkan ke terdakwa o Bahwa pada saat itu yang memberikan perincian harga sampai dengan Rp. Diatas Rp.2000.000,- adalah Terdakwa. o Bahwa pada saat itu saksi langsung membayarkan kepada terdakwa dan saksi tidak sempat meminta Kwitansi o Bahwa saksi dalam mengajukan Izin Mendirikan Bangunan belum bertugas di Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota. o Bahwa jabatan saksi di Badan Lingkungan Hidup di bagian Pesampahan. 3. Saksi Muskina Abdullah, S.Sos, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : o Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga o Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kejaksaan. o Bahwa saksi tidak pernah mengetahui masalah Izin Mendirikan Bangunan tetapi saski pernah dimasukan sebagai anggota Tim tetapi tidak pernah mengikuti Pemeriksaan. o Bahwa saksi tidak pernah memeriksa Berita Acara Pemeriksaan tetapi hanya menandatangani atas perintah Tomy. o Bahwa saksi selama bertugas diInspektorat tidak pernah turun kelapangan. o Bahwa pada saat itu yang turun kelapangan adalah TOMY B INO, RAWIN SOGI, HAMID. 4. Saksi Esa Emmalya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : o Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga melainkan satu tempat pekerjaan dengan terdakwa. o Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan karena ada masalah Izin Mendirikan Bangunan karena adanya Rertibusi Izin Mendirikan Bangunan yang tidak sesuai dengan Perda. o Bahwa saksi mengetahui dari para pemohon tetapi saksi lupa sapa pemohonya adanya kelebihan retribusi pembayaran dalam pembuatan Izin Mendirikan Bangunan. o Bahwa saksi di Badan lingkungan Hidup dan Tata Kota bertugas sejak Bulan Maret 2009 sampai dengan akhir juli 2009 diseksi pengawasan dan penertiban bangunan dan Kasinya adalah terdakwa yaitu Syaril Dukalang. o Bahwa tugas Staf seksi pengawasan dan penertiban Bangunan adalah mensurvey, mengukur bangunan yang diajukan pemohon dalam pembuatan Izin Mendirikan Bangunan o Bahwa saksi pernah turun kelapangan dalam rangka memonitoring atau memeriksa masyarakat yang belum mempuyai Izin Mendirikan Bangunan dan saksi dalam rangka turun kelapangan karena Ada SPT. o Bahwa saksi pernah menerima pembayaran yaitu pada bulan juli 2009 saat melakukan monitoring pada saat itu terdapat beberapa banguanan milik hendrik katili belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan sehingga pada saat itu juga Hendrik Katili bersedia dibuatkan Izin Mendirikan Bangunan setelah melakukan pengukuran kemudian dihitung besaran Retribusinya oleh ketua tim pada saat itu terdakwa yaitu Syahril Dukalang dengan biaya Rp.42.000.000,-(Empat Puluh Dua Juta Rupiah) untuk 7 (tujuh) bangunan, yang terdiri dari 3 Bangunan gudang, lantai jemur, kantor, rumah tinggal, pagar kemudian disuruh terdakwa untuk membuatkan kwitansi pembayaran. o Bahwa setelah saksi membuat kwitansi pembayaran serah terima tersebut saksi langsung memberikan uang tersebut kepada terdakwa yaitu syahril dukalang. o Bahwa pernah ada pemeriksaan audit dari Inspektorat yaitu pemeriksaan khusus mengenai karena ada kelebihan retribusi dalam pengusurusan Izin Mendirikan bangunan. o Bahwa hasil dari audit inspektorat adalah adanya kelebihan retribusi dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan. o Bahwa yang menetukan biaya Administrasi Izin Mendirikan Bangunan Atas nama Hendrik Katili sebesar Rp.42.000.000,- adalah terdakwa syhril dukalang dan saksi tidak mengetahui bagaimana rincian tersebut sehingga diperoleh biaya sebesar itu o Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bagaimana cara menghitung pembayaran dalam Izin Mendirikan bangunan. o Bahwa saksi tidak pernah melaukan pengisian register Izin Mendirikan Bangunan. o Bahwa penyimpanan uang hasil retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah Bendahara penerimaan. o Bahwa dalam pengisian Register Izin Mendirikan Bangunan yaitu tidak menentu yaitu Santi, Reni dan Citra Dewi Saidi. 5. Saksi Deiby Tomayahu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : o Bahwa saksi didinas BLHTK sejak Januari tahun 2008 s/d Desember 2008 jabatan saksi pada waktu didinas BLHTK adalah bendahara Penerimaan kepala seksinya adalah terdakwa. o Bahwa yang biasa menyetor kebendahara penerimaan adalah pa syahril dukalang dan Ibu Citra Dewi Saidi. o Bahwa tanda bukti yang saksi tanda tangani adalah tanda bukti pembayaan dari pihak retribusi, tetapi pada waktu saksi menandatangani, tanda bukti tersebut belum ada tanda tangan dari pihak penyetor atau wajib retribusi. o Bahwa yang menjadi dasar dalam pembuatan tanda bukti pembayaran adalah buku register yang dibuat lengkap dari pihak penyetor atau wajib retribusi, beserta uang yang disetorkan. 6. Saksi Lukiana Masiagi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : o Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga melainkan hubungan kerja. o Bahwa saksi menjadi bendahara penerima sejak Januari 2009 sampai dengan sekarang. o Bahwa pada tahun 2009 sudah ada terdakwa syhril dukalang si seksi pengawasan o Bahwa tugas poko saksi sebagai bendahara penerima adalah : a?? Membuat Buku Kas Umum (BKU) a?? Membuat buku pembantu IMB. a?? Membuat buku ketatausahaan (Leges) a?? Membuat kwitansi. a?? Menerima dan menyetorkan hasil retribusi IMB o Bahwa sistem penyetoran dari retribusi Utuh tanpa ada perincian. o Bahwa selama ada penyetoran dari terdakwa ke saksi selalu ada tanda terima. o Bahwa terdakwa selama melakukan penyetoran tidak pernah menentu. o Bahwa penyetoran uang hasil retribusi An nama Hendrik Katili itu saksi terima hanya Rp.16.000.000,- untuk 7 (tujuh) bangunan yang diajukan pemohon. 