Pengumuman Kepada Seluruh Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia Terkait Formulir Isian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), untuk selengkapnya bisa di download di Kanal Jaksa Agung Muda Pembinaan (JAM BIN)
 BERITA
16-04-2014
Jaksa Agung Hadiri HUT Persandian RI

Jaksa Agung, Basrief Arief menghadiri HUT Persandian RI 68 di kantor Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) pukul 09.00 wib (16/4) di Jakarta Selatan. Basrief Arief datang ke kantor Lemsaneg yang disambut oleh Kepala Lemsaneg ...
14-04-2014
Kejari Tanjung Perak Menetapkan 5 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pelatihan Otomotif.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak terus mendalami kasus dugaan korupsi pelatihan otomotif yang bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Setelah penyidik menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan ...
14-04-2014
Pengarahan Jaksa Agung Kepada Jajaran Jam Pidsus
Jaksa Agung RI Basrief Arief didampingi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Widyopramono memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran Jam Pidsus di Aula gedung Pidsus Lantai 6, Senin (14/04/2014) pada pukul 09.00 Wib. Acara ...
12-04-2014
Kejati Jawa Tengah Memeriksa Saksi Untuk Kasus Korupsi GOR Kridanggo Salatiga
Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah masih berlangsung Penyidikan dugaan korupsi pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Kridanggo, Salatiga, saat ini telah memeriksa saksi-saksi. ”Pekan lalu memeriksa dua tersangka,” kata Kepala ...
11-04-2014
Kasus Korupsi SDN Rangkah Surabaya Segera Dilimpahkan ke Pengadilan
 Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya  segera melimpahkan berkas kasus dugaan korupsi gedung SDN Rangkah 1 Surabaya setelah berkas perkaranya dinyatakan sempurna .  Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Nurcahyo Jungkung Madyo ...
Berita Lainnya
 
 VIDEO

Kenali Hukum Jauhkan Hukuman

 SIARAN PERS
10-04-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bus Trans Jakarta Tahun Anggaran 2013
10-04-2014
Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pengadaan Air Traffic Control (ATC) Simulator Pada PT. Angkasa Pura II Tahun 2004
10-04-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi PT. Simpang Mandiri Perkasa Dan Mantan Bupati Sampang
10-04-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi & Tindak Pidana Pencucian Uang Pegawai Negeri Sipil Pada Komisi Yudisial RI
10-04-2014
Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Penjualan Asset Patal Bekasi Tahun 2012 milik PT. Sandang Nusantara Persero
10-04-2014
Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Paket I Tahun 2012 pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
08-04-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bus Trans Jakarta Tahun Anggaran 2013
08-04-2014
Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pengadaan Air Traffic Control (ATC) Simulator Pada PT. Angkasa Pura II Tahun 2004
08-04-2014
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengalihan Hak Atas Tanah Perusahaan Jawatan Kereta Api (sekarang PT. KAI) menjadi Hak Pengelolaan Tanah Pemda Tingkat II Medan Tahun 1982, Peberbitan Hak Guna Bangunan Tahun 1994, Pengalihan Hak G
08-04-2014
Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Paket I Tahun 2012 pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Arsip Siaran Pers
 PERATURAN PERUNDANGAN
Kumpulan sejumlah peraturan perundangan dapat Anda lihat disini. Anda juga dapat mendownloadnya dalam format PDF atau DOC
 DAFTAR BURONAN
Jika Anda mempunyai informasi mengenai buronan ini, Anda dapat menghubungi Hotline Kejaksaan Republik Indonesia di nomor di bawah ini :
+62 21 72 44 980
 POLLING
Kejaksaan membuat Meja Informasi untuk memenuhi Keterbukaan Informasi Publik. Apakah anda puas dengan pelayanan Meja Informasi tersebut?
Puas
Tidak Puas
Kurang Puas
 lihat hasil poling
 PENGADUAN MASYARAKAT
Anda dapat memberikan informasi yang dapat membantu Kami dalam melaksanakan tugas kejaksaan, klik disini untuk pengaduan masyarakat.
 LINK
Situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Situs resmi Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum
Situs mengenai konsultasi hukum
link lainnya
ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.