home > info perkara > perdata & tata usaha negara
 
PERDATA & TATA USAHA NEGARA

29-01-2009
Perkara Perdata Lelang Umum Pasca Kualifikasi Pengadaan Peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin SK Nomor 50 Tahun 2008

KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN

PERKARA PERDATA Nomor : 31/G/2008/PTUN
 
PENGGUGAT         
PT. Bamara Hastrindo Internusa;
 
TERGUGAT
  1. Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin
  2. Ketua Panitia Pelelangan Pengadaan Peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB, RSUD Ulin Banjarmasin;
  3. Gubernur Kalimantan Selatan.
 
KASUS POSISI
  1. Tanggal 01 April 2008 : Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Belanja Langsung RSUD Ulin Banjarmasin Tahun Anggaran 2008 oleh Direktur RSUD Ulin Banjarmasin;
  2. Tanggal 26 Agustus 08 : Rapat Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Belanja Langsung RSUD Ulin Banjarmasin Tahun Anggaran 2008 oleh Direktur RSUD Ulin Banjarmasin dengan acara Rencana Pelaksanaan Pelelangan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan Keperawatan RSUD Ulin Banjarmasin Tahun 2008;
  3. Tanggal 29 Agustus 08 : Rapat Panitia dengan acara Perumusan Metode Evaluasi Penawaran;
  4. Tanggal 1 & 2 Sept 08 : Pengumuman Pelelangan Umum di Media Indonesia dan Barito Post Nomor : 2.01/DIPA-APBN/RSUU/2008;
  5. Tanggal 3 Sept 2008    : Undangan Pengambilan Dokumen kepada Rekanan                                         Hari/Tgl.              : Kamis, 4 Sept 2008 s/d satu hari sebelum pemasukan Dokumen Penawaran; Waktu                  : Pukul 09.30 s/d 13.30 Wita;                                                                                         Tempat               : Bagian Sekretariat RSUD Ulin Banjarmasin;
  6. Tanggal 4 Sept 2008    : Pendaftaran dan Pengambilan dokumen lelang/RKS sebanyak 14 rekanan;
  7. Tanggal 9 Sept 2008    : Penjelasan Pekerjaan/Aanwijzing antara Panitia dengan 9 (sembilan) Rekanan mengenai pelaksanaan pekerjaan dengan Berita Acara Nomor : 01/APBN-RSUU/IX/2008;
  8. Tanggal 17 Sept 2008 : Pembukaan Surat Penawaran dimulai pukul 10.00 Wita dihadiri oleh Panitia dan 9(sembilan) rekanan dengan Berita Acara No. 02/APBN- RSUD/IX/08;
  9. Tanggal 20 Sept 2008 : Evaluasi Dokumen Penawaran dengan Berita Acara No. 03/PL/APBN-RSUD/IX/08;
  10. Tanggal 25 Sept 2008       : Kalrifikasi dan Verifikasi Harga Penawaran dengan Berita Acara No.04/PL/APBN-RSUD/IX/08;
  11. Tanggal 29 Sept 2008       : Usulan Pemenang Lelang :

              - Calon Pemenang I        : CV.New Diva Nilai 88,84;

              - Calon Pemenang II       : CV.Hostraco Niaga Utama Nilai 87,13;

              - Calon Pemenang III      : CV.Andika Mitra Sejati Nilai 86,51;                                                                                 

                Oleh Ketua Panitia No. 05//PL/APBN-RSUD/IX/08

12. Tanggal 29 Sept 2008       : Penetapan Pemenang Nama Perusahaan : CV. New Diva

                 Alamat : Jl. Amat Jazuli No. 15 Kotabaru Jogjakarta

                 NPWP : 01.435.696.8-541.000
                 Harga penawaran : Rp. 4.096.500.000,00

                Oleh Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Ulin Banjarmasin No. 06//PL/APBN-RSUD/IX/08;

13.Tanggal 6 Okt 2008     : Pengumuman Pemenang Lelang Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan & KB RSUD Ulin Banjarmasin No. 07//PL/APBN-RSUD/IX/08 oleh Ketua Panitia Pengadaan;