7. Saksi Rawin Sogi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: o Bahwa benar Inspektorat Kabupaten pohuwato turun kelapangan untuk menindaklanjuti tentang adanya kelebihan biaya administrasi Izin Mendirikan Bangunan yang diketuai oleh Hamid,Tomy, sisa nya saksi lupa masih ada 4 orang. o Bahwa inspektorat mendatangi pemohon Izin mendirikan bangunan atas nama pemohon Hendrik Katili. o Bahwa hasil dari turun kelapangan terhadap pemohon atas nama hendrik katili ditemukan kelebihan biaya administrasi. o Bahwa adanya perbedaan biaya yang ada dibuku administrasi Izin mendirkan Bangunan dengan kwitasi yang diberikan kepada Pomohon Atas nama Hendrik Katili. 8. Saksi Tomy B Ino , SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : o Bahwa Inspektorat turun kelapangan yaitu pada bulan September 2009 dan ada Surat Perintah dari kepala Inspektorat untuk pemeriksaan khusus dalam Hal izin Mendirikan Bangunan o Bahwa pada saat itu saksi memeriksa Terdakwa Syahril Dukalang dan Emy Mopangga. o Bahwa saksi ikut turun dalam melakukan pengecekan atas nama pemohon Hendri Katili. o Bahwa hasil dari turun kelapangan ada selisih dalam biaya Administrasi dalam Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan. 9. Saksi Emmy Mopangga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : o Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga melainkan satu tempat pekerjaan dengan terdakwa. o Bahwa bahwa saksi sebagai PNS di Badan Linkungan Hidup dan Tata Kota (BLHTK) Kab.Pohuwato sejak tanggal 6 Juli tahun 2009 sebagai kepala seksi perizinan namun kenyataan dilapangan sejak bertugas sebagai kepala Seksi Perizinan pada Dinas Tata Kota Pemda Kab.Pohuwato tidak bisa menjalankan tugas karena masih dirangkap oleh Terdakwa Syahril Dukalang. o Bahwa saksi dihadapakan dipersidangan adalah masalah retribusi Izin Mendirikan Bangunan yaitu perhitunganya berlebihan. o Bahwa saksi tidak mengetahui kemana kelebihan uang dari retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang diperoleh dari para pemohon. o Bahwa yang menjadi tugas pokok saksi sebagai Kepala Seksi Perizinan di Dinas Tata Kota Pemda Kab.Pohuwato adalah melayani masyarakat dalam pengurusan perizinan pembangunan diwilayah Kabupaten Pohuwato, Bertugas dalam perhitungan Retribusi yang akan disetorkan kepada kas Daerah kab.Pohuwato. o Bahwa prosedur permohonan Izin Mendirikan Bangunan adalah : a?? Mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala Daerah yang didalamnya mencantumkan nama, alamat, pekerjaan, dan jabatan Pemohon, macam pekerjaan bangunan, penggunaan dari bahan bangunan yang dilaksanakan, Status tanah tempat berdiri bangunan harus diketahui kepala desa / kelurahan dan camat setempat, sedangkan untuk tanah sewa pinjam pakai harus Izin Pemilik Tanah. a?? Materai yang cukup, 1 (satu) set rencana yang jelas dan gambar bangunan baru. a?? Dll, sebagaimana yang tercantum dalam Perda Kab. Pohuwato No.18 Tahun 2006. o Bahwa dasar dalam menentukan biaya Retribusi adalah Perda 18 Tahun 2006. o Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa bisa terjadi kelebihan dalam Retribusi Izin mendirikan bangunan. o Bahwa saksi pernah menandatangani kwitansi pembayaran izin Mendirikan Bangunan An. Iskandar Mahmud. o Bahwa pemohon Izin Mendirikan Bangunan An. Iskandar Mahmud pernah mengajukan Permohonan Surat Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan dua lantai, tetapi karena terjadi kesalahan dalam isi Surat Izin Mendirikan Bangunan terhadap bangunananya, saksi kembali kerumah pemohon An. Iskandar Mahmud. o Bahwa selama ini ada kwitansi Pembayaran yang diberikan kepemohon sebagai tanda bukti. o Bahwa pihak Inspektorat dengan saksi sebagai pendamping pernah melakukan pengecekan terhadap para pemohonan yaitu Yusak Katili, Evelyn Katili, Drs Muh. Mustafa, Zufran Amuati, Suharto Payuhi. o Bahwa selama ini dari pihak pemohon tidak ada yang meminta kelebihan biaya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. o Bahwa saksi selama ini tidak pernah mengikuti melakukan pemungutan IMB ke Pemohon An. Hendrik Katili. 10. Saksi Husain Adbulah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : o Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa melainkan hubungan kerja. o Bahwa saksi sebagai PNS di Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kab.Pohuwato pada Bulan Juli Tahun 2009 sebagai Kabag Bidang Pengawasan dan Perizinan. o Bahwa pada saat itu Pihak Inspektorat pernah melakukan pengauditan penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan saksi hanya mendampingi dari pihak Inspektorat Kab Pohuwato. o Bahwa saksi tidak mengetahui hasil temuan dari Inspektorat Kab.Pohuwato o Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Inspektorat kab.Pohuwato Melakukan Audit kelapangan tentang masalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. o Bahwa saksi tidak mengetahui sisa hasil dari kelebihan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. o Bahwa saksi tidak