02-05-2011
Kejari Padang Tahan Pjs Bupati Pasaman Barat

Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Padang, Kamis lalu (28/4), telah melakukan penahanan terhadap Zambri, Pejabat sementara Bupati Pasaman Barat, Sumatera Barat terkait dugaan kasus suap anggaran bencana alam tahun 2004.

“Pihak kejaksaan langsung membawa Zambri Pjs Bupati Pasaman Barat ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Muara Padang. Kasus ini diduga melakukan penyuapan pada pengusulan dana anggaran bencana alam tahun 2004 ke pemerintah pusat,” kata salah satu tim penyidik, Iswand, di Padang, Senin (2/5).

Dijelaskannya, sejumlah uang Rp160 juta telah diberikan, namun pengusulan anggaran bencana alam 2004 ke pemerintah pusat tidak mendapatkan respons.

Untuk diketahui, sebelumnya, kasus ini mempunyai keterkaitan yang sama yakni penyuapan pengusulan anggaran bencana alam 2004, pada tanggal 25 April 2006 lalu pihak kejaksaan juga telah menahan beberapa tersangka, yakni Nirwan Pulungan menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Pasaman Barat dan menahan Ujang Restu. Namun Ujang telah meninggal dunia ketika akan diproses sebagai tersangka.(@per).

(Sumber: Tim Redaksi Website Kejaksaan RI/Kejari Padang)


 BERITA
20-04-2015
Kejari Pidie Tuntut 2 Tahun Mantan Kadistanak Pidie
17-04-2015
Kejati Babel Limpahkan Kasus Empat Bandar Narkoba ke PN Sungailiat
16-04-2015
Kejati Aceh Buka Acara Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum)
berita lainnya
 SIARAN PERS
21-04-2015
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi & Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pembangunan Asrama 5 Lantai dan Gedung Serba Guna Kantor LPPKS Indonesia TA 2012
21-04-2015
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Intrauterine Device (IUD) Kit pada Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, BKKBN TA 2013 dan 2014
20-04-2015
Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Intrauterine Device (IUD) Kit pada Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, BKKBN TA 2013 dan 2014
arsip siaran pers
ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.