14.     Tanggal 8 Okt 2008 : Surat Sanggahan CV. Dua Saudara Mandiri No. 40/DSM- HST/X/08;
15.     Tanggal 9 Okt 2008 : Surat Sanggahan CV. Hostraco Niaga Utama No. 044/CV. HNU/X/08;
16.     Tanggal 9 Okt 2008 : Surat Sanggahan PT. Bamara Hastrindo Internusa No. 063/SK/BMR-Bjm/X/2008;
17.     Tanggal 9 Okt 2008 : Surat Tanggapan Sanggahan Pejabat Pembuat Komitmen No. 065/2016-Set/RSUU, kepada CV. Hostraco Niaga Utama;
18.     Tanggal 10 Okt 2008        :  Surat Tanggapan Sanggahan Pejabat Pembuat Komitmen No. 065/2032A-Set/RSUU, kepada CV. Dua Saudara Mandiri;
19.     Tanggal 10 Okt 2008        : Surat Tanggapan Sanggahan Pejabat Pembuat Komitmen No. 065/2032A-Set/RSUU, kepada PT. Bamara Hastrindo Internusa;
20.     Tanggal 11 Okt 2008        : Surat Sangghan Banding CV. Hostrco Niaga Utama No. 045/CV.HNU/X/08 kepada Gubernur Kalimantan Selatan;
21.     Tanggal 14 Okt 2008        : Surat Sangghan Banding CV. Dua Saudara Mandiri No. 41/DSM-HST/X/08 kepada Gubernur Kalimantan Selatan;
22.     Tanggal 15 Okto 2008      : Surat Sangghan Banding PT. Bamara Hastrindo Internusa; No. 065/SGH/BMR-Bjm/X/08 kepada Gubernur Kalimantan Selatan;
23.     Tanggal 3 Nop 2008         : Surat Tanggapan Sanggahan Banding dari Gubernur Kalimantan Selatan kepada :

               1. PT. Bamara Hastrindo Internusa No.050/001553/Adm- Eko;

               2. CV. Hostrco Niaga Utama No.050/001560/Adm- Eko;

               3. CV. Dua Saudara Mandiri No.050/001561/Adm- Eko;

 
GUGATAN TATA USAHA NEGARA

Objek Sengketa :

1.    Surat Keputusan Tergugat I Nomor : 06/PL/DIPA-RSUD/IX/2008 tertanggal 29 September 2008 tentang Penetapan Pemenang Lelang Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran Kesehatan dan KB RSUD Ulin Banjarmasin tentang atas nama CV. New Diva;

2.    Surat Pengumuman Tergugat II Nomor : 07/PL/APBN-RSUD/IX/2008 tentang Pengumuman Pemenang Pelelangan tertanggal 06 Oktober 2008 yang mengumumkan Calon Pemenang I, Calon Pemenang II, Calon Pemenang III;

3.    Surat Gubernur Kalimanta Selatan tertanggal 3 Nopember 2008, Nomor : 050/   001553/Adm-Eko, Perihal : Sanggahan Banding;


Adapun dasar dan alasan-alasan gugatan Penggugat, adalah sebagai berikut :

1.    Bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan : Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB RSUD Ulin Banjarmasin DIPA APBN Tahun Anggaran 2008, maka Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Ulin Banjarmasin telah mengangkat Tergugat II selaku Panitia Pelelangan Barang dan Jasa Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB RSUD Ulin Banjarmasin;

2.    Bahwa Tergugat II selaku Panitia Pelelangan Barang dan Jasa pada paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB RSUD Ulin Banjarmasin, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab, sebagai berikut :

a. menyusun jadual dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;

b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri(HPS);

c. menyiapkan dokumen pengadaan;

d. mengumumkan   pengadaan   barang/jasa di suratkabar   nasional dan/atau provinsi dan/atau papan pengumuman resmi  untuk penerangan  umum, dan diupayakan diumumkan di website pengadaan nasional;

e. menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;

f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;

g. mengusulkan calon pemenang;

h. membuat  laporan  mengenai  proses  dan  hasil pengadaan  kepada pejabat pembuat komitmen dan/atau pejabat yang mengangkatnya;

i. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dimulai.