pernah menerima sisa hasil dari retribusi Izin Mendirikan Bangunan 11. Saksi Suharto Payuhi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : o Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa. o Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepengadilan karena adanya permasalahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) setelah adanya panggilan dari Penyidik kejaksaan. o Bahwa saksi pernah mengurus permohonan Izin Mendirikan Bangunan untuk Rumah saksi karena belum ada Surat Izin Mendirikan Bangunan. o Bahwa saksi mengajukan permohonan Surat Izin Mendirikan Bangunan Ke Dinas Tata Kota Kabupaten Pohuwato. o Bahwa saksi mengajukan permohonan tersebut kepada terdakwa yaitu Syahril Dukalang. o Bahwa saksi dalam pengurusan Surat Izin Mendirikan Bangunan Dikenakan Biaya administrasi sebesar Rp.1.000.000,- dan langsung memberikan kepada terdakwa. o Bahwa saksi tidak pernah diterangkan secara jelas Rp.1000.000,- itu untuk biaya apa saja. o Bahwa luas bangunan yang saksi ajukan dalam pengurusan Izin mendirikan Bangunan 7 X 9 m2 = 63m2 o Bahwa saksi mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan Pada Bulan April Tahun 2009. o Bahwa bangunan yang saksi ajukan untuk permohonan Izin Mendirikan Bangunan sudah ada sejak tahun 2005 pada tahun 2009 sembilan masih berjalan. o Bahwa selama saksi dalam mengajukan permohonan tidak pernah ada penekanan dari terdakwa. o Bahwa dalam mengajukan permohonan Izin mendirikan Bangunan prosesnya hanya satu hari. o Bahwa biaya yang dikenakan dalam mengajukan Izin Mendirikan Bangunan saksi tidak keberatan. o Bahwa pernah ada sosialisasi dikantor Tata Kota dimana saksi sebagai pegawai Dinas Tata Kota harus lebih dahulu menyelesaikan administrasi Izin Mendirikan Bangunan. o Bahwa saksi tidak mengerti tentang aturan dalam biaya administrasi yang harus dikeluarkan dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan dalam Perda. 12. Saksi Iskandar Mahmud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: o Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa. o Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepengadilan karena adanya permasalahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) setelah adanya panggilan dari Penyidik kejaksaan. o Bahwa saksi didatangi terdakwa kerumah pada tahun 2009. o Bahwa maksud kedatangan terdakwa untuk pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). o Bahwa syarat-syarat untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan yaitu : o Fotocopy sertifikat tanah. o Fotocopy pajak PBB. o Bahwa setelah dokumen-dokumen tersebut diserahkan saksi langsung dimintai uang administrasi sebesar Rp.2.600.000. o Bahwa pada saat itu yang meminta uang administrasi pengurusan IMB adalah terdakwa A.n Syahril Dukalang, dan diberikan kwitansi sebagai tanda buktinya. o Bahwa pembayaran yang kedua ditanda tangani oleh Emy Mopangga petugas dari Tata kota. o Bahwa kurang lebih sebulan kemudian Emy Mopangga yang menyampaikan lagi kepada saksi bahwa untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan yang kedua dan saksi dimintai uang adminstrasi sebesar Rp.2.400.000. jadi total semua biaya yang saksi keluarkan dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan adalah sebesar Rp.5.000.000,-. o Bahwa saksi tidak pernah dijelaskan tentang rinciaan biaya Administrasi. o Bahwa saksi tidak pernah menerima kelebihan atau dikembalikan uang retribusi IMB. o Bahwa luas tanah yang diajukan untuk permohonan IMB adalah 35 M X 6,5 M. o Bahwa pada saat Syahril datang kerumah saksi bangunan yang diajukan untuk IMB sementara diabangun. o Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa kenapa IMB yang pertama diserahkan hanya bangunan yang berlantai satu sedangkan saksi waktu pertama kali mengatakan bahwa saksi mengajukan dua lantai lalu terdakwa katakan bahwa waktu itu saksi mengatakan bahwa permohonannya adalah bangunan tidak bertingkat, sedangkan pada kenyataanya bangunannya bertingkat. 13. Saksi Yusak Katili, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: o Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa. o Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi dihadapakan ke pengadilan masalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB). o Bahwa saksi pernah mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang pertama kedinas Pekerjaan Umum (PU). o Bahwa saksi mengajukan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang Kedua ke Dinas Tata Kota. o Bahwa saksi mengetahui tentang pengurusan Izin Mendirikan Bangunan dari orang bengkel (orang yang berkaja pada saksi) yang ada dibengkelnya. o Bahwa setelah saksi menyuruh orang bengkel untuk mendatangi Dinas Tatakota kesesokan harinya Bangunan Toko yang akan dimintakan Izin mendirikan Bangunan(IMB) didatangi oleh petugas Dari Dinas Tata Kota. o Bahwa yang melakukan peninjuaan kelokasi banguna toko yang akan dibuatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tahun 2009 ada tiga orang diantaranya : Syahril Dukalang, Esa, dan yang terakhir saksi lupa. o Bahwa luas bangunan yang saksi ajukan dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan 5,5 Meter X 15 Meter dan dikenakan biaya sebesar Rp.5.000.000,- tetapi saksi menyatakan keberatan dan terjadi penurunan harga menjadi sebesar Rp. 3.860.000,-. o Bahwa yang menyatakan administrasi Rp.3.860.000,- adalah terdakwa yaitu Syahril Dukalang, dan uang tersebut diserahkan langsung ke terdakwa. o Bahwa Surat Izin Mendirikan Bangunan keluar setelah seminggu kemudian dan diserahkan langsung dari Terdakwa. o Bahwa terdakwa tidak melakukan pernah melakukan penekanan dalam pengajuan proses Izin Mendirikan Bangunan. o Bahwa yang melakukan pengukuran adalah terdakwa dan disaksikan oleh terdakwa. o Bahwa bangunan toko yang diajukan ini memang belum ada Surat Izin Mendirikan Bangunan. 