Selamat Datang di Website Kejaksaan RI Menyadari sepenuhnya akan tuntutan masyarakat atas pelayanan  dan penegakan hukum dalam era reformasi, maka Kejaksaan Republik Indonesia telah menetapkan visi yaitu:  Mewujudkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan tugasnya secara independen dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dalam negara hukum berdasarkan Pancasila. selengkapnya  BERITA 09-02-2010 Kasus Korupsi Dana Reboisasi, Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan reboisasi eks Hak Penguasaan Hutan (HPH) PT. Mentaya Kalang di Desa Kenyala Kecamatan Kota Besi (saat ini masuk ... 29-01-2010 Seminar di Kejagung Hadirkan Pembicara Tunggal Asal Korea Seminar “Anti Korupsi dan Transparansi Guna Terciptanya Pemerintahan yang Baik” dibuka oleh Wakil Jaksa Agung Darmono, Jum’at (29/01). Seminar yang di adakan di Sasana Pradata gedung Kejaksaan ... 25-01-2010 Mark Up Dana Pembebasan Tanah Drs Andy Wahab Dan Teguh Budiono Di Ancam UU Korupsi Kejari Jaksel, Jum’at, 22 Januari 2009 telah menerima Penyerahan Berkas Perkara, Tersangka dan Barang Bukti (Tahap 2) perkara Tindak Pidana Korupsi pada pembebasan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah ... 15-01-2010 Zulkarnain Menggantikan Kemas Yahya Rachman Sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 5/M Tahun 2010 Tanggal 5 Januari 2010, Kemas Yahya Rachman, SH. MH., diberhentikan dengan hormat sebagai Staf Ahli Jaksa Agung, dan sebagai pengganti Kemas Yahya Rachman adalah Zulkarnain, ... 15-01-2010 Penyebutan Jaksa Nakal Penyebutan Jaksa nakal sebagaimana yang dimuat diberbagai mass media adalah tidak tepat, demikian disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM Pengawasan) Hamzah Tadja seusai Sholat Jumat kepada wartawan, Jumat (15/01) di ... Berita Lainnya  SIARAN PERS 09-02-2010 Pemeriksaan Tersangka Ratna Ani Lestari, SH. MM Dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembebasan Tanah Untuk Lapangan Terbang Blimbingsari Banyuwangi 05-02-2010 Hasil Kinerja Kejaksaan RI Dalam Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II 29-01-2010 Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Tahap Penyidikan, Penuntutan Pada Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Se-Indonesia dan Aset Negara (Uang/Barang) Yang Diselamatkan Periode 21 Oktober 2009 sampai dengan 26 Januari 2010 Dalam Program 27-01-2010 Perkembangan Penanganan Perkara Terorisme 27-01-2010 Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Dalam Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II 22-01-2010 Penanganan Perkara Korupsi Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II 12-01-2010 Pengambilan Sumpah Jabatan, Serah Terima Jabatan dan Pelantikan Pejabat Eselon II Kejaksaan Republik Indonesia Arsip Siaran Pers  PERATURAN PERUNDANGAN Kumpulan sejumlah peraturan perundangan dapat Anda lihat disini. Anda juga dapat mendownloadnya dalam format PDF atau DOC Undang-Undang Instruksi Presiden Keputusan Presiden Peraturan Pemerintah Keputusan Menteri Keputusan Jaksa Agung Instruksi Jaksa Agung Peraturan Lainnya - Unit Kejaksaan RI - Jaksa Agung RIWakil Jaksa Agung RIJAM PembinaanJAM IntelijenJAM Tindak Pidana UmumJAM Tindak Pidana KhususJAM Perdata & TUNJAM PengawasanPUSDIKLATPUSLITBANGPUSPENKUMPUSINSTAKRIMKejaksaan Tinggi  DAFTAR BURONAN Jika Anda mempunyai informasi mengenai buronan ini, Anda dapat menghubungi Hotline Kejaksaan Republik Indonesia di nomor di bawah ini : +62 21 72 44 980  POLLING Bagaimana pandangan anda terhadap permohonan praperadilan SKPP Bibit-Chandra? Setuju Tidak Setuju Tidak Tahu   lihat hasil poling  PENGADUAN MASYARAKAT Anda dapat memberikan informasi yang dapat membantu Kami dalam melaksanakan tugas kejaksaan, klik disini untuk pengaduan masyarakat.  LINK Situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia Situs mengenai konsultasi hukum Situs layanan kamus istilah hukum indonesia link lainnya Copyright © 2009 Kejaksaan Republik Indonesia. All rights reserved ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.