3.    Bahwa sesuai tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, sebagaimana telah diuraikan pada butir 2 (dua) di atas, maka Tergugat II telah menetapkan jadwal/rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB RSUD Ulin Banjarmasin, yang merupakan dokumen lelang, yang dijadikan pedoman atau landasan bagi para peserta lelang/penyedia barang dan juga bagi Tergugat II sendiri;

4.    Bahwa sesuai Pengumuman Pelelangan Umum dan sesuai RKS pengambilan dokumen dimulai hari Kamis tanggal 04 September 2008 bertempat di ruang Sekretariat RSUD Ulin Banjarmasin;

5.    Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 September 2008 Penggugat datang ke ruang Sekretariat RSUD Ulin Banjarmasin bermaksud mendaftar dan mengambil dokumen namun ternyata dokumen (RKS) belum ada, kemudian Penggugat bertanya pada salah satu Panitia Lelang mengapa RKS belum ada, dijawab pada hari dan tanggal tersebut belum bisa diberikan karena masih ada perubahan;

6.    Bahwa metode evaluasi penawaran untuk pengadaan barang/jasa aquo, panitia memakai merit point system sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (3) Keppres No. 80 tahun 2003 jo Bab I huruf C angka 3.b.1 Lampiran Keppres No. 80 Tahun 2003;

7.    Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 September 2008, Tergugat II dalam rapat penjelasan/Aanwijzing bertempat di ruang rapat RSUD Ulin Banjarmasin, menetapkan HPS Peralatan Kedokteran Umum Rp. 4.126.422.500,- Penggugat telah menghadiri rapat penjelasan/Aanwijzing bertempat di ruang rapat RSUD Ulin Banjarmasin dan Penggugat tidak mengetahui dasar penetapan HPS tersebut;

8.    Bahwa pada tanggal 18 September 2008, Penggugat telah menyampaikan penawaran tertulis dan telah menyerahkan segala persyaratan sebagaimana tertuang dalam RKS kepada Tergugat II untuk Paket Pengadaan alat Kedokteran Kesehatan dan KB RSUD Ulin Banjarmasin, pada waktu dan hari yang sama Tergugat II telah melaksanakan acara Pembukaan Penawaran, yang diadakan di ruang rapat RSUD Ulin Banjarmasin, bersama para peserta lelang yang lain sesuai syarat-syarat pekerjaan;

9.    Bahwa pada acara Pembukaan Penawaran tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pembukaan Penawaran, dokumen administrasi yang dibuka, waktu 60 hari, harga penawaran, jaminan penawaran, RAB, Surat Penawaran, dokumen lelang milik Penggugat dinyatakan Ada;

10.   Bahwa berdasarkan hasil Pembukaan Penawaran Pekerjaan Pengadaan alat Kedokteran Kesehatan dan KB RSUD Ulin Banjarmasin, diketahui harga penawaran yang dimasukan oleh peserta lelang, sebagai berikut :

1. CV. Andika Mitra Sejati, dengan harga penawaran Rp. 4.098.300.000,-

2. CV. Bima Menara Medikatama, dengan harga penawaran Rp. 4.110.000.000,-

3. CV. New Diva, dengan harga penawaran Rp. 4.096.500.000,-
4. CV. Dua Saudara Mandiri, dengan harga penawaran Rp. 3.713.300.000,-
5. PT. Mitra Inti Medika, dengan harga penawaran Rp. 4.076.417.000,-
6. CV. Anugerah Sejahtera, dengan harga penawaran Rp. 4.100.000.000,-
7. PT. Trigels Indonesia, dengan harga penawaran Rp. 4.095.580.000,-

8. PT. Bamara Hastrindo Internusa, dengan harga penawaran Rp. 3.943.300.000,-

9. CV. Hostraco Niaga Utama, dengan harga penawaran Rp. 4.120.300.000,-

11.   Bahwa berdasarkan Pembukaan Penawaran tersebut, PT. Bamara Hastrindo Internusa dengan harga penawaran Rp. 3.943.300.000,- merupakan penawar terendah kedua setelah CV. Dua Saudara Mandiri dengan harga penawaran Rp. 3.713.300.000,-

 12. Bahwa PT. Bamara Hastrindo Internusadisamping telah mengajukan harga penawaran Rp. 3.943.300.000,- merupakan Penawaran terendah kedua juga telah menawarkan barang/jasa baik spesifikasi maupun kualitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam RKS, meskipun beberapa barang/alat yang Penggugat tawarkan berbeda merk dengan yang diminta dalam dokumen RKS;

13.   Bahwa namun pada tanggal 06 Oktober 2008, Tergugat II telah mengeluarkan Pengumuman Nomor : 07/PL/APBN-RSUD/IX/2008, atas dasar surat Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Ulin Banjarmasin Nomor 06/PL/DIPA-RSUD/IX/2008 tanggal 29 September 2008 yang telah menetapkan pemenang pelelangan sebagai berikut :