14. Saksi Muhamad Mustafa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: o Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa. o Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepengadilan karena adanya permasalahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) setelah adanya panggilan dari Penyidik kejaksaan. o Bahwa masalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adanya kelebihan pembayaran. o Bahwa saksi pernah didatangi pegawai dari Inspektorat untuk mengkonfirmasi tentang kelebihan setoran Izin Mendirikan banguan (IMB) dan saksi dimintai bukti-bukti pembayaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB). o Bahwa seelumnya saksi mengurus Surat Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Pekerjaan Umum sebanyak 45 Unit. o Bahwa saksi melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sejak tahun 2008 s/d 2010 menggurus di Dinas Tata Kota sebnyak 95 Unit dan hanya sebanyak 4 (empat) kali melakukan pembayaran terhadap terdakwa yaitu pada tahun 2009 sebanyak 1(satu) kali dan 2010 3(tiga) kali. o Bahwa saksi mengajukan permohonan ke Dinas Tata Kota dan bertemu dengan Ibu Nizma Tahir. o Bahwa saksi sempat mengeluh dengan ibu Nisma Tahir dan Ibu Nizma Tahir mengatakan bahwa memang sudah seperti itu ketentuanya. o Bahwa saksi mengajukan permohonan untuk surat Izin Mendirikan Bangunan yaitu Type : a?? Type 75 6 Unit. a?? Type 120 2 Unit. a?? Type 90 1 Unit. o Bahwa syarat-syarat untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan yaitu : a?? Fotocopy KTP user atau yang bersangkutan. a?? Fotocopy pajak PBB. a?? Fotocopy sertifikat. a?? Seket 8(delapan). o Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan penekanan terhadap saksi. o Bahwa biaya administrasi untuk Type 36 Rp.412.500. o Bahwa biaya administrasi untuk type 75 Rp.750.000. 15. Saksi Zufran Amuati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: o Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa. o Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi dihadapakan ke pengadilan masalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB). o Bahwa saksi melakukan konsultasi dengan Syahril Dukalang mengenai pengurusan IMB setalah itu terdakwa memberitahukan syarat syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan IMB. o Bahwa ketika mengajukan permohonan IMB tersebut untuk satu banguan dengan luas 142m2 dikenakan Rp.2.500.000,- karena saksi mengajukan dua bangunan jadi berjumlah Rp.5.000.000,- o Bahwa kedua bangunan ini milik stepani wijaya dan saksi hanya membantu karena yang bersangkutan berada dikota. o Bahwa saksi pernah meminta pengurangan biaya akan etapi terdakwa mengatakan memang sudah seperti itu ketentuanya. o Bahwa pada saat itu yang menetukan harga Rp.5.000.000,- untuk dua bangunan dalam pengurusan IMB adalah Pa syahril dukalang. o Bahwa ada peninjuan kelokasi bangunan yang dilakukan oleh terdakwa. 16. Saksi Hendrik Katili, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: o Bahwa Bahwa saksi hanya membayar biaya retribusi IMB untuk bangunan sebagai berikut: a?? Tempat usaha/gedung permanen a?? Gudang I luas 213 M2 a?? Gudang II luas 325 M2 a?? Tempat usaha/lantai jemuran permanen a?? Lantai jemuran I luas 2000 M2 a?? Lantai jemuran II luas 2.100 M2 a?? Tempat usaha/gedung semi permanen dan rumah tinggal semi permanen a?? Gudang I luas 310 M2 a?? Gudang II luas 1.539 M2 a?? Rumah tinggal luas 160 M2 a?? Tempat usaha/lantai jemuran permanen luas 1.500 M2 a?? Pagar permanen luas 700 M2 a?? Rumah tinggal permanen luas 544 M2 a?? Tempat usaha / kantor luas 234 M2 o Bahwa pembayaran retribusi tanggal 3 Juli 2009 di kantor saksi dan yang menyerahkan uang kepada petugas IMB adalah staf saya yang bernama Evelyin. Petugas. o Bahwa saksi hanya menerima kwitansi telah membayar kepada petugas IMB tertanggal 3 Juli 2009. 17. Saksi Evelin Ribka Gerungan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: o Bahwa saksi hanya membayar biaya retribusi IMB untuk bangunan milik Hendrik Katili sesuai dengan perintah dari Hendrik Katili selaku atasan / bos saksi. o Bahwa pembayaran retribusi tanggal 3 Juli 2009 di kantor Hendrik Katili pada saat petugas IMB datang mengecek IMB bangunan milik Hendrik Katili dan uang pembayaran saksi serahkan kepada petugas IMB. o Bahwa uang pembayaran retribusi IMB yang dibayarkan sekitar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah). o Bahwa biaya retribusi yang dibayarkan diperuntukan untuk bangunan sebagai berikut : a?? Tempat usaha/gedung permanen a?? Gudang I luas 213 M2 a?? Gudang II luas 325 M2 a?? Tempat usaha/lantai jemuran permanen a?? Lantai jemuran I luas 2000 M2 a?? Lantai jemuran II luas 2.100 M2 a?? Tempat usaha/gedung semi permanen dan rumah tinggal semi permanen a?? Gudang I luas 310 M2 a?? Gudang II luas 1.539 M2 a?? Rumah tinggal luas 160 M2 a?? Tempat usaha/lantai jemuran permanen luas 1.500 M2 a?? Pagar permanen luas 700 M2 a?? Rumah tinggal permanen luas 544 M2 a?? Tempat usaha / kantor luas 234 M2 o Bahwa saksi hanya menerima kwitansi telah membayar kepada petugas IMB tertanggal 3 Juli 2009. 