home > info hukum
INFO HUKUM

Kesadaran hukum pada dasarnya ada pada diri setiap manusia. Karenanya asas hukum berbunyi "setiap orang dianggap tahu akan undang-undang" dan "ketidak-tahuan akan undang-undang tidak merupakan alasan pema’af".

Diantara tugas mulia Kejaksaan adalah melakukan penerangan/penyuluhan hukum. Kejaksaan di seluruh Indonesia secara reguler melakukan hal ini dalam rangka bimbingan masyarakat taat hukum. Sebagai gambaran, pada triwulan ke-4 tahun 2008 saja, Kejaksaan telah melakukan penyuluhan hukum ke 336 desa/kelurahan dan penerangan hukum sebanyak 267 kali di berbagai penjuru tanah air.

Berikut ini adalah materi-materi penyuluhan/penerangan hukum yang telah disebarluaskan kepada masyarakat.

Tugas Kejaksaan Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara
Peran Kejaksaan di bidang perdata telah dikenal sejak tahun 1922 berdasarkan staatsblad No. 522. Fungsi Kejaksaan di bidang perdata dan Tata Usaha Negara, sekarang diatur dalam UU No. 16 tahun 2004 pasal 30 ayat (2) yang menyatakan: “Di bidang perdata dan tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah di dalam maupun di luar negeri.”
download
Potensi Terjadinya Korupsi Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
Prosedur penyusunan rencana umum pengadaan dan persiapan pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang menghasilkan dokumen rencana umum pengadaan dan dokumen pengadaan barang / jasa. Prepres No. 54/2010, Bab III, pasal 8, ayat (1) menyatakan bahwa Pengguna Anggaran (PA) memiliki tugas dan wewenang menetapkan rencana umum pengadaan dan mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan paling kurang di website K/L/D/I, serta pasal 17 ayat 2 bahwa ULP/pejabat pengadaan menyusun rencana pemilihan penyedia barang atau jasa dan menetapkan dokumen pengadaan.
download
Apa Saja yang Harus Dilakukan oleh Aparat Pemerintah agar Menjadi Aparat yang Bersih?
Definisi Aparat yang bersih dapat disamakan dengan definisi Penyelenggara Negara yang bersih dalam Pasal 1 angka 2 UU. No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme :
“ Penyelenggara Negara (yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif) yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek KKN, serta perbuatan tercela lainnya”

download
Pengertian Hukum
Menurut Sudiman Kartohadiprodjo, ”Hukum itu adalah sesuatu yang bersangkutan dengan manusia, dalam keadaan hubungannya dengan manusia lain”.

download
hal.   1 2 3 4 berikutnya >>
 BERITA
17-09-2014
Jaksa Agung RI Melantik dan Mengambil Sumpah Pejabat Eselon II
16-09-2014
Kejati Sumut Periksa Kasus Korupsi Rp. 20 Miliar
15-09-2014
Tersangka Korupsi Stadion Gayo Lues Dituntut Jaksa Selama 6 Tahun
berita lainnya
 SIARAN PERS
16-09-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Di Kementerian Hukum Dan HAM
16-09-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Perbaikan Dan Pemeliharaan Jaringan/Saringan Sampah Di Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 dan 2013
15-09-2014
Dugaan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Di Kementerian Hukum Dan HAM
arsip siaran pers
ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.