 
Calon Pemenang I     : Nilai 88,84;
Nama Perusahaan    : CV.New Diva
Alamat lengkap           : Jl. Amat Jazuli No. 15 Kotabaru Jogjakarta;
NPWP                           : 01.435.696.8-541.000
Harga                            : 4.096.500.000,00

Terbilang                      : Empat milyar sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah;

Calon Pemenang II    : Nilai 87,13
Nama Perusahaan    : CV.Hostraco Niaga Utama
Alamat lengkap           : Jl. Raya Pramuka Komp.Ruko XII No. 3 RT.24 Banjarmasin;
NPWP                            : 01.503.072.9-731.000
Harga                             : 4.120.300.000,00

Terbilang                       : Empat milyar seratus dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah;

Calon Pemenang III    : Nilai 86,51
Nama Perusahaan      : CV.Andika Mitra Sejati 
Alamat lengkap             : Jl. Meratus No. 1 RT. 24 Banjarmasin
NPWP                             : 01.585.072.0.731.000
Harga                              : 4.098.300.000,00

Terbilang                        : Empat milyar sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah;

14.   Bahwa atas Surat Pengumunan tanggal 06 Oktober 2008 Nomor : 07/PL/APBN-RSUD/IX/2008 atas dasar surat Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Ulin Banjarmasin Nomor 06/PL/DIPA-RSUD/IX/2008 tanggal 29 September 2008 tersebut, Penggugat sangat dirugikan atas Pengumuman tersebut, maka pada tanggal 09 Oktober 2008 Penggugat mengajukan sanggahan dengan surat No. 063/SK/BMR-Bjm/X/2008 terhadap pengumuman tersebut, yang pada intinya mempertanyakan : ” alasan yang dijadika dasar/rujukan dalam Penetapan Pemenang Lelang yang menguntungkan negara, karena barang yang Penggugat tawarkan sesuai spesifikasi dan berkualitas, dengan harga penawaran terendah, semua persyaratan-persyaratan pelelangan telah Penggugat penuhi, akan tetapi tidak dimenangkan dan kenapa justru penawaran harga tinggi dijadika calon pemenang I, sehingga uang negara dirugikan ratusan juta rupiah”. Disamping itu Penggugat juga mempertanyakan spesifikasi teknis dalam RKS yang sama persis dengan brosur alat/barang merk tertentu, sehingga terindikasi mengarah pada merk tertentu dan tentunya juga terindikasi adanya persekongkolan untuk memenangkan merk dan perusahaan tertentu;

15.   Bahwa terhadap Surat Sanggahan Penggugat Nomor : 063/SK/BMR-Bjm/X/2008 tanggal 09 Oktober 2008 tersebut, Tergugat I telah menanggapinya dengan surat No. 065/2032A-Set/RSUU/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 perihal Tanggapan Sanggahan, yang pada intinya menyatakan Penetapan Pemenang lelang berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 Lampiran I Bab I huruf C ayat (3 b) dan spesifikasi teknis yang dibuat dalam RKS dibuat berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 Bab I Bagian Ketiga Pasal 3 huruf b berbunyi sebagai berikut : efektif, ...

16.   Bahwa terhadap surat Tergugat No. 065/2032A-Set/RSUU/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 perihal Tanggapan Sanggahan tersebut, Penggugat tidak puas dan tidak dapat menerima dikarenakan tanggapan sanggahan tersebut tidak menjawab substansi yang disanggah, maka Penggugat menyatakan Sanggahan Banding dengan surat no. 065/SGH/BMR-Bjm/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008;

17.   Bahwa dalam sanggahan banding dengan surat no. 065/SGH/BMR-Bjm/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008, Penggugat tetap mempertanyakan alasan yang dijadikan dasar/rujukan dalam Penetapan Pemenang Lelang dan adanya indikasi spasifikasi teknis dalam RKS yang mengarah pada merk dan perusahaan tertentu, serta Penggugat berkesimpulan : ”yang intinya Penggugat berkeyakinan apabila Pelelangan Pekerjaan Pengadaan alat Kedokteran Kesehatan dan KB RSUD Ulin Banjarmasin para Tergugat melaksanakan Keppres No. 80 tahun 2003 secara keseluruhan dan melaksanakan semua prinsip dasar (efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel) secara utuh jujur dan adil, maka PT. Bamara Hastrindo Internusa (Penggugat) lebih tepat ditetapkan sebagai pemenang karena disamping lebih efektif juga efisien, lebih menguntungkan negara sebesar Rp. 153.200.000,- untuk itulah pada sanggahan banding tersebut Penggugat memohon kepada Bapak Gubernur Kalimantan Selatan untuk memerintahkan kepada Tergugat 1 dan Tergugat II agar melakukan evaluasi ulang;