18. Saksi Ismet Pakaya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: o Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato melainkan mereka dari petugas tata kota Kab. Pohuwato datang ke toko saksi kemudian menanyakan mengenai ada atau tidak IMB bangunan milik saksi, kemudian saksi menjawab belum ada IMB lalu saksi disuruh ke Kantor Camat popayato dan disana diuruskan surat IMB. o Bahwa Jenis bangunan yang dimintakan IMB adalah tempat usaha dan lantai jemuran. o Bahwa uang pembayaran untuk retribusi IMB yang dimintakan oleh petugas pemungut IMB Syahril Dukalang adalah sekitar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk dua bangunan yang teletak di Desa Maleo dengan Luas Bangunan untuk Gudang 400 M2 dan untuk Lantai Jemuran 1800 M2 sedangkan untuk Tempat Usaha 200 M2 dan rumah tinggal 253 M2. o Bahwa saksi membayar langsung ke petugas dari Dinas Tata kota tetap i tidak mengetahui namanya. o Bahwa awalnya saksi didatangi oleh petugas IMB dari Dinas Tata Kota Kabupaten Pohuwato kemudian disuruh untuk mengurus IMB atas bangunan milik saksi kemudian saksi langsung disuruh ke Kantor Camat dan disana diuruskan IMB oleh petugas IMB dan petugas IMB menawarkan biaya retribusi IMB sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sesuai dengan ukuran bangunan tetapi saksi keberatan minta dikurangkan dan setelah dihitung-hitung akhirnya dikenakan Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah). 19. Saksi Nizma Sanad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : o Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tahun 2008 s/d 2009 di Kabupaten Pohuwato yang dilakukan oleh terdakwa Syahril Dukalang. o Saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga. o Saksi bertugas di Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Pemda Kab. Pohuwato Sejak Tanggal 19 Februari 2008 s/d Tanggal 29 Mei 2009. o Tugas pkok saksi adalah Melaksanakan kewenangan badan dibidang pengawasan dan Perizinan bangunan yang meliputi Pelayanan penataan pengarahan dan pengendalian bangunan dalam rangka tertib bangunan serta melakukan pembinaan dan pengelolaan tekhnis bangunan. o Bahwa yang bertindak selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan adalah Syahril Dukalang sedangkan seksi perizinan pada saat itu tidak ada yang menjabat tetapi pelaksanaan tugas kepada seksi perizinan dijalankan oleh Sayhril Dukalang. o Prosedur pengajuan IMB adalahPemohon mengajukan permohonan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Pemda Kab. Pohuwato dengan persyaratan melampirkan Sertifikat Tanah, KTP, Gambar Bangunan, Lunas PBB, Surat Keterangan AMDAL, UPL, UKL, Surat Keterangan Persetujuan Tetangga, dan pernyataan permohonan bahwa tanah tersebut benar-benar miliknya. o Bahwa Yang menerima pembayaran retribusi IMB dari pemohon adalah Pembantu Bendahara penerima sementara. 20. Saksi Citra Dewi Saidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : o Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga melainkan hubungan kerja. o Bahwa saksi mulai bekerja sebagai tenaga abdi pada Dinas Tata kota sejak bulan April tahun 2008 s/d sekarang. o Bahwa saksi pernah menerima uang untuk pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan An.Welly Katili sebanyak Rp.4.000.000,- Lebih dan uang tersebut sudah diserahkan kepada terdakwa Syahril Dukalang. o Bahwa yang memerintahkan saksi untuk mengisi register adalah kepala Bidang Yaitu Ibu Nikma Sanad. o Bahwa yang bertugas memeriksa Buku Register adalah Kepala bidang Yaitu Ibu Nikma sanad. o Bahwa buku register yang saksi isi ketika ada Penerimaan Pembayaran Izin Mendirikan Bangunan Adalah Register IMB. o Bahwa selain saksi yang mengisi register Izin Mendirikan Bangunan adalah santy, dan Esa Amalya. o Bahwa ketika pemohon melakukan permohonan dan melakukakan Pembayaran diberikan kwitansi biasa yang tidak sesuai dengan kwitansi yang disediakan dalam melakukan Permohonan atau Pembayaran Izin Mendirikan Bangunan. proses pengisian register itu setelah ada rincian dari Terdakwa Syaril Dukalang lalu saksi melakukan pengisian ke Register Izin Mendirikan Bangunan. Bahwa selain dari saksi-saksi tersebut, telah pula diperdengarkan keterangan saksi ad charge yaitu : 1. Saksi Amsar Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : o Bahwa benar saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa karena tante saksi menikah dengan terdakwa. o Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ada hubungan dengan msalah Izin Mendirikan Bangunan. o bahwa saksi benar Abdi di dinas Tata Kota dan menjadi staf. o Bahwa benar setiap Bulan semua staf dikumpulkan diruangan Ibu nikma untuk dikasi unag dan setiap staf diberikan secara berbeda o Bahwa uang yang hasil dari kelebihan retribusi. o Bahwa benar semenjak terdakwa tidak bertugas diDinas Tata Kota sudah tidak ada lagi pembagian. o Bahwa benar saksi pernah turun kelapangan dan hanya bertugas sebagai pengukur. o Bahwa benar saksi tidak mengetahui hasil kelebihan retribusi tetapi uang kelebihan hasil retribusi yang dibagikan ini dikatakan oleh terdakwa, Ibu Nikma dan kata teman-teman dikantor. o Bahwa benar terdakwa tidak pernah melihat terdakwa mneyerahkan uang kepoada ibu Nikma Sanad. o Bahwa benar saksi tidak pernah mengetahui bahwa ibu Nikma Sanad menyeruh terdakwa untuk mengambil lebih dalam pembayran retribusi Izin Mendirikan Bangunan. o Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara menghitung Izin Mendirikan Bangunan. o Bahwa benar saksi sudah tidak ingat lagi berapa kali turun kelapangan. o Bahwa benar saksi ikut turun kelapangan waktu pengukuran atas nama pemohon Izin Mendirikan Bangunan An. Hendrik Katili. o Bahwa benar setelah melakukan pengukuran tim melakukan perhitungan pembayaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. o Bahwa benar saksi tidak pernah melihat Pemohon atas nama Hendrik Katili menyerahkan uang kepada Hendrik Katili Keterangan Ahli : 1. Ahli HAMID K ADJIRIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: o Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi ahli dalam persidangan berhubungan dengan masalah Izin Mendirikan Bangunan karena adanya penggelembungan. Contoh : pelangan yang mengajukan Izin Mendirikan Bangunan Dimintaai biaya administrasi dengan besar Rp. 1.000.000,- tetapi kenyataan dalam register yang di isi tidak mencapai satu juta. o Bahwa pada saat Tim dari Inspektorat melakukan pemeriksaan ada 5 (lima) orang yang turun kelapangan diantaranya yaitu : saksi sendiri, Tomy, Rawin, Muskiana. o Bahwa hasil temuan yaitu penerimaan Retibusi tidak sesuai dengan Perda o Bahwa temuan dari 250 pelangan terdapat selisih 160.000.000 yang tidak disetorkan dan IMB tower dan Izin Mendirikan Bangunan PLN turun menjadi 115.000.000,- o Bahwa pada saat itu yang diperiksa hanya terdakwa. o Bahwa selisih uang yang ada menerut terdakwa pada saat pemeriksaan tim yaitu dipergunakan untuk rental, gambar, dan produksi dalam pembuatan Izin mendirikan bangunan. o Bahwa perda yang dilanggar adalah PERDA No 18 Tahun 2006. o Bahwa pihak dari Inspektorat pernah merekomendasikan hasil dari penelitian Tim kepada Bupati Pohuwato yaitu menjatuhkan disiplin kepada terdakwa dan mengembalikan uang. o Bahwa rekomendasi dari Ispektorat yang diajukan kepada Bupati pohuwato belum dilaksanakan. o Bahwa cara penghitungan kalu jalan Trans adalah Luas X 0,60 o Bahwa jabatan saksi di Badan Lingkungan Hidup di bagian Pesampahan. 2. Ahli SULTAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: o Bahwa benar ahli kenal dengan terdakwa tapi tidak punya hubungan keluarga dengan terdakwa. o Bahwa ahli Bertugas di Inspektorat Pemda Kab. Pohuwato sejak Tahun 2007 s/d Sekarang sebagai Sekretaris Inspektorat Pemda Kab. Pohuwato dan menjabat sebagai Inspektur Pembantu Wilayah II yang menaungi Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Pemda Kab. Pohuwato, diangkat sebagai Ketua Tim Pemeriksa dan mempunyai Tugas Mengkoordinir anggota Tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan. o Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim, ditemukan bahwa tanda terima dengan Buku Registrasi IMB ditemukan adanya selisih besarnya retribusi IMB. o Bahwa dalam pemeriksaan juga ditemukan adanya perbedaan kwitansi dengan register. o Bahwa oleh karena itu terdapat penghitungan yang tidak sesuai dengan Perda No. 18 Tahun 2006 tentang IMB. o Bahwa jumlah pungutan retribusi IMB tidak sama (lebih besar) dengan buku rigister yang ada. o Bahwa ahli ikut serta dalam melaksanakan pemeriksaan. Surat : 1. 1 (satu) bundel Asli Tanda Bukti Pembayaran IMB Tahun Tahun 2008. 2. 1 (satu) bundel foto copy buku kas umum (BKU). 3. 1 (satu) bundel foto copy buku kas pembantu tahun 2008. 4. 1 (satu) bundel ; tanda bukti setoran Bank Sulut. 5. 6 (enam) lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran IMB an. Hendrik Katili. 6. 1 (satu) Bundel Foto Copy Tanda Bukti Pembayaran. 7. 1 (satu) bundel Kwitansi Hasil Pembayaran IMB. 8. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Tanda Setoran Bank Sulut. 9. 1 (satu) bundel foto copy Buku Kas Pembantu Tahun 2009. 10. 3 (tiga) lembar foto copy rekapan Buku Kas Umum Periode Januari Tahun 2009 s/d Desember tahun 2009. 11. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus oleh Inspektort Daerah Pemda Kab. Pohuwato. 12. 7 (tujuh) lembar Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) An. Hendrik Katili. 13. 2 (dua) lembar Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) An. Welly Katili. 14. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pohuwato Nomor : 821/BKD/SK/245/II/2008 bersama lampiran-lampiran tentang pengangkatan Syahril Dukalang sebagai Kasubid Pengawasan dan Penerbitan pada Badan Lingkungan Hidap dan Tata Kota Pemda Kab. Pohuwato. 15. 