18.   Bahwa terhadap surat Penggugat Nomor : 065/SGH/BMR-Bjm/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008 perihal sanggahan banding, telah ditanggapi oleh Gubernur Kalimantan Selatan dengan surat No. 050/00/553/Adm-Eko tanggal 3 Nopember 2008 perihal Sanggahan Banding, yang intinya Bapak Gubernur Kalimantan Selatan juga tidak menjawab substansi yang dipersoalkan dan menganggap Tergugat I dan Tergugat II telah menjalankan proses lelang sesuai dengan apa yang diisyaratkan dan tertulis didalam Keppres No. 80 Tahun 2003;

19.   Bahwa terhadap isi surat No. 050/00/553/Adm-Eko tanggal 3 Nopember 2008 perihal Sanggahan Banding tersebut, Penggugat tidak puas, maka Penggugat melakukan upaya hukum melalui Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Banjarmasin;

20.   Bahwa disamping itu, Penetapan Pemenang maupun pengumuman pemenang pelelangan yang diumumkan tergugat I dan tergugat II sebagaimana pada butir 13 di atas, ternyata tidak sesuai atau bertentangan dengan dokumen pelelangan yang dibuat dan ditetapkan oleh Tergugat I dan tergugat II, serta bertentangan dengan Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Lampirannya. Tegasnya :

-    Melanggar Keppres No. 80 Tahun 2003 pada Bab I Bagian Ketiga tentang Prinsip Dasar, karena para Tergugat bertindak tidak adil/diskriminatif, tidak transparan, tidak efisian dan tidak akuntabel atau singkatnya para Tergugat mengabaikan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa;

-    Dalam dokumen Berita Acara Penjelasan (BAP) tidak ditanda tangani oleh semua Panitia Lelang yang berjumlah 7 (tujuh) orang dan hanya ditanda tangani oleh 5 (lima) orang Panitia. Ini bertentangan dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 pada Lampiran I Bab II-A point I sub d.5 dan 6;

-    Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) juga tidak ditanda tangani oleh semua Panitia, sehingga hal ini bertentangan dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 pada Lampiran I Bab II-A point I sub e point 7.h;

-    Melanggar Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Lampiran I Bab II-A huruf i point I, yang secara tegas menyatakan :”Panitia/Pejabat Pengadaan menetapkan calon pemenang lelang yang menguntungkan bagi negara”.

21.   Bahwa selain itu, ada indikasi Tergugat I, Tergugat II telah melanggar Pakta Integritas yang telah ditanda tanganinya, yang antara lain, isinya berjanji : ”Tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dan akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional dalam pelaksanaan pelelangan pengadaan barang ini”. Sebab, jika dilihat fakta yang terjadi dalam proses pelelangan pekerjaan pengadaan peralatan kedokteran  kesehatan dan KB RSUD Ulin Banjarmasin DIPA APBN tahun anggaran 2008, maka ada indikasi persekongkolan atau KKN, hal ini tersirat pada : pembagian RKS yang terlambat karena adanya kemungkinan perubahan spesifikasi dalam RKS yang mengarah pada merk tertentu, tanggapan sanggahan Tergugat I yang tidak menjawab substansi yang dipersoalkan, tidak adanya penolakan atas adanya indikasi spesifikasi teknis dalam RKS sama dengan brosur merk tertentu, serta tercermin pada penetapan pemenang lelang oleh Tergugat I yang menetapkan perusahaan dengan harga penawaran tinggi sebagai calon pemenang I meskipun penetapan tersebut berpotensi merugikan keuangan negara ratusan juta rupiah.

Adanya potensi kerugian keuangan negara tersebut dapat dilihat dari selisih harga penawaran, sebagai berikut :

a. CV. New Diva sebagai calon pemenang I dengan nilai penawaran Rp. 4.096.500.000,00;

b. PT. Bamara Hastrindo Internusa dengan nilai penawaran Rp. 3.943.300.000,-

Terdapat selisih harga penawaran Rp. 153.200.000.,-.