1 (satu) lembar Foto Copy PERDA No. 18 Tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan Kabupaten Pohuwato. Keterangan Terdakwa : 1. Terdakwa SYAHRIL DUKALANG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: o Bahwa pada keterangan terdakwa dalam penyidikan sudah benar. o Bahwa terdapat keterangan yang tidak benar dalam penyidikan. o Bahwa pada saat pemungutan IMB Hendril Katili saat itu Esa Amelia yang menghitung. o Bahwa kebijakan penghitungan adalah karena di suruh oleh pak Ludin Olii. o Bahwa retribusi IMB harusnya disetorkan 100% (seratus persen). o Bahwa tatacara/ proses pengurusan IMB : i?? Meminta PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) i?? Foto Copy KTP i?? Surat Keterangan Kepemilikan. i?? Biaya Survey dan Gambar. o Bahwa uang kelebihan dibagikan bagi yang memungut rincian yaitu Esa Emelia, dibagikan kepada Kepala Badan, Esa Emalia, Reni Astuti. o Bahwa ada sanksi bagi yang tidak membayar IMB, o Bahwa uang sebesar 6 Juta yang saya terima khusus Hendrik Katili. Barang Bukti : 1. Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18 TAHUN 2006, Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 2. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pohuwato tentang Pengangkatan Syahril Dukalang sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Pohuwato. 3. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pohuwato Nomor : 821/BKD/SK/245/II/2008 bersama lampiran-lampiran tentang pengangkatan Syahril Dukalang sebagai Kasubid Pengawasan dan Penerbitan pada Badan Lingkungan Hidap dan Tata Kota Pemda Kab. Pohuwato. 4. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pohuwato tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan An. Lukiana Masiaga. 5. Foto Copy Rekening Koran Pada Badan Lingkungan Hidup Dan Tata Kota Pemda Kab. Pohuwato. 6. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Tugas No. 700/ITDA-PHWT/53/IX/2009. An Hamid K Adjiria, Dkk. 7. 1 (satu) Eksemplar Surat Tugas An. Syahril Dukalang, Dkk. 8. 1 (satu) bundel Asli Tanda Bukti Pembayaran IMB Tahun 2008. 9. 1 (satu) Buah buku Register IMB Tahun 2008 - 2009. 10. 1 (satu) Buah Buku Registrasi Pembayaran IMB Tahun 2008 - 2009. 11. 1 (satu) Buah Buku Pembantu Perincian Obyek Penerimaan IMB Tahun 2008. 12. 1 (satu) Buah Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2009. 13. 1 (satu) Buah Buku Pembantu Perincian Obyek Penerimaan Restribusi Jasa Ketatausahaan (LEGES) Tahun 2009. 14. 1 (satu) Buah Buku Pembantu IMB Tahun 2009. 15. 1 (satu) Buah Buku Register STS 2009. 16. 1 (Satu) bundel Asli Tanda Bukti Pembayaran IMB Tahun 2008. 17. 1 (Satu) bundel Asli Tanda Bukti Setoran IMB ke Bank Sulut Tahun 2008. 18. 1 (satu) Bundel Asli Setoran Restribusi Jasa Ketatausahaan (LEGES) Tahun 2009. 19. 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran IMB Tahun 2009 Dari Pemohon. 20. 1 (satu) Bundel Tanda Bukti Pembayaran Tahun 2009 dari Pemohon. 21. 1 (satu) Bundel Tanda Bukti Setoran IMB Tahun 2009 dari Bendahara Ke Bank Sulut. 22. 1 (satu) Bundel Asli Kwitansi Penerimaan dari Petugas IMB ke Bendahara Penerima IMB. 23. 5 (Lima) lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran IMB an. Hendrik Katili. 24. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus oleh Inspektort Daerah Pemda Kab. Pohuwato. 25. 5 (lima) Lembar Copy IMB an. Hendrik Katili. 26. 2 (dua) Lembar Copy IMB An. Welly Katili II. ANALISA FAKTA PERSIDANGAN Bahwa dari keseluruhan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi,surat dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini untuk memperoleh alat bukti yang memenuhi syarat dan benar, maka terlebih dahulu kami akan melakukan penilaian terhadap alat bukti yang syah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu sebagai berikut : 1. Terhadap alat bukti Keterangan Saksi Dipersidangan telah didengar keterangan, saksi Refli Basir, Kartin Thaib, Muskina Abdullah, Esa Emmalia, Deiby Tomayahu, Lukinana Masiagi, Rawin Sogi, Tomy B Ino, Emy Mopangga, Husain Abdullah, Suharyo Payuhi, Iskandar Mahmud, Yusak Katili, Iskandar Mahmud, Yusak Katili, Muhammad Mustafa, Zufran Amuati, Hendrik Katili, Evelin Ribka Gerungan, Ismet Pakaya, Nizma Sanad, Citra Dewi Saidi dan telah diperdengarkan pula saksi A de Charge yaitu Amsar Hasan, dan saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya telah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing dan keterangannya diberikan secara bebas tanpa paksaan dan merupakan keterangan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, kemudian keterangan para saksi tersebut satu sama lainnya saling bersesuaian sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 27, Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 160 ayat (2), (3), Pasal 164 ayat (1), Pasal 166, Pasal 185 Ayat (1) (6) KUHAP. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP. 2. Terhadap Alat Bukti Keterangan Ahli Dipersidangan telah didengar keterangan ahli yaitu : a?? HAMID K ADJIRIA a?? SULTAN. Bahwa sebelum memberikan keterangannya ahli-ahli tersebut telah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama dan keyanikanannya maisng-masing dan keterangan yang diberikan ahli-ahli tersebut adalah keterangan yang didasarkan pada keahlian dan pengetahuannya masing-masing sehingga keterangan ahli tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) huruf b KUHAP, Pasal 186 KUHAP. 3. Terhadap Alat Bukti Surat Dipersidangan telah diperlihatkan Surat-surat berupa : 1) Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18 TAHUN 2006, Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 2) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pohuwato tentang Pengangkatan Syahril Dukalang sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Pohuwato. 3) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pohuwato Nomor : 821/BKD/SK/245/II/2008 bersama lampiran-lampiran tentang pengangkatan Syahril Dukalang sebagai Kasubid Pengawasan dan Penerbitan pada Badan Lingkungan Hidap dan Tata Kota Pemda Kab. Pohuwato. 4) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pohuwato tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan An. Lukiana Masiaga. 5) Foto Copy Rekening Koran Pada Badan Lingkungan Hidup Dan Tata Kota Pemda Kab. Pohuwato. 6) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Tugas No. 700/ITDA-PHWT/53/IX/2009. An Hamid K Adjiria, Dkk. 7) 1 (satu) Eksemplar Surat Tugas An. Syahril Dukalang, Dkk. 8) 1 (satu) bundel Asli Tanda Bukti Pembayaran IMB Tahun 2008. 9) 1 (satu) Buah buku Register IMB Tahun 2008 - 2009. 10) 1 (satu) Buah Buku Registrasi Pembayaran IMB Tahun 2008 - 2009. 11) 1 (satu) Buah Buku Pembantu Perincian Obyek Penerimaan IMB Tahun 2008. 12) 1 (satu) Buah Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2009. 13) 1 (satu) Buah Buku Pembantu Perincian Obyek Penerimaan Restribusi Jasa Ketatausahaan (LEGES) Tahun 2009. 14) 1 (satu) Buah Buku Pembantu IMB Tahun 2009. 15) 1 (satu) Buah Buku Register STS 2009. 16) 1 (Satu) bundel Asli Tanda Bukti Pembayaran IMB Tahun 2008. 17) 1 (Satu) bundel Asli Tanda Bukti Setoran IMB ke Bank Sulut Tahun 2008. 18) 1 (satu) Bundel Asli Setoran Restribusi Jasa Ketatausahaan (LEGES) Tahun 2009. 19) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran IMB Tahun 2009 Dari Pemohon. 20) 1 (satu) Bundel Tanda Bukti Pembayaran Tahun 2009 dari Pemohon. 21) 1 (satu) Bundel Tanda Bukti Setoran IMB Tahun 2009 dari Bendahara Ke Bank Sulut. 22) 1 (satu) Bundel Asli Kwitansi Penerimaan dari Petugas IMB ke Bendahara Penerima IMB. 23) 5 (Lima) lembar Asli Tanda Bukti Pembayaran IMB an. Hendrik Katili. 24) 1 (satu) bundel foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus oleh Inspektort Daerah Pemda Kab. Pohuwato. 25) 5 (lima) Lembar Copy IMB an. Hendrik Katili. 26) 2 (dua) Lembar Copy IMB An. Welly Katili Terhadap surat-surat tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) huruf c KUHAP, Pasal 187 huruf a, b, c dan d KUHAP. 4. Terhadap Keterangan Terdakwa Dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa serta keterangannya diberikan secara bebas tanpa paksaan dan merupakan keterangan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 189 Ayat (1) (2) KUHAP. Dengan demikian keterangan terdakwa tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP. Dipersidangan juga telah diajukan barang bukti sebagaimana tercantum dalam Daftar Barang Bukti Berkas Perkara, Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah secara hukum dan telah mendapat persetujuan/ijin dari Ketua Pengadilan Negeri Marisa serta telah dibuat berita acara penyitaannya. Dengan demikian barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Dari alat bukti yang sah dan benar yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut : a?? Bahwa pada bulan Februari 2008 sampai dengan bulan September 2009 dalam jabatannya sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Penertiban pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato yang bertugas mengawasi setiap bangunan yang berada di wilayah Kabupaten Pohuwato dan menertibkan setiap bangunan yang akan dibangun untuk segera mengurus IMB sebelum melanjutkan pembangunan, yang dalam pelaksaannya terdakwa bertugas sebagai petugas pemungut retribusi IMB ke Wajib Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). a?? Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 18 Tahun 2006 tentang Ijin Mendirikan Bangunan mekanisme penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan adalah sebagai berikut : i?? Pemohon memasukan permohonan IMB yang dilampiri dengan persyaratan yang mencantumkan nama, alamat, pekerjaan dan jabatan pemohon; macam pekerjaan bangunan; penggunan dari bahan-bahan bangunan yang dilaksanakan dan status tanah tempat didirikan harus diketahui oleh Kepala Desa / Kelurahan dan camat setempat, sedangkan untuk tanah sewa pinjam pakai harus mendapat Ijin pemilik tanah. i?? Melampirkan materai yang cukup pada surat Ijin, 1 (satu) set rencana dan gambar bangunan, dan syarat-syarat lain sebagaimana dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 18 Tahun 2006 tentang Ijin Mendirikan Bangunan. a?? Setelah berkas persyaratan dilengkapi, maka wajib retribusi mengajukan Ijin tersebut kepada Kepala Daerah yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota (BLHTK) Kabupaten Pohuwato. Setelah wajib retribusi IMB memasukan permohonan ke BLHTK Pemerintah Kabupaten Pohuwato, kemudian petugas dari BLHTK melakukan peninjauan lokasi bangunan yang dimintakan IMB, kemudian dilakukan pengukuran bangunan lalu dihitung besarnya biaya retribusi Ijin Mendirikan Bangunan terhadap bangunan-bangunan tersebut. a?? Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato No. 18 tahun 2006 tentang Ijin Mendirikan
Amar Putusan PN : PIDANA PENJARA DENGAN PIDANA PERCOBAAN TAHUN BULAN HARI PIDANA BADAN 4 TAHUN 0 BULAN HARI DENDA SEBESAR Rp 200000000 SUBSIDAIR 0 TAHUN 3 BULAN HARI DENDA RP 5000;
Status : -;
Tanggal Eksekusi : -;
     
Kerugian Negara : Rp. -     USD. -
     
Kembali
 PIDANA UMUM
 PIDANA KHUSUS
 PERDATA & TATA USAHA NEGARA
ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.