Dengan demikian, telah terbukti adanya potensi kerugian keuangan negara dan terdapat indikasi korupsi dan/atau pemborosan yang merugikan keuangan negara, sehingga jelas bertentangan dengan Pasal 5 huruf f dan g Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

-- Pasal 5 huruf f Keppres No. 80 Tahun 2003, secara tegas dan jelas menyatakan : “menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;

-- Pasal 5 huruf g Keppres No. 80 tahun 2003, secara tegas dan jelas pula menyebutkan : “ menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”.

 

22.   Bahwa apabila benar atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada sebagaimana diuraikan di atas, jelaslah para Tergugat telah terbukti :

-- Tidak melaksanakan aturan serta prosedur lelang yang berlaku secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

-- Tahap-tahap pelaksanaan lelang sesuai ketentuan yang berlaku tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;

-- Bertindak tidak adil, tidak transparan, membuka dan membuat peluang terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

Disamping itu juga telah bertindak sewenang-wenang secara melawan hukum tanpa mengindahkan aturan hukum yang ada dan hak Penggugat, dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dilindungi dan diatur oleh undang-undang, Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

-- Akuntabilitas dan profesionalitas para Tergugat perlu dipertanyakan.

23.   Bahwa dengan demikian, Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Gugatan) yang ikeluarkan oleh para Tergugat tersebut, mengandung cacat hukum, karena :

23.1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang no. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986;

23.2. Bertentangan dengan “Azas-Azas Umum Tata Pemerintahan yang baik (AAUPB), khususnya prinsip ketelitian, kehatian-hatian dan tidak sewenang-wenang:, sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang no. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986;

24.   Bahwa mengingat adanya kepentingan Penggugat yang cukup mendesak, sehubungan dengan Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan Peralatan kedokteran Kesehatan dan KB RSUD Ulin Banjarmasin oleh Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Ulin Banjarmasin, maka kiranya terdapat alasan hukum yang memenuhi syarat untuk dapat terlebih dahulu dilakukan suatu tindakan pendahuluan agar berkenan menetapkan penangguhan terhadap pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (objek gugatan), sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986.

Maka, berdasar atas alasan-alasan yang diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

 
DALAM PENUNDAAN :
 

Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menunda/menangguhkan Surat Keputusan No. 06/PL/DIPA-RSUD/IX/2008 tanggal 29 September 2008 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Peralatan kedokteran Kesehatan dan KB RSUD Ulin Banjarmasin, selama proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini berjalan sampai adanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

 
DALAM POKOK PERKARA :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat I Nomor : 06/PL/DIPA-RSUD/IX/2008 tanggal 29 September 2008 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Peralatan kedokteran Kesehatan dan KB RSUD Ulin Banjarmasin APBN TA. 2008; dan
  3. Menyatakan batal dan tidak sah Pengumuman Tergugat II Nomor : 07/PL/APBN-RSUD/IX/2008 tertanggal 06 Oktober 2008 tentang Pengumuman Pemenang Pelelangan yang mengumumkan Calon Pemenang I, Calon Pemenang II, Calon Pemenang III;
  4. Menyatakan batal atau tidak sah surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 050/001553/Adm-Eko tanggal 3 Nopember 2008 perihal : Sanggahan Banding;
  5. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat I, sebagaimana pada petitum butir 2 di atas;
  6. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat I, sebagaimana pada petitum butir 3 di atas;
  7. Memerintahkan kepada Tergugat I atau Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Ulin Banjarmasin untuk mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan Peralatan kedokteran Kesehatan dan KB RSUD Ulin Banjarmasin yang menetapkan PT. Bamara Hastrindo Internusa (Penggugat) sebagai pemenang;
  8. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Pengumuman Pemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan Peralatan kedokteran Kesehatan dan KB RSUD Ulin Banjarmasin yang menetapkan PT. Bamara Hastrindo Internusa (Penggugat) sebagai pemenang;
  9. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk mencabut Surat Gubernur Kalimantan Selatan 050/001553/Adm-Eko tanggal 3 Nopember 2008 perihal : Sanggahan Banding;
  10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1 (satu) permil (1/1000) dari nilai kontrak/lelang atau Rp. 3.943.300,- setiap harinya, terhitung sejak putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI;
  11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini secara tanggung renteng;
PENYELESAIAN

Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No. 31/G/2008/PTUN.BJM Tanggal 22 Desember 2008;

Amar Penetapan
  1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Penggugat;
  2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara No. 31/G/2008/PTUN- BJM dari Daftar Register perkara yang berjalan;
  3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 69.000,-.


kembali
 PIDANA UMUM
 PIDANA KHUSUS
 PERDATA & TATA USAHA NEGARA
ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.